LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH2018
PENYELENGGARAAN PELATIHANKOMPETENSI PBJ
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ
PEDOMAN
PELATIHAN PENJENJANGANJABATAN FUNGSIONAL PBJ MADYA
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………. 1 A. Latar Belakang ………………………………………………………………….. 1 B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………. 2 C. Sasaran …………………………………………………………………………. 2 D. Ruang Lingkup …………………………………………………………………. 2 E. Pengertian Umum ……………………………………………………………… 3 F. Kompetensi ……………………………………………………………………… 4 BAB II STRUKTUR KURIKULUM ………………………………………………………… 5 A. Tujuan Umum Pelatihan .........………………………………………………… 5 B. Tujuan Khusus Pelatihan ……………………………………………………… 5 C. Pokok Materi Pembelajaran .………………………………………………….. 5 D. Peserta.………………………………………………………………………….. 5 E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran ……………………………………… 6 F. Durasi Pembelajaran…..……………………………………………………….. 6 BAB III PESERTA ……………………………………………………………………………. 13
A. Persyaratan ……………………………………………………………………... 13 B. Penugasan ………………………………………………………………………. 13 C. Jumlah …………………………………………………………………………… 13 BAB IV LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TENAGA
KEDIKLATAN ……………………………………………………………………….
14 A. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) ……………………. 14 1. LPPBJ yang menyelenggarakan Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Fungsional PBJ Madya …………………………….
14 2. Hak LPPBJ ………................................................................................. 14 3. Kewajiban LPPBJ …………................................................................... 14 B. Tenaga Kediklatan ……………………………………………………………… 15 1. Fasilitator PBJ ……………………………………..……………………….. 15 2. Pengelola Pelatihan (MOT) ……………………………………………….. 16 3. Penyelenggara Pelatihan (Pengelola Kelas/TOC) ……………………… 17 4. Pengelola Sistem Informasi ………………………………………………. 18 5. Analis Kediklatan …………………………………………………………… 18 BAB V FASILITAS …………….…………………………………………………………….. 19
A. Prasarana ………..……………………………………………………………… 19 B. Sarana ………..………………………………………………………………….. 19 BAB VI PELAKSANAAN PELATIHAN ……………………………………………………. 21 A. Persiapan dan Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan
Jabatan Fungsional PBJ Madya .………………………………………………
21 B. Pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PBJ Madya .…. 22 BAB VII PEMBINAAN DAN ANGGARAN …………………………………………………. 27
A. Pembinaan ………………………………………………………………………. 27 B. Anggaran ………………………………………………………………………… 27 C. Komponen Pembiayaan ……………………………………………………….. 27
BAB VIII EVALUASI …………………………………………….…………………………….. 28
A. Evaluasi Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ .………………………………. 28 B. Evaluasi Fasilitator PBJ ………………………………………………………... 28 C. Evaluasi Pengelola Kelas ……………………………………………………… 29 BAB IX SERTIFIKAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN …..…………. 30 A. Sertifikat Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PBJ Madya …….… 30 B. Penyerahan STTPP ..………………………………………………………….. 30 C. Pengajuan Cetak Ulang Sertifikat …………………………………………….. 30 BAB X PENUTUP ……………………………………………………………………........... 31
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah
Penyusunan dan Perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan
sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh
karena itu, LKPP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui program pelatihan.
Melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Laksana LKPP telah dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Berdasarkan peraturan tersebut,
Pusdiklat PBJ mempunyai bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pelaporan pendidikan dan pelatihan di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya melalui Peraturan LKPP
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Pusdiklat
diberikan Tugas dan Kewenangan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan PBJ.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa mengatur bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. PPK/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri
sebagaimana kedepan wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan
Barang/Jasa. Mendasarkan hal tersebut, maka Pusdiklat LKPP
menyelenggarakan program pelatihan kompetensi PBJ.
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan disusun untuk setiap program
pelatihan PBJ. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa terdapat 2 jenis Program Pelatihan PBJ yang
telah disusun oleh Pusdiklat PBJ LKPP, yaitu Program Pelatihan Kompetensi
PBJ dan Program Pelatihan Teknis PBJ.
Pelatihan Kompetensi PBJ terdiri atas (1) Pelatihan Penjenjangan
Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; (2) Pelatihan dalam Jabatan Organisasi
2
(Okupasi) PBJ; (3) Pelatihan berdasarkan Kelompok Kompetensi (Cluster) PBJ;
dan (4) Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Tertentu.
Pelatihan Kompetensi PBJ merupakan pelatihan yang melatih seseorang
agar memiliki kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan
suatu acuan kerja dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya adalah untuk menghasilkan Pengelola PBJ
yang kompeten pada unit-unit kompetensi kelompok jabatan fungsional
Pengelola PBJ Madya.
2. Tujuan
Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya bertujuan agar Pengelola PBJ kompeten pada
unit-unit kompetensi kelompok jabatan fungsional Pengelola PBJ Madya.
C. Sasaran
Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya adalah terwujudnya Pengelola PBJ yang
mampu memahami dan mempraktikkan materi yang terdapat pada unit-unit
kompetensi kelompok jabatan fungsional Pengelola PBJ Madya.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan
Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya adalah mengatur tentang
Struktur Kurikulum, Peserta, Lembaga dan Tenaga Kediklatan, Fasilitas,
Pelaksanaan, Pembinaan dan Anggaran, Evaluasi, serta Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan dan Registrasi untuk program pelatihan jabatan
fungsional Pengelola PBJ Madya.
3
E. Pengertian Umum
Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya ini yang dimaksud dengan:
1. Program Pelatihan Kompetensi PBJ adalah seperangkat bahan ajar yang
terdiri atas kurikulum, buku informasi, slide bahan ajar, buku kerja dan/atau
latihan soal yang disusun berdasarkan standar kompetensi PBJ;
2. Kurikulum Pengadaan Barang/Jasa adalah seperangkat rencana dan
pengaturan program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari
tujuan umum pelatihan, tujuan khusus pelatihan, pokok materi
pembelajaran, sasaran peserta, metode, jam pembelajaran dan jadwal
pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Model Pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang
tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara
khas dalam proses pembelajaran;
4. Metode Pembelajaran adalah sebuah cara yang dipergunakan dalam
mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam proses
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran;
5. Jam Pembelajaran adalah durasi atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan satuan mata pelatihan;
6. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
dengan LPPBJ adalah lembaga yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ untuk
menyelenggarakan Pelatihan PBJ;
7. Tenaga Kediklatan adalah Pegawai LPPBJ yang terdiri dari Pengelola Kelas,
Fasilitator PBJ, dan Pengelola Sistem Informasi;
8. Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Penceramah/Narasumber/Pakar/Praktisi
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Fasilitator PBJ
adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ untuk melaksanakan
tugas pengajaran sesuai kompetensinya;
9. Pengelola Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Pengelola Pelatihan adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi program Pelatihan dengan mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ;
10. Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disebut Pengelola Kelas adalah
Pegawai LPPBJ yang bertugas melaksanakan dukungan administratif
4
penyelenggaraan Pelatihan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat
PBJ;
11. Pengelola Sistem Informasi adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas
mengelola system informasi yang mendukung pelaksanaan Pelatihan PBJ;
12. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
dengan Peserta Pelatihan PBJ adalah orang perseorangan atau kelompok
yang mendaftar dan ditetapkan sebagai peserta pelatihan PBJ serta
mengikuti kegiatan Pelatihan PBJ;
13. Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disebut Portal PPSDM adalah Pintu Gerbang Sistem Informasi
terkait Pelatihan PBJ yang dikelola oleh unit kerja di bidang pengembangan
dan pembinaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa di LKPP.
F. Kompetensi
Kompetensi yang perlu dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
Madya sesuai dengan Standar Nasional Kompetensi Indonesia dibidang
Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1. Unit Kompetensi 1 Menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/ Jasa;
2. Unit Kompetensi 2 Melakukan Penyelarasan Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa;
3. Unit Kompetensi 3 Merumuskan Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa;
4. Unit Kompetensi 4 Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/
Jasa;
5. Unit Kompetensi 18 Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan
Barang/ Jasa;
6. Unit Kompetensi 28 Mengelola Kinerja.
5
BAB II
STRUKTUR KURIKULUM
Berdasarkan kurikulum Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya, struktur kurikulum adalah sebagai berikut:
A. Tujuan Umum Pelatihan
Tujuan umum pelatihan ini adalah mampu mempraktikkan materi yang terdapat
pada unit kompetensi yang ada pada jenjang Madya ini.
B. Tujuan Khusus Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
1. Mempraktikkan Penelaahan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Mempraktikkan Penyelarasan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Mempraktikkan Perumusan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
4. Mempraktikkan Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan
Barang/Jasa;
5. Mempraktikkan Pembentukan Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa;
6. Mempraktikkan Pengelolaan Kinerja.
C. Pokok Materi Pembelajaran
1. Menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Melakukan Penyelarasan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Merumuskan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
4. Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
5. Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
6. Mengelola Kinerja.
D. Peserta
1. Persyaratan Peserta
a. Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, yang telah mengikuti diklat
Pembentukan Jabfung;
b. Diutamakan PPBJ Jenjang Muda;
c. Memiliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d).
6
2. Peserta Diharapkan Telah Memiliki:
a. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim;
b. Kemampuan untuk berpikir dan bekerja secara sistematis dan analitis;
c. Kemampuan untuk menghitung dan mengolah data;
d. Kemampuan menggunakan komputer untuk pengolah kata
(wordprocessing), pengola data (data processing) dan pembuatan
presentasi;
e. Kemampuan menggunakan komputer untuk berkomunikasi dan mencari
data dan informasi melalui internet.
3. Jumlah Peserta
Jumlah peserta pelatihan ini minimal 10 (sepuluh) orang dan maksimal 25
(dua puluh lima) orang dalam 1 (satu) kelas.
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Andragogi Learning (Pendidikan
Orang Dewasa), peserta diperlakukan sebagai orang dewasa, mensyaratkan
keterlibatan aktif dari setiap peserta melalui komunikasi dua arah sehingga
memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan
pengalamannya.
a. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Latihan, Diskusi
dan Studi Kasus
b. Media Pembelajaran
1) Media Visual : Diagram Alur, Chart, Bagan
2) Media Proyeksi : Slide, Proyektor, Whiteboard, Flipchart
F. Durasi Pembelajaran
Pelatihan dilaksanakan 56 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 1 JP = 45
menit. Rinciannya sebagai berikut:
No UK Materi Jam Pelajaran
1 1 Menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/ Jasa 8 JP 2 2 Melakukan Penyelarasan Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa 8 JP
3 3 Merumuskan Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa 8 JP 4 4 Menyusun Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan
Barang/ Jasa 12 JP
7
No UK Materi Jam Pelajaran
5 18 Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
8 JP
6 28 Mengelola Kinerja 12 JP Jumlah Jam Pelajaran 56 JP
8
CONTOH JADWAL PELATIHAN:
Waktu Materi / Sub-Materi Aktivitas
HARI 1
08.00 - 08.30 Building Learning Commitment
Perkenalan
Ice Coffee Breaking
08.30 - 08.45 Pre Test UK 01
08.45 - 09.00 Learning Objective Penjelasan tujuan pelatihan (melalui Slide dan Video)
09.00 - 09.45 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Menelaah Organisasi
09.45 - 10.30 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Menelaah Organisasi
10.30 - 10.45 Coffee Break
10.45 - 11.30 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Menelaah Organisasi
11.30 - 12.15 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Menelaah Organisasi
12.15 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00 - 13.45 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Merumuskan Lingkungan PBJ
13.45 - 14.30 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Latihan dan Praktik
14.30 - 15.15 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Latihan dan Praktik
15.15 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 01 (Menelaah Lingkungan PBJ)
Presentasi kelompok/dokumentasi hasil kerja (sebagai portofolio)
16.30 - 17.00 Closing Post Test
HARI 2
08.15 - 08.30 Review Energizer
Review
08.30-08.45 Pre Test UK 02
08.45 - 09.30 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Identifikasi Tujuan Organisasi dan Kebijakan PBJ
09.30 - 10.15 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Identifikasi Tujuan Organisasi dan Kebijakan PBJ
10.15 - 10.30 Coffee Break
9
Waktu Materi / Sub-Materi Aktivitas
10.30 - 11.15 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Identifikasi Tujuan Organisasi dan Kebijakan PBJ
11.15 - 12.00 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Menyelaraskan Kebijakan Pengadaan dengan Tujuan Organisasi
12.00 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00 - 13.45 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Menyelaraskan Kebijakan Pengadaan dengan Tujuan Organisasi
13.45 - 14.30 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Latihan dan Praktik
14.30 - 15.15 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Latihan dan Praktik
15.15 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 02 (Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ)
Presentasi kelompok/dokumentasi hasil kerja (sebagai portofolio)
16.30 - 17.00 Closing Post Test
HARI 3
08.15 - 08.30 Review Energizer Review
08.30-08.45 Pre Test UK 03
08.45 - 09.30 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Merumuskan Fungsi PBJ
09.30 - 10.15 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Merumuskan Fungsi PBJ
10.15 - 10.30 Coffee Break
10.30 - 11.15 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Merumuskan Susunan Organisasi PBJ
11.15 - 12.00 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Merumuskan Susunan Organisasi PBJ
12.00 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00 - 13.45 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Merumuskan Susunan Organisasi PBJ
13.45 - 14.30 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Latihan dan Praktik
14.30 - 15.15 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Latihan dan Praktik
15.15 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 03 (Merumuskan Organisasi PBJ)
Presentasi kelompok/dokumentasi hasil kerja (sebagai portofolio)
16.30 - 16.45 Closing Post Test
10
Waktu Materi / Sub-Materi Aktivitas
HARI 4
08.15 - 08.30 Review Energizer
Review
08.30-08.45 Pre Test UK 04
08.45 - 09.30 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Penyusun Kebutuhan B/J
09.30 - 10.15 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Penyusun Kebutuhan B/J
10.15 - 10.30 Coffee Break
10.30 - 11.15 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Penyusun Kebutuhan B/J
11.15 - 12.00 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Penyusun Kebutuhan B/J
12.00 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00 - 13.45 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Penyusun Kebutuhan B/J
13.45 - 14.30 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ))
Penyusunan Paket dan Strategi Pengadaan
14.30 - 15.15 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Penyusunan Paket dan Strategi Pengadaan
15.15 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Rencana Anggaran PBJ
16.30 - 16.45 Closing Rangkuman
HARI 5
08.15 - 08.30 Review Energizer
Review
08.30-09.15 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Rencana Anggaran PBJ
09.15 - 10.00 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Latihan/Praktek
10.00 - 10.15 Coffee Break
10.15 – 11.00 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Latihan/Praktek
11.00 - 11.45 UK 04 (Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ)
Presentasi Kelompok/Dokumentasi Hasil Kerja (Sebagai Portofolio)
11.45 - 12.15 Closing UK 04 Post Test
12.15 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00-13.15 Pre Test UK 28
11
Waktu Materi / Sub-Materi Aktivitas
13.15 - 14.00 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Menentukan Target Pengukuran Kinerja
14.00 - 14.45 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Menentukan Target Pengukuran Kinerja
14.45 - 15.30 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Menentukan Target Pengukuran Kinerja
15.30 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Melakukan Pengukuran Kinerja
16.30 - 17.00 Closing Rangkuman
HARI 6
08.30 - 08.45 Review Energizer
Review
08.45 - 09.30 UK 28 (Mengelola Kinerja) Melakukan Pengukuran Kinerja
09.30 - 10.15 UK 28 (Mengelola Kinerja) Melakukan Pengukuran Kinerja
10.15 - 10.30 Coffee Break
10.30 - 11.15 UK 28 (Mengelola Kinerja) Melakukan Pengukuran Kinerja
11.15 - 12.00 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Menetapkan Program Perbaikan Kinerja
12.00 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00 - 13.45 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Menetapkan Program Perbaikan Kinerja
13.45 - 14.30 UK 28 (Mengelola Kinerja) Latihan/Praktek
14.30 - 15.15 UK 28 (Mengelola Kinerja) Latihan/Praktek
15.15 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 28 (Mengelola Kinerja)
Presentasi Kelompok/Dokumentasi Hasil Kerja (Sebagai Portofolio)
16.30 - 17.00 Closing Post Test
HARI 7
08.15 - 08.30 Review Energizer
Review
08.30-08.45 Pre Test UK 18
08.45 - 09.30 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Merumuskan Tugas dan Fungsi Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
09.30 - 10.15 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Menyusun Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
10.15 - 10.30 Coffee Break
12
Waktu Materi / Sub-Materi Aktivitas
10.30 - 11.15 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Menyusun Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
11.15 - 12.00 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Menyusun Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
12.00 - 13.00 Istirahat (ishoma)
13.00 - 13.45 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Menyusun Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
13.45 - 14.30 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Latihan/praktek
14.30 - 15.15 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Latihan/praktek
15.15 - 15.45 Coffee Break
15.45-16.30 UK 18 (Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ)
Presentasi kelompok/dokumentasi hasil kerja (sebagai portofolio)
16.30 - 17.00 Closing Post Test
13
BAB III
PESERTA
A. Persyaratan
Persyaratan Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya adalah:
1. Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang telah mengikuti Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, diutamakan Pejabat
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda;
2. Memiliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d) dibuktikan dengan
Salinan Keputusan pangkat terakhir;
3. Diutamakan peserta yang akan/telah memenuhi persyaratan kenaikan
pangkat/jabatan ke jenjang Ahli Madya (IV/a);
4. Mendapat izin pimpinan untuk mengikuti diklat (surat izin dilampirkan
pada saat pendaftaran);
5. Memiliki surat rekomendasi dari Unit Kerja Kepegawaian untuk mengikuti
Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Madya (surat rekomendasi
dilampirkan pada saat pendaftaran).
6. Menandatangani pernyataan akan mengikuti tata tertib Pelatihan.
B. Penugasan
Penugasan Peserta Program Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya bagi pegawai dilakukan oleh
pimpinan di bidang kepegawaian di instansinya.
C. Jumlah
Jumlah Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya per kelas paling kurang 10 (sepuluh) orang dan paling
banyak 25 (dua puluh lima) orang.
14
BAB IV
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN TENAGA KEDIKLATAN
A. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)
1. LPPBJ yang menyelenggarakan Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya, meliputi:
a. Pusdiklat PBJ;
b. Lembaga Pelatihan PBJ (LPPBJ) yang telah Terakreditasi A di Pusdiklat
PBJ.
2. Hak LPPBJ
a. Menerima fasilitas pelatihan dari Pusdiklat PBJ yang terdiri atas:
1) Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ melalui Portal PPSDM;
2) Daftar Fasilitator PBJ melalui Portal PPSDM;
3) Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJ melalui Portal
PPSDM;
4) Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ melalui Portal PPSDM; dan
5) Akun (hak akses) pada Portal PPSDM.
b. Memberikan masukan, saran dan/atau pengaduan penyelenggaraan
pelatihan;
c. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Status
LPPBJ.
3. Kewajiban LPPBJ
a. Menyampaikan rencana pelatihan PBJ selama 1 (satu) tahun kepada
Pusdiklat PBJ LKPP;
b. Berkoordinasi dengan Pusdiklat PBJ LKPP;
c. Mematuhi tata cara pengajuan dan pembatalan pelatihan sesuai dengan
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang akan diselenggarakan;
d. Menyiapkan kebutuhan pembiayaan, sarana dan prasarana serta tenaga
kediklatan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang
akan diselenggarakan;
e. Menyelenggarakan pelatihan dengan penuh tanggung jawab dan
berintegritas;
15
f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan pedoman
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJ;
g. Melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan;
h. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pelatihan kepada
Pusdiklat PBJ LKPP paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
pelaksanaan pelatihan sesuai dengan format yang ditentukan;
i. Menyiapkan dan/atau mengirimkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) kepada peserta pelatihan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah pelaksanaan pelatihan; dan
j. Mencantumkan status akreditasi dalam surat-menyurat terkait Pelatihan
PBJ.
B. Tenaga Kediklatan
Pada penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya, tenaga kediklatan meliputi:
1. Fasilitator PBJ
a. Kompetensi
Kompetensi Fasilitator PBJ untuk masing-masing program pelatihan
mengacu pada persyaratan dalam Pedoman Penyelenggaran Pelatihan.
b. Hak dan Kewajiban
Hak Fasilitator PBJ diantaranya meliputi:
1) Mendapatkan honorarium, transportasi, dan akomodasi sesuai
dengan ketentuan;
2) Memperoleh pembinaan dan pengembangan kompetensi;
3) Mendapatkan akun (hak akses) pada portal PPSDM;
4) Memberi masukan untuk perbaikan pada penyelenggaraan pelatihan
PBJ.
Kewajiban Fasilitator PBJ diantaranya meliputi:
1) Memastikan riwayat penugasan mengajar telah tercatat dalam Portal
PPSDM;
2) Melaksanakan tugas mengajar sesuai kompetensi teknis PBJ dan
mengacu pada Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan Pedoman
penyelenggaraan pelatihan;
3) Menerapkan kompetensi teknik mengajar;
16
4) Menyampaikan materi kepada peserta pelatihan PBJ minimal sesuai
kurikulum yang telah ditetapkan LKPP;
5) Mematuhi kode etik Fasilitator PBJ; dan
6) Mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan perubahan peraturan khususnya terkait PBJ.
2. Pengelola Pelatihan (Manager of Training)
a. Tugas
Pengelola Pelatihan bertugas merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Pelatihan PBJ
dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ.
b. Kompetensi
Standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Pengelola Pelatihan paling
kurang meliputi:
1) Menjelaskan kebijakan Diklat Aparatur;
2) Menguraikan karakteristik organisasi berkinerja tinggi;
3) Menerangkan tahapan analisis kebutuhan pelatihan;
4) Mengembangkan program pelatihan;
5) Merencanakan kinerja pelatihan;
6) Mengelola penyelenggaraan pelatihan;
7) Mengevaluasi penyelenggaran pelatihan; dan
8) Mengaktualisasikan kompetensi teknis Pengelola Pelatihan.
Kompetensi yang dimaksud dapat dibuktikan dengan:
1) Memiliki sertifikat lulus Diklat Teknis Pengelola Pendidikan dan
Pelatihan (Manager of Training - MOT) dari Lembaga Administrasi
Negara (LAN);
2) Memiliki sertifikat lulus pelatihan Pengelolaan Pelatihan yang
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi;
3) Memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan; dan/atau
4) Memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun sebagai
pimpinan di bidang penyelenggaraan pelatihan PBJ dibuktikan
dengan Surat Keputusan.
17
3. Penyelenggara Pelatihan (Pengelola Kelas/Training Officer Course)
a. Tugas
Penyelenggara Pelatihan bertugas merencanakan, mengoordinasi,
mengadministrasikan, menyiapkan sarana dan prasarana serta
memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pelatihan.
b. Kompetensi
Standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Penyelenggara Pelatihan
paling kurang meliputi:
1) Menjaga etika kerja dalam pelaksanaan pelatihan;
2) Memahami perencanaan pelaksanaan pelatihan;
3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaran pelatihan;
4) Melaksanakan administrasi penyelenggaran pelatihan;
5) Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan pelatihan;
6) Bekerjasama dalam tim secara efektif (Team Building); dan
7) Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
8) Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
9) Melaksanakan kegiatan studi lapangan.
Kompetensi yang dimaksud dapat dibuktikan dengan:
1) Memiliki sertifikat lulus Diklat Teknis Penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan (Training Officer Course - ToC) dari Lembaga
Administrasi Negara;
2) Memiliki sertifikat lulus pelatihan Penyelenggara
Pelatihan/Pengelola Kelas (Training Officer Course - ToC) yang
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi; dan/atau
3) Memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara
Pelatihan/Pengelola Kelas pelatihan PBJ dibuktikan dengan Surat
Tugas/Keputusan.
4. Pengelola Sistem Informasi
a. Kompetensi
Pengelola Sistem Informasi pada LPPBJ paling kurang memiliki
kompetensi dalam mengoperasikan sistem informasi dan melakukan
penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan
sistem informasi. Kompetensi yang dimaksud dapat dibuktikan dengan:
18
1) Latar Belakang Pendidikan di bidang Teknologi Informasi berupa
ijazah;
2) Keikutsertaan dalam Pelatihan di bidang Teknologi Informasi
berupa sertifikat kelulusan; dan/atau
3) Pengalaman melaksanakan pekerjaan di bidang pengelolaan
sistem informasi berupa curriculum vitae yang dilampiri surat
keputusan/surat tugas/surat rekomendasi/surat keterangan.
5. Analis Kediklatan
a. Kompetensi
Analis kediklatan pada LPPBJ paling kurang memiliki kompetensi dalam
mengidentifikasi kebutuhan organisasi, menganalisa kesenjangan
terhadap kebutuhan organisasi dan memberikan rekomendasi untuk
memenuhi kebutuhan organisasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan.
Kompetensi yang dimaksud dapat dibuktikan dengan:
1) Keikutsertaan dalam pelatihan Training Need Analysis (TNA)/
Learning Design berupa sertifikat kelulusan;
2) Latar Belakang Pendidikan yaitu Sarjana dari jurusan Pendidikan/
Manajemen/ Psikologi berupa ijazah, dan/ atau
3) Pengalaman melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan berupa
portofolio yang dilampiri dengan SK dan/atau Surat Tugas.
19
BAB V
FASILITAS
A. Prasarana
Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan
Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya paling
kurang:
1. Ruang kelas;
2. Ruang sekretariat panitia;
3. Ruang makan;
4. Ruang ibadah;
5. Rest room.
B. Sarana
Sarana yang disediakan harus memadai dan berfungsi untuk
dipergunakan dalam pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya, paling kurang:
1. Meja belajar;
2. Kursi belajar;
3. Papan tulis;
4. Flipchart dan kertas flipchart ;
5. Alat tulis (spidol papan tulis, penghapus papan tulis);
6. Proyektor;
7. Komputer/ laptop;
8. Jaringan internet;
9. Mesin pencetak (printer);
10. Perlengkapan P3K
11. Panduan pelatihan (paling kurang: tata tertib, jadwal pelatihan, kontak
panitia, informasi darurat)
12. Tanda pengenal peserta (name tag);
13. Daftar hadir Fasilitator PBJ dan Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ;
14. Lembar biodata fasilitator PBJ;
15. Lembar evaluasi peserta berupa pengukuran pra pelatihan dan pasca
pelatihan;
16. Lembar evaluasi Fasilitator PBJ;
20
17. Lembar evaluasi Pengelola Kelas;
18. Formulir pendaftaran dan seleksi peserta;
19. Lembar biodata peserta;
20. Sertifikat pelatihan.
21
BAB VI
PELAKSANAAN PELATIHAN
A. Persiapan Dan Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Fungsional PBJ Madya
1. Penyiapan surat undangan peserta, surat ke Pusdiklat LKPP dengan
menyertakan jadwal pelatihan. Surat paling kurang memuat:
a. Jumlah Jam Pembelajaran (JP) untuk program pelatihan Kompetensi PBJ
adalah sebagai berikut:
1) Standar minimal jumlah jam pelajaran sesuai materi pokok yang tertera
pada kurikulum adalah 56 Jam Pelajaran (JP);
2) Dapat ditambahkan dengan materi sisipan dan/atau materi muatan lokal
yang sesuai/mendukung materi pokok pengadaan barang/jasa;
3) Menyediakan rehat @15 (lima belas) menit untuk pagi, menyediakan
waktu ishoma (istirahat, sholat, makan siang) pada tengah hari selama
1 (satu) jam, khusus hari Jumat 2 (dua) jam dan sore 30 menit (coffee
break dan sholat).
b. Tempat dan tanggal Pelatihan;
c. Kontak person yang dapat dihubungi dalam kegiatan tersebut;
2. Pengajuan program Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengajuan fasilitasi ke LKPP minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
pelaksanaan pelatihan;
b. Surat pengajuan ditandatangani oleh pimpinan LPPBJ yang
mencantumkan tanggal pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PBJ, lokasi
pelaksanaan Pelatihan dan/atau ujian, jumlah peserta Pelatihan
Kompetensi PBJ dan/atau ujian, jumlah ruangan, nomor telepon dan
alamat surel panitia yang dapat dihubungi, data peserta pelatihan serta
program Pelatihan. Tata cara pengajuan melalui Portal PPSDM terdapat
dalam lampiran 1;
c. Peserta mendaftar melalui Portal PPSDM, tata cara pendaftaran peserta
terdapat dalam lampiran 2;
d. Data Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ harus dikirimkan ke Pusdiklat
PBJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Pelatihan
Kompetensi PBJ, untuk dilakukan verifikasi;
22
e. Review oleh LKPP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah data peserta
diterima sebelum pelaksanaan pelatihan;
f. Penetapan Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ oleh LPP PBJ minimal 5
(hari) kerja;
g. Pembatalan atau pengunduran jadwal diajukan sekurang-kurangnya 5
(lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PBJ disertai
alasan pembatalan.
3. LPPBJ memastikan peserta telah mengunduh bahan ajar paling lambat H-3
sebelum pelaksanaan kegiatan Pelatihan;
4. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian sarana prasarana yang akan
digunakan, dengan dibuktikan cek list isian kelengkapan sarana prasarana,
contoh format terdapat lampiran 3;
5. LPPBJ memastikan fasilitator PBJ yang bertugas 2 (dua) hari sebelum jadwal
kegiatan.
B. Pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PBJ Madya
1. Registrasi peserta untuk memastikan kehadiran dan perlengkapan pelatihan
peserta;
2. Pembukaan pelatihan dilakukan dalam waktu yang cukup dan diluar dari waktu
materi pelatihan. Pada saat pembukaan, MOT menyampaikan paling tidak
mencakup informasi tata tertib, program pelatihan yang akan dilaksanakan,
pengelola kelas yang akan bertugas, dan jalur evakuasi bila terdapat bencana;
3. Tata tertib pelatihan, minimal mengatur:
a. Masing-masing Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya harus menjaga kebersihan dan keindahan
lingkungan Pelatihan Kompetensi PBJ;
b. Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya hanya dibenarkan menerima tamu di luar jam
pelajaran dengan ketentuan telah memperoleh izin dari Pengelola Kelas
dan tidak mengganggu ketertiban;
c. Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas dan di
dalam kamar, kecuali di area merokok;
d. Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya wajib mengikuti seluruh kegiatan Pelatihan
23
Kompetensi PBJ yang telah ditetapkan pada jadwal Pelatihan Kompetensi
PBJ;
e. Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya harus berada di ruang kelas 10 menit sebelum acara
Pelatihan Kompetensi PBJ. Kegiatan dimulai dengan terlebih dahulu
mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Pengelola Kelas.
Diharapkan datang tepat waktu;
f. Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya yang tidak mengisi daftar hadir dalam waktu 15 menit
Pelatihan Kompetensi PBJ berlangsung, dianggap tidak mengikuti
pembelajaran.
g. Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya diwajibkan membawa laptop, buku/catatan dan alat
tulis yang diperlukan selama mengikuti Pelatihan Kompetensi PBJ;
h. Selama Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya berlangsung, Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ tidak
dibenarkan meninggalkan ruang/kelas kecuali untuk keperluan mendesak
dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pengelola Kelas;
i. Semua Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya diharuskan memakai pakaian rapi dan sopan.
4. Tugas Pengelola Pelatihan (MOT) merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi program Pelatihan dengan mengacu pada
pedoman yang ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ. Selain itu memiliki kewajiban
untuk membangun komitmen belajar dan tata tertib kepada peserta Pelatihan;
5. Pengelola Kelas (TOC) dalam Pelatihan Kompetensi disarankan sejumlah 2
(dua) orang pada tiap kelas;
6. Tugas Pengelola Kelas, diantaranya mencakup:
a. Melaksanakan kewajiban Pengelola Kelas;
b. Melaksanakan dan mengolah hasil pre test serta menyampaikan summary
kepada fasilitator sebelum pembelajaran tiap unit kompetensi.
c. Mendampingi secara teknis peserta dalam pelaksanaan simulasi
pembelajaran.
d. Mencatat proses pelaksanaan pelatihan sebagai bahan evaluasi dan
laporan kegiatan.
24
e. Menyusun raport (nilai hasil belajar) Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ;
f. Menyampaikan raport individu yang telah disahkan oleh LPP PBJ;
g. Pengelola kelas memastikan ketepatan penulisan biodata yang akan
tertulis disertifikat dan melaporkan kepada petugas pencetak sertifikat;
h. Menyusun dan menyelesaikan administrasi keuangan kegiatan sesuai
peraturan keuangan.
7. Tugas Fasilitator PBJ dalam Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya, adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan kewajiban Fasilitator PBJ;
b. Pembelajaran dapat dilaksanakan oleh kelompok Fasilitator PBJ;
c. Membuat SAP dari pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai
penugasannya;
d. Melaksanakan tugas mengajar sesuai kompetensi, pedoman
penyelenggaraan pelatihan dan standar pelayanan minimal pelatihan;
e. Memfasilitasi peserta dalam pelaksanaan simulasi pembelajaran;
f. Melakukan koreksi terhadap hasil kerja peserta dan memberikan nilai
untuk dimasukkan dalam raport Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya;
g. Memastikan penugasan mengajar telah tercatat di dalam portal PPSDM;
h. Mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan perubahan peraturan khususnya terkait PBJ; dan
i. Memberikan nilai pencapaian hasil pembelajaran (pengerjaan simulasi)
peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
NILAI KETENTUAN
A kualitas hasil kerja dan kesesuaian munculnya kriteria unjuk kerja elemen kompetensi setara dengan 85 - 100 %
B kualitas hasil kerja dan kesesuaian munculnya kriteria unjuk kerja elemen kompetensi setara dengan 71 - 84 %
C kualitas hasil kerja dan kesesuaian munculnya kriteria unjuk kerja elemen kompetensi setara dengan 61 - 70 %
D kualitas hasil kerja dan kesesuaian munculnya kriteria unjuk kerja elemen kompetensi setara dengan dibawah 60 %
25
Hasil penilaian peserta diberikan kepada pengelola kelas yang bertugas
paling lambat 1 x 24 jam setelah pembelajaran berakhir.
j. Mematuhi kode etik Fasilitator PBJ, diantaranya mencakup:
1) Etika Fasilitator PBJ dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan
prinsip dasar, antara lain:
a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi;
c) Mengutamakan keluhuran budi pekerti;
d) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-
sungguh untuk kepentingan bangsa.
2) Tuntunan sikap yang harus dimiliki oleh Fasilitator PBJ diantaranya:
a) Fasilitator PBJ mengembangkan profesionalisme;
b) Fasilitator PBJ bekerja sesuai dengan kompetensinya;
c) Fasilitator PBJ menyampaikan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan peraturan
perundangan yang berlaku;
d) Fasilitator PBJ menghindari terjadinya pertentangan kepentingan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
e) Fasilitator PBJ menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk
kesejahteraan bangsa.
3) Etika-etika yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Fasilitator PBJ
diantaranya:
a) Etika antara Fasilitator PBJ dengan LKPP
(1) Menjaga nama baik dan kehormatan LKPP;
(2) Aktif mengembangkan materi pelatihan dan berkoordinasi
dengan LKPP;
(3) Menerapkan kebijakan sistem pelatihan yang dikeluarkan
LKPP;
(4) Dilarang mengatasnamakan LKPP untuk kepentingan pribadi;
(5) Menggunakan Sistem Informasi PPSDM sesuai ketentuan;
(6) Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
LKPP;
(7) Tidak meminta atau menuntut penugasan dari LKPP;
(8) Aktif berkoordinasi dengan LKPP dalam hal pelaksanaan
26
pengajaran;
(9) Meminta izin sesuai peraturan perundangan sebelum
menjalankan tugas mengajar bagi Pengajar yang berstatus
PNS;
b) Etika antara Fasilitator PBJ dengan Fasilitator PBJ
(1) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Fasilitator PBJ
lainnya dalam proses pembelajaran;
(2) Menjaga hubungan baik sesama Fasilitator PBJ di dalam
maupun di luar Pelatihan Kompetensi PBJ;
(3) Berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada sesama
Fasilitator PBJ.
c) Etika antara Fasilitator PBJ dengan pelaksana Pelatihan
Kompetensi PBJ
(1) Mengajar pada pelaksana Pelatihan Kompetensi PBJ yang
telah ditetapkan atau diberi wewenang oleh LKPP;
(2) Berkoordinasi dengan penyelenggara dalam rangka
pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PBJ;
(3) Mendorong dan atau membantu pelaksana Pelatihan
Kompetensi PBJ dalam melaksanakan Pelatihan Kompetensi
PBJ sesuai standar LKPP.
d) Etika antara Fasilitator PBJ dengan Peserta Pelatihan Kompetensi
PBJ
(1) Memberikan pelayanan prima dalam proses belajar mengajar;
(2) Melayani pertanyaan/konsultansi di luar jam pelajaran;
Menjawab pertanyaan peserta sesuai kapasitas dan
kompetensinya;
(3) Memberikan informasi yang benar mengenai regulasi dan
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
(4) Tidak menjanjikan kelulusan.
27
BAB VII
PEMBINAAN DAN ANGGARAN
A. Pembinaan
Pembinaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya dilakukan oleh Pusdiklat PBJ dengan menetapkan
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi PBJ.
B. Anggaran
1. Alokasi anggaran program pelatihan dapat berasal dari:
a. Seluruh biaya berasal dari anggaran LKPP;
b. Sebagian biaya berasal dari anggaran LKPP atau LPPBJ/peserta; atau
c. Seluruh biaya berasal dari LPPBJ/peserta.
2. Biaya pelaksanaan pelatihan disampaikan secara jelas kepada peserta
C. Komponen Pembiayaan
Komponen pembiayaan untuk program pelatihan kompetensi PBJ adalah
paling kurang:
1. Akomodasi, Konsumsi dan Honorarium Tenaga Kediklatan;
2. Akomodasi dan Konsumsi Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ;
3. Penyediaan Bahan Ajar (modul, slide, peraturan terkait dan referensi
lainnya);
4. Pencetakan dan Pengiriman STTPP kepada Peserta Pelatihan
Kompetensi PBJ;
5. Penyusunan dan Pengiriman Laporan Penyelenggaraan Kompetensi
PBJ.
28
BAB VIII
EVALUASI
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya dilakukan terhadap Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ,
Pengelola Kelas, dan Fasilitator PBJ.
A. Evaluasi Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ
Evaluasi terhadap Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Madya dilakukan melalui penilaian terhadap:
1. Aspek kehadiran selama program diklat berlangsung yaitu paling kurang
90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Jam Pembelajaran;
2. Nilai post test paling kurang 70;
3. Pengerjaan Buku Kerja.
Penilaian Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya dilakukan oleh Pengelola Kelas kecuali pengerjaan buku kerja
dilakukan oleh Fasilitator PBJ. Peserta yang belum memenuhi batas bawah nilai
post test dapat mengulang sesuai jadwal yang ditetapkan penyelenggara. Hasil
evaluasi diolah dan disampaikan oleh Pengelola Kelas kepada Pusdiklat PBJ
sebagai masukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelatihan
Kompetensi PBJ.
B. Evaluasi Fasilitator PBJ
Aspek yang dinilai dari Fasilitator PBJ adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian hasil belajar;
2. Sistematika penyajian;
3. Penguasaan materi;
4. Kemampuan menyajikan;
5. Ketepatan waktu dan kehadiran;
6. Penggunaan metode dan media;
7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8. Penggunaan bahasa;
9. Pemberian motivasi kepada peserta; dan
10. Kerjasama antar widyaiswara (jika team teaching).
29
Penilaian terhadap Fasilitator PBJ dilakukan oleh Peserta Pelatihan
Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya dan
Pengelola Kelas. Hasil evaluasi diolah dan disampaikan oleh Pengelola Kelas
kepada Pusdikat PBJ sebagai masukan untuk peningkatan kualitas
penyelenggaraan diklat.
C. Evaluasi Pengelola Kelas
Aspek yang dinilai terhadap kinerja Pengelola Kelas adalah efektivitas
penyelenggaraan yaitu:
1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan;
4. Pelaporan.
Penilaian terhadap kinerja Pengelola Kelas dilakukan oleh Fasilitator
PBJ dan Peserta Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Madya. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh Pengelola
Pelatihan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Pelatihan
Kompetensi PBJ yang akan datang dan bahan akreditasi lembaga Pelatihan
Kompetensi PBJ.
30
BAB IX
SERTIFIKAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Sertifikat Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional PBJ Madya
1. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada Peserta
Pelatihan Kompetensi PBJ yang telah memenuhi kriteria Evaluasi Peserta
Pelatihan Kompetensi PBJ;
2. Jenis, bentuk dan ukuran STTPP ditetapkan oleh Pusdiklat PBJ (Lampiran
4);
3. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ditandatangani oleh
Pimpinan Penyelenggara LPPBJ dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PBJ LKPP.
B. Penyerahan STTP
STTP di sampaikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan
evaluasi peserta pelatihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
pelaksanaan pelatihan.
C. Pengajuan Cetak Ulang Sertifikat
1. Pengajuan cetak ulang sertifikat dengan alasan sertifikat hilang, maka
wajib melampirkan surat permohonan pencetakan ulang sertifikat dan
surat kehilangan dari kepolisian;
2. Pengajuan cetak ulang sertifikat karena kesalahan identitas, maka wajib
melampirkan surat permohonan pencetakan ulang sertifikat dan SK
pangkat terakhir atau fotokopi data diri.
Lampiran 1. Tata Cara Pengajuan Fasilitasi Melalui Portal PPSDM
Berikut langkah-langkah tata cara pengajuan fasilitasi melalui Portal PPSDM :
1. Membuka portal aplikasi PPSDM portalppsdm.lkpp.go.id
2. Klik tombol masuk
3. Login menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang telah terdaftar
4. Arahkan mouse pada nama LPPBJ yang berada dipojok kanan atas, kemudian pilih Dashboard
5. Klik Pengajuan dan List Pengajuan
6. Klik tools Tambah
7. Pilih jenis pengajuan
8. Upload surat permohonan
9. Pilih jenis pengajuan dengan klik Pelatihan
10. Isikan data dengan benar dan lengkap dan klik tombol kirim.
Lampiran 2. Tata Cara Pendaftaran Peserta Melalui Portal PPSDM
Berikut langkah-langkah tata cara pendaftaran peserta melalui Portal PPSDM:
1. Membuka portal aplikasi PPSDM portalppsdm.lkpp.go.id
2. Klik Daftar, kemudian pilih Pendaftaran Peserta
3. Ikuti semua stepnya
4. Klik ya dan pilih slah satu kemudian klik lanjut
5. Kemudian ikuti langkahnya dengan mengisikan data diri dengan benar dan sesuai
6. Tunggu konfirmasi lewat email
Lampiran 3. Cek List Isian Kelengkapan Sarana Prasarana
CEKLIST SARANA PRASARANA PELATIHAN
Nama Kegiatan :
Tanggal Kegiatan :
Hari/Tanggal Pengecekan :
Tempat :
No Kebutuhan Ketersediaan
Jumlah Kondisi* Tindak Lanjut Ket. Ya Tidak
1 Ruang Kelas
2 Ruang Ibadah
3 Ruang Panitia
4 Ruang Makan
5 Kamar Kecil (Restroom)
6 Kursi belajar
7 Meja belajar
8 Flip Chart
9 White Board
10 Infokus/layar/TV
11 Spidol
12 Sound System
13 Mic
14 Jaringan Internet
15 Sambungan listrik
16 Connector/HDMI
17 Pendingin ruangan/AC
18 Laptop/Komputer
19 Printer
20 Perlengkapan P3K
21 Name tag/Akrilik
22 Seminar Kit
23 Daftar Hadir Fasilitator
24 Daftar Hadir Peserta
25 Lembar biodata Fasilitator
26 Lembar evaluasi Fasilitator
27 Lembar evaluasi peserta (pre test, post test)
28 Lembar evaluasi Pengelola Kelas
29 Formulir pendaftaran dan seleksi peserta
30 Lembar biodata peserta
31 Sertifikat Pelatihan
32 Spanduk/banner
* Kondisi: berfungsi/tidak, kesesuaian jumlah, layak/tidak layak
Jakarta, Diketahui oleh Penanggungjawab Petugas Pemeriksa
( …………………. ) ( …………………. )
Lampiran 4. Format STTPP
Pas photo warna
4x6
..diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun pelatihan berakhir.. Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
..Tanda tangan dan stempel basah..
Nama lengkap beserta gelar NIP…..
(….dari Pusdiklat PBJ..)
SERTIFIKAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor: *(diisi sesuai dengan kode STTPP dari Pusdiklat PBJ)
(..Nama LPPBJ Penyelenggara..) bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 4 Tahun 2018, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:
Nama : (.. diisi dengan nama jelas beserta gelar..)
NIP/NIK : (.. diisi dengan NIP untuk peserta ASN /NIK untuk peserta non ASN..)
Tempat/Tanggal Lahir : (.. diisi Nama kota/tanggal bulan tahun..)
Jabatan : (.. diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan..)
Instansi : (.. diisi dengan instansi asal peserta..)
Pada Pelatihan ( .. diisi dengan program Pelatihan Teknis atau Fungsional yang diikuti..) Angkatan ( .. diisi dengan angkatan romawi..) Tahun (…diisi
tahun penyelenggaraan..) yang diselenggarakan oleh (.. diisi nama LPPBJ penyelenggara pelatihan..)dari tanggal (..diisi tanggal, bulan..) sampai dengan ( .. diisi nama tanggal, bulan, tahun..) di ( ..diisi nama kota penyeleggaraan pelatihan..)
Diisi Jabata pimpinan LPPBJ Penyelenggara
(.. tanda tangan dan stempel basah…) Nama Lengkap Beserta Gelar
NIP ……(jika ada)……….
Logo
garuda Barcode STTPP
Lampiran 4. Format STTPP
Daftar Materi Pelatihan
No Nama Materi Jam Pelajaran
1 (..diisi nama/judul materi..) (..jumlah jam pelajaran..)
2
3
Total Jam pelajaran