Download - Paparan PP No. 22 Tahun 2010
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMIDIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
WILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGAN
DR. IR. SUKMA SALAH HASIBUAN, ME,Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
BATAM, 12 - 13 APRIL 2010
1
1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas : pertambangan mineral dan
Butir-Butir Penting Di Dalam UU No. 4/2009 Pertambangan Minerba
1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas : pertambangan mineral dan pertambangan batubara;
2. Pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;pertambangan batuan;
3. Hanya ada satu jenis izin usaha pertambangan (IUP), tidak ada lagi kontrak antara perusahaan dan pemerintah;
4. Perizinan dikeluarkan melalui proses lelang untuk mineral logam dan batubara dengan perlakuan sama dan prinsip transparansi;dengan perlakuan sama dan prinsip transparansi;
5. Sistem perizinan disederhanakan menjadi dua bagian. 1 : izin eksplorasi (meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan FS), 2 : izin operasi (meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, transportasi dan penjualan);
6 L bih h tik k li d li k ( kl i d6. Lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan (reklamasi dan pasca tambang);
7. Memperhatikan community development (CD) terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang;
8. KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampaiberakhirnya jangka waktu kontrak/ijin;
9. Sanksi yang tegas bagi pengelola dan pelaku usaha pertambangan yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku.y g
10. Pengolahan dan pemurnian harus dilakukan di dalam negeri.
DASAR PEMIKIRAN WP
1. Sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional disusun berdasarkan proses disusun berdasarkan proses pembentukan mineral dan/atau batubara baik di darat maupun dilaut, dapat berada di kawasan dapat berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2. Acuan untuk penyusunan
DEPOSITDEPOSITSUMBER DAYA MINERALSUMBER DAYA MINERAL
2. Acuan untuk penyusunan rencana penetapan WUP, WPR, dan WPN.
3. Sebagai dasar pembagian SUMBER DAYA MINERALSUMBER DAYA MINERALDAN BATUBARADAN BATUBARA urusan kewenangan
antara Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam pemberian perizinan WIUPpemberian perizinan WIUP.
WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)Wil h iliki t i i l d / t b t b dWilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional
WP disusun berdasarkan informasi keberadaan mineral/ batubara dan batuan pembawa;
WP dapat meliputi satu atau lebih jenis bahan tambangWP dapat meliputi satu atau lebih jenis bahan tambang mineral logam, batubara, mineral non logam, batuan atau mineral radioaktif;
WP meliputi wilayah existing KP, PKP2B dan KK serta WPR;
WP dipresentasikan didalam peta Wilayah Pertambangan;
WP terdiri dari; WUP WPR WPN yang ditetapkan olehWP terdiri dari; WUP, WPR, WPN yang ditetapkan oleh Pemerintah (kecuali WPR oleh Bupati/walikota);
WP dikelola dalam suatu sistem Informasi WP
Wil h H kWilayah Hukum
WUP
Wilayah Pertambangan (WP)
WPR WPN
IndonesiaIndonesia
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN (WUP)(WUP)(WUP)(WUP)
Bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data,g y g ,potensi dan/atau informasi geologi yang berprospek untukdiusahakan– Memiliki satu atau lebih jenis mineral dan atau batubaraMemiliki satu atau lebih jenis mineral dan atau batubara– Terdiri dari satu atau lebih Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) Batubara, Mineral Logam, BukanLogam atau BatuanLogam atau Batuan
– Ditetapkan oleh Pemerintah dengan pelaporan ke DPR– Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada Gubernur dalam penetapan WUP Mineral Bukankepada Gubernur dalam penetapan WUP Mineral BukanLogam dan WUP Batuan
WILAYAH IZIN USAHA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)PERTAMBANGAN (WIUP)PERTAMBANGAN (WIUP)PERTAMBANGAN (WIUP)
Terdiri dari WIUP batubara WIUP mineral logamTerdiri dari WIUP batubara, WIUP mineral logam,WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuanWIUP batubara dan mineral logam ditetapkan oleh
h d l h d l l l hpemerintah, diperoleh dengan cara lelang olehMenteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuaikewenangannyaWIUP bukan logam dan batuan ditetapkan olehPemda dengan cara permohonan wilayah dalamsuatu WUP yang telah ditetapkan Pemerintahsuatu WUP yang telah ditetapkan Pemerintah
LUAS WIUP/WIUPKLUAS WIUP/WIUPKJENIS USAHA LUAS WILAYAH IZIN LUAS WILAYAH IZINJENIS USAHA
PERTAMBANGANLUAS WILAYAH IZIN
EKSPLORASI(WAKTU MAKSIMUM)
LUAS WILAYAH IZIN OPERASI PRODUKSI (WAKTU MAKSIMUM)
1 Mi l L 5 000 100 000 h 25 000 h1. Mineral Logam 5.000 - 100.000 ha (8 tahun)
25.000 ha (20 tahun plus 2x10 tahun)
2 Mi l B k 500 25 000 h 5 000 h2. Mineral BukanLogam
500 - 25.000 ha (3 tahun, untuk intan 7
tahun)
5.000 ha(10 tahun plus 2x5 tahun)
3 000 h 000 h3. Batuan 5 - 5.000 ha(3 tahun)
1.000 ha (5 tahun plus 2x5 tahun)
4. Batubara 5.000 - 50.000 ha (7 tahun)
15.000 ha (20 tahun plus 2x10 tahun)
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)
Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR
WPR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokan sebagai berikut :a. Pertambangan mineral logam;b. Pertambangan mineral bukan logam;g gc. Pertambangan batuan; dan/ataud. Pertambangan batubara.
KRITERIA UNTUK MENETAPKAN WPR
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau tepi dengan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dgn kedalaman maksimal 25 m; M k d t d t b ji d d i c. Merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 Ha;e menyebutkan jenis komoditi yang akan ditambang; dan/ataue. menyebutkan jenis komoditi yang akan ditambang; dan/atauf. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang
sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 th.g Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPNg. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN
WILAYAH PENCADANGAN NEGARA (WPN)Wilayah yang mengandung mineral atau batubara yang strategis untukkepentingan nasional :
Batubara dan mineral logam : Sn, Fe, Ni, Cu dan Al serta mineral lain yangdinyatakan strategis (sebagai sumber devisa)
Memiliki sumber daya atau cadangan besar, atau
Keberadaannya langka, atauy g ,
Lokasinya strategis, seperti di perbatasan, yang memiliki potensi masalahinternasional, atau
Sebagai wilayah konservasiSebagai wilayah konservasi
WPN ditetapkan oleh Pemerintah
WPN dapat meliputi wilayah kerja pertambangan existing
Penetapannya tidak mengganggu kegiatan usaha existing
WPN disusun berdasarkan hasil penyelidikan umum dan/atau eksplorasi
PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 2010No. 22 TAHUN 2010
TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
WILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGAN
Penyiapan Wilayah Dilakukan Melalui Kegiatan:
perencanaan WP; dan penetapan WP.
Perencanaan WP Disusun Melalui Tahapan:Inventarisasi potensi pertambangan; danPenyusunan rencana WP.
Inventarisasi Potensi PertambanganInventarisasi Potensi Pertambangan
Inventarisasi potensi pertambangan ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
Potensi Pertambangan Dikelompokkan Atas:pertambangan mineral; dan
t b b t bpertambangan batubara.
Pertambangan mineral dan batubara dikelompokan g pke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: (1) mineral radioaktif; (2) mineral logam; (3) mineral bukan logam; (4) batuan; dan (5) batubarabukan logam; (4) batuan; dan (5) batubara.
KEGIATAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
Data dan informasi memuat:formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;data geologi hasil evaluasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Menteri gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atauinterpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
KEWENANGAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh:Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh:
A. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:lintas wilayah provinsi; laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/atau berbatasan langsung dengan negara lain;
B. Gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
C Bupati/Walikota untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:C. Bupati/Walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:kabupaten/kota; dan/atau laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.g p g g y
DATA EKSPLORASI
• Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta g j jpotensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
• Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineralsedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
• Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara besertapotensi/cadangan mineral dan/atau batubara beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
• Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara dibuat d l b t k l b t d di it ldalam bentuk lembaran peta dan digital.
PENUGASAN Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan Menteri atauDalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.Penugasan dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.D l h l t t t l b i t d t l k k k j dDalam hal tertentu, lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah wajib:Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah wajib: – menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi
pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
– menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya y p p g y g p ykepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.
Lembaga riset asing wajib:– menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi
pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan t d d dperaturan perundangan-undangan; dan
– menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.
• LanjutanPENUGASANPENUGASAN
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh l b i t d / t l b i t d h d dit k d l tlembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.Menteri dalam menetapkan wilayah penugasan) berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota setempatbupati/walikota setempat.Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.Peta dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara d / t l b i t d hdan/atau lembaga riset daerah.
PENYUSUNAN RENCANA WILAYAH PERTAMBANGANRENCANA WILAYAH PERTAMBANGAN
• Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur dan bupati/walikota wajib di l h j di t t i i l d / t b t bdiolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
• Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari Menteri atau gubernur wajib diolah menjadi peta potensi mineral g j j p pdan/atau batubara.
• Peta potensi mineral dan/atau batubara paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubarapembawa batubara.
• Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara kepada Menteri.
• Berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara, Menteri l k k l imelakukan evaluasi.
• Hasil evaluasi digunakan oleh Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.
RENCANARENCANAWILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGAN
– Rencana WP dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital. g
– Peta dimaksud harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus.
– Rencana WP dimaksud digunakan sebagai dasar penetapan WP.
PENETAPAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGAN
– Rencana WP ditetapkan oleh Menteri menjadi WPRencana WP ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
– WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
– Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan p gkewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
LanjutanLanjutan
PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGANWILAYAH PERTAMBANGAN
WUP dan WPN ditetapkan oleh Menteri.WPR ditetapkan oleh bupati/walikota.p pMenteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/ kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.Untuk menetapkan WUP, WPN, dan WPR, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.Eksplorasi dimaksud untuk memperoleh data dan informasi berupa peta, yang terdiri atas:
t l i d t f i b t b d / tpeta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ataupeta geokimia dan peta geofisika;perkiraan sumber daya dan cadangan.
Menteri dalam melakukan eksplorasi wajib berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempatbupati/walikota setempat.Gubernur dalam melakukan eksplorasi wajib berkoordinasi dengan bupati/ walikota setempat.Bupati/walikota dalam melakukan eksplorasi wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernurdan gubernur.
Pemerintah *)Peran Pemerintah, Daerah dan
Pelaporan ke DPR
DPR Dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan (UU Minerba) Koordinasi dengan daerah
WUP
Persetujuan DPR
WPWilayahHukum
IndonesiaPemda
WPN
PemdaKab./Kota
Konsultasi ke DPRD
WP : Wilayah PertambanganWUP : Wilayah Usaha PertambanganWPN : Wilayah Pencadangan NegaraWPR Wil h P t b R k t
WPRWPR : Wilayah Pertambangan Rakyat
*) Pemerintah dapat mendelegasikannya kepada Gubernur