PENYELENGGARAAN SAKIP
PADA UNIT SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA TA, 2018
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Disampaikan Oleh:
Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi
Samarinda, 4 – 5 Juli 2018
01, Penyelenggaraan SAKIP
Permen PUPR No, 9 Tahun 2018 Pasal 3
“Rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah,”
Ruang Lingkup SAKIP
ENTITAS PENYELENGGARAAN SAKIP(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Ps, 4)
Satker
UPT
(Balai)
Unit
Kerja
Unit
Organisasi
Kementerian
PUPR
GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DJCK
PERENCANAAN KINERJA PERJANJIAN KINERJAPENGUKURAN, EVALUASIdan PELAPORAN KINERJA
AK
UN
TAB
ILIT
AS
OR
GA
NIS
ASI
AK
UN
TAB
ILIT
AS
IND
IVID
U
FEEDBACK
REWARD and PUNISHMENT
Tugas dan
Fungsi
RPJMN RKP
RENJA
RKAKL
RENSTRAIKU / IKP
DIPA
Komitmen Pimpinan untuk Melaksanakan Rencana
Kerja dalam bentuk Dokumen PK
RENCANA AKSI
Pengukuran Kinerja Triwulan /
Tahunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Triwulan /Tahunan
Pelaksanaan Kinerja
Hasil dan Laporan (LAKIP)
PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
Komitmen Pegawai untuk Melaksanakan RKT dalam bentuk SKP
(SKP berbasis kinerja organisasi)
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
EVALUASI
MONITORING KINERJA
PEGAWAI
HASIL KINERJA
PEGAWAI
RPJMN : RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH NASIONAL RKP : RENCANA KERJA PROGRAM
RENSTRA : RENCANA STRATEGIS DITJEN CIPTA KARYA RENJA : RENCANA KERJA
IKU : INDIKATOR KINERJA UTAMA RKAKL : RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
IKP : INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIPA : DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
MENTERI menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan Kementerian untuk
periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional,
UNIT ORGANISASImenyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan unit organisasi untuk
periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra Kementerian,
UNIT KERJA/UPTmenyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan unit kerja/ unit
pelaksana teknis untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada
Renstra entitas di atasnya,
SATUAN KERJAmenyusun dokumen perencanaan lainnya berpedoman pada Renstra
entitas di atasnya,
(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 6)(PERMEN PAN & RB Nomor 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP)
01
02
03
04
Rencana Strategis (Renstra)
MUATAN RENSTRA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 6 & 7)
Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/unit
organisasi/ unit kerja/unit pelaksana teknis dan bersifat indikatif
Renstra Kementerian
Renstra Unit Organisasi
Renstra Unit Kerja/UPT
Dok, Perencanaan Lainnya
Dukungannya kepada pelaksanaan visi dan misi Presiden, serta kebijakan
dan strategi nasional dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
nasional
Pelaksanaan kebijakan dan strategi unit organisasi dalam mendukung
pencapaian sasaran-sasaran strategis Kementerian
Hal-hal strategis dan operasional sektor yang menjadi tugas dan fungsinya
untuk mendukung pencapaian sasaran program unit organisasi
Disusun oleh satuan kerja sebagai bagian dari Renstra entitas di atasnya
Renstra Kementerian
Renstra Unit Organisasi
Renstra Unit Kerja/UPT
Dok, Perencanaan Lainnya
Ditetapkan Menteri
Ditetapkan Pimpinan Unor
3 Bulan
RPJMN
2 Bulan
1 Bulan
Ditetapkan Pimpinan Unit Kerja
2 Minggu
Ditetapkan KaSatker
PENETAPAN RENSTRA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 8 & 9)
Disampaikan oleh Menteri kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PAN RB,
Disampaikan oleh pimpinan unor kepada Menteri dengan tembusan kepada
Sekjen, Itjen, dan Kepala BPIW
Disampaikan oleh pimpinan unit kerja/UPT kepada pimpinan entitas
di atasnya
Disampaikan oleh KaSatker kepada pimpinan entitas di atasnya
REVIU DAN PERUBAHAN RENSTRA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 6 & 7)
Reviu Renstra dan dokumen perencanaan lainnya
dilakukan terhadap:
a. evaluasi target dan realisasi kinerja
b. evaluasi kebijakan dan strategi
Hasil reviu renstra dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh pimpinan entitas
yang bersangkutan
Renstra dapat diubah atas ketentuan berikut:
a. adanya amanat dari undang-undang,
b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau
tugas dan fungsi,
Perubahan Renstra Kementerian ditetapkan dalam
Peraturan Menteri,
Perubahan Renstra Unit Organisasi/ Unit Kerja/ UPT
dan Dokumen Perencanaan Lainnya ditetapkan oleh
Pimpinan Entitas,
BAB I
Pendahuluan
1,1 Kondisi Umum
1,2 Potensi dan
Permasalahan
BAB III
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka
Regulasi dan Kelembagaan
3,1 Arah dan Kebijakan Strategi Unor
3,2 Arah dan Kebijakan Strategi Unit Kerja/UPT
3,3 Kerangka Regulasi
3,4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV
Target Kinerja dan Pendanaan
4,1 Target Kinerja
4,2 Kerangka Pendanaan
BAB V
Penutup
BAB II
Tujuan dan Sasaran
2,1 Tujuan Unit Kerja/UPT
2,2 Sasaran Kegiatan Unit Kerja/UPT
Lampiran 1
Sistematika Penulisan Renstra Unit Kerja/UPT
BAB I
Pendahuluan
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB III
Target Kinerja dan Pendanaan
3.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
BAB IV
PenutupBAB II
Tujuan dan Sasaran
2.1 Tujuan Satuan Kerja
2.2 Output Kegiatan Satuan Kerja
Lampiran 1
Sistematika Penulisan Dok, Perencanaan Lainnya
Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kementerian/unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan
kerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja
mengacu pada Renstra,
PK mencantumkan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran
Sasaran strategis/sasaran
program/sasaran kegiatan
yang dicantumkan di dalam
dokumen PK merupakan
target yang akan
diwujudkan melalui
program dan kegiatan
Indikator kinerja: spesifik, dapat diukur,
dapat dicapai, berjangka
waktu tertentu, dapat
dipantau dan dikumpulkan
(dirunut)
Target kinerja merupakan ukuran
kuantitatif dari setiap indikator
kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai pada tahun
tersebut
Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk mewujudkan sasaran
adalah jumlah yang didasarkan
pada dokumen pelaksanaan
anggaran pada tahun berjalan
PERJANJIAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 12)
Pernyataan untuk mewujudkan
kinerja pada tahun tertentu
Tanggal tanda tangan Tanda tangan pihak berjanji
PERJANJIAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 13 dan Lampiran 2)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ………
(NAMA ENTITAS YBS)
NO SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
KEGIATAN Anggaran
1 ………………………… Rp ……………………..
2 ………………………… Rp ……………………..
3 ………………………… Rp ……………………..
………, ………………
_PIMPINAN ENTITAS
DI ATASNYA_ _PIMPINAN ENTITAS YBS_
………………………………… …………………………….
Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:
a) Tahun pada judul tabel diisi Tahun Anggaran yang diperjanjikan. b) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Kementerian sesuai dengan Renstra. c) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan Renstra.
d) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai sesuai dengan Renstra. e) Pada kolom program diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai. f) Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang
diperjanjikan.
PERJANJIAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 13 dan Lampiran 2)
PK unit organisasi/unit kerja/UPT/Satker disepakati oleh Pimpinan
entitas yang bersangkutan dengan Pimpinan entitas di atasnya dan
ditetapkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah DIPA disahkan
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 14)
PK Kementerian ditetapkan Menteri selambat-
lambatnya 1 bulan setelah DIPA Kementerian disahkan
03
Perubahan prioritas
atau asumsi yang
berakibat secara
signifikan dalam
proses pencapaian
tujuan dan sasaran
01
Terjadi pergantian
atau mutasi pejabat
02
Perubahan dalam
strategi yang
mempengaruhi
pencapaian tujuan
dan sasaran
(perubahan program,
kegiatan dan alokasi
anggaran)
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 15)
Pengukuran Kinerja
PENGUKURAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 16, 17, 18)
Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan cara pengukuran yang
ditetapkan di Renstra atau dokumen perencanaan lainnya
Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus dipenuhi
untuk mencapai target tahunan
Cara pengukuran mencakup penjelasan maksud hasil pengukuran dan
rumus perhitungan,
01
02
03
Rencana aksi kinerja ditetapkan bersamaan dengan penetapan
perjanjian kinerja
Laporan monev kinerja bulanan memuat realisasi kinerja pada bulan
yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan
04
05
KEMENTERIAN
UNIT ORGANISASI
UNIT KERJA/UPT/SATKER
LAPORAN MONEV KINERJA BULANAN(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 19)
Ditandatangani Sekjen atas nama Menteri selambat-
lambatnya 14 hari kerja setelah bulan yang
bersangkutan berakhir,
Disampaikan secara triwulanan kepada Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian PAN RB,
Ditandatangani pimpinan unit organisasi
selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah bulan
yang bersangkutan berakhir dan disampaikan
secara triwulanan kepada Menteri,
ditandatangani pimpinan unit kerja/UPT/Satker
selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah bulan yang
bersangkutan berakhir dan disampaikan secara
triwulanan kepada pimpinan entitas di atasnya,
RENCANA AKSI KINERJA
LAPORAN MONEV
KINERJA BULANAN
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Perencanaan Kinerja
2,1 Perjanjian Kinerja
2,2 Target Kinerja Bulanan
Bab 3 Penutup
Bab 1 Target Bulanan
Bab 2 Capaian Kinerja Bulanan
Bab 3 Penutup
Lampiran 3
Sistematika Penulisan
Setiap ENTITAS
menetapkan 3
hal
Penanggungjawab pengumpulan
data kinerja
Cara dan frekuensi
pengumpulan data kinerja
Mekanisme perhitungan target dan
realisasi atas indikator kinerja yang
tercantum di dalam perjanjian kinerja
Setiap entitas menginput data kinerja
dan mengunggah dokumen SAKIP ke
dalam sistem penyelenggaraan SAKIP
Kementerian PUPR (eSAKIP)
Pengelolaan data kinerja dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP) atau ditetapkan dengan Keputusan Tim Penyelenggaraan SAKIP di masing-masing entitas,
Data Kinerja dikumpulkan dan dirangkum
untuk transparansi dan akuntabilitas serta
memudahkan pengelolaan kinerja,
Pengumpulan dan perangkuman Data
Kinerja memperhatikan indikator kinerja
yang digunakan, frekuensi pengumpulan
data, penanggungjawab, mekanisme
pehitungan, dan media yang digunakan,
PENGELOLAAN DATA KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 20 dan 21)
Pelaporan Kinerja
“Kementerian/unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana
teknis/satuan kerja menyusun LAPORAN KINERJA sebagai
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran”
PELAPORAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 22)
Simpulan dan
rekomendasi
Pengukuran
kinerja
Kapasitas
organisasi
Tujuan pelaporan kinerja
1. Memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya,
Fokus pada realisasi pencapaian
kinerja organisasi terhadap target
yang ditetapkan
Rencana
dan target kinerja
Prinsip pelaporan kinerja
Menyajikan keberhasilan dan
kegagalan/ permasalahan
Memuat evaluasi
dan analisis
PELAPORAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 23, 24, dan 25)
PENYAMPAIAN PELAPORAN KINERJA(Peraturan Menteri PUPR No, 09 Tahun 2018 Pasal 26)
Laporan kinerja unit
kerja/UPT/Satker
disampaikan kepada
atasan langsungnya paling
lambat 2 minggu setelah tahun anggaran
berakhir
Unit Kerja/UPT/Satker Unit Organisasi Kementerian
Laporan Kinerja unit organisasi
disampaikan kepada
Menteri paling lambat 3 minggu setelah TA
berakhir
Laporan Kinerja Kementerian
disampaikan kepada Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN
2 bulan setelah TA
berakhir
Kata
Pengantar -
Ringkasan
Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Struktur Satuan
Kerja
BAB III
Kapasitas Organisasi
3.1 SDM
3.2 Sarana Prasarana
3.3 DIPA
BAB IV
Akuntabilitas Kinerja
4.1 Capaian Kinerja
4.2 Perbandingan Kinerja
4.3 Realisasi Anggaran
BAB V
Penutup
BAB II
Perencanaan Kinerja
2.1 Uraian Singkat
Dokumen Perencanaan
2.2 PK Satker
2.3 Metode Pengukuran
2.4 Target Tahun Ini
Menurut Renstra
Lampiran 4
Sistematika Penulisan LaKIP Satker
Lampiran: Perjanjian Kinerja,
Penghargaan (jika ada),
Dokumentasi Kegiatan, dll,
Data dan Informasi yang diperlukan
Dalam rangka Reviu SAKIP
1. Tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja;
2. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan unit kerja;
3. Kegiatan utama unit kerja;
4. Sumber pembiayaan unit kerja;
5. Sistem informasi yang digunakan;
6. Keterkaitan unit kerja/unit atasannya;
7. Renstra, Rencana Kinerja, RKA, serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki unit kerja/unit atasannya;
8. Laporan Kinerja unit kerja;
9. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja;
10. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta
11. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb
Penyusunan PK Kementerian PUPR
(M3 Jan)
Penyusunan PK Es, 1 (M2 Jan)
Penyusunan PK Es, 2 (M1 Jan)
Penyusunan Rencana Aksi
(T0) (M4 Jan)
Final LaKIP Es, II
Reviu Itjen
KemenPAN
dan RB
Penyusunan Monev
Kinerja Bulanan
(B1)
Penyusunan
Monev Kinerja
Bulanan (B6)
Penyusunan Monev
Kinerja Bulanan
(B12)
Konsep Lakip Es, II (M1 Des)
Konsep Lakip Es, I (M2 Des)
Final LaKIP Es, I
B3 B4 B5B2 B7 B8 B9
B10 B11
Milestone Penyusunan LaKIPTahun 2017-2018
NILAI SAKIP KEMENTERIAN PUPR 2017
2015 2016 2017 2018 2019
Tukin 80%
“Nilai SAKIP Kementerian PUPR terus meningkat setiap tahunnya”
10
9
8
7
NO UNOR NILAI KATEGORI
1, Sekretariat Jenderal 73,13 BB
2, Inspektorat Jenderal 75,79 BB
3, Ditjen Sumber Daya Air 75,07 BB
4, Ditjen Bina Marga 75,96 BB
5, Ditjen Cipta Karya 75,65 BB
6, Ditjen Penyediaan Perumahan 72,14 BB
7, Ditjen Pembiayaan Perumahan 75,79 BB
8, Ditjen Bina Konstruksi 79,90 BB
9, BPIW 75,40 BB
10, Balitbang 78,67 BB
11, BPSDM 75,37 BB
HASIL EVALUASI SAKIP UNIT ORGANISASI TAHUN 2016
3
4
4
1
5
6
2
02, Dukungan PPK P2PIP Dalam
Penyelenggaraan SAKIP DJCK
DUKUNGAN PPK P2PIP PROVINSI
DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP DJCK
Pemantauan terhadap kinerja
pelaksanaan satker sektor pada
SIMEKA
Mengorganisir penyelenggaraan SAKIP DJCK di lingkungan unit
satuan kerja provinsi melalui:
Pemantauan terhadap
penyusunan PK dan LaKIP
satker sektor pada SIMEKA
Pemantauan terhadap kinerja
triwulanan satker sektor pada
SIMEKA
Pemantauan terhadap kapasitas
organisasi satker sektor melalui
SIMEKA
Pemantauan keterpaduan
infrastruktur permukiman
Pemantauan manfaat
infrastruktur permukiman
A B
C D
FE
Pemantauan terhadap penyusunan PK dan LaKIP
satker sektor pada SIMEKA
A
Status PK Satker Sektor Tahun 2018 pada SIMEKAStatus: 25 Juni 2018, Pukul 12.00
No. Provinsi Sektor
Progress SIMEKA
DIPA SIMEKA
Status PK Awal Status PK Revisi KeteranganKEMENKEU DIPA PK
1
Kalimantan Timur PKP 3 1 1 Draft - PK belum di upload satker
PBL 2 1 - - - belum terdapat PK
PSPLP 4 2 2 Draft Draft 0 PK Revisi belum di upload satker
PSPAM 2 - - - - belum terdapat PK
2
Kailmantan Barat PKP 3 2 2 Draft 1 Draft 0 PK Revisi belum di upload satker
PBL 3 2 1 Draft 1 - PK Awal mengikuti format SIMEKA
PSPLP 2 2 2 Final Draft 1
PSPAM3 3 2 Final Draft 1
PK Awal sudah final dengan format mengikuti
Rentek
3
Kalimantan Tengah PKP 3 1 1 Draft -
PBL
3 3 2 Final Draft 0 PK Revisi belum di upload satker, PK Awal sudah
final dengan format mengikuti Rentek
PSPLP 3 1 3 Draft Draft 0
PSPAM2 1 1 Final -
PK Awal sudah final dengan format mengikuti
Rentek
4
Kalimantan Selatan PKP 4 2 2 Draft 1 Draft 0
PBL2 2 1 Final -
PK Awal sudah final dengan format mengikuti
Rentek
PSPLP2 2 2 Final Draft 0
PK Revisi belum di upload satker,PK Awal
mengikuti format SIMEKA
PSPAM2 1 1 Final -
PK Awal sudah final dengan format mengikuti
Rentek
5
Kalimantan Utara PKP 3 3 2 Draft 0 -
PBL2 2 2 Final Draft 0
PK Awal sudah final dengan format mengikuti
Rentek
PSPLP2 2 2 Final Final
PK Awal dan Revisi mengikuti format SIMEKA
PSPAM 3 1 - - -
5
Bali PKP 4 2 1 Draft 1 -
PBL
4 3 2 Draft 1 Draft 1 PK Awal dan Revisi mengikuti format Rentek,
sudah ditandatangani kedua belah pihak
PSPLP 2 1 1 Draft 1 -
PSPAM2 1 1 Draft -
PK Awal mengikuti format Rentek, belum
ditandatangani direktur
Status PK Satker Sektor Tahun 2017 pada SIMEKAStatus: 26 Juni 2018, Pukul 12.00
No. Provinsi Sektor
SIMEKA
DIPA yang
Terbit
SIMEKA
Status PK Awal Status PK Revisi KeteranganDIPA PK
1
Kalimantan Timur PKP 6 5 2 Final Final -
PBL 4 3 3 Draft Draft PK Awal dan Revisi mengikuti format SIMEKA
PSPLP 3 3 3 Final Draft PK Revisi belum ditanda tangani direktur
PSPAM 6 6 5 Final Final PK Awal dan Revisi mengikuti format SIMEKA
2
Kailmantan Barat PKP 4 4 3 Final Final PK Awal mengikuti format Rentek
PBL 3 3 2 Draft DraftPK Awal dan Revisi mengikuti format SIMEKA,
belum ditanda tangani direktur
PSPLP 5 5 3 Final Draft PK Revisi belum ditanda tangani direktur
PSPAM5 4 3 Draft Draft
PK Awal dan Revisi mengikuti format SIMEKA,
belum ditanda tangani direktur
3
Kalimantan Tengah PKP 4 4 2 Final Draft PK Revisi belum ditanda tangani direktur
PBL 3 3 2 Draft Draft PK Awal dan Revisi belum di upload satker
PSPLP 5 4 3 Draft Draft PK Awal belum di upload satker
PSPAM 4 5 4 Draft Draft PK Awal belum di upload satker
4
Kalimantan Selatan
PKP6 6 2 Draft Draft
PK Awal dan Revisi belum ditanda tangani
direktur
PBL 5 4 4 Draft Draft PK Awal dan Revisi mengikuti format SIMEKA
PSPLP5 5 3 Draft Draft
PK Awal dan Revisi belum ditandatangani
direktur
PSPAM 5 5 4 Draft Draft PK Awal dan Akhir mengikuti format SIMEKA
5
Kalimantan Utara PKP 4 3 2 Final Draft PK Revisi belum di tanda tangani direktur
PBL3 3 1 Final - PK Awal mengikuti format Rentek, sudah
ditanda tangani kedua belah pihak
PSPLP5 2 2 Draft Draft
PK Awal dan Revisi belum di tanda tangani
direktur
PSPAM 4 4 3 Draft Draft PK Awal belum di upload satker
5
Bali PKP 3 3 3 Final Final -
PBL6 6 2 Draft Draft
PK Awal dan Akhir mengikuti format SIMEKA,
belum ditanda tangani direktur
PSPLP 4 3 3 Final Draft PK Revisi belum ditanda tangani direktur
PSPAM5 4 3 Draft Draft
PK Awal dan Akhir mengikuti format SIMEKA,
belum ditanda tangani direktur
Status LaKIP Satker Sektor Tahun 2017 pada SIMEKA Status: 25 Juni 2018, Pukul 12.00
Status
LaKIP
2017
No. Provinsi Satker LaKIP 2017 Ket
1 Kalimantan Timur a PKP Belum upload LaKIP masih berupa outline dan data
b PBL Terverifikasi
c PSPAM Terverifikasi
d PSPLP Belum upload LaKIP masih berupa outline dan data
2 Kailmantan Barat a PKP Belum upload LaKIP masih berupa outline dan data
b PBL Terverifikasi
c PSPAM Belum upload LaKIP masih berupa outline dan data
d PSPLP Terverifikasi
3 Kalimantan Tengah a PKP Belum Terverifikasi
b PBL Belum Terverifikasi
c PSPAM Belum Terverifikasi
d PSPLP Belum Terverifikasi masih berupa outline dan data
4 Kalimantan Selatan a PKP Terverifikasi
b PBL Terverifikasi
c PSPAM Terverifikasi
d PSPLP Terverifikasi
5 Kalimantan Utara a PKP Terverifikasi
b PBL Terverifikasi
c PSPAM Terverifikasi
d PSPLP Belum upload LaKIP masih berupa outline dan data
5 Bali a PKP Terverifikasi
b PBL Terverifikasi
c PSPAM Terverifikasi masih berupa outline dan data
d PSPLP Terverifikasi
Pemantauan terhadap kapasitas organisasi satker
sektor melalui SIMEKA
B
Sumber Data: Aplikasi SIMEKA Status: 25 Juni 2018
Data ASN 2018
Data „0‟ apakah memang
tidak ada atau belum
menginput?
N
oProvinsi Satuan Kerja
Jumlah ASN
Total
ASN
PNSTotal
PNS
Non PNS Total
Non
PNSPusat Daerah
Honore
rKI
1Kalimantan
Timur
Randal 2 1 3 14 0 14 17
PKP 11 4 15 14 1 15 30
PBL 3 6 9 17 9 26 35
PSPAM 9 2 11 16 5 21 32
PSPLP 12 0 12 12 8 20 32
2Kalimantan
Barat
Randal 5 1 6 3 12 15 21
PKP 9 0 9 17 3 20 29
PBL 6 2 8 25 3 28 36
PSPAM 6 7 13 11 10 21 34
PSPLP 8 3 11 3 7 10 21
3Kalimantan
Tengah
Randal 2 0 2 1 12 13 15
PKP 2 12 14 8 2 10 24
PBL 6 2 8 24 1 25 33
PSPAM 12 5 17 8 8 16 33
PSPLP 8 0 8 7 13 20 28
4Kalimantan
Selatan
Randal 1 2 3 3 12 15 18
PKP 13 4 17 15 11 26 43
PBL 3 4 7 26 1 27 34
PSPAM 6 3 9 2 10 12 21
PSPLP 4 3 7 5 16 21 28
5Kalimantan
Utara
Randal 3 0 3 7 4 11 14
PKP 0 2 2 15 3 18 20
PBL 3 1 4 8 3 11 15
PSPAM 6 0 6 8 7 15 21
PSPLP 2 2 4 8 12 20 24
5 Bali
Randal 3 0 3 3 14 17 20
PKP 11 0 11 15 0 15 26
PBL 15 0 15 17 1 18 33
PSPAM 14 0 14 14 0 14 28
PSPLP 21 0 21 22 0 22 43
Sumber Data: Aplikasi SIMEKA Status: 25 Juni 2018
Data Struktur Organisasi 2018
No. Provinsi Satuan Kerja Struktur Organisasi
1 Kalimantan Timur
Randal v
PKP v
PBL v
PSPAM -
PSPLP v
2 Kalimantan Barat
Randal v
PKP v
PBL v
PSPAM v
PSPLP v
3 Kalimantan Tengah
Randal -
PKP v
PBL v
PSPAM v
PSPLP v
4 Kalimantan Selatan
Randal v
PKP v
PBL v
PSPAM v
PSPLP v
5 Kalimantan Utara
Randal v
PKP v
PBL v
PSPAM -
PSPLP v
5 Bali
Randal -
PKP v
PBL v
PSPAM v
PSPLP v
Data BMN 2018 Sumber Data: Aplikasi SIMEKA Status: 25 Juni 2018
No ProvinsiSatuan
Kerja
Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam
PengerjaanAset tak Berwujud
Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai
1 Kalimantan Timur
Randal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2Kalimantan
Barat
Randal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBL 0 0 0 0 102 1,179,676,500 13 37,781,083,21248,38 54,967,368,077 0 0 6 969,273,096 3 1,185,225,000
PSPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Kalimantan
Tengah
Randal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPLP 0 0 0 0 3 70,000,000 0 0 0 0 0 0 10 26,586,735,000 7 5,200,000,000
4Kalimantan
Selatan
Randal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPAM 9 566,000 0 0 9 1,501,534,000 0 0 205 490,211,741,507 1 3,226,115,629 4 2,685,397,000 1 739,400,000
PSPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5Kalimantan
Utara
Randal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bali
Randal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemantauan terhadap kinerja triwulanan satker
sektor pada SIMEKA
C
Pemanfaatan SIMEKA – Fitur Laporan Triwulanan
Fitur untuk menyusun Laporan Monev Triwulan
Fitur untuk mengunduh outline Laporan Monev Triwulan
Fitur untuk mengunggah Laporan Monev Triwulan yang telah disusun
Fitur untuk mendeskripsikan kondisi/tantangan
yang terjadi beserta alternatif
penyelesaiannya untuk triwulan selanjutnya
Fitur untuk mengunduh data monev triwulan
dari data e-mon dengan nilai evaluasi sesuai
Permen PAN & RB
Menggunakan SIMEKA
dalam menyusun laporan
monev triwulan
Pemantauan terhadap kinerja pelaksanaan
satker sektor pada SIMEKA
Status 26 juni 2018
D
Rata-rata
Keterisian
Nasional
31,9%
Presentase Pengisian Format evaluasi satker SIMEKA
wilayah Kalimantan dan Bali (Status 26 juni 2018)
Rata-rata keterisian
tertinggi (58%)
Randal Kalsel
9 Satker memiliki
rata-rata keterisian
diatas cukup (50%)
16 Satker memiliki
rata-rata
keterisian
dibawah rata-rata
nasional(31,9%)
PKP Kalbar; PSPAM
Kalteng; PKP, PPLP,
PSPAM Kaltim; PKP
Kaltara belum
mengisi (0%)
Tabel Nilai Hasil Evaluasi (Status 26 juni 2018)
22 Satker memiliki
nilai di atas rata-
rata Nasional
16 Satker memiliki
hasil evaluasi yang
kurang baik (<50)
Hasil Evaluasi
Satker PBL Kaltim
sebesar 16,2
Rata-rata
Nasional
48,30
48
No Satuan KerjaJumlah
ProgresKeuangan (%)
PktPagu
(xRp Ribu)Nilai Kontrak
(xRp Ribu)7 Mei* 26 Juni**
Belum Melaksanakan Lelang
PLP Bali 2 7.800.000 8,59 18,12
DaftarSatker dengan Paket Terkontrak Belum Melakukan Realisasi Keuangan
PLP Kalimantan Selatan 3 20.000.000 16.275.400 8,35 18,04
PLP Bali 4 122.900.000 122.743.938 8,59 18,12
PKP Kalimantan Utara 2 900.000 888.834 14,36 26,58
Daftar Satker dengan Paket Swakelola/Administrasi Umum Belum dilaksanakan
PSPAM Kalimantan Barat 191.100 4,05 20,65
PLP Kalimantan Selatan 11.335.900 8,35 8,39
PLP Bali 1.615.500 8,59 18,12
PKP Kalimantan Utara 10.418.902 14,36 26,58
PKP Kalimantan Timur 15.601.878 15,12 24,88
PKP Kalimantan Tengah 9.008.400 15,27 18,23
PKP Kalimantan Selatan 12.306.352 16,57 19,36
Daftar Satker yang memiliki Kontrak Kritis
PLP Kalimantan Selatan 1 1.200.000 1.129.700 8,35 18,04
PLP Bali 3 158.800.000 158.800.000 8,59 18,12
INDIKATOR PROGRES KEUANGAN SATKER PENENTU YANG BERMASALAH
SUMBER: * Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Satker Penentu 2018 DJCK Wilayah Timur
(Subdit Keterpaduan Pelaksanaan)** e-Monitoring Status 26 MEI 2018
NO NAMA SATUAN KERJA PBL KEUANGAN (%) FISIK (%)
1 PBL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 31,37 31,32
2 PBL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 14,74 15,72
3 PBL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 24,34 25,09
4 PBL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 23,63 23,875 PBL PROVINSI KALIMANTAN UTARA 26,92 17,366 PBL PROVINSI BALI 20,39 21,73
NO NAMA SATUAN KERJA PKP KEUANGAN (%) FISIK (%)
1 PKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 24,88 26,42
2 PKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT 25,46 23,83
3 PKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 19,36 15,42
4 PKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 18,23 12,31
5 PKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA 26,58 14,516 PKP PROVINSI BALI 17,16 16,11
SEKTOR BPB
SEKTOR PKP
NO NAMA SATUAN KERJA PKP KEUANGAN (%) FISIK (%)
1 PSPLP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 34,65 45,91
2 PSPLP PROVINSI KALIMANTAN BARAT 30,00 29,20
3 PSPLP PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18,04 8,39
4 PSPLP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 30,87 35,07
5 PSPLP PROVINSI KALIMANTAN UTARA 16,03 10,86 PSPLP PROVINSI BALI 18,12 16,19
SEKTOR PSPLP
NO NAMA SATUAN KERJA PKP KEUANGAN (%) FISIK (%)
1 PSPAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 46,71 50,43
2 PSPAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 20,65 8,56
3 PSPAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 50,44 53,53
4 PSPAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 24,15 36,6
5 PSPAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA 45,66 49,996 PSPAM PROVINSI BALI 33,03 11,32
SEKTOR PSPAMDibawah
rata-rata DJCK
Keuangan 26,8%
Fisik 28,13%
SUMBER:
e-Monitoring, 26 Juni 2018
INDIKATOR PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2018
KETERANGAN
No Nama SatkerStatus
JumlahBelum Diusulkan Sudah Diusulkan
Tidak adaketerangan
1 PSPAM Provinsi Bali 548.756.355.773 157.297.038.889 706.053.394.662
2 PSPAM Provinsi Kalimantan Selatan 135.722.541.318 314.643.254.648 26.094.048.315 476.459.844.281
3 PBL Provinsi Kalimantan Tengah 110.154.772.290 11.749.859.300 121.904.631.590
4 PBL Provinsi Kalimantan Selatan 59.322.511.000 59.322.511.000
5 PSPLP Provinsi Bali 971.206.732.816 451.467.194.683 1.422.673.927.499
6 PSPLP Provinsi Kalimantan Barat 99.960.676.336 70.316.155.058 170.276.831.394
DAFTAR BMN SATKER DI LINGKUNGAN DITJEN, CIPTA
KARYA YANG DIMANFAATKAN/DIGUNAKAN PIHAK LAIN
Sumber : Laporan Hasil Audit BPK / Inspektorat status 16 Mei 2018
Pemantauan keterpaduan infrastruktur permukiman
E
Pemantauan Jenis Infrastruktur Permukiman Terbangun
Tahun 2015-2016
No Kota/Kab Lokasi Survei Infrastruktur Permukiman
1 PadangKawasan Lubuk
Lintah Jalan Lingkungan
2Bandar
Lampung
Kawasan Campang
Jaya
Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
3 Sukoharjo Kawasan Sonorejo Jalan lingkungan
Drainase Lingkungan
4 Bantul (*)Kawasan
Karangwaru
Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
Air Limbah IPAL Komunal
5 Banda Aceh
Kawasan Aleu
Naga & Lembaro
Skep
Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
6 BengkuluKawasan Rawa
Makmur
Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
Air Limbah IPAL Komunal
7 PontianakKawasan
Tambelahan Sampit Jalan lingkungan
8 Palangkaraya Kawasan Danau
Seha
Jalan Lingkungan
Tempat Pembuangan Sampah
Sementara
Sarana Penanggulangan
Kebakaran
9 SamarindaKawasan Sungai
Karang Mumus Jalan Lingkungan
10 Makassar Kawasan Pampang Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
No Kota/Kab Lokasi Survei Infrastruktur Permukiman
11 Kota Banjar Baru Kawasan Kemuning Jalan Lingkungan
Tempat Sampah
12 Kota Manado Kawasan Maasing Jalan Lingkungan
13 Kota Kupang Kawasan Oesapa Jalan Lingkungan
14 Kota Ternate Kawasan Dufa-Dufa RTH
Jalan Lingkungan
15 Kota Denpasar Kawasan Sidakara Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
16 Kota Malang Kawasan Sukun
Jalan Lingkungan
Drainase Lingkungan
RTH
Jembatan Lingkungan
Air Limbah
Air Minum
17 Kota Ambon Kawasan Nusaniwe
Jalan Lingkungan
MCK Komunal
Talud
Drainase
18Kabupaten
ManokwariKawasan Sawaibu
RTH
Jalan Lingkungan
MCK Komunal
19 Kota Jayapura Kawasan Imbi Jalan Lingkungan
Air Bersih
(*) Untuk Kab, Bantul, tinjauan lapangan di pindahkan ke Kawasan Karangwaru Kota Yogyakarta karena tidak terdapat
kegiatan penanganan kumuh tahun 2015-2016 di lokasi tersebut,
Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Keterpaduan
Pemahaman pentingnya
keterpaduan
infrastruktur
permukiman
Pertimbangan 3 dari 4 FaktorDokumen
perencanaan kurdang diacu
Gabungan 19 Kawasan di kab/kota
Upaya
merencanakan
Keterpaduan
menjadi Dokumen
Perencanaan
1. Efisiensi
2. Teknis
3. Manfaat
4. Diskresi
5. Lainnya
1. Anggaran
2. Partisipasi
3. Sinergi
4. Percepatan
5. Lainnya
Sumber pembiayaan sesuai
perencanaan, namun masih banyak tergantung pembiayaan dari Pusat
Pemanfaatan Infrastruktur Permukiman
Kondisi infrastruktur berfungsi
dan terawat serta sering/rutin
(intensif) dimanfaatkan
Peran organisasi
pengelola dan partisipasi masyarakat rendah dan tergantung biaya OP pemda
Infrastruktur permukiman terkait fungsi dengan
(1) Infrastruktur PUPR lain: jalan, drainase primer,
perumahan
(2) infrastruktur non-PUPR: kesehatan, pendidikan,
ekonomi, sosial, agama dll,
Pemantauan manfaat infrastruktur permukiman
F
IPM AHH PM
Cakupan Sanitasi
Layak (AL)
Cakupan Air Minum
Aman (AM)
Persentase Rumah
Kumuh (Kum)
Persentase Sampah
Diangkut (Sph)
Berkorelasi tinggi
Berkorelasi cukup tinggi
Berkorelasi sedang
Berkorelasi rendah
Keterangan
IPM: Indeks
Pembangunan Manusia
AHH: Angka Harapan
Hidup
PM: Penduduk Miskin
HASIL EVALUASI MANFAAT
Cakupan Sanitasi Layak, Cakupan Air Minum Aman dan Persentase Rumah Kumuh,
saling berkorelasi ‘Sedang-Kuat’ terkait karakteristik infrastruktur permukiman
sebagai kebutuhan dasar
Infrastruktur permukiman menjadi faktor penting untuk mendukung Tingkat
Kesejahteraan Penduduk (IPM) dan meningkatkan AHH, dan mendukung Tingkat
Kebahagiaan penduduk
KESIMPULAN
Rendahnya korelasi Sampah Diangkut dengan indikator lain, disebabkan kualitas
data belum handal
Sanitasi, air minum, pengelolaan sampah dan pengurangan kumuh secara
simultan lebih mempengaruhi IPM dan AHH dan PM, bila dibandingkan dengan
pengaruhnya pada Indeks Kebahagiaan
TERIMA KASIH
Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi
Telp: 021-72796586Email: subdit_ek@yahoo,com
Jl, Pattimura No, 20
Gedung Cipta Karya Lantai 4
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
LAMPIRAN
PK SATKER 2017
CONTOH PK SATKER PKP KALTIM 2017
CONTOH PK SATKER PBL BALI 2017
* PK SATKER PSPAM
INI ADALAH PK VERSI
RENTEK
CONTOH PK SATKER PSPAM KALTENG 2017
CONTOH PK SATKER PPLP 2017
* PK SATKER 2017 YANG DIUPLOAD DI SIMEKA BELUM YANG FINAL
LAMPIRAN
SE No. 29/SE/DC/2017
LAMPIRAN
POHON JABATAN
SATKER
CONTOH POHON JABATAN PSPAM KALSEL 2017
CONTOH POHON JABATAN PSPAM KALSEL 2018
CONTOH POHON JABATAN PBL KALTIM 2017
CONTOH POHON JABATAN PBL KALTIM 2018