BADAN PERTANAHAN NASIONALKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMPURNAAN UUPA SEBAGAI PERATURAN POKOK AGRARIA
DR YAGUS SUYADI, SH, MSi
TERDAPAT KETIMPANGAN STRUKTUR PENGUASAAN, PEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
TANAH DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
ISSUE UTAMA MASALAH AGRARIA
DIMMENSI PERTANAHAN BERUBAH DARI MASYARAKAT BERCORAK
AGRARIS MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI MODERN
PERLU ADANYA EVALUASI ATAU
REGULASI DI BIDANG AGRARIA
1. ADANYA SEMANGAT UNTUK MEROMBAK STRUKTUR PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
2. TANAH TIDAK BOLEH DIJADIKAN SARANA / ALAT PENGHISAPAN PEMODAL ASING
3. MENGHAPUS SEMUA HUKUM AGRARIA, ASAS DOMEIN VERKLARING BENTUKAN KOLONIAL
4. MELAKSANAKAN PROGRAM LANDREFORM SEBAGAI LANGKAH MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS PEMILIKAN TANAH UNTUK SELURUH RAKYAT KHUSUSNYA PETANI
5. MENJABARKAN PENGERTIAN AGRARIA SEBAGAI TANAH, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YG TERKANDUNG DIDALAMNYA
6. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH & KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI SELURUH RAKYAT.
DORONGAN SEMANGAT PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG AGRARIA
a. Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasukperekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruangangkasa, sebagai karunia TuhanYang Maha Esa mempunyai fungsi yang amatpenting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur
b. hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkantujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhiolehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalammenyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunyahukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastianhukum
HAL MENIMBANG DALAM UUPA
KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA
PASAL 33 (3) UUD RI 1945
SECARA FILOSOFIS : MENEMPATKAN NEGARA SEBAGAI
SENTRAL YG MENGATUR PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN
KEKAYAAN ALAM DENGAN TUJUAN UTAMA MEWUJUDKAN
KEMAKMURAN RAKYAT
HUBUNGAN NEGARA DG
SUMBER DAYA AGRARIA BERSIFAT
PUBLIK
PENJABARAN HAK MENGUASAI NEGARA
PASAL 2 (2) UU No 5/1960
pertama, mengatur dan menyelenggarakanperuntukan, penggunaan, persediaan danpemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruangangkasa
H M N MENIMBULKAN KEWENANGAN
1. Merumuskan kebijakan (beleid);2. Melakukan pengaturan (regelendaad) dalam hal ini
kewenangan legislasi dan regulasi (Pemerintah);3. Melakukan pengurusan (bestuursdaad), seperti: pemberian
dan pencabutan izin, konsesi, dan lisensi: 4. Melakukan pengelolaan (beheersdaad) melalui mekanisme
pemilikan saham atau keterlibatan langsung BUMN/D; dan5. Melakukan pengawasan (toezichthoundendaad): oleh
Pemerintah dalam rangka pengendalian.
KEWENANGAN NEGARA
8 ASAS SBG JIWA PELAKS UUPA
1. Asas Kenasionalan
2. Asas Hak Menguasai Negara
3. Asas Pengakuan Hak Ulayat
4. Asas Fungsi Sosial
5. Asas Kebangsaan
6. Asas Perlindungan Hak-hak Warga Negara
7. Asas Landreform
8. Asas Tata Guna Tanah dan Pemeliharaan Tanah
DASAR HUKUM ADAT (Psl 5 UUPA)
KONSEPSI YANG BERSIFAT KOMUNALISTIK RELIGIUS,
ADANYA HAK BERSAMA PARA ANGGOTA MASY HUKUM
ADAT (ULAYAT)
MEMUNGKINKAN PENGUASAAN
TANAH SECARA INDIVIDUAL SEKALIGUS
MENGANDUNG UNSUR
KEBERSAMAAN
LAHIRNYA HAK ATAS TANAH DARI HAK ULAYAT
NO. T A H A P A N JENIS HAK
1. Pencarian dan pemilihan lahan Hak Wenang Pilih
2. Pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan pemberian tanda larangan atas tanah
Hak Terdahulu / Mendahului
3. Membuka dan Mengolah Tanah Hak Menikmati
4. Pengolahan tetap secara terus menerus Hak Pakai
5. Mewariskan Tanah Hak Milik
PENEGASAN DAN PERLINDUNGAN DARI
NEGARA / PEMERINTAH
PEMBATASAN PENGUASAAN TANAH
Pasal 7 UUPA
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tnh yg melampaui batas tidak diperkenankan
SEBAGAI DASAR UNTUK MEROMBAK STRUKTUR PENGUASAAN PEMILIKAN PEMANFAATAN & PENGGUNAAN TANAH
PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG
a. untuk keperluan Negara,b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan
lain-lain kesejahteraan;d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan
perikanan serta sejalan dengan itu;e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan.
SINKRONISASI KONSEP PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
JENIS HAK ATAS TANAH
JENIS HAK ATAS TANAH (USULAN):
1. HAK MILIK2. HAK GUNA USAHA 3. HAK GUNA BANGUNAN4. HAK PAKAI5. HAK PENGELOLAAN
UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
PENETAPANNYA HARUS SESUAI DENGAN
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAANNYA
PENETAPANNYA HARUS SESUAI DENGAN
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN
PERLU PENGUATAN LEMBAGA NEGARA (SETINGKAT KEMENTERIAN) YANG MENGURUSI URUSAN AGRARIA
/ PERTANAHAN
UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH CqBADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN)
PENDAFTARAN TANAH (Psl 19 UUPA)
KETIDAK SINKRONAN PER UU AN
MARAKNYA SENGKETA &
KONFLIK PERTANAHA
N
KETETAPAN MPRNOMOR:
IX/MPR/2001Tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam
MENCABUT , MENGUBAH , DAN/ATAU MENGGANTI PERAT PER UU AN YG TIDAK
SEJALAN DG AMANAT TAP MPR
KETIMPANGAN STRUKTUR
PENGUASAAN TANAH
PERTUMBUHAN EKONOMI
SEMU
KEADILAN, KETERTIBAN DAN
KEPASTIAN HUKUM BELUM
TERCAPAI
TUJUAN :1. MENCIPTAKAN KEADILAN
SOSIAL2. PENINGKATAN PRODUKSI3. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENATAAN KEMBALI ATAU RESTRUKTURISASI PEMILIKAN PENGUASAAN, PEMANFATAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AGRARIA
AKTUALISASI PEMBAHARUAN AGRARIA :
1. ASSET REFORM
2. AKSES REFORM
PEMBAHARUAN AGRARIA
TAP IX/MPR/2001 PENUNTASAN AGRARIA YANG SEMAKIN KOMPLEKS
DIPERLUKAN KEMAUAN DAN DUKUNGAN POLITIK DARI PEMERINTAH,
DATA AGRARIA YANG AKURAT, ORGANISASI PETANI YANG KUAT, KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
UNSUR-UNSUR PENATAAN P4SDA
1. SUATU PROSES YG BERKESINAMBUNGAN
2. PENATAAN KEMBALI P4SDA
3. KEPASTIAN & PERLINDUNGAN HUKUM
SEBAGAI PERTIMBANGAN
DLM UPAYA KEMAKMURAN
PEMBAHARUAN AGRARIA
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA FILOSOFIS
UUPA SESUNGGUHNYA MERUPAKAN JAWABAN KETIDAK ADILAN DARI PERAT PERUNDANGAN AGRARIA JAMAN KOLONIAL
PRINSIP TANAH UNTUK PETANI MENJADI BASIS FILOSOFIS
MODAL ASING MERUPAKAN PENYEBAB DARI SEGALA KETERPURUKAN BANGSA INDONESIA
PIJAKAN UUPA YG BERBASIS KERAKYATAN BERGESER MENJADI FILOSOFI KAPITALIS (EKSPLOITASI,AKUMULASI & EKSPANSI MODAL DLM KEBIJAKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA SOSIOLOGIS
BERTEMUNYA KAPITALISME DG FEODALISME TELAH MENUMBUHKAN KAPITALISME SEMU
MENDISTORSI UUPA DG MENCIPTAKAN PERATURAN (UU /PERAT ORGANIK DILUAR UUPA YG TDK SEJALAN DG UUPA)
PERAT PERUNDANGAN SBG ALAT PENGHALAL “PENCURIAN” HARTA MILIK RAKYAT
LEMAHNYA KEMAUAN POLITIK UNTUK MELAKSANAKAN UUPA, YG MENYEBABKAN EFEKTIFITAS UUPA MENJADI RENDAH
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA YURIDIS NORMATIF
DISAMPING UUPA TIMBUL UU YG MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM* KEPASTIAN DLM HK ---KONTRADIKSI DLM SISTEM HK * KEPASTIAN KARENA HK --- TDK ADA KETENTUAN YG
MENGATUR BERBAGAI MASALAH YG TIMBUL DLM MASYARAKAT
TEORI PIRAMIDA PERAT PER UU AN DISIMPANGI
TIMBULNYA DISHARMONISASI DAN DISINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN AGRARIA / PERTANAHAN
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA YURIDIS IDEOLOGIS
MERUPAKAN PENCERMINAN TEKAD & KEMAUAN BANGSA YG SEPENUHNYA INGIN MELEPASKAN
BELENGGU PENINDASAN, ANTI PENJAJAH DLM ARTI SEGALA BENTUKNYA SERTA ANTI MODAL ASING
REORIENTASI ASAS-ASAS & DASAR – DASAR UUPA DLM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN AGRARIA YG BARU
“UUPA TELAH DITELIKUNG, DITEMPATKAN DALAM SANGKAR
EMAS DENGAN SEGALA PUJIAN TENTANG KEBAIKANNYA, TETAPI
SEHARI-HARI TIDAK PERNAH DIAMALKAN SECARA SUNGGUH-
SUNGUH BAHKAN DIINGKARI SECARA TERANG-TERANGAN”
Prof. DR. ACHMAD SODIKI, SH
1. LANDASAN FILOSOFI UUPA DAN KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM ADAT YANG MENDASARI UUPA MASIH BISA DIPERTAHANKAN
SEDANGKAN
2. SUBSTANSI TEKNIS PERLU DISEMPURNAKAN SEJALAN DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERDAMPINGAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DUNIA