-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
1/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
2/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
3/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
4/255
Disusun dan dikoordinasikan oleh :
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati 2 Jakarta 10310Telp. (021) 31936207INDONESIA
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
5/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
6/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
7/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
8/255
Daftar Isi
v
Bu k u P e g a n g a n 2 0 0 9Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN i
DAFTAR ISI v DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN xiii
BAGIAN I
BAB I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
I2
1.2 Maksud dan Tujuan I4
1.3 Ruang Lingkup I5
1.4 Sistematika Pembahasan I6
BAGIAN II
BAB II. PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL
2.1 Penyebab Krisis Keuangan Global II2
2.2 Kondisi Perekonomian Dunia Saat Ini dan Dampak Ke Depan
II3
2.3 Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Nasional
II4
2.3.1 Dampak Terhadap Perkembangan Ekonomi Makro II 5
2.3.2 Dampak Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil II12
2.4 Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Daerah
II31
BAB III. KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL
3.1 Sepuluh Arahan Presiden RI III2
3.2 Kebijakan Moneter dan Perbankan III6
3.2.1 Kebijakan Pelonggaran Likuiditas BI III6
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
9/255
PENG UATA N EKONO M I DA ERA H:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
vi
Bu k u P e g a n g a n 2 0 09Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
3.2.2 Perppu No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
III6
3.2.3
Perppu No.
3
Tahun
2008
Tentang
Perubahan
UU
No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
III7
3.2.4 Perppu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)
III8
3.3 Kebijakan Fiskal III9
3.3.1 Program Stimulus Fiskal 2009 III9
3.3.2 Optimalisasi Penyerapan APBN 2009 III18
3.4 Kebijakan Penguatan Sektor Riil III20
3.4.1 Kerangka Besar Program Pengamanan Sektor Riil III20
3.4.2 Bidang Perindustrian III21
3.4.3 Bidang UMKM III22
3.4.4 Bidang Pertanian Dan Perkebunan III25
3.4.5 Bidang Kelautan Dan Perikanan III26
3.4.6 Bidang Kehutanan III27
3.4.7 Bidang Lingkungan Hidup III28
3.4.8 Bidang Perdagangan III29 3.4.9 Bidang Investasi III30
3.4.10 Bidang Infrastruktur III32
3.4.11 Bidang Pariwisata III39
3.4.12 Bidang Ketenagakerjaan III40
3.4.13 Bidang Kemiskinan III44
BAB IV. LANGKAHLANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL
4.1 Pengamanan Pelaksanaaan APBD 2009 IV3
4.2 Penguatan Sektor Moneter dan Sektor Keuangan IV3
4.2.1 Penguatan Sektor Moneter IV3
4.2.2 Penguatan Sektor Keuangan IV4
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
10/255
Daftar Isi
vii
Bu k u P e g a n g a n 2 0 0 9Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
4.3 Penguatan Sektor Riil IV6
4.3.1 Bidang Perindustrian IV6
4.3.2 Bidang Pertanian Dan Perkebunan IV6
4.3.3 Bidang Peternakan IV8
4.3.4 Bidang Kelautan Dan Perikanan IV8
4.3.5 Bidang Kehutanan IV9
4.3.6 Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral IV9
4.3.7 Bidang Lingkungan Hidup IV10
4.3.8 Bidang Perdagangan IV11
4.3.9 Bidang Investasi IV12
4.3.10 Bidang Infrastruktur IV12 4.3.11 Bidang Pariwisata IV18
4.3.12 Bidang Kemiskinan IV19
BAGIAN III
BAB V. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009
5.1 RKP Tahun 2009 V2
5.1.1 Tema RKP Tahun 2009 dan Pengarusutamaan Pembangunan V3
5.1.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2009 V5
5.1.3 Prioritas Terkait Penguatan Ekonomi Daerah dalam RKP Tahun 2009
V6
5.2 Kebijakan Fiskal Tahun 2009 V39
5.2.1 Arah Kebijakan Fiskal, Asumsi Ekonomi Makro dan Postur APBN 2009
V39
5.2.2 Belanja Negara V42
BAGIAN IV
BAB VI. PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
VI3
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
11/255
PENG UATA N EKONO M I DA ERA H:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
viii
Bu k u P e g a n g a n 2 0 09Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
6.1.1 Perkembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah VI3
6.1.2 Perkembangan Aparatur Pemerintah Daerah VI7
6.1.3 Kerjasama Antar Daerah VI8
6.1.4 Daerah Otonom Baru VI9
6.2 Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Daerah VI12
6.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah
VI12
6.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal
VI14
6.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan
VI25
LAMPIRAN A A2
LAMPIRAN B B2
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
12/255
Daftar Tabel
ix
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
DAFTAR TABELTabel 2.1. Data dan Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Indikator
Ekonomi 2009 dan 2010
II-22
Tabel 2.2. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas Tahun2004 2008
II-27
Tabel 2.3. Realisasi Ijin Usaha Tetap PMDN dan PMA II-28
Tabel 2.4. Pendataan Pekerja yang terkena PHK II-30
Tabel 2.5. Nilai Ekspor Tiap Provinsi di Indonesia II-33
Tabel 3.1. Stimulus Fiskal, 2009 III-10
Tabel 3.2. Stimulus Peningkatan Daya Beli Masyarakat III-13
Tabel 3.3. Stimulus untuk Peningkatan Daya Saing dan DayaTahan Usaha dan Ekspor
III-15
Tabel 3.4. Stimulus Fiskal Untuk Peningkatan Infrastruktur PadatKarya
III-17
Tabel 5.1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2009 V-40
Tabel 5.2. Postur APBN Tahun 2009 V-40
Tabel 5.3. Belanja Negara Tahun 2009 V-43
Tabel 6.1. Daftar 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional diKawasan Perbatasan
VI-22
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
13/255
Daftar Gambar
xi
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Perkiraan Pertumbuhan Perdagangan Dunia Tahun
2009
II-4
Gambar 2.2. Pertumbuhan Volume Perdagangan Global II-22
Gambar 2.3. Penurunan Neraca Perdagangan Indonesia II-24
Gambar 2.4. Sasaran dan Realisasi Ekspor Nonmigas II-25
Gambar 2.5. Nilai Ekspor 5 Besar Provinsi Pengekspor diIndonesia
II-32
Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekspor 5 Besar Provinsi EksportirUtama di Indonesia
II-32
Gambar 3.1. Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan III-44
Gambar 4.1. Siklus Kerjasama Pemerintah dengan Swasta IV-15
Gambar 6.1. Perkembangan DOB Tahun 1999-2009 VI-10
Gambar 6.2. Skema Pembentukan Kecamatan, Kelurahan danDesa
VI-11
Gambar 6.3. Ketersediaan Tanah Nasional VI-14
Gambar 6.4. Penggunaan Tanah di Indonesia VI-14
Gambar 6.5. Ilustrasi 10 Kawasan Perbatasan di Indonesia VI-21
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
14/255
Daftar Singkatan
xiii
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
DAFTAR SINGKATAN
AADB : Asian Development BankAKB : Angka Kematian BayiAKI : Angka Kematian IbuAMDAL : Analisa Mengenai Dampak LingkunganAPBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAPINDO : Asosiasi Pengusaha IndonesiaASDP : Angkutan Sungai , Danau dan PenyebranganASEAN : Association of South East Asian NationsASEM : Asia-European MeetingASKI : Arsitektur Keuangan IndonesiaASW : ASEAN Single Window
BBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBBI : Balai Benih IkanBBM : Bahan Bakar MinyakBBN : Bahan Bakar NabatiBBPOPT : Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu TumbuhanBBPPMBTPH : Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan
HortikulturaBEI : Bursa Efek IndonesiaBHMN : Badan Hukum Milik NegaraBI : Bank IndonesiaBKPMM : Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan MamminasataBKTRN : Badan Koordinasi Tata Ruang NasionalBLK/UPTD : Balai Latihan KerjaBLM : Bantuan Langsung MasyarakatBLT : Bantuan Langsung TunaiBLU : Badan Layanan Umum
BMP : Bobot Manfaat PerusahaanBNK/Kota : Badan Narkotika Kabupaten/KotaBNN : Badan Narkotika NasionalBNP : Badan Narkotika ProvinsiBOP : Balance of Payment BOS : Bantuan Operasional SekolahBP KAPET : Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi TerpaduBPMB TPH : Balai Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
15/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
xiv
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
BPMPT : Balai Pengujian Mutu Pakan TernakBPN : Badan Pertanahan NasionalBPSBTPH : Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan HortikulturaBPTP : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
BPTPH : Balai Proteksi Tanaman Pangan dan HortikulturaBRR : Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiBTN : Bank Tabungan NegaraBUMN : Badan Usaha Milik NegaraBUMD : Badan Usaha Milik Daerah
CCAR :Capital Adequate RatioCDM : Clean Development MechanismCPO : Crude Palm Oil
DDAK : Dana Alokasi KhususDAS : Daerah Aliran SungaiDAU : Dana Alokasi UmumDBH : Dana Bagi HasilDNA : Deoxyribonucleic acid DOB : Daerah Otonom BaruDPD : Dewan Perwakilan DaerahDPK : Dana Pihak Ketiga
DPK : Departemen Perikanan dan KelautanDPOD : Dewan Pertimbangan Otonomi DaerahDPR : Dewan Perwakilan RakyatDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EEBA : Efek Beragun Aset
FFEATI :Farmer Empowerent Through Agricultural Technology
and InformationFPD : Fasilitas Pembiayaan DaruratFX swap : Forex Swap
GGAPOKTAN : Gabungan Kelompok TaniGDP : Gross Domestic Product GNP : Gross National Product
http://www.mitrawave.net/bpmpt/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2http://www.mitrawave.net/bpmpt/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 -
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
16/255
Daftar Singkatan
xv
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
GWM : Giro Wajib Minimum
HHDI : Human Development Index HHBK : Hasil Hutan Bukan KayuHPH : Hak Pengelolaan HutanHSBK : Harga Satuan Biaya KhususHTI : Hutan Tanaman IndustriHTR : Hutan Tanaman Rakyat
IIDB : Islamic Development Bank IDP : Indonesia Design Product IKM : Industri Kecil MenengahInpres : Instruksi PresidenILO :International Labour OrganizationIMF : International Monetary Fund IMIDAP : Integrated Microhydro Development and Application ProgramIPM : Indeks Pembangunan ManusiaIPO : Indonesia Promotion OfficeIPP : Independent Power ProducersIRSDP :Infrastructure Reform Sector Development Project ITPC :Indonesia Trade Promotion Center IUP : Ijin Usaha PertambanganIUPHHBK : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JJabodetabekpunjur : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan CianjurJamkesmas : Jaminan Kesehatan MasyarakatJICA : Japan International Cooperation Agency JIDES : Jaringan Irigasi DesaJITUT : Jaringan Irigasi Tingkat Usaha TaniJPSK : Jaring Pengaman Sektor KeuanganJTM : Jaringan Tegangan Menengah
JTR : Jaringan Tegangan Rendah
KKAPET : Kawasan Pengembangan Ekonomi TerpaduKAT : Komunitas Adat TerpencilKB : Keluarga BerencanaKBI : Kawasan Barat IndonesiaKEK : Kawasan Ekonomi Khusus
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
17/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
xvi
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
KEKI : Kawasan Ekonomi Khusus InvestasiKeppres : Keputusan PresidenKESR : Kerjasama Ekonomi Sub RegionalKIE : Komunikasi, Informasi dan EdukasiKILN : Kantor Investasi Luar Negeri
KK : Kepala KeluargaKKKS : Kontraktor Kontrak Kerja SamaKPBPB : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasKPR : Kredit Pemilikan RumahKPRSH : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana SehatKPS : Kerjasama Pemerintah SwastaKRD : Kereta Rel DieselKRL : Kereta Rel ListrikKSN : Kawasan Strategis NasionalKSP : Kawasan Sentra Produksi
KSSK : Komite Stabilitas Sistem KeuanganKTI : Kawasan Timur IndonesiaKTM : Kota Terpadu MandiriKUR : Kredit Usaha RakyatKVA : kilovolt-ampereKW : Kilo WattK/L : Kementerian/Lembaga
LLDM : Lumbung Desa Modern
LKBB : Lembaga Keuangan Bukan BankLKM : Lembaga Keuangan MikroLLAJ : Lalu Lintas Angkutan dan JalanLPND : Lembaga Pemerintah Non-Departemen
MMA : Madrasah AliyahMDGs : Millenium Development GoalsMETI : Maritime Education and Training Improvement MI : Madrasah IbtidaiyahMII : Marketing Investasi IndonesiaMOP/MOW : Medis Operatif Pria / Medis Operatif WanitaMTs : Madrasah Tsanawiyah
NNAD : Nangroe Aceh DarussalamNKRI : Negara Kesatuan Republik IndonesiaNPL : Non Performing LoanNSW : National Single Window
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
18/255
Daftar Singkatan
xvii
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
NTB : Nusa Tenggara BaratNTP : Nilai Tukar PetaniNTT : Nusa Tenggara Timur
OOECD :Organisation for Economic Co-operation and Development OGS : Obat Generik BersubsidiOPT : Organisme Pengganggu TanamanOVOP : One Village One Product
PPAD : Pendapatan Asli DaerahPDB : Produk Domestik BrutoPDRD : Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPerda : Peraturan DaerahPERPPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangPerpres : Peraturan PresidenPERPAMSI : Persatuan Perusahaan Air Minum di Seluruh IndonesiaPerseroda : Perusahaan Perseroan DaerahPerumda : Perusahaan Umum DaerahPHK : Pemutusan Hubungan KerjaPIDRA :Partisipatory Integrated Development In Rafed AreasPIUKU : Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk UmumPHLN : Pinjaman/Hibah Luar NegeriPKH : Program Keluarga Harapan
PKN : Pusat Kegiatan NasionalPKSN : Pusat Kegiatan Strategis NasionalPKUK : Pemegang Kuasa Usaha KetenagalistrikanPL-PTKP : Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak PendampingPLTA : Pembangkit Listrik Tenaga AirPLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro HidroPLTS : Pembangkit Listrik Tenaga SuryaPLTU : Pembangkit Listrik Tenaga UapPMA : Penanaman Modal AsingPMK : Peraturan Menteri KeuanganPMN : Penyertaan Modal NegaraPMTB : Pembentukan Modal Tetap BrutoPNPM : Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatPNS : Pegawai Negeri SipilPNSD : Pegawai Negeri Sipil DaerahPOKMASWAS : Kelompok Masyarakat PengawasPOPT : Pengendali Organisme Pengganggu TanamanPOPT/PHP : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama PenyakitPP : Peraturan Pemerintah
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
19/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
xviii
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
PPBJ : Panitia Pengadaan Barang dan JasaPPIP/RIS-PNPM :Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Skala KomunitasPPN : Pajak Pertambahan NilaiPPN DTP : Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung PemerintahPPP : Public Private Partnership
PPTSP : Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu PintuPS PLP : Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan
PermukimanPSO : Public Service ObligationPSU : Prasarana, Sarana, dan UtilitasPT KAI : Perseroan Terbatas Kereta Api IndonesiaPTKP : Pendapatan Tidak Kena PajakPUAP : Pengembangan Usaha Agribisnis PertanianP2IPDT : Percepatan Pembangunan Infrastruktur PerdesaanP2SEDT : Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal
P2KPDT : Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah TertinggalP3D : Pembiayaan, Personil, Peralatan dan DokumenP3DN : Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam NegeriP4DT : Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal
Q -
RRanperpres : Rancangan Peraturan Presiden
RASKIN : Beras untuk Rakyat MiskinRaskin : Rakyat MiskinRISE/PISEW :Regional Infrastructure Social Economic Development /
Pengembangan Infrastruktur Social EKonomi WIlayahRKA K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/LembagaRKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahRKP : Rencana Kerja Pemerintah NasionalRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN : Rencana Pembangunan jangka MenengahRPJP : Rencana Pembangunan Jangka PanjangRPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRPP : Rancangan Peraturan PemerintahRRC : Republik Rakyat CinaRSH : Rumah Sederhana SehatRT : Rumah TanggaRTM : Rumah Tangga MiskinRTR : Rencana Tata RuangRTRW : Rencana Tata Ruang WilayahRTRWN : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
20/255
Daftar Singkatan
xix
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
RUKN : Rencana Umum Ketenagalistrikan NasionalRusunawa : Rumah Susun Sederhana Sewa
SSanimas : Sanitasi oleh MasyarakatSBI : Sertifikat Bank IndonesiaSBN : Surat Berharga NegaraSBNP : Sarana Bantu Navigasi PelayaranSCM : Supply Chain Management SD : Sekolah DasarSDA : Sumber Daya AlamSDLB : Sekolah Dasar Luar BiasaSDM : Sumber Daya ManusiaSIKD : Sistem Informasi Keuangan DaerahSILPA : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
SKPD : Satuan Kerja Pemerintah DaerahSKPG : Sistem Kewaspadaan Pangan dan GiziSL-PHT : Sekolah Lapang Pengendalian Hama TerpaduSL-PTT : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman TerpaduSMP : Sekolah Menengah PertamaSPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi SecaraSPM : Standar Pelayanan MinimalSRG : Sistem Resi GudangSTA : Sub Terminal AgribisnisSTPI : Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia
TT/A : Technical AssistanceTAHURA : Taman Hutan RayaTaperum-PNS : Tabungan Perumahan Pegawai Negeri SipilTCD :Transcranial Doppler TDL : Tarif Dasar ListrikTHK-POPT : THK Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanTKDN : Tingkat Kandungan Dalam NegeriTKDN : Tingkat Komponen Dalam NegeriTKI : Tenaga Kerja IndonesiaTKP : Tenaga Kontrak PendampingTPT : Tanda Pendaftaran TipeTSL : Tumbuhan dan Satwa Liar
UUKM : Usaha Kecil MenengahUMKM : Usaha Mikro Kecil dan MenengahUMR : Upah Minimum Regional
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
21/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
xx
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
UPIT : Unit Pelayanan Investasi TerpaduUPJA : Unit Pelayanan Jasa AlsintanUU PPh : Undang-Undang Pajak PenghasilanUSO : Universal Service ObligationUU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
V-
WWISMP : Water Resources and Irrigation Sector Management
Project WKP : Wilayah Kerja Penambangan
X-
Y-
Z-
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
22/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
23/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
24/255
Pendahuluan
I - 2
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
BAB IPENDAHULUAN
Melalui Buku Pegangan yang diterbitkan setiap tahun ini, semua pihakyang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran umumtentang proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandaerah. Tema utama Buku Pegangan Tahun 2009 ini adalah PenguatanEkonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global . Dengandemikian, upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnyamenghadapi dampak krisis keuangan global dan upayamempertahankan fundamental perekonomian negara untuk tetap kuat
menghadapi krisis keuangan global ini dapat diatasi bersama olehPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui keterpaduanpenerapan kebijakan di masing-masing daerah serta mendapatdukungan penuh seluruh lapisan masyarakat.
1.1 Latar Belakang
Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam PembukaanUndang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil,dan makmur. Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah tujuan nasionaldari pembentukan pemerintahan, yaitu melindungi segenap bangsa danseluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi denganpembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secarabertahap dan berkesinambungan.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sertamemberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalandengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya, maka diperlukanadanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuantersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalahpenyusunan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan penjabaran RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai visi dan misiPresiden terpilih didalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkancita-cita dan tujuan nasional tersebut.
Cita-cita nasionalNegara RepublikIndonesia adalahberkehidupankebangsaan yangbebas, bersatu,berdaulat, adil, danmakmur
Arah kebijakan
pembangunandituangkan dalamRPJMN yangmerupakanpenjabaran visi danmisi Presiden terpilihdalam mewujudkancita-cita dan tujuannasional
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
25/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
I - 3
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun kelima (tahun terakhir)dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun20042009. Di dalam RPJMN Tahun 20042009 yang telah ditetapkandengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 pada tanggal 19 Januari
2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam PemiluPresiden pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yangterdiri dari: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; MenciptakanIndonesia yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan KesejahteraanRakyat. Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untukmencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dalam rangka pencapaian agenda ketiga RPJMN2004-2009 yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Stabilitas tersebutdiwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, penguatanlembaga keuangan, dan sektor riil. Di sisi kebijakan fiskal, kebijakandiupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan sertamemberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kebijakanmoneter, kebijakan diupayakan untuk menjaga stabilitas moneter. Upaya-upaya yang ditempuh tersebut selama ini telah mampu mendukungperekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh pada tingkat pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi.
Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini telahberkembang menjadi masalah serius. Krisis keuangan global yang bermuladari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat memang membawaimplikasi pada kondisi ekonomi global secara menyeluruh. Hampir disetiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia, merasakandampak akibat krisis keuangan global tersebut. Gejolak tersebut mulaimempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Menurutperspektif ekonomi, perdagangan antar satu negara dengan negara lainsaling berkaitan, misalnya melalui aliran barang dan jasa. Impor suatunegara merupakan ekspor bagi negara lain. Dalam hubungan yang
sedemikian, akan sangat dimungkinkan resesi di satu negara akanmenularkan dan mempengaruhi secara global, karena penurunan impor disatu tempat menyebabkan tertekannya ekspor di tempat lain. Saat inihampir semua negara-negara di dunia menganut sistem pasar bebassehingga terkait satu sama lain. Aliran dana, bebas keluar masuk dari satunegara ke negara lain dengan regulasi moneter tiap negara yang sangatberagam. Akibatnya setiap negara memiliki resiko terkena dampak krisissecara sangat beragam.
Stabilitas ekonomimakro merupakan
prasyarat bagipertumbuhanekonomi yang
berkualitas dalamupaya peningkatan
kesejahteraan rakyat
Krisis keuangan yangterjadi di Amerika
Serikat telahmembawa implikasi
pada kondisiekonomi global
secara menyeluruh
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
26/255
Pendahuluan
I - 4
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Penanganan dampak krisis membutuhkan regulasi yang cepat dantepat. Disetiap negara cara penanganannya dapat dipastikan akanberbeda, sebagaimana dampak krisis ekonomi yang juga berbeda. Secaraumum, negara yang paling rentan terhadap dampak krisis adalah negarayang fundamental ekonomi domestiknya tidak kuat. Pemerintah Indonesia
tetap optimis akan mampu mengatasi dampak krisis keuangan dunia ini.Penerapan kebijakan di bidang ekonomi yang tepat serta pemberantasankorupsi ditambah dengan dukungan keterpaduan penerapan kebijakan dimasing-masing daerah diyakini sebagai langkah mempertahankanfundamental perekonomian negara yang kuat.
Tahun 2009 juga merupakan tahun penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dalamrangka menjaga kesinambungan pembangunan yang tertuang dalamRPJMN, maka diperlukan upaya untuk mempertahankan kestabilan dan
kesinambungan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2009 inimelalui upaya Penguatan Ekonomi Daerah. Berbagai upaya kearah itu jugatelah ditempuh, mulai dari upaya percepatan pencairan anggaran belanjaKementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk membantulikuiditas keuangan di masyarakat, hingga upaya mengutamakan programuntuk rakyat dengan melindunginya dari kemungkinan dampak krisismelalui kepastian penyaluran program-program pengentasan kemiskinandan peningkatan program-program untuk mewujudkan kesejahteraanmasyarakat. Dalam menghadapi krisis keuangan global ini, sangatdibutuhkan ketenangan semua pihak agar dapat senantiasa berfikirrasional dalam mencari jalan dan solusi yang tepat mengatasinya.Meskipun tidak seluruh masalah berada dalam jangkauan wilayahkebijakan dan wewenang pemerintah, namun partisipasi dan peran sertasemua pihak dalam menghadapi dampak krisis keuangan global mutlakdibutuhkan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui upaya penciptaanpertumbuhan ekonomi yang berkualitas memerlukan komitmen stabilitasekonomi makro. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antarakebijakan fiskal, moneter, penguatan lembaga keuangan, dan sektor riil.Buku Pegangan 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan rambu-rambu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh daerah dalammempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dengantingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yangterjaga, serta adanya keterpaduan penerapan kebijakan di masing-masingdaerah diyakini akan mempertahankan fundamental perekonomiannegara untuk tetap kuat menghadapi krisis keuangan global ini.
Penanganan dampakkrisis membutuhkanregulasi yang cepatdan tepat disetiapnegara
Dalam rangkamenjagakesinambunganpembangunan yangtertuang dalam
RPJMN, makadiperlukan upayauntukmempertahankankestabilan dankesinambungantingkatpertumbuhanekonomi Indonesiadi tahun 2009 inimelalui upayaPenguatan EkonomiDaerah
Buku Pegangan 2009dimaksudkan untukmemberikan arah
dan rambu-rambuyang dapat dijadikanpertimbangan olehdaerah dalammempertahankantingkatpertumbuhanekonomi didaerahnya
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
27/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
I - 5
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan buku ini, secaraspesifik dijabarkan menjadi beberapa point dibawah ini:1. Menjelaskan penyebab terjadinya krisis keuangan global saat ini.2. Meningkatkan pemahaman akan dampak krisis keuangan global
terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.3. Mengemukakan arah kebijakan yang dapat diambil dalam mencegah
dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global.4. Memantapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam
mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi dampak krisiskeuangan global.
5. Menguraikan kegiatan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskaltahun 2009 berkenaan dengan fokus penguatan ekonomi daerah.
6. Menguraikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah hingga saat ini.
1.3 Ruang Lingkup
Krisis ekonomi global yang terjadi belakangan ini telahberkembang menjadi krisis ekonomi yang serius di beberapa negara.Lingkup krisis ekonomi yang dibahas disini adalah krisis keuangan globalyang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat yangmembawa implikasi pada kondisi ekonomi global secara menyeluruh.Dampak krisis ekonomi seperti apa yang di terima oleh Indonesia menjadi
salah satu ruang lingkup bahasan dalam Buku Pegangan 2009 ini gunamendapatkan pemahaman yang sama tentang penyebab dan dampakkrisis ekonomi yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Sebagaimana diketahui, agenda ketiga RPJMN 2004-2009 adalahmeningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan melalui upayamenjaga perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh pada tingkatpertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yangberkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yangdidukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi sertadengan terjaganya stabilitas ekonomi. Tema RKP 2009 yang mengarahkepada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangankemiskinan menjadi komitmen pemerintah yang akan dipenuhi melaluiberbagai strategi dan kebijakan. Kebijakan fiskal yang dilakukan dalamtahun 2009 ini diarahkan untuk memberikan dorongan terhadapperekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskalyang telah dilakukan selama ini, sedangkan kebijakan moneter diupayakanuntuk menjaga stabilitas moneter. Untuk itu, perlu dipahami bersamalangkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat dalam
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
28/255
Pendahuluan
I - 6
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
mengurangi dampak krisis ekonomi, serta hal-hal apa saja yang dapatdijadikan panduan atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalammelaksanakan koordinasi dan konsultasi publik untuk merespon kebijakanyang telah diambil oleh Pemerintah Pusat tersebut.
1.4 Sistematika Pembahasan
Buku Pegangan 2009 ini terdiri dari enam Bab. Buku ini diawali dariBab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuanserta ruang lingkup penyajian dari Buku Pegangan 2009 ini. Secara ringkasdapat dikemukakan bahwa Buku Pegangan 2009 ini disusun denganmaksud agar dapat digunakan sebagai referensi bagi para penyusun danpembuat kebijakan di daerah dalam menjaga tingkat pertumbuhanekonomi daerahnya. Adapun tujuannya adalah menyamakan persepsi
para pemangku kepentingan akan pentingnya keterpaduan penerapankebijakan di masing-masing daerah dalam menjaga tingkat pertumbuhanekonomi daerah guna mempertahankan fundamental perekonomiannegara untuk tetap kuat menghadapi krisis keuangan global ini.
Dalam Bab II Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global,diuraikan isu, permasalahan penyebab timbulnya krisis ekonomi, kondisiperekonomian dunia saat ini dan dampaknya ke depan khususnya dampakterhadap perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
Bab III Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan MengantisipasiDampak Krisis Keuangan Global, menguraikan beberapa arahan PresidenRI, strategi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat selama inibaik itu kebijakan moneter dan perbankan, kebijakan fiskal maupunpenguatan sektor riil termasuk didalamnya kebijakan penanggulangankemiskinan dan peningkatan investasi.
Bab IV Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Pemerintah Daerahdalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global, berisi hal-hal apa sajayang dapat dijadikan panduan atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalammelaksanakan koordinasi dan konsultasi publik untuk merespon kebijakanyang telah diambil oleh Pemerintah Pusat dalam mengurangi dampakkrisis keuangan global.
Selanjutnya, Bab V Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KebijakanFiskal Tahun 2009, membahas hal-hal pokok yang menjadi tema, fokusdan kegiatan prioritas pembangunan, serta prioritas anggaran tahun 2009.Tema RKP 2009 adalah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat danPengurangan Kemiskinan. Berdasarkan tema tersebut Buku Pegangan2009 ini memfokuskan uraian pada upaya Penguatan Ekonomi Daerah.
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
29/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
I - 7
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Bab VI Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Daerah, sebagai Bab terakhir, menguraikan beberapa halpokok terkait dengan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, yangmeliputi: perkembangan pencapaian kelembagaan pemerintah daerah,
aparatur pemerintah daerah, perkembangan kerjasama antar daerah, danperkembangan pembentukan daerah otonom baru. Selain itu pada bab inipun akan dibahas mengenai garis besar pencapaian pembangunan daerahyang dilihat dari sudut pandang pelaksanaan penataan ruang wilayah,perkembangan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, danperkembangan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
30/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
31/255
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
32/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 2
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
BAB IIPENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS
KEUANGAN GLOBAL
Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini telahberkembang menjadi masalah serius dan gejolak yang ditimbulkannya mulaimempengaruhi stabilitas ekonomi di beberapa kawasan. Pembangunan daerahdisisi lain merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang jugadapat terkena dampak krisis yang terjadi, maka Pemerintah terus memberikanperhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelangsungan dan keberhasilanpembangunan di daerah. Gejolak krisis keuangan global yang mempengaruhipembangunan di daerah tentunya juga akan sangat berpengaruh pada tingkatpencapaian pembangunan nasional. Pada Bab ini akan dipaparkan beberapapenyebab terjadinya krisis keuangan global, kondisi perekonomian dunia saatini, dan juga dampak yang telah atau mungkin akan terjadi dari krisis keuanganglobal ini. Dengan demikian, didapatkan pemahaman yang sama akan kondisiperekonomian Indonesia dan dampak krisis yang dihadapi oleh Indonesia, baikdi tingkat nasional maupun daerah.
2.1 Penyebab Krisis Keuangan Global
Krisis keuangan global yang terjadi saat ini sangat terkait eratdengan kondisi perekonomian Amerika yang memburuk. Krisis keuanganyang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah yangserius. Goncangan yang terjadi pada negara adikuasa tersebut dipastikantelah memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Gejolakperekonomian yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi
stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomiantar negara, memungkinkan terjadinya resesi di suatu negara untukmengarah dan mempengaruhi negara lainnya.
Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisiskredit perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada tahun 1925telah menetapkan undang-undang mengenai Mortgage (Perumahan).Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kreditkepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur.
Krisis keuanganglobal yang terjadisaat ini sangatterkait erat dengankondisiperekonomianAmerika yang
memburuk
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
33/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 3
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Kemudahan pemberian kredit tersebut juga terjadi pada saat hargaproperti di AS sedang mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti denganspekulasi di sektor ini yang meningkat. Permasalahan muncul ketikabanyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikatmenyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial
tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidakmemiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang merekalakukan.
Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti(subprime mortgage ). Kredit macet di sektor properti tersebutmengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapalembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembagapembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendekdari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang
diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang(subprime mortgage securities ) yang dijual kepada lembaga-lembagainvestasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang tersebuttidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuanmembayar kredit perumahan yang baik.
Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaanpembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembagakeuangan, baik bank investasi maupun aset management . Hal tersebutmempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisitersebut mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayarkewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebutmembuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancamkebangkrutan.
Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar diAmerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain,baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikatterutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumenlembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan
global bermula.
2.2 Kondisi Perekonomian Dunia Saat ini dan DampakKe Depan
Dampak krisis keuangan global di tiap negara akan berbeda, karenasangat bergantung pada kebijakan yang diambil dan fundamental ekonomi
Dampak krisiskeuangan global di
setiap Negara sangattergantung pada
kebijakan danfundamental
ekonomi Negaramasing-masing
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
34/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 4
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
negara yang bersangkutan. Besarnya dampak krisis telah menyebabkanadanya koreksi proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi berbagai negaradan dunia. Perekonomian Amerika Serikat diprediksikan akan melemah.Dengan demikian, negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Pasifik akanmelemah pula.
2.3 Dampak Krisis Keuangan Global TerhadapPerekonomian Nasional
Krisis keuangan global yang terus berlangsung saat inimenyebabkan macetnya sistem keuangan dunia sehingga menyebabkanmerosotnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Perlambatanpertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume
perdagangan dunia telah terjadi sejak pertengahan tahun 2007. Volumeperdagangan dunia dalam tahun 2009 terus merosot ditunjukkan denganproyeksi IMF yang mengalami beberapa kali revisi volume perdagangandunia pada tahun 2009 dari 6,9 persen yaitu proyeksi yang dibuat padabulan Januari 2008 menjadi 2,1 persen pada bulan November 2008 danbahkan pada bulan Januari 2009 proyeksi pertumbuhan volumeperdagangan dunia direvisi kembali menjadi negatif 2,8 persen (lihatGambar 2.1 ). Hal ini tentunya akan memberikan dampak langsung yangsignifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang olehekspor seperti Cina, Jepang, Korea, dan negara ASEAN, termasukIndonesia.
Gambar 2.1. Perkiraan Pertumbuhan Perdagangan Dunia Tahun 2009
Sumber: IMF (World Economic Outlook Update, Jan 2009)
Krisis keuanganglobal yang terusberlangsungmenyebabkanmerosotnya aktivitas
ekonomi danperdagangan dunia
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
35/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 5
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Melihat perkembangan yang makin memburuk pada triwulanterakhir ini, seluruh lembaga keuangan dan ekonomi dunia seperti IMF,OECD, Bank Dunia dan ADB melakukan revisi ke bawah tingkatpertumbuhan perekonomian dunia. IMF misalnya, menyampaikan bahwapertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 diperkirakan masih tertekan
sehingga perkiraannya direvisi menjadi 2,2 persen pada bulan November2008, dari sebelumnya 3,0 persen pada bulan Oktober 2008. Namun padaJanuari 2009, IMF kembali melakukan revisi ke bawah atas proyeksipertumbuhan ekonomi dunia menjadi 0,5 persen. Merosotnyaperekonomian dunia ini tentunya akan sangat berpengaruh padaperkembangan perekonomian Indonesia. Antisipasi yang dilakukan olehPemerintah dalam menyikapi kondisi ini adalah melakukan beberapapenyesuaian besaran asumsi makro seperti yang akan dipaparkan padaBab IV dalam Buku Pegangan 2009 ini.
2.3.1 Dampak Terhadap Perkembangan Ekonomi MakroPertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai
6,1 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008terutama didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto(PMTB) dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar11,7 persen dan 9,5 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuhsebesar 5,3 persen dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 10,4persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008terutama didorong oleh sektor pertanian yang tumbuh 4,8 persen.Adapun industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,0 persen.Pertumbuhan ekonomi didorong pula oleh pertumbuhan sektor tersierterutama pengangkutan dan telekomunikasi; listrik, gas dan air bersih;serta konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 16,7 persen; 10,9persen, dan 7,3 persen.
Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadapperekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008,dimana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesarminus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih
lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnyapada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II,6,4 persen pada triwulan III. Melemahnya pertumbuhan ekonomi padatriwulan IV tahun 2008 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhanekspor barang dan jasa yaitu minus 5,5 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q) dan hanya meningkat sebesar 1,8 persen dibandingkantriwulan IV tahun 2007 (y-o-y). Melemahnya pertumbuhan ekspor barangdan jasa adalah sebagai akibat dari menurunnya harga minyak serta
Dampak yangditimbulkan oleh
krisis keuanganglobal terhadapperekonomian
Indonesia mulai
dirasakan padatriwulan IV tahun
2008
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
36/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 6
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
menurunnya harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia sebagaidampak dari krisis keuangan global.
Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasisebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi
pada tahun 2009. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi,konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjagadaya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai programpengurangan kemiskinan. Di samping itu efektifitas pengeluaranpemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjagadaya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikanpengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, pertumbuhanekonomi tahun 2009 diproyeksikan berkisar antara 4,0 4,5 persen.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan
menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunanpenerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2008, total penerimaan ekspormencapai USD 139,3 miliar, atau naik 18,1 persen dibandingkan tahun2007. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yangmeningkat masing-masing sebesar 27,3 persen dan 15,5 persen.Sementara itu dalam tahun 2008, impor meningkat menjadi USD 116,0miliar, atau naik 36,0 persen. Peningkatan ini didorong oleh impor migasdan nonmigas yang masing-masing naik sebesar 24,5 persen dan 39,4persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk income dan current transfer )yang mencapai USD 22,7 miliar, surplus neraca transaksi berjalan padatahun 2008 mencapai sekitar USD 0,6 miliar turun dibandingkan tahun2007 yang mencapai USD 10,5 miliar.
Investasi langsung asing (neto) mencapai surplus sebesar USD 2,5miliar didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 8,3miliar. Pada semester I/2008 arus masuk investasi portofolio meningkat,namun pada semester II/2008 cenderung melambat. Hal ini terutamadipengaruhi oleh arus modal keluar dari para investor guna memenuhikebutuhan konsolidasi keuangan global, yang pada akhirnya berimbaspada pelepasan surat utang negara (SUN) dan surat berharga BankIndonesia (SBI) yang terjadi selama semester II/2008. Secara keseluruhan
tahun 2007, investasi portofolio neto mencapai USD 1,8 miliar turundibandingkan tahun 2008 (USD 5,7 miliar) dengan investasi portofolioyang masuk sebesar USD 3,0 miliar. Adapun arus modal lainnya padatahun 2008 mengalami defisit sebesar USD 6,3 miliar didorong olehinvestasi lainnya di luar negeri sebesar USD 10,1 miliar. Denganperkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun2008 mengalami defisit USD 1,7 miliar dengan cadangan devisa mencapaiUSD 51,6 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,0 bulan impor.
Penurunan ekspordan perlambatan
pertumbuhaninvestasi sebagaisumberpertumbuhanekonomidiperkirakan akanterus terjadi padatahun 2009
Melambatnyapertumbuhanekonomi dunia padatahun 2008 danmenurunnya harga-harga komoditidunia mendorongpenurunanpenerimaan ekspornasional
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
37/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 7
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Di sisi keuangan negara, realisasi APBN Tahun 2008 banyakdipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginyaharga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta krisisfinansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadapmata uang US dollar. Sampai dengan 31 Desember 2008, realisasi
pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 981 triliun atau 21 persenterhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi penerimaan negara danhibah tersebut meningkat sebesar Rp 273,2 triliun atau naik sebesar 38,6persen bila dibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2007.
Peningkatan pendapatan negara dan hibah tersebut utamanyadidorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan. Jika dibandingkandengan realisasi tahun 2007, realisasi penerimaan perpajakan meningkatsebesar 34,2 persen dan penerimaan negara bukan pajak meningkatsebesar 48,8 persen. Peningkatan pendapatan negara dan hibah tersebut
selain disebabkan oleh perbaikan dan reformasi administrasi perpajakanyang berkelanjutan (di antaranya melalui kebijakan intensifikasiperpajakan dan sunset policy ), juga didorong oleh faktor eksternal,terutama meningkatnya harga komoditi di pasar internasional. Sementaraitu, di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2008mencapai Rp 985,3 triliun (21 persen terhadap PDB) atau meningkatsebesar 30 persen dibandingkan realisasi APBN Tahun 2007. Peningkatanrealisasi belanja negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatanrealisasi belanja pemerintah pusat sebesar 37,3 persen atau meningkatsebesar Rp188,3 triliun dan belanja ke daerah meningkat 15,5 persen atausebesar Rp. 39,4 triliun.
Sejalan dengan upaya pengamanan APBN tersebut, pemerintahmampu menekan defisit APBN Tahun 2008 menjadi sebesar 0,1 persenterhadap PDB. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasidefisit defisit tahun 2007 yang besarnya 1,3 persen terhadap PDB.Rendahnya realisasi defisit anggaran tersebut menimbulkan adanyakelebihan pembiayaan dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA) sebesar Rp51,3 triliun. Kelebihan ini selanjutnya akan digunakanuntuk memberikan stimulus fiskal pada tahun 2009. Dengan demikian,stok utang pemerintah pada akhir tahun 2008 diperkirakan sebesar 34,7
persen terhadap PDB.
Selanjutnya pada tahun 2009, APBN diperkirakan masih akanmendapat tekanan dari faktor ekternal akibat krisis keuangan global.Melemahnya peran investasi swasta dan ekspor akibat turunnyaperekonomian global, telah menjadikan peran kebijakan fiskal menjadisangat strategis sebagai bentuk kebijakan counter-cyclical dalammenghadapi ancaman krisis ekonomi sepanjang tahun 2009. Terkaitdengan itu, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa asumsi makro
Realisasi APBNTahun 2008 banyak
dipengaruhi olehperkembangan
ekonomi global,antara lain tingginya
harga komoditikhususnya minyakbumi dan gas alam
(migas) sertadepresiasi nilai tukar
rupiah terhadapmata uang US dollar
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
38/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 8
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui UU No. 41 Tahun2008 tentang APBN Tahun 2009. Perubahan asumsi tersebut antara lainadalah perubahan target pertumbuhan ekonomi yang turun dari 6,0persen menjadi sekitar 4,5 persen, perkiraan harga minyak mentahIndonesia yang turun dari USD 80 dolar per barel menjadi USD 45 dolar
per barel, serta perkiraaan nilai tukar rupiah terhadap US dolar yangterdepresiasi dari Rp.9.400 per 1 US dolar menjadi Rp11.000 per 1 USdolar. Selain itu, perubahan APBN Tahun 2009, juga terkait dengantambahan berupa stimulus fiskal terhadap perekonomian sebesar Rp73triliun.
Dengan berbagai perubahan tersebut, pendapatan negara danhibah diperkirakan turun dari Rp.985,7 triliun menjadi Rp.848,6 triliun.Penurunan pendapatan negara dan hibah tersebut, utamanya didorongoleh penurunan penerimaan perpajakan dari Rp.725,8 triliun menjadi Rp
661,8 triliun. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut merupakandampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan hargaminyak mentah Indonesia dan pemberian stimulus fiskal khususnyapemotongan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun penerimaanperpajakan diperkirakan lebih rendah dari target APBN Tahun 2009,namun sedikit lebih tinggi dibanding realisasi APBN Tahun 2008.Penurunan pendapatan negara dan hibah didorong pula oleh penurunanpenerimaan bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan menurun dari Rp258,9triliun menjadi Rp.185,9 triliun, yang disebabkan oleh perubahan asumsiharga minyak mentah Indonesia sebagai akibat dari turunnya hargaminyak mentah dunia.
Sementara itu, disisi pengeluaran negara, alokasi belanja negarapada APBN Tahun 2009 diperkirakan meningkat sebesar Rp.51,8 triliundibanding realisasi APBN Tahun 2008 dengan total belanja negara yangditetapkan sebesar Rp.1.037,1 triliun (19,5 persen terhadap PDB), yangdidorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar Rp.23,74triliun dan alokasi belanja ke daerah sebesar Rp. 28,06 triliun biladibandingkan dengan realisasi APBN tahun 2008. Namun demikian,besaran alokasi belanja negara yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun2009 diperkirakan turun sebesar Rp. 49,0 triliun (dari Rp1.037,1 triliun
menjadi Rp. 988,1 triliun) pada APBN Penyesuaiannya. Penurunan belanjanegara tersebut utamanya didorong oleh penurunan belanja subsidiRp.43,2 triliun yang terdiri atas penurunan belanja subsidi Bahan BakarMinyak (BBM) Rp.33,1 triliun, subsidi listrik Rp.3,5 triliun, dan subsidipajak Rp. 7 triliun. Sementara itu, belanja ke daerah diperkirakan turunRp.17,6 triliun. Penurunan belanja ke daerah sejalan dengan turunnyapenerimaan yang dibagihasilkan khususnya penerimaan SDA migas danpenerimaan pajak penghasilan. Disisi lain, terdapat peningkatan belanjanegara sebagai tambahan stimulus fiskal sebesar Rp.11,2 triliun yang
Disisi pengeluarannegara, alokasibelanja negara padaAPBN Tahun 2009diperkirakanmeningkatdibanding realisasiAPBN Tahun 2008
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
39/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 9
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
dialokasikan pada kegiatan infrastruktur dan realokasi dari Kredit UsahaRakyat (KUR) dan ASEI.
Berdasarkan perkembangan tersebut, defisit anggaran pada tahun2009 diperkirakan meningkat dari Rp.51,3 triliun menjadi Rp.139,5 triliun
atau menjadi 2,5 persen PDB. Peningkatan defisit anggaran tersebut,diperkirakan dibiayai melalui SILPA sebesar Rp.51,3 triliun dan tambahanpembiayaan utang sebesar Rp.44,5 triliun yang bersumber dari penarikanpinjaman siaga, serta tambahan penarikan pinjaman program sebesarRp.1,1 triliun. Sementara itu stok utang pemerintah pada akhir tahun 2009diperkirakan sebesar 31,3 persen terhadap PDB.
Terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salahsatu pelaku dalam perekonomian nasional terus dibina agar semakin sehatdan mampu berdayasaing di kancah global. Pembinaan BUMN sejak tahun
2005 hingga 2009 meliputi: restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaaninfrastruktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata-kelola yang baik,pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara(PMN), serta penyelesaian/restrukturisasi hutang BUMN. Langkah-langkahpeminaan tersebut menunjukkan kinerja yang semakin baik. Dari tahun2005 hingga tahun 2007 jumlah BUMN yang merugi semakin sedikit yaitu36 BUMN pada tahun 2005, menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, dan 28BUMN pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, besarnya keuntungan yangdiraih BUMN juga meningkat. Dengan demikian, bagian laba BUMN yangdiserahkan ke kas negara juga meningkat, yaitu dari Rp. 12,8 trilliun padatahun 2005, menjadi Rp. 22,9 trilliun pada tahun 2006, menjadi Rp. 23,2trilliun pada tahun 2007, dan meningkat menjadi Rp. 30,8 trilliun padatahun 2008.
Di sisi moneter, nilai tukar Rupiah yang sebelumnya sempatmenguat dari Rp9.419,-/USD pada bulan Desember 2007 menjadiRp9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatanpenerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta. Selanjutnya, nilai tukarkemudian kembali melemah dan mencapai puncaknya menjadi Rp12.151,-/USD pada bulan November 2008 dan sedikit menguat menjadi Rp10.700,-/USD pada minggu ketiga April 2009.
Selama tahun 2008 inflasi mencapai 11,1 persen, yang dipengaruhioleh perkembangan harga BBM di pasar internasional dan domestik sertaharga bahan-bahan pokok. Inflasi mengalami penurunan pada akhir tahun2008 dan awal tahun 2009 seiring dengan menurunnya harga bahan bakarinternasional dan domestik serta bahan-bahan pokok lainnya. Inflasi bulanApril 2008 sebesar 8,96 persen ( y-o-y) meningkat menjadi 10,38 persen ( y-o-y ) pada bulan Mei 2008 seiring dengan kenaikan harga BBM domestikdan kenaikan harga bahan pangan pokok. Inflasi terus meningkat sehingga
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
40/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 10
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
pada bulan September 2008 mencapai 12,14 persen ( y-o-y ). Sejalandengan menurunnya harga minyak mentah di pasar internasional dandomestik serta bahan-bahan pokok lainnya, inflasi menurun secarabertahap menjadi 11,77 persen ( y-o-y ) pada bulan Oktober 2008, 11,06persen ( y-o-y ) pada bulan Desember 2008 dan 8,60 persen ( y-o-y ) pada
bulan Februari 2009 dan 7,92 persen pada bulan Maret 2009. Dengansemakin stabilnya harga-harga bahan pokok di pasar internasional dankebijakan pengendalian inflasi, diharapkan inflasi akan turun secarabertahap menjadi 5,0 persen ( y-o-y ) pada akhir tahun 2009.
Menurunnya inflasi pada akhir tahun 2008 memberikan cukupruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan perubahan kebijakanmoneter yang semakin longgar. Kebijakan pengendalian moneter yangsebelumnya mengetat, yaitu dengan menaikkan BI rate naik secarabertahap dari sebesar 8,0 persen pada bulan April 2008 menjadi 9,50
persen pada bulan Oktober 2008, kemudian dilonggarkan melaluipenurunan BI rate menjadi 9,25 persen pada bulan Desember 2008, 8,75persen pada bulan Januari 2009 dan 7,5 persen pada awal April 2009.Agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, penurunan BI ratediharapkan dapat diikuti penurunan suku bunga perbankan.
Penurunan BI rate pada awal Desember 2008 belum diikuti olehpenurunan sukubunga perbankan dalam jangka pendek kecuali sukubunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit investasi, karena masihketatnya likuditas perbankan meskipun sudah mulai melonggar secarabertahap.
Sektor Keuangan. Meskipun kondisi perekonomian duniamengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektorperbankan Indonesia masih cukup kuat. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio CAR) bank umum sebesar 16,8 persen pada tahun 2008,masih jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas minimal 8,0 persen.Terkait dengan potensi kredit macet, tingkat kredit berkinerja buruk (non
performing loan NPL) bank umum turun menjadi 3,2 persen pada tahun2008 dari 4,1 persen pada tahun 2007.
Di tengah-tengah krisis ekonomi dunia, pertumbuhan kreditperbankan nasional meningkat pesat. Sampai dengan Desember 2008kredit tumbuh mencapai 30,7 persen dengan nilai Rp1.300,2 triliun, jauhlebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan 2007 yang sebesar 26,4persen (y-o-y). Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat padabank tumbuh sebesar 16,2 persen (y-o-y) dari Rp1.528,2 triliun pada akhir2007 menjadi Rp1775,2 triliun pada akhir 2008, lebih lambat dibandingkanakhir tahun 2007 yang tumbuh sebesar 17,7 persen (y-o-y). Seiring denganperkembangan tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
41/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 11
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
deposit ratio LDR) naik dari 65,1 persen pada tahun 2007 menjadi 73,2persen pada akhir 2008. Untuk sektor UMKM, kredit bank umum yangberskala mikro, kecil dan menengah (kredit UMKM) meningkat sebesar26,1 persen (y-o-y) pada akhir 2008 dengan nilai Rp633,9 triliun yangterdistribusi 8,6 persen untuk kredit investasi; 39,0 persen untuk kredit
modal kerja, dan 52,4 persen untuk kredit konsumsi.
Selain melalui sistem konvensional, pembiayaan melaluiperbankan syariah juga terus meningkat. Pembiayaan melalui perbankansyariah tumbuh sebesar 36,5 persen (y-o-y) dari Rp28,0 triliun pada akhir2007 menjadi Rp38,2 triliun pada 2008. Dilihat dari komposisinya,pembiayaan terbesar masih merupakan pembiayaan yang keuntungannyatelah disepakati dahulu (piutang murabahah). Di sisi lain, penghimpunandana masyarakat pada tahun 2008 tumbuh sebesar 31,6 persen (y-o-y)dari Rp28,0 triliun (2007) menjadi Rp36,9 triliun (2008). Terkait dengan
fungsi intermediasi, rasio LDR perbankan syariah relatif stabil yaitu sekitar103,0 persen. Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikutidengan membaiknya kualitas pembiayaan yang disalurkan. Rasio non
performing financing (NPF) turun menjadi 3,9 persen (2008) dari 4,1persen (2007).
Goncangan pasar modal internasional dengan Wall Street diAmerika Serikat sebagai episentrumnya secara cepat menjalar danmenular ke negara-negara lainnya, termasuk negara-negara anggota UniEropa, Jepang dan Cina sehingga berimbas pula kepada Bursa EfekIndonesia (BEI). Indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI yang sedikitmembaik pada awal tahun 2008 dari 2.627,3 pada bulan Januari 2008menjadi 2.721,9 (3,6 persen) pada bulan Februari 2008, menurun secarabertahap menjadi 2.165,9 (minus 20,4 persen) pada bulan Agustus, danmenurun secara bergejolak menjadi 1.355,4 (minus 37,4 persen) padabulan Desember 2008. Penurunan IHSG didorong pula oleh keluarnyasebagian investor asing dari bursa. Pada bulan Februari 2009 IHSG masihmengalami penurunan menjadi 1.296,9 (minus 4,3 persen). Pada mingguIII April 2009 IHSG sudah mulai meningkat menjadi 1.625,09. Meskipunmasih sulit diprediksi kapan krisis keuangan global ini akan berakhir,namun pada akhir tahun 2009 diharapkan pasar modal berkembangan
lebih stabil dan mengalami peningkatan jika upaya-upaya intervensisecara terkoordinasi dari seluruh negara-negara di dunia untukmenanggulangi krisis global tersebut terbukti efektif.
Terkait dengan kondisi eksternal yang tidak menentu, selamatahun 2008 telah ditetapkan kebijakan guna memperkuat ketahanansektor keuangan domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakanpenting perbankan yang dikeluarkan Pemerintah selama tahun 2008antara lain adalah (i) memberikan bantuan bagi perbankan yang
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
42/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 12
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik sertamenimbulkan potensi krisis akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN 1;(ii) merubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) 2 yang didahului oleh Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentangPerubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; serta (iii)
membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan 3.Seiring dengan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah didalam penanganan sektor keuangan tersebut, Bank Indonesiamengeluarkan kebijakan yang terkait dengan sektor keuangan yang antaralain adalah fleksibilitas di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) 4.
Selanjutnya, lembaga keuangan non bank (LKNB) termasuk pasarmodal telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kepercayaanmasyarakat terhadap LKNB sudah semakin baik, yang ditunjukkan olehmeningkatnya aset lembaga keuangan non bank (asuransi, dana pensiun,
perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) sebesar 23,2 persen (yoy)dari Rp369,9 triliun (2006) menjadi Rp455,8 triliun (2007), lebih tinggi daripertumbuhan tahun 2006 yang sebesar 20,3 persen (y-o-y). Namundemikian, terkait dengan gejolak krisis keuangan dunia, nilai kapitalisasipasar modal terhadap PDB menurun dari 64,4 persen PDB pada tahun2007 menjadi 33,8 persen PDB.
2.3.2 Dampak terhadap Pertumbuhan Sektor Riil
A. Dampak Terhadap Bidang Infrastruktur
Sektor Transportasi . Transportasi merupakan penggerakperekonomian masyarakat. Pada daerah yang telah berkembang,pelayanan transportasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Kondisipelayanan transportasi yang memadai dapat mengurangi biayatransportasi yang akhirnya dapat menurunkan biaya produksi dan biayadistribusi. Demikian pula transportasi juga dapat merupakan penggerakkegiatan ekonomi di daerah. Ketersediaan prasarana transportasi dapatberfungsi memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalammemasarkan produk-produk masyarakat setempat ke daerah pemasaran
1 Perppu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 23 tahun 1998tentang Bank Indonesia2 PP nomor 66 tahun 20083 Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI nomor10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalamRupiah dan Valuta Asing menetapkan bahwa GWM Rupiah Bank Umum sebesar 7,5% yang terdiri dari GWM Utama sebesar 5,0% dan Sekunder sebesar 2,5%. GWM Utama terdiri darirekening simpanan Rupiah bank umum pada Bank Indonesia dan GWM Sekunder terdiri dariSBI, SUN atau excess reserve .
Dampak krisis padasektor transportasiterlihat dari semakintidak terpenuhinyakebutuhanpemeliharaan danrehabilitasiinfrastrukturtransportasi
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
43/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 13
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
lokal. Demikian pula transportasi juga dapat menggerakkan kegiatanpemerintahan di daerah.
Krisis keuangan global, berdasarkan pengalaman-pengalamannegara-negara lain, berdampak pada menurunnya kemampuan
pendanaan pemerintah serta daya beli masyarakat. Kemampuanpemerintah dalam penyediaan anggaran akan jauh berkurangdibandingkan masa sebelum krisis yang diindikasikan dengan semakintidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastrukturtransportasi. Di sisi lain terjadi kenaikan biaya transportasi akibatterdepresiasinya nilai rupiah dan inflasi. Dampak dari hal tersebut di atasadalah terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastrukur transportasidalam mendukung kegiatan ekonomi. Penurunan tingkat keselamatan,kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari satu daerah kedaerah yang lain. Keadaan tersebut menyebabkan biaya angkut dan biaya
produksi yang lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga berdampakpada meningkatnya harga jual barang dan jasa yang akhirnya akanmembebani masyarakat. Dari sisi lain, terhambatnya transportasiantarwilayah akan mengurangi peluang terjadinya perdaganganantarwilayah yang dapat mengurangi perbedaan harga antarwilayah.Hambatan transportasi juga menurunkan mobilitas tenaga kerja sehinggameningkatkan konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapalokasi wilayah tertentu saja. Ketidakmerataan keterampilan dan keahlian,dan adanya perbedaan biaya mendorong terciptanya kesenjanganpembangunan antarwilayah.
Sudah saatnya kita melihat infrastruktur sebagai salah satualternatif bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kembaliinfrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja, membangkitkan sektorriil, dan memicu produksi dan konsumsi masyarakat. Pembangunaninfrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antar daerah sertamengurangi kemiskinan. Namun demikian, pembangunan infrastruktur kedepan harus menggunakan paradigma baru, berwawasan lingkungan, danmenggunakan pendekatan kewilayahan ( regional-based ).
Ketika Indonesia masih berupaya keluar dari krisis, pertanyaan
yang relevan dikemukakan adalah seberapa jauh pembangunaninfrastruktur dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untukmenyelesaikan krisis, dan langkah-langkah yang harus segera diambil.Pada hakekatnya pembangunan infrastruktur masih menjaditanggungjawab pemerintah, baik sebagai bentuk pelayanan publikmaupun sebagai instrumen pemerintah dalam mendukung lancarnya rodaperekonomian negara. Dalam perjalanan pembangunan bangsa, sebagianperan tersebut dapat dijalankan oleh BUMN dan swasta untukmemberikan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Pelaksanaan
Pembangunaninfrastruktur dapat
juga dilihat sebagaisalah satu alternatif
pemulihanpertumbuhan
ekonomi, dimanaPembangunan
kembaliinfrastruktur akanmenyerap banyak
tenaga kerja,
membangkitkansektor riil, danmemicu produksi
dan konsumsimasyarakat
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
44/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 14
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
pelayanan ini dalam keadaan tertentu membutuhkan subsidi daripemerintah, namun disisi lain BUMN dan swasta dapat menciptakanmargin dari tarif yang dibebankan kepada pengguna untuk dapatmenutupi defisit pendanaan yang diperlukan.
Sektor Perumahan dan Permukiman. Terdapat 3 dampak utamayang dirasakan akibat krisis global yang terkait dengan sektor perumahandan permukiman, yaitu (1) mengeringnya likuiditas, yang tidak hanyamempengaruhi dunia usaha, melainkan kepada pemerintah untukmembiayai pembangunan; (2) menurunnya tingkat permintaan dankomoditas-komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangiperedaman laju impor secara signifikan yang menyebabkan defisitperdagangan; dan (3) menurunnya tingkat kepercayaan konsumen,investor dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada.
Pengurangan likuiditas akibat krisis global berdampak padaketersediaan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan danperumahan. Beban berat yang dipikul oleh dunia usaha akibat krisis globalmenyebabkan intervensi pemerintah menjadi sangat diperlukan yanghingga saat ini sumber pendanaan pembangunan sektor perumahan danpermukiman masih didominasi oleh anggaran pemerintah. Padahal,prioritas pemerintah terhadap sektor perumahan dan permukiman (airminum, air limbah, persampahan dan drainase) dirasakan masih sangatrendah. Kondisi ini dapat meningkatkan kesenjangan antara kebutuhanmasyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, terhadapperumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan upayapemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. Dampak ini akan semakinterasa pada kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggidan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapatmenumbuhkan kawasan-kawasan kumuh perkotaan.
Tekanan likuiditas juga dapat terjadi pada sektor perbankanIndonesia. Untuk menekan tingkat inflasi, Bank Indonesia telahmenurunkan suku bunga BI rate hingga menjadi 8,25% pada Februari2009. Penurunan BI rate ini direspon oleh pergerakan suku bungadeposito dan suku bunga kredit. Namun dikemudian hari, penurunan SBI
ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan penurunan DPK (dana pihakketiga) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah kredit yang dapatdikucurkan baik untuk kegiatan konstruksi maupun bagi kredit bagikonsumen. Hal ini terjadi karena sumber utama pemodalan bank penyalurkredit hingga saat ini masih bertumpu pada DPK dibandingkan dengansumber pendanaan jangka panjang lainnya.
Pada sektor perumahan, penurunan DPK dapat memicu penurunankredit yang dikeluarkan perbankan bagi pengembang untuk pembangunan
Dampak krisis padasektor perumahandan permukinanadalahmengeringnyalikuiditas,menurunnyapermintaan, dantingkat kepercayaankonsumen, investordan pasar terhadapinstitusi keuangan
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
45/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 15
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
rumah (baik landed house maupun multistorey housing ) sehinggamenurunkan supply perumahan bagi masyarakat. Dari segi demand ,penurunan DPK juga dapat mempengaruhi jumlah kredit pemilikan rumah(KPR) yang disalurkan bagi masyarakat. Padahal, hampir 50% masyarakatIndonesia yang berencana untuk memiliki rumah menggunakan angsuran
(melalui KPR) sebagai rencana pembiayaan pemilikan rumah.
Upaya penanganan terhadap penurunan DPK yang berisikoterhadap pengurangan penyaluran kredit perumahan telah dilakukanmelalui pengembangan pasar sekunder perumahan. Pada awal Februari2009 yang lalu, PT Sarana Multigriya Finansial, sebagai perusahaan yangditunjuk oleh Departemen Keuangan untuk mengembangkan pasarsekunder perumahan, telah berhasil menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA)yang dinamai EBA Danareksa SMF I-KPR BTN Kelas A senilaiRp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Penerbitan instrumen pasar
modal ini merupakan langkah yang diambil pemerintah gunameningkatkan likuiditas perbankan, khususnya Bank BTN agar mampumelakukan ekspansi kredit, baik kredit konstruksi maupun kreditpemilikan rumah. Namun, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakatterhadap institusi dan instrumen keuangan dikhawatirkan mempengaruhipenjualan instrumen EBA di pasar modal yang pada akhirnya dapatmempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
Penurunan tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utamaekspor Indonesia mengakibatkan pengerutan sektor riil yang berlanjutkepada kenaikan PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapatberakibat pada menurunnya demand terhadap perumahan danpermukiman. Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan akan menurundrastis serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan a irminum dan sanitasi juga semakin berkurang yang dapat berakibat padakesehatan mas yarakat, kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkunganpermukiman.
B. Dampak terhadap Bidang Pertanian dan Perkebunan
Sektor pertanian relatif kecil terkena dampak krisis ekonomi
dibandingkan dengan sektor lain. Dampak krisis kepada sektor pertanianlebih disebabkan dari sisi permintaan ( demand side ), dan bukan karen afaktor keuangan finansial. Saat krisis ekonomi terjadi, justru sektorpertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan untukpenciptaan lapangan pekerjaan.
Krisis keuangan yang bermula di Amerika Serikat padapertengahan tahun 2008, menyebabkan turunnya permintaan barangsecara agregat di negara tersebut. Penurunan tersebut ternyata
Dampak krisis padabidang pertaniandan perkebunanrelatif kecil yanglebih disebabkan
oleh sisi permintaanakibat turunnyavolume ekspor
bukan karena faktorkeuangan financial
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
46/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 16
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
berdampak kepada turunnya volume impor Amerika Serikat, dan di sisilain menyebabkan turunnya volume ekspor dari negara eksportir. Kondisiini juga berdampak bagi Indonesia, yaitu dengan menurunnya volumeekspor Indonesia dimana salah satunya adalah komoditas pertanian.
Sementara itu, dari sisi on-farm , turunnya volume eksporkomoditas pertanian menyebabkan semakin berkurangnya permintaanterhadap produk petani sehingga harga komoditas pertanian menurun.Namun demikian, dampak dari krisis ekonomi tersebut tidak terjadi padakeseluruhan komoditas pertanian, tetapi lebih kepada komoditas eksporutama, seperti kelapa sawit/CPO, kakao, dan karet.
Komoditas Pangan . Produksi komoditas pangan nasional padatahun 2008, dimana saat krisis ekonomi terjadi, secara rata-rata tetapmenunjukkan peningkatan. Bahkan, apabila dibandingkan produksi tahun
2007, jumlah peningkatannya cukup besar. Beras/padi sebagai komoditaspangan utama, produksi pada tahun 2008 mencapai 60,28 juta ton gabahkering giling (GKG) atau meningkat 5,46 persen dibandingkan tahun 2007.Demikian juga untuk jagung dan kedelai, produksi pada tahun 2008meningkat masing-masing menjadi 15,86 juta dan 761 ribu ton ataumeningkat 19,36 dan 28,47 persen dibandingkan tahun 2007.
Sementara itu, harga beras dalam negeri relatif stabil dibandingkanharga beras internasional. Harga beras jenis umum pada tahun 2008adalah Rp. 6.366,- per kg atau naik 4,95 persen dibandingkan tahun 2007dimana harga rata-ratanya adalah Rp. 6.066,- per kg. Kondisi inimenunjukkan bahwa harga beras dalam negeri tidak terpengaruh denganfluktuasi harga beras internasional, dimana pada pertengahan tahun 2008harganya meningkat cukup tajam. Demikian juga untuk harga kedelai,secara rata-rata harganya mencapai Rp. 8.296,- per kg, dimana pada awaltahun (bulan Februari) harganya Rp. 7.948,- dan pada akhir tahun Rp.8.368,- atau relatif hanya meningkat 5,28 persen. Stabilnya harga kedua jenis komoditas pangan tersebut disebabkan relatif tingginya produksinasional sehingga ketersediaan ( supply ) dari kedua komoditas tersebutrelatif mencukupi kebutuhan ( demand ) nasional.
Melihat kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa krisiskeuangan global ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadapproduksi dan harga pangan dalam negeri. Dengan demikian, pendapatanpetani dari usahatani komoditas pangan relatif tidak terpengaruh dengankrisis tersebut. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan hal tersebutadalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara rata-rata pada tahun 2008 justru meningkat menjadi 110,00 atau naik 2,80 persen dibandingkantahun 2007. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani dari
Komoditas pangannasional disaat krisisini secara rata-ratatetap menunjukan
trend peningkatandan dalam kisaranharga yang cukupstabil
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
47/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 17
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
aktivitas usahataninya relatif lebih besar dibandingkan biaya yang harusdikeluarkan petani.
Krisis ekonomi justru berdampak terhadap demand side darikomoditas pangan tersebut. Terkait dengan krisis keuangan yang terjadi,
telah menyebabkan sebagian industri yang berbasis ekspor mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Kondisi ini akan menyebabkan daya beli sebagianmasyarakat yang kehilangan pekerjaan menurun, sehingga mengurangiakses terhadap pangan. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berpotensimenyebabkan rawan pangan di masyarakat.
Komoditas Perkebunan . Komoditas perkebunan merupakankomoditas yang paling rentan terhadap krisis keuangan global. Hal initidak terlepas dari sifat komoditas perkebunan yang berorientasi ekspordan diperdagangkan secara internasional. Harga komoditas perkebunan
tidak hanya dipengaruhi dengan jumlah permintaan dan penawaran,namun juga sangat rentan dengan aksi spekulasi yang muncul di dalampasar komoditas tersebut. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikandalam perdagangan komoditas perkebunan di pasar internasional adalahperkembangan ekonomi negara pengimpor serta tindakan spekulasi yangmenyebabkan fluktuasi dan ketidakpastian harga. Hal ini akanmembahayakan kelangsungan usaha komoditas primer serta kesulitandalam perencanaan usaha.
Sejak tahun 2004, baik produksi maupun luas area perkebunanterus menunjukkan kenaikan dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun2008 diperkirakan sekitar 19,96 juta orang. Membaiknya sub sektorperkebunan juga tidak terlepas dari membaiknya harga dunia komoditasperkebunan sehingga produk perkebunan Indonesia dapat bersaingdengan komoditas negara lain. Namun, ketika krisis ekonomi terjadi padatahun 2008, harga komoditas perkebunan di pasar internasional mulaiturun. Harga CPO Cif Rotterdam pada bulan Juli 2008 yang sempatmencapai US$ 1.200 per ton turun menjadi hanya US$ 700 per ton minggukedua bulan Oktober 2008. Sementara itu, harga karet di Kuala Lumpurpada akhir bulan Juni mencapai US$ 3,3 per kg turun menjadi US$ 2,2 perkg pada minggu kedua bulan Oktober 2008.
Krisis ekonomi yang dialami oleh negara importir menyebabkannegara tersebut menunda, bahkan menghentikan kontrak perdagangankomoditas perkebunan. Walaupun nilai tukar rupiah mengalami depresiasiterhadap dolar Amerika, namun penurunan harga komoditas yang relatif besar menyebabkan ancaman bagi kelangsungan pengembanganperkebunan di Indonesia. Terlebih dengan naiknya biaya produksi yangmelebihi harga, menyebabkan petani banyak yang merugi.
Dampak krisis padakomoditas
perkebunan terasapaling rentan karenakomoditas ini sangat
berorientasi ekspordan diperdagangkansecara internasional
Dampak krisismenyebabkan
pengurangan jumlahtenaga kerja yangberakibat pada
turunnya daya belimasyarakat danakses terhadap
pangan
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
48/255
Penyebab dan Dampak KrisisKeuangan Global
II - 18
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Sementara itu, turunnya harga komoditas perkebunan di pasarinternasional, ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap hargabeberapa komoditas olahan dalam negeri. Harga gula pasir dalam negerisecara rata-rata pada tahun 2008 adalah Rp. 6.510,- per kg. Pada awaltahun harga gula pasir mencapai Rp. 6.488,- dan pada akhir tahun menjadi
Rp. 6.544,- atau hanya meningkat 0,86 persen. Sementara untuk hargaminyak goreng cenderung berfluktuasi. Harga minyak goreng jenis curahsecara rata-rata mencapai Rp. 10.023,- per liter. Pada awal tahun hargaminyak goreng jenis curah mencapai Rp. 9.471,-, selanjutnya pada bulanJuni mencapai Rp. 11.620,- dan pada akhir tahun turun kembali menjadiRp. 7.788,-. Sedangkan untuk harga rata-rata minyak goreng jeniskemasan mencapai Rp. 12.516,- per liter, dimana pada awal tahunharganya mencapai Rp. 10.772,-, pada bulan Juni meningkat menjadi Rp.13.078,- dan pada akhir tahun turun menjadi Rp. 11.720,-.
Komoditas Hortikultura . Tanaman hortikultura berfungsi sebagaifungsi pangan (sumber vitamin, mineral, serat, antioksidan, energi), fungsiekonomi, fungsi kesehatan, serta fungsi budaya. Namun demikian, meskimemiliki peranan penting, konsumsi sayuran masyarakat Indonesia masihkurang dibandingkan dengan anjuran konsumsi seharusnya. Pada tahun2003 misalnya, konsumsi sayuran per kapita per tahun hanya 28,00 kg darianjuran sebanyak 62,50 kg. Demikian juga dengan konsumsi buah padatahun tersebut hanya 49 kg buah per kapita per tahun atau lebih rendahdari anjuran sebanyak 62,5 kg.
Terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 2008 relatif tidak berdampak signifikan terhadap komoditas hortikultura. Hal initerlihat dari perkembangan produksi dan luasan panen tanamanhortikultura pada tahun tersebut. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2008,sisi produksi tanaman hortikultura selalu mengalami peningkatan.Demikian juga dengan luasan panen yang cenderung meningkat, kecualiuntuk tanaman hias yang cenderung mengalami penurunan. Sementaraitu, selama 2004-2007 terdapat kecenderungan impor produk sayuran danbuah-buahan meningkat. Maraknya buah-buahan dan sayuran impor iniselain karena permintaan dalam negeri yang masih tinggi jugakecenderungan harganya yang murah dan kualitas yang lebih bagus
dibanding dengan komoditas lokal.
Komoditas Peternakan dan Hasil Turunannya . Krisis keuanganglobal yang terjadi pada tahun 2008 tidak berpengaruh siginifikanterhadap komoditas peternakan dan hasil turunannya di dalam pasardalam negeri. Kondisi ini terlihat dari jumlah populasi ternak dan produksihasil ternak yang cenderung meningkat, serta relatif stabilnya harga dalamnegeri walaupun menunjukkan tren peningkatan pada akhir tahun.
Turunnya hargakomoditasperkebunan di pasarinternasional tidakterlalu berpengaruhterhadap harga
komoditas di dalamnegeri
Dampak krisis pada
komoditashortikultura tidakberpengaruhsignifikan karenapermintaan dalamnegeri yang masihcukup tinggi
-
7/31/2019 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Buku Pegangan Tahun 2009. Penguatan Ekonomi da
49/255
PENGUATAN EKONOMI DAERAH:Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global
II - 19
Buku Pegangan 2009Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Populasi ternak pada tahun 2008 secara rata-rata meningkat.Populasi ternak ruminansia, yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau,kambing, dan domba masing-masing jumlahnya mencapai 11,87 juta, 408ribu; 2,19 juta; 15,81 juta; dan 10,39 juta ekor atau rata-rata meningkatantara tiga sampai sembilan persen dibandingkan tahun 2007. Demikian
juga untuk jenis unggas, seperti ayam buras, ayam ras petelur, dan ayamras pedaging, populasinya masing-masing mencapai 290,80 juta; 116,47 juta; dan 1075,89 juta ekor atau rata-rata meningkat emoat sampaidengan 20 persen dibandingkan populasi unggas tahun 2007. Sementaraitu, produksi hasil ternak turunan, seperti daging, telur, dan susu, jugameningkat pada tahun 2008, dimana masing-masing mencapai 2,17 juta;1,48 juta; dan 574 ribu ton atau rata-rata meningkat satu sampai dengantujuh persen dibandingkan produksi tahun 2007.
Walaupun jumlah populasi dan produksi hasil ternak terus
meningkat