RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
Jl.Lunjuk Jaya No 03 Demang Lebar Daun Palembang
Telepon : (0711) 368727 Fax (0711) 368726
KEPUTUSAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2018 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG
(REVISI)
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2017-2018
Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2 Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara;
3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
(RPJMN) 6 Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palembang Tahun 2005-2025.
16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2017-2018.
17 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
MEMUTUSKAN : Menetapkan Kesatu
: Membentuk Tim Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2017-2018 dengan susunan keanggotaan sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1 Menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
2 Menyusun dan menganalisa data yang ada untuk dijadikan program dalam penyusunan Renstra
3 Menyiapkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2017-2018
4 Melaporkan hasil kerja Tim lepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2017-2018 dibebankan kepada APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2017
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal Januari 2017
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
ALTUR FEBRIANSYAH,SH,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP.196602151995031001
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG Nomor : /Ban-KBP/2017 Tanggal : Januari 2017 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG TAHUN 2017-2018
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
Pengarah : ALTUR FEBRIANSYAH,SH,M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Penanggungjawab : BAMBANG WICAKSONO,ST,MT Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Plg Ketua Pelaksana : HERIWAN ALASKA,SH,MH Kabid.Kesatuan Bangsa Wakil Ketua : Dra. RADIOSTUTI,MM
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Kabid. Fasilitasi Ormas,Orpol Sekretaris : ROSMAIDA SIMANJUNTAK,SH,M.Si Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Anggota : 1. Drs.MUHAMAD HAYKAL (Kabid Penanganan Strategis) 2. YASMAN EFENDI,SH (Kabid Partisipasi Politik) 3. ZULKARNAIN,SH (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) 4.RIKA DIANA,SE,M.Si (Kasubbag Keuangan) 5. Hj.SAWIDA,SE,M.Si (Kasubbid Nilai-Nilai Kebangsaan) 5. ABDURRAHMAN,SH.M.Si (Kasubbid Peng. Kapasitas) 6. ZUHIRMAN,S.Ip,MM( Kasubbid Penanganan Masalah Aktual) 7. ANDY ANUGRAHA,S.ST (Kasubbid Fasilitasi Pemilu) 8. ZAINAL ABIDIN,S.Ip (Kasubbid Kom dan Sosialisai Pemilu) 9. M.NIZAR,,SE(Kasubbid Fasilitasi Ormas,LSM) 10. SUMARNI,S.SOS (Kasubbid Fasilitasi Organisasi Parpol) 11. GUNAWAN INDRA SADY,S.Pd,M.Pd ( Kasubbid
Kewaspadaan Nasional) 12. NELVI YANTI,SE (Honorer )
Ditetapkan di : Palembang Pada tanggal : Januari 2017
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
ALTUR FEBRIANSYAH,SH,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP.196602151995031001
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
B A B I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan WaliKota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, khususnya dalam rangka
mewujudkan terbinanya kesatuan bangsa dan pembangunan politik yang demokratis.
Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Palembang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan
politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Badan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas
dan fungsi.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 -2018
dengan penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan serta menetapkan visi dan
misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang yang akan dicapai tahun
2017 sampai dengan tahun 2018 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil
Walikota Palembang 2013 -2018 yaitu PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat,Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman Berkembang, Pemerintahan
Bersih, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Metropolis,
Aman dan Sejahtera, sedangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode
2013 -2018 adalah :
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam
pembangunan
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta
peningkatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan
4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat
yang religius
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan disetiap sektor
6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf
internasional, beradat dan sejahtera.
Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 – 2018 yang
tersebut diatas dimana dalam pelaksanaan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang ada pada misi ke -2 (dua) dan ke – 4 (empat).
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan
Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor
12 Tahun 2008.
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun
2013-2018.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
1.3 Maksud dan Tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan lembaga
Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang EMAS 2018,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai Rencana
Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sehingga tugas pokok dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang adalah :
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan
substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada
pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan
mengacu pada RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar
didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan
berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab
masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar
instansi maupun sektor.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, telaahan visi, misi dan program
walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra kementrian/lembaga, telaahan
rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan
isu-isu strategis.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA
PALEMBANG
Berisikan uraian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII. PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang merupakan lembaga
unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Palembang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota Palembang.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 12
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai tugas
pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa
dan Politik
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya
.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
terdiri dari :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubbag Keuangan
c. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
a. Kasubbid Nilai-Nilai Kebangsaan
b. Kasubbid Kewaspadaan Nasional
4. Kepala Bidang Penanganan Strategis
a. Kasubbid Penanganan Masalah Aktual
b. Kasubbid Penanganan Kapasitas
5. Kepala Bidang Partisipasi Politik
a. Kasubbid Komunikasi dan Sosialisasi Politik
b. Kasubbid Fasilitasi Politik
6. Kepala Bidang Fasilitasi Ormas dan Orpol
a. Kasubbid Fasilitasi Organisasi Politik
b. Kasubbid Fasilitasi Organisasi Masyarakat
Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang lebih jelas
dapat dilihat pada bagan disamping
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :
1. Bidang Sekretariat
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan disiplin aparatur
d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
e. Penyusunan RKA
2. Bidang Penanganan Strategis
a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
c. Pengendalian keamanan lingkungan
3. Bidang Kesatuan Bangsa
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat
c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
d. Pembekalan wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
e. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagaman lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
f. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
g. Pentas seni budaya,festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
4. Bidang Partisipasi Politik
a. Penyuluhan kepada masyarakat
b. Koordinasi forum-forum diskusi politik
c. Penyusunan database partai politik
d. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
1. Sumberdaya Aparatur
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
tercatat sampai dengan bulan Agustus 2017 berjumlah 25 orang pegawai
negeri sipil dan 12 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan
jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Agustus 2017
No Sub SKPD Jml Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
1
2
3
4
5
6
Kepala Badan Kesbangpol
Sekretariat Badan Kesbangpol
Bidang Penanganan Strategis
Bidang Kesbang
Bidang Partisipasi Politik
Bidang Fasilitasi Ormas,Orpol
1
8
5
5
3
3
1
1
4
1 1 3 2
1
3
4
3 1
Jumlah 25 2 11 12
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan Jenis Kelamin Per Agustut
2017
No Sub SKPD Jml Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
1
2
3
4
5
Kepala Badan Kesbangpol
Sekretariat Badan Kesbangpol
Bidang Penanganan Strategis
Bidang Kesbang
Bidang Partisipasi Politik
Bidang Fasilitasi Ormas,Orpol
Dst
5 3 1 2
1
1
1
1
3
2
2
Jumlah 11 3 1 7
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
10
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
BADAN, KESATUAN BANGSA POLITIK NOMOR : 5 TAHUN 2006
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TANGGAL : 6 JULI 2006
KOTA PALEMBANG TENTANG : PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PALEMBANG TAHUN 2007
KEPALA BADAN
ALTUR FEBRIANSYAH, SH., M.Si
NIP. 196602151995031001
SEKRETARIS BADAN
BAMBANG WICAKSONO,ST.,MT
NIP. 1974091320000311004
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
ZULKARNAIN,SH
NIP. 196607241987031003
SUBBAG KEUANGAN
RIKA DIANA,SE.,M.Si
NIP. 197505281995032001 7
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG KESATUAN BANGSA
HERIWAN ALASKA,SH.,MH
NIP.196211051986031001
BIDANG FASILITASI ORG. POLITIK
& ORG. KEMASYARAKATAN
Dra.Hj.RADIOSTUTI.MM
NIP. 196205071983032006
BIDANG PENANGANAN STRATEGIS
Drs.MUHAMAD HAYKAL NIP. 196206151985111002
BIDANG PARTISIPASI POLITIK
YASMAN EFENDI,SH
NIP. 196012011987021001
SUBBID NILAI-NILAI
KEBANGSAAN
Hj.SAWIDA,SE.,M.Si NIP. 196107301981012002
SUBBID KEWASPADAAN
NASIONAL
GUNAWAN INDRA
SADY.S.Pd.,M.Pd NIP. 196907121995121003
SUBBID FASILITASI
ORGANISASI PARPOL
SUMARNI,S.Sos
NIP. 196501241986032005
NIP. 19681022 199009 1 001 SUBBID FASILITASI ORG.
KEMASYARAKATAN DAN LSM
M.NIZAR,SE
NIP. 196606221994031006
SUBBID PENGEMBANGAN
KAPASITAS
ABDURRHAMAN,SH.M.Si
NIP. 196404041998031003
SUBBID PENANGANAN MASALAH
AKTUAL
ZUHIRMAN,S.Ip.,MM
NIP. 196906121990091005
SUBBID KOMUNIKASI DAN
SOSIALISASI POLITIK
ZAINAL ABIDIN,S.Ip
NIP. 196708251990031009
SUBBID FASILITASI PEMILU
ANDY ANUGRAHA,S.ST
NIP.19771112007011006
SUBBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
ROSMAIDA SIMANJUNTAK, SH,M.Si
NIP. 197101231996032002
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2017
No Sub SKPD Jml Pangkat/gol. Eselon
I II III IV IV III II
1
2
3
4
5
6
Kepala Badan Kesbangpol
Sekretariat Badan Kesbangpol
Bidang Penanganan Strategis
Bidang Kesbang
Bidang Partisipasi Politik
Bidang Fasilitasi Ormas,Orpol
1
8
4
6
3
3
3
1
1
2
1 3 2
1
3
3
4
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1 1
1
Jumlah 25 5 8 12 11 5 1
Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan
Struktural pada Dinas/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
tahun 2017
No Sub SKPD Jml
Nama Diklat Struktural
Adum/Diklat PIM IV
Spama/ Diklat PIM III
Spamen/ Diklat PIM
II
1
2
3
4
Kepala Badan Kesbangpol
Sekretariat Badan Kesbangpol
Bidang Penanganan Strategis
Bidang Kesbang
Bidang Partisipasi Politik
Bidang Fasilitasi Ormas,Orpol
Dst
1
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
1
Jumlah 19 12 6 1
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
2. Sarana Dan Prasarana
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang telah tersedia sarana dan
prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:
Tabel 2.5.
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang Tahun 2017
No
Jenis Barang
Jumlah
Kondisi
Baik Kurang Baik Rusak Berat
1 Mobil 8 unit Baik
2 Motor 9 unit Baik
3 Komputer 20 unit Baik
4 Printer 20 unit Baik
5 Laptop 3 unit Baik
6 Meja Kerja 47 unit Baik
dst Kamera 3 unit Baik
2.3. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
sesuai dengan komponen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang Tahun 2008-2013 berdasarkan indikator kinerja yang
ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.
Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana
disajikan dalam tabel 2.7.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Tabel 2.6 Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
. Kota Palembang Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang cukup baik
dengan peningkatan setiap tahunnya pada indikator kinerja.Hal ini dibuktikan dengan rasio capaian setiap tahunnya yang mencapai
target atau melebih target yang ditentukan,
Tabel 2.7
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang didukung oleh anggaran., dimana pada
anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga kinerja pelayanan dapat meningkat. Selain itu juga kinerja aparatur pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang mendukung pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahunnya.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Palembang
A. Pelayanan yang ada di Badan Kesbangpol ada 3 Komponen, yaitu:
1. Rekomendansi Penelitian
Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin pelayanan secara khusus diberikan
kepada semua pihak yang berkepentinngan terhadap penelitian dalam Kota
Palembang.
Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah dosen, mahasiswa, peneliti
dan pihak swasta sepanjang membutuhkan surat rekomendasi penelitian
2. Surat Keterangan Terdaftar
Bagi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar
untuk menunjukkan keberadaannya di Kota Palembang.
Untuk mengeluarkan SKT ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang bersifat pasif artinya sepanjang pihak yang berkepentingan
membutuhkan SKT.
Persyaratan yang dibutuhkan antara lain :
- Akte Pendirian Organisasi
- AD / ART
- Susunan Pengurus
- Program Kerja
3. Surat Izin Pemasangan Atribut Publikasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 yang
telah direvisi dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik,
Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya
maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Palembang mempunyai
wewenang mengeluarkan izin Pemasangan Atribut Publikasi sepanjang
sifatnya non komersial
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang memberikan
beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut
memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.
Tantangan (Treaths) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :
• Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Universitas yang membutuhkan
Surat Rekomendasi Penelitian
• Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Ormas, Parpol dan LSM yang
membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
• Semakin meningkatnya / bertambahnya jumlah Parpol,Ormas atau Organisasi
lainnya yang membutuhkan Surat Izin Pemasangan Atribut Publikasi
Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :
• Peningkatan kualitas petugas yang membidangi pelayanan
• Peralatan atau komputerisasi untuk mendukung pelayanan
• Pendataan keberadaan ormas,parpol dan LSM yang ada di Kota Palembang
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:
1. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat
dan beragama, tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang
sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis
2. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun
individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan untuk
kepentingan bersama
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada
Pemilukada/ pemilu
4. Belum optimalnya dalam membangun kesamaan pandangan pluralitas agama,
suku dan budaya sebagai modal sosial sehingga memungkinkan terjadinya konflik
sosial.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Walikota
Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan selama
lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan
secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan
berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi
Kota yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”.
Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang
merumuskannya dalam enam Misi . Ke enam Misi Kota Palembang Tahun 2013-
2018 adalah:
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam
pembangunan
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta
peningkatan pelayanan masyarakat
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan
4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat
yang religius
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan disetiap sektor
6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf
internasional, beradat dan sejahtera.
Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan
pemerintahan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang berkaitan
langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan tata
kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan
masyarakat dan misi ke 4 (empat) yaitu : Mendorong keimanan dan ketaqwaan
masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang religius.
Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi
pencapaian Misi Kota Palembang yang ke “2 dan ke 4 “ adalah sebagai berikut.
1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menggunakan hak politiknya
2. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
3. Kurang maksimalnya forum yang dibentuk untuk mengantisipasi atau
memberikan laporan.
3.3. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan
1. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan
Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, maka
ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan,
yaitu “Membangun Kondisi Masyarakat Sumatera Selatan yang Bersatu,
Dinamis, Demokratis, Tentram, Tertib, Damai berdasarkan Aturan Daerah
dalam Kerangka NKRI".
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Dengan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan sebagai berikut:
a. Mengembangkan wawasan kebangsaan
b. Memelihara persatuan,kesatuan dan semangat bela negara
c. Menjaga kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat
d. Memasyarakatkan HAM
e. Mengembangkan kemampuan linmas dan partisipasi penanggulangan
bencana
f. Memfasilitasi pendidikan politik masyarakat
g. Mengembangkan etika dan budaya politik sesuai dengan nilai-nilai
kebangsaan dan budaya lokal masyarkat
h. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
i. Memfasilitasi Parpol, Ormas dan LSM
Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan
yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Palembang, antara lain:
a. Memasyarakatkan Hak Asasi Manusia
b. Mengembangkan etika dan budaya politik sesuai dengan nilai-nilai
kebangsaan dan budaya lokal masyarakat.
Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kelemahan
internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang
harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Palembang antara lain:
a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memahami pilar kebangsaan
b. Terdapat rasa nasionalisme yang kurang di lingkungan masyarakat
c. Sifat sukuisme dan cauvinisme yang masih mendalam di kehidupan
masyarakat.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dalam Bab 3 point 4 (3.4) bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang tidak ditemukan atau tidak berhubungan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi,
tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke
depan, adalah sebagai berikut:
- Belum optimalnya dalam membangun kesamaan pandangan pluralitas agama,suku
dan budaya sebagai modal sosial sehingga isu konflik suku, agama dan ras masih
terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan
lingkungan sehingga perlu pemantapan terhadap pandangan pluralitas agama,suku
dan budaya sehingga tetap terjalin kesatuan bangsa
- Kurang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila, Dengan semakin banyaknya partai
politik maka berbagai pihak kadangkala sering mengabaikan proses demokrasi
yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga
terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi menuntut
kebebasan,kesetaraan dan keadilan.
Kondisi yang diperlukan adalah terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan
kewajiban warga untuk terlibat dalam proses pengambil keputusan politik secara
bebas dan bertanggungjawab sehingga menimbulkan kesadaran untuk
memantapkan persatuan bangsa.
- Demonstrasi ormas/LSM yang tidak senang/ tidak puas atas suatu keputusan /
kebijakan pemerintah. Tingkat demonstrasi yang semakin meningkat terus dari
tahun ke tahun walaupun bukan terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Palembang.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik
menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih
harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan
pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun
berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang
terkait (stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang
ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat
diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu
4.1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
1. Visi
Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang “Palembang
EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai
berikut:
Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik dalam
Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang Partisipatif, Beradab
dan Demokratis
Pengertian :
- Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, artinya Persatuan dan
Kesatuan Bangsa Indonesia tetap ada dan semakin meningkat yang didukung
oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika dan moral
bagi bangsa Indonesia.
- Terwujudnya stabilitas Politik dalam Pembangunan, artinya bahwa politik dalam
negeri yang juga merupakan faktor pendukung pembangunan tetap stabil tanpa
adanya gejolak yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan
bernegara.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
- Pembentukan masyarakat yang partisipatif, beradab dan demokratis artinya
membentuk mental masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam kehidupan
bernegara, memiliki adab yang baik serta menjunjung tinggi kedemokratisan.
2. Misi
Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi
serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:
1 Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan
pelayanan
2 Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai
kebangsaan dan persatuan sehingga terwujudnya kondisi yang
aman,nyaman dan kondusif
3 Pengembangan sistem politik yang demokratis
Misi yang pertama terkait dengan bagaimana penyiapan organisasi yang
baik agar bisa melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal dan memberikan
pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Misi kedua terkait dalam upaya meningkatkan pemahaman kebangsaan dan
nilai-nilai kebangsaan dan persatuan terutama bagi masyarakat baik
perseorangan maupun dalam bentuk forum yang ada sehingga terwujudnya
kondisi yang aman,nyaman dan kondusif
Misi ketiga terkait dalam upaya agar sistem politik yang demokratis bisa
berkembang di masayarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik, terdidik
dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara.
Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2017-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
VISI : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Stabilitas Politik dalam Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat yang Partisipatif, Beradab dan Demokratis
Misi 1 : Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
1.1. Meningkatkan kualitas 1.1.1 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
Memfasilitasi setiap pelaksanaan tupoksi dengan memberikan fasilitas pendukung
Penyediaan fasilitas pendukung
Program peningkatan sarana prasarana perkantoran
1 Pengadaan Kendaraan Dinas
Berwawasan Kebangsaan 2 Pemlhrn Rutin/Berkala Gedung Kantor
dan Berwibawa 3 Pemlhrn Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
4 Pemlhrn Rutin/Berkala Perlengk.Gdng Kantor
5 Pemlhrn Rutin/Berkala Peralatan Gdng Kantor
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Peny.jasa kom,sumber daya air dan listrik
3 Peny. Jasa peralatan dan perlngkpn kantor
4 Peny. Jasa pemlhrn dan perizinan kend.dinas
5 Peny.jasa administrasi keuangan
6 7
Peny.jasa kebersihan kantor Peny.jasa perbaikan peralatan kerja
8 Peny.ATK
9 Peny.barang cetakan dan penggandaan
10 Peny.Komponen inst.listrik bangunan kantor
11 Peny.peralatan dan perlengkapan kantor
12 Penyediaan peralatan rumah tangga
13 Peny.Bahan bacaan dan peraturan per UU an
14 Peny.makan minuman
15
16
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
17 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
1.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur
Mengikutsertakan dan mengirim pegawai dalam berbagai Diklat,Seminar maupun pembekalan tehnis serta studi banding
Pemberian kesempatan kepada seluruh aparat untuk meningkatkan kapasitasnya
Program peningkatan disiplin aparatur,Program peningkatan kapasitas SDA dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
2 Pengadaan pekaian kerja lapangan
3 Pengadaan pakaian korpri
4 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5 Bimtek implementasi Peraturan Per UU an
6 Pendidikan dan pelatihan informal
7 Penyusunan lap.capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8 Penyusunan lap.Keuangan semesteran
9 10
Penyusunan lap.keuangan akhir tahun Penyusunan RKA
Misi 2 : Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan sehingga terwujudnya kondisi yang aman,nyaman dan kondusif
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Program Kegiatan
2.1 Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di seluruh lapisan masyarakat
2.1.1 Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan
Menyelenggarakan berbagai pertemuan,dialog dan sarasehan kepada pihak-pihak berkepentingan
Memberikan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman wawasan dan nilai-nilai kebangsaan,dan pengembangan penelitian
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat
3 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
4 Pembekalan wawasan Kebangsaan Generasi muda dan mahasiswa
Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat,etnis dan kelompok sosial
Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
1 Fasilitsi Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaam lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
2 Seminar,talkshow,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
3 Pentas seni dan budaya,festival,lomba Cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
4 Peningkatan toleransi forum pembauran kebangsaan
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Meningkatkan
komunikasi,koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
Program keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
2 Pengendalian kebisngan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
3 Pengendalian keamanan lingkungan
Misi 3 : Pengembangan sistem politik yang demokratis
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan
3,1 3.1.1 Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik
Mengadakan dialog dengan berbagai kalangan serta memfasilitasi pelaksanaan pemilu
Merangsang timbulnya partisipasi politik dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait
Program pendidikan Politik Dukungan penyelenggaraan pemilu
1 Koordinasi orum-forum diskusi politik
Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM
2 Penyuluhan kepada masyarakat
3 Penyusunan database partai politik
4 Monitoring,Ealuasi dan Pelaporan
5 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
Tujuan:
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan
dan berwibawa
Sasaran:
1.1.1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan
tugas
1.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1.1.3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut:
Tujuan:
2.1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan
dan persatuan diseluruh lapisan masyarakat sehingga terciptanya
masyarakat yang aman,nyaman dan kondusif
Sasaran:
2.1.1. Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan
nilai-nilai kebangsaan
Misi ketiga mempunyai tujuan sebagai berikut:
Tujuan:
3..1 Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran
berpolitik masyarakat,ormas,parpol dan LSM
Sasaran:
3.1.1. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Palembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa
1.1.1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur
3 Tingkat disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tingkat pejabat yang memahami UU 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Laporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
1.2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta persatuan diseluruh lapisan masyarakat
1.2.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan nilai-nilai kebangsaan
1 Jumlah konflik SARA
- 5 5 4 4 3
2 Jumlah konflik sosial
- 5 5 4 4 3
1.3. Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM
1.3.1. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik
3 Jumlah LSM,Ormas dan OKP yang sesuai aturan
- 15 16 17 18 19
11
Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih
74% 69% 0 0 0 71%
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang Tahun 2017-2018, maka di tetapkan strategi dan kebijakan
sebagai berikut:
1. Strategi
a. Memfasilitasi setiap pelaksanaan tupoksi dengan memberikan fasilitas
pendukung
b. Perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan
c. Mengikutsertakan dan mengirim pegawai dalam berbagai diklat,seminar
maupun pembekalan tehnis serta study banding
d. Menyelenggarakan berbagai pertemuan,dialog dan sarasehan kepada pihak-
pihak berkepentingan
e. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat, etnis dan
kelompok sosial
f. Mengadakan dialog dengan berbagai kalangan serta memfasilitasi
pelaksanaan pemilu
g. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang terbentuk
untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Kebijakan
a. Penyediaan fasilitas pendukung
b. Pemberian kesempatan kepada seluruh aparat untuk meningkatkan
kapasitasnya
c. Memberikan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman wawasan
dan nilai-nilai kebangsaan,dan pengembangan penelitian
d. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat dan etnis
e. Merangsang timbulnya partisipasi politik dan peningkatan kualitas
pelaksanaan Pemilu yang ditopang dengan kemandirian stakeholders terkait
f. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
terkait.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2017-2018 adalah salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam
menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.
Untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dan
mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai
berikut:
5.1 Program dan Kegiatan
1. Program peningkatan sarana prasarana perkantoran dengan kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas
b. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaaan dinas
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
e. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
2. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan:
a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa surat menyurat
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
f. Penyediaaan jasa administrasi keuangan
g. Penyediaan jasa kebersihan kantor
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
h. Penyediaan alat tulis kantor
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan komponen instalasi listrik,bangunan kantor
k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
l. Penyediaan peralatan rumah tangga
m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
n. Penyediaan makan minuman
o. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
p. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
q. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan informal
b. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
b. Pengadaan khusus hari-hari tertentu
c. Pengadaan pakaian kerja lapangan
d. Pengadaan pakaian KORPRI
5. Program peningkatan disiplin aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realissi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan RKA
6. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dlm khdpn beragama
b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
d. Pembelakalan wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
7. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
a. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dlm
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
b. Seminar,talkshow,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
c. Pentas seni dan budaya,festival.lomba cipta dlm upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
c. Pengendalian keamanan lingkungan
9. Program pendidikan Politik
a. Penyuluhan kepada masyarakat
b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
b. Koordinasi forum-forum diskusi politik
c. Penyusunan database partai politik
d. Monitoring,evaluasi dan pelaporan
9. Dukungan penyelenggaraan pemilu
a. Dukungan penyelenggaraan pemilihan umum
5.2 Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang selama 5 tahun dari APBD Kota Palembang Tahun 2013-
2018 ditargetkan sebesar Rp.33.618.177.000,- Untuk lebih jelasnya rencana,
program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada tabel 5.1.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Realisasi
Kinerja 2012)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
Kelompok Sasaran
Tahun-2013 Tahun-2014 Tahun-2015 Tahun-2016 Tahun-2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Transisi Tahun-2018
target Rp
(juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target Rp (juta) target
Rp (juta)
target Rp (juta) target Rp (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1.1
Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan diseluruh lapisan masyarakat
Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan
Jumlah konflik sosial
Program Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Outcome Jumlah konflik sosial
1.004.393 1.419.385 2.607.225 2.418.646 4.64.225 2.421.719 4.030.000 Bankesbang
pol
19 1 15 01
Penyiapan Pengendalian
Keamanan Lingkungan
Input Dana 202.663 763.610 968.030 1.997.226 2.500.000 4084 2.500.000 Bid.penangan Strategis
Kesbangpol FKDM
Output Jumlah kegiatan
dan laporan 3 keg
2 keg 1 lap
6 keg 3 keg 3
keg
14 keg
3 keg
Outcome Tercipta Rasa
Aman
2 keg 1 lap
3 keg 3 keg 3
keg
14 keg
3 keg
19 1 15 03 Pelatihan Input dana 0 0 0 0 0 0 0
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Output Jumlah kegiatan 1 keg 0 0 1 keg 1keg 1
keg
3 keg
1 keg
Outcome Terciptanya rasa
aman 0 1 keg 1keg
1 keg
3
keg 1 keg
19 1 15 04
Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
Input dana 530.330 456.715 409.175 207.124.50 154.322 1737 500.000 Pelajar dan Mahasiswa
Output Jumlah kegiatan 2 keg 4 keg 4 keg 4 keg 5
keg
22 keg
6 keg
Outcome Terwujudnya keamanan lingkungan
2 keg 4 keg 4 keg 5 keg 5
keg
22 keg
6 keg
19 1 15
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Input dana 271.400 199.060 1.230.020 214.296 307.403 1918 1.350.000
05
Output Jumlah laporan
dan kegiatan
4 lap 4 lap
5 lap 5 lap
16 lap
4 lap
Outcome laporan
pengendalian keamanan lingk
4
lap 4 lap 4
lap 4 lap 4
lap 4
lap
Jumlah Konflik SARA
1 19 1 17
Program Pengembanga
n Wawasan Kebangsaan
Outcome Jumlah konflik
SARA 799.775 868.055 1.173.223 1003.708 910.049 6.199.649 2.265.000
19 1 17 1
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dlm khdpn
beragama
Input dana 528.000 334.289 283.106 362.484 299.767 , 529.640 500.000 FKUB,FPLA
Output Jumlah laporan dan kegiatan
8
lap 2 keg 3 keg 3 keg 3
keg
20 keg
1 keg
Outcome Tercapainya kerukunan umat beragama
8
lap 1 keg 3 keg 3 keg 1
keg
4 keg
1 keg
19 1 17 2
Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial
dikalangan
Input Dana 89.728 533.766 890.117 439.963 415.787 2369 510.449
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
masyarakat
Output Jumlah laporan dan kegiatan
1 keg 4
lap
3 keg 4 lap
3 keg 8
lap
1 keg 8
lap
1 keg 4
lap
9 keg 24 lap
1 keg
1 lap
Toga,
Tomas
Outcome
Terciptanya penyampaian persepsi antar umat beragama
3
keg 4 lap
3 keg 8
lap
3 keg 12 lap
3 keg 12 lap
13 keg 17 lap
13 keg 12 lap
19 1 17 3
Input Dana 94.220 0 0 91.941 79.495 265 250.000
Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa
Output Jjumlah kegiatan 1
keg 0 0 300 Orang
3
keg
4 keg
1 keg
Pemuda, Tomas,Toga
Outcome
Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan
1
keg 0 0 3
keg 1
keg
4 keg
1 keg
19 1 17 4
Pembelakalan wawasan
kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
Input dana 87.827 0 0 0 0 2 keg 109.320 1
keg 115.000
4 keg
312.147 1 keg 115.000
Output Jumlah kegiatan 1
keg 0 0 2
keg 1
keg 4
keg 1
keg Kesbangpol Generasi muda,
mahasiawa
Outcome Terciptanya rasa
aman
1 keg 0 0
2 keg
1 keg
4 keg
1 keg
1 19 18
Program kemitraan
Pengembangan Wawasan kebangsaan
Outcome Jumlah konflik
SARA 523.727 119.697 324.835 599.294 1063.08 2630 959.029
19 1 18 1
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya dlm
upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Input Dana 118.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Output
Menumbuhkembangkan keharmonisan agama antar pemuda
4
lap 0 0 0 0 0 0 0 0
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Outcome Tercapainya kerukunan dan ketertiban agama
4
lap 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 18 2
Seminar,talkshow,diskusi
peningkatan wawasan
kebangsaan
Input: dana 405.407 2 keg 119.697 3 keg 192.235 3 keg 47.845 3
keg 144.990
15 keg
290.745 3 keg 175.000
Output
Terciptanya wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
4
keg 2 keg 3
keg 2
keg 3
keg 15 keg 3 keg
Outcome
Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
4
keg 2 keg 3
keg 3
keg 3
keg 15 keg 3 keg
19 1 18 3
Input Dana 0 0 0 0 1 keg 132.600 0 0 1
keg 175.000
3 keg
307.600 1 keg 175.000
Pentas seni
dan budaya,festival.
lomba cipta dlm upaya
peningkatan wawasan
kebangsaan
Output:
Terciptanya wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
0 0 2
keg 0 2
keg 3
keg 1 keg
Outcome
Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda dan mahasiswa
0 0 2
keg 0 2
keg 3
keg 1 keg
19 1 18 4
Peningkatan Toleransi
Forum Pembauran Kebangsaan
Input Dana 1 keg
4 lap 193.705 0 0 0 0 551.449 743.090 1.488.244 743.090
Output Terciptanya pembauran antar etnis,suku dan ras
1
keg 4 lap
0 0
0
2 keg 8
lap
2 keg 12 lap
2 keg 12 lap
2 keg 12 lap
Outcome Meningkatnya pembauran antar etnis,suku dan ras
1
keg 4 lap
0
0
0
2 keg 8 lap
2 keg 8
lap
2 keg 8
lap
2 keg 8 lap
PPK, FPK
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
1.31 Mengembangkan pendidikan politik yang demokratis melalui kesadaran berpolitik masyarakat, ormas, parpol dan LSM
1.3.1 Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait politik
a Jumlah kegiatan pembinaan thd LSM,Ormas dan OKP
1 19 1 21
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
Outcome:
1.Jumlah kegiatan politik daerah 2. Jumlah kegiatan pembinaan LSM ormas dan orpo Tingkat partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak pilih
3.313.653 2.533.587 980.360.9755 731.212 1469.178 987498 3.447.000 Kesbangpol
b Jumlah kegiatan Pembinaan politik
19 01 21 1
Penyuluhan kepada
masyarakat
Input dana 1.634.676 1.627.340 9
keg 1.050.975 9 keg 424.376 459.277 461.338 2.020.000
c Tingkat partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak pilih
Output Jumlah kegiatan 8
keg 13 keg
14 keg
15 keg
16 keg
66 keg
16 keg
d
Jumlah LSM,Ormas dan OKP yang sesuai aturan
Outcome Tertibnya kehidupan berdemokrasi
8
keg 13 keg
14 keg
15 keg
16 keg
66 keg
16 keg
Masyarakat, pelajar,
mahasiswa
19 01 21 3
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Input dana
509.791 307.755 499.310 258.466
449.901
2.025.223 867.000
oututput Jumlah kegiatan 3
keg 5
keg 5
keg 5
keg 6
keg 22 keg
6 keg
Outcome Tertibnya kehidupan berdemokrasi
3
keg 5
keg 6
keg 6
keg 6
keg 22 keg
6 keg
Orpol,Ormas,LSM
19 01 21 04 Penyusunan data base partai politik
input dana 0 0 0 26.270 125.000 151.270 125.000
output Jumlah kegiatan dan laporan
0 0 0 1
keg
1 keg
1
keg
1 keg
outcome Tersedianya data bese parpol
0 0 0 1
keg
1 keg
1
keg
1 keg
19 01 21 5
Monitoring,Evaluasi dan
Pelaporan
Input dana 0 0,000 480.000 22.100 435.000 937.100 435.000
Output Jumlah kegiatan 0 0 4
keg 4
keg 4
keg 12 keg
4 keg
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Outcome Tertibnya kehidupan berdemokrasi
0 0 4
keg 4
keg 4
keg 12 keg
4 keg
LSM,Paguyuban
19 01 21 5
Kegiatan Desk Pemilu
Input dana 0 0 0 250.000
Output Jumlah kegiatan 1
keg 1
keg
Outcome
Terselenggaranya pemilu/pilkada
dengan tertib dan aman
1
keg 1
keg
Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum
Input dana 1.169.186 598.492 0 0 0 1.767.678 433.500
19 1 23 1 Output Mengembangkan
kehidupan berdemokrasi
2
keg 3
keg 0 0 0 0 3
keg
Outcome
Terselenggaranya pemilu/pilkada
dengan tertib dan aman
2
keg 3
keg 0 0 0 0 3
keg
JUMLAH
5.641.548
4.940.722
984.466
4.752.860
3.043.419
19.363.015
10.701.025
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Tabel 5.1 Rutin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Akhir
20x8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Transisi
Unit Kerja SKPD
Penanggung-jawab
Lokasi Kelompo
k Sasaran
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Tahun 2018
target Rp
(dalam juta)
target Rp
(dalam juta)
target Rp
(dalam juta)
target Rp
(dalam juta)
target Rp
(dalam juta)
target Rp
(dalam juta)
target Rp
(dalam juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berwawasan kebangsaan dan berwibawa
1.1.1 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
100% 100 1.274.557 100 1.644.252 100 2.619.027 100 2.106.277 100
1.282.925 100 8.927.038 100 1.248.960 Bagian Sekretariat
Badan kesbangpol
Aparatur
19 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Output
Jumlah bulan 12 bulan 12
234.800
12
1.600
12
1.800
12
2.340
12
2.340
60
242.880
12
335.000
Outcome Tersedianyan
ya jasa surat-menyurat
12 bulan 12 12 12 12 12 60 12
19 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output Jumlah bulan
12 bulan 12
132.116.
12
122.803
12
178.800
12
177.600
12
159.200
60
760.719
12
149.760
Outcome
Tersedianyanya jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan 12 12 12 12 12 60 12
19 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas oprasional
Output Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayar
12 bulan 12 27.000 12 22.970 12 35.000 12 52.200 20 32.200 60 169.370 12 45.000
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Outcome
Stnk
12 bulan 12 12 12 12 20 12 12
19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Output Jumlah pegawai dalam penyediaan 12 bulan 12
69.820
12
97.232
12
133.476
12
160.416
12
92.456
60
553.400
12
81.000
Outcome
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
12 bulan 12 12 12 12 12 60 12
19 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Output Jumlah petugas kebersihan 12 bulan 12
18.300
12
7.000
12
9.600
12
16.800
12
24.120
60
76.020
12
10.000
Outcome
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
12 bulan 12 12 12 12 12 60 12
19 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Output Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
6 jenis 12
15.000
10.000
195.000
200.000
20.000
440.000
15.000
Outcome
Tersedianya peralatan kerja yang baik
6 jenis 12
19 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor
Output Jumlah jenis ATK
51 jenis 51
35.020
51
13.000
51
16.000
51
2.349
51
15.000
255
81369
51
16.000
Outcome
Terpenuhinya Alat Tulis kantor
51 jenis 51 51 51 51 51 255 51
19 01 01 11 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Output Jumlah Jenis blanko cetakan
21 jenis 21
49.750
21
15.000
21
55.000
21
75.000
21
70.000
105
264.750
21
57.000
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan blanko cetakan dan penggandaan
21 jenis 21 21 21 21 21 105 21
19 01 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Output Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan
8 jenis 8 5.000 8 5.000 8 5.000 8 5.000 8 5.000 40 25.000 8 5.000,0
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Bangunan Kantor Outcome
Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
8 jenis 8 8 8 8 8 40 8
19 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Output Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
9 jenis 9 361.650 9 90.000 9 535.400 9 211.100 9 16.800 45 1.214.950 5 173.000,0
Outcome
Peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai
9 jenis
19 01 01 14 Penyediaan peraltan rumah tangga kantor
Output Jumlah peralatan rumah tangga
12 bulan 5 26.000 5 1.410 5 2.000 5 5.000 5 5.000 25 39.410 5 22.000,0
Outcome
Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor
12 bulan 5 5 5 5 5 25 5
19 01 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis 3
8.085
3
9.000
3
10.740
3
11.000
3
11.000
15
49.825
3
6.000
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis 3 3 3 3 3 15 3
19 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Output Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 12 77.421 12 59.707 12 72.000 12 60.000 12 60.000 60 329.128 12 70.000
Bagian Sekretaria
t
Kesbangpol Aparatur
Outcome
Terpenuhinya makanan dan minuman 12 bulan 12 12 12 12 12 60 12
19 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 laporan
12
214.595
12
892.530
12
1.091.411
12
804.572
12
474.409
60
3.477.517
12
245.000
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan
12 laporan
12 12 12 12 12 60 12
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
19 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
Output
Jumlah bulan gaji non pnsd
12 bulan 12
0
297.000
277.800
322.700
295.400
1.192.900
19.200
Outcome Tersedianya
penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
12 bulan 12
2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
19 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100% 100 1.013.350 100 1.363.307 100 794.920 100 830.664
100
472.980 100 4.475.221 100 665.500 Bagian Sekretariat
Kesbangpol Aparatur
19 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Output Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
6 unit
402.000
1 unit
354.556
.....
-
.....
-
.....
-
.....
756.556
.....
-
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
6 unit 0 2
unit ..... .....
.....
..... .....
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Roda2
6Unit 1
unit ..... .....
.....
..... .....
Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
6 unit 0 2
unit ..... .....
.....
..... .....
19 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output Jumlah Gedung yang dipelihara
2 unit 2
66.000
1
37.950
1
10.000
1
10.000
1
10.000
6
133.950
2
55.500
Outcome Gedung yang
berfungsi dengan baik
2 unit 2 1 1 1 1 6 2
19 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Output JumlahKendaraan dinas yang dipelihara
20unit 20
222.660
20
498.036
20
597.920
20
580.664
20
417.980
100
2..317.260
2
565.000
Outcome
Kendaraan dinas berfungsi dengan baik
20 unit 20 20 20 20 20 100 2
19 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Output Jumlah Peralatan gedung ktr
2 Unit 0 23.000 20 37.950 0 0 20 40.000 20 45.000 100 145.950 45.000
Outcome
Peralatan berfungsi dengan baik
2 Unit 0 20 0 20 20 100
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
19 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output Jumlah Gedung yang direhabilitasi
1 jUnit 1 299.690 1
434.815
1 187.000 0 200.000 0 - 3
1.121.505
0 -
Outcome
Gedung kantor berfungsi dengan baik
1 Unit 1 1 1 0 0 3 0 -
3 Tingkat Pejabat
yg memahami UU
19
19
01
01
05
05 01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tingkat Pejabat yg memahami UU
0 0 0 0 0 1 44.960 0 25.000 0 15.000 0 84.960 1 15.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Output Meningkatkan kompetensi SDA
0 0
0
0
0
1
24.000
0
10.000
0
0
0
34.000 1 100.000
Outcome Tingkat
Kompoten SDA
0 0 0 1 0 0 0
19 01 05 05
Pendidikan dan pelatihan informal
Output
Jumlah aparatur
2 0rg 2
0rg
0
0
20.960
15.000
15.000
50.960
15.000
Outcome Pemahaman
pengelolaan keu
2 0rg 2
0rg
4. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
19 01 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
100% 100 21.560 100 23.485 100 28.860 100 6.840 100
101.780 100 206.335 100 12.150 Bagian Sekretariat
Kesbangpol Aparatur
19 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output Jumlah Laporan Keuangan dan kinerja
4 dok 4
9.910
4
8.835
4
16.460
4
2.400
4
2.400
20
40.005
20
3.500
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD
4dok 4 4 4 4 4 20 20
19 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
Output Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK , LK Semester dan Prognosis)
2 Jenis 2
5.900
2 8.700 2
8.700
2
3.100
2
97.980
10
124.380
2 5.700
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan pelaporan keuangan SKPD
2 Jenis 2 2 2 2 2 10 2
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
19 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan Akhir TahunSKPD
Output Jumlah Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK , LK akhir tahun dan Prognosis)
2 dok 2
5.750
2 5.950 2
3.700
2
1.340
2
1.400
10
18.140
2 2.950
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan pelaporan keuangan SKPD
2 dok 2 2 2 2 2 10 2
19 01 06 07
Penyusunan RKA
Input Dana
2 dok 2 2 2 2 2 2 2
Output Jumlah dokumen DPA dan DPPA
2 dok 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 23.810 2 25.000
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan penganggaran kegiatan
2.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur
5 Tingkat disiplin aparatur
19 01 03 Program Peningkatan Disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur
100% 100 151.150 100 88.990 100 105.468 100 134.600 100
81.400 100 561.600 100 130.000
19 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Output Jumlah Pakaian Dinas
88 stel 88
50.000
88
37.840
88
39.600
88
45.000
88
1.400
440
133.340
50
50.000
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas
88 stel 88 88 88 88 88 440 50
19 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Output Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
44 stel 44
25.000
44
39.150
44
65.868
44
39.600
44
25.000
220
194.618
50
25.000
Outcome Terpenuhiny
a kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
44 stel 44 44 44 44 44 220 50
19 01 03 04 Pengadaan
pakaian korpri Output Jumlah
Pakaian Korpri 29 stel 41 25.000 0 - 0 0 0 0,0 0 0 29 25.000 0 0
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Korpri
29 stel 41 0 - 0 0,0 0 0,0 0 0 29 0 0 0
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
19 01 03 07 Senam kesegaran jasmani
Output
Jumlah pakaian olahraga
44 stel 44
51.150
0
12.000
0
0
0 50.000 0
55.000
44 168.150 55.000
Outcome Terpenuhiny
a kebutuhan kesegaran jasmani
44 stel 44 0 0 0 0 44 55.000
JMLH 2.460.617 3.120.034 3.593.235 3.103.381 1.954.085 14.255.162 3.366.666
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam
mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang
keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan
merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan
adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin
dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit
untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Palembang
Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sebagai berikut:
1. Jumlah konflik sosial
2. Jumlah konflik SARA
3. Jumlah LSM,Ormas dan OKP yang sesuai aturan
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih
Secara rinci Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Tahun 2017-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang
sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
No Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Realisasi Tahun 2012
2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Jumlah konflik sosial
0 0 0 0 0 4 3 3
2 Jumlah konflik SARA
0 0 0 0 0 4 3 3
3 Jumlah LSM,Ormas dan OKP yang sesuai aturan
0 0 0 0 0 18 19 19
4
Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih
69% 0 0 0 0 0 71% 71%
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
BAB VII
PENUTUP
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Tahun 2017-
2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palembang. Pencapaian visi “ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan
Bangsa serta Stabilitas Politik dalam Pembangunan melalui Pembentukan Masyarakat
yang Beradab, Partisipatif dan Demokratis“ tidak akan tercapai tanpa dukungan
seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang. Keberhasilan
dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi
seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan
pembangunan daerah di Kota Palembang.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG 2017-1018
49
Penjelasan Indikator :
1. Jumlah konflik sosial 2. Jumlah konflik SARA 3. Jumlah LSM,Ormas dan OKP yang sesuai aturan 4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, dengan formula
Jumlah Pemilih _______________ x 100%
Jumlah DPT