Download - Pengembangan System Surveillance
Dalam Era Desentralisasi
Sutjipto
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM
1
Pengantar
Desentralisasi sebagai kebijakan penting yang mempengaruhi surveillance
2
Pendulum:
Mengayun jauh di tahun 1999
centralizationDe-centralization
UU th 1999
3
Pendulum:
Mengayun kembali di tahun 2004
centralizationDe-centralization
UU th 1999 UU
th 2004
UU 32 2004:
Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi
4
UU 32/2004: diikuti
PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000
PP 41 2007, pengganti PP 08/2003
Bagaimana dampak PP 38 dan PP 41 terhadap re-strukturisasi Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan khususnya dalam sistem surveillance?
Saat ini DinKes2 se Indonesia sedang sibuk memikirkan struktur baru
5
Logika Restrukturisasi
Mempengaruhi Misi (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan DepKes
Strategi Baru untuk Pengembangan
Rancangan dan Struktur Organisasi yang baru
Sistem Penghasilan
Sistem Evaluasi Kinerja
Feed Back
PP 38/2007
PP 41/07
6
Central Government
Provincial Government
District and City Government
Regulatory function
Service Provision
Financing function
PP 38 dan Pendekatan Konkuren
7
Arti Konkuren
...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
8
Pengaturan Surveillance di PP 38/2007
SUB BIDANG
SUB SUB BIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Upaya Kesehat-an
Pencegahan&
Pemberantasan
Penyakit
Pengelolaan Survailans
epidemiologi
kejadian luar
biasa skala nasional.
Penyelenggaraan
Survailans epidemiologi, Penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi.
Penyelenggaraan
epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala
kabupaten/kota.
9
Apa arti perbedaan kata pengelolaan dalam PP 38?Pengelolaan oleh Pusat.Penyelenggaraan di
daerah
Pengelolaan bisa/ boleh oleh Pusat, dan Propinsi-Kabupaten Kota.Penyelenggaran di daerah-daerah
Jaminan Pembiayaan
Regulasi: Perijinan
Surveillance
10
Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003 dalam sistem surveilans :
Dibentuk unit surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans
Dibentuk jejaring surveilans antara unit-unit tersebut
Apakah sudah ada sistem surveillance oleh pusat?
11
UPT SubDin KesgaPusat (Depkes)
Pusdatin
UPT SubDin KesgaPropinsi
UPT SubDin KesgaKabupaten/ Kota
UPTPuskesmas
UPTRumah Sakit
Puslitbang
Jejaring SurveilansUnit utama Depkes
Swasta :LSM/ perusahaan
Jejaring SurveilansUnit kerja Dinkes Prop
Jejaring SurveilansUnit kerja Dinkes Kab/Kota
Hubungan struktural/ komando
Hubungan koordinasi/ konsultatif12
Kepala Dinas Kesehatan
Unit Surveilans
Bidang
Bagian Tata Usaha
Bidang Bidang Bidang
Kegiatan
Surveilans Kegiatan
Surveilans Kegiatan
Surveilans Kegiatan
Surveilans
Jejaring Surveilans
Walikota/Bupati
Unit Surveilans
Lintas Dinas
UPT Lembaga lainTerkait, mis : BTKL, POM
Jejaring Surveilans
13
Bagaimana kondisi sebenarnya
14
Apakah sistem pusat ini berjalan?
Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten menunjukkan:
Belum berjalan secara maksimal di daerah Belum ada Perda atau Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke KepMenkes.
Pusat merasa sudah melakukan dengan surveilance di Program vertikal dan Lab BLK
15
Riset PMPK-DHS-1
• Tahun 2007 – 2009 Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran UGM, Projek DHS-I,
• riset mengenai penguatan Sistem Surveilans-Respons Kesehatan Ibu, Neonatus dan Anak
• di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, NAD dan Bengkulu)
• 16 kabupaten/kota.
16
Pengamatan di daerah• Ketidakjelasan “rumah” secara hukum dan
jabatan fungsional epidemiolog di daerah• Unit pendukung surveilans/unit surveilans
sebagai “rumah” bagi para epidemiolog belum ada,
• Jabatan fungsional epidemiolog • Surat Keputusan Menkes no 267 tahun
2008 mengatur pengorganisasian Dinas Kesehatan di tingkat daerah, tidak memiliki kekuatan hukum .
17
Pengamatan di pusat
Belum ada Unit Surveilans pusat yang tugas pokok dan fungsinya mengolah dan menginterpretasi data surveilans sehingga menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.
18
Situasi saat ini Surveillance banyak didanai dari
pemerintah pusat Dana masuk dalam anggaran pusat
yang bersifat vertikal program Tidak ada dana untuk pengembangan
surveillance di daerah. Respon surveilance pusat banyak ke
pencegahan tertier. Pencegahan sekunder-primer jarang.
19
Perjalanan Alamiah Penyakit
Prev I Prev II Prev III
Sembuh, Catat, atau Mati
Mulai ResTI
Mulai Sakit
Mulai sakit Klinis
Kasus ResTi
Kasus A-Simptomatik
Kasus Simptomatik
Perjalanan Alamiah Penyakit= Proses kasus utk UKP= Himpunan kasus utk UKM
Situasi saat ini:
Propinsi
Kabupaten
Pusat
Pro
gra
m K
IA
Pro
gra
m T
B
Pro
gra
m G
izi
Pro
gra
m ....d
ll
21
Situasi Surveillance saat ini mengikuti program pusat:
Propinsi
Kabupaten
Pusat
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m K
IA
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m T
B
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m G
izi
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m ....d
ll
22
Kelemahan: Daerah tidak melakukan surveillance secara maksimal
Propinsi
Kabupaten
Pusat
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m K
IA
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m T
B
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m G
izi
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m ....d
ll
Laporan tercerai berai. Belum ada analisis di daerah
23
Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit Pendukung Surveillance yang mantap
Propinsi
Kabupaten
Pusat
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m K
IA
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m T
B
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m G
izi
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m ....d
ll
24
Kepala Dinas Kesehatan
Unit PendukungSurveilans
Bidang
Bagian Tata Usaha
Bidang Bidang Bidang
Kegiatan
Surveilans Kegiatan
Surveilans Kegiatan
Surveilans Kegiatan
Surveilans
Jejaring Surveilans
Walikota/Bupati
Unit Surveilans
Lintas Dinas
UPT Lembaga lainTerkait, mis : BTKL, POM
Jejaring Surveilans
Unit Pendukung Surveilans belum berkembang, perlu kedudukan dan dana
25
Bagaimana strategi pendanaan agar Unit Pendukung Surveilance dapat berkembang di daerah?
Mengembangkan dengan dana APBD
Mengapa? Unit pendukung
Surveilans merupakan Unit di pemerintah daerah yang dibutuhkan eksekutif
Dana pusat biasanya sektoral (vertikal) , bukan bersifat wide (horisontal)
Secara politis lebih dekat dengan penguasa daerah
26
APBN
Propinsi
Kabupaten
Pusat
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m K
IA
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m T
B
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m G
izi
Surv
eilla
nce
Pro
gra
m ....d
ll
APBD27
Peran Pemerintah di daerah mungkin berbeda-beda
Kekuatan Ekonomi Rakyatrendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1 2Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3 4
28
Kekuatan Ekonomi Rakyatrendah
Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi
Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi
1 2Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah
3 4
Siapa Pemberi Dana Unit Pendukung Surveillance?
Pemerintah Pusat?
Pemda?
29
Surveillance ?
30
Surveilans (Kepmenkes RI No. 1116, 2003)
surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
31
Proses Output OutcomeInput Impact
Output = Hasil langsung program.
Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen Penyakit/program pengendalian penyakit.
Monitoring
Evaluasi
Surveilans
PendekatanSistem
32
Fungsi Surveilans
Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi
33
Tujuan
Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat
34
35
INFORMASI = DATAYANG SUDAH DI KUM-PULKAN, DIOLAH,DIANALISIS, DAN DI INTERPRETASI
INFORMASI = SESUATUYG DPT MENGHILANG-KAN KE-RAGU2-AN DLMPENGAMBILAN KEPU-TUSAN
PENGELOLADATA & INFO
MANAJER
INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH,DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGADAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSESPENGAMBILAN KEPUTUSAN
• RELEVAN• TEPAT
•CEPAT
INDIKATORDATA Informasi
36
Ruang lingkup
1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular.
2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular.
3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku
Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyehatan lingkungnan.
37
Ruang lingkup (lanjutan)
4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu.
5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra Merupakan analisis terus menerus dan sistematis
terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra.
38
Harapan masa depan
39
40
Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)
8 Langkah Fungsi Pokok Surveilans-Respons
Konfrimasi kasus
41
Surveilans - respons
Fungsi-Fungsi Pendukung
Perumusan Protap & Petunjuk Pelatihan Supervisi Komunikasi Pengadaan Sumberdaya Koordinasi.
43
Mutu Surveilans
Timeliness Completeness Usefulness Sensitivity Specificity Representativen
ess
Simplicity Flexibility Acceptability Reliability Positive Predictive
Value
44
Struktur surveilens
Undang2, legislasi, peraturan IHR compliance Strategi surveilens Penyaluran data antar-tingkat
administratif Penjaringan/kemitraan
45
Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkan bahwa kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota :
1. Harus mengetahui konsep Surveilans Respons .
2. Telah mengikuti pelatihan Surveilans Epidemiologi, yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
47Terima Kasih..….Terima Kasih..….