PENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGANKRISIS KESEHATAN DINAS KESEHATANKABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
Depok, 29-31 Agustus 2016
PUSAT KRISIS KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN
PENDAHULUAN Pusat Krisis Kesehatan pada Tahun 2016
melakukan Penilaian (Assesment) KapasitasKabupaten/Kota dalam PenanggulanganKrisis Kesehatan Target pelaksanaan adalah 34
Kabupaten/Kota rawan bencana di 8 provinsi
KABUPATEN/KOTA TARGET TAHUN 2016 34 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi
BENGKULU
• Bengkulu Tengah
• Kota Bengkulu
• Lebong
• Bengkulu Utara
• Muko-Muko
KALIMANTAN BARAT
• Sambas
• Ketapang
• Landak
KALIMANTAN TENGAH
• Kapuas
• Barito Timur
• Pulang Pisau
KALIMANTAN TIMUR
• Berau
• Kutai Timur
• Kota Bontang
KABUPATEN/KOTA TARGET TAHUN 2016 34 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi
SULAWESI BARAT
• Polewali Mandar
• Majene
• Mamasa
NUSA TENGGARA TIMUR• Timor Tengah Utara• Timor Tengah Selatan• Kota Kupang• Ende• Flores Timur• Sikka
SULAWESI TENGGARA
• Muna
• Buton
• Kolaka
• Kolaka Utara
• Bombana
MALUKU UTARA• Halmahera Utara• Halmahera Barat• Halmahera Tengah• Halmahera Timur• Halmahera Selatan• Kepulauan Morotai
HasilAsistensi
ProfilPenanggulanganKrisis KesehatanKabupaten/Kota
Bahaya (Hazard)
Kerentanan(Vulnerability)
Kapasitas(Capacity)
Permasalahan
Rekomendasi
PROFIL PENANGGULANGAN KRISISKESEHATAN Mengambarkan Hazard (Bahaya),
Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas(Capacity) dalam penanggulangan krisiskesehatan Menggambarkan kesenjangan/permasalahan
terkait penanggulangan krisis kesehatan diwilayah tersebut Memberikan rekomendasi kebijakan yang
tepat berdasarkankesenjangan/permasalahan yang ditemui
I. PENGUMPULAN DATA Dilakukan dengan metode asistensi,
kunjungan langsung ke Dinas KesehatanKabupaten/Kota Wawancara dengan pengelola
penanggulangan krisis kesehatan denganmenggunakan instrumen berupa kuosioner Kuosioner berisi pertanyaan yang mencakup
3 komponen penilaian risiko kesehatan yaituBahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability)dan Kapasitas (Capacity)
PROSES PENYUSUNAN KUOSIONER
Menentukan tolok ukur
Mencari standard
Identifikasi indikator
Membuat pertanyaan
R E F E R E N S I
Permenkes No. 77/2014 tentang Sistem
InformasiPenanggulangan Krisis
Kesehatan
Perka BNPB No. 3/2012 tentang Panduan
Penilaian KapasitasDaerah dalam PB
Benchmarks, Standardsand Indicators for
EmergencyPreparedness andResponse (WHO)
Instrumen dari PKMKUGM
HAZARD
Standar : Suatu wilayah probabilitasnyarendah untuk terjadi krisis kesehatan
1. Jumlah Kejadian krisis kesehatan 5tahun terakhir jarang : <3 kali, cukup :3 -4 kali, sering >4 kali
2. Jumlah jenis ancaman bencana semakin banyak semakin berisiko
INDIKATOR
Tolok Ukur : Probabilitas dan Dampak
KERENTANAN
Standard :Kondisi sosial, budaya dan ekonomimasyarakat baik sehingga mampubertahan dari sisi kesehatan dalam
menghadapi bahaya/ancaman
INDIKATOR
Kepadatan penduduk, Jumlahkelompok rentan, IPM, IPKM,
TOLOK UKUR
SOSBUD
EKONOMI
FISIKLINGKUNGAN
KAPASITAS
Kemampuan daerah danmasyarakat untuk
melakukan pengurangantingkat ancaman dan
tingkat kerugian bidangkesehatan akibat
bencana
TOLOK UKUR KAPASITAS
1. Akses Komunikasi
2. Akses Transportasi
3. Fasilitas PelayananKesehatan
4. Sumber DayaManusia Kesehatan
5. Tim PenanggulanganKrisis Kesehatan
6. Kebijakan/Peraturan
7. Mekanisme KoordinasiPenanggulangan KrisisKesehatan
8. Struktur Organisasi
9. RencanaPenanggulangan KrisisKesehatan
10. SOP PenanggulanganKrisis Kesehatan
11. Pembiayaan
TOLOK UKUR KAPASITAS
12. KeterlibatanInstitusi/LembagaNon Pemerintahandalam PKK
13. PeningkatanKapasitas Petugas
14. Manajemen Data danInformasi PKK
15. Public Safety Center(PSC)
16. Kapasitas untukMemetakan Risiko KrisisKesehatan
17. PemberdayaanMasyarakat
18. Fasyankes yang Amanterhadap Bencana
19. Sistem Peringatan Dinidan Surveilans Penyakit
20. Sarana dan PrasaranaPKK
PEMBACAAN INFORMASI
Langkah awal
Menggunakanstandard dalamperaturanperundangan /regulasi yangberlaku
Bila tidak ada dalam regulasi
Mengunakanstandard dalampedoman/referensinasional/internasional
Bila tidak ada pedoman
Berdasarkandata-dataempiris
II. INPUT HASIL KUOSIONER KE DALAMSISTEM INFORMASI PKK (SIPKK) Data yang diperoleh dari pengisian kuosioner
diinput dengan menggunakan teknologiinformasi ke dalam Sistem InformasiPenanggulangan Krisis Kesehatan (SIPKK)
III.PENGOLAHAN DATA
Hasil Input data diolah dalam DecisionSupport System (DSS) yang juga terdapat didalam SIPKK
IV. PENYUSUNAN DRAFT PROFIL Sistematika penyajian Profil Penanggulangan Krisis
Kesehatan Kabupaten/Kota :1. Pendahuluan2. Karakteristik Wilayah3. Karakteristik Potensi Kejadian Krisis Kesehatan4. Kerentanan5. Kapasitas Kelembagaan/Kebijakan Penguatan Kapasitas (Fasyankes dan SDM Kesehatan) Sistem Peringatan Dini Mitigasi Kesiapsiagaan
6. Kesimpulan7. Rekomendasi (Kab/Kota, Provinsi dan Pusat)
V. OUTPUT PENYUSUNAN PROFILKABUPATEN/KOTA Output penyusunan profil penanggulangan
krisis kesehatan Kabupaten/Kota berupa :1. Pencetakan dalam bentuk buku
• Per Provinsi (Untuk Provinsi)• Per Kabupaten/Kota (Untuk
Kabupaten/Kota)• Keseluruhan (Untuk Pusat)
2. Rumusan Kebijakan (Policy Brief)Penanggulangan Krisis Kesehatan untukKementerian Kesehatan
ANCAMAN (HAZARD)
Ancaman yang paling banyak adalah :1. Banjir2. Kebakaran3. Tanah Longsor4. Angin Puting Beliung5. Gempa Bumi.
KERENTANAN (VULNERABILITY)
Kerentanan dinilai dari status kesehatanmasyarakat berdasarkan nilai IndeksPembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)di mana 76,5% Nilai IPKMnya di bawah rata-rata
KERENTANAN (VULNERABILITY)KLASIFIKASI IPKM JUMLAH
KAB/KOTAKABUPATEN/KOTA
Di bawah Rata-rata(< 0.6401)
26 Kolaka, Bombana, TTU, HalmaheraTengah,Buton, Halmahera Barat,Kutai Timur, Landak, BengkuluUtara, Barito Timur, Flores Timur,Kep. Morotai, Muna, Mukomuko,Halmahera Selatan, Bontang,Mamasa, Halmahera Timur, Sikka,Sambas, Polewali Mandar, Ende,TTS, Berau, Halmahera Utara,Kapuas
Rata-rata(0.6401 - 0.7270 )
5 Bengkulu Tengah, Lebong, KotaKupang, Pulang Pisau, Majene
Di atas rata-rata(> 0.7270 )
3 Kota Bengkulu, Kab. Kolaka Utara,Kab. Ketapang
KERENTANAN (VULNERABILITY)Populasi Kelompok Rentan
11.8
41.2
47.1DI ATAS RATA - RATA
DI BAWAH RATA - RATA
RATA-RATA
KERENTANAN (VULNERABILITY) Status Kesejahteraan Masyarakat
berdasarkan Nilai Indeks PembangunanManusia (IPM)
79.4
8.811.8
MENENGAH ATAS
MENENGAH BAWAH
RENDAH
KERENTANAN (VULNERABILITY) Status Kesehatan Masyarakat berdasarkan
Nilai Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat (IPKM)
8.8
76.5
14.7DI ATAS RATA - RATA
DI BAWAH RATA -RATA
RATA-RATA
KAPASITAS (CAPACITY) Indikator Penilaian Kapasitas :1. Kebijakan/peraturan, yang terdiri dari
kebijakan/peraturan, struktur organisasi penanggulangankrisis kesehatan, keterlibatan institusi/lembaga nonpemerintahan
2. Penguatan Kapasitas, yang terdiri dari fasilitas pelayanankesehatan, sumber daya manusia dan penanggulangankrisis kesehatan
3. Sistem Peringatan Dini4. Mitigasi, yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat
dalam penanggulangan krisis kesehatan dan kapasitasuntuk memetakan risiko krisis kesehatan
5. Kesiapsiagaan, yang terdiri dari rencana penanggulangankrisis kesehatan dan SOP, pembiayaan, sarana prasarana,penilaian fasyankes aman dan PSC.
KAPASITAS (CAPACITY)
Pedoman/SOP
91,2% kabupaten/kota belummenyusun SOP/Pedoman
keterlibatan institusi/lembaganon pemerintahan dalam
penanggulangan krisiskesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) Mekanisme Koordinasi
82,4% kabupaten/kota belummenyusun mekanisme
koordinasi terkaitpenanggulangan krisis
kesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) Peraturan Penanggulangan Krisis Kesehatan
75% kabupaten/kotabelum memiliki
peraturan/SKKadinkes terkaitpenanggulangankrisis kesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) SDM Kesehatan
Seluruh kabupaten/kotakekurangan dokter
spesialis, 97,10%kekurangan dokterumum dan 61,8%
kekurangan perawat
KAPASITAS (CAPACITY) Rumah Sakit
88,2% kekurangantempat tidur dan
85,3% belummemiliki Hospital
Disaster Plan
KAPASITAS (CAPACITY) Peningkatan kapasitas SDM
70,6% kabupaten/kotabelum memilikiPerencanaan peningkatankapasitas SDM terkaitPKK yang rutin danberkesinambungan
KAPASITAS (CAPACITY) Sistem Peringatan Dini
58,8% kabupaten/kotabelum memiliki sistemperingatan dini
KAPASITAS (CAPACITY) SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan
Lebih dari 80% belummemiliki SOP-SOP yangdibutuhkan untukpenanggulangan krisiskesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) Standar Minimal Pelayanan Kesehatan
88,2% kabupaten/kotabelum menggunakan rujukanstandar minimal pelayanankesehatan yang berlaku
KAPASITAS (CAPACITY) Penilaian Fasyankes Aman Bencana
79,4% belum melakukanpenilaian fasyankes yangaman terhadap bencana
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA1. Advokasi ke Pemda/BPBD untuk : Menyusun peraturan/kebijakan daerah terkait
penanggulangan bencana Menambah jumlah tenaga kesehatan Menambah fasilitas pelayanan kesehatan Penyediaan sarana prasarana pendukung
PKK Mengalokasikan anggaran untuk PKK Membuat Sistem Peringatan Dini Meningkatkan koordinasi Lintas Sektor Membuat Puclic Safety Center (PSC)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA2. Menyusun peraturan/kebijakan dan pedoman terkait
PKK4. Menyusun rencana kontinjensi bidang kesehatan5. Melaksanakan TTX dan Simulasi/Gladi apabila sudah
memiliki rencana kontinjensi6. Menyusun Peta Kapasitas, Peta Rawan Bencana dan
Peta Kerentanan7. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan8. Membentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan9. Melakukan penilaian fasilitas kesehatan aman
bencana10. Memperkuat koordinasi LP dan LS
DINAS KESEHATAN PROVINSI1. Melakukan pendampingan dan fasilitasi
kepada Kabupaten/Kota dalam melakukankegiatan-kegiatan terkait PKK
2. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepadaPemerintah Provinsi dalam hal : pengadaan sarana prasarana, SDM
Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada
Kabupaten/Kota. Pengalokasian anggaran untuk PRB
KEMENTERIAN KESEHATAN1.Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara
Kemenkes, Kemendagri, BNPB besertajajaran di daerah untuk peningkatankapasitas penanggulangan krisis kesehatan.
2. Penguatan koordinasi Kemenkes padaseluruh anggota klaster kesehatan untukdukungan dan fasilitasi dalam rangkapeningkatan kapasitas SDM dikabupaten/kota rawan bencana
KEMENTERIAN KESEHATAN3. Meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes,
Permenkes serta pedoman-pedoman terkaitpenanggulangan krisis kesehatan
4.Asistensi materi bagi peningkatan statuskesehatan masyarakat melalui promosikesehatan yang akan dilakukan olehKabupaten/Kota
KEMENTERIAN KESEHATAN5.Perlu dukungan dari PPSDM Kemenkes untuk
ketersediaan dokter spesialis, dokter umumdan perawat sebagai aspek SDM di 34kabupaten/kota yang belum memenuhistandar.
6.Perhatian dan penanganan khusus untukkabupaten/kota yang status kesehatanmasyarakatnya maupun kapasitasnya dibawah rata-rata
KEMENTERIAN KESEHATAN7.Perlu dukungan serta fasilitasi dari klaster
pelayanan kesehatan untuk pemenuhankapasitas tempat tidur , penyusunan HospitalDisaster Plan di Rumah Sakit sertapembentukan PSC di daerah.
8. Dukungan dari klaster pelayanan kesehatanmemastikan ketersediaan dokter spesialis,dokter umum dan perawat yang siapditugaskan pada situasi krisis kesehatanakibat bencana.