Oleh:
Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Pelaksanaan Tugas Satker PIP Kab/Kota dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jakarta, 23 Mei 2017
Disampaikan dalam acara ‘Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program “Slum Alleviation”pada Kawasan
Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017’
2
BAGIAN 1: PENDAHULUAN
Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur Permukiman
Pendekatan Program
Acuan Normatif Kegiatan Berbasis Masyarakat
Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Ragam Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Komponen Pembiayaan Kegiatan
Pengelolaan Anggaran Kegiatan
Sebaran Satker PIP Kab./Kota TA. 201
Tercapainya 100% pelayanan air minum yaitu 85% penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinyuitas, dan Keterjangkauan) dan 15% sesuai kebutuhan dasar.
Tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R, dan pengurangan luas genangan seluas 22.500 Ha) dan 15% sesuai kebutuhan dasar.
Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya Bangunan Gedung Negara; (ii) penyusunan NSPK dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.
Sasaran RPJMN 2015-2019
Bidang Infrastruktur Permukiman (Perpres no. 02 Tahun 2015)
3
4
Membangun Sistem Infrastruktur Permukiman
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah
Daerah
Memberdayakan Masyarakat
Pendekatan Program
5
Mendorong pertumbuhan penyelenggaran SPAM berbasis masyarakat dengan konsep
pemberdayaan terutama untuk masyarakat miskin dan yang belum mendapatkan
pelayanan air minum [Permen PU no. 20/2006 tentang KSNP-SPAM]
Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lingkungan perumahan
melalui pemberdayaan masyarakat setempat [Permen PU no. 21/2006 tentang KSNP-
Sistem Pengelolaan Persampahan]
Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan kumuh
perkotaan yang belum terlayani dengan sIstem pengelolaan air limbah terpusat [Permen PU no. 16/2008 tentang KSNP-SP Air Limbah Permukiman]
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya
pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu [Permen PUPR no. 02/20016 tentang
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh]
Acuan Normatif
Kegiatan Berbasis Masyarakat
6
Di rencanakan
Oleh Masyarakat
Di laksanakan
Oleh Masyarakat
Di kelola
Oleh Masyarakat
Pendampingan/pemberdayaan & Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat
Prinsip Dasar Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Masyarakat
7
Ragam Kegiatan Infrastruktur
Berbasis Masyarakat
PAMSIMAS Merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan ‘peri-urban’ melalui
peningkatan peri laku hidup bersih dan sehat dengan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Merupakan program penanganan permukiman kumuh perkotaan berbasis
masyarakat, melalui: (1) peningkatan kapasitas Pemda, (2) peningkatan
prasarana lingkungan kumuh, (3) pembangunan permukiman baru bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
SANIMAS Merupakan program penyediaan prasarana sanitasi komunal khususnya
bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah padat dan kumuh
perkotaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat
TPS 3R Merupakan penyelenggaraan prasarana tempat pengolahan sampah
berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, dan pendauran ulang untuk mengurangi sampah
8
1 • Dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas pelaku
2 • Penyediaan tenaga fasilitator masyarakat
3 • Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Komponen Pembiayaan Kegiatan
9
Kementerian Keuangan
Satker Pusat
Kegiatan : - Konsultan Manajemen
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Pelatihan Konsultan dan Satker
- Pencetakan Pedoman dan publikasi
KPPN
Satker Provinsi
Kegiatan : - Gaji & operasional Fasiltator
- Pelatihan Fasilitator dan Masyarakat
- Rapat koordinasi
- Bantuan Langsung Masyarakat (tertentu)
KPPN Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota
Kegiatan : - Koordinasi
- Konstruksi Fisik
Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota
Kegiatan : - Koordinasi
- Konstruksi Fisik
Satker PIP Kabupaten/Kota
Kegiatan : - Bantuan Langsung Masyarakat
KKM / KSM / LKM / BKM / OMS DESA/KELURAHAN
Bank
Perintah
Pencairan Dana
Pengajuan
pencairan
Dana Pencairan Dana
DIP
A
KA
B./K
OTA
D
IPA
PU
SA
T
KPPN
DIP
A P
RO
V.
Pengelolaan Anggaran Kegiatan
10
22
25
137
206
74
0
PAMSIMAS
PKP-BM (KOTAKU-NUSP)
Total=258 Satker
SANIMAS 5
Sebaran Satker PIP Kab./Kota TA. 2017 (Jumlah 469 Satker)
11
BAGIAN 2: TUGAS & FUNGSI SATUAN KERJA
Pengertian
Tugas Kepala Satuan Kerja
Pelaporan Tingkat Satuan Kerja
Tata Cara Pembayaran APBN
Organisasi Satuan Kerja PIP Kab./Kota
• Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
• Satuan Kerja adalah organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit
organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
• Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.
• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.
• Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.
Pengertian (PP no. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)
12
• Kasatker memiliki tugas dan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan
kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK).
• Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada
Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pejabat Unit Eselon-I Kementerian melalui Pejabat Unit Eselon-II terkait melaksanakan fungsi pengaturan,
pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Satker.
• Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap Satker dibantu oleh Kepala Dinas
bidang PU Provinsi terkait.
• Setiap Satker wajib membentuk Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB).
• Setiap Satker wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN).
• Atasan Langsung Kasatker atas nama Pejabat Eselon-I menetapkan pembantu Pejabat Inti Satker,
petugas pelaporan yang terdiri atas Sistem Akutansi Keuangan (SAK), SIMAK BMN, dan e-Monitoring.
13
Tugas & Tanggungjawab (Permen PU no. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan……)
Pengelolaan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (menggunakan aplikasi Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) sesuai SE Menteri PUPR no. 01/SE/M/2016);
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ-BPP) (sesuai Permen PU no. 01/PRT/M/2011);
3. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP) (sesuai Permen PU no. 17/PRT/M/2012);
Pengelolaan Barang Milik Negara 1. Laporan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan aplikasi SIMAK BMN (sesuai SE Menteri PU no.
05/SE/M/2014);
2. Penetapan status BMN (sesuai Permen PU no. 10/PRT/M/2013);
Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran 1. Laporan progres fisik dan keuangan menggunakan e-Monitoring Kementerian PUPR;
2. Laporan Akhir Tahun yang berisi informasi dan dokumentasi proges fisik, output yang dihasilkan, serta
outcome yang diperoleh atas kinerja yang dilaksanakan;
3. Laporan khusus, yang berisi permasalahan kegiatan tertentu atau permintaan pimpinan;
Pelaporan Tingkat Satuan Kerja (Permen PU no. 14/PRT/M/2011)
14
Tata Cara Pembayaran APBN (Permenkeu no. 190/PMK.05/2012)
15
KPPN
Selaku BUN
BANK
KSM/BKM/KKM
KEPALA SATKER
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
PEMBUATAN
KOMITMEN
(PPK) SPM SPP PENGUJIAN
(PP-SPM)
KSM/BKM/KKM
Selaku Penerima Hak
SPPB PENGUJIAN
SP2D
Dicatat dalam aplikasi
perbendaharaan
(Sistem Aplikasi Satker),
paling lambat 5 hari kerja
Paling lambat
5 hari kerja
Paling lambat
2 hari kerja
Organisasi Satker PIP Kab./Kota (Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR no. 203/KPTS/M/2017 & no. 311/KPTS/M/2017)
16
ATASAN KPA/KEPALA SATKER
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
PEMBANTU ATASAN II
KEPALA DINAS PU PROVINSI
ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER
KEPALA DINAS PU KAB./KOTA
KEPALA SATUAN KERJA/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGGUNA ANGGARAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN SANIMAS
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN PAMSIMAS
PEJABAT
PELAPORAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KEGIATAN PKPBM
PENGUJI
SPM BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU ATASAN I
DIREKTUR PKP, DIREKTUR PPLP, DIREKTUR PSPAM
SIMAK
BMN SAK E-MONITORING
Petugas
SAS
BAGIAN 3: PERSIAPAN PELAKSANAAN
Administrasi Penggunaan Anggaran
Langkah-langkah Persiapan
Jadwal Tentative Pembekalan/Pelatihan
17
18
Administrasi Penggunaan Anggaran
1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN
selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum
ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada
KPPN (PMK-190/PMK.05/2012);
2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai
penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru
membuka rekening) sesuai Lampiran I PMK-252/PMK.05/2014;
Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA); dan
Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam
Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
3. KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran VI PMK-
252/PMK.05/2014, selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan
melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran
VIII PMK-252/PMK.05/2014, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
19
Administrasi Penggunaan Anggaran
4. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang);
Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur
pencairan dana (sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah
dengan PER-88/PB/2011); Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format
Lampiran III PER-57/PB/2010), dilampiri :
Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6
Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)
5. PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM. Registrasi dilakukan dengan
mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format dalam PER-19/PB/2012,
dilengkapi lampiran sebagai berikut :
Fotokopy KTP
Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM
Satu lembar Meterai Rp.6.000,-
20
Langkah-langkah Persiapan
No Kegiatan Durasi
(Maksimal)
Jadwal
Tentative Keterangan
1 Penetapan Pejabat Perbendaharaan 5 Mei 2017 SK Satker telah terbit
seluruhnya (469 Satker)
2 Perdirjen Perbendaharaan untuk Pencairan Dana PHLN Untuk sumber dana PHLN
3 Pengesahan Revisi DIPA Satker PIP Kab./Kota 29 Mei 2017 Tentative
4 Langkah-Langkah Awal Pencairan Anggaran (di KPPN):
• Penyampain SK Spesimen Tanda Tangan & Cap
Stempel Satker 1 HK 1 Juni 2017
Rujukan:
PMK-90/PMK.05/2012
• Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Bank 1 HK 1 Juni 2017
Rujukan:
PMK-252/PMK.05/2014
• Surat Persetujuan Pembukaan Rekening 2 HK 5 Juni 2017
• Melakukan Pembukaan Rekening di Bank 1 HK 6 Juni 2017
• Menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening ke KPPN 3 HK 9 Juni 2017
• Menunjuk Petugas Pengantar SPM & Menyampaikan ke KPPN 9 Juni 2017 Rujukan:
PER-88/PB/2011 &
PER-57/PB/2010 • KPPN Menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker
(KIPS) 2 HK 13 Juni 2017
• PPSPM Menyampaikan Register Pendaftaran PIN PPSPM 1 HK 14 Juni 2017 Rujukan:
PER-12/PB/2012
• Pengajuan Karwas dengan Aplikasi SAS 14 Juni 2017 Diperlukan pelatihan
penggunaan SAS
21
Langkah-langkah Persiapan
No Kegiatan Durasi
(Maksimal)
Jadwal
Tentative Keterangan
5 Prosedur Pencairan Anggaran ke KPPN
(Pemberkasan):
• BKM/KSM Menyampaikan SPPB ke PPK 8 Juni 2017 Dicatat dalam SAS dan menyusun
Karwas untuk diajukan ke KPPN
• Pengajuan Karwas kepada KPPN 5 HK 14 Juni 2017
• Persetujuan Karwas oleh KPPN 3 HK 16 Juni 2017
• PPK Meneliti Kelengkapan SPPB & Menerbitkan SPP
2 HK 19 Juni 2017
• PPK Menyampaikan SPP ke PPSPM
• PPSPM Menguji SPP & Menerbitkan SPM 5 HK 22 Juni 2017
Petugas e-Monitoring sudah dapat
menginput data realisasi keuangan
berdasarkan SPM yang terbit pada
Aplikasi e-Monitoring Offline dan
mengupload pada e-Monitoring
Online
• Menyampaikan SPM ke KPPN 22 Juni 2017 Perlu perhatian untuk lokasi KPPN
yang berada diluar Kabupaten
• KPPN Menguji SPM & Menerbitkan SP2D 2 HK 3 Juli 2017 Cuti Bersama Idul Fitri 23-30 Mei
• Bank mentransfer BLM ke Rekening BLM/KSM/KKM 2 HK 5 Juli 2017
22
Jadwal Tentative Pembekalan/Pelatihan
No Materi Pembekalan Target Peserta Penanggung
Jawab
Rencana /
Jadwal
1. Pembekalan Substansi
Kegiatan IBM Kasatker & PPK
Dit. Sektor (PPLP,
PSPAM dan PKP)
KOTAKU (22
Mei 2017)
2.
Aplikasi SAS (Karwas, SPP,
SPM & SILABI) & Adminstrasi
Pencairan
PPK, Bendahara &
PPSPM Dit. KIP
Difasilitasi oleh
PPK RANDAL
Provinsi pada
tanggal 12-14
Juni 2017
(menyesuaikan
jadwal
pengajuan
Karwas oleh
Satker PIP)
3. Pembekalan Aplikasi SAIBA
(SAKPA & SIMAK BMN) Petugas UAKPA/B
Setditjen Cipta
Karya, Dit.
PSPAM
(UAPPA/B-
Wilayah)
4. Pembekalan e-Monitoring
PUPR
Petugas
e-Monitoring Dit. KIP
23
Terima kasih atas perhatiannya
Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan
Email: [email protected]; [email protected];
No. Provinsi Nama PPK Randal Alamat Tlp. Kantor E-mail
1 Aceh Astuti Sari, ST., MT. Jl. Pemancar No.5 Banda Aceh 0651-42532 [email protected]
2 Sumut Heru Permadi, S.Hut Jl. Perintis Kemerdekaan No.39 Medan 061-6636679 [email protected]
3 Sumbar Ir. Syafriyanti, MM Jl. Kali Serayu No. 22 Padang Baru-Kota Padang 0751-7051783 [email protected]
4 Riau Ikrar Setiaty, ST., MT Jl. Riau No.1 Pekanbaru 0761-38451 [email protected]
5 Kepri Istiadi Nugroho, ST Jl. Peralatan No.1 Km. 7 Tanjung Pinang 0771-443199 [email protected]
6 Jambi Ir. Azna Legawaty, MM Jl. H. AgusSalim No.2 Kotabaru 0741-445892 [email protected]
7 Sumsel Yudiansyah, ST., MT Jl. AndiPangerangPettarani No. 90 Palembang 0711-321977 [email protected]
8 Babel A.I. Kusuma, ST.,MT Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Air Itam
Pangkal Pinang 0717-439383 [email protected]
9 Bengkulu Yennie Lidiawati, ST Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Bengkulu 0736-347214 [email protected]
10 Lampung Feri Iskandar, ST., MT Jl, GatotSubroto No. 50 Garuntang Bandar
Lampung 0721-488217 [email protected]
11 Banten Rudy Hadisuprapto, ST Jl. SyechNawawi Al Batani Serang 0254-267006 [email protected]
12 Jabar Taufik Rahmat, S.Pd., MT Jl. Kawayulaan Indah II No. 4 Bandung 022-7313675 [email protected]
13 Jateng Indrarto Widyatmoko, ST., MT Jl. Madukora Blok AA - BB Semarang 0247-608202 [email protected]
14 DIY Tri Rahayu. ST., MT Jl. Bumijo No.5 Yogyakarta 0274-550822 [email protected]
15 Jatim Ir. Lustiana Dewi Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 031-8282734 [email protected]
16 Kalbar H.Karyadi,ST.,MM Jl. Ahmad Yani Pontianak 0561-7327360 [email protected]
Daftar Kontak PPK Randal Provinsi
No. Provinsi Nama PPK Randal Alamat Tlp. Kantor E-mail
17 Kalteng Endy.ST.MT Jl. Letjend S. Parman No. 2 Palangkaraya 0536-3224354 [email protected]
18 Kalsel Patmo Suryo Wiharto, ST., M.Eng Jl. Dl. Panjaitan No. 8 Banjarmasin 0511-3360214 [email protected]
19 Kaltara Heryan Noor, ST Jl. Kemayoran, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec.
Tanjung Selor. Bulungan. Kode Pos 77212 081346279355 [email protected]
20 Kaltim Mia Amalia, ST Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda 0541-271117 [email protected]
21 Sulut Doddy Pradityo Hidayat Soetopo,
ST Jl. Tikara Ares No. 80 Manado 0431-854707 [email protected]
22 Gorontalo Ir. Nurdiana Habibie, M.Si Jl. Prof Dr. Aloe Sabu, No. 92 Gorontalo 0435-825263 [email protected]
23 Sulteng Djoni Eko Prasetijo, ST Jl. RA. Kartini, No. 102 Palu 0451-453017 [email protected]
24 Sulsel Muhammad Syarif, ST., M.Si Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar 0411-458656 [email protected]
25 Sulbar Abd. Rahman, ST Jl. GatotSubroto No. 1 Mamuju 0426-21000 [email protected];
26 Sultra Alkimran Budullah, ST Jl. A. Yani No. 2 Kendari 0401-3127974 [email protected]
27 Bali I Gusti Agung Ariwibawa, ST Jl. Danau Tamblingan 49 Kota Denpasar. Komplek
Werdhapura Sanur 0361-288763 [email protected]
28 NTB Indra Rulianti, ST Jl. Majapahit No. 8 Mataram 0370-633738 [email protected]
29 NTT Ezrom Micgel Elim, ST Jl. Sukarno, No. 22 Kupang 0380-832501 [email protected]
30 Maluku Naomi Paramita Adhi, S.Ars Jl. Dl. Panjaitan No. 2 Ambon 0911-344757 [email protected];
31 Malut Muslim Saleh, ST, M.Eng Jl. Raya Lintashalmaera Ternate 0921-3123292 [email protected]
32 Papua Rr. Diana Juni Anggraeni, ST Jl. Sumatera Dok. IV, No. 15 Jayapura 0967-535176 [email protected]
33 Pabar Jamaluddin Ugar, ST Jl. Bangung No. 4 Manokwari 0986-2123988 [email protected];
Daftar Kontak PPK Randal Provinsi