PEMERINTAH KOTA MEDANDINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUJl. Jenderal Besar Abdul HarisNasution No. 32 Lt. 2Medan - 20143
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TUEDAN
NOMOR : oellp /o PmvYsP 1r / TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN ]UODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Menimbang: a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan suatu
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan;
IMengingat
b
1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1Oe2);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
4. Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a90;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan
Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan
Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Dairi
Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas
Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat l! Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan
18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat ll Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli
Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat ll Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992
Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200s tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ab85);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor
114,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 1479);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara lzin Prinsip Penanaman Modal (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 853);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
!ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan :
KESATU
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
23. Peraturan Daerah Kota lvledan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan
Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Penanaman Modal Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 33);
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pada Badan
Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2012 Nomor 34);
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun
2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Medan
MEMUTUSKAN
Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
meliputi ruang lingkup :
KEDUA
1. Pelayanan Pengaduan
2. Pelayanan Duplikat ljin
3. Pelayanan Legalisir ljin
4. Pelayanan ljin Usaha lndustri Kecil
5. Pelayanan ljin Usaha lndustri Menengah
6. Pelayanan ljin Usaha Perdagangan
7. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan
8. Pelayanan Penutupan/Pindah Domisili Perusahaan
9. Pelayanan Jasa Konstruksi
10. Pelayanan Jasa Konstruksi Konsultan
11. Pelayanan ljin Trayek Angkutan Umum
l2.Pelayanan ljin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor
Umum
13. Pelayanan ljin Operasional Angkutan Khusus Taksi
14.Pelayanan ljin Pelataran Parkir
1 5. Pelayanan ljin Lingkungan
16. Pelayanan Ijin Pembuangan Air Limbah
lT.Pelayanan ljin Penyimpanan Sementara Limbah 83
lS.Pelayanan ljin Pengumpulan Limbah 83 Skala Kota
19. Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan
20.Pelayanan IMB Reklame
2l.Pelayanan ljin Reklame
22.Pelayanan ljin Kerja Tenaga Kesehatan
23.Pelayanan ljin Praktik Tenaga Kesehatan
24.Pelayanan ljin Mendirikan Klinik
23.Pelayanan ljin Opersional Klinik
26.Pelayanan ljin Mendirikan Rumah Sakit
2T.Pelayanan ljin Operasional Rumah Sakit
2S.Pelayanan ljin Laboratorium Klinik
29.P elayanan ljin Apotek
30. Pelayanan ljin Toko Alat Kesehatan
31. Pelayanan ljin Toko Obat
32.Pelayanan ljin Usaha Mikro Tradisional
33. Pelayanan ljin Pest Control
34.Pelayanan ljin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis
35. Pelayanan ljin Panti Sehat
36. Pelayanan ljin Optik
3T.Pelayanan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
38. Pelayanan Perpanjangan lzln lvlemperkerjakan Tenaga Kerja Asing
39. Pelayanan ljin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
40. Pelayanan ljin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
KETIGA Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan
ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
KEEMPAT ' Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini.
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 03 JA tuArlr 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pe Terpadu Satu Pintu Kota Medan
RNATUA M
a Utama
NIP. 9610412 198903 2001
LAMPIRAN - I
SURAT KEPUTUSAN
I. Gambaran Umum
. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenkelatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
beralamat di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. ll, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor telepon: 061-7852253, Fax: 061-785 2254,
Alamat Website : dpmptsp.pemkomedan.go.id dan alamat E-mail :
dpmptsp@pemkomedan. go. id
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
adalah : "Tenruujudnya lklim lnvestasi yang menarik dan Kondusif dengan Dukungan
Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan Medan Kota
Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius",
dengan mengemban Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Daya Tarik lnvestasi di Kota Medan;
2. Meningkatkan Realisasi lnvestasi di Kota Medan;
3. Menciptakan lklim lnvestasi yang Menarik dan Kondusif;dan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Perizinan dan Nonperizinan.
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menetapkan
Maklumat Pelayanannya yaitu : "Dengan ini kami menyatakan sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan
memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, tepat dan transparan guna mewujudkan
kepuasan masyarakat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
mempunyai tujuan antara lain:
1. Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP bidang
penanaman modal.
2. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota
Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanaman modal.
3. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi
dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
4. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamanan
berinvestasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.
Sasaran dan target yang akan dicapai dalam periode Renstra adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya persetujuan investasi di Kota Medan (izin prinsip) Tahun 2021
menjadi 20% persetujuan baru;
2. Meningkatnya jumlah kerjasama investasi Tahun 2021 menjadi 10 kerjasama
investasi;
3. tvleningkatnya nilai realisasi PNIDN Tahun 2021 menjadi 20%;
4. Meningkatnya nilai realisasi PMA Tahun202l menjadi 20%;
5. Meningkatnya Jaminan dan Kodusifitas berusaha bagi investor;
6. Tercapainya akreditasi / sertifikasi ISO 9001 Pelayanan Perizinan (sistem
manajemen mutu) secara bertahap hingga Tahun 2021.
7 . Meningkatnya jumlah penerbitan izin perhari, >100 izin perhari sampai Tahun 2021.
8. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 mencapai nilai indeks 85.
9. Tercapainya realisasi retribusi daerah hingga Tahun 2021.
Tabel Jumlah SDM di Dinas PMPTSP Kota Medan s/d Tahun 2017
II. Dasar Hukum
Penyelenggaraan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan didasarkan pada:
1. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang N0. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 Kecamatan
di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat ll Medan dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara
No Uraian Jumlah(org) Keterangan
1 Jumlah Pegawai 148
2 Kualifikasi menurut pendidikan :
a. SLTA Sederajat 19b. D-ilt 14c. S-1 102d. s-2 14
3 Kualifikasi menurut golonqana. Golongan ll 20b. Golongan lll 115c. Golongan !V 13
4 Kualifikasi menurut iabatana. Eselon ll 1
b. Eselon lll 7c. Eselon lV 21
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan tvlinimal
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara lzin Prinsip Penanaman Modal
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/ Kota
16. Peraturan Daerah Kota lvledan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan
17. Peraturan Wali Kota Medan No. 33 Tahun 2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal
Kepada Badan Penanaman tr/odal Kota Medan
18. Peraturan Wali Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan No. 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
19. Peraturan Wali Kota Medan No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota lt/edan Dalam Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Dinas Penanaman tvlodal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota ltledan.
20 Peraturan Wali Kota Medan No. 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
lll. Sarana dan Prasarana
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga
didukung dengan pemanfaatan lT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di
Dinas ini adalah:
a. Loket Pelayanan;
. Memiliki loket layanan, loket layanan terpisah secara tegas antara front office
dan back office.
o Diterapkan pembukaan loket pada jam istirahat khusus bagi pemohon langsung.
b. Fasilitas Kemanan
o Pemasangan CCTV di 14 titik, I titik di lantai 2 dan 5 titik di lantai 3
. Penyediaan jasa keamanan kantor dengan 3 petugas satpam
c. Fasilitas Ruang Tunggu dan Ruang Kerja
o Lobby yang nyaman sebagai ruang tunggu masyarakat yang bersih
o Ruzlhg kerja yang nyaman berikut sarana dan prasarana pendukung
. Ruang Arsip dengan arsip lemari dorong
. LeafleUBrosur
. Papan Pengumuman
o Komputer Touch Screen yang informasinya update setiap saat
o TV/Pop Up yang secara terus menerus bergantannantara informasi dan nomor
antrian
d. Faslitas Pengaduan
Terdapat sistem prosedur pengaduan dan telah terdokumentasi melalui keputusan
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan No. 498/08/892 tentang
Sistem Mekanisme Penyelesaian Pengaduan lt/asyarakat pada Biidang Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Medan.
Sarananya berupa :
. Kotak Pengaduan / Kotak Saran
. Telepon Hotline 061-7852253
. SMS Center
o Faks 061-7852254
o Alamat Surat Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT ll Medan
20143
o Ruang / Meja Penerima Pengaduan / Customer Service
. Pengaduan melalui Website [email protected]
lV. Kompetensi Pelaksana
Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan
pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kota Medan. Setiap
personel SDM yang ada dan yang akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang
dibutuhkan/ sesuai dengan profesi dan mampu bekerja secara tim.
V. Pengawasan lnternal
Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan
merupakan salah satu cara untuk mengupayakan agar segala aktifitas dalam rangka
mencapai tujuan selalu pada prosedurnya (on the track) dalam kerangka melaksanakan
visi dan misi yang telah ditetapkan. Unit control diperlukan untuk mendapatkan
gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiata dan oleh karena itu di Dinas
PMPTSP Kota Medan telah dilakukan sistem pengawasan melekat pada masing-
masing bidang.
Vl. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas
pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa
pelayanan. Dinas PMPTSP Kota Medan senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan
mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Pencapaian yang pernah diraih
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya :
. Penghargaan sebagai Juara Il (Dua) Karya lnovasi 2014 yang
diselenggarakan oleh UKP-PPP, Kemeninfo, Kemlu, Bappenas, Komisi lnformasi
Pusat, Transparency lnternational lndonesia, dll.
. Sudah 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 mendapat
Penghargaan masuk Zona Hijau Tingkat Kepatuhan Tinggi Terhadap Pelaksanaan
UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan telah mendapatkan Sertifikasi
ISO 9001:2008 pada November 2012 dan tahun 2015 telah dilakukan resertifikasi
ISO 9001:2008 untuk tahun 2016-2018.
Pada tahun 2016: Hasil Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementrian PAN & Rb
yang dilaksanakan tanggal 11 s/d 13 Nopember 2015 di dapat hasil : Badan
Pelayanan Perijinan Kota Medan, Sumatera Utara telah siap menjadi Unit
Pelayanan Percontohan.
VIl. Evaluasi Kineria Pelaksana
Pelaksanaan evaluasi kinerja adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang satu tahun pencapaian dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:
o Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
. Sebagaiwujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
o Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi.
o Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
. Sebagai dasar pemberian reward dan sanksi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
melakukan evaluasi kinerja setiap bulannya dengan didasarkan pada standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level staf
hingga kepala bidang.
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 3 Jonue.i 2018
Kepala D Penanaman Modal dan
Pe erpadu Satu Pintu Kota Medan
lr PU DEWI,
Utama Madya
10412 198903 2 001NIP. 1
a