MODUL PERKULIAHAN
Perekonomian IndonesiaSejarah Perekonomian IndonesiaOrde Reformasi (Krisis Ekonomi 1998)
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ProgramStudi 04 84041 Edi Tamtomo
Abstraksi KompetensiModul ini membahas Sejarah Perekonomian Indonesia di era refpormasi dengan titik berat pada krisis ekonomi 1998. Pembahasan diawali dengan kondisis fundamental ekonomi sebelum krisis ekonomi. Selanjutnya dibahas tentang krisis ekonomi mulai dari jenisnya, penyebabnya dan kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut.
mampu menjelaskan kondisi fundamental ekonomi pada awal krisis moneter tahun 1997-1998
mampu menjelaskan jenis-jenis krisis ekonomi
mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab krisis ekonomi
mampu menjelaskan kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi
‘13 2 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
PendahuluanPembahasan perekonomian Indonesia pada masa reformasi tak bisa dilepaskan dari
adanya peristiwa krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 dan mencapai
puncaknya pada tahun 1998. Krisis moneter inilah yang memaksa penguasa Orde Baru
Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan
Orde Baru.
Krisis ekonomi adalah peristiwa yang cukup besar dan berdampak luar biasa terhadap
perekonomian Indonesia. Oleh karena itu modul ini akan membahas tentang krisis moneter
tahun 1998 dengan pembahasan yang meliputi:
Kondisi fundamental ekonomi sebelum krisis
Jenis-jenis krisis ekonomi
Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi
Kebijakan dan tindakan mengatasi krisis ekonomi.
‘13 3 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Fundamental Ekonomi Sebelum Krisis EkonomiKondisi fundamental ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator makroekonomi yang
menunjukkan sehat atau tidaknya perekonomian. Pada modul ini akan dibahas beberapa
indikator yaitu: pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hutang luar negeri sektor swasta. Data
yang dijelaskan adalah data mulai tahun 1990 sampai dengan terjadinya krisis moneter
tahun 1997 dan 1998.
Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia dan secara grafik
dapat dilihat pada gambar 4.1
Tahun Pertumbuhan Ekonomi Inflasi tahunan
1990 7,2 9,53
1991 9,6 9,52
1992 6,4 4,94
1993 6,5 9,77
1994 7,5 9,24
1995 8,2 8,64
1996 7,8 6,47
1997 4,7 11,05
1998 -13,1 77,63
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1990 s.d 1998
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
-15
-10
-5
0
5
10
15
pertumbuhan ekonomi
‘13 4 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Gambar 4.1. grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1990 s.d 1998
Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa sejak tahun 1990, Indonesia mengalami
pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan beberapa kalangan menilai bahwa Indonesia
akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Bahkan World Bank (1997) menyebutkan
bahwa pada tahun 1960-an Indonesia lebih miskin dari India tetapi pada tahun 1990-an PDB
Indonesia tiga kali lipat dari PDB India.1 Data pertumbuhan ekonomi tersebut seolah-olah
menghipnosis hampir semua pelaku dan pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia hingga
akhirnya tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mulai merosot dan pada tahun 1998 menembus
minus 13 persen akibat terjadinya krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi memang menggambarkan kemajuan suatu perekonomian tetapi tidak bisa menjadi
patokan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti aman dari krisis ekonomi.
InflasiInflasi bisa menjadi salah satu indikator dalam makroekonomi. Inflasi yang baik adalah
ketika nilainya 1 digit dan bisa dikendalikan. Pada masa Orde lama, terjadi hyper inflasi
mencapai 650 persen. Pada tahun 1990 inflasi masih bisa dikendalikan dengan nilai 1 digit.
Tabel 4.2 berikut menggambarkan inflasi tahunan mulai dari tahun 1990 sampai dengan
tahun 1998.
Tahun Inflasi tahunan
1990 9,53
1991 9,52
1992 4,94
1993 9,77
1994 9,24
1995 8,64
1996 6,47
1997 11,05
1998 77,63
Tabel 4.2. perkembangan inflasi tahun 1990 s.d 1998
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia masih stabil di kisaran 9 persen. Namun
angka tersebut oleh beberapa kalangan dinilai sebagai gejala timbulnya overheating dalam
perekonomian dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dari sudut permintaan tapi
tidak diimbangi dengan produksi barang/jasa. Hal ini bisa menimbulkan kenaikan harga
1 Kartasasmita (2002). Krisis Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
‘13 5 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
barang dimana salah satu indikatornya adalah inflasi. pada tahun 1997, inflasi mulai
menembus 11 persen dan pada tahun 1998, inflasi melonjak menembus angka mendekati
78 persen.
Hutang Luar NegeriHutang Luar Negeri dalam hal ini adalah hutang sektor swasta. Sebagaimana telah dibahas
pada modul sebelumnya bahwa terjadinya resesi ekonomi membuat pemerintah membuat
kebijakan untuk menarik investor asing ke Indonesia dengan mempermudah prosedur dan
memberika kemudahan serta fasilitas untuk masuknya investor asing. Akibatnya hutang di
sektor swasta mulai meningkat sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3. Selain jumlah
hutang swasta, juga dilihat porsi hutang jangka pendek terhadap total hutang. Banyaknya
hutang jangka pendek akan berisiko ketika hutang tersebut disalurkan ke investasi jangka
panjang dan pada waktu jatuh tempo belum ada return untuk bisa membayar hutang.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 (pertengahan)
Total Hutang Swasta 28,4 30,5 34,2 44,5 55,5 58,7
Hutang Jangka Pendek 17,18 18,82 21,13 27,54 34,24 34,63
Persentase Hutang Jangka pendek thd Total Hutang 60,5 61,7 61,8 61,9 61,7 59,0
Tabel 4.3. Posisi Hutang Swasta Indonesia (dalam miliar USS$)
Sumber: Kuncoro (2009),Ekonomika Indonesia
Dari tabel 4.3 terlihat bahwa hutang swasta meningkat dengan cepat mulai dari 28,4 miliar
dollar pada tahun 1992 menjadi 58,7 miliar dollar pada pertengahan tahun 1997. Disamping
itu, porsi hutang jangka pendek terhadap total hutang cukup besar yaitu mencapai 60
persen. Porsi hutang jangka pendek yang besar menimbukkan risiko likuiditas (risiko hutang
tidak bisa dilunasi/kredit macet) makin besar.
‘13 6 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Kelebihan permintaan/harga ↑
Output pertanian ↓
Input ↓ bagi sektor-sektor lain
Kesempatan kerja/ pendapatan ↓
Inflasi ↑ Kemiskinan ↑
Produksi ↓ bagi sektor-sektor lain
Jenis-jenis Krisis EkonomiPada subbab ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis krisis ekonomi dan alur logis mengapa
krisis ekonomi bisa terjadi.2
1. Krisis Produksi
Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri.
Krisis tersebut bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari
komoditas pertanian, misalnya padi/beras. Penurunan produksi tersebut berakibat
langsung pada penurunan tingkat pendapatan riil dari para petani terutama di wilayah-
wilayah penghasil padi. Selain itu akan berdampak pada kehilangan pekerjaan dan
penghasilan bagi para petani. Hal ini adalah dampak langsung dari krisis tersebut.
Selanjutnya apabila padi/beras selain dikonsumsi langsung juga digunakan sebagai
bahan baku utama oleh sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya, industri makanan dan
minuman, maka volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di sektor-sektor
terkait juga akan mengalami penurunan. Hal ini merupakan efek tidak langsung dari
krisis tersebut. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut akan
mengalami peningkatan yang besar.
Selanjutnya, jika kelangkaan padi tidak segera diatasi akan menimbulkan kenaikan
harga padi. Kenaikan harga akan memperburuk pendapatan riil masyarakat. Jika
berkepanjangan akan berdampak pada krisis sosial dan krisis politik. (gambar 4.2)
Gambar 4.2. Krisis Produksi Domestik dan Dampaknya terhadap Kemiskinan2 Tambunan (2012), Perekonomian Indonesia
‘13 7 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Sektor perbankan ↓Rumah tangga Kredit usaha ↓ /R ↑
Tabungan ↓ Kredit konsumsi ↓ /R ↑
Konsumsi ↓ Kemiskinan ↓
Kesempatan kerja/ pendapatan ↓Produksi ↓ di sektor-sektor ekonomi
.
2. Krisis Perbankan
Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan
kerja dan pendapatan yang menurun ke subsektor keuangan tersebut. Pada fase kedua
krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada
sektor perbankan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan produksi/bisnis mereka.
Perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan
karena subsektor keuangan tersebut sedang mengalami kekurangan dana atau
bangkrut, atau perusahaan-perusahaan masih bisa mendapatkan kredit tetapi dengan
tingkat suku bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat perbankan dalam
keadaan normal. Kenaikan suku bunga itu disebabkan terutama oleh permintaan kredit
dari dunia usaha yang besar, di satu sisi, dan di sisi lain dana yang terkumpul dari pihak
ketiga (masyarakat) untuk disalurkan sebagai kredit usaha terbatas. Selama periode
krisis keuangan Asia (1997-1998), perusahaan-perusahaan besar, di Indonesia terpaksa
mengurangi kegiatan bisnis dan produksi mereka atau bahkan harus tutup karena salah
satu penyebabnya adalah kekurangan dana pinjaman dari perbankan. Akibat
selanjutnya dari krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut
adalah terjadinya pemberhentian pekerja (PHK). Tergantung pada keterkaitan produksi
dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan perusahaan-perusahaan lainnya (yang
tidak terlalu tergantung pada kredit perbankan) di dalam negeri, pada fase terakhir, krisis
perbankan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin
(gambar 4.3).
Gambar 4.3. Krisis Perbankan dan Dampaknya terhadap Kemiskinan
3. Krisis Nilai Tukar
‘13 8 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Depresiasi nilai tukar mata uang nasionalImpor Ekspor ↑
Produksi ↑
Kesempatan kerja/ pendapatan ↑
Impor ↓ Impor konstan
Produksi ↓ Biaya produksi ↑
Inflasi ↑Kesempatan kerja/ pendapatan ↑
Kemiskinan ?
Suatu perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar AS
dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau
depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak atau berlangsung terus-
menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat
Dampak langsung dari perubahan tersebut adalah pada ekspor dan impor (Gambar 4.4).
Paling tidak, menurut teori konvensiaonal mengenai perdagangan internasional,
depresiasi nilai tukar dari satu mata uang terhadap misalnya dolar AS yang membuat
daya saing harga (dalam dolar AS) dari produk-produk buatan negara dari mata uang
tersebut membaik, yang selanjutya membuat volume ekspornya meningkat. Berikutnya,
kenaikan volume ekspor menambah volume produksi dan meningkatkan jumlah
kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan eksportir.
Namun, di sisi impor, akibat kurs mata uanga nasional melemah, misalnya dalam rupiah,
dari Rp 2.000 persatu dolar AS menjadi RP 10.000 per satu dolar AS, maka harga-harga
dalam rupiah di pasar dalam negeri dari produk-produk impor akan naik, yang bahkan
bisa mengakibatkan meningkatnya laju inflasi di Indonesia. Misalnya, suatu produk impor
harganya 10 dolar AS. Dengan kurs rupiah, misalnya RP 2.000/US$, maka harga dari
produk tersebut di Indonesia adalah Rp 20.000. jika nilai rupiah melemah menjadi Rp
10.000/US$, maka harga produk tersebut dalam rupiah menjadi RP 100.000, walau
harga aslinya dalam dolar AS tetap tidak berubah.
Gambar 4.4 Krisis Nilai Tukar dan Dampaknya terhadap Kemiskinan
Jadi depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang pada dasarnya berdampak posistif
terhadap ekonomi, dari negara yang mata uangnya mengalami pelemahan lewat sisi
ekspor dan berdampak negatif lewat sisi impor. Oleh karena itu, efek neto dari krisis nilai
tukar terhadap kemiskinan bisa negatif, positif atau nol, tergantung pada selisih antara
‘13 9 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Permintaan terhadap output dari sektor-sektor lain ↓Pendapatan petani & buruh tani ↓ Harga/permintaan ekspor ↓
Penghasilan ekspor dari perusahaan eksportir ↓
Kesempatan kerja di perusahaan eksportir ↓
Kemiskinan ↑Kesempatan kerja/ Pendapatan ↓
kedua efek tersebut. Negara dengan neraca transaksi berjalan deficit akan mempunyai
kecenderungan lebih banyak mendapat efek negarif dari kurs mata uang ini.
4. Krisis Perdagangan
Dalam hal krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal, ada dua
jenis jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi/arus modal. Di dalam jalur
perdagangan itu sendiri ada dua subjalur, yaitu ekspor dan impor (barang dan jasa).
Dalam jalur ekspor, misalnya ekspor barang, suatu krisis bagi Negara ekportir bisa
terjadi baik karena harga di pasar internasional dari komoditas yang diekspor turun
secara drastid atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut menurun secara
signifikan. Sebagai contoh, harga dunia atau permintaan pasar global bagi ekspor-
ekspor utama Indonesia dari komoditas-komoditas pertanian menurun, maka
pendapatan petani dan buruh tani dari komoditas-komoditas tersebut di dalam negeri
juga merosot (gambar 4.5). Proses ini tidak akan berhenti di sini seperti halnya dengan
tipe-tipe krisis ekonomi lainnyayang telah dibahas sebelumnya, di dalam kasus ini juga
ada suatu efek penggandaan di dalam ekonomi: penurunan pendapatan petani dan
buruh tani membuat permintaan konsumsi maupun permintaan perantara (antar sektor)
di pedesaan berkurang, sebagai suatu hasil akhir, pendapatan riil masyarakat per kapita
menurun dan tingkat kemiskinan meningkat di pedesaan.
Gambar 4.5. Krisis Harga/Permintaan Ekpor dan Dampaknya terhadap Kemiskinan
‘13 10 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Modal lari/modal di dalam negeri ↓
Investasi domestik ↓
Produk domestik ↓
Kesempatan kerja/ pendapatan ↓
Kemiskinan ↑
Depresiasi nilai tukar nasional*
Inflasi ↑
Dalam ekspor jasa, suatu krisis bisa terjadi jika jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke
dalam negeri menurun drastis, atau jumlah pengiriman uang ke Indonesia dari tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mengalami pengurangan secara signifikan.
Masih berdasarkan pada laporan Bank Dunia dan ASEAN tersebut, krisis ekonomi global
2008-2009 tersebut berdampak terhadap ekonomi-ekonomi dari Negara-negara anggota
ASEAN lewat sejumlah jalur transmisi, dan diantaranya yang paling penting adalah jumlah
wisatawan asing ke wilayah tersebut sangat berkurang, dan jumlah pengiriman uang dari
pekerja-pekerja migrant yang juga merosot selama perode krisis tersebut.
5. Krisis Modal
Terakhir, suatu pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah besar atau pengentian
bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak
Negara miskin di sunia, seperti di Afrika dan Asia Tengah yang ekonomi mereka selama ini
sangat tergantung pada ULN atau hibah internasional. Suatu pelarian modal, baik yang
berasal dari sumber dalam negeri maupun modal asing, terutama investasi asing jangka
pendek (yang umum disebut ‘uang panas’), dalam jumlah yang besar secara mendadak bisa
menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi dari Negara-negara yang sangat
memerlukan modal investasi. Proses mulai dari larinya modal ke luar negeri hingga menjadi
sebuah krisis ekonomi sangat sederhana: dana investasi di dalam negeri berkurang,
investasi (pembentukan modal tetap bruto) menurun, kegiatan/volume prduksi dan tingkat
produktivitas menurun, pertumbuhan ekonomi merosot, jumlah angkatan kerja yang bisa
bekerja terutama di sektor formal berkurang, tingkat pendapatan riil menurun, dan pada
akhirnya, tingkat kemiskinan bertambah. Di sisi lain, suatu pelarian modal dalam jumlah
besar akan menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang dari Negara bersangkutan seperti
yang telah dibahas sebelumnya (Gambar 4.6).
‘13 11 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Gambar 4.6. Krisis Modal dan Dampaknya terhadap Kemiskinan
Gambaran Singkat Krisis Ekonomi 1998Krisis ekonomi di Indonesia mungkin tidak diperkirakan sebelumnya. Semuanya di luar
perkiraan beberapa kalangan. Bahkan ketika krisis moneter yang terjadi di Thailand
diperkirakan tidak akan berdampak di Indonesia karena kondisi perekonomian Indonesia
yang dinilai bagus dan cukup stabil. Namun ternyata Indoneia terkena krisis juga dan
dampaknya bisa dikatakan paling parah diantara negara-negara yang terkena krisis
moneter.
Krisis ekonomi pada awalnya dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand dimana
nilai mata uang Baht jatuh terhadap dollar. Kondisi ini mulai membuat investor mulai tidak
percaya dan pada Thailand karena tidak bisa menjaga kestabilan kurs. Ketidakpercayaan ini
merembet ke negara-negara di Asia termasuk Indonesia.
Krisis moneter Indonesia dimulai dengan turunnya nilai rupiah terhadap dollar. Pemerintah
berusaha mengatasinya tetapi tidak berhasil, Hal ini juga yang membuat investor menarik
dananya dari Indonesia. Banyaknya modal yang ditarik dari Indonesia ke luar negeri
membuat kondisi ekonomi mulai memburuk. Perusahaan yang bergantung pada pinjaman
bank mulai kekurangan modal. Bank-bank mulai kehilangan likuiditasnya dan masyarakat
mulai menarik dananya dari bank. Kondisi ini membuat perusahaan jadi kekurangan modal
karena bank sebagai penghimpun dan penyalur dana tidak bisa menjalankan fungsinya.
Terjadilah krisis finansial yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi. Naiknya dollar membuat
harga-harga menjadi merembet naik.
Krisis ekonomi ini menyebabkan terjadinya demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan
menguasai gedung DPR. Dan diperparah lagi dengan kerusuhan-kerusuhan dimana waktu
‘13 12 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
itu orang tionghoa menjadi sasaran. Akibatnya mereka banyak yang lari keluar negeri dan
membwa pula modalnya. Hal ini makin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia
hingga pertumbuhan ekonominya menembus minus 13.
Turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J Habibie juga menciptakan krisis politik
yang juga makin menambah ketidakpercayaan investor kepada Indonesia. Tabel 4.4 berikut
menggambarkan beberapa krisis di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia.
Negara Krisis Kepercayaan
Krisis Mata Uang
Krisis Finansial
Krisis Ekonomi
Krisis Sosial Krisis Politik
Hongkong V Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar
Singapura V V Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar
Taiwan V V Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar
Malaysia V V V Terhindar Terhindar Terhindar
Korsel V V V V Terhindar Terhindar
Thailand V V V V V Terhindar
Indonesia V V V V V V
Tabel 4.4 Gambaran Krisis negara-negara Asia Pasifik
Jadi krisis di Indonesia dimulai dari adanya krisis kepercayaan. Dari krisis kepercayaan
membuat rupiah terdepresiasi sehingga terjadilah krisis mata uang dan krisis finansial. Pada
tahap ini seharusnya pemerintah mengembalikan kepercayaan investor dengan menjaga
nilai rupiah terhadap dollar. Namun hal ini tidak berhasil sehingga makin membuat krisis
kepercayaan. Krisis kepercayaan yang menguat makin membuat krisis moneter menjadi-jadi
dan berdampak pada krisis ekonomi, krisis sosial hingga ke krisis politik. Jika dikaitkan
dengan pembahasan jenis-jenis krisis pada pembahasan sebelumnya, Indonesia mengalami
krisis nilai tukar, krisis perdagangan dan krisis modal.
‘13 13 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Faktor-faktor Penyebab Krisis Ekonomi Tahun 1998Terdapat banyak penelitian dan banyak pendapat dari beberapa ahli ekonomi tentang apa
yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. Faktor penyebab krisis
ekonomi secara garis besar dapat dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut3.
1. Hutang swasta luar negeri terlalu besar dan sebagian besar berjangka pendek
2. Lemahnya sistem perbankan
3. Kurangnya transparansi, lemahnya penegakan dan kepastian hukum
4. Kondisi politik yang tidak stabil
Faktor Eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut.4
1. Globalisasi Ekonomi Kapitalis
2. Fluktuasi pasar nilai mata uang
3. Tindakan para spekulan
Hutang Swasta Luar Negeri Terlalu Besar Dan Sebagian Besar Berjangka Pendek
Berbeda dengan hutang pemerintah yang diatur dengan hati-hati dan seksama, untuk
hutang sektor swasta pengawasannya ada kesan dilonggarkan. Hal ini juga sebagai
salah satu kebijakan untuk mengatasi resesi ekonomi dunia pada pertengahan
dekade1980-an. Akibatnya adalah 85 persen penambahan hutang luar negeri Indonesia 3 Kartasasmita (2002). Krisis Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia4 Salamah (2001), Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia
‘13 14 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
adalah dari sektor swasta. Hal ini juga ditunjukkan pada tabel 4.3 bahwa jumlah hutang
sektor swasta meningkat dengan pesat.
Hutang swasta sebagian besar dialirkan ke investasi jangka panjang seperti real etate.
Hal ini berbahaya, karena sebagian besar hutang swasta adalah jangka pendek.
Akibatnya ketika jatuh tempo kemungkinan debitur membayar hutang bisa kesulitan.
Pada tahun 1998 krisis kepercayaan membuat modal ditarik, hal ini membuat swasta
menanggung kerugian termasuk kerugian karena melemahnya nilai rupiah, karena
mereka harus membayar hutang dalam dollar. Kerugian ini dialami oleh perbankan yang
memiliki hutang kuar negeri maupun perusahaan yang langsung berhutang dengan luar
negeri maupun yang meminjam dana dari bank.
Lemahnya Sistem Perbankan Nasional
Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an,
mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak
mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir
tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya
dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada
pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan
banyak sekali bank yang sesungguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau
kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai
rupiah mulai terdepresiasi (nilainya turun), sistem perbankan tidak mampu
menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban
langsung akibat neracanya yang tidak sehat. Hal ini terlihat ketika krisis berlangsung 16
bank langsung di-merger menjadi satu bank sebagai salah satu usaha untuk keluar dari
krisis ekonomi dengan cara menyehatkan perbankan nasional.
Lemahnya sistem perbankan ini, termasuk di dalamnya adalah pengawasan perbankan
berperan memunculkan adanya gelembung ekonomi (buble). Gelembung ekonomi ini
ditandai dengan harga saham, sekuritas, dan properti yang naik dengan cepat. Hal ini
berpotensi pada krisis ketika terjadi kredit macet. Hal ini diperparah dengan mental rent
seeker dari sebagian pelaku bisnis.
Kurangnya Transparansi Dan Lemahnya Penegakan Dan Kepastian Hukum
Sebenarnya ini sudah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa untuk berinvestasi di Indonesia
terdapat biaya-biaya dan pungutan tidak resmi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
‘13 15 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Namun hal tersebut tidak banyak dikeluhkan ketika krisis belum terjadi. Pada saat krisis
terjadi, hal tersebut muncul ke permukaan dan menjadi salah satu pemicu krisis
kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani krisis. Ketika pemerintah yang
dianggap sebagai wasit dalam perekonomian sudah tidak dipercaya lagi maka Indonesia
harus bersiap-siap kehilangan modal yang dibawa lari oleh investor luar negeri.
Kondisi lemahnya sistem perbankan dan kurangnya transparansi serta lemahnya
penegakan dan kepastian hukum ini merupakan lemahnya tata kelola pemerintahan
(governance) khususnya dalam mengelola perekonomian. Lemahnya tata kelola ini
terlihat ketika Presiden Soeharto mundur, membuat krisis kepercayaan khususnya oleh
investor makin menguat.
Kondisi Politik yang Tidak Stabil
Kondisi politik sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap terjadinya krisis
ekonomi. Tetapi faktor ini menjadi faktor penyulut yang makin memperparah krisis
ekonomi dan membuat pemulihan berlangsung lambat. Pada tahun 1998, krisis ekonomi
membuat rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah. Mahasiswa melakukan aksi
demonstrasi dan menduduki gedung DPR/MPR. Dalam aksi demonstrasi tersebut
diwarnai dengan aksi penembakan dan penculikan terhadap mahasiswa yang
berdemonstrasi. Selain demonstrasi, juga terjadi kerusuhan dan penjarahan. Kondisi
tersebut membuat investor semakin tidak percaya dengan Indonesia dan menarik
modalnya dari Indonesia.
Pemulihan krisis ekonomi Indonesia lebih lambat daripada negara lain karena situasi
politik yang tidak menentu. Pasca turunnya Presiden Soeharto, pemulihan di bawah
presiden B.J Habibie juga masih terhambat dengan kondisi politik lepasnya Timor Timur
dari Indonesia. Pada masa Presiden Gusdur hasil Pemilu tahun 1999 pun investor juga
belum sepenuhnya percaya dengan pemerintahan Indonesia karena beberapa
pernyataan kontroversial dan pada waktu itu Indonesia mengalami kerusuhan etnis di
beberapa daerah.
Beberapa faktor eksternal penyebab krisis ekonomi akan dibahas berikut.
Globalisasi Ekonomi Kapitalis
Dalam era globaisasi seperti ini arus barang maupun modal hampir-hampir tidak
dibatasi. Secara karakteristik, negara-negara berkembang akan membutuhkan bantuan
dari negara berkembang dan negara maju membutuhkan tempat untuk menanamkan
‘13 16 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
modalnya. Seharusnya aka nada hubungan saling menguntungkan dalam hubungan ini.
Tetapi salah satu risiko yang ada adalah ketika salah satu negara terkena krisis, hal itu
akan berimbas ke negara-negara lain. Dalam hal ini tergantung tingkat kerentanan
negara terhadap krisis. Dari pengalaman krisis tahun 1998, memberikan pelajaran
bahwa salah satu risiko dari keterbukaan ekonomi dan globalisasi adalah terjadinya
krisis ekonomi.
Fluktuasi Nilai Mata Uang Dunia
Seiring dengan globalisasi kapitalis, uang bukan lagi sekadar instrument transaksi
melainkan sudah menjadi barang fisik seperti halnya sektor riil yang setiap saat bisa
dijual - belikan seperti halnya barang dan jasa. Dalam konstelasi semacam ini yang
menentukan nasib nilai tukar mata uang nasional terhadap valas bukan masalah internal
(kebijakan pemerintah) melainkan ditentukan oleh pasar.
Pada krisis moneter 1998 diawali dengan krisis mata uang Baht terhadap dollar, disusul
dengan mata uang lainnya di Asia Pasifik termasuk rupiah. Hal ini juga yang
dimanfaatkan oleh para spekulan yang mengambil keuntungan dari selisih nilai kurs.
Tindakan Para Spekulan
Sesuai hukum ekonomi, makin banyak permintaan berarti harga akan naik. Para
spekulan tahu bahwa menjelang tahun 1997 akan banyak hutang jangka pendek yang
jatuh tempo. Hal ini berarti permintaan akan dollar akan meningkat pada masa itu karena
negara-negara berkembang akan membayar hutang. Para spekulan mulai memborong
dollar dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mempeorleh keuntungan. Hal ini juga
yang membuat nilai mata uang negara-negara berkembang di Asia Pasifik terdepresiasi.
Dari penjelasan faktor-faktor penyebab krisis ekonomi tersebut di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa faktor-faktor internal lebih bisa dikendalikan (dalam hal inioleh
pemerintah) sebagai regulator perekonomian. Sementara itu untuk faktor eskternal sangat
sulit untuk dikendalikan, karena di era sekarang ini sangat sulit untuk menerapkan ekonomi
tertutup. Beberapa negara yang dulu menerapkan ekonomi sosialsi seperti Cina dan Rusia
mulai membuka diri, dan beberapa negara yang tersisa seperti Korea Utaradan Kuba dilihat
dari tingkat pertumbuhan ekonominya juga melambat.
Dibalik faktor-faktor tersebut, ada beberapa hal yang seharusnya dipikirkan. Mengapa
hutang swasta begitu cepat meningkat dan mengapa tidak ada pengawasan tentang hal itu.
Bagaimana pula dengan penataan sistem perbankan yang sehat dan mendukung stabilitas
perekonoian. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah bahwa sektor keuangan/moneter
ada untuk mendukung sektor riil, dan ketika sektor moneter sudah beralih fungsi mirip
‘13 17 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
dengan sektor riil atau dengan kata lain, uang telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan
dan bukan sebagai alat tukar, maka dampak bisa yang timbul adalah krisis moneter.
Kebijakan dan Langkah Mengatasi Krisis Kebijakan dan langkah dalam mengatasi krisis sebenarnya telah dilakukan semenjak rupiah
terdepresiasi dan mulai tak terkendali. Setelah nilai rupiah terdepresiasi dan mulai tidak bisa
dikendalikan, pemerintah minta bantuan pada IMF. Tujuannya adalah untuk mengembalikan
krisis kepercayaan investor kepada Indonesia. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan
internasional itu mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang
mencapai 40 miliar dolar AS, Sehari setelah pengumuman itu, seiring dengan paket
reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia, mengumumkan pencabutan izin
usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat.
Namun langkah ini masih belum bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam
dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu harus ditegaskan
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan
IMF pada bulan Januari 1998. Nota kesepakatan ini terdiri dari 50 kebijaksanaan-
kebijaksanaan antara lain:
1. Anggaran berimbang
2. Pengurangan pengeluaran pemerintah termasuk di dalamnya penghapusan subsidi BBM
dan listrik
3. Pembatalan proyek infrastruktur besar
4. Peningkatan pendapatan pemerintah dengan membuat peraturan yang bisa
meningkatkan pendapatan terutama melalui pajak dan cukai.
‘13 18 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Namun demikian, program ini dilakukan dengan setengah hati sehingga pemerintah
berunding lagi dengan IMF dan dicapai lagi kesepakatan baru pada bulan April 1998. Hasil-
hasil perundingan dan kesepakatan itu diantaranya penundaan penghapusan subsidi BBM
dan listrik, serta tambahan dalam kesepakatan yang baru ini, yakni sebagai berikut.
1. Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah
hiperinflasi.
2. Restrukturisasi perbankan, dengan tujuan utama penyehatan sistem perbankan
nasional.
3. Reformasi struktural, yang mana disepakati agenda baru yang mencakup upaya-upaya
dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan sebelumnya
4. Penyelesaian hutang luar negeri swasta (corporate debt).
5. Bantuan untuk rakyat kecil berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Namun krisis sudah mengarah ke krisis sosial dan politik, terjadi kerusuhan dimana-mana
sehingga memaksa Soeharto mundur dari jabatannya dan diganti BJ Habibie. Program-
program yang disepakati denhgan IMF belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum
sepenuhnya membuat Indonesia keluar dari krisis.
Pemerintahan Habibie sering disebut pemerintahan transisi, karena menggantikan
pemerintahan Soeharto sebelum nanti dilakukan pemilu tahun 1999. Pada masa
pemerintahan Habibie, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah disepakati oleh IMF
dilanjutkan. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secepat mungkin.
Dengan langkah-langkah tersebut pemerintah berhasil meredam tingkat kerusakan ekonomi
akibat krisis, bahkan mampu mengembalikan Indonesia pada jalur pemulihan yang benar.
Hal ini terbukti dengan mulai pulih dan stabilnya nilai tukar rupiah menjadi Rp 6.500 sampai
Rp7.500 per dolar, dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai menjelang pemilihan
presiden di bulan Oktober 1999. Inflasi juga terkendali, dari hampir 80% pada tahun 1998
menjadi 2% saja pada tahun berikutnya (1999). Dengan kondisi ini tingkat suku bunga dapat
turun dari sekitar 80% menjadi 11-12%. Konsumsi dalam negeri mulai pulih, khususnya
dalam permintaan terhadap industri otomotif dan industri konstruksi. Pendek kata, turbulensi
ekonomi itu dalam waktu singkat telah berhasil dikendalikan. Pertumbuhan ekonomi yang
sempat menembus minus 13 persen mulai kembali naik dam mencapai 0,3 persen parahun
1999.
Untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat miskin, dengan cepat diberlakukan
program JPS dalam berbagai bentuk, seperti: penyediaan subsidi beras untuk keluarga
miskin; pemberian bea siswa untuk murid dari SD hingga perguruan tinggi (pelayanannya
‘13 19 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
mencapai 1,7 juta murid); pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi keluarga miskin;
dan pembangunan prasarana desa melalui program padat karya untuk menciptakan
lapangan kerja secara massal.
Rekonstruksi ekonomi seperti yang telah digambarkan di atas dilaksanakan melalui cara
konstitusional, dengan berbagai undang-undang dan peraturan, yang dibarengi pula dengan
pembentukan lembaga baru sesuai kebutuhan. Contohnya, pemerintahan Habibie
memperkenalkan undang-undang baru tentang kepailitan yang memberikan kepastian
hukum kepada kreditur maupun debitur, serta menetapkan mekanisme penyelesaian hutang
swasta melalui apa yang dikenal sebagai Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force) .
Langkah reformasi lainnya, antara lain, penutupan atau pengambilalihan bank yang tidak
sehat dan yang melanggar ketentuan; memperkuat BPPN dengan mempertegas status
kelembagaan dan mengisinya dengan SDM yang profesional; menetapkan Bank Indonesia
sebagai bank sentral yang independen; menetapkan peraturan untuk menjamin praktik
bisnis yang kompetitif, sehat, dan anti-monopoli; serta bekerja sama dengan sektor swasta
dalam membangun good corporate governance.
Daftar PustakaDumairy. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. 1999.
Kartasasmita, Ginandjar. Krisis Ekonomi dan Masa Depan Indonesia. 2002
Kuncoro, Mudrajad. Ekonomika Indonesia. Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Gobal.Yogyakarta: UPPSTIM YKPN. 2009.
Kuncoro, Mudrajad. Mudah Memahami&Menganalisis Indikator Ekonomi.Yogyakarta: UPPSTIM YKPN. 2003.
Salamah, Lilik. Lingkaran Krisis Ekon omi Indonesia," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 2, April 2001, 65-76.
Tambunan, Tulus. Perekonomian Indonesia. Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.
‘13 20 Perekonomian Indonesia
Pusat Bahan Ajar dan eLearningEdi Tamtomo,S.E.,M.E http://www.mercubuana.ac.id
Ringkasan Materi Modul 4