IIS RUKMAWATI S.Si., MM.Kes., Apt.
PELUANG DAN TANTANGAN APOTEKER DI ERA BPJS
1. Penyiapan dan penyerahan obat
2. Interaksi antara tenaga kefarmasian dengan
pasien dan dengan professional kesehatan
lainnya.
3. Retail dan pelayanan kesehatan.
4. Farmasi rumah sakit kecil sampai besar.
PELUANG DAN TANTANGAN APOTEKER DI ERA BPJS
5. Farmasi dan lingkungan Akademis
6. Apoteker terlibat administrasi pelayanan
kesehatan.
7. Penelitian.
8. Organisasi kesehatan internasional dan
organisasi non pemerintah.
PP 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
Merupakan tantangan dan harapan bagi apoteker Indonesia untuk
maju dan menjadi lebih baik
1. perbaikan dan penataan apoteker sendiri
2. Sistem kesehatan maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.
3. PP ini menjadi momen sejarah dalam perkembangan kefarmasian
di Indonesia untuk mengembalikan apoteker kepada qithahnya
sebagai tenaga kesehatan.
4. Tanggung jawab apoteker terbentang sejak proses produksi
sampai obat dikonsumsi.
PP 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
Berhasil tidaknya implementasi pp dipengaruhi
langsung oleh komitmen para apoteker untuk
melaksanakannya dan melindungi kepentingan
masyarakat, serta adanya tuntutan globalisasi
tingat regional asean maupun internasional akan
output Pendidikan yang berkualitas.memacu
berbenah diri dalam memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat.
PERAN APOTEKER DI ERA BPJS
Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian disarana pelayanan sediaan farmasi
dilaksanakan oleh apoteker dengan pedoman sebagai berikut:
1. Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian disarana
pelayanan sediaan farmasi harus menerapkan ketentuan cara
penyerahan sediaan farmasi yang baik dan standar pelayanan
kefarmasian yang berdasarkan paradigm pelayanan kefarmasian
2. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter
dilaksanakan oleh apoteker.
3. Standar operasional prosedur harus dibuat secara tertulis dan
diperbaharui terus menerus sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi antara dokter dan
apoteker serta mutu keamanan obat .
PERAN APOTEKER DI ERA BPJS
5. Dalam hal apoteker dan pasien menyetujui secara tertulis atas pilihan
obat yang akan dipakai,apoteker harus memberitahukan hal tersebut
kepada dokter penulis resep.
6. Tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada
sarana pelayanan sediaan farmasi sesuai tugas dan fungsinya
7. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian wajib
mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu
pengetahuan serta teknologi.
APOTEKER DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER
1. Mampu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan alkes
sesuai peraturan yg berlaku.
2. mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian yg professional
kepada klien/pasien secara tepat, aman, efektif.
3. mampu melaksanakan fungsi pelayanan, konsultasi, informasi
dan edukasi tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan .
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan
perundangan yg berlaku.
APOTEKER DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER
5. Mampu melakukan program monitoring tentang efektifitas dan
keamanan sediaan farmasi dan alkes.
6. Mampu melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang
kefarmasian.
7. Mampu berpartisipasi aktif dalam program preventif dan
promotive dalam bidang kesehatan masyarakat.
PENYULUHAN TENTANG OBAT KEPADA MASYARAKAT
PP 51 TIDAK MENGATUR IMBALAN JASA
• Pengaturan tentang imbalan jasa (tarip profesi),belum diatur
di pp 51, tetapi di era BPJS sudah diatur dengan grade point
serta di pemerintah diatur dengan tunjangan tambahan atau
TKD (tunjangan kinerja daerah) disesuaikan kemampuan
daerah masing2.
• Adanya penghargaan materi yg sesuai bagi apoteker ketika
melakukan pelayanan pharmaceutical care.
KOMPETENSI UMUM APOTEKER DALAM MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
1. Menguasai ilmu kefarmasian.
2. Menguasai asuhan kefarmasian
3. Menguasai regulasi kefarmasian
4. Menguasai manajemen praktek kefarmasian.
5. Menguasai akuntabilitas praktek kefarmasian.
6. Menguasai komunikasi kefarmasian.
7. Pendidikan dan pelatihan kefarmasian.
8. Penelitian dan pengembangan kefarmasian.
KOMPETENSI PEKERJAAN KEFARMASIAN DI PEMERINTAHAN
1. Mampu melakukan kontribusi dan koordinasi dalam
penyusunan kebijakan dalam bidang kesehatan
khususnya obat.
2. Mampu merncanakan dan mengelola sediaan
farmasi dan alkes secara regional, nasional maupun
internasional.
3. Mampu melaksankan fungsi administrasi
pemerintah dari obat dan alkes.
4. Mampu melaksanakan fungsi pengawasan sediaan
farmasi, alkes dan makanan.
KOMPETENSI PEKERJAAN KEFARMASIAN DI PEMERINTAHAN
5. Mampu berkontribusi dalam penetapan kebijakan
Pendidikan kefarmasian nasional.
6. Mampu melaksankan fungsi perizinan.
7. Mampu melaksanakan fungsi perwakilan bangsa dan
negara di luar negeri.
PELUANG APOTEKER DI FASKES PRIMER
1. Apoteker berkontribusi kepada kendali mutu
dan biaya obat
2. Apoteker harus meningkatkan kompetensi
lebih besar dgn program Pendidikan
berkelanjutan.
3. Faskes primer harus melakukan akreditasi agar
pelayanan lebih baik sesuai PP 51
PELUANG APOTEKER DI FASKES PRIMER
4. Jasa profesi lebih dihargai di era JKN dan remunerasi
ASN
5. Dalam promosi kesehatan adanya AOC(Agent Of
Change) program GEMACERMAT ,kerjasama apoteker
pemerintah dan swasta untuk menyehatkan bangsa di
wilayah kerja apoteker masing2.
6. Dikenalnya Apoteker di masyarakat menjadi ujung
tombak pelayanan faskes primer yg mempunyai
wilayah.
KEGIATAN APOTEKER DI FASKES PRIMER
1. Pelayanan farmasi klinik
2. Manajemen kefarmasian
3. Promotif dan prefentif kefarmasian
4. PROLANIS
5. GEMACERMAT /AOC (Agent Of Change)
6. Program obat pemerintah dan faskes primer
swasta (TB, HIV, NAPZA, DLL)
KEGIATAN APOTEKER DI FASKES PRIMER
7. CBIA (Cara Belajar Insan Aktif)
8. Penelitian bekerja sama institusi Pendidikan
9. Sarana PKPA yang memenuhi syarat praktik
calon Apoteker.
10.Penguji PKPA Apoteker praktisi.
11.Program DAGUSIBU.
KEGIATAN PROLANIS
CBIA (CARA BELAJAR INSAN AKTIF)
PEMBEKALAN GEMA CERMAT
PEMBEKALAN GEMA CERMAT
PENGUJI PKPA APOTEKER PRAKTISI
DAFTAR SOP YANG HARUS ADADI FASKES PRIMER
NO NAMA SOP
1 SOP/SPO penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
2 SOP/SPO penyediaan dan penggunaan obat.
3 SOP/SPO tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan
obat.
4 SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium
5 SOP evaluasi kesesuaian peresepan terhadap formularium
6 SOP/SPO peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat.
7 SOP/SPO menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa,
pelaksanaan FIFO dan FEFO, Kartu stok/kendali
8 SOP ttg penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
9 SOP ttg pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika
dan narkotika
10 SOP/SPO penyimpanan obat.
11 SOP/SPO pemberian obat kepada pasien dan pelabelan.
12 SOP/SPO pemberian obat kepada pasien dan pelabelan (etiket
pemakaian)
DAFTAR SOP YANG HARUS ADADI FASKES PRIMER
NO NAMA SOP
13 SOP/SPO pemberian informasi penggunaan obat.
14 SOP ttg pemberian informasi ttg efek samping obat atau efek yang
tidak diharapkan
15 SOP ttg petunjuk penyimpanan obat di rumah
16 SOP penanganan obat kadaluarsa
17 SOP/SPO pelaporan efek samping obat.
18 SOP/SPO pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat,
KTD
19 SOP/SPO tindak lanjut efek samping obat dan KTD.
20 SOP/SPO identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan
KNC
21 SOP/SPO penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja
22 SOP/SPO penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
23 SOP/SPO monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja