[Type text]
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
i
Kata Pengantar
Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang
bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional adalah: (i)
mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada
lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan (ii)
memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK). Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi
daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah
satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas (AK). Pada tahap awal, pada tahun
2012 mulai dikembangkan AK melalui program studi di luar domisili sebanyak 35 AK di kota
/kabupaten se Indonesia. Melalui pendidikan tinggi AK di daerah-daerah, selain akan dapat
meningkatkan kemampuan lulusan SLTA agar bisa mandiri, juga diharapkan dapat
meningkatkan human capital secara nasional. Pendidikan tinggi AK juga dimungkinkan
lulusannya dapat meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas
maupun politeknik. Pada periode tahun 2013-2015 akan dilakukan studi kelayakan pendirian
AK baru di tingkat kota/kabupaten, mengacu pada target pencapaian Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (RPJP-PT) tahun 2011.
Dalam rangka mengkaji lebih dalam kesiapan kabupaten/kota calon lokasi pendirian
AK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan panduan penyusunan proposal.
Panduan ini, diharapkan akan membantu setiap kabupaten/kota pengusul dalam proses
penyusunan proposal pendirian AK. Proposal harus didasarkan atas analisis SWOT daerah
yang didukung, dilengkapi dengan informasi akurat dan data pendukung yang lengkap,
manajemen dan rancangan akademik yang jelas dan terukur, serta rencana strategis
pendidikan AK.
Jakarta, Oktober 2012
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama
Direktur,
Ttd
Achmad Jazidie
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
ii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PANDUAN UMUM 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Tujuan 2
D. Tahapan dan Mekanisme 2
E. Jadwal Kegiatan Evaluasi Proposal 5
BAB II PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL 6
A. Pendahuluan 6
B. Tujuan 6
C. Sistematika Proposal 6
D. Penjelasan masing-masing bagian dari Proposal 7
E. Dokumen Persyaratan Pengajuan Proposal 19
BAB III PANDUAN PENILAIAN MEJA (DESK EVALUATION) 23
A. Pendahuluan 23
B. Tujuan 23
C. Mekanisme Penilaian 23
D. Tahapan Penilaian 24
E. Kriteria Penilaian 24
BAB IV PANDUAN VISITASI 25
A. Pendahuluan 25
B. Tujuan 25
C. Tugas Tim Reviewer 25
D. Mekanisme Visitasi dan Verifikasi Lapangan 25
E. Kode Etik Tim Reviewer Saat Visitasi dan Verifikasi Lapangan 26
LAMPIRAN
Format A-1 : Format Cover Depan Proposal 27
Format A-2.1 : Lembar Pengesahan Proposal Akademi Komunitas Kabupaten/Kota 28
Format A-2.2 : Lembar Pengesahan Proposal Akademi Komunitas Mandiri 29
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
1
BAB I Panduan Umum
A. LATAR BELAKANG
Kemampuan suatu bangsa dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan jasa
merupakan kunci utama keberhasilan bangsa tersebut dalam meningkatkan daya saingnya di
era global serta pasar bebas dan terbuka.Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan
pulau dengan beraneka ragam suku bangsa dan kondisi alam yang berbeda, dapat menjadi
pemicu terbentuknya berbagai komunitas atau kelompok individual dengan ciri khas dan
karakteristiknya masing-masing.Komunitas tersebut dapat berupa kumpulan masyarakat
berbasis pekerjaan, profesi dan lokasi geografis tertentu.Sebagai contoh adalah komunitas
nelayan di pesisir, kumpulan masyarakat berbasis industri seperti komunitas perhotelan,
kumpulan masyarakat berbasis kegemaran atau hobi komunitas kuliner dan kumpulan
masyarakat berbasis status dan/atau struktur yang ada dalam konteks kemasyarakatan maupun
organisasi seperti komunitas ibu-ibu PKK.
Berpegang pada prinsip belajar sepanjang hayat (life long learning) maka berbagai komunitas
yang ada ini senantiasa diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian,
dan keterampilannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar
mencapai kehidupan yang lebih baik. Sifat yang khusus dan heterogen akan sangat
membutuhkan sebuah model pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam
komunitas yang dikenal di beberapa negara dengan sebutan Community College.
Community College menawarkan program atau modul praktis yang tidak membutuhkan
persyaratan untuk membangun keterampilan tertentu.Jenis keterampilan dapat berbasis
personal atau social skills, sehingga mampu memotivasi individu atau bahkan memulai suatu
usaha yang sesuai dengan potensi individu dan komunitas.
Bentuk lembaga Community College di Indonesia sudah berdiri dan menjamur sejak lama,
misalnya Akademi Perbankan yang telah didirikan sejak tahun 1969 atau Lembaga Pendidikan
Komputer yang telah berkembang di awal tahun 1980-an. Program satu atau dua tahun ini pada
dasarnya diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu pendidikan formal Diploma-1 (D-1)
dan Diploma-2 (D-2) serta non-formal seperti pelatihan bersertifikat keahlian.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pembentukan
lingkungan kondusif bagi pembangunan dan pengembangan Community College di Indonesia
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
2
yang selanjutnya disebut dengan Akademi Komunitas (AK).Sebagai acuan legal, Akademi
Komunitas (AK)telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi. Mengacu pada
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bentuk perguruan tinggi terdiri
atas: universitas, institut, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Akademi Komunitas
merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat D-1 dan/atau
D-2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang
berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang dapat digunakan adalah:
1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20, Pasal 21,
Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32)
2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia,No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
5) Permendiknas No: 44 th 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
Nasional tahun 2010 – 2014
6) Kepmendiknas No: 234 th 2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi
7) Keputusan Dirjen Dikti No. 108 th 2001, tentang Pedoman Pembukaan Program Studi
C. TUJUAN
Panduan ini disusun untuk:
1. Menjadi acuan (petunjuk) pengajuan proposal pendirian AK ke Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
2. Memberi petunjuk tentang proses penilaian proposal pendirian AK
3. Mewujudkan ketertiban administrasi pemrosesan perijinan dalam pendirian AK
4. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan kelembagaan AK
D. TAHAPAN DAN MEKANISME
Direncanakan terdapat tiga tahap yang harus dilaksanakan dalam proses pendirian AK.
Diharapkan dengan demikian akan diperoleh hasil yang optimal dari proposal yang diajukan dan
lebih dapat menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program. Ketiga tahap tersebut meliputi:
i. Sosialisasi program dan workshop bagi seluruh calon peserta atau peminat
ii. Penyerahan proposal oleh pengusul
iii. Visitasi yang bertujuan untuk memverifikasi kondisi lapangan dengan usulan/proposal
iv. Evaluasi proposal oleh tim Dikti
Dalam pelaksanaan sosialisasi dan workshop, pengelompokan kabupaten/kota dibagi menjadi 3
(tiga) region. Region I (di Jakarta) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah : Sumatera,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Region II (di
Bali) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan. Sedangkan Region 3 (di Makasar) terdiri dari semua
kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
3
Mekanisme penentuan lokasi pendirian AK adalah sebagai berikut:
1. Pengumuman penawaran proposal pendirian AK tahun 2013 dapat dilihat pada website
http://dikti.go.id dengan headline usulan program Persiapan Pendirian Akademi
Komunitas 2013
2. Persyaratan untuk mengikuti Sosialisasi Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Tahun
2013 dengan surat Tugas Kepala Daerah/ Bupati/ Walikota
3. Pengajuan proposal pendirian
Pengusul menyampaikan proposal pendirian AK kepada Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan persyaratan
sesuai dengan panduan penyusunan proposal pendirian AK.
4. Evaluasi tahap pertama (Desk Evaluation)
Tim Reviewer melakukan desk evaluation sesuai dengan buku panduan penilaian.
5. Evaluasi tahap kedua adalah melakukan visitasi dan verifikasi lapangan
Tim Reviewer melakukan visitasi dan verifikasi lapangan sesuai dengan panduan
penilaian visitasi dan verifikasi lapangan pada buku panduan.
6. Penentuan calon penyelenggara AK
7. Pengumuman calon penyelenggara AK
8. Pemberian ijin pendirian AK
Mekanisme pengusulan proposal pendirian AK untuk kabupaten/kota, industri, dan mandiri
disajikan pada diagram alir Gambar 1.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
4
Gambar 1.Mekanisme pengusulan proposal pendirian AK
2013 :
Penandatanganan MoU diantara para
pemangku kepentingan AK
Pengumuman
Penawaran Proposal
2013:
Penetapan hasil seleksi
calon lokasi AK berijin
Sosialisasi Pengajuan Proposal
Pendirian AK
Evaluasi Tahap I
-Review Desk Evaluation
-Presentasi Proposal
Pemasukan Proposal Persiapan
Pendirian AK
Evaluasi Tahap II
Visitasi & Verifikasi Lapangan
18 - 25 Oktober 2012: Sosialisasi
Proposal Persiapan Pendirian AK
12 November 2012: Pemasukan Proposal
Persiapan Pendirian AK ke Dit.
Kelembagaan & Kerjasama Dikti:
13-15 November 2012: Review
Desk Evaluation
20-22 November 2012: Presentasi
Proposal
November – Desember 2012:
Visitasi & Verifikasi Lapangan
2013 :
Bantuan persiapan pendirian AK akan
dikelola oleh Politeknik yang ditunjuk
A
- Penandatanganan SK Ijin operasional dan
komitmen daerah dan
- MOU antara Politeknik dan penyelenggara
AK
Pembuatan penyusunan bentuk
MOU antara Politeknik dengan
penyelenggara AK
B
A:
Calon Lokasi AK
yang disetujui untuk
mendapat ijin
pendirian AK
Pengumuman Calon
Penyelenggara AK
B:
Calon Lokasi AK
yang tidak disetujui
untuk mendapat ijin
pendirian AK
Kota/Kab penyelenggara AK
diberi bantuan persiapan
pendiriannya
Kota/Kab
penyelenggara
AK tidak
mendapat bantuan
2013 :
Penetapan hasil seleksi
65 kota/kab lokasi AK yang diberi
bantuan
A2
A1
Penentuan Calon
Penyelenggara AK
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
5
E. JADWAL KEGIATAN EVALUASI PROPOSAL
Jadwal rangkaian kegiatan evaluasi pendirian AK dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Evaluasi Pendirian AK
No. Tanggal Kegiatan
1 10 Oktober 2012 Pengumuman penawaran proposal
2 15 Oktober 2012
Konfirmasi untuk ikut sosialisasi Persiapan
Pendirian Akademi Komunitas dengan
mengirimkan Surat Tugas yang ditandatangani
Bupati/Walikota
3
- 18-19 Oktober 2012 di Jakarta
(KE Sumatera dan KE Jawa)
- 21-22 Oktober 2012 di Makasar
(KE Sulawesi dan KE Papua-Maluku)
- 24-25 Oktober 2012 di Surabaya
(KE Kalimantan, KE Bali-NT dan
Prov. Jawa Timur)
Sosialisasi pendirian AK oleh Ditjen Dikti
Mengundang:
a. Kepala Daerah (c.q. Kadisdik)
b. Ketua MKKS SMK sebagai Koordinator
Persiapan Pendirian AK
4 12 November 2012, jam 13:00 WIB Pemasukan proposal pendirian AK
5 13-15 November 2012 Desk Evaluation Proposal oleh Reviewer
6 20-22 November 2012 Presentasi Proposal oleh Calon AK Daerah
di Gedung Dikti Lt. 3
7 November - Desember 2012 Visitasi dan Verifikasi Lapangan
• Proposal yang diajukan dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan font Calibri ukuran 12 pt,
dengan format sampul depan seperti format A-1 pada lampiran.
• Proposal dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid dengan sampul warna biru.
• Proposal dan softcopy yang direkam dalam 1 (satu) CD dengan format PDF dan dikirim ke:
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kemdikbud
Komplek DIKBUD, Gedung D lantai 2.
Jl. Pintu Satu – Senayan, Jakarta Pusat 10002
Telepon: +62-21-57946162,57946163 Fax: +62-21-57946162
Email: [email protected]
• Proposal harus sudah diterima paling lambat tanggal 12 November 2012, pukul 13.00 WIB.
• Informasi lebih lanjut tentang program bantuan persiapan pendirian AK ini dapat dilihat
pada situs http://www.dikti.go.id atau akdikti.wordpress.com.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
6
BAB II Panduan Penyusunan
Proposal
A. PENDAHULUAN
Panduan penyusunan proposal pendirian Akademi Komunitas (AK) dibuat sebagai acuan
pembuatan proposal pendirian Perguruan Tinggi Baru di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Panduan ini menjelaskan tentang petunjuk dalam membuat proposal yang akan
diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, c.q. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama.
Proposal yang diajukan harus didasarkan atas hasil rekomendasi studi kelayakan yang telah
dilakukan oleh pengusul yang didalamnya meliputi kelayakan akademik dan administratif
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
a. Adanya prospek pekerjaan yang jelas bagi lulusan AK yang akan didirikan setidaknya untuk
prediksi 5 tahun pertama. Untuk itu, diperlukan data pendukung yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Adanya kepastian keberlanjutan AK yang antara lain dapat dilihat dari adanya dukungan
(sharing) anggaran dengan proyeksi arus kas sesuai ketentuan minimal selama 5 tahun.
c. Peta keberadaan perguruan tinggi dan program studi sejenis dalam satu wilayah untuk
menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat.
d. Ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi yang ada sebagai upaya meningkatkan layanan
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu untuk pengembangan akademik baik
dalam pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah
pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa selama 5 tahun.
B. TUJUAN
Panduan ini disusun untuk:
1. Menjadi pedoman penyusunan proposal pendirian AK di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
2. Mewujudkan kesamaan pemahaman dalam penyusunan proposal pendirian AK.
3. Mempermudah penyusunan studi kelayakan pendirian AK.
C. SISTEMATIKA PROPOSAL
Sistematika proposal Pendirian AK adalah sebagai berikut:
1. BAB I : Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK.
2. BAB II : Rancangan dan Manajemen akademik
Menjelaskan tentang rancangan dan manajemen akademik yang meliputi:
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
7
visi dan misi AK, visi dan misi program studi yang diusulkan, kompetensi lulusan
dan kurikulum, sistem pembelajaran, organisasi dan tata kelola, sumber daya,
pembiayaan, penjaminan mutu, dan kerjasama institusional.
3. BAB III : Rencana Strategis Akademi Komunitas
Menjelaskan tentang kebijakan strategis AK, indikator kinerja, serta pengelolaan dana
dan pembiayaan
4. BAB IV : Kesimpulan
5. Dokumen Persyaratan Proposal
Dokumen persyaratan proposal berisi dokumen pendukung dan data sekunder yang harus dijilid
secara terpisah dari proposal. Dokumen pendukung merupakan persyaratan dokumen yang
wajib dilampirkan dan menjadi salah satu penilaian penting yang melengkapi isi proposal. Daftar
dokumen persyaratan dijelaskan pada BAB II E.
D. PENJELASAN MASING-MASING BAGIAN DARI PROPOSAL
I. PENDAHULUAN (20%)
Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK
yang ditunjukkan dari:
1) Potensi daerah selama 5 tahun terakhir yang meliputi potensi mahasiswa, sumber
daya alam, PAD dari sumber daya alam, eksistensi industri (usaha kecil, menengah,
besar), kebutuhan tenaga kerja,dan potensi yang lain beserta analisisnya,
2) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT),
3) Komitmen daerah.
Selain ketiga hal tersebut, dalam pendahuluan juga harus dikemukakan tentang peluang apa
saja jika AK didirikan, banyaknya lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi, besarnya masyarakat untuk memperoleh kompetensi yang sangat
diperlukan di wilayah tersebut,seberapa besar daya serap lulusannya dan seberapa penting
untuk menumbuhkan Usaha Kecil Menengah(UKM) dalam meningkatkan potensi
wilayahnya.
Analisis SWOT tersebut merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
melakukan evaluasi diridengan menjelaskan dan memetakan kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang terdapat di
daerah pengusul AK. Kekuatan dan kelemahan dalam analisa SWOT merupakan faktor
internal yang akan menunjang maupun menghambat suksesnya pendirian AK. Sebagai
contoh dari kekuatan adalah kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam pendidikan
tinggi dan dukungan industri yang nyata dalam pendirian AK. Kurangnya tenaga pendidik
maupun kependidikan serta rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang pendidikan tinggi (misal AK) adalah contoh dari kelemahan daerah pengusul. Dua
komponen lain dalam analisa SWOT yaitu peluang dan ancaman dikategorikan sebagai
faktor eksternal. Besarnya jumlah lulusan SMA/SMK yang akan menjadi calon mahasiswa AK
merupakan salah satu contoh peluang yang bagus untuk AK dapat berkembang di daerah
tersebut. Sedangkan tersedianya pendidikan vokasi yang bagus setingkat D-1 dan D-2 yang
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
8
diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain di daerah tersebut merupakan contoh ancaman
terhadap keberlangsungan program AK yang akan didirikan.
Analisis SWOT dan potensi daerah yang dideskripsikan tidak hanya berupa narasi yang
normatif, melainkan juga harus didukung dengan data yang valid dari sumber yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen daerah menjadi bagian yang sangat penting dari bab ini yang dinyatakan melalui
deskripsi atau ringkasan pernyataan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang yang
menjelaskan beberapa komitmen daerah terkait dengan pendirian AK.
II. RANCANGAN DAN MANAJEMEN AKADEMIK (60%)
Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan manajemen akademik yang meliputi:
1) visi dan misi AK, 2) visi dan misi program studi yang diusulkan, 3) kompetensi lulusan
dan kurikulum, 4) sistem pembelajaran, 5) organisasi dan tata kelola, 6) sumber daya, 7)
pembiayaan, 8) penjaminan mutu, dan 9) kerjasama institusional.
2.1 Visi dan Misi Akademi Komunitas (5%)
Sub bab ini menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan AK. Visi AK merupakan cita-cita
jangka panjang yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan
masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Misi adalah beberapa hal yang akan
atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi,yang memuat tujuan dan ruang lingkup
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan merupakan penjabaran misi yang lebih jelas dan
konkrit.
Bagian ini juga menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi
AK yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-
bound) dan bagaimana strategi pencapaian sasaran tersebut.
2.2 Visi dan Misi Program Studi Akademi Komunitas (5%)
Sub bab ini menjelaskan tentang visi misi masing-masing program studi yang diusulkan.
Visi program studi harus relevan dengan visi AK dan kebutuhan masa kini dan yang akan
datang. Misi program studi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam
mewujudkan visi program studi yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tri Dharma
Perguruan Tinggi.Tujuan dan sasaran dijabarkan sesuai dengan misi, dan penjelasan
strategi pencapaiannya.
2.3 Kompetensi Lulusan dan Kurikulum (10%)
Sub bab ini berisi gambaran tentang kompetensi lulusan dan kurikulum masing-masing
program studi yang diusulkan. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian khusus
yang wajib dimiliki oleh lulusan dan sesuai dengan disiplin keilmuannya serta
perkembangan kebutuhan pasar. Berdasarkan SK Mendiknas 045/U/2002, kompetensi
hasil didik suatu program studi terdiri atas: kompetensi utama, kompetensi pendukung,
dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan terkait dengan kompetensi utama.
Elemen-elemen kompotensi terdiri atas: a) landasan kepribadian, b) penguasaan ilmu
dan ketrampilan, c) kemampuan berkarya, d) sikap dan perilaku dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, dan e)
pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
berkarya.
Penyusunan kurikulum Akademi Komunitas dapat merujuk atau diselaraskan dengan
kurikulum pendidikan tinggi vokasi
Diploma 2 (D-2). Penyelenggaraannya harus dilaksanakan sehinga
integrasi antara pendidik
Gambar 2. Rancangan k
diselenggarakan berbasis tahunan dengan memiliki capaian kompetensi tertentu.
capaian harus mengacu pada profil lulusan
berdasarkan unggulan local
Gambar2.Model berbagi dan integrasi Pendidikan Tinggi dan Menengah
Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KK
mengutamakan keterampilan kerja dengan komposisi 60
serta 30–40% teori. Lulusan AK diharapkan memperoleh kompetensi sesuai dengan
kebutuhan lapangan kerja, atau dapat melanjutka
yang sesuai.
Kurikulum merupakan rencana kegiatan akademik yang terprogram untuk membekali
peserta didik dalam upaya memperoleh seperangkat kemampuan pengetahuan,
pengalaman, dan keterampilan yang dapat digunakan sebaga
kehidupan dan fungsinya di masyarakat/industri.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas
dan ketrampilan, c) kemampuan berkarya, d) sikap dan perilaku dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, dan e)
pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
unan kurikulum Akademi Komunitas dapat merujuk atau diselaraskan dengan
kurikulum pendidikan tinggi vokasi diselaraskan dengan jenjang Diploma 1(D
Penyelenggaraannya harus dilaksanakan sehinga
integrasi antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi seperti terlihat pada
Rancangan kurikulum tersebut mendefinisikan setiap jenjang yang
diselenggarakan berbasis tahunan dengan memiliki capaian kompetensi tertentu.
mengacu pada profil lulusan program di dunia kerja atau industri
local (daerah).
Model berbagi dan integrasi Pendidikan Tinggi dan Menengah
Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Metode pembelajaran dirancang dengan lebih
mengutamakan keterampilan kerja dengan komposisi 60–70% praktek dan kerja industri
Lulusan AK diharapkan memperoleh kompetensi sesuai dengan
kebutuhan lapangan kerja, atau dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi
Kurikulum merupakan rencana kegiatan akademik yang terprogram untuk membekali
peserta didik dalam upaya memperoleh seperangkat kemampuan pengetahuan,
pengalaman, dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal awal dalam
kehidupan dan fungsinya di masyarakat/industri.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
9
dan ketrampilan, c) kemampuan berkarya, d) sikap dan perilaku dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, dan e)
pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
unan kurikulum Akademi Komunitas dapat merujuk atau diselaraskan dengan
diselaraskan dengan jenjang Diploma 1(D-1) dan
Penyelenggaraannya harus dilaksanakan sehinga dapat dicapai
an menengah dan pendidikan tinggi seperti terlihat pada
urikulum tersebut mendefinisikan setiap jenjang yang
diselenggarakan berbasis tahunan dengan memiliki capaian kompetensi tertentu. Setiap
program di dunia kerja atau industri
Model berbagi dan integrasi Pendidikan Tinggi dan Menengah
Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan Kerangka
Metode pembelajaran dirancang dengan lebih
70% praktek dan kerja industri
Lulusan AK diharapkan memperoleh kompetensi sesuai dengan
n ke jenjang pendidikan lebih tinggi
Kurikulum merupakan rencana kegiatan akademik yang terprogram untuk membekali
peserta didik dalam upaya memperoleh seperangkat kemampuan pengetahuan,
i bekal awal dalam
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
10
Kurikulum Akademi Komunitas dirancang seperti tabel di bawah ini, yang terdiri dari 3
kompetensi antara lain : kompetensi umum, kompetensi keahlian, dan kompetensi
khusus. Untuk kompetensi umum diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan
berkomunikasi baik dalam bahasa asing maupun berbahasa Indonesia yang baik.
Kemampuan memanfaatkan IT dasar, diharapkan mahasiswa dapat mengakses semua
dan mengkompilasi untuk semua kepentingan pembelajarannya melalui internet.
Kemampuan penerapan etika industri adalah suatu kemampuan yang perlu diajarkan
misalkan bersikap, beretika, disiplin, tahapan kerja di industri, keselamatan kerja,
berkomunikasi / interaksi kepada atasan dan sesama staf.
Mata kuliah keahlian dirumuskan dan ditentukan oleh industri atau pemakai, yang akan
dirubah sesuai dengan teknologi terakhir secara periodik.
Matakuliah khusus disiapkan untuk mengantisipasi keperluan daerah (perda, adat
istiadat, dll).
Sertifikasi kompetensi dapat diberikan kepada mereka yang memerlukan 1-2 matakuliah
keahlian saja untuk keperluan pribadi maupun keperluan industri.
Tabel 2. Struktur Kurikulum
Kompetensi Mata Kuliah D2 D1 Sertifikat
Kompetensi
Umum MKU 8 4 0
Keahlian MK keahlian 60 30 15
Khusus MK khusus 4 2 o
Jumlah sks 72 36 15
MKU
1. Kemampuan berkomunikasi
2. Kemampuan memanfaatkan IT
3. Kemampuan penerapan etika industri
Sub bab ini juga berisi gambaran tentang kurikulum masing-masing program studi yang
diusulkan yang meliputi aspek-aspek berikut ini:
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
11
1) Beban studi berupa jumlah satuan kredit semester
2) Distribusi mata kuliah atau peta kurikulum
3) Pengelompokan mata kuliah
4) Silabus mata kuliah (dilampirkan)
Contoh format penyajian distribusi mata kuliah atau peta kurikulum program studi
dalam satu semester disajikan pada Tabel 3.
Contoh Kurikulum yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan prodinya.
Tabel 3. Kurikulum Program Studi ….
SEMESTER : …….
No Kode MK Nama Mata Kuliah Kredit Jam
Teori Praktek Teori Praktek
1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 2 2
2 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 2 2 2
3 xx-xxxxxx Mata Kuliah Praktikum 1
1
3
4 xx-xxxxxx Mata Kuliah Praktikum 2
1
3
5 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 3 2 2
6 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 4 2
2
7 xx-xxxxxx Mata Kuliah Praktikum 3
1
3
8 xx-xxxxxx Mata Kuliah Workshop 1
1
3
9 xx-xxxxxx Mata Kuliah Workshop 2
1
3
10 xx-xxxxxx Mata Kuliah Workshop 3 2
6
11 xx-xxxxxx Mata Kuliah Workshop 4 2
6
12 xx-xxxxxx Mata Kuliah Workshop 5 2
6
8 12 8 33
JUMLAH 20 41
Format penyajian pengelompokan mata kuliah dicontohkan seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi untuk D1
MKU : … %
No. Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktik
1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Kemampuan Berkomunikasi 2 2 -
2 xx-xxxxxx Mata Kuliah Memanfaatkan IT 2 2 -
Dst.
Jumlah 4 4 0
MK Keahlian: … %
No. Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktik
1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 2 2 -
2 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 2 2 2 -
3 xx-xxxxxx Mata Kuliah Kompetensi 4 - 4
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
12
Dst..
Jumlah 30 12 18
MK Khusus : … %
No. Kode Mata Kuliah SKS Teori Praktik
1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 2 2 -
Jumlah 2 2 0
2.4 Sistem Pembelajaran (5%)
Sistem pendidikan AK diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:
1) Pengembangan kompetensi dan technopreneur
Sistem pembelajaran AK dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi yang
dibutuhkan pasar kerja dan mampu mengembangkan technopreneur dalam Usaha
Kecil Menengah (UKM) yang sesuai dengan potensi wilayahnya.
2) Pembelajaran sepanjang hayat (life long learning)
Sistem pembelajaran AK mengacu pada konsep belajar sepanjang hayat tanpa
dibatasi oleh usia peserta didik maupun waktu pembelajaran. Konsep ini memiliki
keluwesan dalam proses pembelajarannya yaitu dapat dilakukan bersamaan baik
belajar sambil bekerja, maupun bekerja sambil belajar.
3) Buka tutup program studi (on-off)
Kompetensi yang ditawarkan dalam program studi di AK sangat tergantung dari
kebutuhan pasar kerja dan peluang dalam mengembangkan UKM di daerahdan
kebutuhan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi wilayah.Kurikulum dan
kompetensi harus memiliki kelenturan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan yang
ada artinya bilamana pasar kerja sudah tidak membutuhkan kompetensi tersebut,
maka program studidapat ditutup dan dapat membuka program studi lain pada
jenjang D1 atau D2 yang sesuai dengan kebutuhan.
4) Modular dan transferable
Kelenturan dan keluwesan dalam pendidikan AK memungkinkan peserta didik
mengambil sistem modul pelatihan secara spesifik.Modul pelatihan/pendidikan yang
sesuai dengan kurikulum pada program studi AK dapat diakui sebagai modul yang
dapat disetarakan dengan SKS.Dengan demikian apabila lulusan AK ingin
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, modul tersebut dapat diakui
sebagai perolehan SKS.
5) Basis keunggulan dan potensi lokal
Pendidikan AK secara khusus harus memiliki kompetensi yang berbasis potensi lokal
sehingga kebutuhan SDM yang kompeten akan bisa dipenuhi oleh masyarakat
setempat.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
13
Sistem pembelajaran di AK tidak hanya diselenggarakan di institusi AK saja, tetapi
pembelajaranya juga dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan lembaga lain yang
memiliki sarana prasarana dan SDM sebagai sumber pembelajarannya seperti:
1) Beberapa SMK yang memiliki program studi yang sama/ linier dan telah memenuhi
persyaratan minimum sebagai proses pembelajaran yang berkualitas seperti
peralatan/laboratorium, beberapa instruktur yang SDM-nya dari guru-guru SMK
memiliki kualitas kompetensi yang standart dengan institusi AK tersebut.
2) Beberapa Balai pelatihan, BLK, BLPT, Balai Diklat Industri dan diklat/Training Center
di industry sebagai unit sumber belajar beberapa Kompetensi atau program studi
yang telah bekerja sama dengan AK tersebut.
2.5 Organisasi,Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu (10%)
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang
terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi
pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata
pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan “good practice” dan
mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku
kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi
arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai
tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus
secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian,
pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.
Sub bab ini memaparkan tentang tata kelola dan penjaminan mutu program studi
sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci bagi keberhasilan program
AKdalam mewujudkan misi dan sasarannya. Tata kelola meliputi sistem pengelolaan
fungsional dan operasional mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3)
pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, dan (6) penganggaran.
Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality
improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management
system) dalam rangka pemuasan pelanggan (customer satisfaction).Ada rencana
melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan Standard Nasional
Pendidikan, sistem dokumentasi, dan evaluasi.
2.6 Sumber Daya (10%)
2.6.1 Sumber Daya Manusia
Sub bab ini emaparkan kondisi sumber daya manusia yang akan disediakan (tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan) untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi :
jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan per program studi, kualifikasi
akademik, sertifikasi profesional, linieritas bidang keilmuan, dan informasi lain yang
mendukung. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu kepada UU No 14/Th
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
14
2005 dan PP No.8/Th 2012 tentang KKNI.Contoh format daftar tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan disajikan pada Tabel 5a dan Tabel 5b.
Tabel 5a. Daftar Tenaga Pendidik
Program Studi: ……
No. Nama Tgl
Lahir Pendidikan
Jurusan/Bidang
Keahlian
Mata Kuliah
yang diampu
Pengalaman
industri
(tahun)
1
2
dst
Program Studi: ……
No. Nama Tgl
Lahir Pendidikan
Jurusan/Bidang
Keahlian
Mata Kuliah
yang diampu
1
2
dst
Program Studi: ……
No. Nama Tgl
Lahir Pendidikan
Jurusan/Bidang
Keahlian
Mata Kuliah
yang diampu
1
2
dst
Tabel 5b. Daftar Tenaga Kependidikan
No. Nama Tgl Lahir Pendidikan Jurusan/Bidang
Keahlian Bagian
Pengalaman
industri
(tahun)
2.6.2 Sarana dan Prasarana
Sub bab ini memaparkan sarana prasarana yang akan disediakan dan kondisinya untuk
menyelenggarakan AK baru yang meliputi gedung, sarana perkuliahan, perpustakaan,
ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, dan sarana lain yang menunjang),
tenaga kependidikan dan penunjang akademik yang bertindak sebagai tenaga
administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan tenaga penunjang lainnya.
2.7 Pembiayaan (5%)
Sub bab ini memaparkan proyeksi kebutuhan dana awal (persiapan), dana operasional
dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan proyeksi mengenai
sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan, antara lain dalam bentuk berikut ini.:
1) Kebutuhan dana investasi
2) Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
15
3) Penerimaan internal
4) Penerimaan eksternal
5) Sistem pengelolaan keuangan
2.8 Kerjasama (10%)
Sub bab ini memaparkan tentang perencanaan kerjasama AK pengusul dengan
pemangku kepentingan di bidang:
1) pendidikan;
2) sarana;
3) kerja lapangan;
4) pelatihan bersertifikasi vendor;
5) penyerapan lulusan;
yang didukung dengan daftar nama institusi/instansi/perusahaan yang ada di
kabupaten/kota tersebut yang akan menjadi mitra kerjasama.
III. RENCANA STRATEGIS (20%)
3.1 Kebijakan Strategis Akademi Komunitas (10%)
Sub bab ini berisi tentang gambaran rencana strategis AK yang akan dikelola dengan
menjelaskan rencana pengembangan program, baik untuk jangka pendek (1 tahun),
jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun). Termasuk di dalam
bab ini adalah memaparkan tentang rencana pengelolaan dan pengembangan sumber
daya dan rencana penjaminan mutu akademik. Selain itu juga dukungan dan kerjasama
Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan akademi
komunitas.
Sub bab ini juga menjelaskan tentang:
• Dukungan dan komitmen Pemda selama 5 tahun.
• Target lulusan selama 5 tahun masing-masing program studi.
• Pengembangan akademik selama 5 tahun, antara lain meliputi: jumlah program
studi, kurikulum, kebutuhan sumber daya (SDM, penguatan peralatan), jumlah
mahasiswa, jumlah sub kampus AK, dan lainnya yang dianggap perlu.
3.2 Indikator Kinerja (5%)
Sub bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja dari Renstra AK yang meliputi:bidang
prioritas, sasaran (uraian dan indikator), base line (tahun pertama), dan target sasaran
5 tahun berikutnya. Tabel 6 merupakan contoh format penyajian indikator kinerja.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
16
Tabel 6. Contoh Indikator Kinerja Tahun 2013 - 2017
No Bidang
Prioritas
Sasaran Base
Line
Target Sasaran
tahun
Uraian Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Peningkatan
jumlah lulusan
(tenaga kerja
terampil level
D1/D2)
Meningkatnya
jumlah
mahasiswa
Jumlah
mahasiswa
300 600 900 1200 1500 1800
Meningkatnya
kualitas
mahasiswa
Rata-rata
jumlah
sertifikasi per
mahasiswa
5 7 9 11 13 15
2 Peningkatan
daya serap
lulusan
Meningkatnya
jumlah lulusan
yang bekerja
Persentase
lulusan yang
bekerja
dengan masa
tunggu 3
bulan
60% 70% 80% 90% 100% 100%
Meningkatnya
jumlah lulusan
yang
berwirausaha
Persentase
lulusan yang
berwirausaha
10% 20% 30% 40% 50% 60%
3 Peningkatan
kuantitas dan
kualitas SDM
Meningkatnya
jumlah tenaga
pendidik
Jumlah
tenaga
pendidik
20 40 60 80 100 120
Meningkatnya
kompetensi
tenaga
pendidik
Jumlah
tenaga
pendidik yang
mengikuti
pelatihan
bersertifikat
20 40 60 80 100 120
Jumlah
tenaga
pendidik yang
studi lanjut ke
S2 terapan
4 8 12 16 20 24
4 Pengembangan
akademik
Meningkatnya
jumlah sub
kampus AK
Jumlah
kecamatan
sebagai sub
1 3 7 11 16 22
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
17
No Bidang
Prioritas
Sasaran Base
Line
Target Sasaran
tahun
Uraian Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017
kampus
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas
program studi
Jumlah
program studi
yang berijin
3 4 6 8 10 12
Persentase
program studi
terakreditasi
A
- - 67% 100% 100% 100%
5 Akuntabilitas
pengelolaan
dan
implementasi
penjaminan
mutu
Implementasi
SIM yang
terintegrasi
Persentase
manajemen
pengelolaan
unit (prodi
dan
pendukung)
berbasis SIM
0% 30% 50% 75% 100% 100%
Implementasi
sistem
penjaminan
mutu
Implementasi
SPM PT
model AK
yang
melampaui 8
SNP
0 8 10 12 16 18
Sertifikasi
SMM ISO
9001:2008
(IWA 2)
- - Ya Ya Ya Ya
Sertifikasi
laboratorium
ISO 17025
- - - - Ya Ya
6 Peningkatan
jejaring dengan
industri
Meningkatnya
jumlah
kerjasama
dengan
industri
Jumlah
kerjasama
dengan
industri
20 40 60 80 100 120
dll. sesuaikan dengan Renstra Akademi Komunitas
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
18
3.3 Pengelolaan Dana dan Pembiayaan (5%)
Sub bab ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan dana dan pembiayaan AK di
dalamnya berisi penjelasan :
1) Konstribusi Pemberian dan Penggunaan Dana dari Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memasukkan kontribusi pendanaan program kerja tahunan pada
AK di daerahnya untuk lahan dan bangunan tempat belajar, penyedian fasilitas
mebelir untuk kantor administrasi, beasiswa, dan lainnya.
2) Program Pendapatan Dana APBN dan PNBP
- Mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari dana APBN dengan tetap
berpijak pada aturan yang berlaku.
- Peningkatan pendapatan dana PNBP terutama dari kerjasama dengan pihak-
pihak luar, hibah masyarakat, dan dari unit usaha.
- Meningkatkan pengelolaan dana APBN dan PNBP melalui sistem manajemen dan
monitoring - evaluasi yang kredibel.
3) Program Pengelolaan Dana APBN dan PNBP
- Identifikasi rencana seluruh aset baik fisik, keuangan secara akurat.
- Perencanaan anggaran APBN dan PNBP disusun berdasar program kerja yang
up to date dan akuntabel dengan melibatkan unit-unit pengguna anggaran.
- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel
4) Pengembangan Kemampuan Pengelolaan dan Penghimpunan Dana (Revenue
Generating)
- Penggalian dana yang lebih besar melalui peningkatan kerja sama.
- Penyelenggaraan kursus/pendidikan/pelatihan ketrampilan untuk
meningkatkan pendapatan
- Pengembangan sumberdana berbasis pada potensi akademik dan non-
akademik.
5) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
- Peningkatan kapasitas Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring Keuangan
- Pendirian Unit Satuan Pengendalian Intern (SPI)/Internal Auditor
- Pengembangan sistem penyusunan program dan anggaran berbasis
teknologi informasi (TI) yang terintegrasi
- Pengembangan sistem informasi akuntansi institusi AK berbasis TI yang
terintegrasi
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang akuntansi
dan sistem/teknologi informasi.
IV. KESIMPULAN
Bagian ini berisikan kesimpulan tentang aspek-aspek penting dan signifikan yang
mendukung didirikannya akademi komunitas.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
19
E. DOKUMEN PERSYARATAN PROPOSAL
Dalam dokumen persyaratan proposal, ada 20 dokumen pendukung yang wajib dilampirkan
dan 8 tabel data sekunder yang wajib diisi.
1) Dokumen Pendukung
Untuk calon lokasi AK dari kabupaten atau kota dokumen pendukung yang wajib
dilampirkan disajikan pada Tabel 7a.
Tabel 7a.Dokumen Pendukung AK kabupaten/kota
No. Dokumen Pendukung
1 Surat pengajuan Akademi Komunitas yang diusulkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur
2 Surat pernyataan penyerahan aset untuk tempat belajar
3 Sertifikat Tanah/Prasarana Lain (harus ada)
4 Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari Bupati/Walikota
5 Surat pernyataan kesanggupan dana sharring, sarana dan prasarana dari Kepala
Dinas Pendidikan
6 Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara khusus dari Kepala Dinas
Pendidikan
7
Surat penugasan dari Dinas Pendidikan/Industri /Intitusi terkait tempat bekerja untuk
dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi
dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas
8 Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi
9 Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina
10 Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik
11 Fotocopy ijazah tenaga pendidik
12 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik
13 Curriculum Vitae tenaga pendidik
14 Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah
15 Fotocopy ijazah tenaga kependidikan
16 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan
17 Curriculum Vitae tenaga kependidikan
18 Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon Akademi Komunitas bersama
industri dan instansi lain
19 Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
20
No. Dokumen Pendukung
20
Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium,
perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan
dokumentasi
Sedangkan untuk calon lokasi industri/mandiri, dokumen pendukung yang wajib dilampirkan
disajikan pada Tabel 7b.
Tabel 7b.Dokumen Pendukung AK Mandiri
No. Dokumen Pendukung
1 Surat pengajuan Akademi Komunitas disetujui oleh Bupati/Walikota
2 Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari industri
5 Surat pernyataan kesanggupan dana sharring, sarana dan prasarana dari
Industri/Pihak lainnya untuk P4TK
6 Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara khusus dari industri atau
pihak lainnya untuk P4TK
7
Surat penugasan dari Industri atau Intitusi terkait tempat bekerja untuk
dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi
dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas
8 Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi
9 Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina
10 Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik
11 Fotocopy ijazah tenaga pendidik
12 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik
13 Curriculum Vitae tenaga pendidik
14 Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah
15 Fotocopy ijazah tenaga kependidikan
16 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan
17 Curriculum Vitae tenaga kependidikan
18 Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon AK bersama industri dan instansi
lain
19 Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain
20 Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, laboratorium, ,perlengkapan
pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi
21 Data Sekunder
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
21
2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang valid dan dikumpulkan dari beberapa sumber
(instansi daerah masing-masing kabupaten/kota). Data sekunder yang wajib dilampirkan
disajikan pada Tabel 8a sampai dengan Tabel 8h.
Tabel 8a. Jumlah siswa SMA/SMK (5 tahun terakhir,status Negeri dan Swasta)
Jumlah siswa
2008 2009 2010 2011 2012
SMA
SMK
Total
Sumber:………..
Tabel 8b. Jumlah siswa SMA/SMK yang studi lanjut(5 tahun terakhir)
Jumlah siswa yang studi lanjut
2008 2009 2010 2011 2012
SMA
SMK
Total
Sumber:………..
Tabel 8c. Jumlah SMA/SMK
Negeri Swasta
SMA
SMK
Total
Sumber:………..
Tabel 8d. Program studi yang ada di SMK(data terkini)
Program Studi Jumlah SMK
(Yang ada prodi tersebut) Total siswa
Sumber:………..
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
22
Tabel 8e. Tingkat Pengangguran(Usia Produktif yang belum bekerja)
Jumlah usia produktif yang belum bekerja
2008 2009 2010 2011 2012
Sumber:………..
Tabel 8f. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan level pendidikan(5 tahun terakhir)
Level
Pendidikan
Kebutuhan Tenaga Kerja(Orang)
2008 2009 2010 2011 2012
SD/SMP
SMA
SMK
D1
D2
D3
D4/S1
>=S2
Sumber:………..
Tabel 8g. Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Bidang kompetensi
Bidang kompetensi Kebutuhan Tenaga Kerja(Orang)
2008 2009 2010 2011 2012
TI
Listrik
Mesin
Sipil
Pertanian
Peternakan
dll
Sumber:………..
Tabel 8h. Jumlah dan Jenis Usaha/Industri
No. Jenis Usaha/Industri Jumlah Usaha/Industri Total Tenaga Kerja
Menengah dan Besar
1
2
dst.
Mikro dan Kecil
1
2
dst.
Sumber:……….
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
23
Panduan Penilaian Meja
Desk Evaluation BAB III
A. PENDAHULUAN
Penilaian tahap pertama (desk evaluation) adalah proses evaluasi dengan cara mengkaji
proposal secara teliti dan cermat terhadap proposal pendirian AK beserta dokumen
pendukungnya baik secara kuantitatif, kualitatif maupun administratif. Hasil dari desk
evaluation ini akan menjadi parameter Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menilai
tingkat kesiapan daerah untuk mendirikan Akademi Komunitas.
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah menyusun pedoman penilaian tahap pertama (desk
evaluation) untuk dijadikan pedoman baik bagi reviewer maupun referensi bagi Tim asessor
yang akan melakukan visitasi ke daerah-daerah.
B. TUJUAN
Panduan Penilaian tahap pertama (desk evaluation) ini dimaksudkan sebagai acuan reviewe
rdalam menilai proposal pendirian AK, baik secara substantif (rasionalitas, urgensi, kesiapan
dan komitmen daerah) maupun administratif.
C. MEKANISME PENILAIAN
1. Desk evaluation dilakukan oleh Tim Reviewer sebanyak 2 (dua) orang yang mengerti dan
memahami kriteria administrasi dan kualitas proposal pendirian perguruan tinggi baru.
2. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian secara mandiri kemudian dilakukan
pembahasan bersama.
3. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek-aspek berikut ini.
a) Kelengkapan administrasi
b) Penilaian kuantitatif, yang terdiri dari:
1) Penilaian meja (desk evaluation)
2) Visitasi dan Verifikasi Lapangan
Hasil Penilaian dituangkan dalam format-format terlampir untuk ditindaklanjuti dalam bentuk
rekomendasi.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
24
D. TAHAPAN PENILAIAN
1. Tahap pertama : penilaian kelengkapan administrasi/dokumen pendukung (Format B-1).
2. Tahap kedua : penilaian secara kuantitatif dengan menggunakan kriteria khusus dan
dikonversikan ke skor 0-4 (Format B-2.1).
3. Mengisi berita acara (Format B-4.1).
4. Format dalam butir 1), 2), dan 3) dicetak masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai laporan.
E. KRITERIA PENILAIAN
Proposal yang diajukan merupakan gambaran secara komprehensif terhadap 15 (limabelas)
komponen yang akan menjadi dasar penilaian, seperti disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Komponen-komponen dasar penilaian
NO KOMPONEN PRESENTASE
PENILAIAN (%)
PENDAHULUAN 20
1 Analisis Potensi Daerah 5
2 Analisis SWOT 5
3 Komitmen Daerah 10
RANCANGAN DAN MANAJEMEN AKADEMIK 60
4 Visi dan Misi Akademi Komunitas 5
5 Visi dan Misi Program Studi 5
6 Kompetensi Lulusan dan Kurikulum 15
7 Sistem Pembelajaran 5
8 Organisasi ,Tata Kelola dan Penjaminan Mutu 10
9 Sumber Daya Manusia 5
10 Sarana dan Prasarana 5
11 Pembiayaan 5
12 Kerjasama 5
RENCANA STRATEGIS 20
13 Kebijakan Strategis Akademi Komunitas 10
14 Indikator Kinerja 5
15 Pengelolaan Dana dan Pembiayaan 5
TOTAL 100
Kelimabelas unsur tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan daerah dalam
mendirikan AK. Penilaian dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, menganalisis
linieritas dan konsistensi keterkaitan data dan dokumen dan memberikan nilai (skor)
berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan dan expert judgement (penilaian
pakar). Dari sejumlah indikator yang ada, unsur komitmen daerah yang akan diperhatikan
secara khusus. Setiap komponen yang ada dalam kriteria umum tersebut dijabarkan ke dalam
beberapa unsur untuk dinilai secara kuantitatif dengan skala 0 - 4.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
25
BAB IV Panduan Visitasi
A. PENDAHULUAN
Visitasi lapangan adalah proses penilaian oleh Reviewer dengan cara melakukan kunjungan
lapangan. Tujuannya untuk memverifikasi data yang tercantum dalam proposal pendirian
akademi komunitas. Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi tahap pertama (desk evaluation)
yang di dalamnya mencakup aspek institusional, akademik dan administratif.
Untuk keperluan visitasi ini dibutuhkan panduan yang berisi rambu-rambu penilaian. Penilaian
ini sifatnya lebih kepada memverifikasi data, antara data dalam proposal dan data di lapangan,
melalui pengamatan, wawancara dan diskusi. Asesor ditunjuk oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi yang beranggotakan dua orang,yakni tenaga ahli akademisi dan seorang
tenaga administrasi.
B. TUJUAN
Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan para Asesor dalam pelaksanaan visitasi lapangan.
C. TUGAS TIM REVIEWER
Tim Reviewer mempunyai tugas pokok berikut ini.
1. Menilai kesiapan dan kelayakan secara langsung di lapangan terhadap pendirian akademi
komunitas di daerah.
2. Memverifikasi data terutama dilakukan melalui analisis dokumen dan pengamatan
langsung.
3. Mewawancarai calon pengelola akademi komunitas dan beberapa orang yang representatif.
4. Melaporkan hasil pengamatan dan hasil diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Memberikan rekomendasi pendirian akademi komunitas yang diusulkan untuk
mendapatkan persetujuan atau penetapan kebijakan lebih lanjut.
D. MEKANISME VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN
Visitasi dan verifikasi lapangan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Visitasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Reviewer yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi.
2. Sebelum melakukan visitasi, anggota Tim Reviewer menyamakan persepsi mengenai
substansi ketentuan pendirian akademi komunitas berdasarkan hasil desk evaluation.
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
26
3. Visitasi (verifikasi lapangan) harus dihadiri oleh perwakilan daerah, calon pengelola akademi
komunitas, dan beberapa personal yang representatif.
4. Tim Reviewer membagi tugas untuk melakukan pengamatan langsung, wawancara, diskusi,
dan analisis dokumen sesuai dengan rambu-rambu berikut:
a) Pengamatan/wawancara/analisis dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
b) Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang
komprehensif.
5. Tim Reviewer melakukan perbandingan antara hasil visitasi dengan uraian dalam proposal.
Jika dianggap tidak sesuai, maka harus dilakukan konfirmasi dan verifikasi yang disaksikan
bersama-sama (membuka sheet VERIFIKASI atau Format B-3).
6. Setelah verifikasi selesai, Tim Reviewer mencetak Format B-3 (rangkap tiga) dan
ditandatangani oleh Tim Reviwer dan Calon Pimpinan AK.
7. Calon pengelola AK (dan personal lainnya) memberikan kesempatan kepada Tim Reviewer
untuk berdiskusi dan mengisi Format B-2.2 (sheet VISITASI), membuat kesimpulan dan
rekomendasi (Format B-5), dan mengisi berita acara (Format B-4.2).
8. Diskusi dan penilaian pada butir 7) bersifat rahasia.
9. Format pada butir 6) dan butir 7) juga dicetak masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai
laporan.
E. KODE ETIK TIM REVIEWER SAAT VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reviewer harus mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:
1. Anggota Tim Reviewer tidak boleh memiliki komitmen, antara lain berupa janjiatau
memberikan pernyataan yang sifatnya memihak.
2. Anggota Tim Reviewer harus objektif dalam memberikan penilaian.
3. Anggota Tim Reviewer menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi.
4. Anggota Tim Reviewer harus bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest).
FORMAT COVER DEPAN PROPOSAL
PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS
NAMA AKADEMI KOMUNITAS
NAMA LEMBAGA/YAYASAN/
PERUSAHAAN PENGUSUL
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas
FORMAT A-1
FORMAT COVER DEPAN PROPOSAL
PROPOSAL PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS
TAHUN 2013
NAMA AKADEMI KOMUNITAS
YAYASAN/
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
orat Kelembagaan dan Kerjasama
2012
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
27
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
28
FORMAT A-2.1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL
AKADEMI KOMUNITAS KAB/KOTA
1. Nama Akademi Komunitas : ……………………………………………………………………..
yang Diusulkan
2. Nama Lembaga/Yayasan/ : ……………………………………………………………………..
Perusahaan Pengusul*)
3. Alamat : ……………………………………………………………………..
4. Telepon/Fax : ……………………………………………………………………..
5. Program Studi yang Diusulkan :
a) ……………………………………...
b) ……………………………………...
c) ……………………………………...
d) ……………………………………...
e) ……………………………………...
f) ……………………………………...
6. Tim Penyusun
No. Nama Jabatan No.Telepon/HP Alamat Email
………………………………, …………………………………….
Diusulkan
…………………………………………………….
[Tanda tangan dan Nama Terang Bupati/Walikota/Gubernur]
*) diusulkan oleh Lembaga/Yayasan/Perusahaan
Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013
29
FORMAT A-2.2
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL
AKADEMI KOMUNITAS MANDIRI
1. Nama Akademi Komunitas : ……………………………………………………………………..
yang Diusulkan
2. Nama Lembaga/Yayasan/ : ……………………………………………………………………..
Perusahaan Pengusul*)
3. Alamat : ……………………………………………………………………..
4. Telepon/Fax : ……………………………………………………………………..
5. Program Studi yang Diusulkan :
a) ……………………………………...
b) ……………………………………...
c) ……………………………………...
d) ……………………………………...
e) ……………………………………...
f) ……………………………………...
6. Tim Penyusun
No. Nama Jabatan No.Telepon/HP Alamat Email
………………………………, …………………………………….
Disetujui
…………………………………………………….
[Tanda tangan dan Nama Terang Bupati/Walikota/Gubernur]
Diusulkan
…………………………………………………….
[Tanda tangan dan Nama Terang Pengusul AK Mandiri]
*) diusulkan oleh Lembaga/Yayasan/Perusahaan