-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
1/25
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
2/25
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
3/25
1
PEDOMAN TINDAKAN
KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA
PADA
PENEGAKAN HUKUMDAN KETERTIBANDALAM PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
4/25
2 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
5/25
3
1. Undang undang Nomor 22 Tahun1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan.
Mengingat:
Bahwa dalam rangka melengkapipetunjuk-petunjuk terkait di lingkungan
Polri serta sebagai pedoman resmi yangdigunakan untuk mengatur tindakan Polriterhadap pelaksanaan penegakan hukumdan ketertiban dalam perselisihanhubungan industrial, dipandang perlumenetapkan Peraturan Kapolri.
Menimbang:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NO. POL.: 1 TAHUN 2005
TENTANGPEDOMAN TINDAKAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPADA PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBANDALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAMARKAS BESAR
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
6/25
4 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Perusahaan Swasta.3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998tentang Kemerdekaan MenyampaikanPendapat Di Muka Umum.
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.
1. Hasil Koordinasi Polri dengan instansiyang bertanggung jawab di bidangketenegakerjaan, organisasipengusaha dan serikat pekerja.
2. Saran dan pertimbangan Staff dilingkungan Mabes Polri serta hasilseminar lintas fungsi dan Departementterkait.
Memperhatikan:
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
7/25
5
MEMUTUSKAN
1. Pedoman Tindakan Polr i tentangPenegakan Hukum dan Ketertiban DalamPerselisihan Hubungan Industrial,sebagaimana naskah terlampir.
2. Peraturan ini agar dijadikan pedomandalam pelaksanaan tugas Polri di
lapangan.3. Hal hal lain yang belum tercantum dalam
peraturan ini akan di atur kemudian.
4. Apabi la dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam Peraturan ini,akan diadakan pembetulan seperlunya.
5. Peraturan Kapolri ini berlaku sejak tanggalditetapkan.
Ditetapkan di: JakartaPada tanggal: 24 Maret 2005
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA
Drs. DAI BACHTIAR, S.H.JENDERAL POLISI
Menetapkan:
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
8/25
6 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
Kepada Yth :1. Kabareskrim Polri2. Kababinkam Polri3. Kabaintelkam4. Kakorbrimob Polri5. Para Kapolda
Tembusan :
1. Wakapolri2. Irwasum Polri3. Para Deputi Kapolri4. Para Kadiv Polri5. Kalemdiklat Polri
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
9/25
7
a. Perselisihan hubungan industrial yangtidak dapat diselesaikan melaluimekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang ditetapkandengan undang-undang dapatberakibat pada pelaksanaan aksimogok kerja dan unjuk rasa olehpekerja, atau penutupan perusahaanoleh pengusaha.
b. Setiap aksi mogok kerja, unjuk rasapekerja atau penutupan perusahaanpada umumnya dapat menimbulkangangguan terhadap keamanan danketertiban masyarakat.
c. Dalam situasi seperti dimaksud dalamhuruf b. dan dalam perselisihan
hubungan industrial secara umum,diperlukan tindakan Polri yang tepatuntuk menjaga keamanan danketertiban masyarakat, menegakkanhukum, serta memungkinkanpelaksanaan hak pekerja/buruh danserikat pekerja/serikat buruh serta
pengusaha untuk mogok kerja, unjukrasa, serta penutupan perusahaan.
I.I.I.I.I. PENDPENDPENDPENDPENDAHULUAHULUAHULUAHULUAHULUANANANANAN
1. Umum
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
10/25
8 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
d. Agar pelaksanaan tindakan kepolisianseperti dimaksud dalam huruf c. dapatdilaksanakan secara profesional,proporsional dan sesuai denganketentuan perundang-undangan, makadipandang perlu untuk menyusunPanduan ini.
a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957tentang Penyelesaian PerselisihanPerburuhan.
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta.c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP.
d. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998tentang Kemerdekaan MenyampaikanPendapat Di Muka Umum.
e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.
f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
g. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.
2. Dasar
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
11/25
9
h. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.
a. Perselisihan hubungan industr ialadalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak,perselisihan kepentingan danperselisihan pemutusan hubungankerja serta perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalamsatu perusahaan.
b. Pengusaha adalah:
1) Orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukumyang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;2) Orang perseorangan,
persekutuan, atau badan hukumyang secara berdiri sendirimenjalankan perusahaan bukanmiliknya;
3) Orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukum
3. KetentuanUmum
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
12/25
10 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
yang berada di Indonesiamewakili perusahaansebagaimana dimaksud dalambutir 1) dan 2) yangberkedudukan di luar wilayahIndonesia.
c. Perusahaan adalah:
1) setiap bentuk usaha yangberbadan hukum atau tidak,milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badanhukum, baik milik swastamaupun milik negara yangmempekerjakan pekerja/buruhdengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain;
2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyaipengurus dan mempekerjakanorang lain dengan membayarupah atau imbalan dalambentuk lain.
d. Organisasi pengusaha adalahorganisasi yang dibentuk dari, olehdan untuk pengusaha, yangberwenang mewakili pengusahadalam masalah ketenagakerjaan danhubungan industrial.
e. Pekerja/buruh adalah setiap orangyang bekerja dengan menerima upahatau imbalan dalam bentuk lain.
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
13/25
11
f. Serikat pekerja/serikat buruh adalahorganisasi yang dibentuk dari, oleh,dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luarperusahaan, yang bersifat bebas,terbuka, mandiri, demokratis, danbertanggung jawab untukmemperjuangkan, membela sertamelindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkankesejahteraan pekerja/buruh dankeluarganya.
g. Mekanisme penyelesaian perselisihanhubungan industrial dilaksanakansesuai dengan peraturanperundangan nasional yang berlaku.
Pelaksanaannya dilakukan olehinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan serta instansilain seperti disebutkan dalamperaturan perundangan tersebut.
h. Mogok kerja adalah t indakan
pekerja/buruh yang direncanakandan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan ataumemperlambat pekerjaan, yangdilakukan secara sah, tertib dandamai.
i. Unjuk rasa adalah kegiatan yangdilakukan oleh seorang atau lebih
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
14/25
12 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
untuk mengeluarkan pikiran denganlisan dan atau tulisan secarademonstratif dengan aman dan tertib.
j. Penutupan perusahaan (lockout)adalah tindakan pengusaha untukmenolak pekerja/buruh sebagian atauseluruhnya untuk menjalankanpekerjaan, dan dilakukan secara sah,tertib dan damai.
a. Panduan ini ditetapkan untuk mengatursecara resmi tindakan anggota Polridalam menjaga keamanan danketertiban masyarakat, sertamenegakkan hukum pada saat danakibat dari perselisihan hubunganindustrial, dan pelaksanaan mogokkerja, unjuk rasa dan penutupanperusahaan.
4. Tujuan
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
15/25
13
a. Kepol is ian setempat melakukankoordinasi dengan instansi yangbertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau organisasipengusaha dan serikat pekerja diwilayahnya masing-masing agardapat mengetahui perselisihanhubungan industrial, rencanapelaksanaan mogok kerja, unjuk rasaatau penutupan perusahaan.
a. Kesatuan Polri dapat di tempatkanpada area perselisihan hubunganindustrial, pemogokan, unjuk rasa atau
penutupan perusahaan ataspermintaan dari Instansi yangbertanggung jawab di bidangketenagakerjaan, pekerja atau serikatpekerja, serta pengusaha atauorganisasi pengusaha, atau ataspenilaian Polri.
b. Penempatan Kesatuan Polri sepertidimaksud dalam huruf a. bertujuan
II.II.II.II.II. PROSEDUR TINDPROSEDUR TINDPROSEDUR TINDPROSEDUR TINDPROSEDUR TINDAKAKAKAKAKANANANANAN
5. Koordinasi
6. PenempatanKesatuanPolri
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
16/25
14 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
untuk memberikan perlindungan danpelayanan dalam menjaga keamanandan ketertiban masyarakat sertamemungkinkan pekerja danpengusaha melaksanakan hak-hakmereka untuk mogok kerja, unjuk rasaatau menutup perusahaan secara sah,tertib dan damai.
c. Anggota Kesatuan Pol ri yang
ditempatkan pada suatu area untukmenghadapi perselisihan hubunganindustrial, pemogokan, unjuk rasa ataupenutupan perusahaan harus :
1) Selalu mengenakan seragam,tanda kesatuan dan identitasyang jelas;
2) Bersikap profesional danproporsional, serta menjunjungtinggi hukum dan perundang-undangan, dan hak asasimanusia;
3) Tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih;
4) Berprinsip bahwa semua pihakberkedudukan sama di depanhukum (equality before the law);
5) Memposisikan para pihaktersebut bukanlah lawan satu
sama lain tetapi mitra dalammencari ketenteraman industrialdan keadilan sosial;
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
17/25
15
6) Tidak melibatkan diri dalamperundingan penyelesaian
perselisihan hubungan industrialapapun.
d. Dalam menghadapi mogok kerja,unjuk rasa atau penutupan perusahaanyang belum mengganggu keamanandan ketertiban umum, anggota Polriditempatkan pada radius paling dekatdua puluh lima (25) meter atau padajarak pandang maksimal dari parapemogok kerja atau pengunjuk rasa.
e. Permintaan untuk memperoleh bantuanPolri seperti dimaksud dalam huruf a.
dapat disampaikan secara tertulismaupun lisan, dengan disertaipenjelasan singkat secara kronologisterhadap kemungkinan pelanggaranhukum. Permintaan tersebut harusdisampaikan kepada KantorKepolisian setempat. Apabila
permintaan dilakukan dengan lisan,disusulkan dengan permintaan tertulispaling lama 1 X 24 jam.
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
18/25
16 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
a. Apabila terdapat ancaman dangangguan nyata terhadap keamanandan ketertiban masyarakat dalamperselisihan hubungan industrial, danpada pelaksanaan mogok kerja, unjukrasa atau penutupan perusahaan,maka anggota Polri wajib melakukantindakan kepolisian secara tegas danterukur, sesuai ketentuan dan
perundangan yang berlaku.b. Tindakan Kepolisian seperti dimaksud
dalam huruf a. dilakukan untukmenjaga keamanan dan ketertibanmasyarakat dalam rangkamenegakkan hukum serta menjunjungtinggi hak asasi manusia.
c. Polri dapat melakukan upaya paksamelalui Pemanggilan, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan,Pemeriksaan dan Penahananterhadap siapa saja yang didugamelakukan tindak pidana pada saat
perselisihan hubungan industrial, danpada pelaksanaan mogok kerja, unjukrasa, serta penutupan perusahaan,sesuai ketentuan dan perundanganyang berlaku.
7. TindakanKepolisian
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
19/25
17
a. Sesuai dengan ancaman terhadapkeamanan dan ketertiban dalamperselisihan hubungan industrialsecara umum, dan pada pelaksanaanmogok kerja, unjuk rasa ataupenutupan perusahaan, peralatanyang dapat digunakan adalahtameng, tongkat Polisi T,megaphone, gas air mata, pemadam
api, handycam dan kamera.b. Amunisi senjata api yang digunakan
dalam menghadapi mogok kerja,unjuk rasa atau penutupan perusahaanadalah peluru hampa dan pelurukaret.
c. Penggunaan amunisi dengan jenispeluru tajam pada situasi ini tidakdibenarkan.
d. Penggunaan peralatan dan senjataapi seperti dimaksud dalam huruf a.,b. dan c. dalam menghadapi mogokkerja, unjuk rasa atau penutupan
perusahaan harus:1) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yangberlaku;
2) sesuai dengan Prosedur TetapPolri Nomor: Protap/01/V/
2001 tentang PenggunaanSenjata Api;
8. PenggunaanPeralatandan Senjata
Api
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
20/25
18 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
3) sesuai dengan Surat TelegramKapolri Nomor: STR/859/XII/2003;
4) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Polri lainnya yangberlaku; dan
5) berdasarkan perintah KepalaKesatuan Polri yangberwenang.
e. Senjata api dapat digunakan padasituasi dimana terdapat ancamanyang nyata dan serius terhadapkeselamatan jiwa dan harta benda,kehormatan khususnya :
1) Dalam keadaan yang sangat
terpaksa (overmaachtdannoodweer) untukmempertahankan diri atauorang lain terhadap ancamanyang nyata dari kematian ataucedera serius;
2) Untuk mencegah tindak pidanaserius dan mengancam jiwa,kehormatan; dan
3) Untuk melumpuhkan dan bukanmematikan seseorang atausekelompok orang yangmemberikan ancaman tersebut.
f. Dalam menggunakan peralatanpengendali massa dan senjata api,
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
21/25
19
anggota Polri harus memastikanbahwa bantuan dan pertolonganmedis diberikan kepada setiap orangyang membutuhkan sebagai akibatdari penggunaan peralatan tersebut.
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
22/25
20 - Pedoman Tindakan Kepolisian Negara RI
9. Anggota Polri yang melampauikewenangannya dalam melakukantindakan kepolisian, menggunakan
peralatan pengendali massa dansenjata api dalam perselisihanhubungan industrial, dan pelaksanaanmogok kerja, unjuk rasa ataupenutupan perusahaan dapatdikenakan sanksi disiplin, kode etikprofesi Kepolisian maupun sanksi
pidana sesuai tingkatpelanggarannya.
10. Semua pengaduan atau laporantentang pelanggaran wewenang yangdilakukan oleh anggota Polri dalamperselisihan hubungan industrial danpelaksanaan mogok kerja, unjuk rasaatau penutupan perusahaan harusdiproses dan diputuskan sesuaidengan hukum, peraturan danprosedur yang berlaku.
III.III.III.III.III. PERTPERTPERTPERTPERTANGGUNGJAANGGUNGJAANGGUNGJAANGGUNGJAANGGUNGJAWWWWWABANABANABANABANABAN
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
23/25
21
11. Panduan ini berlaku sejak tanggalditetapkan.
12. Panduan ini disusun untuk melengkapipetunjuk-petunjuk terkait yang sudahberlaku.
13. Panduan ini agar dijadikan pedomandan dilaksanakan oleh seluruhanggota Kesatuan Polri.
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 24 Maret 2005
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA
Drs. DAI BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI
IVIVIVIVIV..... PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
24/25
-
7/29/2019 Pedoman Polri Dlm Penegakan Hk Dan Ketetrban Dlm PHI
25/25