OPTIMALISASI PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI BANTEN Oleh
Ir. RADEN GELAR SUPRIJADI, MM, Mba
PPID PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
BIMBINGAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN
SEJARAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI
BANTEN
24 Feb
2011
KI Prov Banten
dilantik
Gubernur
2008 UU KIP
disahkan
2010 UU KIP
diberlakukan
01 Agust
2011 PPID Banten
ditetapkan
25 Okto
2012
PERDA 8/2012
disahkan
14 Juli
2011 Pergub
16/2011
ditetapkan
25 Maret
2013
Perubahan
Kepgub
ditetapkan
Badan Publik adalah Lembaga eksekutif ,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
Informasi Publik Adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
• mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
SKPD;
• menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi;
• melakukan verifikasi bahan informasi publik;
• melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
• menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses oleh masyarakat;
• melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan
untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim
Pertimbangan;
• membuat laporan pelayanan informasi.
(Pasal 14 ayat (1) Pergub No. 14 Tahun 2011)
TUGAS PPID
• penghimpunan informasi publik dari SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
• penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(Pasal 14 ayat (2) Pergub No. 16 tahun 2011)
FUNGSI PPID
Ada pada setiap SKPD
PPID Pembantu melekat pada jabatan :
Sekretaris pada SKPD;
Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada
Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada
Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
Kepala UPT;
Kasubag TU pada Kantor/Sekretariat KPID/RSUD
Malingping.
(Pasal 16 Pergub No. 16 tahun 2011)
PPID PEMBANTU
• mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
• menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
• melakukan verifikasi bahan informasi publik;
• melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
• menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
• melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
(Pasal 17 ayat (1) Pergub No. 16 tahun 2011)
TUGAS PPID
PEMBANTU
• Pembantu penghimpunan informasi publik pada
masing-masing SKPD/Unit Kerja;
• penataan dan penyimpanan informasi publik
pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.
Pasal 17 ayat (2) Pergub No. 16 Tahun 2011
FUNGSI PPID
PEMBANTU
Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/ disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja, dengan ketentuan :
• Kepala SKPD/Unit Kerja bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan SKPD masing-masing yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu;
• Kepala SKPD/Unit Kerja menandatangani laporan PPID-Pembantu untuk diserahkan kepada PPID;
• PPID-Pembantu bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan proses ajudikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa informasi.
(Pasal 18 Pergub No. 16 tahun 2011)
KEWENANGAN PPID
PEMBANTU
KATEGORI INFORMASI PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
INFORMASI WAJIB
DISEDIAKAN &
DIUMUMKAN
INFORMASI YG
DIKECUALIKAN
INFORMASI ATAS DASAR
PERMINTAAN
BERKALA SERTA
MERTA
1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau;
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
6. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana Kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual
Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara; d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri : g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan
Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik,
Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Pro Aktif
Retro Aktif
Retro Aktif
INFORMASI TERSEDIA
SETIAP SAAT
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pemberi-
tahuan
Tertulis
• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pengisian
Buku
Registrasi
Menginginka
n Salinan
Melihat
Dokumen
Permohona
n
• Diisi pemohon • Diisi petugas
Tertulis Tidak
Tertulis
Melalui
Pengumuma
n
Melalui
Permohonan
Layanan
Informasi
Publik
• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis
• 7 hari kerja untuk perpanjangan
Nomor
Registrasi
• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010
Form
Permohona
n
• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pengajuan keberatan internal- Banding Administratif
Pengajuan
Permohona
n
Puas
?
Pengajuan
Keberatan
ke Atasan
Puas
?
Selesai (10 + 7) hari kerja
14 hari kerja
• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID
• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi
Pengajuan
Keberatan ke
Komisi
Informasi
T
T
Y
Selesai
Y
30 hari kerja
Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi
Putusan Ajudikasi Komisi Informasi:
• Menutup sebagian
atau keseluruhan
informasi, atau
• Membuka
sebagian atau
keseluruhan
informasi
Ajudikasi Mediasi
Sengketa informasi terbuka
Sengketa informasi yang dikecualikan
Putusan Mediasi Komisi Informasi:
• Kersepakatan
yang berifat FINAL
dan MENGIKAT
?
Komisi
Informasi
Komisi Informasi adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan
UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik
dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengketa informasi
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi
pu
blik antara para pihak melalui bantuan mediator
komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak
dikecualikan).
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus
oleh komisi informasi.
Uji
Kepentingan
Pemohon Informasi
Uji
Konsekuensi
Badan Publik
Pengabaian terhadap putusan
Ajudikasi Komisi Informasi
terhitung 14 hari kerja sejak
diputuskan sama dengan
menerima putusan.
PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK Ps. 22 (1) UU jo. Ps.
23 PERKI
---------- 10 hr -------
--- JAWABAN PPID Ps. 22 (7) UU jo. Ps.
26 (7) PERKI
PERPANJANGAN JAWABAN
(max. 7 hr) Ps. 22 (8) UU jo. Ps. 26 (10) PERKI
DIBERIKAN
SELESAI
PENGAJUAN KEBERATAN
Ps. 36 (1) UU jo. Ps. 30 PERKI
jo. Ps. 8 (1) c.2 PERKI2
TIDAK DIBERIKAN
TANGGAPAN KEBERATAN ATASAN PPID
Ps. 36 (2) UU jo. Ps. 34 PERKI
-------------- 30 hr -----------
----
----------- 14 hr -------
----
PERMOHONAN PSI PADA KI
Ps. 37 (2) UU jo. Ps. 35 (1) PERKI
PUAS
SELESAI
TIDAK PUAS
--------------- 30 hr ------------
---
*) Ket: hr = hari kerja
1. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;
2. dapat mengungkap rahasia pribadi ;
a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan
psikis seseorang;
c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;
d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau
e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal ;
14
Mengapa terjadi sengketa Informasi :
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9.;
c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
h. Mekanisme penerimaan surat setiap SKPD terkait permohonan
informasi belum teradministrasi dengan baik.
Antisipasi Sengketa Informasi :
1. Menyediakan dan mengembangkan sistem
Informasi ;
2. Menjawab permohonan informassi secara tertulis
;
3. Menghilangkan informasi Transaksional.
KENDALA PPID PEMBANTU DISTANAK
- Masih Sulitnya Menghimpun Data Informasi Publik berupa softcopy dari Seluruh Satuan Perangkat Kerja Yang Berada di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
- Masih kurangnya pengelolaan dokumen bahan informasi publik, sehingga ketika diminta data
- Masih belum optimalnya penayangan bahan informasi publik pada website SKPD;
SOLUSI
Setiap Bidang dan Balai/UPT lingkup Distanak agar Melaksanakan Hal –hal sebagai berikut :
- Menyusun digitalisasi bahan informasi publik dari bentuk hardcopy menjadi softcopy;
- Meningkatkan SDM Pengelolaan arsip bahan informasi publik;
- Mengoptimalkan penggunaan Document Management System yang sudah dibangun oleh PPID Provinsi;
- Membuka akses penayangan bahan informasi publik pada website.
WEBSITE DISTANAK
SEBAGAI MEDIA PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK