Download - Paparan Rencana Induk Litbang Maret 2015
-
STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SIMPUL TRANSPORTASI
Biro Perencanaan, Maret 2015
-
DASAR LEGALITAS
Transportasi Darat
UU Nomor 22 Tahun 2009tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Transportasi Perkeretaapian
UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Transportasi Laut
UU Nomor17Tahun 2008 tentang Pelayaran
PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
Transportasi Udara
UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
Permenhub Nomor KM.31 Tahun 2006 tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan
2
-
DASAR LEGALITAS (1)
TRANSPORTASI DARAT
3
UU 22 / 2009
TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
JALAN
Pasal 40 Ayat (1) Huruf CPembangunan Terminal harus dilengkapi dengan
Rencana Induk Terminal
-
DASAR LEGALITAS (2)
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
UU 23 / 2007
TENTANG PERKERETA-
APIAN
Pasal 19 Huruf aPembangunan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, wajibberpedoman pada ketentuan rencana induk
perkeretaapian
PP 56 / 2009TENTANG
PENYELENG-GARAAN
PERKERETA-APIAN
Pasal 35 Ayat 2 Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada
Rencana Induk Perkeretaapian
4
-
DASAR LEGALITAS (3)
TRANSPORTASI LAUT & SDP (SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN)
UU 17 / 2008
TENTANG PELAYARAN
Pasal 73 Ayat 1 Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk
Pelabuhan
PP 61 / 2009TENTANG
KEPELABU-HANAN
Pasal 79Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukanberdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan
Rencana Induk Pelabuhan
Pasal 89Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukanberdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan
Rencana Induk Pelabuhan5
-
DASAR LEGALITAS (4)
TRANSPORTASI UDARA
UU 1 / 2009
TENTANG PENERBANGAN
Pasal 201 Ayat 3 Huruf aPenetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Induk NasionalBandara
Pasal 457Rencana Induk Bandar Udara pada bandar udara yang beroperasi
harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahunsejak Undang-Undang ini berlaku
PP 40 / 2012 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP BANDAR UDARA
Pasal 23Pemegang izin mendirikan bangunan Bandar Udara dalammelaksanakan pembangunan wajib : c. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai
dengan Rencana Induk Bandar Udarae. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai
dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangandalam Rencana Induk Bandar Udara
6
-
- PANCASILA
- UUD 1945
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA UMUM PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN (RUPP)
VISI,MISI
PRESIDEN
TERPILIH
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP)
TATRANAS
TATRALOK
SISTRANAS
RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN (RTPP)
PETUNJUK, PEDOMAN
DAN STANDARDISASI
TEKNIS PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN (PSTPP)
L
I
N
G
K
U
N
G
A
N
S
T
R
A
T
E
G
I
S
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3)
RENCANA STRETEGIS
(RENSTRA) KEMENHUB
RENCANA KERJA KEMENHUB
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG KEMENHUB
(RPJPP)
ROLLING
PLAN
ROLLING
PLAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP)
RKA KEMENHUB DIPA
TATRAWIL
RTRWN
RTRW PULAU
RTRW
KAB/KKOTA
UU TATA RUANG
RTRWProv
UU
TRANSPORTASI
KERANGKA PIKIR RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASISISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
7
-
TAHAPAN RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (PEMBANGUNAN)
Pra StudiKelayakan
Studi Kelayakan
Rencana Induk(Master Plan)
Studi Amdal
1. PraDesain
Survey Invstigasi, danRancanganDasar
Rancangan Rinci(Detailed Design/Engineering Design)
2. Desain Rencana Kerja
dan Syarat-syarat (RKS)
3. Konstruksi
EvaluasiHasil/ManfaatProyek
4. PascaKonstruksi
*) Ketidaksesuaian proses pembangunan simpul transportasi pada umumnya berupa ketidaklengkapan dokumen perencanaan, misalnya:
a. Pembangunan baru : Dokumen dalam tahap pra-desain (Pra-FS, FS, MP);
b. Lanjutan/Rehab/Peningkatan : TOR/RAB, gambar desain, administrasi (SPTJM). 8
-
9MANFAAT RENCANA INDUK
Arah pembangunan menjadi jelas, bersinergi & terpadu dengan tata ruang wilayah
Tahapan pembangunan menjadi lebih terukur, dengandemikian tahapan pembangunan/ pengembangandisesuaikan kebutuhan
Penggunaan anggaran untuk pembangunan menjadilebih efisien
Kebutuhan lahan dapat diantisipasi lebih awal
-
RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL
Keputusan Menteri Perhubungan No.6 Tahun 2010 -Cetak Biru Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas ASDP
Peraturan Menteri Perhubungan No.43 Tahun 2011 -Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Keputusan Menteri Perhubungan No.KP 414 Tahun 2013 -Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan No.69 Tahun 2013 Tatanan Kebandarudaraan Nasional
10
-
11
PENTINGNYA RENCANA INDUK INDIVIDUAL
Kondisi Saat Ini
Pembangunan simpul transportasiselama ini tidak berdasarkanRencana Induk, dan hanyaberdasarkan usulan. Sehinggaakuntabilitas pembangunan kurangoptimal karena bersifat subjektif
Rencana Induk disahkan olehMenteri Perhubungan melaluikajian studi dan telah melaluiproses internal Kemenhub secaraberjenjang sehingga pembangunansimpul transportasi yang memiliki dokumen Rencana Induk tidakdapat disalahgunakan/ diintervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan subjektif.
Ke Depan
-
12
PELABUHAN PENYEBERANGAN DI INDONESIA
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan : 155 Pelabuhan
1. Pengelola Pemda : 117 Pelabuhan
2. Pengelola UPT Kemenhub : 3 Pelabuhan
3. Pengelola BUMN PT ASDP : 35 Pelabuhan
117
0 1 6 8
3
0
35
015 18 2
Total Pelabuhan Rencana Induktelah selesai dan
disahkan Menhub
Rencana Induktelah selesai tetapi
belum disahkanMenhub
Rencana Induksedang dalamproses studi
Rencana Indukyang diusulkan
TA.2015
Pemda UPT Kemenhub PT. ASDP
155
0 24 1016
Total Pelabuhanyang belum memiliki
Rencana Induk : 105 Pelabuhan
(Pemda : 103, UPT Kemenhub : 2,
BUMN : 0)
-
13
PELABUHAN LAUT DI INDONESIA
Jumlah Pelabuhan di Indonesia(RIPN, KP 414 Tahun 2013)
: 1240 Pelabuhan
Pengelola Pemda : 536
Pengelola UPT Kemenhub : 519
Pengelola BUMN : 111
591
1056 36 30
111
33
Total Pelabuhan Rencana Induktelah selesai dan
disahkan Menhub
Rencana Induktelah selesai tetapi
belum disahkanMenhub
Rencana Induksedang dalamproses studi
Rencana Indukyang diusulkan
TA.2015
UPT Kemenhub BUMN
630
43 56 5085
Total Pelabuhanyang belum memiliki
Rencana Induk : 396 Pelabuhan
(UPT Kemenhub : 387, BUMN : 9)
Total Pelabuhan yang menjadi Kewenangan Kemenhub dalam menyusun Rencana Induk : 630 Pelabuhan
29 20 20
519
-
14
BANDARA DI INDONESIA
Jumlah Bandara di Indonesia
(PM 69 Tahun 2013)
: 237 Bandara
Pengelola Pemda : 41
Pengelola UPT Kemenhub : 168
Pengelola BUMN : 26
Pengelola Swasta : 2
48
Total Bandara yang belum memilikiRencana Induk :
47 Bandara, yang pengelolanya
UPT Kemenhub
Total Bandara yang menjadi Kewenangan Kemenhub & BUMN dalam menyusun Rencana Induk : 194 Bandara
2
4
-
1) Dari 156 Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola baik Pemda, UPT Kemenhub, dan PT ASDP belum ada Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan yang telah selesai dan disahkan oleh Menteri Perhubungan.
2) Dari 630 Pelabuhan Laut yang dikelola oleh UPT Kemenhub dan BUMN (PT Pelindo I, II, III, IV) dan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Induk, yaitu :
3) Dari 194 Bandara yang menjadi kewenangan Kemenhub dan BUMN (PT AP I & II) dalam menyusun Rencana Induk, yaitu :
15
Rekapitulasi Rencana Induk Sektor Transportasi
PENGELOLA Rencana Induk telahselesai dan disahkan
Menhub
Rencana Induk telahselesai tetapi belum
ditetapkan olehMenhub
Rencana Induksedang dalamproses studi
Rencana Indukyang diusulkan
TA.2015
Tidak memilikiRencana Induk
Pemerintah Daerah 0 0 6 8 103
UPT Kemenhub 0 1 0 0 2
PT. ASDP 0 15 18 2 0
PENGELOLA Rencana Induk telahselesai dan
disahkan Menhub
Rencana Induk telahselesai tetapi belum
ditetapkan olehMenhub
Rencana Induksedang dalamproses studi
Rencana Indukyang diusulkan
TA.2015
Tidak memilikiRencana Induk
UPT Kemenhub 10 56 36 30 387
PT. Pelindo I, II, III & IV 33 29 20 20 9
PENGELOLA Rencana Induk telahselesai dan
disahkan Menhub
Rencana Induk telahselesai tetapi belum
ditetapkan olehMenhub
Rencana Induksedang dalamproses studi
Rencana Indukyang diusulkan
TA.2015
Tidak memilikiRencana Induk
UPT Kemenhub 28 46 20 27 47
PT. AP I & II 20 2 4 0 015
-
KESIMPULAN
1Rencana Induk telah diamanahkan dalam Undang-Undang sektor transportasi, maupun Peraturan
Pemerintah, namun masih banyak prasarana transportasi atau outlet transportasi belum memiliki RencanaInduk
2Belum adanya pemahaman yang sama diantara sub sektor dalam menyusun substansi Rencana Induk;
3
Sebagai akibat belum keseluruhan prasarana transportasi memiliki Rencana Induk, maka prosespelaksanaan pembangunan/pengembangan transportasi kurang sesuai dengan persyaratan dalamdokumen perencanaan sebagaimana telah ditetapkan. Hal ini dapat berakibat hasilpembangunan/pengembangan prasarana transportasi tidak efisien dan efektif, serta tidak dapat segeradimanfaatkan secara optimal dan pengalokasian anggaran tidak berdasarkan tahapan pengembangansuatu prasarana transportasi sesuai kebutuhan;
4Tidak adanya Rencana Induk berindikasi tidak terlihat adanya tahapan pengembangan secara terukur.
Dengan demikian tidak transparan dan terprogram kapan suatu prasarana tersebut dikembangkan. Selainitu anggaran tidak dapat direncanakan dan dialokasikan secara akuntabel
5Memperhatikan kondisi keterbatasan anggaran Pemerintah, disamping masih terdapat prasarana
transportasi belum memiliki Rencana Induk mengakibatkan mekanisme rencana bergulir (Rolling Plan) menjadi tidak berjalan
6Rencana Induk dapat mengantisipasi kebutuhan lahan secara awal dimana proses pembebasan lahan
dapat segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serta memenuhi aspek permintaan sesuai proyeksipertumbuhan penumpang/barang sebagaimana dipersyaratkan dalam Rencana Induk.
16
-
SARAN
1Rencana Induk perlu dilegalkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan, sebagai suatu dokumen perencanaan yang wajib dilaksanakan sebelum tahapan pembangunan
2Memperkuat proses perencanaan dengan mematuhi seluruh tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga semua kegiatan pembangunan prasarana transportasi dilengkapi dengan Rencana Induk maupun dokumen perencanaan lainnya
3Dalam Renstra Kemenhub 2015-2019, kegiatan penyusunan Rencana Induk untuk semuasimpul transportasi yang akan dibangun maupun yang sudah dibangun namun belummemiliki Rencana Induk menjadi prioritas
4Perlu adanya peningkatan koordinasi/sinergi dengan Pemprov/Pemkab/ Pemkot terkait peningkatan peran serta pembiayaan melalui APBD guna penyusunan Rencana Induk untuk prasarana transportasi yang wewenang penyelenggaraannya berada pada Gubernur/Bupati/ Walikota
5Dalam rangka keseragaman substansi untuk penyusunan Rencana Induk Prasarana Transportasi, perlu adanya standar/pedoman penyusunan rencana induk yang nantinya dapat menjadi acuan oleh sub sektor dalam menyusun rencana induk simpul/outlet/prasarana transportasi
17
-
Lampiran
18
-
RINCIAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN
-
20
Rencana Induk Yang Telah Selesai Tetapi Belum Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
NONAMA PELABUHAN PENYEBERANGAN
PROVINSI PULAUTAHUN
PENYUSUNAN MASTERPLAN
PELAKSANAPENGELOLAPELABUHAN
1. BAKAUHENI LAMPUNG Sumatera 2012 Pusat PT. ASDP
2. MERAK BANTEN Jawa 2012 Pusat PT. ASDP
3. GORONTALO GORONTALO Sulawesi 2012 UPT Gorontalo UPT Gorontalo
4. MUNTOK BANGKA BELITUNG
Bangka 2013 OPP Merak PT. ASDP
5. KETAPANG JATIM Jawa 2013 OPP Gilimanuk PT. ASDP
6. GILIMANUK BALI Bali 2013 OPP Gilimanuk PT. ASDP
7. PADANGBAI BALI Bali 2013 OPP Lembar PT. ASDP
8. LEMBAR NTB Lombok 2013 OPP Lembar PT. ASDP
9. KAYANGAN NTB Lombok 2013 PT. ASDP Cab.Kayangan
PT. ASDP
10. POTOTANO NTB Sumbawa 2013 PT. ASDP Cab.Kayangan
PT. ASDP
11. BOLOK NTT Timor 2013 OPP Lembar PT. ASDP
12. ROTE NTT Rote 2013 OPP Lembar PT. ASDP
13. LARANTUKA NTT Flores 2013 OPP Lembar PT. ASDP
14. PAGIMANA SULTENG Sulawesi 2013 OPP Pagimana PT. ASDP
15. BAJOE SULSEL Sulawesi 2013 OPP Pagimana PT. ASDP
16. KOLAKA SULTRA Sulawesi 2013 OPP Pagimana PT. ASDP
-
21
Rencana Induk Sedang Dalam Proses Studi
NONAMA PELABUHAN PENYEBERANGAN
PROVINSI PULAUTAHUN
PENYUSUNAN MASTERPLAN
PELAKSANAPENGELOLAPELABUHAN
1. MAMUJU SULBAR Sulawesi 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
2. BITUNG SULUT Sulawesi 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
3. BASTIONG MALUT Ternate 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
4. RUM MALUT Tidore 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
5. SIDANGOLE MALUT Halmahera 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
6. POKKA MALUKU Ambon 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
7. GALALA MALUKU Ambon 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
8. HUNIMUA MALUKU Ambon 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
9. WAIPIRIT MALUKU Seram 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
10. NAMLEA MALUKU Buru 2014 OPP Pagimana PT. ASDP
11. DUMAI RIAU Sumatera 2014 Dishub Provinsi Riau PT. ASDP
12. TANJUNG UBAN KEPRI Bintan 2014 OPP Merak PT. ASDP
13. TELAGA PUNGGUR KEPRI Batam 2014 OPP Merak PT. ASDP
14. BATU LICIN KALSEL Kalimantan 2014 OPP Gilimanuk PT. ASDP
15. PENAJAM KALTIM Kalimantan 2014 OPP Gilimanuk PT. ASDP
16. SAPE NTT Sumbawa 2014 OPP Lembar PT. ASDP
17. LABUAN BAJO NTT Flores 2014 OPP Lembar PT. ASDP
18. PACIRAN JATIM Jawa 2014 Pusat -
19. BAHAUR KALTENG Kalimantan 2014 Pusat -
20. GARONGKONG SULSEL Sulawesi 2014 Pusat Pemda
21. KENDAL JATENG Jawa 2014 Pusat -
22. KUMAI KALTENG Kalimantan 2014 Pusat -
23. MENGKAPAN RIAU Sumatera 2014 Pusat Pemda
24. KAMPUNG BALAK RIAU Tebing Tinggi 2014 Pusat Pemda
-
22
Usulan studi rencana induk untuk Tahun Anggaran 2015
NONAMA PELABUHAN PENYEBERANGAN
PROVINSI PULAUTAHUN
PENYUSUNAN MASTERPLAN
PELAKSANA
PENGELOLAPELABUHAN
1. UJUNG JATIM Jawa 2015 OPP Gilimanuk PT. ASDP
2. KAMAL JATIM Madura 2015 OPP Gilimanuk PT. ASDP
3. SIBOLGA SUMUT Sumatera 2015 Pusat Pemda
4. GUNAKSA BALI Bali 2015 Pusat -
5. NUSA PENIDA BALI Bali 2015 Pusat Pemda
6. AMURANG SULUT Sulawesi 2015 Pusat Pemda
7. TOLI-TOLI SULTENG Sulawesi 2015 Pusat Pemda
8. LIKUPANG SULUT Sulawesi 2015 Pusat Pemda
9. TAGULANDANG SULUT Sulawesi 2015 Pusat Pemda
10. BIARO SULUT Sulawesi 2015 Pusat Pemda
Catatan : 2 (dua) Pelabuhan Penyeberangan (UPT) yang belum memiliki rencana induk yaitu Kariangau dan Kalabahi.
-
RINCIAN RENCANA INDUK PELABUHAN LAUT
-
24
A. Rencana Induk Yang Telah Selesai dan Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Nama PelabuhanHierarki
PelabuhanLegalitas
1
Kepulauan Riau
BatamBatam, Batu Ampar, Sekupang, Kabil, Batam Center
PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam
2 Karimun Tg. Balai Karimun, (Termasuk Parit Rempak dan) Malarko,
PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2013 tanggal 1Maret 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
3
Riau
Dumai Dumai PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai
4 Indragiri Hilir Kuala Enok PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2009 tanggal 11Juli 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok
5
Sumatera Utara
Batubara Kuala Tanjung PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung
6 Medan Belawan PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2012 tanggal 13 April 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Belawan
7 Sumatera Barat Padang Teluk Bayur PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2004 tanggal 10 Oktober 2004 tentang Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur
8
Jambi
Tg. Jabung Barat Kuala Tungkal PPSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tungkal
9 Tg. Jabung Timur Muara Sabak PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2010 tanggal 25 November 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Muara Sabak
10 Tg. Jabung Timur Talang Duku PPSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Talang Duku
11 Bengkulu Pulau Baai PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 8 April 2008 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai
12 Bangka Belitung Bangka Pangkal Balam PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pangkal Balam
13 Sumatera Selatan Palembang Boom Baru/ Palembang PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang
14 Lampung Lampung Selatan Panjang PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Panjang
15 Bengkulu Kaur Linau PRPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Linau
21
-
25
No. Provinsi Kabupaten/Kota Nama PelabuhanHierarki
PelabuhanLegalitas
16 Banten Serang Bojonegara PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober2005 tentang Rencana Induk Pelabuhan Bojonegara
17 DKI Jakarta JakartaTanjung Priok (Termasuk Cilamaya, Marunda)
PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
18Jawa Tengah
SemarangTanjung Emas (termasuk kendal)
PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 tanggal 1 Maret 2013 tentangRencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas
19 Tegal Tegal PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2013 tanggal 4 November2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tegal
20 Jawa Timur Surabaya Tanjung Perak PUSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak
21 Nusa Tenggara Timur Kupang Tenau/Kupang PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2006 tanggal 21 September 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tenau Kupang
22 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Simpang Empat Batu Licin PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batu Licin
23
Kalimantan Timur
Bontang Lok Tuan PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 2009 tanggal 2 Desember2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Lhok Tuan
24 Samarinda Samarinda PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Samarinda
25 Kutai Timur Maloy/Sangkulirang PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Maloy/Sangkulirang
26 Sulawesi Utara Bitung Bitung PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2006 tangal 4 Oktober 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Bitung
27 Gorontalo Gorontalo Anggrek PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2006 tanggal 22 September 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Gorontalo
28
Sulawesi Selatan
Palopo Palopo PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Palopo
29 MakassarMakassar (Termasuk Garongkong)
PU
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Rencana Induk Pelabuhan MakassarPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2013 tanggal 13 Desember2013 tentang Review Rencana Induk Pelabuhan Makassar
A. Rencana Induk Yang Telah Selesai dan Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
-
26
A. Rencana Induk Yang Telah Selesai dan Disyahkan Oleh
Gubernur
No. Provinsi Kabupaten/Kota Nama PelabuhanHierarki
PelabuhanLegalitas
1
Sumatera Barat
Pesisir Selatan Carocok Painan PR
Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.44 Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Panasahan Carocok Painan Tahun 2010 - 2029
2 Kep. Mentawai Subelen PR
Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.45 Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Muara Saibi Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2010 - 2029
3 Sulawesi Selatan Jeneponto Jeneponto PR
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.1670/VIII/Tahun 2013 tanggal 27 Agustus2013 tentang Penetapan Rencana IndukPelabuhan Pengumpan Regional KabupatenJeneponto
-
27
B. Posisi Studi Rencana Induk Pelabuhan (APBN)
TA No Provinsi Nama Pelabuhan Hierarki Posisi
20071 Sulawesi Barat Sungai Nyamuk PP Disusun kembali Tahun 2014
2 Maluku Tulehu PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
2008
3 Sumatera Barat Sikakap PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
4 Sumatera Barat Siuban PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
5 Jawa Tengah Juwana PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
6 Jawa Timur Bawean PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
7 Nusa Tenggara Timur Reo PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
8 Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo PP Disusun kembali Tahun 2014
9 Kalimantan BaratTeluk Melano / Teluk Batang
PP Disusun kembali Tahun 2015
10 Kalimantan Barat Paloh / Sakura PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
11 Sulawesi Utara Lirung PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
12 Gorontalo Kwandang PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
13 Sulawesi Tengah Poso PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
14 Sulawesi Tengah Leok PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
15 Sulawesi Tengah Kolonedale PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
16 Sulawesi Barat Polewali PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
17 Sulawesi Selatan Malili PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
18 Sulawesi Tenggara Kolaka PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
19 Maluku Utara Sanana PP KSOP belum mengusulkan penetapan RIP, Belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
20 Maluku Utara Labuha / Babang PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
21 Maluku Utara Dobo PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
22 Papua Barat Arar PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
23 Papua Agats PP sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
24 Jawa Tengah Batang PR sudah dirapatkan, perbaikan blm disampaikan, dan masih diperlukan update data dan proyeksi
24
-
28
B. Posisi Studi Rencana Induk Pelabuhan (APBN)
TA NO PROVINSI PELABUHAN HIERARKI POSISI
2009
25 Kepulauan Riau Tarempa PP belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
26 Jawa Timur Brondong PR Penyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP
27 Kalimantan Selatan Pelaihari / Swarangan PP belum ada rekomendasi dari Walikota/Bupati
28 Sulawesi Barat Bunta PP belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
29 Sulawesi Selatan Jeneponto PR Keputusan Gub Sulsel No.1670/VIII/THN 2013 tgl 27 Agt 2013
30 Sulawesi Selatan Selayar PP Penyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP
31 Maluku Amahai PP Penyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP
32 Papua Barat Wasior PP Penyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP
2010
33 Lampung Teluk Betung PP Penyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP
34 Jawa Tengah Tegal PPPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tegal
35 Jawa Timur Probolinggo / Tg.Tembaga PU dokumen di KSOP Probolinggo untuk dilakukan review
36 Kalimantan Tengah Sampit PUSurat Permohonan Penetapan RIP dari KSOP Sampit Nomor PR.805/23/12/KSOP.SPT-14 tanggal 25 April. Namun dokumen masih harus disempurnakan
37 Sulawesi Barat Mamuju PP dokumen final report belum diserahkan ke Ditpelpeng
38 Maluku Utara Jailolo PRPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Walikota/Bupati
39 Papua Barat Bintuni PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
-
29
B. Posisi Studi Rencana Induk Pelabuhan (APBN)
TA NO PROVINSI PELABUHAN HIERARKI POSISI
2011
40 Riau Selat Panjang PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasidari Gubernur dan Walikota/Bupati
41 Jambi Nipah Panjang PRPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasidari Walikota/Bupati
42 Nusa Tenggara Timur Larantuka PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasidari Gubernur dan Walikota/Bupati
43 Nusa Tenggara Timur Waingapu PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
44 Kalimantan Timur Nunukan PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
45 Sulawesi Selatan Garongkong PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
46 Jawa Tengah Tanjung Intan PUPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
2012
47 Kalimantan Timur Tanjung Santan PPPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
48 Papua Barat Oransbari PLPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
50 Jawa Tengah Tanjung Wangi PUPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
51 Nusa Tenggara BaratPemenang / Tanjung
PRPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasi dari Gubernur dan Walikota/Bupati
52 Sumatera Utara Gunung Sitoli PP dokumen final report belum diserahkan ke Ditpelpeng
53 Sumatera Utara Sibolga PP dokumen final report belum diserahkan ke Ditpelpeng
49 Banten Banten PU dokumen final report belum diserahkan ke Ditpelpeng
54 Bali Benoa PU belum ada rekomendasi dari Walikota Denpasar
55 Kalimantan Selatan Banjarmasin PUPenyelenggara Pelabuhan belum mengusulkan penetapan RIP, belum ada rekomendasidari Gubernur
56 Jawa Timur Tanjung Perak PU Finalisasi Dokumen RIP57 Kalimantan Timur Samarinda PP Finalisasi Dokumen RIP
58 Sulawesi Selatan Makassar PUPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2013 tanggal tentang Review Rencana Induk Pelabuhan Makassar 26
-
30
B. Posisi Studi Rencana Induk Pelabuhan (APBN)
TA NO PROVINSI PELABUHAN HIERARKI POSISI
2013
59 Sumatera Utara Pangkalan Dodek PR Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP60 Sumatera Utara Natal / Sikara-kara PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP61 Sumatera Utara Tanjung Beringin PR Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP62 Riau Batu Panjang PL Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP63 Riau Tanjung Medang PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP64 Babel Manggar PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP65 Jawa Tengah Brebes PR Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
66 Sulawesi Tengah Kotabunan PL Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
67 Sulawesi Tengah Pagimana PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
68 Sulawesi Barat Majene PR Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
69 sulawesi Tenggara Langara PL Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
70 sulawesi Tenggara Bau-Bau PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
71 Maluku Tual PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
72 Nusa Tenggara Barat Benete PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KUPP
73 Sulawesi Tenggara Bungkutoko PP Finalisasi Dokumen RIP
74 Sumatera Utara Pangkalan Susu PPKSOP sudah mengajukan permohonan penetapan RIP mll surat nomor PP.108/01/01/KSOP.PS-14 tanggal 4 Juli 2014
75 Sumatera Utara Tanjung Balai Asahan PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP76 Riau Bengkalis PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP77 Riau Rengat PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP78 Riau Bagan Siapi-api PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP79 Bali Celukan Bawang PU Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP
80 Nusa Tenggara Barat Lembar PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP
81 Nusa Tenggara Barat Bima PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP
82 Nusa Tenggara Timur Maumere PPKSOP telah mengajukan permohonan penetapan RIP namun masih perlu penyempurnaan dokumen RIP
83 Kalimantan Tengah Kumai PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP
84 Kalimantan Selatan Kotabaru PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP
85 Kalimantan Timur Balikpapan PU Finalisasi Dokumen RIP
86 Kalimantan Utara Tarakan PP Penyampaian Dokumen RIP kepada Kepala KSOP
87 Sulawesi Tengah Pantoloan PU Finalisasi Dokumen RIP
88 Maluku Ambon PU Finalisasi Dokumen RIP 27
-
31
B. Posisi Studi Rencana Induk Pelabuhan (APBN)
TA NO PROVINSI PELABUHAN HIERARKI POSISI
2014
89 Sumatera Utara Teluk Leidong PP Laporan Akhir
90 Sumatera Utara Sirombu PR Laporan Akhir
91 Sumatera Utara Pulau Tello PP Laporan Akhir
92 Sumatera Utara Teluk Dalam PR Laporan Akhir
93 Riau Sungai Guntung PP Laporan Akhir
94 Sumatera Selatan Sungai Lumpur PR Laporan Akhir
95 Banten Karangantu PP Laporan Akhir
96 Bali Buleleng PR Laporan Akhir
97 Nusa Tenggara Timur Baranusa PR Laporan Akhir
98 Nusa Tenggara Timur Atapupu PR Laporan Akhir
99 Kalimantan Barat Kendawangan PP Laporan Akhir
100 Gorontalo Tilamuta PR Laporan Akhir
101 Gorontalo Anggrek PP Laporan Akhir
102 Papua Sarmi PP Laporan Akhir
103 Jawa timur Branta PR Laporan Akhir
104 Bangka Belitung Tanjung Sadai PP Laporan Akhir
105 Lampung Kota Agung PR Laporan Akhir
106 Jawa Tengah Karimun Jawa PR Laporan Akhir
107 Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo PP Laporan Akhir
108 Nusa Tenggara Timur Waikelo PR Laporan Akhir
109 Kalimantan Barat Teluk Melano/Teluk Batang PR Laporan Akhir
110 Kalimantan Timur Sangatta PP Laporan Akhir
111 Kalimantan Timur Sungai Nyamuk PP Laporan Akhir
112 Sulawesi Tengah Ogoamas PR Laporan Akhir
113 Sulawesi Tengah Ampana PP Laporan Akhir
114 Sulawesi Tenggara Pomalaa PR Laporan Akhir
115 Sulawesi Selatan Bajoe PP Laporan Akhir
116 Sulawesi Selatan Pattirobajo PR Laporan Akhir
117 Sulawesi Selatan Sinjai/Larea-Rea PP Laporan Akhir
118 Maluku Saumlaki PP Laporan Akhir
119 Sulawesi Selatan Biringkasi PR Laporan Akhir
120 Maluku Utara Buli PR Laporan Akhir
121 Maluku Utara Tobelo PP Laporan Akhir
122 Maluku Utara Daruba/Wayabula PR Laporan Akhir
123 Papua Barat Kaimana PP Laporan Akhir
124 Papua Barat Taminabuan PP Laporan Akhir 28
-
32
B. Posisi Studi Rencana Induk Pelabuhan (APBN)
TA NO PROVINSI PELABUHAN HIERARKI POSISI
2014
125 Riau Kuala Enok PP Laporan Akhir
126 Riau Sungai Pakning PP Laporan Akhir
127 Riau Pulau Sambu PP Laporan Akhir
128 Riau Tembilahan PP Laporan Akhir
129 Kepulauan Riau Tanjung Pinang PP Laporan Akhir
130 Kalimantan Barat Singkawang PP Laporan Akhir
131 Kalimantan Barat Sintete PP Laporan Akhir
132 Kalimantan Barat Telok Air PP Laporan Akhir
133 Kalimantan Barat Ketapang PP Laporan Akhir
134 Bangka Belitung Tanjung Pandan PP Laporan Akhir
135 Jawa Timur Panarukan PR Laporan Akhir
136 NTB Badas PP Laporan Akhir
137 NTT Ende-Ippi PR - PP Laporan Akhir
138 Jawa Timur Kalianget PR Laporan Akhir
139 Kalimantan Tengah Pangkalan Bun PP Laporan Akhir
140 Sulawesi Utara Bitung PU Laporan Akhir
141 Sulawesi Selatan Pare-Pare PP Laporan Akhir
142 Maluku Utara Ternate PU Laporan Akhir
143 Papua Biak PP Laporan Akhir
144 Gorontalo Gorontalo PP Laporan Akhir
-
RINCIANRENCANA INDUK BANDARA
-
A. Rencana Induk Yang Telah Selesai dan Disyahkan Oleh Menteri
Perhubungan dan Bupati/Walikota
NO BANDARA DITETAPKAN KETERANGAN PENGELOLA
1 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh KP 622 Tahun 2012 PT. AP II
2 Teuku Cut Ali - Tapak Tuan KP 596 Tahun 2014 UPT DJU
3 Kualanamu - MedanKM 30 Tahun 2007 Dan
KM. 61 Tahun 2007 Review AP II Tahun 2014 PT. AP II
4 Minangkabau - Padang KM. 44 tahun 1999 Review AP II Tahun 2011 PT. AP II
5 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru KM. 3 Tahun 2008 Review AP II Tahun 2013 PT. AP II
6 Japura - RengatSurat Bupati Inhil
No. 8 Tahun 2006 UPT DJU
7 Hang Nadim - Batam KP. 8 Tahun 2011 UPT DJU
8 RH. Fisabilillah - Tj. Pinang KP. 629 Tahun 2011 PT. AP II
9 Ranai - NatunaPeraturan Bupati
No. 7 Tahun 2007Satker DJU
10 Depati Amir - Pangkal Pinang(*) KP 623 Tahun 2012 PT. AP II
11 H.AS. Hanandjoeddin - Tj. Pandan KM. 2 Tahun 2008 Review APBN 2014 UPT DJU
12 Sultan Thaha - Jambi KP. 621 Tahun 2012 PT. AP II
13 Depati Parbo - KerinciSK Bupati No. 209.A
Tahun 2004UPT DJU
14 Muko-Muko - Muko-Muko Perbup. 24 Tahun 2008 UPT DJU
15 S.M. Badaruddin II - Palembang KM 10 Tahun 2010 PT. AP II
16 Nusawiru - Ciamis KP 407 Tahun 2014 UPT DAERAH31
-
NO BANDARA DITETAPKAN KETERANGAN PENGELOLA
17 Soekarno-Hatta - Tangerang KM 48 Tahun 2008 Review AP II Tahun 2013 PT. AP II
18 Budiarto - Curug KM. 16 Tahun 2008 Review APBN Satker Tahun
2013UPT DJU
19 Adi Sumarmo - Boyolali KP. 504 Tahun 2010 PT. AP I
20 Ahmad Yani - Semarang
KM 53 Tahun 2007
Review
KP 93 Tahun 2014
PT. AP I
21 Tunggul Wulung - Cilacap KP. 970 Tahun 2012 UPT DJU
22 Dewa Daru - Karimunjawa KP. 451 Tahun 2011 UPT DJU
23 Adi Sutjipto - Yogyakarta KM 51 Tahun 2008 Review AP I Tahun 2010 PT. AP I
24 Juanda - Surabaya KM. 20 Tahun 2002 PT. AP I
25 Blimbingsari - Banyuwangi KP. 112 Tahun 2013 UPT DJU
26 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar KP. 364 Tahun 2010 Review AP I Tahun 2013 PT. AP I
27 Lombok Baru - Lombok Tengah KM 33 Tahun 2007 PT. AP I
28 H.Hasan Aroeboesman - EndePeraturan Bupati Ende
Nomor 3 Tahun 2005Tinjau ulang Tahun 2015 UPT DJU
29 Gewayantana - Larantuka KP. 462 Tahun 2014 UPT DJU
30 Mali - AlorPeraturan Bupati
No 15 Tahun 2008 Review APBD Tahun 2013 UPT DJU
31 Supadio - Pontianak KM 38 Tahun 2002 Review Tahun 2011 PT. AP II
32 Rahadi Oesman - Ketapang KP 545 Tahun 2012 UPT DJU
A. Rencana Induk Yang Telah Selesai dan Disyahkan Oleh Menteri
Perhubungan dan Bupati/Walikota
32
-
NO BANDARA DITETAPKAN KETERANGAN PENGELOLA
33 Tjilik Riwut - Palangkaraya KM 62 Tahun 2009 UPT DJU
34 Syamsuddin Noor - Banjarmasin KP 27 Tahun 2012 PT. AP I
35 Gusti Syamsir Alam - KotabaruKeputusan Bupati No. 32
Tahun 2008 Review APBD Tahun 2012 UPT DJU
36 Sepinggan - Balikpapan KP 309 Tahun 2011 Review Studi AP I Tahun 2013 PT. AP I
37 Juwata - Tarakan KM 821 Tahun 2011 UPT DJU
38 Sam Ratulangi - Manado(**) KP. 607 Tahun 2011 Review Studi AP I Tahun 2013 PT. AP I
39 Djalaluddin - Gorontalo KM 50 Tahun 2004 Review APBN Satker Tahun 2013 UPT DJU
40 Mutiara - Palu PM 45 Tahun 2006 Tinjau Ulang APBN Tahun 2014 UPT DJU
41 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk KM 39 Tahun 2005 Tinjau Ulang APBN Tahun 2015 UPT DJU
42 Sultan Bantilan (Lalos) - Toli-toliKep Bupati No :
188.45/68/Bag. Pemb/2004 Review APBN Tahun 2014 UPT DJU
43 Pogogul - BuolKep Bupati Buol
No.17 Tahun 2005 Tinjau Ulang APBN Tahun 2015 UPT DJU
44 Sultan Hasanuddin - Makassar KP 725 Tahun 2012 PT. AP I
45 Beto Ambari - Bau-bau / Pulau ButonPeraturan Walikota
No 47 Tahun 2007Review APBN Satker Tahun 2012 UPT DJU
46 Tanggetada (Sangia Nibandera) - KolakaPeraturan Bupati Kolaka No.
01 Tahun 2009 UPT DJU
47 Ewer - Asmat KP. 451 TAHUN 2013 UPT DJU
48 Rendani - Manokwari KM 6 Tahun 2007 Tinjau Ulang APBN Tahun 2015 UPT DJU
49 Domine Eduard Osok - Sorong KM 19 Tahun 2002 UPT DJU
A. Rencana Induk Yang Telah Selesai dan Disyahkan Oleh Menteri
Perhubungan dan Bupati/Walikota
33
-
B. Rencana Induk Yang Telah Selesai Tetapi Belum Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
NO BANDARA STUDI KETERANGAN PENGELOLA
1 Cut Nyak Dhien - Nagan Raya Studi APBN 2013Belum ada tindaklanjut
perbaikan studiUPT DJU
2 Lasikin - Sinabang Studi APBD 2004 UPT DJU
3 Alas Lauser - Kutacane Studi APBN 2012Belum ada tindaklanjut
perbaikan studiUPT DAERAH
4 Aek Godang - Padang Sidempuan Studi 2009 UPT DJU
5 Lasondre - Pulau-pulau batu Studi BRR 2006 UPT DJU
6 Tempuling - Indragiri Hilir Studi APBD Final UPT DAERAH
7 Pinang Kampai - Dumai Studi APBD UPT DAERAH
8 Dabo - Singkep Studi APBN 2009 Belum ada tindaklanjut
perbaikan studiUPT DJU
9 Silampari - Lubuk LinggauStudi APBN 2006
Review Tahun 2013
Belum ada tindaklanjut
perbaikan studiUPT DAERAH
10 Pangsuma - Putusibau Studi APBN 2009 Belum ada tindaklanjut
perbaikan studiUPT DJU
11 Husein Sastranegara - Bandung Studi PT.AP II 2013
Belum ada tindaklanjut
perbaikan studi & rekomendasi
Gubernur dan Bupati
PT. AP II
12 Halim Perdanakusuma - Jakarta Studi PT.AP II 2013
Belum ada tindaklanjut
perbaikan studi & rekomendasi
Gubernur dan Bupati
PT. AP II
13 Komodo - Labuhan Bajo
Studi APBN 2006
(Review APBN Satker
2013)
Evaluasi UPT DJU
14 Radin Inten II (Branti) - Lampung Studi APBD 2010Belum ada tindaklanjut
perbaikan studiUPT DJU
34
-
B. Rencana Induk Yang Telah Selesai Tetapi Belum Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
NO BANDARA STUDI KETERANGAN PENGELOLA
15 Abdul Rachman Saleh - Malang Studi 2007 Belum ada rekomendasi TNI AU UPT DAERAH
16 Trunojoyo - Sumenep Studi APBD 2007 UPT DJU
17 M. Salahuddin - Bima Studi APBN 2006 UPT DJU
18 Frans Seda - Maumere Studi APBN 2006 UPT DJU
19 Umbu Mehang Kunda - Waingapu Studi APBN UPT DJU
20 Frans Sales Leda - Ruteng Studi APBN 2007 UPT DJU
21 Lekunik (David Constantijn Saudele) - Rote
Studi APBD 2006
(Review APBN Satker
2013
Belum ada tindaklanjut perbaikan
studiUPT DJU
22 Tambolaka - Waikabubak Studi 2008 Belum ada rekomendasi Gubernur
dan BupatiUPT DJU
23 Tardamu - Sabu Studi APBN 2010
Belum ada Rekomendasi Gubernur
dan Bupati karena Pemda
mengusulkan relokasi ke Bandara
baru
UPT DJU
24 Soa - Bajawa Studi APBN Satker 2008Belum ada rekomendasi Gubernur
dan BupatiUPT DJU
25 Paloh - Sambas Studi APBD 2007 UPT DAERAH
26 Iskandar - Pangkalan Bun Studi APBN 2006 UPT DJU
27 Sanggu - Buntok Studi APBN 2009 Belum ada rekomendasi Gubernur
dan BupatiUPT DJU
28 Kuala Pembuang - Kota Waringin Timur Studi APBD 2006 UPT DJU
29 Kuala Kurun - Kuala KurunStudi APBN SATKER
2006 UPT DJU
30 Yuvai Semaring - Longbawan Studi APBN 2009 Belum ada tindaklanjut perbaikan
studiUPT DJU 35
-
B. Rencana Induk Yang Telah Selesai Tetapi Belum Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
NO BANDARA STUDI KETERANGAN PENGELOLA
31 Nangapinoh - Nagapinoh APBN 2013Evaluasi dan belum ada
Rekomendasi Gubernur & Bupati)UPT DJU
32 Tanjung Harapan - Tj. Selor Studi APBD 2013Belum ada rekomendasi Gubernur
dan BupatiUPT DJU
33 Datah Dawai- Datah Dawai Studi APBD 2008 UPT DJU
34 Kalimarau - Tj.RedepStudi APBD 2002
Review APBD 2012
Belum ada tindaklanjut perbaikan
studiUPT DJU
35 Nunukan - Nunukan Studi APBD 2013 Evaluasi UPT DJU
36 H. Asan - Sampit Studi APBN 2006 UPT DJU
37 Naha - Tahuna Studi 2002 UPT DJU
38 Tampa Padang - Mamuju Studi FinalBelum ada Rekomendasi Gubernur
dan BupatiUPT DJU
39 Andi Jemma - Masamba Studi APBN 2010 (final) Belum ada Rekomendasi Gubernur UPT DJU
40 Seko - Seko Studi APBN 2010 (final) Belum ada Rekomendasi Gubernur UPT DJU
41 Rampi - Rampi Studi APBN 2010 (final) Belum ada Rekomendasi Gubernur UPT DJU
42 Matahora - Wakatobi Review Studi 2013Belum ada tindaklanjut perbaikan
studiUPT DAERAH
43 Kuabang - Kao Studi APBN 2007 Usulan penetapan UPT DJU
44 Haluoleo - Kendari Studi APBD UPT DJU
45 Sugimanuru - Naha Studi APBD 2013Belum ada tindaklanjut perbaikan
studi dan belum ada rekomendasiUPT DJU 36
-
B. Rencana Induk Yang Telah Selesai Tetapi Belum Disyahkan Oleh
Menteri Perhubungan
NO BANDARA STUDI KETERANGAN PENGELOLA
46 Sultan Babullah - Ternate Studi Final 2010 Belum ada rekomendasi Gubernur dan
BupatiUPT DJU
47 Gamar Malamo - Galela Studi APBN 2007 UPT DJU
48 Oesman Sadik - Labuha Studi APBD 2010 Belum ada rekomendasi Gubernur dan
BupatiUPT DJU
49 Sentani - JayapuraStudi APBN 2007 (Review
APBD 2013)Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DJU
50 Elelim - Yalimo Studi APBD 2010 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi SATKER DJU
51 Senggeh - Keerom Studi APBD 2008 UPT DJU
52 Oksibil - Pegunungan Bintang Studi APBD UPT DJU
53 Aboyaga - Nabire Studi APBN 2007 UPT DAERAH
54 Mozes Kilangin - Timika Studi APBD 2013 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DAERAH
55 Bintuni - Teluk Bintuni APBD 2013 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DJU
56 Kenyam - Nduga Studi APBD 2011 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DAERAH
57 Mapnduma - Nduga Studi APBD 2011 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DAERAH
58 Mugi - Nduga Studi APBD 2011 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DAERAH
59 Paro - Nduga Studi APBD 2011 Belum ada tindaklanjut perbaikan studi UPT DAERAH
60 Torea - Fak-fak APBN 2009 Menunggu Rekomendasi Gubernur dan
BupatiUPT DJU
61 Merdey - Manokwari Studi APBD 2013Belum ada tindaklanjut perbaikan studi
dan belum ada rekomendasiUPT DJU
37
-
C. Rencana Induk Sedang Dalam Proses Studi
NO BANDARA STUDI KETERANGAN PENGELOLA
1 Silangit - Siborong-borongStudi APBN 2006 Review PT.
AP II Tahun 2014PT. AP II
2 Frans Kaisiepo - Biak Studi Tahun 2014 PT. AP I
3 Eltari - Kupang Studi Tahun 2014 PT. AP I
4 Pattimura - AmbonStudi 2002 Review Tahun
2014PT. AP I
5 Dr. Ferdianand L. Tobing - SibolgaStudi 2006
Review APBN 2014UPT DJU
6 Seibati (Raja Haji Abdullah) - Tj. Balai KarimunStudi APBD 2008 (Review
APBN 2014)UPT DJU
7 Fatmawati Soekarno - BengkuluStudi APBN 2007 Review
APBN 2014UPT DJU
8 Haliwen (A.A. Bere Tallo) - AtambuaStudi APBN 2008
Review APBN 2014UPT DJU
9 Long Apung - Long Apung Studi APBN 2014 UPT DJU
10 Melalan - Melak Studi APBN 2014 UPT DJU
11 Tumbang Samba - Tumbang Samba Studi APBN 2014 UPT DJU
12 H. Aroepala - Pulau SelayarStudi APBD 2004
Review APBN 2014UPT DJU
13 Bua (Lagaligo) - LuwuStudi APBD 2002 Review
APBN 2014UPT DJU
14 Melongguane - Sangir TalautStudi 2002 Review APBN
Tahun 2014UPT DJU
15 Buli - Maba Studi APBN 2014 UPT DJU38
-
C. Rencana Induk Sedang Dalam Proses Studi
NO BANDARA STUDI KETERANGAN PENGELOLA
16 Mopah - MeraukeStudi final 2005 Review
2009 Review 2014Dalam proses studi UPT DJU
17 Wamena - JayawijayaStudi APBN 2007 Review
APBN 2014UPT DJU
18 Batom - Pegunungan Bintang Studi APBN 2014 UPT DJU
19 Ayawasi - Sorong Selatan Studi APBN 2014 UPT DJU
20 Kambuaya - Ayawaru,Manokwari Studi APBN 2014 UPT DJU
21 Inanwatan - Sorong Selatan Studi APBN 2014 UPT DJU
22 Babo - Teluk BintuniStudi BP Migas
Review APBN 2014UPT DJU
23 Utarom - KaimanaStudi Final 2009 Review
Tahun 2014Dalam proses studi UPT DJU
24 Kebar - Manokwari Studi APBN 2014 UPT DJU
39
-
D. Usulan studi rencana induk untuk Tahun Anggaran 2015
NO BANDARA KETERANGAN PENGELOLA
1 Binaka - Gn. Sitoli Tinjau Ulang UPT DJU
2 Pasir Pangaraian - Pasir Pangaraian Tinjau Ulang UPT DJU
3 Cakrabuana (Penggung) - Cirebon Tinjau Ulang UPT DJU
4 Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin) - Sumbawa Besar Tinjau Ulang UPT DJU
5 Wonopito - Lewoleba Tinjau Ulang UPT DJU
6 Kol. RA. Bessing (Seluwing) - Malinau Tinjau Ulang UPT DJU
7 Kasiguncu - Poso Tinjau Ulang UPT DJU
8 Dobo - Pulau Aru Tinjau Ulang UPT DJU
9 John Becker - Pulau Kisar Tinjau Ulang UPT DJU
10 Liwur Bunga - Pulau Larat Usulan UPT DJU
11 Kamur - Asmat Usulan UPT DJU
12 Kimam - Merauke Usulan UPT DJU
13 Bomakia - Boven Digoel Usulan UPT DJU
14 Enarotali - Paniai Usulan UPT DJU40
-
D. Usulan studi rencana induk untuk Tahun Anggaran 2015
NO BANDARA KETERANGAN PENGELOLA
15 Mararena - Sarmi Usulan UPT DJU
16 Tanah Merah - Boven Digoel Usulan UPT DJU
17 Moanamani - Nabire Usulan UPT DJU
18 Mindip Tanah - Boven Digoel Usulan UPT DJU
19 Kepi - Mappi Usulan UPT DJU
20 Bokondini - Wamena Usulan UPT DJU
21 Okaba - Merauke Usulan UPT DJU
22 Numfor - Biak Numfor Usulan UPT DJU
23 Illaga - Puncak Usulan UPT DJU
24 Bade - Mappi Usulan UPT DJU
25 Karubaga - Tolikara Usulan UPT DJU
26 Senggo - Senggo Usulan UPT DJU
27 Sugapa - Paniai Usulan UPT DJU
Sumber : Pagu Anggaran Sementara Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2015
Ket. :Usulan Penyusunan Baru 18 Bandara
Tinjau Ulang 9 Bandara41
-
E. Belum Memiliki Rencana Induk Bandara
NO BANDARA KETERANGAN PENGELOLA
1 Maimun Saleh - Sabang SATKER DJU
2 Rembele - Takengon SATKER DJU
3 Singkil (Hamzah Fansuri) - Singkil UPT DAERAH
4 Kuala Batu - Blang Pidie UPT DAERAH
5 Malikul Saleh - Lhok Seumawe UPT DAERAH
6 Sibisa - Parapat UPT DJU
7 Rokot - Sipora SATKER DJU
8 Notohadi Negoro - Jember UPT DAERAH
9 Lunyuk - Sumbawa UPT DAERAH
10 Susilo - Sintang
Relokasi ke Tebelian Sintang dan
telah memiliki dokumen RI Peraturan
Bupati Sintang Nomor : 41 Tahun
2009 (Sedang dalam proses revisi)
UPT DJU
11 Beringin - Muara Teweh
Relokasi ke Muara Teweh Baru dan
telah memiliki dokumen RI Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun
2007
UPT DJU
12 Tanjung Warukin (BU Khusus) UPT DAERAH
13 Bersujud - Batu Licin UPT DAERAH
14 Kotabangun - Kotabangun SATKER DJU
15 Temindung - Samarinda
Relokasi ke Sungai Siringan dan
telah memiliki dokumen RI KM 28
Tahun 2002
UPT DJU
16 Long Layu UPT DAERAH
17 Muara Wahau UPT DAERAH
18 Tanjung Bara (Sangata) SWASTA42
-
E. Belum Memiliki Rencana Induk Bandara
NO BANDARA KETERANGAN PENGELOLA
19 Binuang UPT DAERAH
20 Pongtiku - TorajaRelokasi ke Buntu Kunik dan
telah memiliki dokumen RI KP 514
Tahun 2011
UPT DJU
21 Amahai - Pulau Seram SATKER DJU
22 Namrole - Pulau Buru SATKER DJU
23 Bandaneira - Pulau Banda UPT DJU
24 Wahai - Pulau seram SATKER DJU
25 Olilit - SaumlakiRelokasi ke Saumlaki Baru dan
dokumen RI berupa studi APBD
Tahun 2003
UPT DJU
26 Dumatubun - Langgur, TualRelokasi ke Tual Baru dan
telah memiliki dokumen RI Kep Bupati
No 8 Tahun 2006
UPT DJU
27 Namlea - Pulau BuruRelokasi ke Namniwel dan telah
memiliki dokumen RI Kep Bupati BuruSATKER DJU
28 Emalamo - Sanana SATKER DJU
29 Pitu - MorotaiSATKER DJU (Enclave
Sipil)
30 Gebe - Halmahera Tengah (BU Khusus) SWASTA
31Dofa Benjina Falabisahaya - Mangole, Kab. Kep.
SulaUPT DAERAH
32 Ubrub - Keerom SATKER DJU
33 Dabra - Mambramo Raya UPT DJU
34 Yuruf - Keerom SATKER DJU
35 Molof - Keerom SATKER DJU
43
-
E. Belum Memiliki Rencana Induk Bandara
NO BANDARA KETERANGAN PENGELOLA
36 Manggelum - Boven Digoel SATKER DJU
37 Kelila - Mamberamo Raya SATKER DJU
38 Kiwirok - Pegunungan Bintang SATKER DJU
39 Bilorai - Intan Jaya SATKER DJU
40 Bilai - Intan Jaya SATKER DJU
41 Kebo - Paniai SATKER DJU
42 Akimuga - Mimika SATKER DJU
43 Mulia - Puncak Jaya UPT DJU
44 Kokonau - Mimika UPT DJU
45 Illu - Puncak Jaya UPT DJU
46 Tiom - Lanni Jaya UPT DJU
47 Lereh - Keerom UPT DJU
48 Taive II - Tolikara UPT DAERAH
49 Yahukimo - Yahukimo SATKER DJU
50 Sudjarwo - SeruiRelokasi ke Kamanap Baru dan
dokumen RI berupa Studi APBD Tahun
2011
UPT DJU
51 Nabire (Douw Aturure) - NabireRelokasi ke Nabire Baru dan Dokumen
RI disusun melalui Studi APBD Tahun
2013
UPT DJU
52 Waghete WagheteRelokasi ke Waghete Baru dan
dokumen RI berupa Studi APBN Tahun
2009
UPT DJU
53 Sinak - Puncak JayaRelokasi ke Sinak Baru dan telah
memiliki dokumen RI Kep. Bupati
Puncak Jaya No 63 Tahun 2003
UPT DJU
54 Aboy - Pegunungan Bintang UPT DAERAH44
-
E. Belum Memiliki Rencana Induk Bandara
NO BANDARA KETERANGAN PENGELOLA
55 Yaniruma - Boven Digoel UPT DAERAH
56 Nop Goliat Dekai - Yahukimo SATKER DJU
57 Kobakma - Membramo Tengah Relokasi ke Taria Belum ada RI UPT DAERAH
58 Apalapsili - Yalimo UPT DAERAH
59 Fawi - Puncak Jaya UPT DAERAH
60 Borome - Borome UPT DAERAH
61 Beoga - Intan Jaya UPT DAERAH
62 Jila - Mimika UPT DAERAH
63 Jita - Mimika UPT DAERAH
64 Potowai - Mimika UPT DAERAH
65 Bilogai - Intan Jaya UPT DJU
66 Obano UPT DJU
67 Tsinga - Mimika UPT DAERAH
68 Alama - Pegunungan Bintang UPT DAERAH
69 Wangbe - Puncak UPT DAERAH
70 Waris/Towehitam - Keerom UPT DJU
71 Wasior - Teluk Wondama UPT DJU
72 Teminabuan - Sorong Selatan UPT DJU
73 Ijahabra - Manokwari UPT DJU
74 Anggi - Manokwari UPT DAERAH
75 Werur - Manokwari SATKER DJU
76 Ransiki - Manokwari UPT DAERAH45
-
Biro PerencanaanSekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110Telp. : (021) 3458066, 3505006
Fax. : (021) 345407449