Download - P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2
![Page 1: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/1.jpg)
HUKUM HUKUM PERDATA PERDATA
INTERNASIONALINTERNASIONAL
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MHFachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
![Page 2: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/2.jpg)
MATERI PEMBAHASANMATERI PEMBAHASAN PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM
PERDATA INTERNASIONALPERDATA INTERNASIONAL STATUS PERSONALSTATUS PERSONAL PERBUATAN HUKUMPERBUATAN HUKUM PENUNJUKAN KEMBALI (RENVOI)PENUNJUKAN KEMBALI (RENVOI) KETERTIBAN UMUMKETERTIBAN UMUM PENYELUNDUPAN HUKUMPENYELUNDUPAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONALTRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
![Page 3: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/3.jpg)
REFERENSIREFERENSI Hukum Perdata Internasional Indonesia Hukum Perdata Internasional Indonesia
Jilid I : Prof.Mr. Dr. Sudargo GautamaJilid I : Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama Hukum Perdata Internasional Indonesia Hukum Perdata Internasional Indonesia
Jilid II : Prof.Mr. Dr. Sudargo GautamaJilid II : Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama Hukum Perdata Internasional Indonesia Hukum Perdata Internasional Indonesia
Jilid III : Prof.Mr. Dr. Sudargo GautamaJilid III : Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional
dalam Transaksi Bisnis Internasional : Ida dalam Transaksi Bisnis Internasional : Ida Bagus Wiyasa PutraBagus Wiyasa Putra
Buku, Artikel terkaitBuku, Artikel terkait
![Page 4: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/4.jpg)
PENGERTIAN DAN SUMBER PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONALHUKUM PERDATA INTERNASIONALPengertian Hukum Perdata InternasionalPengertian Hukum Perdata Internasional
HijmansHijmans
Adanya “unsur asing” dalam hubungan hukum Adanya “unsur asing” dalam hubungan hukum keperdataankeperdataan
Van BrakelVan Brakel
Penentuan hukum (Penentuan hukum (choice of lawchoice of law) yang harus ) yang harus dipergunakan dalam suatu peristiwa tertentu yang dipergunakan dalam suatu peristiwa tertentu yang
melibatkan unsur asingmelibatkan unsur asing
Jitta Jitta
Merupakan hukum supra nasional yang lebih tinggi Merupakan hukum supra nasional yang lebih tinggi daripada hukum intern suatu negaradaripada hukum intern suatu negara
![Page 5: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/5.jpg)
MeijersMeijers
Hukum perdata untuk peristiwa-Hukum perdata untuk peristiwa-peristiwa internasionalperistiwa internasional
Jadi yang dimaksud dengan Hukum Jadi yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional adalah hukum Perdata Internasional adalah hukum
yang mengatur hubungan yang mengatur hubungan keperdataan yang mengandung keperdataan yang mengandung unsur asing (unsur asing (foreign elementforeign element))
![Page 6: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/6.jpg)
Sumber Hukum Perdata Sumber Hukum Perdata Internasional IndonesiaInternasional Indonesia
Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Bepalingen van Wetgeving voor
Nederlands Indie (AB) Nederlands Indie (AB) Staatsblaad 1847 No. 23 tahun Staatsblaad 1847 No. 23 tahun
1847, yang melalui pasal 1847, yang melalui pasal peralihan UUD 1945 hingga kini peralihan UUD 1945 hingga kini
masih berlakumasih berlaku
![Page 7: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/7.jpg)
Pasal 16 AB (status personal)Pasal 16 AB (status personal)
““Ketentuan-ketentuan perundang-Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap wewenang orang-orang tetap mengikat kaula-kaula negara mengikat kaula-kaula negara
Belanda (kini baca : warganegara Belanda (kini baca : warganegara Indonesia) jikalau mereka berada Indonesia) jikalau mereka berada
di luar negeri”di luar negeri”
![Page 8: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/8.jpg)
Pasal 17 AB (benda tidak Pasal 17 AB (benda tidak bergerak)bergerak)
““Mengenai benda-benda yang Mengenai benda-benda yang tidak bergerak berlaku hukum tidak bergerak berlaku hukum dari tempat, dimana benda-dari tempat, dimana benda-
benda itu terletak”benda itu terletak”
![Page 9: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/9.jpg)
Pasal 18 (1) AB (bentuk formil Pasal 18 (1) AB (bentuk formil dari perbuatan hukum)dari perbuatan hukum)
““Bentuk dari tiap perbuatan Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat, dari negara atau tempat,
dimana perbuatan itu dimana perbuatan itu dilakukan”dilakukan”
(locus regit actum)(locus regit actum)
![Page 10: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/10.jpg)
Subjek hukum perdata Subjek hukum perdata subjek hukum perdata subjek hukum perdata (private) (private) naturlijk personnaturlijk person dan dan recht personrecht person..
Hukum Perdata internasional Indonesia Hukum Perdata internasional Indonesia hukum hukum perdata Indonesia yg digunakan utk …………perdata Indonesia yg digunakan utk …………
![Page 11: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/11.jpg)
STATUS PERSONALSTATUS PERSONAL
Kelompok Kaidah-kaidah yang Kelompok Kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun mengikuti seseorang dimanapun
ia pergi (ia pergi (extra-territorialextra-territorial))
Intinya ialah kedudukan hukum Intinya ialah kedudukan hukum dari seseorang ditentukan oleh dari seseorang ditentukan oleh hukum dari negara dimana dia hukum dari negara dimana dia
dianggap terikat secara dianggap terikat secara permanenpermanen
![Page 12: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/12.jpg)
Konsepsi LuasKonsepsi Luas
Wewenang untuk mempunyai hak-Wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya dan hak hukum pada umumnya dan kemampuan untuk melakukan kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum perbuatan-perbuatan hukum
termasuk juga hubungan-termasuk juga hubungan-hubungan kekeluargaan hubungan kekeluargaan
![Page 13: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/13.jpg)
Konsepsi SempitKonsepsi Sempit
Status Personal hanya Status Personal hanya dilimpahkan oleh negara kepada dilimpahkan oleh negara kepada perseoranganperseorangan
Merupakan kepentingan umumMerupakan kepentingan umumTidak dapat diperoleh melulu Tidak dapat diperoleh melulu
atas kehendak perseoranganatas kehendak perseoranganUniversalitas Universalitas
![Page 14: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/14.jpg)
Hukum yang dipakai dalam Hukum yang dipakai dalam Status PersonalStatus Personal
Aliran Personalitas : status seseorang Aliran Personalitas : status seseorang dikaitkan dengan hukum nasionalnyadikaitkan dengan hukum nasionalnya
Aliran Teritorial : status seseorang Aliran Teritorial : status seseorang dikaitkan dengan hukum domisilinyadikaitkan dengan hukum domisilinya
Indonesia menganut prinsip nasionalitas : Indonesia menganut prinsip nasionalitas : warganegara Indonesia yang berada di warganegara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang termasuk bidang status personalnya yang termasuk bidang status personalnya tetap berada di bawah lingkungan tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesiakekuasaan hukum nasional Indonesia
![Page 15: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052204/55881bfdd8b42aad078b467e/html5/thumbnails/18.jpg)