PROPOSAL TEKNIS
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL ( SOP ) EVALUASI PRAKTIK
RISK BASED GCG dan FORMULASI SISTEM AUDIT INTERNAL
BERBASIS RISIKO (RISK BASED INTERNAL AUDIT)
(Penerapan pada BPR/S )
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN SOP :
Prosedur Standar Operasional ( SOP ) GCG merupakan buku panduan perusahaan
dalam menjalankan operasional kegiatan berdasarkan standar kegiatan masing-masing
unit kerja dalam suatu perusahaan yang didasarkan pada standar tata kelola kebijakan
perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ). Proses penyusunan SOP GCG
pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan proses “Mapping” dari masing-masing
unit kerja (SBU) yang ada dalam organisasi perusahaan dan disusun berdasarkan arahan
dari pihak Komite-Komite kerja dalam komponen Infrastruktur GCG yang dibentuk oleh
Dewan kepatuhan ( biasanya dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan ) yang dibantu
secara teknis dalam pelaksanaan oleh pihak Pengawas Internal ( SPI ) dan pihak Audit
Internal, dalam organisasi BPR / PD BPR / BPRS.
Pada dasarnya SOP GCG adalah penjelasan teknis tentang sistem manajemen
yang dipakai oleh BPR yang terintegrasi dengan komponen “Soft Structure” GCG yang
mencakup penjelasan secara teknis dalam komponen-komponen sebagai berikut :
1. Budaya Perusahaan ( Corporate Culture ) hal ini dapat bersumber dari pedoman
Peraturan Perusahaan; Notulen hasil agenda kegiatan perusahaan yang sudah menjadi
kebiasaan ( bersumber dari Sekretaris ), Visi dan Misi Organisasi yang telah
dituangkan dalam AD / ART Perusahaan.
2. Pedoman GCG ( Code of GCG )
3. Kode Etik ( Code of Conduct ) (Perusahaan dan Bisnis)
4. Board Manual (Manual Pedoman bagi pihak Komisaris dan Direksi)
5. Penjelasan Piagam-Piagam (masing-masing komite) dalam GCG; Kebijakan
Perusahaan
6. Pengendalian Gratifikasi
7. Whistleblowing System
Materi penyusunan Evaluasi SOP GCG Berbasis Risiko pada dasarnya mengacu
pada ketentuan Matrik POJK Tentang Penyusunan TATA KELOLA GCG pada BPR /
BPRS / PD BPR secara jelas dan berdasarkan ketentuan teknis dalam bentuk “Petunjuk
Pelaksanaan” (Juklak) dan “Petunjuk Teknis” ( Juknis ) yang dibuat oleh Dewan
Kepatuhan dalam hal ini Direksi Kepatuhan ( Compliance Director ) yang diangkat oleh
pihak Board Members dalam hal ini Direktur Utama sebagai pihak pelaksananya dengan
dibantu oleh unit SPI dan pihak Audit Internal.
Dalam Pedoman GCG untuk Perbankan Indonesia yang disusun oleh KNKG,
bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya
bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun dari luar
negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko,
baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko reputasi. Banyaknya
ketentuan yang mengatur sector perbankan dalam rangka melindungi kepentingan
masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal
minimum, sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sector perbankan
sebagai sector yang “Higly Regulated”.
Tugas Dewan Komisaris dan Direksi adalah melaksanakan cek and balances
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dan
Direksi BPR perlu bersama-sama menyepakati hal-hal penting antara lain :
1) Visi, Misi dan Corporate Value (Formulasi Ulang jika memerlukan revisi dan
penyesuaian Visi dan Misi dan Corporate Value)
2) Sasaran Usaha, Strategi, Rencana Jangka Panjang, maupun rencana kerja dan
anggaran tahunan (Formulasi Ulang jika memerlukan)
3) Kebijakan dalam memenuhi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran dasar dan
Prudential Banking Practices, termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk
benturan kepentingan ( Conflict of Interest ) (Formulasi ulang dalam bentuk Platform
Kepatuhan dalam lingkup SKAI)
4) Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan (Performance Appraisal), unit-
unit dalam operasional bank dan personalianya. (Disesuaikan dengan kebutuhan
manajemen BPR yang bersangkutan dan untuk BPR dengan status Perusahaan Daerah
untuk penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan untuk menjadi PT / Perseroan
Terbatas maka dapat disesuaikan dengan mengacu pada Permenaker No. 1 Tahun
2017 tentang Struktur dan Skala Upah Berdasarkan Model Merit System)
5) Struktur organisasi di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran
usaha perusahaan. (Evaluasi dan Formuliasi ulang jika diperlukan)
Berdasarkan ketentuan prinsip risiko maka dalam pembuatan Evaluasi SOP GCG
untuk BPR/PD BPR/BPRS dengan model berbasis risiko ( Risk Based GCG ). Model
berbasis risiko memiliki ketentuan sebagai berikut :
Implementasi Corporate Governance berdasarkan risiko adalah suatu metodologi
yang mana pengelola GCG menggunakannya untuk memberikan keyakinan/jaminan
bahwa risiko perusahaan akan dikelola dengan baik oleh entitas melalui penarapan
GCG yang efektif. Dengan kata lain, Suatu proses yang mengelola resiko sampai pada
suatu level yang dipertimbangkan untuk dapat diterima oleh dewan direksi dan jajaran
manajemen untuk bekerja secara efektif dan efisien. GCG berbasis manajemen resiko
perlu diaplikasikan pada setiap risiko yang mengancam tercapainya tujuan organisasi,
yang meliputi risiko keuangan, risiko strategis dan operasional, baik internal
organisasi maupun eksternal organisasi.
Dalam praktik untuk perumusan SOP GCG diawali dari Direktur Kepatuhan
(Compliance Director) yang diangkat oleh Direktur Utama dan fungsi kepatuhan ini
bertugas untuk memberikan aturan petunjuk pelaksana (juklak) dan aturan petunjuk
teknis (juknis) dan seorang Direktur yang melakukan tugas fungsi kepatuhan mengangkat
seorang “Satuan Kerja Kepatuhan” (SKK), yang dibantu satuan pengawas internal (SPI)
dan SKAI ( Satuan Kerja Audit Internal ).
Di dalam draf KNKG tersebut dikatakan beberapa hal, mengapa diperlukan GCG
berbasis manajemen resiko. Alasan yang pertama, manajemen risiko merupakan bagian
yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan corporate governance karena peran
manajemen risiko dalam memberikan jaminan atas pencapaian sasaran keberhasilan
usaha perusahaan. Kedua, pelaksanaan manajemen risiko yang baik memerlukan prinsip-
prinsip governance, Ketiga, risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses
organisasi dan kegiatan utama organisasi ataupun proses lain organisasi. Manajemen
risiko jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen, dalam
memastikan tercapainya sasaran organisasi. Maka manajemen risiko haruslah
diintegrasikan sepenuhnya ke dalam good corporate governance organisasi untuk lebih
memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi.
Gambar 1: Operasionalisasi kerangka kerja dan proses GCG berbasis manajemen risiko
(Sumber: Draf Pedoman Manajemen Risiko Berbasis Governance. KNKG:2011)
B. EVALUASI KOMITMEN PENERAPAN GCG
Penerapan GCG secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila
ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Prinsip dasar
yang harus dilaksanakan oleh BPR dalam memastikan adanya komitmen adalah :
1. BPR harus memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis (Rencana
Strategis)
2. BPR harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral
bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
3. BPR harus memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja
Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya. (Code of Director dan Code of
Commisioner)
4. BPR harus memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan
yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan (SBU)
dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku harus dilaksanakan
secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya
perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. (Bisa
ditindaklanjuti dengan sistem “Performance Appraisal”)
5. BPR dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari
dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan hidup. ( Program CSR )
6. BPR harus memiliki peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama
yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat
mendukung suasana kerja yang kondusif.
7. BPR harus memiliki “Whistleblowing system” untuk memungkinkan
diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan
pemangku kepentingan lainnya.
C. EVALUASI ALUR SISTEM PENYUSUNAN SOP GCG BPR
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam proses penyusunan SOP
GCG berbasis risiko pada lingkup BPR, maka perlu mengikuti alur proses dari Direktur
Kepatuhan / Pejabat Eksekutif Kepatuhan (jika sudah dibentuk oleh tim Ad Hoc Dewan
Komisaris dan dilaksanakan dengan memberikan laporan kepada Direktur Utama. Prinsip
penyusunan SOP GCG ini haruslah dilaksanakan dengan sistem “Role Model” yakni
memberikan porsi bagi masing-masing unit kerja (SBU/Strategic Business Unit) untuk
membuat SOP sesuai dengan standar acuan kerja dan sistem “Performance Appraisal”
(Contoh: Penyusunan Model Buku Pedoman Penilaian Kinerja Staff berdasarkan model
Merit System) yang sudah berjalan dibawah pengawasan dari tim SKK (Satuan Kerja
Kepatuhan) dan SKAI dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
Berikut model alur sistem SOP GCG, dapat dilihat pada Skema 1 Sbb:
(Langkah Proses Penyusunan SOP)
Deskripsi Skema 1 :
- SFU berawal dari fungsi perencanaan strategis dari pihak “Stakeholder” dalam hal
ini pihak Direktur Utama, membuat perencanaan yang berpedoman pada beberapa
hal antara lain :
a) Manual GCG ( Pedoman Pelaksanaan GCG ), Manual Board
b) Rencana Strategis Perusahaan (Rencana Kerja dan Business Plan)
c) Visi dan Misi organisasi
d) Kode etik (Code of Conduct)
- Untuk Unit Bisnis (SBU) dibawahi oleh pihak Direktur Operasional melakukan
pembuatan SOP pemasaran produk dan SOP penjualan. Untuk sumber rujukan
pembuatan SOP tersebut tetap mengacu pada Konsep GCG, Rencana Strategis,
Visi dan Misi, Kebijakan Umum Perusahaan (KUP), dan Code of Conduct (COC)
/ Kode Etik.
- Pada tahap kebijakan untuk fungsi kepatuhan, Direktur Utama membentuk
Komite Kepatuhan (Compliance Committee) yang bertujuan untuk melakukan
perencanaan fungsi kepatuhan yang didukung oleh komponen :
Direktur Kepatuhan membentuk SKK (Satuan Kerja Kepatuhan)
Komite Manajemen Risiko
Satuan Pengawas Internal (SPI)
Audit Internal (SKAI)
- Setelah Direktur Utama melakukan tahap Perencanaan dalam bentuk SOP, maka
selanjutnya diserahkan kepada Dewan Komisaris (DEKOM), untuk dibuat
kebijakan dengan ditunjang dari SOP dari SPI (Eksternal) dan SOP Kontrol
Intern, maka selanjutnya oleh Dewan Komisaris di Pleno-kan kepada masing-
masing unit Bisnis dibawah persetujuan dari pihak Direktur Operasional, dan
ketika sudah mendapatkan persetujuan dari SBU maka pihak Dekom memberikan
persetujuan (Approval) untuk SOP yang telah disetujui saat Pleno dengan
membukukan sebagai Instruksi Direksi dan diedarkan ke segenap unit kerja
(SBU) untuk dieksekusi.
- Pihak Direktur Utama membuat SOP manajemen dan SOP untuk manajemen
risiko dan kepatuhan dengan dibantu oleh pihak Direktur yang membawahi fungsi
kepatuhan dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari pihak DEKOM untuk
pengesahan. SOP manajemen dapat berwujud sistem penilaian kinerja
(Performance Appraisal) yang merupakan instrument yang dapat dipakai untuk
mengurangi risiko kepatuhan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kesehatan
BPR dengan pertimbangan risiko. (Note : Acuan harus ada berdasarkan model
Buku Pedoman Penilaian Kinerja berbasis Merit System)
- Pihak Direktur utama membuat perencanaan untuk bagian umum dan SDM dalam
bentuk sistem Performance Appraisal dan membentuk SOP UMUM dan
Kepegawaian dengan mengacu pada Konsep GCG, Rencana Strategis, Visi dan
Misi, Kebijakan Umum Perusahaan dan COC.
- Pihak Direktur Operasional membuat SOP Pelayanan dalam produk BPR yakni
unit dana dan kredit dengan mengacu pada Konsep GCG, Rencana Strategis, Visi
dan Misi, Kebijakan Umum Perusahaan (KUP), dan COC. Penyusunan SOP
Kredit (Pemberian / BMPK, Pemantauan dan Penyelamatan).
- Pihak Direktur Utama membuat SOP Akuntansi dan IT, SOP Budget dan
Pelaporan dengan proses yang sama untuk mendapat persetujuan dari pihak
DEKOM.
- Tahap Ketiga adalah pihak DEKOM melakukan fungsi Audit Internal
berpedoman pada SKAI dengan dibantu oleh pihak SPI. ( Pedoman kerja
berdasarkan : ( Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank / SPFAIB)
(Keterangan : Fungsi Audit Internal ini adalah sebagai alat untuk membantu
memastikan bahwa BPR tersebut dapat mengelola dana yang terhimpun dan
masyarakat dan mampu mengamankan kegiatan bank sehingga dapat
menunjang program pembangunan Pemerintah.
( Proses Penyusunan Perintah Kerja / Working Instructions )
Deskripsi :
LANGKAH KERJA PERTAMA :
- Dalam melaksanakan langkah kerja (WI) yang merupakan pijakan strategis dalam
pelaksanaan / implementasi SOP GCG berbasis risiko, perlu dibedakan dalam
Level Perencanaan, yakni : Level Utama ( Person / Unit In Charge ) dan Level
Pendukung. Untuk level utama perlu dibentuk unit perencanaan atau komite
perencanaan. Untuk komite perencanaan dalam BPR dapat terdiri dari :
Direktur Utama
Direktur Fungsi Kepatuhan (SFU) dan membentuk : SKK (Satuan Kerja
Kepatuhan)
Satuan Pengawas Internal (SPI)
Tim Audit Internal
Tim manajemen Risiko
- Perumusan Kebijakan Strategis yang terdiri dari pihak : Komisaris, Direksi,
Komite Ad-Hoc ( Bila perlu dibentuk atas usulan Direktur Utama kepada
Dekom). Masing-masing memiliki rincian tugas sesuai dengan acuan di “Soft
Structure GCG”. Kebijakan strategis dalam bentuk sebagai berikut :
Visi dan Misi sesuai dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan GCG
Rencana Strategis
Road Map Rencana Kerja BPR (Acuan pada RBB BPR)
Kebijakan umum perusahaan (KUP)
- Membuka Forum (Pleno) untuk proses WI dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
Mapping
Konsultasi dan pendampingan oleh Konsultan (Intensif Waktu berdasarkan
lingkup pekerjaan teknis Konsultan sesuai MOU)
Melakukan diskusi kelompok lebih fokus (Focus Group Discussion)
Melakukan rapat antar unit, rapat komite, rapat kerja (Pengesahan)
Catatan :
Rapat Komite diinisiasi oleh Direktur / Manajer Bisnis / Unit yang
membidangi, dan dihadiri oleh semua elemen (DEKOM-DIREKSI-
KOMITE-MANAJER/Spv. Unit)
LANGKAH KERJA KEDUA : (Pekerjaan Utama)
Berikut model “Kerangka Kebijakan Tata Kelola Manajemen Risiko” yang menjadi
dasar formulasi sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko di lingkup BPR :
Berdasarkan Kerangka Tata Kelola Manajemen Risiko yang nantinya dijadikan pijakan kerja
untuk penyusunan sistem manajemen risiko di lingkup BPR maka pihak Konsultan
melakukan perencanaan untuk melakukan formulasi strategi pengendalian internal dalam
proses mitigasi risiko dalam hal ini risiko operasional BPR yang berpotensi terdampak risiko
FRAUD dalam kegiatan transaksi. Berikut kerangka Manajemen Risiko yang akan dibangun
berdasarkan tingkatan / level organisasi sesuai dengan “Pedoman KNKG dalam Membangun
Kerangka Manajemen Risiko Berdasarkan Kebijakan GCG :
Gb 1
Kerangka Manajemen Risiko
Adapun ruang lingkup pekerjaan Konsultan antara lain :
D. Jasa Pelatihan Internal (In House Training) :
Tujuan :
Bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar dan teknis kepada unit terkait dalam
sistem SKAI BPR/S dalam hal pemahaman fungsi dan tugas SKAI dalam menunjang
fungsi kepatuhan dan pengawasan terhadap potensi risiko yang merugikan dari setiap
aktivitas kegiatan operasional perbankan. Adapun tahapan proses dalam pelatihan ini
terdiri dari beberapa sub bahasan, antara lain :
1. Pemahaman atas SKAI dalam Perbankan /Overview SKAI dalam Perbankan
(Komponen Unit Kepatuhan)
2. Pemahaman Terhadap Sistem Pertahanan Berlapis dalam Mitigasi Risiko
Operasional Perbankan (Sistem Pertahanan Tiga Lapis Bank) disertai contoh kasus
dalam praktik perbankan
3. Pemahaman atas Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan dalam Unit Bisnis Bank
4. Proses Audit Internal Bank. Adapun model sistem yang dipakai adalah :
4.1 Model Audit Investigatif (Forensic Auditing)
4.2 Model Audit Internal Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit)
Adapun proses tahapan materinya sebagai berikut :
a. Pembuatan Laporan Hasil Audit Internal (LHA)
b. Proses Penilaian Terhadap Kualitas Manajemen Risiko (Model pendekatan
ERM : Enterprise Risk Management) dalam setiap elemen risiko yang
ditetapkan untuk BPR/S sesuai SE OJK No. 01/SEOJK.03/2019)
c. Proses Audit Forensic dan Akuntansi Forensic & Pembuatan LHA FRAUD
d. Proses penyusunan SOP Mitigasi Risiko pada masing-masing unit kerja
operasional dan Fine Tuning System sesuai dengan Platform SOP GCG BPR/S
e. Proses penilaian risiko (Risk Assessment) mulai tahap identifikasi risiko sampai
pada tahap mitigasi dengan model template ERM (COSO)
5. Penentuan KPI Risiko dalam komponen risiko operasional (Red Flag) bagi kegiatan
“Micro Financing” dan Operasional BPR
6. Wujud Pengendalian Internal dalam Perbankan (Contoh Kasus)
7. Role Playing dalam aktivitas operasional BPR
8. Pemahaman Terhadap Fungsi Kepatuhan dan Risiko Kepatuhan
9. Sistem Pengendalian Internal Sesuai dengan COSO (Committee of Sponsoring
Organization of The Treadway Commission)
10. Kedudukan Departemen Internal Audit Dalam Struktur Organisasi Bank
11. Pemahaman Terhadap Sistem Manajemen Risiko & Model Inhirent Risk BPR
12. Studi Kasus Proses Mitigasi Risko Operasional & Assessment Risiko dengan model
: ERM (Enterprise Risk Management)
13. Pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) pada masing-masing unit kerja
sesuai ketentuan GCG pada BPR (Fine Tuning System)
14. Mentoring System & Fine Tuning System
E. Jasa Konsultasi (Proses Pendampingan) :
Jasa pembuatan platform sistem manajemen risiko pada BPR/S dan KPI risiko (Red Flag
Indicator) dan proses “Fine Tuning System” dalam setiap Unit Kerja terkait. (Project Time
Line tersedia di Lampiran). Adapun deskripsi pekerjaan konsultan dapat dijabarkan sebagai
berikut :
1. Penentuan indikator (KRI) / Key Risk Indicator untuk “Red Flag” risiko (Hipotesis)
2. Formulasi KRI sebagai indikator awal deteksi kemungkinan FRAUD dalam Laporan
Keuangan dalam bentuk perumusan sasaran strategis pendeteksian risiko dalam laporan
keuangan (Early Warning System/EWS) (Uji Hipotesis)
3. Proses “Due Deligence” untuk “Deeper Assessment” dan proses penelitian lanjutan untuk
memperoleh hasil audit internal yang signifikan terhadap tujuan tata kelola manajemen
risiko (Analisis mendalam)
4. Melakukan proses acuan kerja audit berdasarkan SAS (Statement on Auditing Standard)
No.99 dengan tujuan memperoleh acuan penggunaan indikator “Red Flag” sebanyak 42
Red Flag untuk mendeteksi kecurangan Laporan Keuangan (Analisis mendalam)
5. Pengembangan konsep “THE FRAUD TRIANGLE” menjadi “THE FRAUD
DIAMOND” melalui proses penelitian ke masing-masing unit kerja dengan instrument
penelitian yang telah dibuat
6. Membantu pihak SKAI dan PE Audit Intern BPR untuk melakukan proses indentifikasi
langkah-langkah pencegahan kecurangan yang diyakini dapat diimplementasikan di unit
kerja
7. Melakukan formulasi KRI berdasarkan temuan indikator baru melalui proses riset
8. Melakukan proses atau tahapan dalam ERM (Enterprise Risk Management) setelah KRI /
Red Flag baru terbentuk
9. Proses formulasi strategi kebijakan anti FRAUD sesuai SE OJK NO. 1/POJK.03/2019
10. Pleno Meeting
F. Monitoring Project
Pemberian Garansi dalam bentuk melakukan proses pengawasan (Monitoring) terhadap
sistem yang telah diaplikasikan dalam kegiatan unit teknis masing-masing dalam bentuk
bimbingan dan pengarahan dan memastikan sistem telah berjalan sesuai dengan SOP teknis
pekerjaan Konsultan. Durasi waktu monitoring project adalah selama 12 (dua belas) bulan.
G. PESERTA TERKAIT :
1. Direktur Kepatuhan
2. Pejabat Eksekutif BPR (Manajemen Risiko)
3. SKAI dan Komisaris
4. Direktur Bisnis
5. Direktur Operasional
6. Staff Unit terkait
7. SPI
H. MEMBUAT SISTEM PENGENDALIAN RISIKO DAN KEPATUHAN :
Pada tahap ini Konsultan membuat sistem pengendalian risiko dan kepatuhan dengan
dibantu oleh beberapa unit fungsional antara lain :
- Pihak Level Utama : SPI – Komite Kepatuhan – Manajemen Risiko
- Pihak Level Unit : semua unit (SBU)
Pada Langkah kerja Kedua ini bertujuan untuk membuat SOP Manajemen Risiko
& Kepatuhan. Forum yang dipakai :
Rapat antar unit menghasilkan petunjuk teknis (Juknis) untuk dijalankan
dahulu.
Juknis kemudian di Fine Tuning (diterapkan) untuk beberapa bulan
kemudian (Misal : 3 bulan kerja)
Melakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit
kerja
Hasil dibawa ke rapat Komite dan kemudian dilakukan pengesahan menjadi
SOP Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
LANGKAH KERJA KETIGA ADALAH MEMBUAT SISTEM AUDIT :
Langkah kerja ini dilakukan oleh pihak Direksi Utama dibawah pengawasan
DEKOM untuk mengangkat Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan secara
independen untuk membuat “Sistem Audit” dengan membentuk Komite Audit pada
Level Utama dan akan ditindak lanjuti oleh semua unit (SBU). Adapun hasil dari sistem
Audit ini adalah pembuatan SOP Pengendalian Internal ( Internal Control ) dan SOP
Satuan Pengawas Internal (SPI).
Forum pelaksanaan dalam membuat sistem audit antara lain :
1) Rapat antar unit (SBU) menghasilkan petunjuk teknis (Juknis) untuk dijalankan
terlebih dahulu,
2) Lakukan Fine Tuning (aplikasikan)
3) Hasil dibawa kepada rapat Komite
4) Pengesahan menjadi SOP
Berikut FLOW CHART Alur Sistem Kerja Proses Penyusunan SOP GCG dalam
Lingkup BPR/BPRS/PD BPR sebagai berikut :
(ACUAN APLIKASI SISTEM – ROLE MODEL)
PROSES AWAL ( 1 ) :
PROSES KEDUA ( 2 ) :
PROSES KETIGA ( 3 ) :
KESIMPULAN DRAFT SOP GCG BERBASIS RISIKO :
Berdasarkan penjelasan di tahap awal maka yang dimaksud dengan SOP GCG adalah
serangkaian sistem kerja terintegrasi antar masing-masing unit kerja (SBU) dalam
organisasi perusahaan (BPR) yang terstruktur secara sistematis yang menggambarkan
alur proses kerja yang saling terkait dalam membentuk sistem manajemen yang
sesuai dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Secara umum proses
tersebut dapat digambarkan dalam sistem sebagai berikut :
Gb 2.
Penjelasan :
1) Progam GCG mencakup tiga komponen dalam proses penyusunan SOP yakni:
a) Komponen Management Policy (Kebijakan Sistem Manajemen) berbasis GCG
b) Kebijakan Kode Etik ( Code of Conduct )
c) Piagam (Charter ) yang terdiri dari komponen :
BOD ( Board of Director )
BOC ( Board od Committee )
Internal Audit ( SKAI )
2) SOP GCG dibentuk dari ketiga komponen yang saling berintegrasi yakni :
Sistem Manajemen
Kode Etik ( Code of Conduct )
Piagam-Piagam dalam GCG
I. SUSUNAN STAF KONSULTAN BMC
Berikut susunan Staf Konsultan BMC yang menjadi tim inti dan tim support sebagai
berikut :
No Nama Konsultan Pengalaman Proyek Status 1. Arno Haryo Utomo, SE.,MM PT (Persero). Semen Indonesia,
Tbk
PT. Bank Commonwealth
BANK SLEMAN
BANK BRI
BANK BJB
(CV Terlampir)
Project
Reviewer &
Project Head
Officer
2. Sugiyanto, SE., MMA (CV Terlampir) Tim Ahli
Utama Bidang
Banking Risk
Exposure
3. Dr. Hero Priono, SE., M.Si., Ak,
CA dan Tim
(CV Terlampir) Tim Ahli
Utama Bidang
Akuntansi &
Sistem
4. Garry Ardy Kusuma Supriyadi,
SE
(CV Terlampir) Tim
Konsultan
Pendukung
5. N/A (CV Terlampir)
6. Miftahulmahasin, SH., MH (CV Terlampir) Tim Project
Legal Officer
7.
8. Yopi Irawan, Amd - Training Project Officer Bank
BJB
- Training Project Officer Bank
Papua
Project Event
Organizer
9. - Training Project Officer Bank
BRI
Project Event
Organizer
J. PROJECT TIME LINE
Berikut estimasi “Project Time Line” yang kami gunakan untuk proses pekerjaan jasa
evaluasi dan formulasi sistem manajemen risiko berbasis kebijakan Tata Kelola (GCG) di
lingkup BPR/S (Terlampir dalam B/Q Konsultan).
Tim Konsultan kemudian telah menentukan kerangka kerja dan arah penanganan, sebagai
berikut :
Dengan kerangka kerja arah penanganan proyek maka time line kerja dapat dilihat
(Lampiran)
SOP Proyek Konsolidasi Tim Kerja Penyusunan Jadwal Koordinasi dengan Pemberi
Tugas Pengumpulan data pendukung
ANALISA
KONDISI &
POTENSI
TAHAP
PERENCANAAN
TAHAP PELAPORAN
Proses Evaluasi dan Pengolahan data
ANALISA
PEMBANDING
ANALISA
PROSPEKTIF
Draft Laporan Presentasi Laporan Final
K. ESTIMASI HARGA PENENTUAN SENDIRI (HPS)
Berikut estimasi HPS tim BMC Consulting dapat dilihat pada Lampiran (xls)
DAFTAR LAMPIRAN :
- Lampiran 1 : Company Profile BMC Consulting
- Lampiran 2: B/Q Konsultan
- Lampiran 3:
- Lampiran 4:
- Lampiran 5:
Demikian Proposal Teknis ini kami buat dan berharap kami diperkenankan untuk
mempresentasikan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan teknis kepada pihak
pengambil keputusan.