P U T U S A N Nomor : 160/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
Bonar L. Sitorus, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Desa Hajoran,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusniar Endah
Siahaan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Sibolga Tapanuli Tengah, Jl.
Padang Sidempuan No. 10 B, Kelurahan Sibuluan
Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli
Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula Penggugat;
L a w a n :
Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang,
dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga, berkedudukan di
Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Zulfrianto Hutagalung, S.H., Gabe Torang Sipahutar,
S.H., Khairunnisah Ritonga, S.H., Andri Suriadi Lubis,
S.H., dan Zein Idris Panjaitan, S.H., masing-masing
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sibolga
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari
2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 2 -
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16
Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sibolga pada tanggal 21 Januari 2015 dalam Register Nomor
1/Pdt.G/2015/PN.Sbg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm BETUEL SITORUS;
- Bahwa Alm. Betuel Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei
2009 dan istrinya bernama Lumina Silitonga meninggal dunia tanggal 18
April 2008 dan meninggalkan ahli waris;
1. Anak Pertama : Rugun Derlina Sitorus
2. Anak Kedua : Poltak Marudut Sitorus
3. Anak Ketiga : Rosinta Y. Sitorus
4. Anak Keempat : Victor Marulam Sitorus
5. Anak Kelima : Togi P. Sitorus
6. Anak Keenam : Bonar L. Sitorus ( Penggugat )
7. Anak Ketujuh : Rismauli Sitorus
8. Anak Kedelapan : Sahat P. Sitorus
9. Anak Kesembilan : Ojak S. Sitorus
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014, Penggugat telah menerima kuasa
dari saudara kandungnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Sibolga demi mempertahankan hak-haknya selaku ahli waris dari
Alm. Betuel Sitorus; ( dibuktikan dengan adanya surat kuasa );
- Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan isterinya Alm.
Lumina Silitonga ada meninggalkan harta kekayaan yang akan
diwariskan kepada ahli warisnya dan diantaranya sebidang tanah hak
milik dengan luas kurang lebih 2 (dua ) hektar, yang terletak dahulu
disebut jalan Paltolu Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara,
Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman , Kelurahan
Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga berdasarkan ganti rugi
dari Tumbur Parningotan Lumbantobing selaku pemiliknya sesuai Surat
Ganti Rugi No. 593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan
Umum dan sungai kecil;
- Sebelah selatan : dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan
Rene Br. Simanjuntak dan Sungai kecil;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 3 -
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan
sungai kecil;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik I.M. Simbolon;
- Bahwa warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian terhadap
ahli waris alm. Betuel Sitorus;
- Bahwa pada tahun 2001, sebagian dari tanah warisan tersebut diatas
yaitu seluas 1.750 M2 ( Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh meter persegi )
pernah menjadi objek sengketa dan diajukan di Pengadilan Negeri
dengan nomor perkara 09 / Pdt.G/2001/PN-Sbg antara Betuel Sitorus
sebagai Penggugat melawan Ali Suman Gultom, dkk sebagai Tergugat
dan Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini
mengabulkan gugatan Penggugat, kemudian oleh Ali Suman Gultom, dkk
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan
dengan nomor perkara : 102/Pdt/2002/PT.Mdn tertanggal 20 Mei 2002,
dan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 09 / Pdt.G/2001/PN-Sbg,
dan Ali Suman Gultom kurang puas dengan putusan Pengadilan Tinggi
Medan, dan kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan
Nomor perkara 3466.K/Pdt/2002, dan putusan Mahkamah Agung RI,
menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tertanggal 24
Februari 2005 dan selanjutnya oleh Betuel Sitorus mengajukan
permohonan eksekusi terhadap objek perkara pada tahun 2007;
- Bahwa sejak tahun 1998, sebagian dari tanah tersebut kurang lebih
13.300 M2 dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga (Tergugat) dan
difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan
Pihak Pemerintah Kota Sibolga (Tergugat) pada saat itu hanya
meminjam pakai sementara objek perkara tersebut secara lisan dari Alm.
Betuel Sitorus dan oleh Alm. Betuel Sitorus, sudah berulang kali menegur
pihak Tergugat agar mengembalikan objek perkara tersebut ke Alm.
Betuel Sitorus sebagai pemilik namun oleh pihak Tergugat tidak pernah
mengindahkan teguran tersebut dan Penggugat selaku ahli waris dari
Betuel Sitorus merasa dirugikan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga selaku ahli waris dari Alm. Betuel Sitorus telah
menjumpai Tergugat dalam rangka membicarakan tanah sebagai objek
perkara untuk di kembalikan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat
mengatakan akan diganti rugi dengan harga Rp.70.000,-/ meter (Tujuh
puluh ribu per meter), namun tidak ada realisasinya, kemudian
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 4 -
Penggugat menjumpai Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang
untuk membicarakan pengembalian tanah Penggugat, dan oleh Marudut
Situmorang berjanji akan menyelesaikan namun sampai gugatan ini
diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga, tidak ada etiket baik dari
Pemerintah Kota Sibolga untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;
- Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan munculnya
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 antara Betuel Sitorus
kepada Paimatua Lubis, S.H. dan kemudian oleh Paimatua Lubis,S.H.
melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku
Walikota Sibolga dengan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor:
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 atas tanah seluas
2 hektar milik Betuel Sitorus ( yang saat ini menjadi objek perkara );
- Bahwa Penggugat melihat ada kejanggalan dan rekayasa terhadap
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 dan Surat Pelepasan
Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal
04 Mei 2004 yaitu :
1. Pada saat pembuatan surat pelepasan hak dengan ganti rugi,
Betuel Sitorus (Ayah kandung dari Penggugat) sudah berusia 74
tahun, dan sangat tidak masuk akal dengan usia yang sudah ujur
melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) tanpa diketahui atau
didampingi oleh salah satu ahli warisnya termasuk isteri dari Betuel
Sitorus;
2. Didalam surat yang berbeda, disaksikan oleh kepala lingkungan
yang berbeda yaitu Mangarahon Simatupang dengan Oberlin
Lumban Tobing, namun tanda tangan sama;
3. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPH-GR) yang diterbitkan
oleh Kecamatan Sibolga Utara, terdapat kode nomor penerbitan
yang berbeda yaitu CSU dan SCU;
4. Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003,
sangat bertolak belakang (berbeda) luas tanah yang diperjual
belikan dengan keterangan surat pemecahan ;
5. Bahwa sangatlah tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu
objek dimana objek tersebut masih tersangkut perkara di
Pengadilan, mengingat terhadap objek perkara ini dilakukan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 5 -
eksekusi pada tahun 2007, sementara tahun 2003 dan 2004
dilakukan jual beli;
6. Bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Kota Sibolga,
sehingga dipastikan pemerintah kota sibolga, mengetahui bahwa
objek tersebut masih tersangkut hukum (masih dalam proses
perkara di Pengadilan Negeri Sibolga), apakah mungkin Walikota
Sibolga mau melakukan ganti rugi terhadap objek yang tersangkut
sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga?
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan
Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan
immaterill terhadap Penggugat. Besar kerugian materiil yang dialami
Penggugat adalah sebesar Rp.3.150.000.000,- (Tiga Milyard seratus
limapuluh juta rupiah) akibat tindakan Tergugat dalam memiliki,
menguasai, mengelola tanah perkara milik Penggugat dengan perincian
sebagai berikut :
Hilangnya tanah Penggugat seluas 13.300 M2 atau bila diganti rugi
senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah);
Upaya penyelesaian sengketa atas tanah terperkara milik
Penggugat telah mengeluarkan dana ongkos-ongkos serta jasa
Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta
rupiah);
Sedangkan kerugian immateril tidak dapat dinilai dengan materi
- Bahwa Tergugat mengetahui atau setidak-tidaknya dapat mengetahui
bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan
yang berlaku karena merugikan hak orang lain;
- Bahwa bila perbuatan Tergugat tidak segera dilarang dan dihentikan
maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi
terhadap Penggugat;
- Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat
adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila
Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Sibolga, untuk
menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping
pula adanya ke khawatiran tanah milik Penggugat , sengketa tersebut
dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat
mohon agar Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita jaminan atas
tanah sengketa tersebut;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 6 -
- Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara
sukarela oleh Para Tergugat , Penggugat mohon juga agar Para
Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap
Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan
hingga dilaksanakan;
- Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang
pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan
mendesak dari Penggugat untuk menguasai objek perkara, kiranya
Pengadilan Negeri Sibolga berkenan pula menyatakan putusan perkara
ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi
dari Para Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Sibolga berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam
perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari
Alm. Alm BETUEL SITORUS;
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dengan luas kurang
lebih 2 Ha (dua hektar), yang terletak dahulu disebut jalan Paltolu
Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan
sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan
Sibolga , Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan
Umum dan sungai kecil;
Sebelah selatan : dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene
Br. Simanjuntak dan Sungai kecil;
Sebelah Barat : dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan
sungai kecil;
Sebelah Utara : dengan tanah milik I.M. Simbolon;
Merupakan peninggalan Alm. Betuel Sitorus yang telah diwariskan
kepada anak - anaknya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah
warisan dari Alm. Betuel Sitorus;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti
Rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 7 -
2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H. ,yang
diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan
melawan hukum dan mengandung catat hukum, karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti
Rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004
antara Paimatua Lubis, S.H. kepada Wali kota Sibolga Drs. Sahat
Panggabean, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli
Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung catat hukum,
karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah
sengketa;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah sengketa
antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis,S.H adalah tidak sah dan
karenanya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah sengketa
antara Paimatua Lubis,S.H kepada Wali Kota Sibolga Drs. Sahat
Panggabean adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum atau
setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah dengan luas
kurang lebih 13.300 M2 dikuasai oleh Pemko Sibolga dan difungsikan
sebagai tempat pembuangan, yang terletak dahulu disebut jalan Paltolu
Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan
sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan
Sibolga, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan
Umum dan sungai kecil;
Sebelah selatan : dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan
Rene Br. Simanjuntak dan Sungai kecil;
Sebelah Barat : dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan
sungai kecil;
Sebelah Utara : dengan tanah milik I.M. Simbolon;
Adalah tanpa hak dan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari
padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat
dalam keadaan baik dan kosong;
12. Menyatakan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 8 -
13. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat
perbuatan Para Tergugat yang ditaksir sebesar Rp Rp.3.150.000.000,-
(Tiga Milyard seratus Lima puluh juta rupiah);
14. MenghukumTergugat membayar uang paksa kepada Penggugat
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Para
Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan
hingga dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada
verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
16. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Demikianlah gugatan ini disampaikan dengan harapan dikabulkan,
apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon
keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
1. Pengadilan negeri sibolga tidak berwenang mengadili perkara a quo
(kewenangan absolut).
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 4 point 10 yang
pada pokoknya menyatakan :
“Bahwa Penggugat melihat adanya kejanggalan dan rekayasa
terhadap Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 dan
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-
GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004…dst”.
Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada permintaan
putusannya meminta kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk :
- “Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003
tertanggal 04 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada
Paimatua Lubis, S.H., yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara
Drs. Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung
cacat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat terhadap tanah sengketa”.
- “Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 9 -
tertanggal 04 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H. kepada
Walikota Sibolga Drs. Sahat Panggabean, yang diterbitkan oleh
Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan melawan
hukum dan mengandung cacat hukum, karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa”.
Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang disampaikan
Penggugat, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sibolga
tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena
sah atau tidak sahnya Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi
Nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember
2003 dan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang
diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Sibolga Utara sebagai
Aparatur Pemerintah bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Sibolga
untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata
Usaha Negara.
2. Subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas.
Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan
Perbuatan Melawan Hukum terhadap Walikota Sibolga cq Kepala
Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP)
Kota Sibolga.
Bahwa subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas,
karena pada saat diajukannnya gugatan ini nomenklatur Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana yang diajukan Penggugat
dalam gugatannya tidak ada pada Kelembagaan Pemerintah Kota
Sibolga.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat dalam
mengajukan gugatannya tidak memperhatikan persyaratan formil
suatu gugatan, untuk itu sudah cukup bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan
Penggugat, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk verklaard), yang merupakan konsekuensi
dari kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menentukan subyek
Tergugat.
Selanjutnya gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan
Melawan Hukum oleh Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan,
Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 10 -
dalam perkara a quo, adalah salah alamat, dalam hubungan ini
nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintah Kota Sibolga yang mengelola lahan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang oleh Penggugat dalam
gugatannya dijadikan obyek perkara adalah Dinas Lingkungan Hidup
Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kota Sibolga bukan Dinas
Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) Kota
Sibolga.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dan
keliru dalam menentukan subyek Tergugat, maka mengakibatkan
gugatan Penggugat salah alamat.
3. Obyek gugatan penggugat tidak jelas.
Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga tidak
memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 4
mendalilkan:
- “Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan istrinya
Alm. Lumina Silitonga ada meninggalkan harta kekayaan yang
akan diwariskan kepada ahli warisnya diantaranya sebidang
tanah hak milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang
terletak dahulu disebut Jalan Paltolu Kelurahan Hutabarangan,
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut
Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga,
Kota Sibolga berdasarkan ganti rugi dari Tumbur Parningotan
Lumbantobing selaku pemiliknya sesuai Surat Ganti Rugi No.
593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990 dengan
batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Sabella Br.
Siburian, Jalan Umum dan sungai kecil
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Tiur Br.
Simanungkalit dan Rene Br.
Simanjuntak dan sungai kecil
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Tiorida Br.
Hutagalung dan sungai kecil
- Sebelah Utara : dengan tanah milik I.M. Simbolon”.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 9
mendalilkan :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 11 -
”Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan
munculnya Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003
antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, SH dan
kemudian oleh Paimatua Lubis, SH melakukan ganti rugi (jual
beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga
dengan Surat pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 atas
tanah seluas 2 Hektar milik Betuel Sitorus (yang saat ini menjadi
objek perkara)”.
Dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, jelaslah keliru bahwa
obyek perkara adalah tanah yang yang dimiliki dan dikuasai oleh
Tergugat saat ini berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti
Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004
yang diperoleh dari Paimatua Lubis, SH terletak di Jalan Sudirman
(Paltolu Sibolga), Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga
Utara, Kota Sibolga, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : dengan tanah Betuel Sitorus
- Sebelah Selatan : dengan sungai/ Tiur Simanungkalidan
Rene Simanjuntak
- Sebelah Barat : dengan sungai/ Tioria Hutagalung
- Sebelah Utara : dengan Jalan Sudirman Sibolga
Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat
tidak memenuhi persyaratan formil sehingga sudah cukup bagi
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) karena
obyek perkara yang tidak jelas dan keliru.
4. Gugatan penggugat kabur (exceptio obscuur libel).
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)
sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan
sebagai berikut :
- bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 4
mendalilkan:
“Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan istrinya
Alm. Lumina Silitonga ada meninggalkan harta kekayaan yang
akan diwariskan kepada ahli warisnya diantaranya sebidang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 12 -
tanah hak milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang
terletak dahulu disebut Jalan Paltolu Kelurahan Hutabarangan,
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut
Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga,
Kota Sibolga berdasarkan ganti rugi dari Tumbur Parningotan
Lumbantobing selaku pemiliknya sesuai Surat Ganti Rugi No.
593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990 dengan
batas-batas sebagai berikut…dst”.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 9
mendalilkan :
”Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan
munculnya Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003
antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, SH dan
kemudian oleh Paimatua Lubis, SH melakukan ganti rugi (jual
beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga
dengan Surat pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 atas
tanah seluas 2 Hektar milik Betuel Sitorus (yang saat ini menjadi
objek perkara)”.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 11
mendalilkan :
”Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan
Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian
materiil dan inmateriil terhadap Penggugat. Besar kerugian
materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.
3.150.000.000,- (Tiga milyard seratus lima puluh juta rupiah)
akibat tindakan Tergugat dalam memiliki, menguasai, mengelola
tanah perkara milik Penggugat dengan perincian sebagai
berikut:
Hilangnya tanah Penggugat seluas 13.300 M2 atau bila
diganti rugi senilai Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyard
rupiah)
Upaya penyelesaian sengketa atas tanah terpekara milik
Penggugat telah mengeluarkan dana ongkos-ongkos serta
jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah)
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 13 -
Sedangkan kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan
materi”.
Dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, jelaslah
gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana pada
salah satu point Penggugat mendalilkan orangtuanya ada
mewariskan harta kekayaan berupa sebidang tanah hak milik dengan
luas kurang lebih 2 (dua) hektar, dan di point yang lain Penggugat
mendalilkan bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat sangat kaget
dengan munculnya Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi atas
tanah seluas 2 Hektar milik Betuel Sitorus (ayah Penggugat) yang
saat ini menjadi obyek perkara, kemudian di point yang lain
Penggugat justru mendalilkan hilangnya tanah Penggugat seluas
13.300 M2 atau bila diganti rugi senilai Rp 3.000.000.000,- (Tiga
milyard rupiah).
Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan
Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga sudah
cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)
karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah
yang diklaimnya sebagai miliknya.
5. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis
Consortium).
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 4 point 10 yang
pada pokoknya menyatakan :
“Bahwa Penggugat melihat adanya kejanggalan dan rekayasa
terhadap Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 dan
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-
GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004…dst”.
Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 adalah
antara Betuel Sitorus (ayah Penggugat) kepada Paimatua Lubis, SH
yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara.
Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh
Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yaitu Paimatua Lubis, SH dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 14 -
Camat Sibolga Utara. Akan tetapi Paimatua Lubis, SH dan Camat Sibolga Utara
tidak ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, maka patut kiranya dimintakan
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan dengan demikian gugatan
Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
6. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 kuh perdata.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau
menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan
beberapa hal sebagai berikut :
- Pada gugatan halaman 4 point 11 dinyatakan :
”Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan
Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian
materiil dan immateriil terhadap Penggugat...dst”.
- Pada gugatan halaman 5 point 14 dinyatakan :
“Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik
Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu
adalah wajar…dst”.
Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dengan didalikannya
Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan
melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil
terhadap Penggugat, maka jelaslah Penggugat telah keliru dan sesat untuk
melakukan suatu gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap
Tergugat karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar bahwa
sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004
tertanggal 4 Mei 2004 adalah berasal dari Paimatua Lubis, SH. Oleh sebab itu
tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada
perbuatan atau tindakan dari Tergugat yang melawan hukum dan merugikan
Penggugat karena Tergugat menguasai bidang tanah tersebut adalah dengan
memberikan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 yang diterbitkan
oleh Camat Sibolga Utara yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan
Hutabarangan, Kepala Lingkungan III, dan saksi lainnya.
7. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada permintaan putusannya
pada angka 7 yang berbunyi :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 15 -
“Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan
Ganti Rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei
2004 antara Paimatua Lubis, S.H. kepada Walikota Sibolga Drs.
Sahat Panggabean, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs.
Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung cacat
hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
terhadap tanah sengketa”.
Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 antara
Paimatua Lubis, S.H. kepada Walikota Sibolga Drs. Sahat
Panggabean tidak pernah Tergugat ketahui, dan Surat Pelepasan
Hak dengan Ganti Rugi yang Tergugat miliki adalah Surat Pelepasan
Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004
tertanggal 4 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, SH kepada Drs. Sahat
Panggabean sebagai Walikota Sibolga yang diterbitkan oleh Camat
Sibolga Utara ditandatangani oleh Singkat Sijabat, S.Sos.
Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Drs. Charli Sinambela sebagai Camat Sibolga
Utara adalah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 antara
Betuel Sitorus (ayah Penggugat) kepada Paimatua Lubis, SH.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat
telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga sudah cukup bagi
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), sebagai
konsekuensi dari kesalahan petitum Penggugat atas dokumen yang
tidak pernah Tergugat ketahui atau tidak pernah ada.
Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas
adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian
Pokok Perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali
yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak
berkaitan dengan obyek perkara.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 16 -
4. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, tanah milik Betuel Sitorus (ayah
Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Surat Ganti Rugi No.
593.83/166/CSU/1990 dengan ukuran luas kurang lebih 2 (dua) hektar,
telah diserahkannya kepada Paimatua Lubis, SH dengan menerima ganti
rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, dengan demikian sejak
tanggal 4 Nopember 2003 tanggallah hak dan kewajiban Betuel Sitorus
(ayah Penggugat) atas tanah miliknya tersebut.
5. Bahwa kemudian tanah milik Paimatua Lubis, SH yang diperolehnya dari
Betuel Sitorus (ayah Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003 dengan ukuran luas kurang lebih 2 (dua) hektar, telah
diserahkannya kepada Tergugat dengan menerima ganti rugi
sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, dengan
demikian sejak tanggal 4 Mei 2004 tanggallah hak dan kewajiban
Paimatua Lubis, SH atas tanah miliknya tersebut.
6. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat
pada halaman 2 point 4 surat gugatannya yang menyatakan :
“Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan isterinya Alm.
Lumina Silitonga ada meninggakan harta kekayaan yang akan diwariskan
kepada ahli warisnya dan diantaranya sebidang tanah hak milik dengan
luas kurang lebih 2 (dua) hektar… dst… sesuai Surat Ganti Rugi No.
593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990… dst”.
Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
Bahwa sejak tanggal 4 Nopember 2003, tanggallah hak dan
kewajiban Betuel Sitorus (ayah Penggugat) atas tanah miliknya
dengan ukuran luas kurang lebih 2 (dua) hektar karena telah
diserahkannya kepada Paimatua Lubis, SH dengan menerima ganti
rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Dengan
Ganti Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003.
Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2004, Paimatua Lubis, SH telah
menyerahkan tanah miliknya tersebut dengan ukuran luas kurang
lebih 2 (dua) hektar kepada Tergugat dengan menerima ganti rugi
sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 17 -
Bahwa dari hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, jelaslah bahwa
keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Alm.
Betuel Sitorus dan isterinya Alm. Lumina Silitonga (orangtua
Penggugat) ada meninggalkan harta warisan sebidang tanah hak
milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar sebagaimana tertuang
dalam Surat Ganti Rugi Nomor : 593.83/166/CSU/1990 tanggal 14
Desember 1990, karena telah diserahkan oleh Betuel Sitorus (ayah
Penggugat) kepada Paimatua Lubis, SH dengan menerima ganti rugi
sehingga tidak termasuk lagi harta warisan yang diwariskan kepada
ahli warisnya.
7. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat
pada halaman 3 point 9 surat gugatannya yang menyatakan :
“Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan munculnya
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 antara Betuel Sitorus
kepada Paimatua Lubis, SH dan kemudian oleh Paimatua Lubis, SH
melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku
Walikota Sibolga dengan Surat pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 atas tanah seluas
2 Hektar milik Betuel Sitorus (yang saat ini menjadi objek perkara)”.
Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
Bahwa Penggugat sangat kaget dengan munculnya Surat Pelepasan
Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 dan Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004
tertanggal, adalah yang dikaget kagetkan, karena Surat Pelepasan Hak Dengan
Ganti Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember
2003 dan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-
GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, sedangkan Betuel Sitorus meninggal
pada Tahun 2009, berarti antara Tahun 2003/Tahun 2004 sampai dengan
Tahun 2009 ada tenggang waktu 5 (lima) tahun dan hal ini tidak pernah
dipermasalahkan oleh Betuel Sitorus.
8. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat
pada halaman 4 point 10 surat gugatannya yang menyatakan :
“Bahwa Penggugat melihat ada kejanggalan dan rekayasa terhadap Surat
Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003
tertanggal 04 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi
nomor : 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 yaitu..dst”.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 18 -
Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
Bahwa dalam proses penyerahan tanah milik Paimatua Lubis, SH
yang diperolehnya dari Betuel Sitorus (ayah Penggugat) dengan
ukuran luas kurang lebih 2 (dua) hektar kepada Tergugat dengan
menerima ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan
Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004
tertanggal 4 Mei 2004 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
Bahwa dalam proses penyerahan tanah milik Paimatua Lubis, SH
yang diperolehnya dari Betuel Sitorus (ayah Penggugat) dengan
ukuran luas kurang lebih 2 (dua) hektar kepada Tergugat dengan
menerima ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan
Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004
tertanggal 4 Mei 2004 tidak ada rekayasa dan telah memenuhi
persyaratan sahnya sebuah Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi.
Bahwa dari hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, jelaslah bahwa
keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ada
kejanggalan dan rekayasa terhadap Surat Pelepasan Hak Dengan
Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei
2004.
9. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat
pada halaman 4 point 10 angka 1 surat gugatannya yang menyatakan :
“Pada saat pembuatan surat pelepasan hak dengan ganti rugi, Betuel
Sitorus (Ayah kandung dari Penggugat) sudah berusia 74 tahun, dan
sangat tidak masuk akal dengan usia yang sudah ujur melakukan suatu
perbuatan hukum (jual beli) tanpa diketahui atau didampingi oleh salah
satu ahli warisnya termasuk istri dari Betuel Sitorus”.
Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
Bahwa sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata, yang tak cakap untuk
membuat persetujuan adalah : anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di
bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang
ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh
undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Dengan demikian
dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Betuel Sitorus (Ayah kandung dari
Penggugat) sudah berusia 74 tahun pada saat pembuatan surat pelepasan hak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 19 -
dengan ganti rugi dan sangatlah tidak masuk akal dengan usia yang sudah ujur
melakukan suatu perbuatan hukum adalah sangat keliru dan sesat.
10. Bahwa pada Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 antara Paimatua
Lubis, SH dengan Tergugat, Pihak-Pihak yang bertindak sebagai saksi
membubuhkan tanda tangannya secara lansung dan tidak ada kesalahan
pengetikan nama Para saksi.
11. Bahwa pada Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 antara
Betuel Sitorus dengan Paimatua Lubis, SH, ada kesalahan pengetikan
nama salah satu Saksi yaitu Kepala Lingkungan III yang seharusnya
adalah Oberlin Lbn. Tobing.
12. Bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan kode Nomor Surat pada sampul
Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-
GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, namun demikian tidak dengan
serta merta membatalkan isi dari Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004, karena bukan merupakan hal
yang subtantif.
13. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat
pada halaman 4 point 10 angka 5 dan angka 6 surat gugatannya yang
pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan jual beli
terhadap suatu obyek dimana obyek tersebut masih tersangkut perkara di
Pengadilan.
Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
Bahwa sebidang tanah milik Tergugat diperoleh dari Paimatua Lubis,
SH, yang telah diserahkan oleh Paimatua Lubis, SH kepada Tergugat
dengan menerima ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.3/21/SPH-
GR/CSU/V/2004.
Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi No. 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 antara Paimatua Lubis, SH
selaku pemilik tanah dengan Tergugat disebutkan bahwa Paimatua
Lubis, SH selaku Pihak Pertama (Pihak yang menyerahkan tanah)
menjamin bahwa tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan
pihak lain, baik berupa hutang, gadai maupun sita dan lain-lain,
sehingga Pihak Kedua (Tergugat) tidak terganggu dalam
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya atas tanah tersebut.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 20 -
Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa keliru dan tidak benar dalil
Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan jual
beli terhadap suatu obyek dimana obyek tersebut masih tersangkut
perkara di Pengadilan.
14. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat
pada halaman 4 point 11, halaman 5 point 12, 13 dan 14 dalam surat
gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat
yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan
hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap
Penggugat.
Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :
Bahwa sejak tanggal 4 Nopember 2003, tanggallah hak dan
kewajiban Betuel Sitorus (ayah Penggugat) atas sebidang tanah
miliknya dengan ukuran luas kurang lebih 2 hektar karena telah
diserahkannya kepada Paimatua Lubis, SH dengan menerima ganti
rugi sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003.
Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2004, Paimatua Lubis, SH
menyerahkan tanah miliknya tersebut kepada Tergugat dengan
menerima ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan
Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004.
Bahwa dari hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, jelaslah bahwa
keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat
tanpa hak dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian
materiil dan immateriil terhadap Penggugat. Penggugat tidak mampu
menunjukkan secara hukum mana perbuatan Tergugat yang
dinyatakan sebagai melawan hukum dan jelas bahwa tidak ada hak-
hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat. Sebaliknya Penggugat
yang tidak mengetahui tentang asal usul sebidang tanah milik
Tergugat.
15. Bahwa Tergugat juga menolak secara keras dan tegas dalil Penggugat
pada surat gugatannya yang meminta agar Pengadilan Negeri Sibolga
meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, karena dengan
diterbitkannya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.
593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 oleh Camat Sibolga
Utara sehingga Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 21 -
dan mempunyai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat secara hukum atas tanah tersebut, dan bahwa
tanah tersebut hingga hari ini oleh Tergugat melalui Dinas Lingkungan
Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Sibolga dipergunakan sebagai
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah bagi masyarakat Kota Sibolga,
dengan kata lain adalah untuk kepentingan orang banyak, sehingga tidak
beralasan cukup untuk diletakkan sita jaminan.
Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung
dengan dalil-dalil Jawaban sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas
yang mempunyai nilai pembuktian data serta fakta hukum, maka berdasarkan
alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan
Putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard).
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat
dalam perkara ini.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan untuk menggugat
sebidang tanah milik Tergugat yang berdasarkan Surat Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi No. 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei
2004.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah dengan
ganti rugi antara Paimatua Lubis, SH dengan Tergugat adalah sah secara
hukum.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah dengan
ganti rugi antara Betuel Sitorus dengan Paimatua Lubis, SH adalah sah
secara hukum.
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 antara
Paimatua Lubis, SH dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Camat Sibolga
Utara, Singkat Sijabat, S.Sos adalah sah secara hukum dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat terhadap tanah tersebut.
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 22 -
2003 antara Betuel Sitorus dengan Paimatua Lubis, SH yang diterbitkan
oleh Camat Sibolga Utara, Drs. Charli Sinambela adalah sah secara
hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah
tersebut.
10. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan
Sudirman (Paltolu Sibolga), Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga
Utara, Kota Sibolga, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : dengan tanah Betuel Sitorus
- Sebelah Selatan : dengan sungai/ Tiur Simanungkalit dan Rene
Simanjuntak
- Sebelah Barat : dengan sungai/ Tioria Hutagalung
- Sebelah Utara : dengan Jalan Sudirman Sibolga
merupakan tanah milik Tergugat (Pemerintah Kota Sibolga).
11. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat menguasai dan
mengelola sebidang tanah yang terang-terang adalah milik Tergugat yang
terletak di Jalan Sudirman (Paltolu Sibolga), Kelurahan Hutabarangan,
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sebagai Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) sampah bagi masyarakat Kota Sibolga;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa tidak merupakan harta
warisan Alm. Betuel Sitorus.
13. Menyatakan menolak sita jaminan dalam perkara ini.
14. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut
Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan nomor :
1/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 21 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
I. Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
II. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp 1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh
enam ribu rupiah);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 23 -
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Januari 2016, telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor :
1/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 21 Januari 2016, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal
29 Januari 2015;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Maret 2015, yang diterima di
Kepaniteraan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2015, dan memori banding
tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat
tanggal 17 Maret 2015;
Membaca tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Juni 2016, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2016;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding semula Tergugat tertanggal 4 April 2016, yang diterima di
Kepaniteraan Negeri Sibolga tanggal 5 April 2015, dan kontra memori banding
tersebut telah diserhkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
tanggal 6 April 2016;
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Maret 2016,
dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 7 Maret 2016,
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 24 -
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Pengugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa setelah Pembanding membaca secara seksama apa yang
tertuang didalam putusan, terdapat kejanggalan dan perubahan yaitu
pada halaman 30 dan 31 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor:
01/Pdt.G/2015/PN-Sbg tepatnya keterangan saksi Yusmiati dan Sarmiati
Siregar, dimana saat saksi memberikan keterangan didepan persidangan
sama sekali tidak pernah memberikan keterangan seperti yang tertuang
di dalam putusan yaitu “ Bahwa dari informasi masyarakat disekitar tanah
objek perkara diketahui tanah tersebut sudah dijual Betuel Sitorus
kepada Pemko Sibolga “ (Vide halaman 31 dari putusan ) dalam hal ini,
kami menilai bahwa putusan ini sudah tidak objektif lagi karena telah
terdapat rekahasa dan dan penambahan keterangan saksi yang nyata –
nyata keterangan tersebut sangat merugikan Pembanding, dalam hal ini
kami menilai dengan adanya perubahan keterengan saksi yang sengaja
dibuat hanya untuk kepentingan dari Terbanding dan seolah-olah telah
adanya konspirasi antara majelis dengan Terbanding untuk
memenangkan Terbanding dalam perkara ini, untuk itu kami sangat
keberetan dengan adanya perubahan yang terdapat dalam keterangan
saksi yang dimaksud diatas, dan saksi tersebut sama sekali tidak pernah
memberikan keterangan sebagaimana tertuang didalam keterangan
terakhir dari saksi didalam putusan;
2. Bahwa saksi yang diajukan Tergugat/Trebanding yaitu saksi Oberlin L.
Tobing dan saksi German Panggabean, didalam persidangan
Penggugat/Pembanding nyata-nyata secara tegas telah menyatakan keberatan
terhadap saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Terbanding dalam persidangan,
dengan alasan bahwa saksi Oberlin L. Panggabean adalah selaku kepala
lingkungan yang mendapat gaji/upah dari Tergugat/Terbanding (Pemerintah
Kota Sibolga ) dan German Panggabean adalah bekerja sebagai Honorer di
Pemerintahan Kota Sibolga (Tergugat/Terbanding) yang nyata-nyata mendapat
upah uah/gaji dari Tergugat/Terbanding, karena ketergantungannya kepada
Tergugata/Terbanding (pemko Sibolga) akan menghilangkan sikap
indenpendensi kearah tidakan yang berat sebelah memihak memihak kepada
Majikan (Pemerintah Kota Sibolga) sehingga dengan adanya keterangan saksi
membuka peluang besar kepada Tergugat/Terbanding untuk memenangkan
perkara ini, dimana sebenarnya Tergugat/Terbanding hanya memiliki satu saksi
sah yaitu sasi Paimatua Lubis dan satu saksi tidak cukup untuk suatu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 25 -
pembuktian, dalam hal ini Kami sangat keberatan dengan Majelis Hakim yang
tetap menuangkan dan mempertimbangkan keterangan saksi Oberlin L. Tobing
dan saksi German Panggabean;
3. Bahwa PN Sibolga dalam mengambl putusan, putusan diambil dengan dasar
untuk menjawab pertanyaan :
Apakah Surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/21/SPH-
GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 dat dijadikan tergugat sebegai alas
hak penguasaan atas tanah objek perkara ?
Apakah perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahai tanah objek
perkara diketagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ? ( vide Hal
29 )
Bahwa semestinya menurut hukum bukti-bukti yang Penggugat ajukan
sepatutnya telah menjawab pertanyaan tersebut yaitu bukti :
a. Foto copy Salinan Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2001/PN-Sbg tanggal 14
November 2001, selanjutnya diberi tanda P – 1;
b. Foto copy Salinan Putusan Perkara No. 12/Pdt.G/2002/PT.Mdn
tanggal 20 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
c. Foto copy Salinan Putusan Reg No. 3466 zk/zpdt/2002, selanjutnya
diberi tanda bukti P-3;
d. Foto copy penetapan pelaksaan eksekusi No. 9/Pdt.G/2001/PN.Sbg
tanggal 12 Novemberv2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
e. Foto copy Berita Acara Pengoosongan/penyerahan tanah
no.09/Pdt.G/2001/PN-Sbg tanggal 21 November 2007, selajutnya
diberi tanda bukti P-5;
Bahwa akan tetapi dalam perkara ini, semua bukti
penggugat/Pembanding diatas sama sekali tidak dipertimbangkan secara patut
dan benar dalam pertimbangan hukum putusan PN.Sibolga, dimana objek
perkara satu kesatuan (satu hamparan ) dan juga berada dalam satu ssurat
yang menjadi allas hak, didalam perkara Nomor: 9/Pdt.G/2001/PN-Sbg tanggal
14 November 2001 dengan perkara yang sekarang ini Penggugat/Pembamding
mengajukan memori banding yaitu perkara Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN-Sbg yaitu
P-7a (Surat Ganti rugi antara Tumbur Parningotan Lumbantobing dengan Betuel
Sitorus tanggal 14 Desember 1990) adalah tidak sangat ada peralihan hak
antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis pada tahun 2003, sementara
surat yang menjadi alas hak tersebut masih tersangkut perkara hingga tahun
2007 dan keraguan atau ketidakmungkinan ini didukung dengan keterangan
dari saksi Paimatua Lubis yang menerangkan bahwa Betuel Sitorus bertemu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 26 -
dengan saksi di Kantin Pemko dan langsung menawarkan tanahnya yang
menjadi objek perkara dan Paimatua langsung menyetujui jual belli pada saat itu
juga tanpa lebih dahulu melihat lokasi atau objek yang di perjual belikan, dan
jual bali tersebut dan diabuat dan dikonsep di kantin Pemko Sibolga kemudian
surat jual beli dibawa kepada saksi-saksi untuk ditanda tangani tanpa
menyaksikan adanya serah terima atau jual beli, dalam keterangan saksi ini
terdapat kejanggalan, bagaimana mungkin seseorang membeli sesuatu tanpa
terlebih dahulu melihat objek yang dibelinya, dan kejanggalan ini sangat
didukung oleh Bukti T-III yaitu Foto copy daftar Barang inventaris Pemco
Sibolga pertanggal 24 November 2015, dimana objek perkara tersebut telah
dibeli oleh Tergugat/Terbanding dari Paimatua Lubis pada tahun 2004, namun
objek tersebut baru masuk menajdi inventaris Pemko Sibolga pada tahun 2010,
yang menjadi pertanyaan, kalaulah benar Pemko Sibolga ( Terbanding ) telah
resmi membeli objek perkara dari Paimatua Lubis pada tahun 2004, kenapa
masuk iventaris Pemko Sibolga tahun 2010 ? dan kalaulah Pemko
(Tergugat/Terbanding) telah mengganti rugi tanah tersebut dari Paimatua Lubis
Rp. 300.000.000.- ( tiga ratus juta rupiah ), anggarannya dari mana dan tahun
berapa ? ( dalam hal ini Pembanding telah membuat Pengaduan ke Plda
Sumatera utara );
4. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat ) sangat keberatan atas pertimbangan
hukum putusan yang mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai
berikut:
- Menimbang bahwa bukti T-II dibuat pada tanggal 04 November 2003
sedangkan Lumina Silitonga ( istri Betuel Situros ) meninggal pada tanggal 12
Mei 2009 (dalil pada posita gugatan), maka majelis menilai ada rentang waktu
yang cukup bagi istri Betuel Sitorus untuk mengetahui peristiwa hukum ini dan
menyatakan keberatanya atas perbuatan Betuel Sitorus melepaskan haknya
atas tanah objek perkara namun kesempatan ini sama sekali tidak dilakukan
oleh istri Betuel Sitorus, sehingga Majelis Hakim berpendapat isteri Betuel
Sitorus menyetujui perbuatan hukum sebagamana dimaksud bukti T-II (vide, hal
39 );
Adapun dasar keberatan Pembanding adalah sebagai berikut :
- Bahwa adapun gugatan Penggugat/Pembanding diantaranya, bahwa
pada tahun 2013, Penggugat/Pembanding sangat kaget dengan
munculnya Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi ( bukti T-II ), dimana
selama masa hidupnya Betuel Sitorus dan isteri, bukti T-II tidak pernah
muncaul bahkan memperlihatkan oleh Terbanding, dimana pada masa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 27 -
hidupnya Betuel Sitorus secara bterus-menerus melakukan teguran
secara tertulis maupun langsung ke Terbanding untuk meninggalkan
objek perkara karena objek perkara tersebut tidak pernah diperjual
belikan ( menjadi bukti tambahan dalam memori banding ini), jadi dalam
pertimbangan Majelis menialai ada rentang waktu yang cukup bagi istri
Betuel Sitorus untuk mengetahui peristiwa hukum ini dan menyatakan
keberetannya atas perbuatan Betuel Sitorus melepaskan haknya atas
tanah objek perkara namun kesempatan ini sama sekali tidak dilakukan
oleh isteri Betuel Sitorus, sehingga Majelis Hakim berpendapat istri
Beteul Sitorus menyetujuivperbuatan hukum sebagaimana dimaksud
bukti T-II adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi dengan
gugatan Penggugat/Pembanding;
5. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat) sangat keberatan atas pertimbangan
hukum putusan yang mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai
berikut :
- Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat yang menyatakan tidak
sahnya bukti T-II karena tidak melibatkan ahli waris dari Betuel Sitorus menurut
Majelis Hakim adalah tidak beralasan karena pada saat perbuatan hukum
sebagaimana bukti T-II dilakukan, Betuel Sitorus dan istrinya sebagai pewaris
masih hidup sehingga saat itu waris belum belum dalam keadaan terbuka
karena pewarisan hanya terjadi karena kematian sipewaris (vide pasal 830
KUHPerdata );
Adapun dasar keberatan pembanding adalah sebagai berikut :
- Bahwa objek perkara dalam gugatan Penggugat/Pembamding adalah
harta bersama dari Betuel Sitorus bersama istrinya yang artinya istri
Betuel Sitorus juga mempunyai hak yang sama terhadap objek perkara,
kalaulah benar terjadi jual beli terhadap objek perkara, istri Betuel Sitorus
haruslah terlibat atau ikut serta dalam jual beli, sementara dalam T-II, istri
Betuel Sitorus tidak ada mengetahui adanya jual beli sebagaimana
tertera dalam T-II, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim yang
menyatakan tidak beralasan untuk menyatakan tidak melibatkan ahli
waris/istri Betuel Sitorus adalah keliru, disamping itu juga melihat usia
dari Betuel Sitorus untuk melakukan jual beli dengan usia 74 tahun sudah
seharusnya didampingi pihak keluarga atau sepengetahun pihak
keluarga ( istri atau anak-anaknya );
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 28 -
6. Bahwa pembanding/penggugat sangat keberatan dengan “ pertimbangan
Majelis Hakim yang menyatakan bukti T-I adalah alas hak yang sah bagi
Tergugat untuk menguasai tanah objek perkara yang artinya dalam melakukan
penguasaan terhadap tanah objek perkara Tergugat tidak perlu meminta
persetujuan dari Penggugat dan dengan demikian dalil Penggugat mengenai
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dinytakan tidak terbukti “
Bahwa Pebanding/Penggugat atas pertimbangan hukum PN Sibolga diatas
sungguh merasa keberatan dengan dasar keberatan sebagai berikut :
- Bahwa munculnya surat pelepasan surat pelepasan hak ganti rugi
Nomor: 563.3/26/SP-CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 dan
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor: 593.3/26/SPH-
GR/SCU/V/2014 TERTANGGAL 04 MEI 2004 terdapat kejanggalan-
kejanggalan (rekayasa) yaitu :
1. Pada saat pembuatan Surat Pelepasa Hak/Ganti Rugi, Betuel Sitorus
(ayah kandung dari Penggugat) sudah berusia 74 tahun, dan sangat
tidak masuk akal dengan usia yang sudah uzur melakukan suatu
perbuatan hukum ( jual beli ) tanpa diketahui atau didapingi oleh salah
satu ahli warisnya termasuk istri dari Betuel Sitorus dan serah terima (
ganti rugi ) dilakukan di kantin Pemko Sibolga dimana pertemuan
antara Paimatua dengan Betuel hanya dilakukan 2 kali pertemuan di
kantin Pemko Sibolga, dan Paimatua Lubis sama sekali tidak pernah
melihat objek perkara ( tanah yang diganti ruginya ), sesuai dengan
keterangan Paimatua Lubis;
2. Didalam surat yang berbeda disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang
berbeda yaitu : Mangarahon Simatupang dengan Oberlin
Lumbantobing, namun tanda tangan sama; Apakah dengan adanya
pengakuan saksi Oberlin Lumbantobing menyatakan bahwa Oberlin
Lumbantobing yang menanda tangani dengan nama orang lain,
langsung bisa membenarkan keabsahan salah satu surat ? (vide hal
39 dalam putusan);
3. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi (STH-GR) yang diterbitkan
oleh Kecamatan Sibolga Utara, terdapat kode Nomor Penerbitan yang
berbeda yaitu CSU dan CSU, apakah didalam satu perkantoran bisa
berbeda kode penomoran surat didalam satu surat yang sama yaitu
SuratGanti Rugi ? (vide hal 40 dari putusan);
4. Bahwa sarat pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor:
593.3/260/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 29 -
sangat betolak belakang (berbeda) luas tanah yang diperjual balikan
dengan keterangan surat pemecahan;
5. Bahwa sangatlah tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu
objek dimana objek tersebut masih tersangkut perkara di Pengadilan
mengingat terhadap objek perkara dilakukan eksekusi pada tahun
2007, sementara tahun 2003 dan 2004 dilakukan jual beli;
6. Bahwa objek perkarra berada di walayah hukum Kota Sibolga,
sehingga dipastikan pemerintah Kota Sibolga, mengetahui bahwa
objek tersebut masih tersangkut hukum (masih dalam proses perkara
di Pengadilan Negeri Sibolga), apakah mungkin walikota Sibolga mau
melakukan ganti rugi terhadap objek yang tersangkut sengketa di
Pengadilan Negeri Sibolga ?
7. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah diragukan soal T-I
dan T-II sehingga perbuatan dari Tergugat/Terbanding sangatlah
merugikan Penggugat/Pembanding;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas kiranya sudah
jelas alasan pertimbangan hukum putusan yang mempertimbangkan dengan
pertimbangan yang mengatakan “....Penggugat tidak dapat membuktikan dalil
gugatanya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalanya,
karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatanya, maka Majelis
Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dan
cukup alasan untuk menytakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk
seluruhnya “ (vide hal 43 putusan) “ jelas adalah sebuah pertimbangan yang
berdasarkan oleh ketidakcermatan dalam menialai alat bukti , tidak adil serta
tidak bersandarkan pada ketentuan hukum berlaku sehingga dengannya telah
menimbukan kerugian bagi Pembanding/Tergugat dan oleh karenanya patut
untuk dibatalkan;
Demikianlah Memori Banding ini diperbuat dan diajukan menurut hukum
sehingga dengannya dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Medan untuk memeriksa kembali perkara ini dengan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Sibolga Nomir:01/Pdt.G/2015/PN-Sbg tanggal 21 Januari
2016 selanjutnya sudilah kiranya memberikan perlindungan hukum kepada
Pembanding terdahulu Penggugat dengan mengadili perkara ini penuh dengan
keadilan serta memberikan putusan yang bermartabat dengan keputusan
sebagai berikut :
- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 30 -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 1/Pdt.G/2015/PN-
Sbg tanggal 21 Januari 2016;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam
perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris
dari Alm. Alm BETUEL SITORUS;
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dengan luas kurang
lebih 13.300 M2, yang terletak dahulu disebut Jalan Paltolu Kelurahan
Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang
disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parobunan, Kecamatan Sibolga, Kota
Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan
Umum dan sungai kecil;
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene
Br. Simanjuntak Dan Sungai Kecil;
Sebelah Barat : dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan
Sungai kecil;
Sebelah Utara : dengan tanah milik I.M. Simbolon;
Merupakan peninggalan Alm. Betuel Sitorus yang telah diwariskan
kepada anak-anaknya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengeta adalah tanah warisan
dari Alm. Betuel Sitorus;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat pelepasan hak dengan ganti
rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November
2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, SH., yang
dditerbitkan oleh Camat Siboga Utara Drs. Charli Sinambela dengan
melawan hukum dan mengandung cacat hukum, karenanya tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat pelepasan hak dengan ganti
rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004
antara Paimatua Lubis,SH. Kepada Walikota Sibolga Drs. Shahat
Panggabean, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli
Sinambela dengan melawan hukum dan mengadung cacat hukum,
karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhdap tanah
sengketa;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 31 -
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah sengketa
antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis,SH. Adalah tidak sah dan
karenanya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalakan;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah sengketa
antara Paimatua Lubis,SH. Kepada Wali Kota Sibolga Drs. Sahat
Panggabean adalah tidak sah dan karenanya batal demi hokum atau
setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah dengan luas
kurang lebih 13.300 M2 dikuasai oleh Pemko Sibolga dan difungsikan
sebagai tempat pembuangan, yang dahulu disebut Jalan Paltolu
Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan
sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan
Sibolga, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai barikut :
Sebelah Timur : dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan
Umum dan sungai kecil;
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene
Br. Simanjuntak Dan Sungai Kecil;
Sebelah Barat : dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan
Sungai kecil;
Sebelah Utara : dengan tanah milik I.M. Simbolon;
Adalah tanpa hak dan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak
daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada
Penggugat dalam kedaan baik dan kosong;
12. Menyatakan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat
perbuatan para Tergugat yang ditaksir sebesar Rp.3.150.000.000.- (tiga
miliar seratus lima puluh juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap para
Tergugat lalai menuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan
hingga dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada
verzet, banding atau kasasi daripada Tergugat;\
16. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 32 -
Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain, mohon keadilan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Pembanding sangat menaruh keberatan dengan pertimbangan
maupun putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 01/Pdt.G/2015/PN. SBG
tanggal 21 Januari 2016, sebagaimana telah diutarakan dalam Memori
Banding terdahulu karena Hakim Majelis dalam pertimbangan maupun
putusan telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menjalankan
hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Sibolga, yang
dinilai sangat keliru yaitu pada bagian menimbang, “Apakah Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004
tanggal 4 Mei 2004 dapat dijadikan Tergugat sebagai alas hak
penguasaan atas tanah obyek perkara ? “
3. Bahwa dalam Pertimbanganya, Hakim Majelis berpendapat :
”Menimbang bahwa bukti T-II dibuat pada Tanggal 04 November 2003
sedangkan Lumina Silitongga (istri Betuel Sitorus) meninggal pada
tanggal 12 Mei 2009 (dalil pada posita gugatan) maka majelis menilai ada
rentang waktu yang cukup bagi isteri Betuel Sitorus untuk mengetahui
peristiwa hukum ini dan menyatakan keberatannya atas perbuatan Betuel
Sitorus melepaskan haknya atas tanah obyek perkara namun
kesempatan ini sama sekali tidak dilakukan oleh isteri Betuel Sitorus,
sehingga Majelis berpendapat isteri Betuel Sitorus menyetujui perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud bukti T-II (Vide, hal 39);
4. Bahwa Pertimbangan Hakim Majelis sebagaimana disebut, sangat keliru,
dan sama sekali tidak berdasar menurut hukum karena Hakim Majelis
hanya sekedar membuat asumsi atau kesimpulan sendiri bahwa seolah-
olah isteri Betuel Sitorus sudah mengetahui tindakan Betuel Sitorus untuk
melepaskan haknya dengan mendasarkan adanya tenggang waktu
antara Tahun 2003, pada saat surat pelepasan atas hak dibuat sampai
dengan Lumina Silitongga (almarhumah), isteri Betuel Sitorus meninggal
dunia Tahun 2009, tanpa mengacu kepada undang-undang yang
mengatur tentang kepemilikan bersama atas harta bersama sebagai
suami isteri yang sah. Bahwa semestinya Hakim Majelis cukup
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 33 -
mendasarkan pertimbangan, bahwa dalam Surat Pelepasan Hak dengan
Ganti Rugi No. 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 Nopember
2003, (Bukti P-7a atau Bukti T-II), dengan tidak ditemukannya nama dan
atau persetujuan dari isteri Betuel Sitorus didalamnya, maka sudah dapat
dinyatakan secara hukum bahwa Surat dimaksud telah mengandung
cacat hukum dan oleh karenanya surat pelepasan dimaksud tidak
berdasar dan harus dinyatakan batal menurut hukum.
5. Bahwa keabsahan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tanggal 4 November 2003, yang dalam
hal ini tanpa sepengetahuan isteri Beteul Sitorus, sebagai juga pemilik
yang sah, bukan berarti tidak dapat dipersoalkan atau diganggugugat
walaupun Lumina Silitongga, isteri Betuel Sitorus telah meninggal dunia.
Bahwa dengan terbitnya Gugatan dari Pembanding selaku ahli waris
yang sah dari Betuel Sitorus dan Lumina Silitongga, melalui perkara
aquo, semestinya dipandang oleh Hakim Majelis sebagai keberatan dan
atau bantahan atas keabsahan dari Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi No. 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tanggal 4 November 2003,
sehingga dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum untuk
menyatakan bahwa surat pelepasan sebagaimana disebut batal menurut
hukum;
6. Bahwa dengan batalnya dan atau tidak sahnya Surat Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi No. 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tanggal 4
November 2003, maka pertanyaan “Apakah Surat Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei
2004 dapat dijadikan Tergugat sebagai alas hak penguasaan atas tanah
obyek perkara?”, kitanya sudah dapat terjawab dengan benar. Yaitu
bahwa segala surat yang timbul dan atau terbitnya setelah batalnya dan
atau tidak sahnya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, maka adalah
berdasar menurut hukum bahwa Surat pelepasaan Hak dengan Ganti
Rugi No. 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 tidak
memliki dasar hukum dan atau tidak berkekuatan hukum serta harus
dibatalkan juga. Dengan demikian penguasaan atas obyek atas tanah
terpekara tidak memiliki dasar hukum atau alas hukum yang tidak benar
menurut hukum.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut, maka
pertimbangan Hakim Majelis yang menyatakan Surat Pelepasan Hak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 34 -
Dengan Ganti Rugi No. 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei
2004 dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat/Terbanding menguasai
tanah terpekara, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar serta
tidak berdasar menurut hukum, dan oleh karenanya pertimbangan
tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
7. Bahwa Pembanding juga perlu menginformasikan bahwa pembanding
telah memperrsoalkan keberadaan dan keabsahan Surat Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi No. 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4
November 2003, dengan membuat Laporan Pengaduan di Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Polisi No.
Lp/827/VI/2016 SPKT “I’, tanggal 16 Juni 2016,(terlampir disebut bukti P-
1a).
8. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga, telah sangat sumir, dan
keliru menafsir, atau mempertimbangkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4,
yang pada pokoknya diajukan oleh Pembanding untuk membuktikan
bahwa Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, tidak sah keberadaannya
dan atau tidak mungkin transaksi pelepasan hak dilakukan karena
sebagian dari obyek tanah terperkara masih dalam proses hukum di
Pengadilan, dan baru pada tahun 2007 Putusan Perkara atas sebagian
tanah terperkara dimaksud baru dapat diesekusi, setelah mendapat
putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa akan tetapi Hakim
Majelis telah dengan sangat sumir mempertimbangkan bukti tersebut
seraya menyatakan bahwa dengan adanya esekusi (Bukti P-4) atas
sebagian tanah terpekara, maka tanah terperkara tidak dalam keadaan
sengketa;
9. Bahwa sesungguhnya, Pembanding berkehendak membuktikan dalam
perkara aquo, bahwa adalah suatu keganjilan dan sangat tidak berdasar
menurut hukum atas terjadinya peristiwa hukum berupa Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi No. No. 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4
November 2003, sementara di sisi lain, masih terdapat proses hukum
atas sebagian dari tanah terperkara dalam perkara aquo. Pertimbangan
tersebut yang luput dari perhatian dan pertimbangan Hakim Mejlis yang
sesungguhnya sehingga melakukan kekeliruan yang nyata dalam
merumuskan pertimbangan;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 35 -
10. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pembanding, dalam tambahan
Memori Banding ini, Pembanding mengajukan beberapa bukti baru
berupa, Surat Pernikahan Betuel Sitorus dengan Lumina Boru Silitongga,
bertanggal 17 Maret 1955 (terlampir disebut bukti P-2a), Surat
Keterangan Keluarga atas nama Betuel Sitorus dengan isterinya Lumina
Silitongga (terlampir disebut bukti P-3a), Surat Keterangan Meninggal
Dunia atas nama Lumina Silitongga tanggal 18 April 2008, yang
dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2009 (terlampir disebut bukti P-4a);
Kesemuanya bukti dimaksud diajukan oleh Pembanding untuk
menguatkan dalili bahwa tanah terperkara dulunya merupakan harta
bersama Betuel Sitorus dengan isterinya Lumina Boru Silitongga, dengan
demikian tindakan Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, yang dilakukan oleh Betuel
Sitorus tanpa sepengetahuan dari isterinya Lumina Boru Silitongga,
adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus batal atau dibatalkan
menurut hukum.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pembanding memohon kepada
Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan, untuk mencermati lebih seksama,
gugatan Pembanding, dan mempertimbangkan secara cermat dalil-dalil
pembanding, istimewanya Memori Banding dan Tambahan Memori Banding
sebagaimana diuraikan dan untuk untuk itu pembanding memohon supaya
Pengadilan Tinggi Medan, menerima memeriksa dan memutuskan perkara ini
dengan amar putusan sebagai berikut :
Mengadili :
- Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 01/Pdt.G/2015/PN-
SBG, tanggal 21 Januari 2016;
Dan Mengadili Sendiri :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula
Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah
mengajukan kontra memori banding yang menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :
a. Jawaban Tergugat (sekarang Terbanding) tanggal 5 Maret 2015;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 36 -
b. Duplik Tergugat (sekarang Terbanding) tanggal 9 April 2015;
c. Kesimpulan dari Tergugat (sekarang Terbanding) tanggal 8 Desember
2015;
yang secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding
ini, dan sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan
oleh Pembanding (dahulu Penggugat).
2. Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan, Pembanding (dahulu
Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan
Terbanding (dahulu Tergugat) dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya.
Selanjutnya, adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah :
A. Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding.
B. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding.
C. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat
pertama.
A. Tentang Tanggapan Atas Isi Memori Banding Pembanding.
Bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) menolak seluruh isi Memori Banding
yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat), dengan alasan-alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa terkait dengan saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding
(dahulu Penggugat) maupun yang diajukan Terbanding (dahulu
Tergugat), semua keterangannya yang diberikandalam persidangan
dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka tidaklah benar, keliru,
dan sesatpenilaian Pembanding (dahulu Penggugat) yang menyatakan
adanya rekayasa keterangan saksi Yusmiati Situmorang dan Sarmiati
Siregar.
2. Bahwa terkait dengan saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding
(dahulu Penggugat) maupun yang diajukan Terbanding (dahulu
Tergugat), pada saat menyampaikan keterangannya didepan
persidangan adalah dibawah sumpah/janji.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg disebutkan bahwa kriteria
orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
a. mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus
karena sedarah atau karenaperkawinan dengan salah satu pihak;
b. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak dari
saudara perempuan didaerah Bengkulu, Sumatera Barat dan
Tapanuli sepanjang perkawinan disana mengikuti ketentuan-
ketentuan Melayu;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 37 -
c. suami atau isteri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
d. anak-anak yang belum dapat dipastikan berumur 15 tahun;
e. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan
pikirannya dengan baik.
4. Bahwa kekuatan pembuktian mereka yang dapat didengarkan sebagai
saksi adalah merupakan kewenangan dari Hakim, sesuai dengan
ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa : “Jika
kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa
terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun
menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian
dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas
untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian
yang berdiri sendiri itu”.
5. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding (dahulu Tergugat) yaitu
Oberlin L. Tobing dan German Panggabean, secara sah dan patut telah
diminta keterangannya oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama
didalam persidangan, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga
dituangkan dalam PutusanPengadilan Negeri Sibolga No.
01/Pdt.G/2015/ PN.SBG tanggal 21 Januari 2016.Jadi tindakan Majelis
Hakim pada tingkat pertama untuk menerima dan mendengarkan serta
menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai dasar
pertimbangan adalah sudah tepat.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didalam persidangan baik
saksi yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat) maupun saksi
yang diajukan Terbanding (dahulu Tergugat) yaitu Yusmiati Situmorang,
Sarmiati Siregar, Murat Situmorang, Oberlin L. Tobing, dan German
Panggabean, semua menyatakan bahwa tanah obyek perkara yang
dieksekusi pada tahun 2007 dalam perkara No. 09/Pdt.G/2001/ PN.SBG
adalah diluar tanah obyek perkara (bukan termasuk bagian) yang
menjadi sengketa antara Pembanding (dahulu Penggugat) dan
Terbanding (dahulu Tergugat) dalam perkara No. 01/Pdt.G/2015/
PN.SBG.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun
1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan disebutkan bahwa :“Kedua
belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti
kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan
Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 38 -
diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan
Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”. Namun hingga
saat ini, Terbanding (dahulu Tergugat) tidak pernah menerima turunan
dari bukti tambahan yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat)
sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya. Maka berdasarkan
penjelasan diatas, dengan ini Terbanding (dahulu Tergugat) memohon
kepada Majelis Hakim Banding agar menolak bukti tambahan yang
diajukan Pembanding (dahulu Penggugat) dalam Memori Bandingnya.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata, yang tak cakap untuk
membuat persetujuan adalah : anak yang belum dewasa, orang yang
ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam
hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua
orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan
tertentu. Dengan demikian Betuel Sitorus (Ayah
Pembanding/Penggugat) yang sudah berusia 74 tahun adalah
cakapsecara hukum untuk pembuatan surat pelepasan hak dengan
ganti rugi.
9. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sangat kaget dengan
munculnya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 dan Surat Pelepasan Hak Dengan
Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004adalah yang dikaget
kagetkan, karena Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 dan Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-
GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, sedangkan Betuel Sitorus
(Ayah Pembanding/Penggugat) meninggal pada Tahun 2009, berarti
antara Tahun 2003/Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 ada
tenggang waktu 5 (lima) tahun dan hal ini tidak pernah dipermasalahkan
oleh Betuel Sitorus (Ayah Pembanding/Penggugat).
B. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-dalil Pembanding.
1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding (dahulu
Penggugat) dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh
Terbanding (dahulu Tergugat).
2. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) mendalilkan bahwa perbuatan
Terbanding (dahulu Tergugat) yang telah menguasai tanah milik
Pembanding (dahulu Penggugat) tanpa hak dan melawan hukum
sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 39 -
Pembanding (dahulu Penggugat), maka harus berpedoman kepada
Pasal 1365 KUHPerdata, yang memuat pertanyaan hukum sebagai
berikut : ”Apakah Terbanding (dahulu Tergugat) telah melakukan
perbuatan konkrit yang melanggar hukum sehingga menyebabkan
kerugian pada orang lain (Pembanding/Penggugat) ?”
Jawabannya adalah sebagai berikut :
a. Bahwapada tanggal 4 Nopember 2003, tanah milik Betuel Sitorus
(Ayah Pembanding/Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Surat
Ganti Rugi No. 593.83/166/CSU/1990dengan ukuran luas kurang
lebih 2 (dua) hektar, telah diserahkannya kepada Paimatua Lubis,
SH dengan menerima ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI/2003, dengan demikian sejak tanggal 4 Nopember 2003
tanggallah hak dan kewajiban Betuel Sitorus (Ayah
Pembanding/Penggugat) atas tanah miliknya tersebut.
b. Bahwa kemudian tanah milik Paimatua Lubis, SHyang diperolehnya
dari Betuel Sitorus (Ayah Pembanding/Penggugat)sebagaimana
tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003dengan ukuran luas kurang lebih 2
(dua) hektar, telah diserahkannyakepada Terbanding/Tergugat
dengan menerima ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-
GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004,dengan demikian sejak
tanggal 4 Mei 2004 tanggallah hak dan kewajiban Paimatua Lubis,
SH atas tanah miliknya tersebut.
Berdasarkan jawaban-jawaban diatas, jelaslah bahwa dalil Pembanding
(dahulu Penggugat) yang mengatakan bahwa Terbanding(dahulu
Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak
terbukti karena Terbanding (dahulu Tergugat) mempunyai alas hak yang
sah untuk menguasai tanah obyek perkarayaitu Surat Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4
Mei 2004.
3. Bahwa semua saksi-saksi yang diajukan Pembanding (dahulu
Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai
sebagai alat bukti, karena tidak ada satupun saksi yang diajukan
Pembanding (dahulu Penggugat) yangmengetahui secara jelas sejarah
tanah obyek perkara, dan tidak ada satupun saksi yang diajukan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 40 -
Pembanding (dahulu Penggugat) yang dapat membantah kalau tanah
obyek perkara telah dialihkan Betuel Sitorus (Ayah
Pembanding/Penggugat) kepada Paimatua Lubis pada tahun 2003 dan
Paimatua Lubis telah mengalihkan tanah obyek perkara kepada
Terbanding (dahulu Tergugat) pada tahun 2004.
C. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat
pertama.
1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat pertimbangan
hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtvinding)
yang benar dan tepat.
2. Hal tersebut dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yaitu :
a. Diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yaitu adanya
dalil yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat) tentang
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu
Tergugat).
b. Selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat dalam
menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yaitu
HIR/RBg dan KUHPerdata, serta dengan tepat telah menentukan
sumber-sumber hukum materil yaitu nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat mencakup niali-nilai sosiologis, kekeluargaan, dan nilai-
nilai filosofis.
c. Bahwa oleh karena Terbanding (dahulu Tergugat) telah membantah
seluruh dalil Pembanding (dahulu Penggugat) maka beban
pembuktian dijatuhkan kepadaPembanding (dahulu Penggugat).
d. Bahwa didepan persidanganPembanding (dahulu Penggugat) tidak
mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya,
sehingga ketentuan-ketentuan tentang perbuatan melawan hukum
tidak dapat diterapkan kedalam fakta in konkritoyang diajukan
Pembanding (dahulu Penggugat), maka Majelis Hakim pada tingkat
pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis,
danfilosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum
(rechtconstituir)yaitu menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang
diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat).
e. Bahwa metode penemuan hukum (rechtvinding) dan penentuan
hukum (rechtconstituir)yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada
tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 41 -
Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan, dan argumentasi hukum
diatas, maka dengan ini Terbanding (dahulu Tergugat) memohon kepada
Majelis Hakim Banding agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai
berikut :
1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk
seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :
01/Pdt.G/2015/PN.SBG tanggal 21 Januari 2016.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding (dahulu Penggugat).
Bilamana Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan
hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,
sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya mendukung putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun
kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut, tidak
dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sibolga nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 21 Januari 2016, memori banding
dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding
dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, berpendapat alasan dan
pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah
tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan bahwa Penggugat tidak
dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat
membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bahwa Tergugat menguasai tanah
objek perkara berdasarkan alas hak yang sah (bukti T.I), dengan demikan
Tergugat tidak perlu meminta persetujuan dari Penggugat dalam hal mengusai
tanah objek perkara aquo, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Majelis
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 42 -
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat
banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 21
Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
M e n g a d i l i :
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor :
1/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 21 Januari 2016, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh kami : DHARMA E.
DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan AMSAR YOENAGA,
SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :
160/PDT/2016/PT-MDN tanggal 22 April 2016, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 43 -
PASTI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
1. JANNES ARITONANG, SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
ttd
2. AMSAR YOENAGA, SH.
Panitera Pengganti,
ttd
PASTI, SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 040043391.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN