Download - Pengelolaan komunikasi krisis
PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS KEHUMASAN
Oleh :
Dr. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc.Deputi Bidang Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi2013
3. Infrastruktur
1. Birokrasi
2. Korupsi
belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih
kecil
banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah
korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi budaya
masih gemuk, lamban dan belum profesional belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan
investasi
Tiga masalah besar dalam pembangunan:
Kondisi Indonesia
REFORMASI BIROKRASI
Reformasi Birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju
pemerintah berkelas dunia
TATALAKSANA
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
ORGANISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SDM APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
MIND SET DAN CULTURE SET
ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi kompeten terhadap tugas dan tanggung
jawab yang diemban melayani masyarakat dan dunia
usaha/investasi
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
5
Perpres 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB
2010 - 2025
Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB
2010 - 2014
Makro:Kerangka Regulasi Nasional
Mikro:Implementasi Kebijakan RB Nasional
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Monitoring dan Evaluasi
8 Area Perubahan
1. Organisasi2. Tata Laksana3. Peraturan
Perundang-undangan
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Pengawasan6. Akuntabilitas7. Pelayanan Publik8. Pola Pikir (mind-set)
dan Budaya Kerja (culture-set)
9 Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)
6. Penyederhanaan Perizinan Usaha
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri
1. Penataan Organisasi2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur4. Penguatan Pengawasan5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
7
KRISIS
Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2011
tentang
Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis
di Lingkungan Instansi Pemerintah
10
PAST PRESENT FUTURE
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Paradigma Kehumasan
REACTIVERESPONSIBLE PROACTIVE
Tugas Humas Pemerintah
1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah
4. Membangun citra dan reputasi positif
11
Keadaan Krisis
Krisiskrisis yang
terjadi tanpa dapat
diantisipasi
krisis yang terjadinya dapat
diantisipasi
Isu
Penanganan masalah yang
lambat dan berkepanjang
an
Penanganan konflik yang tidak diatasi dengan baik
Dampak Krisis
Reputasi instansi pemerintah menurun (adanya kemungkinan
tuntutan publik dan kemungkinan pimpinan tersangkut tindakan
melanggar hukum).
Instansi pemerintah dapat bertahan
(kehilangan citra dan rasa hormat dari publik).
Instansi pemerintah bangkit dari krisis (mampu
mengatasi krisis dan membentuk opini publik).
Langkah-langkah Penanganan Krisis
Deteksi dan identifikasi
Pencegahan krisis
Perencanaan penanganan krisis
Pembatasan lingkup krisis
Pemulihan krisis
Inventarisasi Potensi KrisisNo. Krisis yang Tidak Dapat Diantisipasi Krisis yang Dapat Diantisipasi
1. Konflik elit politik Demonstrasi/protes
2. Penyelewengan seksual Boikot kerja
3. Terorisme Tuntutan hukum dari masyarakat/publik
4 Ledakan bom Class Action
5 Pembunuhan Perubahan kebijakan pemerintah
6 Penculikan Praktik suap dan penyelewengan
7 Kebakaran Merger dan akuisisi tempat kerja
8 Banjir Pembubaran institusi
9 Badai Kecelakaan kerja
10 Longsor
11 Gempa bumi
12 Tsunami
13 Letusan gunung berapi
Besaran krisis diperhitungkan berdasarkan bobot peluang terjadinya dan risiko dampaknya.
Semakin tinggi peluang terjadinya atau risiko dampaknya semakin besar bobotnya.
Peluang
Bobot 1 = kecil
Bobot 2 = sedang
Bobot 3 = besar Bobot 4
= sangat besar
Dampak Krisis
Bobot 1 = tidak
mempengaruhi operasional
Bobot 2 = tidak terlalu mengganggu operasional
Bobot 3 = menimbulkan
krisis yang mengganggu operasional
Bobot 4 = menimbulkan
krisis yang sangat mengganggu operasional
Komunikasi KrisisMedia merupakan pihak yang
mempublikasikan fakta di lapangan, sekaligus
perkembangan mutakhir penanganan krisis kepada
publik.
Media juga menyajikan berbagai tanggapan, umpan balik, dan reaksi publik atas
krisis yang terjadi serta penanganannya.
Sharing
CRISISHITS
Mainstream
0 Hour
Hour 6
Hour 12Hour 18
Blogs
Hour 24
Search
Editorial
Digital Crisis Management
Micromedia
Mengoptimalkan Komunikasi Krisis
Membentuk Tim Komunikasi
Krisis
Melatih Tokoh Kunci (key
person)
Menyiapkan pesan kunci
(key messages) dan antisipasi
pertanyaan yang akan muncul.
Memberikan perkembangan
informasi terkini secara
regular
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS
Manajemen Krisis dan
Efektivitas Tim
Interaksi Awal
Komposisi Tim Krisis
Kepemimpinan
Penguasaan Krisis
Budaya Organisasi
20
Crisis Communications Cycle
Pre-crisis
Predict, Prepare, Prevent
Response
Act and Communicate
Recovery
Rebuild relationships
Learn React
Act