PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MASA PANDEMI
ARTIKEL ILMIAH
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi
Oleh:
DENNY FAHRIZAL PRASETYO
NIM : 2017310347
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2020
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH
Nama : Denny Fahrizal Prasetyo
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Desember 1999
N.I.M : 2017310347
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi
Disetujui dan diterima baik oleh :
Dosen Pembimbing,
Tanggal :
(Dr. Supriyati, S.E. M.Si., Ak., CA., CTA.)
NIDN: 0710107003
Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal :
(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)
1
THE EFFECT OF TAX INCENTIVES AND QUALITY OF TAX SERVICES ON
TAXPAYER COMPLIANCE IN THE PANDEMIC
Denny Fahrizal Prasetyo
STIE Perbanas Surabaya
Email: [email protected]
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tax incentives and the quality of tax services
on taxpayer compliance during a pandemic. This research is based on planned
behavior theory. This theory is able to explain the relationship between the independent
variable and the dependent variable. The dependent variable used in this study is
taxpayer compliance. While the independent variables used in this study are tax
incentives and the quality of tax services. The data analysis technique used in this study
is multiple regression and the sample was selected by purposive sampling method with
the following criteria: (1) Individual and SME Taxpayers, (2) Taxpayers have NPWP
and (3) Taxpayers who are domiciled in the city of Surabaya. The results of this study
indicate that tax incentives and tax service quality have a significant effect on taxpayer
compliance.
Keywords: Tax Incentives, Quality of Tax Services, Taxpayers Compliance,
Independent Taxpayers
PENDAHULUAN
Kepatuhan Wajib Pajak adalah
karakter Wajib Pajak yang mampu
memenuhi kriteria menjadi Wajib
Pajak patuh meliputi: (1) tepat waktu
penyampaian SPT tahunan dalam 2
tahun terakhir, (2) penyampaian SPT
masa tidak terlambat lebih dari 3 masa
pajak untuk setiap jenis pajak, (3) tidak
mempunyai tunggakan pajak, (4) tidak
pernah dijatuhi hukuman pidana
dibidang perpajakan dalam jangka
waktu 10 tahun terakhir, (5) dalam hal
laporan keuangan diaudit oleh KAP ata
BPKP mendapat pendapat wajar tanpa
pengecualian atau wajar dengan
pengecualian (KMK Nmor
235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni
2003). Guna memenuhi kewajiban
perpajakan dan memenuhi sebagai
Wajib Pajak patuh, maka diperlukan
pemahaman tentang akuntansi dan
perpajakan, pemahaman tentang
kebijakan pajak seperti insentif pajak.
Di samping itu, Wajib Pajak juga
diperkenankan melakukan upaya
penghindaran pajak karena itu legal dan
mampu menjamin dipatuhinya
ketentuan perpajakan. Pandemi Covid-
19 yang terjadi sejak awal tahun 2020
telah memberikan tekanan besar pada
2
kondisi dunia khususnya pada sektor
ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia
sendiri, seluruh sektor perekonomian
diprediksi mengalami penurunan.
Kementrian Keuangan
memproyeksikan pertumbuhan PDB
akan turun 2,3%. Nilai tukar rupiah
terhadap dollar meningkat di angka Rp.
17.500, inflasi mencapai 3,9%, sektor
ekspor di angka -14,00% dan impor -
14,50% (dikutip dari konferensi pers
Sri Mulyani tanggal 1 April 2020).
Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
dan atau stabilitas sistem keuangan.
Perppu ini memuat berbagai kebijakan
keuangan negara termasuk bidang
perpajakan dan sektor keuangan demi
mencegah krisis akibat wabah virus
corona.
Insentif pajak yang diberikan
pemerintah mulai April sampai
September 2020, saat ini hanya sekitar
12.000 Wajib Pajak di Jawa Timur
yang baru memanfaatkan stimulus
pajak pandemi dari total 1.900.000
Wajib Pajak kurang dari 1%
(https://liputan6.com tanggal 22 Juli
2020). Salah satu faktor adalah
kurangnya sosialisasi kepada Wajib
Pajak tentang insentif pajak apalagi
yang menggunakan jasa konsultan
pajak hanya 30%. Kepatuhan Wajib
Pajak masih menjadi permasalahan
yang penting untuk dikaji lagi.
Bila kita kaji dari sisi Wajib
Pajak menunjukkan Wajib Pajak
menghadapi ketidakpastian akan wabah
pandemi ini. Wajib Pajak perlu
membuat skema penanggulangan
dampak risiko yang akan terjadi baik
dari sesi operasional, supply chain,
marketing, distribusi, keuangan dan
perpajakan. Walaupun pemerintah
telah memberikan pembebasan mulai
PPh 21 untuk karyawan, PPh 22 impor
untuk sektor tertentu selama 6 bulan,
pengurangan angsuran PPh 25 sebesar
30% untuk sektor tertentu, percepatan
restitusi pajak dan penurunan tarif PPh
badan.
Pemerintah telah memberikan
keringanan bagi pelaku usaha, namun
karena dampak pandemi ini
menyebabkan pelaku usaha belum
mampu mematuhi kebijakan yang
diberikan. Kondisi finansial perusahaan
masih dalam ketidakpastian.
Konsekuensi yang dirasakan adalah
produktivitas menurun, laba
perusahaan menurun dan tentunya
kemampuan membayar pajak menurun.
Dalam masa pandemi seperti
ini, pelayanan yang diberikan kepada
wajib pajak pun terganggu. Dilansir
dari DDTC, bahwa Dirjen Pajak (DJP)
belum menetapkan respons kebijakan
pelayanan tatap muka setelah ada
keputusan PSBB jilid 2 di wilayah DKI
Jakarta. Belum ada keputusan dengan
penutupan pelayanan tatap muka DJP.
Dengan demikian, hingga saat ini,
pelayanan tatap muka masih dibuka
dengan terbatas dengan protokol
kesehatan yang ketat serta dengan
pelayanan online. Wajib Pajak dengan
kendala jaringan ataupun dengan
3
kendala PSBB akan merasa terganggu
untuk mendapatkan pelayanan pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak dalam
masa pandemi diduga dipengaruhi oleh
insentif pajak dan kualitas pelayanan
aparat pajak. Penelitian tentang insentif
pajak yang dilakukan oleh Rachmawati
& Ramayanti (2016); Latief & Zakaria
(2020); Khairiyah & Akhmadi (2019);
Sinnasamy & Bidin (2017); Kihanga
(2014); Brockmann et al. (2016);
Azrinawati & Aliyah (2018)
menunjukkan insentif pajak
penghasilan berpengaruh positif dalam
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Suhendri (2015); Sulistyoningrum
(2019); Fochmann & Kroll (2016);
Kastlunger et al. (2011) menjelaskan
bahwa insentif pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian tentang kualitas
pelayanan pajak yang dilakukan Juniati
(2017); Anam, Mohammad Choirul,
Andini (2018); Inten (2016); A.
Augustine et al. (2020); Kogler et al.
(2013) menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Ester et al. (2017); Siti Masruro
(2013); Kiow et al. (2019); Al-ttaffi &
Abdul-jabbar (2016) menjelaskan
bahwa kualitas pelayanan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
RERANGKA TEORITIS YANG
DIPAKAI DAN HIPOTESIS
Planned Behaviour Theory (Teori
Perilaku Terencana)
Teori ini menghubungkan
antara keyakinan dan perilaku dimana
sikap terhadap perilaku, norma
subyektif dan persepsi pengendalian
perilaku bersama-sama membentuk
niat perilaku individu dan perilaku itu
sendiri (Ajzen, 1985). Teori ini diduga
mampu memprediksi niat perilaku
manusia. Teori ini juga menambahkan
persepsi pengendalian perilaku
sehingga mampu menjelaskan
hubungan antara niat berperilaku dan
perilaku aktual. Teori planned
behaviour sebenarnya perluasan dari
theory of reasoned action (Fishbein &
Ajzen, 1975). Teori ini dikembangkan
oleh Jogiyanto (2007) dengan
menambahkan konstruk kontrol
perilaku persepsian yang digunakan
untuk mengontrol perilaku individual
yang dibatasi oleh kekurangan-
kekurangannya dan keterbatasan
sumberdaya yang digunakan untuk
melakukan perilakunya.
Ada tiga hal yang membentuk
perilaku seseorang, yaitu sikap
terhadap perilaku (attitude), persepsi
kontrol perilaku (perceived behavioral
control) dan norma subyektif
(subjective norm). Individu melakukan
sesuatu sesuai sikap yang dimilikinya
terhadap suatu perilaku. Individu
melakukan suatu perilaku tertentu jika
perilakunya dapat diterima oleh orang
yang dianggapnya penting dalam
kehidupannya sehingga menghasilkan
kesadaran terhadap lingkungan
sosialnya. Pengendalian individu
terhadap perilakunya perlu dilakukan
untuk mengerti perilakunya.
Kepatuhan Wajib Pajak
4
Kepatuhan dalam hal
perpajakan berarti merupakan suatu
ketaatan untuk melakukan ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan
perpajakan yang diwajibkan atau
diharuskan dilaksanakan menurut
peraturan perundang-undangan
perpajakan. Tindakan berupa
pemberian sanksi kepada pelanggar
ketentuan perpajakan sebagai upaya
menciptakan kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak didefinisikan
sebagai tingkah laku wajib pajak yang
memasukkan dan melaporkan pada
waktunya informasi yang diperlukan,
mengisi secara benar jumlah pajak yang
terutang, dan membayar pajak pada
waktunya, tanpa ada tindakan
pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul
kalau salah satu syarat definisi tidak
terpenuhi.
Insentif Pajak
Association of Certified Fraud
Examinations (ACFE) mendefinisikan
kecurangan atau fraud sebagai
perbuatan yang melawan hukum yang
sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu
(manipulasi laporan dan memberikan
laporan yang keliru kepada pihak lain)
yang dilakukan oleh orang-orang di
dalam maupun di luar organisasi untuk
memperoleh keuntungan pribadi atau
kelompok yang akan merugikan pihak
lain secara langsung ataupun tidak
langsung. Menurut Albrecht et al.
(2014), fraud adalah istilah secara
umum yang mencakup berbagai macam
arti, dimana kecerdikan manusia bisa
dijadikan alat untuk mendapat
keuntungan dari pihak lain dengan
melakukan penyajian yang salah.
Sedangkan menurut Wilopo (2014),
fraud diartikan sebagai tindakan dalam
menggunakan posisi atau jabatan
seseorang untuk memperkaya dirinya
dengan sengaja memanfaatkan sumber
daya milik organisasi di tempat
kerjanya.
Kualitas Pelayanan Pajak
Kualitas pelayanan dapat
diartikan sebagai pembandingan antara
pelayanan yang dirasakan konsumen
dengan kualitas pelayanan yang
diharapkan konsumen. Kualitas
pelayanan memiliki beberapa dimensi
atau unsur kualitas pelayanan. Dimensi
servqual yang diciptakan oleh A.
Pasuraman mampu dibuat untuk
mengukur kualitas pelayanan dengan
menggunakan suatu kuesioner.
Servqual memiliki 5 dimensi yang
meliputi tangibles, reliability,
responsiveness, assurance dan
emphaty.
Kualitas pelayanan pajak
sendiri adalah pelayanan yang
diberikan kepada wajib pajak oleh
Direktorat Jenderal Pajak untuk
membantu wajib pajak memenuhi
kewajiban perpajakannya. Fakta bahwa
saat penelitian ini berlangsung, terdapat
pandemi COVID-19. DJP melakukan
berbagi upaya agar wajib pajak mudah
dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dengan memberikan
pelayanan online serta menyapa wajib
pajak agar melaporkan SPT sesuai
waktu yang telah ditentukan dalam
PMK-86/PMK.03/2020, termasuk
penyuluhan secara kontinyu melalui
berbagai media dengan harapan
masyarakat lebih mengetahui,
mengakui, menghargai dan menaati
ketentuan pajak.
5
Pengaruh Insentif Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Insentif pajak adalah insentif
yang diberikan oleh pemerintah untuk
wajib pajak – wajib pajak Indonesia di
dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Kepatuhan wajib pajak dapat
dipengaruhi oleh insentif pajak yang
diberikan oleh pemerintah. Hubungan
antara insentif pajak dengan kepatuhan
wajib pajak dapat dijelaskan dengan
Planned Behaviour Theory (Ajzen,
1985), sikap terhadap perilaku yang
dijelaskan dapat menghubungkan
antara insentif pajak dengan kepatuhan
wajib pajak. Teori ini menjelaskan
bahwa hubungan ini dapat dibangun
dengan adanya faktor internal dan
eksternal. Insentif pajak yang diberikan
pemerintah ini termasuk pada faktor
eksternal dari Wajib Pajak. Faktor
Insentif pajak yang dimanfaatkan oleh
Wajib Pajak dapat meringankan
pembayaran pajaknya karena pajak
yang seharusnya dibayar akan
ditanggung pemerintah. Insentif hanya
mewajibkan Wajib Pajak untuk
melaporkan SPT saja, berarti Wajib
Pajak patuh memenuhi ketentuan
perpajakan.
Penelitian yang dilakukan
Rachmawati & Ramayanti (2016);
Latief & Zakaria (2020); Khairiyah &
Akhmadi (2019); Sinnasamy & Bidin
(2017); Kihanga (2014); Brockmann et
al. (2016); Azrinawati & Aliyah (2018)
menunjukkan bahwa insentif pajak
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kapatuhan wajib pajak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Suhendri (2015); Sulistyoningrum
(2019); Fochmann & Kroll (2016);
Kastlunger et al. (2011) menjelaskan
bahwa insentif pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakcc
Insentif pajak adalah insentif
yang diberikan oleh pemerintah untuk
wajib pajak – wajib pajak Indonesia di
dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Kepatuhan wajib pajak dapat
dipengaruhi oleh insentif pajak yang
diberikan oleh pemerintah. Hubungan
antara insentif pajak dengan kepatuhan
wajib pajak dapat dijelaskan dengan
Planned Behaviour Theory (Ajzen,
1985), sikap terhadap perilaku yang
dijelaskan dapat menghubungkan
antara insentif pajak dengan kepatuhan
wajib pajak. Teori ini menjelaskan
bahwa hubungan ini dapat dibangun
dengan adanya faktor internal dan
eksternal. Insentif pajak yang diberikan
pemerintah ini termasuk pada faktor
eksternal dari Wajib Pajak. Faktor
Insentif pajak yang dimanfaatkan oleh
Wajib Pajak dapat meringankan
pembayaran pajaknya karena pajak
yang seharusnya dibayar akan
ditanggung pemerintah. Insentif hanya
mewajibkan Wajib Pajak untuk
melaporkan SPT saja, berarti Wajib
Pajak patuh memenuhi ketentuan
perpajakan.
Penelitian yang dilakukan
Rachmawati & Ramayanti (2016);
Latief & Zakaria (2020); Khairiyah &
Akhmadi (2019); Sinnasamy & Bidin
(2017); Kihanga (2014); Brockmann et
al. (2016); Azrinawati & Aliyah (2018)
menunjukkan bahwa insentif pajak
berpengaruh positif dan signifikan
6
terhadap kapatuhan wajib pajak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Suhendri (2015); Sulistyoningrum
(2019); Fochmann & Kroll (2016);
Kastlunger et al. (2011) menjelaskan
bahwa insentif pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Gambar 1
KERANGKA PENELITIAN
H1 : Insentif Pajak berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM
H2: Kualitas Pelayanan Pajak
berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
METODE PENELITIAN
Klasifikasi Sampel
Polulasi dalam penelitian ini
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
sampel yang dipilih dalam penelitian
ini Wajib Pajak Orang Pribadi di
Surabaya dan sekitarnya yang telah
menyampaikan laporan SPT.
Pengambilan sampel penelitian ini
dilakukan dengan penyebaran
kuesioner secara langsung dengan
menggunakan google form. Adapun
kriteria sampel yang dipilih
menggunakan purposive sampling
dengan kriteria: (1) Memiliki NPWP
dan telah menyampaikan SPT Tahunan
dan (2) Termasuk Wajib Pajak yang
memiliki usaha, bekerja bebas dan
bekerja pada instansi tertentu.
Data Penelitian
Sumber data yang didapat
dalam penelitian ini adalah sumber data
primer. Data primer adalah jenis
sumber data yang diperoleh secara
langsung oleh peneliti dengan cara
menuju tempat observasi penelitian.
Jenis data primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuesioner.
Kuesioner ini diberikan kepada Wajib
Pajak Orang Pribadi di Surabaya dan
sekitarnya. Dalam penelitian ini
kuesioner menggunakan skala likert
dengan skala nilai 1 sampai 4. Skala
nilai 1 berarti sangat tidak setuju, skala
nilai 2 berarti tidak setuju, skala nilai 3
berarti setuju dan skala nilai 4 berarti
sangat setuju.
Variabel Penelitian
Variabel dependen pada
penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib
Pajak (Y). Sedangkan, variabel
independen pada penelitian ini terdiri
dari dari Insentif Pajak (X1) dan
Kualitas Pelayanan Pajak (X2).
Definisi Operasional Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel kepatuhan Wajib
Pajak adalah persepsi Wajib Pajak
Orang Pribadi terkait kriteria Wajib
Pajak patuh. Variabel ini diukur
dengan beberapa indikator diantaranya
kepatuhan wajib pajak melaporkan dan
mendaftarkan diri ke kantor pajak,
kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat
Insentif Pajak
Kualitas
Pelayanan Pajak
Kepatuhan Wajib
Pajak
7
waktu, kepatuhan dalam menghitung
dan membayar pajak dengan benar,
kepatuhan dalam membayar tunggakan
pajak dan kepatuhan atas peraturan
perpajakan (Panjaitan, 2018).
Insentif Pajak
Defini operasional dari variabel
insentif pajak adalah persepsi Wajib
Pajak Orang Pribadi terkait insentif
pajak yang diberikan oleh pemerintah.
Insentif pajak dalam penelitian ini
adalah insentif pajak UMKM yang
diberikan oleh pemerintah dalam
membangun ekonomi di masa pandemi
ini. Indikator yang digunakan untuk
mengukur adalah keadilan dalam
pemberian insentif pajak dan dampak
yang ditimbulkan dari insentif pajak
(Latief & Zakaria, 2020).
Kualitas Pelayanan Pajak
Variabel kualitas pelayanan
pajak adalah persepsi Wajib Pajak
Orang Pribadi terkait kualitas
pelayanan pajak. Pelayanan pajak pada
masa pandemi ada yang dilakukan
dengan secara online. Indikator yang
digunakan untuk mengukur kualitas
pelayanan pajak adalah indikator yang
telah dikembangkan oleh A.
Pasuraman. Terdapat 5 indikator
menurut A. Pasuraman. Indikator
tersebut adalah tangibles, reliability,
responsiveness, assurance dan
empathy.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linier berganda. Sebelum
melakukan analisis regresi berganda,
dilakukan teknis pengujian validitas
dan reliabilitas untuk kuesioner
penelitian. Setelah itu, dilakukan uji
asumsi klasik yang terdiri dari uji
normalitas, uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Persamaan model regresi linier
berganda yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah:
Persamaan: 𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 +
𝛽2𝑋2 + 𝐸
Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
α = Konstanta
β1, β2, β3 = Koefisien regresi
X1 = Insentif Pajak
X2 = Kualitas Pelayanan Pajak
E = Eror
ANALISIS DATA DAN
PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif variabel ini
dimaksudkan untuk menilai
karakteristik dari data variabel.
Karakteristik dalam penelitian ini
adalah nilai mean, median, standard
deviation, minimum dam maksimum.
Variabel yang ada dalam penelitian ini
adalah Insentif Pajak (X1), Kualitas
Pelayanan Pajak (X2) dan Kepatuhan
Wajib Pajak (Y). Berikut adalah
analisis deskriptif item-item pernyataan
dari setiap variabel yang ada setelah
diolah.
8
Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif Insentif Pajak
Item
Pernyataan
Jumlah Total Mean Min. Maks.
Std.
Deviation 1 2 3 4
X1.1 0 3 22 19 44 3,36 2 4 0,613
X1.2 0 2 28 14 44 3,27 2 4 0,544
X1.3 0 2 23 19 44 3,39 2 4 0,579
X1.4 1 10 19 14 44 3,05 1 4 0,806
X1.5 0 3 22 19 44 3,36 2 4 0,613
X1.6 0 14 13 17 44 3,07 2 4 0,846
X1.7 0 7 22 15 44 3,18 2 4 0,691
Analisis Deskriptif Insentif Pajak
Berdasarkan pada tabel 1
karakteristik pernyataan variabel
insentif pajak, menunjukkan bahwa
terdapat nilai mean tertinggi pada item
pernyataan X1.3 sebesar 3,39. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden dalam penelitian ini sangat
setuju dengan item pernyataan tersebut.
Item pernyataan tersebut menjelaskan
tentang permohonan insentif pajak
mudah diikuti oleh responden. Berarti
sebagian besar responden memiliki
persepsi yang sama bahwa permohonan
untuk mengajukan insentif pajak
mudah bagi responden.
Sedangkan nilai mean terendah
terletak pada item pernyataan X1.6
sebesar 3,07. Item pernyataan tersebut
menjelaskan tentang insentif pajak
mengurangi efektifitas layanan petugas
pajak. Hal ini menjelaskan bahwa
sebagian responden memiliki persepsi
bahwa insentif pajak tidak mengurangi
layanan yang diberikan petugas pajak.
Hal ini menunjukkan insentif pajak
memudahkan Wajib Pajak dalam
melakukan pengajuan permhononan
insentif.
Analisis Deskriptif Kualitas
Pelayanan Pajak
Berdasarkan pada tabel 2
karakteristik pernyataan variabel
kualitas pelayanan pajak, menunjukkan
bahwa terdapat nilai mean tertinggi
pada item pernyataan X2.1 dan X2.2
sebesar 3,45. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar responden dalam
penelitian ini sangat setuju dengan item
pernyataan tersebut. Item pernyataan
tersebut menjelaskan tentang petugas
pajak bekerja secara profesional dan
petugas pajak tanggap menyelesaikan
persoalan yang dihadapi responden.
Berarti sebagian besar responden
memiliki persepsi yang sama bahwa
petugas pajak melakukan pekerjaannya
secara profesional dan tanggap
menyelesaikan persoalan yang dihadapi
Wajib Pajak. Sedangkan nilai mean
terendah terletak pada item pernyataan
X2.5 sebesar 3,27. Item pernyataan
tersebut menjelaskan tentang petugas
9
Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Pajak
Item
Pernyataan
Jumlah Total Mean Min. Maks.
Std.
Deviation 1 2 3 4
X2.1 0 0 24 20 44 3,45 3 4 0,504
X2.2 0 1 22 21 44 3,45 2 4 0,548
X2.3 0 3 21 20 44 3,39 2 4 0,618
X2.4 0 2 21 21 44 3,43 2 4 0,587
X2.5 1 2 25 16 44 3,27 1 4 0,660
Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak
Item
Pernyataan
Jumlah Total Mean Min. Maks.
Std.
Deviation 1 2 3 4
Y1.1 0 5 20 19 44 3,32 2 4 0,674
Y1.2 0 2 18 24 44 3,50 2 4 0,591
Y1.3 0 1 18 25 44 3,55 2 4 0,548
Y1.4 0 5 19 20 44 3,34 2 4 0,680
Y1.5 2 13 9 20 44 3,07 1 4 0,974
Y1.6 0 0 19 25 44 3,57 3 4 0,501
Y1.7 0 1 14 29 44 3,64 2 4 0,532
pajak memberikan perhatian terhadap
masalah yang dialami responden. Hal
ini menjelaskan bahwa sebagian
responden tidak diberi perhatian
terhadap masalah yang dimiliki oleh
petugas pajak. Hal ini menunjukkan
kualitas pelayanan pajak masih tidak
konsisten dalam memberikan perhatian
ke semua Wajib Pajak.
Analisis Deskriptif Kepatuhan
Wajib Pajak
Berdasarkan pada tabel 3
karakteristik pernyataan variabel
kepatuhan wajib pajak, menunjukkan
bahwa terdapat nilai mean tertinggi
pada item pernyataan Y1.7 sebesar
3,64. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar responden dalam
penelitian ini sangat setuju dengan item
pernyataan tersebut. Item pernyataan
tersebut menjelaskan tentang pelaporan
pajak secara tepat waktu. Berarti
sebagian besar responden memiliki
persepsi yang sama tentang pelaporan
pajak yang harus dilakukan secara tepat
waktu.
Sedangkan nilai mean terendah
terletak pada item pernyataan Y1.5
sebesar 3,07. Item pernyataan tersebut
menjelaskan tentang tunggakan pajak
bukanlah prioritas utama. Hal ini
menjelaskan bahwa sebagian besar
responden masih terkena dampak dari
ketidakpastian ekonomi, sehingga
sebagian besar responden memilih
untuk menunggakan pajaknya di masa
10
pandemi ini. Hal ini menunjukkan
sebagian besar responden masih
mencerminkan tindakan
ketidakpatuhan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.
Uji Normalitas
Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
Asymp. Sig (2-
Tailed)
Nilai Alpha
0,200 0,05
Pengujian ini dilakukan untuk
menguji data yang digunakan apakah
berdistibusi normal atau tidak. Dalam
penelitian ini, data yang digunakan
berjumlah 44. Uji normalitas pada
penelitian ini menggunakan metode
Kolmogrov Smirnov dengan tingkat
alpha 5% atau 0,05. Berdasarkan pada
tabel 4, menunjukkan bahwa nilai
signifikan atau asymp. sig (2-tailed)
sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari
0,05 atau 5% (nilai α). Dilihat dari dasar
pengambilan keputusan,
kesimpulannya H0 diterima atau data
yang digunakan pada penelitian ini
berdistribusi normal.
Uji Multikolonieritas
Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
Variabel Nilai VIF
Insentif Pajak 1,776
Kualitas Pelayanan
Pajak 1,776
Uji multikolinieritas pada
penelitian ini dengan melihat nilai VIF
(Variance Inflation Factor). Dengan
dasar pengambilan keputusan, jika nilai
VIF < 10, maka tidak terdapat gejala
multikolinieritas pada masing-masing
variabel independen dan juga
sebaliknya. Berdasarkan pada tabel 5,
menunjukkan nilai VIF pada masing-
masing variabel independen sebesar
1,776. Dimana nilai VIF masing-
masing variabel independen pada
penelitian ini lebih kecil dari 10. Dilihat
dari dasar pengambilan keputusan pada
pengujian ini, maka kesimpulan yang
didapat adalah tidak terdapat gejala
multikolinieritas pada masing-masing
variabel independen yang digunakan di
penelitian ini.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedatisitas
Spearman
’s Rho Variabel
Unstandardiz
ed Residual
Sig (2-
Tailed)
Insentif
Pajak 0,978
Kualitas
Pelayan
an Pajak
0,789
Uji heteroskedastisitas pada
penelitian ini menggunakan Rank
Spearman. Dengan kriteria
pengambilan keputusan, nilai
signifikan > α (α = 5%), maka tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas dan
juga sebaliknya. Berdasarkan pada
tabel 6, menunjukkan nilai signifikan
atau sig (2-tailed) pada masing-masing
nilai unstandardized residual dari
variabel independen adalah 0,978 dan
0,789. Kedua nilai signifikan tersebut
lebih besar dari nilai α (0,05 atau 5%).
Dilihat dari dasar pengambilan
keputusan pada pengujian ini, maka
11
kesimpulan yang didapat adalah tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin Watson
1 1,725
Tabel 8
Tabel Durbin Watson
T K DL DU 4-DL 4-DU
44 2 1,46920 1,56913 2,53080 2,43807
Pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah residual periode t
dengan periode t-1 saling bebas atau
tidak ada korelasi yang tinggi. Uji
autokorelasi pada penelitian ini
menggunakan metode Durbin Watson.
Berdasarkan pada tabel 7,
menunjukkan nilai Durbin Watson
pada model penelitian ini sebesar
1,725. Berdasarkan pada tabel 8 dan
dasar pengambilan keputusan, nilai
Durbin Watson model penelitian ini
berada di tengah nilai DU dan juga 4-
DU (DU < D < 4-DU). Kesimpulan
yang didapat adalah pada model
penelitian ini tidak terdapat gejala
autokorelasi.
Uji Signifikansi Model (Uji F)
Tabel 9
Hasil Uji F
Model Sig.
1 Regression 0,000
Berdasarkan pada tabel 9,
menunjukkan bahwa nilai signifikansi
sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini
lebih kecil dari 0,05. Dilihat dari dasar
pengambilan keputusan, maka
kesimpulan yang didapat adalah H0
ditolak atau model pada penelitian ini
tidak fit. Sehingga variabel independen
yang terdiri dari insentif pajak (X1) dan
kualitas pelayanan pajak (X2)
berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap variabel dependen kepatuhan
wajib pajak (Y).
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R
Square
Adjusted R
Square
1 0,831 0,690 0,675
Berdasarkan pada tabel 10, R
Square menunjukkan angka sebesar
0,690 (69%). Hal ini menunjukkan
bahwa variabel independen yang terdiri
dari insentif pajak (X1) dan kualitas
pelayanan pajak (X2) dapat
menjelaskan sebesar 69% terhadap
variabel dependen kepatuhan Wajib
Pajak (Y). Sisanya dijelaskan oleh
variabel independen lain yang tidak
dijelaskan dalam penelitian ini.
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 11
Hasil Uji t
Variabel Nilai Sig.
Insentif Pajak 0,004
Kualitas Pelayanan
Pajak
0,000
Berdasarkan pada tabel 11,
menunjukkan nilai signifikansi dari
masing-masing variabel independen.
Berikut penjelasan terkait hasil uji
12
parsial dari masing-masing variabel
independen.
Berdasarkan pada hipotesis
penelitian ini, hipotesis pertama (H1)
adalah insentif pajak berpengaruh
secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Jika, dilihat dari tabel nilai
signifikansi dari variabel insentif pajak
(X1) adalah sebesar 0,004. Nilai
signifikansi tersebut lebih kecil dari
nilai α. Dilihat dari dasar pengambilan
keputusan, maka H0 ditolak.
Kesimpulan yang didapat adalah
hipotesis pertama (H1) dalam
penelitian ini diterima, variabel insentif
pajak (X1) berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel kepatuhan
wajib pajak (Y).
Berdasarkan pada hipotesis
penelitian ini, hipotesis kedua (H2)
adalah kualitas pelayanan pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Jika, dilihat dari
tabel nilai signifikansi dari variabel
kualitas pelayanan pajak (X2) adalah
sebesar 0,000. Nilai signifikansi
tersebut lebih kecil dari nilai α. Dilihat
dari dasar pengambilan keputusan,
maka H0 ditolak. Kesimpulan yang
didapat adalah hipotesis kedua (H2)
dalam penelitian ini diterima, variabel
kualitas pelayanan pajak (X2)
berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
Pengaruh Insentif Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil analisis yang didapat
terkait variabel insentif pajak adalah
insentif pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil
tersebut sejalan dengan hipotesis
pertama (H1) dalam hipotesis
penelitian ini. Hasil penelitian ini juga
sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rachmawati &
Ramayanti (2016); Latief & Zakaria
(2020); Khairiyah & Akhmadi (2019);
Sinnasamy & Bidin (2017); Kihanga
(2014); Brockmann et al. (2016);
Azrinawati & Aliyah (2018) yang
menyatakan bahwa insentif pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kewajiban Wajib Pajak.
Hasil ini juga sesuai dengan
Planned Behaviour Theory yang
digunakan pada penelitian ini. Sikap
terhadap perilaku yang dijelaskan dapat
menghubungkan antara insentif pajak
dengan kepatuhan wajib pajak. Teori
ini menjelaskan bahwa hubungan ini
dapat dibangun dengan adanya faktor
internal dan eksternal. Insentif pajak
yang diberikan pemerintah ini termasuk
pada faktor eksternal dari Wajib Pajak.
Faktor Insentif pajak yang
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dapat
meringankan pembayaran pajaknya
karena pajak yang seharusnya dibayar
akan ditanggung pemerintah.
Insentif pajak adalah insentif
yang diberikan oleh pemerintah untuk
wajib pajak – wajib pajak Indonesia di
dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Kepatuhan wajib pajak dapat
dipengaruhi oleh insentif pajak yang
diberikan oleh pemerintah. Insentif
pajak yang dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak dapat meringankan pembayaran
pajaknya karena pajak yang seharusnya
dibayar akan ditanggung pemerintah.
Insentif hanya mewajibkan Wajib
Pajak untuk melaporkan SPT saja,
berarti Wajib Pajak patuh memenuhi
ketentuan perpajakan. Sehingga,
13
adanya insentif pajak akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Insentif yang diajukan oleh
responden pun ragam, terdapat insentif
PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, Badan,
dan PPh 25. Namun yang paling banyak
adalah insentif PPh 21 untuk
pegawai/karyawan. Responden pun
telah merasakan manfaat apa yang telah
diperoleh setelah mengajukan insentif
seperti efisiensi dalam pembayaran
pajak terutama pada masa pandemi
seperti ini. Selain itu, insentif pajak pun
menurut beberapa responden adalah
fasilitas pajak yang memang harus
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
Wajib Pajak.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil analisis yang didapat
terkait variabel kualitas pelayanan
pajak adalah kualitas pelayanan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut
sejalan dengan hipotesis kedua (H2)
dalam hipotesis penelitian ini. Hasil
penelitian ini juga sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Juniati
(2017); Anam, Mohammad Choirul,
Andini (2018); Inten (2016); A.
Augustine et al. (2020); Kogler et al.
(2013) yang menyatakan bahwa
kualitas pelayanan pajak berpengaruh
signifikan terhadap kewajiban Wajib
Pajak.
Hasil ini juga sesuai dengan
Planned Behaviour Theory yang
digunakan pada penelitian ini. Sikap
terhadap perilaku ikut andil dalam
hubungan ini. Teori ini menjelaskan
bahwa hubungan ini dapat dibangun
dengan adanya faktor internal dan
eksternal. Pelayanan yang diberikan
kepada Wajib Pajak adalah salah satu
faktor eksternal dalam menetukan
kepatuhan Wajib Pajak. Faktor
pelayanan yang baik dari aparat pajak
akan membuat Wajib Pajak nyaman
sehingga Wajib Pajak dengan sukarela
memenuhi ketentuan perpajakan.
Kualitas pelayanan pajak adalah
pelayanan yang diberikan kepada wajib
pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak
untuk membantu wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya
Faktor pelayanan yang baik dari aparat
pajak akan membuat Wajib Pajak
nyaman sehingga Wajib Pajak dengan
sukarela memenuhi ketentuan
perpajakan. Wajib Pajak bersedia
membayar, melaporkan SPT secara
rutin dan sukarela. Sehingga, kualitas
pelayanan pajak meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak.
Beberapa responden pun sudah
merasakan pelayanan yang telah
diberikan oleh aparat pajak terhadap
mereka. Seperti ramah kepada Wajib
Pajak, memberikan arahan yang jelas
dan dapat dimengerti oleh Wajib Pajak
walaupun beberapa pelayanan
dilaksanakan secara online. Hal ini pun
memberikan dampak positif dan juga
kemudahan bagi para Wajib Pajak
dalam melakukan urusan kewajiban
pajaknya, sehingga Wajib Pajak merasa
puas.
KESIMPULAN, KETERBATASAN
DAN SARAN
Berdasarkan pada hasil analisis
dan pembahasan olah data, peneliti
telah mendapatkan kesimpulan yang
14
dapat diambil bahwa variabel insentif
pajak dan kualitas pelayanan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.
Keterbatasan dalam penelitian
ini adalah (1) sebagian responden
menolak untuk mengisi karena sibuk
dalam melakukan audit di penghujung
tahun, (2) sebagian responden menolak
untuk mengisi karena menerapkan
work from home dan (3) sebagian
responden menolak untuk mengisi
karena tidak cukup mengerti dalam
menjawab pertanyaan dari kuesioner
peneliti.
Berdasarkan kesimpulan dan
keterbatasan yang dipaparkan peneliti,
berikut beberapa saran untuk peneliti
selanjutnya, yaitu: (1) diharapkan
peneliti selanjutnya membuat
pertanyaan kuesioner yang lebih
dimengerti oleh responden pada
umumnya, (2) diharapkan pada peneliti
selanjutnya untuk menambah cakupan
responden yang lebih besar dan (3)
diharapkan pada peneliti selanjutnya
untuk menambah variabel independen
yang mampu menjelaskan kepatuhan
Wajib Pajak.
DAFTAR PUSTAKA
A. Augustine, A., F. Folajimi, A., & L.
Ayodele, A. (2020). Quality of
Tax Services, Moderated by Trust
in State Internal Revenue Service
and Voluntary Tax Compliance
Behaviour among Individual
Taxpayers in South-West,
Nigeria. Journal of Accounting,
Business and Finance Research,
8(2), 47–57.
https://doi.org/10.20448/2002.82.
47.57
Ajzen, I. (1985). From Intentions to
Actions: A Theory of Planned
Behavior. In Action Control.
https://doi.org/10.1007/978-3-
642-69746-3_2
Al-ttaffi, L. A., & Abdul-jabbar, H.
(2016). Service Quality and
Income Tax Non-Compliance
among Small and Medium
Enterprises in Yemen Akademia
Baru. Journal of Advanced
Research in Business and
Management Studies, 4(1), 12–
21.
Anam, Mohammad Choirul, Andini,
rita dan H. (2018). Pengaruh
kesadaran wajib pajak, pelayanan
fiskus dan sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas
sebagai variabel intervening
(studi di kpp pratama salatiga).
Journal Of Accounting, 4, 3–15.
Azrinawati Mohd Remali @ Abdul
Jalil, & ‘Aliyah Nur Satar Abdul
Satar. (2018). Tax Knowledge ,
Tax Penalty and Tax Rate on Tax
Compliance among Small
Medium Enterprise in Selangor.
Global Business and
Management Research, 10(3),
12–24. www.smecorp.gov.my
Brockmann, H., Genschel, P., &
Seelkopf, L. (2016). Happy
15
taxation: Increasing tax
compliance through positive
rewards?. Journal of Public
Policy, 36(3), 381–406.
https://doi.org/10.1017/S0143814
X15000331
Priyono, M. (2544). (2016). Metode
Penelitian Kuantitatif. Zifatama
Publishing.
Ester, K. G., Nangoi, G. B., &
Alexander, S. W. (2017).
Pengaruh Kualitas Pelayanan
Pajak Dan Pengetahuan Wajib
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Di
Kelurahan Kleak Kecamatan
Malalayang Kota Manado. Jurnal
Riset Akuntansi, 12(2), 523–530.
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.1
7951.2017
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975).
Beliefs, attitude, intention, and
behavior. In Strategies of
Change: Persuasive
Communication.
Fochmann, M., & Kroll, E. B. (2016).
The effects of rewards on tax
compliance decisions. Journal of
Economic Psychology,
52(September), 38–55.
https://doi.org/10.1016/j.joep.201
5.09.009
Inten, L. K. P. S. dan N. L. S. (2016).
Pengaruh Kualitas Pelayanan,
Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan
Perpajakan Dan Sanksi
Perpajakan Pada Kepatuhan
Wajib Pajak Restoran. E-Jurnal
Akuntansi, 16(2), 1210–1237.
Juniati, K. P. dan P. E. S. (2017).
Pengaruh Kesadaran,
Pengetahuan Dan Pemahaman
Perpajakan, Kualitas Pelayanan
Dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal
Akuntansi, 18, 1112–1140.
Kastlunger, B., Muehlbacher, S.,
Kirchler, E., & Mittone, L.
(2011). What goes around comes
around? Experimental evidence
of the effect of rewards on tax
compliance. Public Finance
Review, 39(1), 150–167.
https://doi.org/10.1177/10911421
10376518
Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H.
(2019). Studi Kualitatif : Dampak
Kebijakan Insentif Pajak Usaha
Kecil Dan Menengah Terhadap
Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan
Negara. Jurnal Manajemen
Keuangan Publik, 3(2), 36.
https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i
2.620
Kihanga, C. (2014). The Influence Of
Tax Rate And Income Level On
Tax Non-Compliance In
Tazmania. 1(August), 53–66.
International Journal of Social
Science and Management Review.
Kiow, S., Fuad, M., Salleh, M., &
Azlina, A. (2019). The Mediating
Effect of Ethical Perception on
the Relationship between Tax
16
Service and Tax Compliance
Behavior Using Baron and Kenny
and Bootstrapping Method.
Journal of Business Management
and Accounting. 9(July), 41–49
Kogler, C., Kirchler, E., Hofmann, E.,
Antonides, G., Gangl, K., de
Groot, M., Goslinga, S., &
Muehlbacher, S. (2013). »How
can I help you?« Perceived
Service Orientation of Tax
Authorities and Tax Compliance.
FinanzArchiv, 69(4), 487.
https://doi.org/10.1628/00152211
3x675683
Latief, S., & Zakaria, J. (2020).
Pengaruh Kepercayaan Kepada
Pemerintah , Kebijakan Insentif
Pajak dan Manfaat Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Center of Economic
Student Journal, 3(3), 271-289.
Panjaitan, T. A. I. (2018). Perpajakan
Sebagai Pemoderasi, Program
Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
17 Agustus 1945 Jakarta. Media
Akuntansi Perpajakan. 3(1), 58–
73
Pessino, C., & Fenochietto, R. (2010).
Determining countries’ tax effort.
Hacienda Publica Espanola.
Rachmawati, N., & Ramayanti, R.
(2016). Manfaat Pemberian
Insentif Pajak Penghasilan dalam
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan
Manajemen Bisnis, 4(2), 176–
185.
https://jurnal.polibatam.ac.id/inde
x.php/JAEMB/article/view/75
Sinnasamy, P., & Bidin, Z. (2017). The
Relationship between Tax Rate,
Penalty Rate, Tax Fairness and
Excise Duty Non-compliance.
SHS Web of Conferences, 34,
11001.
https://doi.org/10.1051/shsconf/2
0173411001
Siti Masruro, Z. (2013). Pengaruh
Kemanfaatan NPWP,
Pemahaman Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan, Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi Empiris pada
WP OP di Kabupaten Tegal).
Diponegoro Journal of
Accounting. 2(2009), 435–449.
Suhendri, D. (2015). Pengaruh
pengetahuan, tarif pajak, dan
sanksi pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas di Kota Padang
(Studi empiris pada kantor
pelayanan pajak pratama Kota
Padang). Publikasi Ilmiah
Universitas Negeri Padang, 3(1),
1–20.
Sulistyoningrum, A. (2019). Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan, Kualitas
Pelayanan Petugas Pajak,
Perubahan Tarif Pajak, Sanksi
Perpajakan Dan Kesadaran Wajib
17
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Umkm Di Klaten. Artikel
Ilmiah