Download - PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU( PTSP ) DI DIY
OLEH KEPALA GERAI P2T BKPM DIYDalam penjaringan Aspirasi Masyarakat
Dinas Perhubungan Kominfo DIY 24 April 2013
1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN, :MENYATUKAN PELAYANAN PERIZINAN YANG TERSEBAR DI INSTANSI TEKNIS DISATUKAN DALAM SATU PINTU DAN SATU ATAP MULAI PROSES PERMOHONAN SAMPAI TERBITNYA DOKUMEN.
2. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN, PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN YANG LEBIH EFISIEN,
EFEKTIF , MURAH, MUDAH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MENGHINDARI BIAYA TINGGI.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
SATU PINTU ( PTSP )
DIBENTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DIY.
1. PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 40 TAHUN 2010, TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DIY. NO : 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DINAS DAN
UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. DIY
2. PERATURAN GUBERNUR DIY, NO : 49 TAHUN 2010, TENTANG : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BKPM.
1. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH 2. REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA3. AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.4. PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.5. MENYATUKAN SEMUA JENIS IJIN DALAM SATU TEMPAT,
( PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN ) ONE STOP SERVICE
LATAR BELAKANG
KEBIJAKAN P2T atau PTSP ( PELAYANAN TERPADU SATU PINTU )
3
PERMASALAHAN PTSP
Izin yang ditangani masih
sedikit
Kualitas SDM rendah
Sarana prasarana minim
Belum dilimpahkan kewenangan kepada PTSP
Institusi dianggap kurang penting
Alokasi dana minim/kurang
- Pemahaman PTSP rendah;- Komitmen Pemda rendah.
Investor tidak berminat
Ekonomi daerah tidak berkembang
Kinerja Pemda menurun
- Kesejahteraan masyarakat menurun;- Pengangguran meningkat;- Kemiskinan meningkat.
SEBAB
AKIBAT
Mindsettidak berubah
Izin dianggap sebagai sumber
pendapatan
PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU
SKPD A
SKPD B
SKPD C
SKPD D
SKPD E
SKPD F
SKPD G
SKPD HPemohon
Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor, Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih..
6
1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN, AGAR KEWENANGAN PERIZINAN TIDAK TERSEBAR DI BERBAGAI SKPD.
2. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN, AGAR PROSEDUR PELAYANAN EFISIEN DAN EFEKTIF
KEBUTUHAN PERUBAHAN YANG PERLU DILAKUKAN
1. PROSES YANG TERINTEGRASI SEHINGGA PELAYANAN MENJADI LEBIH SEDERHANA DAN LEBIH MUDAH.
2. LEBIH CEPAT DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.3. KEJELASAN ATURAN, AKUNTABILITAS, TRANSPARAN DAN
MENGHINDARI BIAYA TINGGI
1. MENEMPATKAN SELURUH PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SKPD DI DALAM SATU TEMPAT ( PELAYANAN PERIZINAN TERPADU / (P2T)).
2. MULAI PENERIMAAN BERKAS SAMPAI DENGAN TERBITNYA DOKUMEN DALAM SATU TEMPAT.
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PTSP
Tim Teknis
Meja Penerimaan
--------------------------------------------------BACK OFFICE
FRONT OFFICEPemohon datang Ke Satu Tempat, Pelayanan bisa lebih Cepat dan Lebih Murah
Pemohon
7
Aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu Satu AtapWewenang dan penandatanganan
Wewenang dan penandatanganan berada di satu pihak
Wewenang dan penandatanganan masih berada di banyak pihak
Koordinasi Koordinasi lebih mudah dilakukan. Kepala Penyelenggara PTSP berperan sebagai Koordinator berbagai SKPD dalam analisis aspek teknis.
Koordinasi lebih sulit karena kewenangan dan penandatanganan masih berada di banyak pihak
Prosedur Pelayanan Penyederhanaan prosedur lebih mudah karena koordinasi berada di tangan Kepala PTSP
Prosedur sulit disederhanakan karena ego sektoral di banyak SKPD teknis
Pengawasan Pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga Penyelenggara PTSP dan SKPD teknis
Pengawasan menjadi tanggung jawab SKPD teknis
Standar Pelayanan Kualitas pelayanan akan terjaga sedikitnya pada standar minimal
Kualitas layanan sulit dipertahankan karena sangat tergantung kebijakan SKPD teknis.
Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap
LANJUTAN..
Aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Atap
Kelembagaan Berbentuk Kantor atau Badan Biasanya hanya berperan sebagai loket penerima, yang pada umumnya berbentuk unit.
Pencapaian Target Penerimaan Retribusi
Pencapaian target penerimaan retribusi perizinan yang dikelola oleh PTSP menjadi tanggung jawab pengelola PTSP
Pencapaian target penerimaan retribusi berada di SKPD teknis
Status Kepegawaian
Status staf adalah Staf Tetap Penyelenggara PTSP.
Sebagian besar staf statusnya adalah Staf SKPD Teknis.
Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap
1. Bagi Masyarakat : Dengan adanya PTSP masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki.
2. Bagi Dunia Usaha : a. Diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha
b. Diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisien pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif
MANFAAT KEBERADAAN PTSP
a. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
b. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang menjadi obyek pajak.
c. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
d. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non-perizinan.
3. Bagi Pemerintah : Lanjutan..
MANFAAT KEBERADAAN PTSP
a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya: waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan
b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
Tujuan Penyelenggaraan PTSP
a) Transparanb) Akuntabelc) Partisipatifd) Kesamaan hake) Efisien f) Efektifg) Keseimbangan antara
Hak dan Kewajibanh) Profesional
Asas Penyelenggaraan PTSP
a) Kesederhanaanb) Kejelasan dan Kepastianc) Kepastian Waktud) Kepastian Hukume) Kemudahan Aksesf) Kenyamanang) Kondisi Wilayahh) Kedisiplinan, Kesopanan dan
Keramahan
Prinsip Penyelenggaraan PTSP
PROFIL DAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( GP2T ) BKPM DIY
16
DASAR HUKUM
1. PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
2. PERATURAN GUBERNUR DIY NO 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
TUGAS DAN FUNGSI GP2T
TUGAS : menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sosial dan
kesejahteraan rakyat serta perekonomian dan infrastruktur.
FUNGSI :1. pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan terpadu;2. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu mulai dari
tahap permohonan sampai terbitnya dokumen;3. fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perizinan dan
nonperizinan terpadu di Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;4. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu;
(Pergub 49/2010 TTG Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan UPT pada BKPM)
KEWENANGAN
PENANDATANGAN PERIZINAN
Pergub 36/2011 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 36/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu (Pasal 14 ) :
(1) Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang semula berada di SKPD beralih ke Kepala Badan atas nama Gubernur.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Gubenur ini, kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang yang semula berada di SKPD, beralih penyelenggaraannya di Gerai P2T.
SUSUNAN ORGANISASI GP2T
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSIPERIZINAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPERIZINAN BIDANG
SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA KANTOR
KEPALA KANTOR
Jenis perizinan yang dilayani 74 ( 48 izin dan 26 non zin, ) dari 13 sektor :
1. Sektor Perhubungan : reklamasi pantai, EMPU, jasatitipan, karoseri 2. Sektor Kelautan dan Perikanan : usaha distribusi obat ikan, usaha pengolahan ikan laut3. Sektor Perindagkop & UMKM : izin industri, SIUP MB.izin kawasan industri,SIUP PT B2,
API-U, API-P .4. Sektor Tenaga Kerja & Transmigrasi : RPTKA, IMTA surat pengantar rekrut.5. Sektor Kesehatan : IKOT / UKOT , Rumah sakit, PB farmasi ,alat kesehatan,kosmetik.6. Sektor Sosial : Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang atau Barang , tanda
pendaftaran orsos LSM UKS .7. Sektor Kehutanan dan Perkebunan :IUIPHHK,IUP-B, IUP-P,TRUP,8. Sektor Lingkungan hidup : LIMBAH B3, UKL UPL,persetujuan kelayakan lingkungan.9. Sektor Penanaman modal : ijin pendaftaran, izin prinsip, izin usaha10. Sektor Pembangunan : izin penelitian kelayakan11. Sektor Pertanian : izin usaha distribusi obat hewan12. Sektor Pendidikan : izin operasional SLB13. Sektor PUPESDM : izin pertambangan, sarpras PU, sempadan jalan ,irigasi, sungai dan air
tanah
LAYANAN JENIS PERIZINAN
STANDAR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
1. VISI , MISI , MOTTO2. STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR4. SUMBER DAYA MANUSIA5. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN6. PENANGANAN PENGADUAN7. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )8. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK9. PRODUKTIFITAS DALAM PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN
PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI
VISI BKPM adalah : “Menjadi institusi yang menunjang terwujudnya DIY sebagai tujuan investasi yang menarik, melalui peningkatan kerjasama dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing untuk memantapkan struktur ekonomi daerah.”
VISI DAN MISI BKPM Provinsi DIY
Mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penataan internal organisasi untuk mencapai kinerja dan pelayanan bidang kerjasama dan penanaman modal yang efektif serta efisien
Tersedia dan terselenggaranya rumusan kebijakan teknis bidang kerjasama dan penanaman modal yang integratif dan katalistik
Mewujudkan kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan dan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif
Mendorong peran serta dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kerjasama dan penanaman modal di Provinsi DIY.
Misi BKPM
VISIGERAI P2T
MENJADI PINTU GERBANG INVESTASI DIY
24
MISIGERAI P2T
1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI
25
MOTTO PELAYANAN
PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI
26
MAKLUMAT PELAYANAN
KEPUTUSAN KEPALA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 01 / GR / KPTS / 2012 TANGGAL 25 JANUARI 2012 TENTANG MAKLUMAT/ JANJI PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN
• PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Petugas memberikan informasi tentang
persyaratan perizinanPemohon yang akan mengajukan perizinan mendatangi Loket Informasi
LOKET INFORMASI
Petugas menerima Berkas pengajuan ijin
dan meneliti kelengkapan sesuai
persyaratan
LOKET PENDAFTARAN
PEMOHON
PETUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI DAN
PENILAIAN
PROSES DATA
Surat Permohonan Ijin Langsung di tanda tangani dan diserahkan ke Loket
Penyerahan
SURAT PERIZINAN diserahkan kepada Pemohon di Loket
Penyerahan
LOKET PENGAMBILAN/ PENYERAHAN
Pemohon mengambil Surat Perizinan yg sudah selesai di Loket Penyerahan
ALUR MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( P2 T )
MEKANISME PELAYANAN PTSP
29
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
• KEPUTUSAN KEPALA BKPM PROVINSI DIY NOMOR 061 / 1925 / S / TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) INTERNAL DILINGKUNGAN BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL PROVINDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( UPTLD GERAI INVESTASI ) ( UPTLD KANTOR PERWAKILAN DAERAH DI JAKARTA )
SUMBER DAYA MANUSIA
• Semua personil merupakan pegawai pindahan dari SKPD yang sebelumnya tidak menangani perizinan
• Jumlah personil 16 orang ( 4 struktural dan 12 fungsional umum )
• 70 % pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan PTSP• Pembinaan dan pengembangan pegawai dilaksanakan melalui: - Rapat rutin internal - on job Training - Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Instansi pusat
dan daerah
SARANA DAN PRASARANA
• Lokasi kantor Gerai P2T strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan berbagai moda angkutan umum.
• Luas gedung 700 m2 (2 lantai) dengan pembagian lantai I untuk front office dan lantai II untuk back office dengan tempat parkir luas.
• Dukungan IT khususnya untuk pelayanan perizinan meliputi :– Jaringan LAN/Internet – corner informasi (persyaratan ,peluang investasi, perundang undangan, dll)– Informasi izin dan beberapa Formulir Izin dapat di ambil di counter2 dan di
download dari website www.geraip2t.jogjaprov.go.id– Aplikasi SPIPISE untuk perizinan Penanaman modal
• Sarana alat dan perlengkapan cukup memadai
Klinik investasi merupakan salah satu fasilitas dari gerai P2T untuk investor guna memberikan sarana kemudahan dalam berinvestasi dan mengurus perizinan investasi di DIY .
KLINIK INVESTASI
PENANGANAN PENGADUAN
ALUR MEKANISME PENGADUAN
Petugas memberikan
informasi tentang tata cara
pengaduan
Pemohon yang akan mengajukan pengaduanmendatangi Loket Informasi
LOKET INFORMASI
Petugas menerima Berkas pengaduan
LOKET PENGADUAN
PEMOHON
Petugas Memproses pengaduan bersama
tim teknis / SKPD terkait
PROSES DATA
Surat Jawaban Langsung di tanda tangani dan
diserahkan ke Loket Penyerahan
SURAT JAWABAN diserahkan kepada Pengadu di Loket
Penyerahan
LOKET PENGAMBILAN/ PENYERAHAN
Pemohon mengambil rekomendasi / jawaban pengaduan di Loket Pengambilan
35
INDEK KEPUASAN MASYARAKATA. SURVEY IKM DILAKUKAN
TERHADAP PEMOHON IZIN MELALUI COUNTER PELAYANAN DI FRONT OFFICE PADA SAAT PENGAMBILAN DOKUMEN IZIN.
B. SURVEY DILAKUKAN MELALUI PENYEBARAN KEPADA STAKE HOLDERS DAN PENGUSAHA MELALUI ASOSIASI PENGUSAHA.
C. 14 UNSUR DASAR PENGUKURAN IKM ANTARA LAIN :
1. Prosedur Pelayanan2. Persyaratan Pelayanan3. Kejelasan petugas pelayanan4. Kedisiplinan petugas pelayanan5. Tanggung jawab petugas
pelayanan6. Kemampuan petugas pelayanan7. Kecepatan pelayanan8. Keadilan mendapatkan
pelayanan9. Kesopanan dan keramahan
petugas10. Kewajaran biaya pelayanan11. Kepastian biaya pelayanan12. Kepastian jadwal pelayanan13. Kenyamanan Lingkungan14. Keamanan Pelayanan
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
SECARA ELEKTRONIK Melalui Website www geraip2t jogjaprov,go,id Melalui website jogja invest Melalui corner informasi layar monitor
SECARA LANGSUNGo Melalui booklet, leaflet, brosuro Melalui petugas di corner informasi
Sosialisasi dan Publikasi
• Dialog interaktif melalui televisi dan radio • Leaflet dan Booklet , banner• Papan pengumuman / informasi • Layar monitor Informasi di corner informasi• Pameran investasi• Web site www.geraip2t jogjaprov.go.id• Web site jogja invest
KINERJA P2T DIY
UNSUR TARGET KINERJA PELAYANAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
IZIN 240 Izin dan non izin 379 izin dan non izin
PER DESEMBER 2012
NILAI INVESTASI
- 183 MILYARD 4 SEKTOR ( perhubungan, industri, kesehatan, sosial )
REVENUE - 1, 40 MILYARD KAS NEGARA, KAS DAERAH
PENGHARGAAN
• TAHUN 2010 TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PTSP KUALIFIKASI BINTANG I OLEH BKPM PUSAT
• TAHUN 2013 MENDAPATKAN PIAGAM PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 DARI KEMENTERIAN PAN RB RI
PERMASALAHAN dan SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI DIY
• Kelembagaan GP2T masih berbentuk UPT dibawah BKPM diatur dengan Pergub, untuk meningkatkan kinerja PTSP perlu lembaga PTSP mandiri yang diatur dengan Perda.
• Belum semua jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke GP2T, maka perlu kebijakan Kepala Daerah untuk segera melimpahkan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP .
• Untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah perlu segera merevisi perda – perda yang menghambat pelayanan perizinan terpadu .
• Untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Daerah Perlu adanya sinkronisasi standar pelayanan pada lembaga PTSP DIY dan Kabupaten / Kota ( jenis layanan perizinan, persyaratan, waktu dan biaya ).