iii
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN NOMOR 445 / 1182 /402.102.110/2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN
Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Madiun Tahun 2018 - 2023 serta pelaksanaan pelayanan di RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanannya;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/1112008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah , RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun harus menetapkan Indikator Kinerja Utama.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Keputusan Direktur tentang Indikator Kinerja Utama RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023;
Memperhatikan 1.
2.
3.
4.
5. 6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN Jl. A.Yani Km.2 Caruban Telp ( 0351 ) 387184, /Fax (0351) 387184
CARUBAN 63121
iv
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/111/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
v
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Madiun; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun; Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/696/KPTS/402.031/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) dengan Status Penuh.
vi
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Direktur RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun
tentang Indikator Kinerja Utama RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Indikator Kinerja Utama RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.
BAB II
PELAKSANAAN Pasal 2
Indikator Kinerja Utama RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
Pasal 3
Bidang/bagian pada RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu kepada Indikator Kinerja Utama RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Keputusan Direktur ini.
BAB III PENUTUPAN
Pasal 4
Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Madiun
vii
Pada tanggal : 6 April 2019
DIREKTUR RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN
dr. DJOKO SANTOSO, MM
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN NOMOR 445/ 1182 /402.102.110/2019 TANGGAL 6 April 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023
1 2 3 4 5 6
1 1 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BIDANG PELAYANAN
BIDANG PENUNJANG
Program Penatalaksanaan Keuangan dan Akuntansi BIDANG KEUANGAN
BAGIAN TATA USAHA
Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Perawatan
Program Penyelenggaraan Penunjang Medis dan Non Medis
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK )
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
LAMPIRAN 1
NO PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan tata
kelola dan pelayanan
rumah sakit yang
berkualitas
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Rumah Sakit
PENJELASAN ( RUMUS PENGHITUNGAN )SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA
Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan
minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit.Target pencapaiannya
disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia
dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus
tercapai sesuai target yang ditetapkan . Indikator ini menggambarkan
kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan
berkualitas Rumus :
( ∑ indikator SPM RS yang memenuhi standar ) x 100 % )
Jumlah seluruh indikator SPM RS
PROGRAM
DIREKTUR RSUD CARUBANKABUPATEN MADIUN
dr. DJOKO SANTOSO, MMNIP. 19620801 199002 1 003
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya
dengan perkenan-Nya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD
CARUBAN ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD CARUBAN Kabupaten
Madiun, merupakan acuan yang digunakan pada RSUD CARUBAN
Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
Berdasarkan hal tersebut, RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun
selaku Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama
yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari RSUD CARUBAN
Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan Visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.
Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah
bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU) RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun ini,
Caruban, April 2019
DIREKTUR RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN
dr. DJOKO SANTOSO, MM NIP. 19620801 1990021003
ii
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI……….................................................................................................. ii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU.............................................................. iii
I. Pendahuluan ................................................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ……………….................................................... 1
C. Landasan Hukum Penyusunan …………………………………............... 1
II. Pengertian Indikator Kinerja .......................................................................... 5
A. Definisi ................................................................................................. 5
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja…….................................................... 5
III. Gambaran Umum RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun ……………..... 7
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama .......................................................... 18
V. Penutup ........................................................................................................ 19
LAMPIRAN
iii
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan
sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
Berdasarkan hal tersebut, RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun selaku
Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari RSUD CARUBAN Kabupaten
Madiun, disesuaikan dengan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada
RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun disini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
melakukan fungsi pelaksanaan tugas perencanaan yang berdampak pada
pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan
Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun sehingga dapat
digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
C. Landasan Hukum Penyusunan
Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU) RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun adalah :
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 2
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 3
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/MPAN/111/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015;
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 4
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun;
19. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/696/KPTS/402.031/2009
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun
sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) dengan Status Penuh.
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 5
BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
A. Definisi
Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias
kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama
(key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator
Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah
ditetapkan.
Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999)
pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai
dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan
formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada
masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan
dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001)
mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari
masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.
Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang
akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai
maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.
Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
(keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada
akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 6
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja
Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi
karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja
unit organisasi yang bersangkutan :
1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi
yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara
obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat
memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak
ukur kinerja utama dalam pencapaian target.
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 7
BAB III
GAMBARAN UMUM RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015 dan
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
RSUD Caruban Kabupaten Madiun , maka tugas dan fungsi serta Struktur
organisasi adalah sebagai berikut :
1. Tugas Rumah Sakit
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang pelayanan kesehatan.
2. Fungsi Rumah Sakit
Dalam melaksanakan tugasnya RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Struktur Organisasi
RSUD CARUBAN dipimpin oleh seorang Direktur, yang bertugas
memimpin, merumuskan, menyusun kebijakan mengkoordinasikan,
merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah
pada bidang urusan pelayanan kesehatan pada RSUD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur mempunyai fungsi:
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 8
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan pelayanan
kesehatan pada RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
c. penyelenggaraan penunjang pelayanan medik dan non medik;
d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
e. penyelenggaraan upaya pemulihan, peningkatan kesehatan dan
pencegahan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis dan
tenaga lainnya;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
h. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan
dan pengembangan RSUD;
i. penyelenggaraan penatausahaan umum dan kerumahtanggaan,
pengelolaan administrasi keuangan/sistem akuntansi;
j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas
pelayanan;
k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan
pasien;
l. penyelenggaraan bimbingan asuhan keperawatan;
m. penyelenggaraan pelayanan rekam medik dan pelaporan;
n. penyelenggaraan informasi, penerimaan serta penyelesaian pengaduan
pelayanan pada RSUD;
o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada
pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Caruban; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktur dibantu oleh :
1. Kepala Bagian Tata Usaha
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 9
Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi
kepada semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah meliputi
melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang,
pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan
administrasi keuangan.
Kepala Bagian tatan Usaha membawahi 3 sub bagian yaitu:
a. Kasubag Umum.
b. Kasubag Kepegawaian.
c. Kasubag Perencanaan dan Informasi.
2. Kepala Bidang Pelayanan
Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Direktur yang meliputi melaksanakan pengendalian penyelenggaran
Pelayanan Medik dan Keperawatan melalui koordinasi dan pengendalian
tata laksana kegiatan pelayanan medis, pemeriksaan, penetapan diagnose,
pengobatan dan atau tindakan medis serta perawatannya dengan
mengunakan sarana prasarana dan fasilitas, berpedoman standar
pelayanan yang ada dengan memperhatikan mutu pelayanan,
merencanakan, mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan mengatur
kebutuhan bahan, alat dan tenaga paramedis perawatan medis termasuk
medis spesialistik, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Kepala Bidang Pelayanan membawahi 2 seksi yaitu :
a. Kepala Seksi Pelayanan Medik.
b. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
3. Kepala Bidang Penunjang
Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Direktur yang meliputi melaksanakan koordinasi dan pengendalian tata
laksana kegiatan penunjang pelayanan meliputi penegakan diagnose, obat-
obatan, makanan pasien, rehabilitasi, sterilisasi alat dan linen, operasi
sampai dengan sanitasi dan linen ruangan, pemeliharaan alat medis dan
non medis, pendidikan /pelatihan, pemeliharaan pengembangan dan
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 10
pemulasaraan jenasah, dengan menggunakan sarana prasarana dan
fasilitas, berpedoman stadar pelayanan yang ada dengan memperhatikan
mutu pelayanan, merencanakan, mengkoordinasikan untuk menyiapkan
dan mengatur kebutuhan bahan, alat dan tenaga paramedis non
perawatan, tenaga non medis, tenaga medis termasuk spesialistik tertentu
serta berorientasi pelanggan
Kepala Bidang Penunjang membawahi 2 seksi yaitu :
a. Kepala Seksi Penunjang Medik.
b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
4. Kepala Bidang Keuangan
Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Direktur yang meliputi mengkoordinasikan, merencanakan,
menyelenggarakan penatalaksanaan keuangan, penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja RSUD , akuntansi, perbendaharaan, verifikasi dan
mobilisasi dana serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
penerimaan, penyerapan, penyimpanan, penyetoran, pengeluaran dari
berbagai sumber dana, sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Kepala Bidang Keuangan membawahi 2 seksi yaitu :
a. Kepala Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana.
b. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 11
Secara lebih detail dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
Bagan 2.1 Struktur Organisasi RSUD Caruban Kabupaten Madiun berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia ( SDM )
Sampai dengan 31 Desember 2018, RSUD Caruban Kabupaten Madiun
didukung sumber daya manusia sebanyak 527 orang dimana 273 orang
berstatus sebagai PNS dan 254 orang Kontrak BLUD RS. Secara rinci data
aparatur / pegawai RSUD Caruban berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada
tabel berikut::
DIREKTUR
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
INFORMASI
BAGIAN TATA
USAHA
SUB BAGIAN
UMUM
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KEUANGAN
SEKSI
ANGGARAN DAN
MOBILISASI DANA
SEKSI
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
BIDANG
PENUNJANG
SEKSI
PENUNJANG MEDIK
SEKSI
PENUNJANG NON MEDIK
BIDANG
PELAYANAN
SEKSI
PELAYANAN MEDIK
SEKSI
PELAYANAN
KEPERAWATAN
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 12
Tabel 1. Jumlah dan komposisi Sumber Daya Manusia ( SDM ) tahun 2018
No
URAIAN SATUAN
STATUS DAN JUMLAH
PNS KONTRAK BLUD RS
JML
1 2 3 4 5 6
1 Tenaga Medis
1) Penyakit Dalam Orang 1 2 3
2) Spesialis Bedah Orang 2 - 2
3) Spesialis Obstetri Gynekologi
Orang 1 1 2
4) Spesialis Kesehatan Anak
Orang 2 - 2
5) Spesialis Syaraf Orang 1 - 1
6) Spesialis Mata Orang 1 - 1
7) Spesialis Orthopaedic Orang 1 1 2
8) Spesialis Jantung Orang 1 - 1
9) Spesialis Anastesi Orang 1 - 1
10) Spesialis Rehab Medik Orang 1 - 1
11) Spesialis Radiologi Orang 1 - 1
12) Spesialis Patologi Anatomi
Orang 1 - 1
13) Spesialis Patologi Klinik
Orang 1 - 1
14) Spesialis Paru Orang 1 - 1
15 )Spesialis Orthodontia Orang 1 - 1
16) Spesialis Urologi Orang 1 - 1
17) Spesialis THT Orang 1 - 1
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 13
18) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
Orang 1 - 1
19 ) Dokter Gigi orang 2 - 2 ( 1 org mengikuti
PPDS)
20) Dokter Umum Orang 16 1 17 ( 3 Org Struktural, 4 org PPDS )
JUMLAH Orang 38 5 43
2 Tenaga Paramedis
1) Perawat S-1 Orang 42 16 58 ( 1 org Struktural )
2) Perawat D-4 Orang 4 - 4
3) Perawat D-3 Orang 58 106 164
4) Penata Rontgent D-3 Orang 7 - 7
5) Gizi S-1/D-4 Orang 4 - 4
6) Gizi D-3 Orang 2 - 2
7) SPAG Orang 1 - 1
8) Rehabilitasi Medik D-3 Orang 1 1 2
9) Rehabilitasi medik D-4 Orang 1 - 1
10) D-3 Teknik Elektromedik
Orang 3 - 3
11) D-4 Elektromedik Orang 1 - 1
12) APK D – 3 Orang 2 - 2
13) SPPH D-1 Orang 1 - 1
14) Teknik Lingkungan S-1 Orang 3 - 3
15) Apoteker S – 1 Orang 5 3 8 ( 1 orang struktural )
16) Asisten Apoteker D-3 Orang 10 - 10
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 14
2.2.2. Sarana Gedung dan Peralatan Pelayanan
Sebagai unsur pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sarana
dan prasarana pelayanan adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan UGD 24 Jam
b. Pelayanan Rawat Jalan
- Poli Umum
- Poli Anak
- Poli Kandungan dan Kebidanan
- Poli Bedah
- Poli Penyakit Dalam
17) Asisten Apoteker (SAA/SMF)
Orang 1 8 9
18) Analis Farmasi & Makanan
Orang 1 - 1
19) SKM Orang 5 - 5 ( 1 orang struktural )
20) Pekarya Kesehatan Orang 1 - 1
21) Bidan D – 3 Orang 19 9 28
22) Bidan D-4 Orang 4 0 4
23) Bidan D – 1 Orang 1 - 1
24) Perawat Gigi D-3 Orang 2 - 2
25) Rekam Medik D-3 Orang 3 2 5
26) Analis Kesehatan D-3 Orang 8 5 13
JUMLAH Orang 189 150 339
3 Tenaga Non Medis dan Lainnya
orang 46 99 145 ( 6 orang struktural )
JUMLAH TOTAL Orang 273 254 527
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 15
- Poli Mata
- Poli THT
- Poli Gigi dan Mulut
- Poli Syaraf
- Poli Orthopaedi
- Poli Jantung
- Poli Paru & DOTS
- Poli Urologi
- Poli Rehabilitasi Medik
- Poli Kedokteran Jiwa
- Poli Gizi
- Poli VCT
- Poli Anaesthesi
c. Pelayanan Rawat Inap dan Intensif ( 214 Tempat Tidur )
Terdiri dari :
a. Pelayanan Rawat Inap ( 195 Tempat Tidur )
- Kelas III : 105 Tempat Tidur
- Kelas II : 55 Tempat Tidur
- Kelas I : 18 Tempat Tidur
- Paviliun : 15 Tempat Tidur
- Utama : 2 Tempat Tidur
a. Pelayanan Intensif ( 19 Tempat Tidur )
- ICU : 9 Tempat Tidur
- ICCU : 6 Tempat Tidur
- NICU : 4 Tempat Tidur
d. Pelayanan Penunjang Medis
- Instalasi Bedah Sentral ( OK )
- Laboratorium patologi klinik 24 jam
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 16
- Laboratorium patologi anatomi
- Instalasi Radiologi 24 jam
- Instalasi Farmasi 24 jam
- Instalasi Gizi
- Instalasi pemulasaraan Jenasah
- Pelayanan Bank Darah
e. Pelayanan Penunjang Non Medik
- Instalasi Rekam Medik
- Instalasi Diklat
- Instalasi Humas dan Promkes
- Intalasi Sanitasi
- Instalasi Linen
- Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )
- Instalasi Pemeliharaan Sarana ( IPS )
- Instalasi Klaim
- Instalasi Teknologi Informasi
- Instalasi Mutu
f. Sarana dan Prasarana Lainnya
- Genset
- Incenerator
- IPAL RS
- Rumah Dinas Dokter Spesialis
- Peralatan dan perlengkapan pendukung di masing – masing ruangan
baik peralatan medis, peralatan non medis maupun peralatan rumah
tangga/perkantoran.
- Sarana Transportasi
Kendaraan operasional yang terdiri dari :
1 unit ambulan emergency
1 unit ambulan transport
2 unit ambulan jenasah
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 17
4 unit kendaraan operasional kantor.
- Listrik : PLN ( 690 KVA ) & Genset ( 80 KVA, 20 KVA dan 400 KVA) .
- Air : PDAM dan air tanah dengan 2 buah bangunan reservoir air
bersih dengan daya volume masing-masing 30 m3
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 18
BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Berdasarkan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi RSUD
CARUBAN Kabupaten Madiun yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan
nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis RSUD CARUBAN Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja
Utama RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun yang ditetapkan tidak terlepas
dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun
2018-2023.. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD CARUBAN
Kabupaten Madiun disajikan pada lampiran 1( satu ) dan lampiran 2 ( dua )
IKU RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 19
BAB V
PENUTUP
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah
khususnya di lingkungan RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun ditetapkan
sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program
yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja
serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran
Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai
hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.
Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal,
makadiharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih
berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat
keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan
keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
LAMPIRAN 2
SKPD
PELAKSANA
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 85% 85% 86% 87% 88% 90% 90% RSUD CARUBANMeningkatkan
kualitas pelayanan
Rumah Sakit
Meningkatkan tata
kelola dan
pelayanan rumah
sakit yang
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Rumah Sakit
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) RSUD CARUBAN TAHUN 2018-2023
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Kondisi Kinerja pada
awal Periode
RPJMD ( Tahun
2018 )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA
PADA AKHIR
TAHUN PERIODE
RPJMD (
DIREKTUR RSUD CARUBANKABUPATEN MADIUN
dr. DJOKO SANTOSO, MMNIP. 19620801 199002 1 003