Nomor : LHUM-01/PW12/6/2018
Tanggal : 4 Januari 2018
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 2
DAFTAR ISI
A. KATA PENGANTAR................................................................................ 1
B. DAFTAR ISI............................................................................................. 2
C. RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................... 3
D. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN........................................................ 4
1. Pemantauan Berita Media Massa...................................................... 4
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik.................................. 16
3. Pengelolaan Website BPKP............................................................... 22
4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan……………..………………. 26
5. Pembinaan Kehumasan …………………..…………………………... 27
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain…….... 27
7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas………………………... 27
8. Studi Banding………………………………………………………….… 28
9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi………………….. 29
E. LAMPIRAN
B
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kehumasan Triwulan IV Tahun 2017, meliputi pemantauan berita media
massa, penyampaian informasi kepada masyarakat/publik, pengelolaan website BPKP,
peliputan kegiatan kantor/kehumasan, koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas, dan
layanan informasi kepada publik yang merupakan tindak lanjut atas diberlakukannya UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan dalam
periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2017.
Kegiatan pemantauan berita media massa dilaksanakan atas enam surat kabar
yang terbit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu: Jawa
Pos-Radar Yogya, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Tribun Jogja,
dan Harian Bernas (Bernas Jogja), serta media online. Secara umum kecenderungan
opini publik terhadap Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bernilai baik
dengan jumlah seluruh berita sebanyak 41 berita. 40 berita dikategorikan sebagai
berita baik (97,5%), dan satu berita dikategorikan berita sangat baik (2,4%) yaitu berita
dari Harian Jogja (Jumat, 29 Desember 2017) yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa
Butuh BPKP”.
Kegiatan penyampaian informasi kepada publik dilaksanakan dalam rangka
ikut mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah DIY dalam upaya
mempercepat implementasi good governance dan akuntabilitas seperti sosialisasi
Fraud Control Plan (FCP), sosialisasi PBJ, sosialisasi program anti korupsi dalam
rangka pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi, bimbingan dan
konsultasi penilaian Maturitas SPIP, Bimbingan teknis penyusunan RBA BLUD
Puskesmas, implementasi SISKEUDES, Narasumber bimbingan teknis
penatausahaan BMD, serta kegiatan lainnya.
C
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 4
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita Media Massa
Rincian pemantauan atas berita media massa dapat dilihat dalam uraian di bawah
ini :
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
1. http://feb.ugm
.ac.id/
Selasa, 3
Okt 2017
Berbasis Logic
Model, FEB
UGM bersama
BPKP DIY
Laksanakan
Pelatihan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Gadjah Mada (FEB UGM) bekerja sama
dengan Perwakilan BPKP DIY mengadakan
pelatihan tentang Perencanaan Program
dan Kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda)
berbasis Logic Model yang berlangsung
selama tiga hari mulai tanggal 2 s/d 4
Oktober 2017 di Hotel Atrium, Mlati,
Yogyakarta.
2. Krjogja.com Selasa, 3
Okt 2017
Tiga Orang
Tersangka
Terjerat Kasus
Korupsi Pasar
Krendetan
Kejari Purworejo akhirnya menetapkan tiga
orang sebagai tersangka terduga korupsi
revitalisasi Pasar Krendetan Kecamatan
Bagelen Kabupaten Purworejo. Penetapan
tersangka dilakukan setelah gelar perkara
oleh Kejari. Atas proyek itu, penyidik
mengajukan audit ke Perwakilan BPKP DIY,
dan diketahui adanya nilai kerugian negara
sebesar Rp 253 juta
3. http://bkd.cila
capkab.go.id
Selasa, 3
Okt 2017
Para Pengelola
Keuangan
Desa di
Lingkungan
Pemkab
Cilacap ikuti
Diklat
Pengelolaan
Keuangan
Desa II
Senin 2 Oktober 2017, Kepala BKPPD
Kabupaten Cilacap, Heroe Harjanto.
mewakili Bupati Cilacap membuka Diklat
Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa
Angkatan II Tahun 2017.
Narasumber Diklat terdiri dari Tim dari
Perwakilan BPKP DIY, Pejabat pada
Kejaksaan Negeri Cilacap dan Para pejabat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang memiliki kemampuan dan
penguasaan substansi mata diklat yang
diajarkan
4. Harian Jogja Rabu, 4 Gugatan Warga
Kuden ke
Gugatan pra peradilan warga Dusun Kuden,
Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan ke pihak
D
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 5
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Okt 2017 Polres Ditolak Polres Bantul atas penerbitan SP3 Kasus
dugaan korupsi raskin 2014 ditolak PN
Bantul. Kejaksaan juga menolak hasil audit
BPKP yang menyatakan ada kerugian
negara senilai Rp 23 juta. Alasan
penerbitan SP3 menurut Polres Bantul
adalah karena tidak cukup bukti.
5. Tribun Jogja Rabu, 4
Okt 2017
Kuasa Hukum
Mukidi Kecewa
Hakim tunggal R Rajendra menolak
gugatan warga Kuden terhadap penerbitan
SP3 kasus dugaan korupsi raskin di Dukuh
Kuden Sitimulyo Bantul. Suraji Noto
Suwarno sebagai kuasa hukum Mukidi
kecewa karena alat bukti kasus itu sudah
cukup jelas, bahkan dikaitkan dengan audit
BPKP yang mengenai kerugian negara atas
kasus tersebut.
6. Kedaulatan
Rakyat
Rabu, 4
Okt 2017
Dugaan
Korupsi Pasar
Krendetan. 3
Orang
Ditetapkan
Tersangka
Kejari Purworejo menetapkan tiga orang
sebagai tersangka dugaan kasus korupsi
revitalisasi Pasar Krendetan, Bagelen
Purworejo. Tiga orang tersebut adalah PPK,
rekanan pelaksana pekerjaan, dan
konsultan pengawas. Penyidik mengajukan
audit ke BPKP DIY, dan diketahui nilai
kerugian negara sebesar Rp253juta.
7. http://bantul.s
orot.co/
Rabu, 4
Okt 2017
Hakim Tolak
Gugatan
Praperadilan
Kasus Korupsi
Raskin, Warga
Kecewa
Hakim tunggal, R Rajendra menolak
gugatan pra peradilan kasus dugaan
korupsi raskin di Padukuhan Kuden, Desa
Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, yang
diajukan pemohon Mukidi. Kuasa hukum
Mukidi, Suraji Noto Suwarno mengaku
kecewa. Ia menegaskan, kasus dugaan
korupsi raskin yang melibatkan dukuh
Kuden berinisial I, mencuat sejak tahun
2012 tersebut sudah cukup bukti.
Alat bukti awal sudah jelas, jika dikaitkan
dengan hasil audit BPKP DIY juga sudah
jelas. Saksi ahli juga jelas dalam pemberian
keterangannya, termasuk jawaban penyidik
yang jelas meyakini ada tindak pidana
korupsi.
8. Okezone.com Rabu, 4
Okt 2017
Antisipasi
Kecurangan,
BPKP Ikut
BPKP akan melakukan pengawasan secara
melekat dalam proses pembangunan
bandara New Yogyakarta International
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 6
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Awasi Proyek
Bandara
Kulonprogo
Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo,
DIY. Ibnu Sejati Auditor Madya, BPKP DIY
mengungkapkan ini merupakan salah satu
upaya agar tidak ada pelanggaran dalam
proyek strategis Negara.
9. http://jogja.trib
unnews.com
Rabu, 4
Okt 2017
Ini Strategi API
I Percepat
Pembangunan
Bandara
Kulonprogo
PT Angkasa Pura I menggandeng banyak
pihak untuk percepatan realisasi
pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA). Diantaranya
dari unsur BPN terkait pengadaan lahan,
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung
sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintahan dan Pembangunan (TP4),
Kepolisian, Pengadilan, Pemerintah
Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan lainnya.
10. Koranmerapi.
com
Rabu, 4
Okt 2017
Sambungan
Listrik Lahan
Bandara NYIA
Segera Diputus
PT Angkasa Pura I kembali menegaskan
tak akan menunda-nunda proyek
pembangunan bandara NYIA di Kecamatan
Temon Kulonprogo. Karena itulah, warga
terdampak di wilayah setempat terus
diingatkan untuk segera pindah agar tidak
perlu dilakukan upaya penggusuran.
Sambungan listr ik di rumah warga pun
segera diputus.
Sujiastono menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menjalankan percepatan pembangunan bandara NYIA. Pengadaan tanah ditargetkan tuntas pada Oktober ini, termasuk penyampaian ganti rugi melalui konsinyasi di PN Wates. Kemudian pengosongan lahannya, diharapkan selesai maksimal pada November.
Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) DIY, Ibnu Sejati
berharap, pembangunan NYIA tidak sampai
merambah ke penyimpangan. Artinya,
setelah proyek ini selesai, tidak ada pihak
yang dipanggil kejaksaan atau kepolisian.
11. http://beritatra
ns.com/
Rabu, 4
Okt 2017
Angkasa Pura I
Targetkan
Konsinyasi
Proses konsinyasi pembebasan lahan untuk
proyek pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA) atau Bandara
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 7
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Lahan Bandara
Kulon Progo
Selesai Oktober
Kulon Progo ditargetkan PT Angkasa Pura I
selesai pada Oktober ini. Pengosongan
lahan yang telah dikonsinyasi dilakukan
pada November 2017.
Proyek Manager pembangunan NYIA Sujiastono mengatakan, dalam rangka
percepatan pembangunan New Yogyakarta
International Airport di Kulon Progo, PT
Angkasa Pura I bekerjasama dengan
Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah, Pemda DIY, Kejaksaan
Tinggi DIY selaku TP4D dan Tim
Pendamping Hukum AP I, BPKP dan
jajaran instansi terkait termasuk Pemkab
Kulon Progo, Kejaksaan Negeri Wates,
Pengadilan Negeri Wates Camat Temon,
dan jajaran pemerintah desa terdampak
seperti Desa Jangkaran, Sindutan, Glagah,
dan Kebonrejo.
12. Aksi.id Rabu, 4
Okt 2017 Oktober,
Konsinyasi
Lahan Bandara
Kulon Progo
Ditargetkan
Selesai
Operator Bandara PT Angkasa Pura I
menargetkan proses konsinyasi
pembebasan lahan untuk proyek
pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA) selesai pada
Oktober ini. Pengosongan lahan yang telah
dikonsinyasi dilakukan pada November
2017. Dalam rangka percepatan
pembangunan New Yogyakarta
International Airport di Kulon Progo, PT
Angkasa Pura I bekerjasama dengan
sejumlah pihak seperti Kanwil BPN DIY
selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,
Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY selaku
TP4D dan Tim Pendamping Hukum AP I,
BPKP dan jajaran instansi terkait.
13. Kedaulatan
Rakyat
Kamis, 5
Okt 2017
PT Angkasa
Pura Percepat
Pengosongan
Lahan
Perusahaan pemrakarsa pembangunan
NYIA, PT AP I menargetkan pengosongan
lahan bandara harus rampung Oktober
dilanjutkan pembersihan lahan sampai
dengan November 2017. Dalam proses
pembangunan, AP menggandeng BPN,
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 8
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan,
Pemkab, BPKP dan dinas/ instansi lainnya.
14. Harian Jogja Kamis, 5
Okt 2017
Pembersihan
Lahan NYIA
Jalan Terus
Pembersihan lahan di kawasan NYIA
mencapai 42,5%. Kapolres Kulon Progo
AKBP Irfan Rifai menyatakan siap
memperkuat sistem pengamanan terhadap
kawasan pembangunan NYIA sesuai
kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Auditor Madya BPKP DIY, Ibnu Sejati
menambahkan, pembangunan NYIA
menjadi salah satu PSN yang mesti
dikawal. Hasil kegiatan pengawasan
internal dilakukan tiap tiga bulan dan
dilaporkan ke Pusat, diharapkan tidak
muncul penyimpangan sampai proyek
selesai.
15. Jawa Pos -
Radar Jogja
Kamis, 5
Okt 2017
250 Ha Lahan
Sudah
Diratakan
Langkah tegas AP I untuk mempercepat
pengerjaan NYIA dengan perataan tanah
sampai dengan saat ini sudah mencapai
250 hektare. Koordinasi dengan pihak
terkait terus dilakukan. Auditor Madya
BPKP DIY, Ibnu Sejati mengatakan
pihaknya mengawasi pembangunan NYIA
atas perintah Presiden.
16. Republika.co.i
d
Kamis, 5
Okt 2017
Pembangunan
NYIA Terus
Alami
Perkembangan
Dalam rangka percepatan pembangunan
New Yogyakarta International Airport (NYIA)
di Kulonprogo, PT Angkasa Pura I (Persero)
bekerja sama dengan Kanwil BPN DIY
selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,
Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY selaku
TP4D dan Tim Pendamping Hukum AP I,
BPKP dan jajaran instansi terkait termasuk
Pemkab Kulon Progo, Kejaksaan Negeri
Wates, Pengadilan Negeri Wates, Camat
Temon, dan jajaran pemerintah desa
terdampak.
17. HarianJogja.c
om
Kamis, 5
Okt 2017
Ada
Kejanggalan
dalam Putusan
Praperadilan
Kasus Korupsi
Raskin Kuden
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)
Bantul menolak gugatan praperadilan yang
diajukan warga Dusun Kuden, Desa
Sitimulyo, Piyungan terhadap Polres Bantul
terkait penerbitan SP3 kasus dugaan
korupsi beras raskin. Keputusan hakim
tersebut dinilai sarat kejanggalan.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 9
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Kuasa hukum penggugat Suraji Noto
Suwarno menilai keputusan tersebut sarat
kejanggalan. Antara lain terlihat dari sikap
hakim mengabaikan audit BPKP mengenai
kerugian dalam kasus dugaan korupsi
raskin tersebut.
18. Suara
Merdeka
Selasa,
10 Okt
2017
Mewujudkan
Desa nol
Korupsi
Inisiatif dalam mencegah korupsi anggaran
desa adalah penerapan Siskeudes. Sistem
ini dikembangkan BPKP dalam rangka
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
desa. Korupsi di desa berkembang salah
satunya karena lemahnya pengawasan
lembaga yang memiliki otoritas dalam
pengawasan seperti inspektorat
Kabupaten/Kota, BPKP, BPK karena
keterbatasan SDM dan anggaran program
pengawasan dana desa.
19. Harian Jogja Rabu, 11
Okt 2017
BPKP Diminta
Turun Tangan
BPKP DIY diminta turun tangan melakukan
audit Investigatif dalam kasus dugaan
korupsi izin pemasangan menara
telekomunikasi hingga penyusunan regulasi
menara. Dengan adanya audit dari BPKP
akan mempermudah kinerja penyidik
Kejaksaan Negeri Jogja.
20. Tribun Jogja Rabu, 11
Okt 2017
JCW Minta
BPKP Hitung
Kerugian
Negara
Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan
Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin
Kamba, mendatangi BPKP DIY untuk
menyerahkan surat permohonan
penghitungan kerugian negara atas menara
telekomunikasi di Kota Yogyakarta yang
bermasalah karena tidak berizin dan
menggunakan fasilitas milik Pemerintah
Kota.
21. Harian Jogja Kamis,
19 Okt
2017
Penolakan
Densus Tipikor
Nyaring
Suara-suara yang menolak rencana
pembentukan Densus Tipikor makin
nyaring. Presiden Joko Widodo segera
menggelar rapat terbatas untuk
menentukan nasib detasemen khusus
gagasan Polri ini.Wapres Jusuf Kalla
menyatakan tidak setuju karena sudah ada
enam institusi yang mengawasi yaitu
inspektorat di tiap kementerian, BPKP,
BPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 10
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
22. Antarayogya.
com
Senin, 23
Okt 2017
DPRD usulkan
dana KONI
untuk bangun
Perpusda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, mengusulkan dana
pengembalian hibah Komite Olahraga
Nasional Indonesia untuk Persiba Bantul
sebesar Rp11,7 miliar digunakan untuk
membangun perpustakaan daerah.
Bupati Bantul sudah menerima surat
jawaban dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang
menyatakan bahwa dana Rp11,7 miliar
adalah dana pengembalian, yang artinya
tidak ada korupsi atau kerugian negara.
23. http://www.sol
opos.com
Rabu, 25
Okt 2017
Kelanjutan SP3
Menara Ilegal
Dipertanyakan
Aktivis Jogja Coruption Watch (JCW),
Baharuddin Kamba mempertanyakan tindak
lanjut proses penertiban menara
telekomunikasi setelah Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) mengeluarkan
surat peringatan ketiga atau SP3 kepada
pemilik menara. Dalam SP3 tersebut
pengelola menara diminta untuk
membongkarnya. Baharuddin Kamba telah
menyerahkan surat kepada kepala
Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), terkait dugaan
korupsi izin menara telekomunikasi
tersebut.
24. http://jogja.trib
unnews.com
Rabu, 25
Okt 2017
Kominfo DIY
Jadi OPD
Pemda DIY
yang Paling
Terbuka
Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) menggelar acara
penganugerahan Keterbukaan Informasi
Publik tahun 2017. Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) menjadi organisasi
perangkat daerah (OPD) terbaik di Pemda
DIY Selain ketegori OPD Pemda DIY, ada
lima kategori lain yang juga dianugerahi
penghargaan, seperti Instansi Vertikal DIY,
dimana yang menjadi terbaik adalah BPKP
DIY, kemudian diikuti oleh KPU DIY dan
BPK Perwakilan Provinsi DIY.
25. Kedaulatan
Rakyat
Kamis,
26 Okt
Tingkatkan
Keterbukaan
Meski sejumlah badan publik yang
menerima anugerah keterbukaan informasi
publik berhasil mendapat nilai tinggi, namun
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 11
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
2017 Informasi Publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
pada mayoritas badan publik di DIY
disparitasnya masih tergolong tinggi. Hal ini
menjadi catatan khusus bagi badan publik
untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Peringkat terbaik OPD Pemda DIY
dimenangkan Dinas Komunikasi dan
Informatika Pemda DIY. Kriteria OPD
Kabupaten/Kota dimenangkan Dinas PU
Sleman. Peringkat I kategori instansi
vertikal diraih oleh BPKP DIY.
26. https://balitba
ngsdm.kominf
o.go.id/
Jumat, 27
Okt 2017
BPPKI
Yogyakarta
Dan Komisi
Informasi
Daerah DIY
Umumkan
Pemenang
Monev
Keterbukaan
Informasi
Badan Publik
2017
Ketua Komisi Informasi Daerah DIY,
Hazwan Iskandar Jaya dalam laporannya
mengatakan, Tim Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi pada Badan Publik
Negara dan Non Negara di DIY pada 2017
telah bekerja keras dalam melaksanakan
tugasnya. Tahapan monev meliputi self
assesment, penilaian website badan publik
dan visitasi ke badan publik yang menjadi
nominator. Untuk kategori Instansi Vertikal
DIY, yang menjadi pemenang adalah BPKP
DIY, kemudian diikuti oleh KPU DIY dan
BPK Perwakilan Provinsi DIY.
27. http://www.trib
ratanewsbant
ul.com
Jumat, 27
Okt 2017
PEMERIKSAA
N DANA DESA
OLEH BPKP DI
DESA
NGESTIHARJO
Babinkamtibmas Desa Ngestiharjo Budi
Sunaryo, SH bersama Panit 2 Binmas Iptu
Budi Sunarna, Panit 1 intel Ipda Sumardi
dan piket Intel menghadiri kegiatan evaluasi
atas penyaluran dan penggunaan Dana
Desa tahun 2017, 2016 sampai Triwulan III
tahun 2017 Desa Ngestiharjo oleh
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta.
28. http://jogja.trib
unnews.com
Selasa, 7
Nov 2017
Ditargetkan
Nilai 3 di Akhir
Tahun 2019,
Rapor SPIP
Klaten Tahun
2017 Hanya 1,8
Tytut Ratih Kusumo, Kepala BPKP Perwakilan DIY dalam acara Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Efisian dan Akuntabel di Kabupaten Klaten, Selasa (7/11/2017) di Pendopo Kantor Bupati Klaten menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan di akhir tahun 2019 level SPIP untuk kementerian dan lembaga pemerintah daerah harus memenuhi rapor dengan nilai
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 12
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
3.
Tytut menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten di tahun 2017 nilai rapornya baru mencapai 1,8. Nilainya itu dari 0 sampai 5. Di tahun 2019 nanti ditargetkan 85%nya (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah) harus ada di nilai atau level 3.
29. Sorot.co Selasa, 7
Nov 2017
Sapu Bersih
Korupsi, Kades
hingga Anggota
Dewan
Digembleng
KPK
800 orang dari berbagai instansi pemerintah
Kabupaten Klaten diberi pengarahan oleh
KPK, di Pendopo Pemkab setempat, pada
Selasa (07/11/2017). Pengarahan yang
berkaitan dengan penguatan tata kelola
pemerintahanan itu dilakukan langsung oleh
Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata.
Selain dari KPK, pengarahan juga diberikan
oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Yogyakarta, Tytut Ratih Kusumo.
Area yang termasuk rawan korupsi di
pemerintahan daerah, diantaranya dalam
hal perencanaan anggaran, pengadaan
barang jasa, proses rekrutmen atau mutasi
jabatan dan pelayanan publik serta
perizinan. Dari area rawan itu, perencanaan
anggaran dianggap yang perlu diawasi
dengan ketat.
30. http://kabarep
iye.com
Selasa, 7
Nov 2017
Cegah Tindak Korupsi di Klaten, KPK Turun Tangan Berikan Sosialisasi
Korupsi sampai kapan pun akan dilawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negeri tercinta Indonesia. Hal ini dikatakan Alexander Marwata, salah satu pimpinan KPK, dalam acara sos ialisasi sistem pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel di Pendapa
Klaten, Selasa, 7 November 2017.
Banyak hal yang disampaikan Alexander dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dari kasus korupsi. Secara prinsip, KPK tetap akan melawan tindak pidana korupsi dan upaya nyata oknum masyarakat yang ingin menyalahgunakan anggaran, termasuk dana desa yang
dikucurkan pemerintah.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 13
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Dalam acara ini juga disampaikan paparan tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dari Kepala BPKP Perwakilan DIY Tytut Ratih Kusumo, serta paparan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Prof Dr Abdul Halim CA dari FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
31. Poskita.co Selasa, 7
Nov 2017
Alexander Marwata: Kades Terbukti Korupsi Wajib Kembalikan Dana dan Bisa Dipecat..!!
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berkenan hadir dan memberikan materi sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kaitan korupsi. Juga disampaikan tentang sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel di Pendapa Klaten,
Selasa pagi, 7 November 2017.
Banyak hal yang disampaikan Alexander dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dari kasus korupsi. Secara prinsip, KPK tetap akan melawan tindak pidana korupsi dan upaya nyata oknum masyarakat yang ingin menyalahgunakan anggaran, termasuk dana desa yang
dikucurkan pemerintah.
Dalam acara ini juga disampaikan paparan tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dari Kepala BPKP Perwakilan DIY Tytut Ratih Kusumo, serta paparan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Prof Dr Abdul Halim CA dari FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
32. Tribun Jogja Rabu, 8
Nov 2017
Syahruna Yakin SPIP Capai 2 Koma
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih
Kusumo menuturkan bahwa Presiden
Jokowi menargetkan pada akhir 2019 level
SPIP pada kementerian dan lembaga
pemda harus memenuhi rapor nilai 3. Hal
itu disampaikan dalam acara Sosialisasi
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Bersih, efektif, Efisien, dan Akuntabel di
Kabupaten Klaten bertempat di Pendopo
Kantor Bupati Klaten.
Inspektur Kabupaten Klaten, Syahruna
menekankan bahwa Desember mendatang,
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 14
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
nilai SPIP ditargetkan mencapai 2 koma.
33. http://www.sembada.id
Senin, 13
Nov 2017
Bhabimkamtimas se DIY Beri Pendampingan Pengelolaan Dana Desa
Kepolisian daerah (Polda) DIY
mengumpulkan kepala desa (kades) dan
bhayangkara pembina keamanan dan
ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas)
se DIY untuk sosialisasi kesepakatan (MoU)
antara kementerian desa pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi,
kementerian dalam negeri serta Polri soal
pencegahan, pengawasan dan penanganan
penyelewengan dana desa di
Sendangadi,Mlati, Sleman, Senin
(13/11/2017).
Diharapkan dengan kegiatan ini, bukan
hanya akan terjadi sinergitas antara Kades
dan Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan
dana desa, sesuai dengan atura yang ada,
namun juga ada pemahaman soal tupoksi
masing-masing serta yang paling penting
tidak terjadi penyimpangan dalam
pengunaan dana desa.
Dalam sosialisasi ini, juga menghadirkan
narasumber dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
Inspektorat DIY.
34. Suara
Merdeka
Rabu, 15
Nov 2017
Proyek Tugu
Antikorupsi Jadi
Bancakan
Proyek pembangunan Tugu Anti Korupsi di
Pekanbaru, Riau menjadi bancakan pejabat
dan pengusaha.18 orang ditetapkan
sebagai tersangka. Aspidsus Kejati Riau,
Sugeng Riyanto menyampaikan bahwa
penyidik kejaksaan menaksir kerugian
negara mencapai Rp1,3 miliar. Hitungan
final dari BPKP belum keluar.
35. Jogja.polri.go.
id
Kamis,
16 Nov
2017
Pencegahan,
Pengawasan
dan
Penanganan
Permasalahan
Dana Desa, Dit
Binmas Polda
DIY
Menindaklajuti
Nota
Polda DIY, Direktorat Binmas Polda DIY
menindaklajuti nota kesepahaman
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian
Dalam Negeri tentang Pencegahan,
pengawasan dan penanganan
permasalahan dana desa, di Graha Sabha
Vidi, Kamis (16/11/2017).
Fauqi Achmad Kharir, dari Perwakilan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 15
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
Kesepahaman
Kementrian
Desa
BPKP DIY, menjelaskan tentang definisi
Keuangan Desa dan Pengelolaan
Keuangan Desa.
36. https://jogja.antaranews.com
Senin, 20
Nov 2017
Legislator: dana pengembalian Persiba sudah dibelanjakan
APBD
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta menyatakan dana
pengembalian hibah Persiba sebesar
Rp11,5 miliar sudah dibelanjakan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan berbagai pertimbangan dan yang terbaru adalah surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY yang sifatnya rahasia itu.
37. Tribun Jogja Kamis,
23 Nov
2017
PDIP Minta
Dana Persiba
Dikembalikan
ke Idham
Rapat Paripurna DPRD Bantul 2018
mengalami deadlock, masalah peruntukan
dana hibah Persiba Bantul menjadi
penyebabnya. PDIP mempertanyakan
peruntukan dana hibah Persiba Bantul
senilai Rp11,6miliar yang belum ada rincian
peruntukannya. Berpegang pada
rekomendasi Gubernur bahwa dana
tersebut dapat dikembalikan kepada Idham
Samawi berdasarkan Pasal 60 PP No 58
Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
daerah serta pasal 48 dan 134 Permendagri
13 Tahun 2016. Namun Bupati Bantul,
Suharsono menjadikan rekomendasi BPKP
sebagai pegangan bahwa dana Rp 11,6
miliar bisa dikelola Pemda Bantul.
38. Kedaulatan
Rakyat
Kamis, 7
Des 2017
Penyelidikan
Setnov P21
KPK menyatakan penyidikan atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah lengkap (P21). Diperiksa sebagai saksi adalah anggota DPR dan mantan anggota DPR, karyawan dan pejabat perusahaan peserta pengadaan dan anggota konsorsium, mantan sekjen DPR, auditor BPKP serta pihak swasta.
39. klaten.sorot.c
o
Minggu,
17 Des
2017
Laporan Dana
Desa
Terkendala
Persepsi Pajak
Penghitungan pajak masih menjadi kendala
bagi sebagian desa saat menyusun laporan
keuangan Dana Desa. Pendampingan
secara intensif dilakukan Inspektorat
Kabupaten agar tidak terjadi penyimpangan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 16
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
administrasi keuangan desa.
Inspektur Inspektorat Klaten Syahruna
mengatakan, banyak desa mengajukan
pendampingan ke Inspektorat selaku Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Inspektorat bertugas melakukan
pengawasan dan melakukan pembinaan.
Koordinator Pengawasan (Korwas)
Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Yogyakarta Fauqi
Achmad Kharir membenarkan, beda
pemahaman pajak memang menjadi
kendala dalam laporan keuangan desa.
BPKP sendiri sudah melakukan sos ialisasi
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
termasuk cara menghitung pajak.
40. Harian Jogja Jumat, 29
Des 2017
Pengawasan Keuangan. Pengelolaan Dana Desa Butuh BPKP
Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik
Slamet Tulus Wahyana sebagai Kepala
Perwakilan BPKP DIY. Sri Sultan minta
Tulus menerjunkan tim BPKP ke desa-desa
sebagai upaya memperbaiki pengelolaan
dana desa.
41. Kedaulatan
Rakyat
Jumat, 29
Des 2017
Wujudkan
Pemerintahan
Baik. BPKP
Perbaiki Teknik
Pengawasan
BPKP memiliki peran cukup penting dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Salah satunya dengan melakukan
perbaikan teknik pengawasan dan
pemerintahan.Sultan mengatakan BPKP
bersama inspektorat bisa menggunakan
internal audit sebagai perangkat penting
dalam mewujudkan pemerintahan yang
baik.
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dapat dilihat dalam
rincian di bawah ini :
No Kategori Kegiatan Tanggal
A Penanganan atas media massa
Hak
Jawab/klarifikasi/
-
-
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 17
No Kategori Kegiatan Tanggal
pelurusanberita/k
oreksi
Press Conference
Press Release
B Promosi
Sosialisasi tugas, fungsi dan Produk BPKP
1. Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) Pada Inspektorat Kabupaten
Klaten 23/11/2017
2. Sosialisasi Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah
Kabupaten Magelang 07/12/2017
3. Sosialisasi Program Anti Korupsi Dalam Rangka Pengembangan
Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi Dengan Kelompok Sasaran
Pengelola Dana Desa Di Wilayah Kabupaten Magelang Di Hotel Asia
Jebres Surakarta
08/12/2017
C Bimbingan Teknis, Pendampingan, Narasumber
1. Bimtek dan Asistensi Corporate Plan pada PDAM Kabupaten Sleman 12/12/2017
2. Bimbingan dan konsultasi penilaian Maturitas SPIP di Kabupaten Klaten 08/12/2017
3. Bimtek implementasi SISKEUDES di Kabupaten Magelang 20/12/2017
4. Bimtek pelaksanaan mutasi BMD terkait perubahan SOTK pada
Pemerintah Kabupaten Klaten 12/12/2017
5. Bimtek pengelolaan Dana Desa dan SISKEUDES bagi Kepala Desa di
Kabupaten Magelang 08/12/2017
6. Bimtek penyusunan laporan keuangan aset Pemerintah Daerah Tahun
2017 pada Pemerintah Kabupaten Klaten 19/12/2017
7. Bimtek SIA BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kebumen 28/11/2017
8. Bimtek Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Pemerintah Kabupaten Kebumen 06/10/2017
9. Bimbingan teknis penyusunan RBA BLUD Puskesmas di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang 21/11/2017
10. Pemberian keterangan sebagai ahli di hadapan penyidik atas dugaan
tindak pidana korupsi pengembalian dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa bumi Bantul tahunn 2006 di desa Trimulyo, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Bantul, yang diduga dilakukan oleh Muhammad Zaeni
Bin Muh Warni.
28/11/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 18
No Kategori Kegiatan Tanggal
11. Narasumber asistensi penyusunan saldo awal OPD dan penyusunan
laporan keuangan semester I tahun 2017 pada Pemerintah Kota
Magelang
13/11/2017
12. Narasumber bimbingan teknis implementasi SIA BLUD Puskesmas di
lingkungan Kota Magelang 30/10/2017
13. Narasumber bimbingan teknis penatausahaan BMD pada pengurus
barang SKPD di lingkungan Kabupaten Cilacap 19/10/2017
14. Narasumber bimbingan teknis penatausahaan keuangan SKPD dengan
aplikasi SIMDA Keuangan tahun 2017 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap
17/11/2017
15. Narasumber bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2017 di
lingkungan KPU D.I.Yogyakarta
07/12/2017
16. Narasumber bimbingan teknis SISKEUDES di Kabupaten Klaten 10/11/2017
17. Narasumber Coaching SIA BLUD Puskesmas di Kabupaten Bantul 13/10/2017
18. Narasumber dalam pelatihan Manajemen Risiko pada DPD PERPAMSI
Daerah Istimewa Yogyakarta 13/10/2017
19. Narasumber evaluasi penilaian risiko Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul 20/12/2017
20. Narasumber FGD reviu laporan keuangan pada Inspektorat Kota
Yogyakarta 04/10/2017
21. Narasumber kegiatan bimtek, piloting dan FGD aplikasi SISKEUDES
Release Update pada Pemerintah Kabupaten Magelang 03/11/2017
22. Narasumber kegiatan validasi dan pengujian bukti pendukung serta
penyusunan laporan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
Kabupaten Purworejo
15/12/2017
23. Narasumber monitoring dan evaluasi program percepatan peningkatan
tata guna air irigasi, APBN Tahun Anggaran 2017 Wilayah Sungai Progo
Opak Serang yang dilaksanakan di Atria Hotel Magelang
02/10/2017
24. Narasumber monitoring dan evaluasi program percepatan peningkatan
tata guna air irigasi, APBN Thun Anggaran 2017 Wilayah Sungai Progo
Opak Serang yang dilaksanakan di New Saphir Yogyakarta Hotel
02/10/2017
25. Narasumber optimalisasi penilaian maturitas SPIP, penyusunan rencana
tindak pengendalian SPIP, dan SOP pada Pemerintah Kabupaten
Magelang
10/11/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 19
No Kategori Kegiatan Tanggal
26. Narasumber pada kegiatan diklat up grading auditor pada Satuan
Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 08/11/2017
27. Narasumber pada pelatihan perencanaan program dan kegiatan pemda
berbasis logic model angkatan III dengan materi Pengauditan Kinerja
untuk Pemda di Hotel Atrium, Sleman, Yogyakarta
13/10/2017
28. Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri tentang Teknis Pelaksanaan Audit
Kinerja pada Inspektorat Bantul 03/10/2017
29. Narasumber pelatihan pengelolaan persediaan di BPKD Kabupaten
Klaten 17/11/2017
30. Narasumber Pelatihan Perencanaan Program dan Kegiatan Pemda
Berbais Logic Model Angkstsn II di Sleman 09/10/2017
31. Narasumber pembuatan SOP sesuai Standar Administrasi Pemerintah,
pada Politeknik ATK Yogyakarta 17/10/2017
32. Narasumber pendampingan pra rekonsiliasi data laporan keuangan
semester II tahun anggaran 2017 di Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM D.I.Yogyakarta
12/12/2017
33. Narasumber Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas Kota
Magelang 28/11/2017
34. Narasumber penyusunan kebijakan akuntansi pada Pemerintah
Kabupaten Bantul 02/11/2017
35. Narasumber penyusunan Laporan Keuangan BLUD di lingkungan UPT
Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2017 dengan Aplikasi SIA
BLUD
04/12/2017
36. Narasumber penyusunan Laporan Keuangan BLUD di lingkungan UPT
Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2017 dengan Aplikasi SIA
BLUD
04/12/2017
37. Narasumber penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan
aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Magelang 19/10/2017
38. Narasumber penyusunan penatausahaan keuangan BLUD UPT di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 19/12/2017
39. Narasumber penyusunan RBA Puskesmas di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2018 28/11/2017
40. Narasumber piloting siskeudes di Kabupaten Magelang 03/11/2017
41. Narasumber PKS dengan materi Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan 15/11/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 20
No Kategori Kegiatan Tanggal
SPIP di Inspektorat Kabupaten Klaten
42. Narasumber PKS dengan materi pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) pada SKPD Pemerintah Kabupaten
Magelang
13/10/2017
43. Narasumber PKS reviu penyerapan PBJ dan penyerapan dana desa
pada Pemerintah Kabupaten Klaten 25/10/2017
44. Narasumber PPM ( Program Pelatihan Mandiri) pada Inspektorat
Kabupaten Magelang 14/11/2017
45. Narasumber PPM pada Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dengan
Materi Kapabilitas APIP 08/12/2017
46. Narasumber PPM reviu RPJMD, reviu RKPD dan reviu RKA di
Inspektorat Kabupaten Klaten 30/10/2017
47. Narasumber Program Pelatihan Mandiri Audit Kinerja pada Inspektorat
Kota Magelang 03/10/2017
48. Narasumber reviu laporan keuangan BLUD Triwulan III Tahun 2017 di
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 23/10/2017
49. Narasumber Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan ISI Yogyakarta 24/11/2017
50. Narasumber Sosialisasi Anti Korupsi bersama KPK di Kabupaten Klaten 03/11/2017
51. Narasumber sosialisasi peningkatan maturitas SPIP menuju level 3 bagi
seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
yang dilaksanakan di Yogyakarta
30/10/2017
52. Narasumber Sosialisasi Zona Integritas pada Politeknik ATK Yogyakarta
Tahun 2017 19/12/2017
53. Pemberian Keterangan Ahli tambahan kasus dugaan tindak pidana
korupsi penyimpangan dana padat karya infrastruktur Desa Banjarejo,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2015, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Suradi, dkk dan menyusun
laporan pemberian keterangan ahli.
30/10/2017
54. Pendampingan penyusunan Corporate Plan Tahun 2018 - 2022 PDAM
Tirta Merapi Kabupaten Klaten 14/11/2017
55. Pendampingan penyusunan laporan keuangan BLUD Semester I Tahun
2017 pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang 12/12/2017
56. Pendampingan reviu sistem akuntansi dan peraturan penghapusan 11/12/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 21
No Kategori Kegiatan Tanggal
piutang pada RSUD Cilacap
57. Pendampingan survei lapangan terhadap BMN berupa tanah pada
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta di Sleman 10/10/2017
58. Narasumber bimbingan teknis pelaksanaan SISKEUDES online tahun
2018 bagi operator SISKEUDES se-Kabupaten Sleman 27/11/2017
59. Narasumber bimtek analisis laporan keuangan SKPD se-Kota
Yogyakarta 15/12/2017
60. Narasumber kegiatan Self Assesment Maturitas SPIP di Kabupaten
Purworejo 04/12/2017
61. Narasumber penyusunan penatausahaan BLUD pada Puskesmas
Kabupaten Magelang 07/12/2017
62. Narasumber PKS workshop audit kinerja pada Inspektorat Kabupaten
Klaten 23/11/2017
63. Narasumber PPM dengan materi SISKEUDES di Kabupaten Kulon
Progo 08/12/2017
64. Narasumber reviu Laporan Keuangan BLUD dengan aplikasi SIA BLUD
pada UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 23/11/2017
65. Narasumber sosialisasi dan pendampingan pengisian indikator kinerja
kunci (IKK) LPPD TA 2017 dan evaluasi IKK LPPD TA 2016 pada
Pemerintah Kota Yogyakarta
20/11/2017
66. Narasumber workshop penilaian risiko pada Pemerintah Kota Magelang 27/11/2017
67. Narasumber implementasi aplikasi SIMDA Perencanaan pada
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 03/11/2017
68. Narasumber implementasi aplikasi SIMDA Perencanaan pada
Pemerintah Kabupaten Kulon 15/11/2017
D Penerbitan Majalah/ Bulletin
1. Penerbitan Majalah Paris Review Edisi 10 Tahun 2017
Desember
2017
2. Penerbitan Bulletin Paris Mini Edisi III tahun 2017
Oktober
2017
3. Penerbitan Bulletin Paris Mini Edisi IV Tahun 2017
Desember
2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 22
3. Pengelolaan Website BPKP
Rincian pengelolaan website BPKP adalah sebagai berikut :
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
A. Upload Daily News
Website Pusat
1. Kunjungan Inspektur Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman,
Ajum Muhtar beserta tim guna
melihat secara langsung
implementasi budaya kerja di
Kantor Perwakilan BPKP DIY
02-Okt-17 Kunjungan Inspektur Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman ke
BPKP DIY
2. Pemaparan hasil penilaian
kapabilitas APIP pada Inspektorat
Kabupaten Magelang
05-Okt-17 Inspektorat Kab Magelang Siap
Sukseskan Target RPJMN 2019
3. Pemaparan action plan menuju
kapabilitas APIP level 3
05-Okt-17 Tekad Inspektorat Purworejo
Menuju Kapabilitas APIP Level 3
4. Pelatihan Audit Kinerja bagi APIP
Kota Magelang
09-Okt-17 BPKP DIY Tingkatkan Kompetensi
Auditor APIP Kota Magelang
5. Penandatangan MoU
pengembangan aplikasi SIMDA
Keuangan dalam proses pencairan
SP2D secara online di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo
11-Okt-17 Kab Purworejo Tegaskan Komit
dalam Pengembangan SIMDA
Keuangan
6. Pelatihan Perencanaan Program
dan Kegiatan Pemda
Berbasis Logic Model yang
diselenggarakan oleh Public
Sector Governance (PSG)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada (FEB
UGM)
13-Okt-17 Audit Kinerja Pemda Berbasis
Balance Scorecard
7. Diklat Manajemen Risiko bagi
Direksi dan staf PDAM seluruh
Daerah Istimewa Yogyakarta
23-Okt-17 PDAM se DIY Peduli Risiko
8. Penganugerahan penghargaan
layanan informasi badan publik
tahun 2017
27-Okt-17 Tingkatkan Layanan Keterbukaan
Informasi Badan Publik
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 23
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
9. Upacara Hari Pahlawan 14-Nop-17 Berjuang Menjadi Pahlawan Bagi
Diri Sendiri, Masyarakat, dan untuk
Negeri
10. Rapat dinas pengawasan daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017
18-Des-17 Wujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Melalui
Komitmen dan Integritas
Website Perwakilan
1. Pemaparan hasil penilaian
kapabilitas APIP pada Inspektorat
Kabupaten Magelang
03-Okt-17 Inspektorat Kab Magelang Siap
Sukseskan Target RPJMN 2019
2. Pemaparan action plan menuju
kapabilitas APIP level 3
04-Okt-17 Tekad Inspektorat Purworejo
Menuju Kapabilitas APIP Level 3
3. Pelatihan Audit Kinerja bagi APIP
Kota Magelang
06-Okt-17 BPKP DIY Tingkatkan Kompetensi
Auditor APIP Kota Magelang Melalui
Pelatihan Audit Kinerja
4. Penandatangan MoU
pengembangan aplikasi SIMDA
Keuangan dalam proses pencairan
SP2D secara online di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo
10-Okt-17 Kabupaten Purworejo Tegaskan
Komitmen Pengembangan SIMDA
Keuangan Dalam Proses Pencairan
SP2D Online
5. Pelatihan Perencanaan Program
dan Kegiatan Pemda
Berbasis Logic Model yang
diselenggarakan oleh Public
Sector Governance (PSG)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada (FEB
UGM)
12-Okt-17 Audit Kinerja Pemda Berbasis
Balance Scorecard
6. Koordinasi untuk meminta
kejelasan terkait keanggotaan
auditor di enam Inspektorat di
wilayah Jawa Tengah yang berada
di wilayah kerja Perwakilan BPKP
DIY
14-Okt-17 BPKP DIY dan BPKP Jawa Tengah
Berkoordinasi
7. Diklat Manajemen Risiko bagi
Direksi dan staf PDAM seluruh
Daerah Istimewa Yogyakarta
20-Okt-17 PDAM se DIY Peduli Risiko
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 24
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
8. Penganugerahan penghargaan
layanan informasi badan publik
tahun 2017
26-Okt-17 Tingkatkan Layanan Keterbukaan
Informasi Badan Publik
9. Exit meeting atas hasil evaluasi
peningkatan kapabilitas APIP
Kabupaten Bantul
03-Nop-17 Inspektorat Bantul Capai Level 3
Dengan Catatan
10. Upacara Hari Pahlawan 14-Nop-17 Berjuang Menjadi Pahlawan Bagi
Diri Sendiri, Masyarakat, dan untuk
Negeri
11. Ujian Sertifikasi Auditor periode
Bulan November 2017
16-Nop-17 BPKP DIY Selenggarakan USA dan
UKI Periode November 2017
12. Rapat Kerja Perwakilan BPKP DIY
Tahun 2017
06-Des-17 Rapat Kerja Perwakilan BPKP DIY
Tahun 2017
13. Rapat dinas pengawasan daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017
22-Des-17 Rapat Dinas Pengawasan
Kabupaten Magelang 2017
14. Pelantikan Kasubbag Umum dan
Auditor Madya
29-Des-17 Pelantikan Kasubbag Umum dan
Auditor Madya
15. Serah Terima Jabatan kepala
Perwakilan BPKP DIY
29-Des-17 Serah Terima Jabatan kepala
Perwakilan BPKP DIY
B Updating Content
Update Content
1. Menghapus Daftar SOP/Pedoman
Bidang Investigasi (informasi yang
dikecualikan)
31-Okt-17 -
2. Update konten Opini BUMD s.d.
2016
04-Okt-17 Opini BUMD s.d. 2016
3. Upload Laporan Kehumasan 13-Okt-17 Laporan Kehumasan triwulan III
2017
4. Upload Laporan Triwulanan
Analisis Kinerja
17-Okt-17 Laporan Triwulanan Analisis Kinerja
Triwulan III 2017
5. Update konten Mitra Kerja 17-Okt-17 Opini BPK atas LKPD Pemda s.d.
2016
Hasil Penilaian AKIP Pemda s.d.
2016
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 25
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
Hasil Penilaian Maturitas SPIP s.d.
2017
Level Kapabilitas APIP s.d. 2016
6. Upload Laporan Realisasi RKT 20-Okt-17 Laporan Realisasi RKT s.d.
September 2017
7. Upload Laporan GDN 24-Okt-17 Laporan GDN s.d. September 2017
8. Upload Laporan Bulanan Realisasi
Anggaran
24-Okt-17 Laporan Bulanan Realisasi
Anggaran s.d. September 2017
9. Menambah daftar layanan bidang
IPP, Investigasi, dan P3A
24-Okt-17 Pusat layanan bidang IPP,
Investigasi, dan P3A
10. Upload Laporan Triwulanan
Pelaksanaan PPM
26-Okt-17 Laporan Triwulanan Pelaksanaan
PPM s.d. Triwulan III 2017
11. Upload agenda Kepala Perwakilan
2017
30-Okt-17 Agenda Kepala Perwakilan s.d.
Oktober 2017
12. Link Sistem Pengelolaan
Pengaduan ke domain bpkp.go.id
30-Okt-17 Sistem Pengelolaan Pengaduan
13. Update posisi SDM per Agustus
2017
30-Okt-17 SDM per Agustus 2017
14. Update posisi SDM per Oktober
2017
30-Okt-17 SDM per Oktober 2017
15. Upload Laporan Bulanan Hasil
Pengawasan
05-Okt-17 Laporan Bulanan Hasil Pengawasan
s.d. September 2017
16. Update posisi SDM per Desember
2017 21-Des-17
Merubah susunan SDM per
Desember 2017
17. Update agenda pimpinan per
Desember 2017 21-Des-17
Edit agenda pimpinan per
Desember 2017
18. Upload Laporan Bulanan,
Triwulanan, dan Semester 21-Des-17
Upload Laporan Hasil Pengawasan,
Realisasi RKT, LRA dan Laporan
GDN
19. Update Struktur organisasi 27-Des-17 Upload struktur organisasi baru
20. Update Profil Mitra Kerja 29-Des-17
Edit posisi maturitas SPIP dan Level
Kapabilitas APIP
C Updating Tampilan
1. Update tampilan sambutan 20-Okt-17 Mengganti gambar halaman
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 26
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
sambutan (penggantian foto
Kasubbag Kepegawaian dan
Korwas P3A)
2. Update tampilan sambutan 22-Des-17 Mengganti gambar halaman
sambutan dengan Kepala
Perwakilan dan Kasubbag Umum
yang baru
4. Peliputan Kegiatan Kantor/ Kehumasan
Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola humas selama Triwulan
IV tahun 2017 sebanyak 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
No Tanggal Kegiatan
1. 03-Okt-17 Pemaparan hasil penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat
Kabupaten Magelang
2. 04-Okt-17 Pemaparan action plan menuju kapabilitas APIP level 3
3. 06-Okt-17 Pelatihan Audit Kinerja bagi APIP Kota Magelang
4. 10-Okt-17 Penandatangan MoU pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan
dalam proses pencairan SP2D secara online di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo
5. 12-Okt-17 Pelatihan Perencanaan Program dan Kegiatan Pemda
Berbasis Logic Model yang diselenggarakan oleh Public Sector
Governance (PSG) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Gajah Mada (FEB UGM)
6. 14-Okt-17 koordinasi untuk meminta kejelasan terkait keanggotaan auditor
di enam Inspektorat di wilayah Jawa Tengah yang berada di
wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY
7. 20-Okt-17 Diklat Manajemen Risiko bagi Direksi dan staf PDAM seluruh
Daerah Ist imewa Yogyakarta
8. 26-Okt-17 Penganugerahan penghargaan layanan informasi badan publik
tahun 2017
9. 03-Nop-17 Exit meeting atas hasil evaluasi peningkatan kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 27
No Tanggal Kegiatan
Kabupaten Bantul
10. 14-Nop-17 Upacara Hari Pahlawan
11. 16-Nop-17 Ujian Sertifikasi Auditor periode Bulan November 2017
12. 06-Des-17 Rapat Kerja Perwakilan BPKP DIY Tahun 2017
13. 22-Des-17 Rapat dinas pengawasan daerah Kabupaten Magelang Tahun
2017
14. 29-Des-17 Pelantikan Kasubbag Umum dan Auditor Madya
15. 29-Des-17 Serah Terima Jabatan kepala Perwakilan BPKP DIY
5. Pembinaan Kehumasan
Selama triwulan IV tahun 2017 telah dibangun sistem layanan informasi mandiri
yang berisi profil Perwakilan BPKP DIY. Aplikasi ini dapat diakses langsung oleh
tamu yang berkunjung ke Perwakilan BPKP DIY.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain
Selama Triwulan IV tahun 2017, tidak ada kegiatan koordinasi dengan media
massa untuk peliputan kegiatan.
Hubungan dengan instansi lain di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan instansi lainnya
sebagai mitra kerja BPKP telah terjalin dengan baik. Kegiatan koordinasi dengan
mitra kerja yang telah dilakukan antara lain
10/10/2017 Koordinasi Pembinaan APIP di Provinsi Jawa Tengah yang berada
di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
21/12/2017 Koordinasi penyelenggaraan Pelantikan dengan instansi pemerintah
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinasi dengan mitra kerja juga dilakukan menjelang penyelenggaraan Ujian
Sertifikasi JFA dengan peserta pegawai BPKP dan pegawai Inspektorat yang
dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017 di Perwakilan BPKP DIY.
7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan rapat kerja BPKP yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP DIY pada
tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 2017. Koordinasi juga dilakukan dalam
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 28
pengiriman berita yang akan di-upload di konten BPKP Pusat dan pengiriman
laporan triwulan kehumasan.
8. Studi Banding
Selama periode Triwulan IV tahun 2017 ini, Perwakilan BPKP DIY tidak melakukan
kegiatan studi banding ke instansi/unit lain, tetapi Perwakilan BPKP DIY menerima
kunjungan studi banding dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat,
yaitu mengenai pengembangan perpustakaan.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 29
9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
TRIWULAN IV TAHUN 2017
A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
-
B. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
1. Sarana dan Prasarana (yang dimiliki dan kondisinya)
a. Kamera DSLR (kondisi baik)
b. Perekam (Kondisi baik)
c. Handycam (Kondisi baik)
d. PC dan Meja Informasi (Kondisi baik)
e. PC Gudang Informasi (Kondisi baik)
f. SMS Center (Kondisi baik)
g. Server Paris Update (Kondisi Baik)
2. Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan kegiatan kehumasan, Perwakilan BPKP DIY telah
membentuk Sekretariat Kehumasan dan PPID melalui Keputusan Kepala
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta nomor KEP-8/PW12/6/2017tanggal 9 Januari
2017
3. Anggaran dan Penggunaannya
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan kehumasan tahun 2017 sebagai
berikut:
No Kegiatan Anggaran Realisasi s.d. TW IV 2017
Keterangan
a. Pengembangan Humas 12.900.000 8.820.724
b. Liputan Kehumasan 17.150.000 4.680.000
c. Majalah Paris Review 47.680.000 37.820.000
d. Bulletin Paris Mini 32.565.000 17.110.000
e. Updating Website 33.100.000 25.400.000
Jumlah 143.395.000 93.830.724
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 30
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2017 anggaran yang tersedia telah
direalisasikan sebesar Rp93.830.724,00
C. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
1. Permintaan Informasi selama Triwulan IV tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Bulan Jml Permintaan Informasi
Waktu Rata-Rata
yang Diperlukan
(hari)
Jml Pemberian Informasi
Jml Penolakan Informasi
Alasan Penolakan Informasi
1 Oktober 0 0 0 0 -
2 November 1 1 1 0 -
3 Desember 0 0 0 0 -
Jumlah 1 1 1 0 -
2. Sengketa Informasi
a) Jumlah keberatan yang diterima Tidak ada
b) Tanggapan-tanggapan atas keberatan Tidak ada
c) Jumlah permohonan penyelesaian
sengketa ke Komisi Informasi
Tidak ada
d) Hasil mediasi atau keputusan adjudikasi
- Menang
- Kalah
Tidak ada
e) Jumlah gugatan yang diajukan ke
pengadilan
Tidak ada
f) Hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya
- Menang
- Kalah
Tidak ada
D. Kekurangan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi
Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
informasi.
E. Rekomendasi Perbaikan
-
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 31
DAFTAR ISIAN INFORMASI Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Tahun 2017
Diumumkan dan Disediakan
No
Ringkasan Isi
Informasi
(Perihal)
Pejabat
Yang
Menguasai
Informasi
Penanggung
Jawab
Pembuatan
Waktu
Pembuatan
Format
Informasi
yang
tersedia
Jangka
Waktu
Penyim-
panan
1. Profil BPKP DIY Kabag TU P3A
Januari
2017 online 1 tahun
2. Renstra
Desember
2015
-hadrcopy
- online 5 tahun
3. Laporan
Keuangan Kabag TU
Subbag
Keuangan
Desember
2016
- hadrcopy
- online 1 tahun
4. LAKIP
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017
- hadrcopy
- online 1 tahun
5. RKT
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017
hadrcopy
1 Tahun
6. Indikator Kinerja
Utama
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017 online 1 Tahun
7. Perencanaan
Kinerja
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017 online 1 Tahun
8. Ringkasan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Korwas
P3A Korwas P3A April 2017 online 1 Tahun
9. Ringkasan
anggaran Kabag TU
Subbag
Keuangan
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
10. Ringkasan
laporan keuangan Kabag TU
Subbag
Keuangan
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
11. Daftar Barang
Milik Negara Kabag TU
Subbag
Umum
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
12. Rencana Umum
Pengadaan Kabag TU
Subbag
Umum
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
13. Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Korwas
Investigasi
Korwas
Investigasi
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
14. Sistem
Pengendalian
Gratifikasi
Korwas
Investigasi
Korwas
Investigasi
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
15. Laporan Hasil
Pengawasan
Korwas
P3A Korwas P3A Juli 2017
- hadrcopy
- online 6 bulan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 32
LAMPIRAN
Kliping Berita yang terkait dengan BPKP telah diupload dalam Aplikasi AKSI
E
http://feb.ugm.ac.id/
Berbasis Logic Model, FEB UGM bersama BPKP DIY Laksanakan Pelatihan Ditulis oleh Webmin Ditayangkan: 03 Oktober 2017
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mengadakan pelatihan tentang Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) berbasis Logic Model yang akan berjalan selama tiga hari mulai tanggal 2 s/d 4 Oktober 2017 di Hotel Atrium, Mlati, Yogyakarta. Pelatihan yang merupakan angkatan pertama ini dipimpin oleh Dr. Rusdi Akbar, M.
Sc, selaku Direktur Public Sector Government (PSG) FEB UGM.
Pelatihan dibuka dengan beberapa sambutan yang disampaikan oleh Dr. Rusdi Akbar, M. Sc. sebagai Ketua Pelaksana, Dr. Eko Suwardi, M. Sc. sebagai Dekan FEB UGM, dan Drs. H. Sri Purnomo, M.S.I selaku Bupati Sleman tahun 2016-2021. Pembukaan juga turut dihadiri oleh Drs. KRT Suyono Kusumo selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman. Selain itu, peserta pelatihan yang mengikuti acara pembukaan terdiri dari 20 orang.
Dalam sambutan pertama, Dr. Rusdi Akbar, M. Sc. menyampaikan bahwa pelatihan yang telah diinisiasi sejak lama ini membutuhkan kerja sama dengan pihak Kabupaten Sleman serta BPKP DIY sebagai contoh yang nantinya dapat diterapkan kepada kabupaten lain di Indonesia. Ucapan terimakasih disampaikan oleh Dr. Eko Suwardi, M. Sc. kepada Pemda Sleman atas dukungannya kepada UGM. Ia berharap kerja sama akan terus berlangsung untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam sambutannya Bupati Sleman menyampaikan bahwa Kabupaten Sleman yang dianggap sudah memadai, dipilih untuk menjawab kehidupan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan program harus dipelajari lebih mendalam. Setelah memberi kata sambutan, beliau melakukan peresmian pembukaan pelatihan yang dilanjutkan dengan doa dan foto bersama.
Selesai acara pembukaan, semua peserta mengerjakan Pre-Test dan memperoleh penjelasan Blueprint Perencanaan dan Evaluasi. Materi yang berisi Elemen Logic Model. Pelatihan hari kedua dan ketiga akan diisi dengan berbagai diskusi dan presentasi oleh tiap peserta yang terbagi dalam beberapa kelompok.
Sumber: Santini/FEB UGM
3 Orang Tersangka Terjerat Kasus Korupsi Pasar Krendetan
Selasa, 03 Oktober 2017 / 17:10 WIB
Ilustrasi (Foto:Doc)
PURWOREJO, KRJOGJA.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka terduga korupsi revitalisasi Pasar Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara oleh Kejari.
“Ya tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Kejari Purworejo Abdul Qohar Afandi SH MH, Selasa (3/10/2017).
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SM, rekanan pelaksana pekerjaan Kepala Cabang PT Syarif Maju Karya (SMK) Semarang Ads, dan konsultan pengawas dari CV Wastu Anopama Yogya Sum.
Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara katanya, Kejari menemukan dua alat bukti yang cukup. Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka, penyidik akan segera melakukan pemeriksaan. “Dalam waktu dekat tersangka akan diperiksa. Ditahan atau tidak nanti tergantung pertimbangan penyidik. Prinsipnya berkas kasus ini akan diselesaikan secepatnya agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Menurut Abdul Qohar Afandi, dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang ada diketahui, bahwa program revitalisasi Pasar Krendetan ini dibiayai APBN tahun 2015. Total nilai pekerjaan fisiknya sebesar Rp 5,5 miliar. Sedangkan pekerjaan pengawasannya sebesar Rp 138 juta.
“Kasus ini dilaporkan ke Kejari Purworejo. Penyidik melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dokumen kontrak,” jelasnya.
Sedang spesifikasi bangunan atau volume yang tidak sesuai dengan kontrak, penyidik juga telah mengantongi bukti-bukti kesalahan itu. “Atas proyek itu, penyidik mengajukan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Yogyakarta, diketahui adanya nilai kerugian negara sebesar Rp 253 juta,” paparnya seraya menambahkan, nilai kerugian itu ada pada pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengawasan. (Nar)
http://bkd.cilacapkab.go.id
Para Pengelola Keuangan Desa di Lingkungan Pemkab Cilacap ikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Desa II
03 Oktober 2017 | 12:40 | NOVIYANTO HADI SUGITO | Berita
Cilacap - Bertempat di Aula Diklat Jalan Jendral Sudirman
Cilacap, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 pukul
08.30 WIB, Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Drs. Heroe
Harjanto, M.M. mewakili Bupati Cilacap membuka Diklat
Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Angkatan II Tahun
2017.
Tujuan penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
Angkatan II Tahun 2017 ini adalah untuk meningkatkan
kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan siklus
pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi melalui penerapan
aplikasi SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa) sehingga tata kelola keuangan desa yang bersih,
tertib, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku akan terwujud.
Penyelenggaraan Diklat akan dilaksanakan di Sasana Diklat Praja Kabupaten Cilacap selama 5 hari mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Oktober 2017 dengan peserta sebanyak 30 orang yaitu para pengelola keuangan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kurikulum Diklat Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 63 Jam Pelajaran (JP) baik untuk pembelajaran klasikal maupun non klasikal, dengan Materi Umum 6 JP, Materi Pokok 36 JP dan Materi Penunjang 21 JP. Selama diklat peserta akan diasramakan dan
diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani dan rohani berupa outbond dan senam pagi. Narasumber/Tenaga Pengajar Diklat terdiri dari Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi DIY, Pejabat pada Kejaksaan Negeri Cilacap; dan Para pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang memiliki kemampuan dan penguasaan substansi mata diklat yang diajarkan.
http://bantul.sorot.co/
Hakim Tolak Gugatan
Praperadilan Kasus
Korupsi Raskin,
Warga Kecewa
Rabu, 04 Oktober 2017 05:47:00 WIB | oleh : edy-setyawan | 0 komentar
Bantul,(bantul.sorot.co)--Hakim tunggal, R Rajendra menolak gugatan pra peradilan kasus dugaan korupsi raskin di Padukuhan Kuden, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, yang diajukan pemohon Mukidi. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Selasa (03/10).
Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang lazim disebut SP3 yang diterbitkan Polres Bantul pada Juli 2016 silam tetap berlaku atau legal. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Mukidi, Suraji Noto Suwarno mengaku kecewa. Ia menegaskan, kasus dugaan korupsi raskin yang melibatkan dukuh Kuden berinisial I, mencuat sejak tahun 2012 tersebut sudah cukup bukti.
Kecewa jelas pasti, tapi yang perlu diketahui fakta dari penyidik untuk alat bukti awal sudah jelas, terus jika dikaitkan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah jelas. Saksi ahli juga sudah jelas keterangannya, termasuk secara pribadi kita tanyakan ke penyidik, apakah ada tindak pidana. Penyidik jawab dengan jelas diyakini ada tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Selain itu, fakta dari warga Padukuhan Kuden terhadap kasus tersebut juga sudah terang benderang. Pihaknya justru menyayangkan, Polri yang tengah gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi. Namun disisi lain bertolak belakang dengan semangat pemberantasan tersebut.
Sementara itu, terkait putusan hakim itu pihaknya masih pikir-pikir untuk upaya proses hukum selanjutnya.
Masih kita musyawarahkan untuk menempuh upaya hukum selanjutnya,” tandasnya.
Dihubungi secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan, putusan hakim pra peradilan sudah sesuai dengan harapan.
Kasus dugaan korupsi raskin tersebut berawal pada tahun 2012 saat Dukuh Kuden I mendapatkan jatah beras sebnayak 85 karung dari bulan Juni-Oktober 2012. Namun oleh I, hanya dibagikan 40 karung, sedangkan sisanya 45 karung tidak diketahui keberadaannya.
Antisipasi Kecurangan, BPKP Ikut Awasi Proyek Bandara Kulonprogo
Kuntadi, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2017, 19:06 WIB
KULONPROGO – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan secara melekat dalam proses pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo, DIY. Ini merupakan salah satu upaya agar tidak ada pelanggaran dalam proyek strategis Negara (PSN).
“Bandara ini menjadi salah satu PSN yang harus kita awasi dan monitoring,” jelas Ibnu Sejati Auditor Madya, BPKP DIY kepada wartawan di Kulonprogo, Rabu (04/10/2017).
http://jogja.tribunnews.com
Ini Strategi API I Percepat Pembangunan Bandara
Kulonprogo
Rabu, 4 Oktober 2017 20:44
facebook Seasia Ilustrasi Calon Bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport)
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - PT Angkasa Pura I menggandeng kerjasama dengan banyak pihak untuk percepatan realisasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Di antaranya dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengadaan lahan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), Kepolisian, Pengadilan, Pemerintah Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lainnya.
Kapolres Kulonprogo, AKBP Irfan Rifai mengatakan, pihaknya akan memperkuat pengamanan seiring kian masifnya pekerjaan pembangunan bandara.
Sesuai instruksi Kapolda DIY, pihaknya sebagai pengampu pengamanan program strategis nasional (PSN) akan memastikan proyek berjalan dengan pengawalan polisi di setiap tahapannya.
“Apapun itu, dengan segala konsekuensinya. Kami berdiri mengamankan kebijakan nasional ini. Bila ada potensi gangguan, jika bisa dicegah ya pasti kami cegah,” kata dia, Rabu (4/10/2017).
Pada kesempatan yang sama, Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Ibnu Sejati mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal dan monitoring berjalannya PSN, termasuk proyek pembangunan bandara NYIA.
Dengan harapan, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses realisasi proyek yang bisa berujung pada urusan hukum.
“Setiap tiga bulan kami monitoring dan melaporkan ke pusat untuk dilaporkan ke Presiden. Sehingga setelah proyek ini selesai diharapkan tidak ada yang dipanggil kepolisian maupun kejaksaan karena ada penyimpangan,” kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)
Sambungan Listrik Lahan Bandara NYIA Segera Diputus
Rabu, 04 Oktober 2017 21:02:16 Kulon Progo MERAPI-AMIN KUNTARI
PT Angkasa Pura I bersama Kapolres Kulonprogo memberikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan bandara NYIA.
TEMON (MERAPI) - PT Angkasa Pura I kembali menegaskan tak akan menunda-nunda proyek pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo. Karena itulah, warga terdampak di wilayah setempat terus diingatkan untuk segera pindah
agar tidak perlu dilakukan upaya penggusuran. Sambungan listrik di rumah warga pun segera diputus. Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara NYIA dari PT Angkasa Pura I, Sudjiastono menegaskan, tahapan land clearing atau pembersihan lahan di kawasan pembangunan bandara NYIA telah mencapai sekitar 42,5 persen atau sudah menjangkau lahan seluas 250 hektare pada Senin (2/10) kemarin. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 337 hektare lahan yang belum digarap. "Tidak ada pikiran untuk menunda. Pembersihan lahan juga kita lakukan percepatan," tegasnya kepada wartawan, Rabu (4/10). Sujiastono menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menjalankan percepatan pembangunan bandara NYIA. Pengadaan tanah ditargetkan tuntas pada Oktober ini, termasuk penyampaian ganti rugi melalui konsinyasi di PN Wates. Kemudian pengosohan lahannya, diharapkan selesai maksimal pada November. PT Angkasa Pura I bahkan telah berkoordinasi dengan PLN untuk memutus sambungan listrik di kawasan pemukiman warga terdampak bandara pada 25 Oktober mendatang. Ini akan menjadi peringatan terakhir jika masih ada warga yang bertahan di lokasi pembangunan bandara. Tindakan lebih tegas berupa penggusuran juga mungkin ditempuh. "Kami berharap bisa berjalan baik tanpa merugikan pihak mana pun. Pada dasarnya, kalau alat berat sampai rumah warga, tetap kita robohkan," imbuhnya. Untuk itulah, Sujiastono kembali meminta agar warga terdampak segera keluar dari kawasan pembangunan NYIA, termasuk yang mengikuti program relokasi mandiri mau pun magersari. PT Angkasa Pura I memberikan toleransi hingga 25 Oktober 2017, juga untuk pemindahan makam oleh pihak ahli waris. "Kami minta dipindah mandiri. Kalau tidak, akan kami pindahkan dengan cara kami," ujarnya. Menanggapi hal itu, Kapolres Kulonprogo, AKPB Irfan Rifai mengatakan, pembangunan bandara NYIA merupakan program nasional sehingga pihaknya menyatakan siap mendukung. Sistem pengamanan terhadap kawasan pembangunan NYIA akan diperkuat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. "Sementara ini belum dibutuhkan tambahan pengamanan karena resistensinya masih kecil," katanya. Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Ibnu Sejati berharap, pembangunan NYIA tidak sampai merambah ke penyimpangan. Artinya, setelah proyek ini selesai, tidak ada pihak yang dipanggil kejaksaan atau kepolisian. (Unt)
http://beritatrans.com/
Angkasa Pura I Targetkan Konsinyasi Lahan Bandara Kulon Progo Selesai
Oktober BandaraRabu, 4 Oktober 2017
YOGYAKARTA (beritatrans.com) – Proses
konsinyasi pembebasan lahan untuk
proyek pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA) atau
Bandara Kulon Progo ditargetkan PT
Angkasa Pura I selesai pada Oktober ini.
Pengosongan lahan yang telah
dikonsinyasi dilakukan pada November
2017.
Demikian disampaikan Proyek Manager pembangunan NYIA Sujiastono kepada beritatrans.com dan aksi.id dari Yogyakarta, Rabu (4/10/2017).
Puji Astono mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, PT Angkasa Pura I bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY selaku TP4D dan Tim Pendamping Hukum AP I, BPKP dan jajaran instansi terkait. Termasuk juga bekerja sama dengan Pemkab Kulon Progo, Kejaksaan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Wates Camat Temon, dan jajaran pemerintah desa terdampak seperti Desa Jangkaran, Sindutan, Glagah, dan Kebonrejo. Adapun dari aspek pengamanannya bekerjasama dengan Polres Kulon Progo, Kodim 0731 Kulon Progo, dan Satradar Congot 215.
“Kami semua berupaya melakukan percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta percepatan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembangunan bandara NYIA,” kata Sujiastono.
Menurutnya, proses konsinyasi dan pengosongan lahan akan simultan dengan perencanaan pembangunan fisik air side maupun land side.
Selain upaya tersebut, kegiatan proses konsignasi penitipan nilai ganti pengadaan tanah di PN Wates tetap berlanjut sesuai proses penitipan seperti yang diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2012, PERMA Nomor 3 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang terkait tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Sampai hari ini, Rabu (4/10/2017) sudah ada 248 bidang yang teregister, terdiri dari 182 bidang sudah dibayarkan penitipan uangnya di PN Wates dan 66 bidang sedang dalam proses persidangan.
“Adapun sisanya masih dalam proses pemberkasan di Kanwil BPN DIY,” tuturnya. (aliy)
Foto: detik.finance
Oktober, Konsinyasi Lahan Bandara Kulon Progo Ditargetkan Selesai
Redaksi | Rabu, 04/10/2017 19:05 WIB Presiden Joko Widodo didampingi Menko Maritim Luhut Panjaitan dan Menhub Budi Karya saat peletakan batu pertama pembangunan Bandara Kulon Progo
YOGYAKARTA (aksi.id) - Operator Bandara PT Angkasa Pura I menargetkan proses konsinyasi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara Kulon Progo selesai pada Oktober ini. Pengosongan lahan yang telah dikonsinyasi dilakukan pada
November 2017.
Demikian disampaikan Proyek Manager pembangunan NYIA Puji Astono kepada beritatrans.com dan aksi.id dari Yogyakarta, Rabu (4/10/2017).
Puji Astono mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, PT Angkasa Pura I bekerjasama dengan se jumlah pihak seperti Kanwil BPN DIY se laku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY selaku TP4D dan Tim Pendamping Hukum AP I, BPKP dan jajaran instansi terkait. Termasuk juga bekerja sama dengan Pemkab Kulon Progo, Kejaksaan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Wates Camat Temon, dan jajaran pemerintah desa terdampak seperti Desa Jangkaran, Sindutan, Glagah, dan Kebonrejo. Adapun dari aspek pengamanannya bekerjasama
dengan Polres Kulon Progo, Kodim 0731 Kulon Progo, dan Satradar Congot 215.
“Kami semua berupaya melakukan percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta percepatan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembangunan bandara NYIA," kata Sujiastono.
Menurutnya, proses konsinyasi dan pengosongan lahan akan simultan dengan perencanaan pembangunan
fisik a ir s ide maupun land side.
Selain upaya tersebut, kegiatan proses konsignasi penitipan nilai ganti pengadaan tanah di PN Wates tetap berlanjut sesuai proses penitipan seperti yang diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2012, PERMA Nomor 3 Tahun
2016, serta peraturan lainnya yang terkait tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Sampai hari ini, Rabu (4/10/2017) sudah ada 248 bidang yang teregister, terdiri dari 182 bidang sudah
dibayarkan penitipan uangnya di PN Wates dan 66 bidang sedang dalam proses persidangan.
"Adapun sisanya masih dalam proses pemberkasan di Kanwil BPN DIY," tuturnya. (aliy)
republika.co.id
Kamis , 05 Oktober 2017, 19:30 WIB
Pembangunan NYIA Terus Alami Perkembangan Rep: Eric Iskandarsjah/ Red: Fernan Rahadi /yogyayes
masterplan Bandara Internasional di Kulonprogo.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dalam rangka percepatan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, PT Angkasa Pura I (Persero) bekerja sama dengan Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Pemda DIY, Kejaksaan Tinggi DIY selaku TP4D dan Tim Pendamping Hukum AP I, BPKP dan jajaran instansi terkait termasuk Pemkab Kulon Progo, Kejaksaan Negeri Wates , Pengadilan Negeri Wates Camat Temon, dan jajaran pemerintah desa terdampak (Jangkaran, Sindutan, Glagah, Kebonrejo,
Sindutan) serta pengamanan dari Polres Kulon Progo, Kodim 0731 Kulon Progo, Satradar Congot 215.
Kerja sama tersebut dalam rangka upaya percepatan penyelesaian masalah untuk pembangunan NYIA agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Presiden RI yaitu April 2019. R. Sujiastono, Project Manager Pembangunan NYIA mengatakan, seluruh pihak saat ini tengah berupaya untuk melakukan percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta percepatan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembangunan bandara NYIA.
"Pada tanggal 2 Oktober 2017, Kanwil BPN DIY bersama Pemkab Kulon Progo dan jajaran pemerintah desa telah berhasil melakukan pengukuran peta blok. Selanjutnya hasil tersebut menjadi data untuk proses
pembayaran nilai pengadaan tanah maupun konsignasi," ujar Sujiastono, Rabu (4/10).
Selain itu, dalam rangka percepatan, AP I telah melakukan audiensi dengan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 19 September 2017 dengan kesimpulan yaitu MA telah memberikan petunjuk pada PN Wates dan semua instansi yang terkait untuk proses percepatan konsignasi dan pengosongan lahan sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.
Proses konsinyasi secara umum sudah tidak menjadi masalah, hal-hal yang perlu dilengkapi akan segera dilengkapi oleh Kanwil BPN DIY demikian juga halnya dengan proses pengosongan setelah konsignasi yang tentunya kami akan berkoordinasi juga dengan aparat keamanan," ucapnya. Ia juga mengatakan, bagi warga yang mengambil relokasi mandiri maupun magersari agar segera pindah karena dijadwalkan pada akhir Bulan
Oktober akan segera dilakukan pengosongan.
Pada prinsipnya, AP I tidak berpatok pada alasan waktu tertentu untuk pengosongan rumah warga. AP I mengingatkan apabila kegiatan pembangunan akan segera dilakukan di area tersebut maka pembongkaran
bangunan tetap akan dilakukan guna percepatan pembangunan.
Khusus di area sepadan pantai, sudah mulai bermunculan bangunan-bangunan liar di area tersebut (s isi se latan rencana pembangunan NYIA). AP I sudah berkoordinasi dengan Pemda DIY, Pemkab KP dan KGPAA Paku Alam X terkait Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sepadan Pantai. Saat ini sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut.
Kita harapkan tidak ada bangunan liar di area sepadan pantai tersebut karena nantinya warga akan rugi sendir i mengingat pembangunan tersebut di daerah yang jelas dilarang untuk membangun," kata Sujiastono. Terkait Progres fisik di lapangan, hingga saat ini sudah terpasang pagar sepanjang 8.310,3 meter persegi di area lokasi pembangunan NYIA. Sedangkan untuk proses land clearing sudah mencapai sekitar 250 hektare.
Ada Kejanggalan dalam Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Raskin Kuden
Kamis, 05/10/2017 Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja
Warga Dusun Kuden, Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul berunjukrasa, Rabu (28/1) menuntut polisi membebaskan kepala dusun setempat Iswahyudi dari kasus dugaan korupsi raskin. (JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani)
Putusan hakim PN Bantul terkait gugatan praperadilan kasus dugaan korupsi raskin Kuden janggal.
Harianjogja.com, BANTUL— Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul menolak gugatan praperadilan yang diajukan warga Dusun Kuden, Desa Sitimulyo, Piyungan terhadap Polres Bantul terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi beras untuk keluarga miskin (raskin).
Keputusan hakim tersebut dinilai sarat kejanggalan.
Keputusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bantul, R. Ja lendra pada Selasa (3/10/2017) lalu. Dalam amar putusannya, R. Jalendra menyatakan menolak segala tuntutan dari penggugat. Hakim juga menyatakan bahwa penerbitan SP3 yang dilakukan oleh Polres Bantul sudah sesuai dengan prosedur. Kejaksaan juga dinyatakan telah menolak hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) yang menyatakan ada kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp23 juta.
Kuasa hukum penggugat Suraji Noto Suwarno menilai keputusan tersebut sarat kejanggalan. Antara lain terlihat dari s ikap hakim mengabaikan audit BPKP mengenai kerugian dalam kasus dugaan korupsi raskin tersebut. “Audit BPKP itu sudah lengkap, hasil audit April 2014 itu fakta ada kerugian,” kata Suraji Noto
Suwarno, Rabu (10/4/2017)
Kejanggalan lainnya kata dia mengenai sudah ada keterangan saksi dalam berkas penyidikan yang menguatkan kasus dugaan korupsi. Tak hanya itu, penyidik saat menetapkan tersangka kasus ini pada 2014
bahkan telah mengantongi hingga empat a lat bukti dari hanya minimal dua alat bukti yang disaratkan.
“Ada saksi, ada ahli, ada surat audit dari BPKP dan ada petunjuk dari jaksa [tapi diabaikan hakim],” tutur dia. Saat ini, lpihaknya masih menunggu diserahkannya hasil sa linan putusan untuk dipelajari.
Seperti yang diberitakan sebelumnya gugatan praperadilan ini didasarkan atas kejanggalan penerbitan SP3 oleh Polres Bantul atas kasus dugaan korupsi raskin yang terjadi di Dusun Kuden. Saat itu Polres Bantul menyatakan kasus dugaan korupsi raskin Kuden tidak layak dilanjutkan proses hukumnya karena tidak cukup bukti. Padahal penggugat menilai perkara yang sudah masuk tingkat penyidikan artinya sudah memiliki a lat
bukti yang kuat. Selain itu, tersangka pun sudah ditetapkan.
Kasus raskin Kuden telah ditangani Polres Bantul se jak 2012 lalu setelah warga mengadukan ada indikasi korupsi dalam penyaluran raskin di wilayah ini. Pada 2014, Polres menetapkan Kepala Dusun Kuden Iswahyudi sebagai tersangka. Berkas perkara sempat bolak balik antara kepolisian dan kejaksaan se lama lebih dari lima kali. Dalam kasus ini, tersangka disebut tidak memberitahukan kenaikan bantuan raskin ke warga penerima bantuan dari semula hanya 40 karung beras naik menjadi 85 karung sepanjang Juni-Oktober 2012. Dukuh juga tidak memberitahukan ada raskin ke-13 untuk warga penerima bantuan.
Kepolisian telah memeriksa puluhan saksi dan menyita 50 sak karung beras masing-masing seberat 15 kilogram sebagai a lat bukti yang mendorong polisi meningkatkan perkara ini ke penyidikan hingga menetapkan tersangka. Namun, hingga 2016 perkara ini macet di kepolisian dan tak segera naik ke meja hijau. Berkali-kali kejaksaan mengembalikan berkas penyidikan polisi karena tidak lengkap.
DPRD usulkan dana KONI untuk bangun Perpusda Senin, 23 Oktober 2017 17:34 WIB Pewarta: Oleh Heri Sidik
Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan dana pengembalian hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk Persiba Bantul sebesar Rp11,7 miliar digunakan untuk membangun perpustakaan daerah. "Menyikapi keberadaan dana pengembalian hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) untuk Persiba, kami mengusulkan agar digunakan untuk pembangunan perpustakaan daerah," kata Anggota Badan (Banggar) DPRD Bantul Setiya di Bantul, Senin. Usulan agar Dana Hibah KONI untuk Persiba Bantul sebesar Rp11,7 miliar yang dikembalikan Manajer Persiba yang juga mantan Bupati Bantul Idham Samawi itu disampaikan pada rapat pembahasan Rancangan APBD 2018 pada Senin (23/10). Menurut dia, Bupati Bantul sudah menerima surat jawaban dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan bahwa dana Rp11,7 miliar adalah dana pengembalian, yang artinya tidak ada korupsi atau kerugian negara. "Jadi (dana hibah KONI) tidak bisa ditarik lagi. Nah karena sudah masuk pendapatan daerah, maka perlu dibuat rencana belanjanya, saya mengusulkan untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah saja," kata anggota Komisi B DPRD Bantul ini. Dengan begitu, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, agar memberikan manfaat bagi warga Bantul, utamanya bagi generasi muda, adik-adik pelajar dan mahasiswa. Hal ini sesuai dengan visi bupati Bantul mewujudkan Bantul Cerdas. "Selain itu karena kondisi perpustakaan daerah sudah sangat memprihatinkan, padahal posisinya strategis di bagian depan Jalan Sudirman yang sekarang sedang ditata. Jadi nanti akan menambah cantik wajah kota Bantul," katanya. Sementara itu, terkait tentang upaya pihak penyetor yang masih tetap ingin menarik kembali dana tersebut, pihaknya sependapat dengan Bupati Bantul agar menempuh jalur hukum dan bila dinyatakan menang oleh pengadilan, kewajiban pemda untuk menganggarkan dan membayarnya. "Tapi itu kalau ada perintah karena sudah `inchrah` (keputusan hukum tetap) dari pengadilan. Yang penting sekarang dana itu bisa dimanfaatkan, jangan hanya jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), karena malah membebani keuangan APBD," katanya. (T.KR-HRI)
Editor: Mamiek
http://www.solopos.com/
Rabu, 25 Oktober 2017 13:55 WIB
Kelanjutan SP3 Menara Ilegal Dipertanyakan “Satpol PP jangan hanya gertak sambal, tidak ada tindak lanjut”
Aktivis Jogja Coruption Watch menunjukkan surat yang akan
ditujukan kepada kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dugaan korupsi
izin menara telekomunikasi di Jogja. (Harian Jogja/Ujang
Hasanudin)
Solopos.com, JOGJA-Aktivis Jogja Coruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mempertanyakan tindak lanjut proses penertiban menara telekomunikasi setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengeluarkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada pemilik menara. Dalam SP3 tersebut pengelola menara diminta untuk membongkarnya.
SP3 yang dikeluarkan Satpol PP pada 11 Oktober 2017 berakhir Kamis pekan lalu. Kamba meminta wali kota mengevaluasi kinerja kepala Satpol PP yang tidak tegas dalam menegakkan perda yang sudah menjadi kewajiban Satpol PP. “Satpol PP jangan hanya gertak sambal, tidak ada tindak lanjut,” kata Kamba, Selasa (24/10/2017).
Kepala Satpol PP Jogja Nurwidi Hartana mengatakan. kelanjutan penertiban menara telekomunikasi sudah ia sampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Tri Hastono. “Soal itu silakan tanya ke jubir [juru bicara] langsung pak Tri Kominfo,” kata dia di DPRD Jogja.
Ia mengatakan, khusus soal informasi menara telekomunikasi, sesuai kesepakatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disampaikan melalui jubir. Termasuk penegakkan Perdanya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Tri Hastono mengatakan, masih perlu koordinasi dengan Satpol PP. Namun, ia memastikan setelah keluarnya SP3, pemilik menara diminta menghentikan operasional menara dalam sampai tiga bulan ke depan.
Hasil pendataan Satpol PP, beberapa waktu lalu, total ada delapan menara telekomunikasi ilegal yang baru. Data tersebut diluar 222 menara yang ada sebelum disahkannya Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
Dari delapan menara, enam di antaranya sudah diberikan SP3 pada 11 Oktober 2017. Sementara, dua menara lainnya masing-masing SP1 dan SP2. Masa berlaku surat peringatan selama tujuh hari kerja setelah menerima SP.
Sekadar informasi, selain delapan menara ilegal. Dari 222 menara, 167 di antaranya belum memiliki izin, namun ke-167 masih diberi waktu untuk mengurus izin selama setahun sejak disahkannya Perda Menara, karena menara itu dianggap sudah ada sebelum Perda. Perda Nomor 7 Tahun 2015 disahkan pada 17 Juli lalu.
Persoalan menara ini juga menjadi bidikan Kejaksaan Negeri Jogja. Sejak Agustus 2017, penyidik Kejaksaan sudah memanggil sejumlah orang dari kalangan eksekutif dan legislatif untuk dimintai keterangan. “Pemeriksaan jalan terus,” kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jogja Evan Satrya.*
http://jogja.tribunnews.com
Kominfo DIY Jadi OPD Pemda DIY yang Paling
Terbuka Rabu, 25 Oktober 2017 18:40 tribunjogja/dwi nourma handito
Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2017
yang digelar di Gedong Pracimosono, Komplek Kantor
Gubernur DIY, Rabu (25/10/2017).
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) terbaik di Pemda DIY dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017.
Kominfo berada diatas Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemda DIY dan Badan Kepegawaian Daerah Pemda DIY.
Rabu (25/10/2017) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar acara penganugerahan ini. Selain ketegori OPD Pemda DIY, ada lima kategori lain yang juga dianugerahi penghargaan.
Seperti Instansi Vertikal DIY, dimana yang menjadi terbaik adalah BPKP DIY, kemudian diikuti oleh KPU DIY dan BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Sementara untuk kategori lembaga Yudikatif DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjadi yang perama. Sementara untuk terbaik kedua dan ketiga adalah Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wates.
Untuk kategori OPD Pemkab/Pemkot di DIY, menjadi terbaik adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Sleman.
Terbaik kedua dan ketiga ditempati oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sleman dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman.
Sedangkan untuk OPD Pemerintah Kecamatan, Kecamatan Ngemplak Sleman yang menjadi terbaik, kemudian diikuti Kecamatan Depok, Kecamatan Godean. Sementara untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DIY ditempati PD BPR Bank Sleman, PD Bank Pasar Kulonprogo dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Berturut-turut peringkat satu hingga tiga.
Ketua Komisi Informasi Daerah DIY Hazwan Iskandar Jaya mengatakan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Negara dan Non Negara di DIY pada 2017 telah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya.
Selama kurang lebih lima bulan menurutnya tim melakukan visitasi ke badan publik yang menjadi nominator.
Sementara itu untuk kategori utama PPID utama hanya diberikan apresiasi dengan alasan tidak semua PPID utama mengembalikan Self Assesment Quistionare (SAQ).
Sementara untuk kategori badan Publik Parpol tidak dilanjutkan karena yang mengembalikan hanya tiga parpol saja dari 10 parpol yang memperoleh kursi di DPRD DIY.
"Sedangkan untuk kategori legislatif juga tidak dilanjutkan karena tidak ada yang mengembalikan, sehingga tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan umum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Daerah DIY," kata Ketua Komisi Informasi Daerah DIY Hazwan Iskandar Jaya.
Sementara itu Tim Monitoring dan Evaluasi dikatakan Hazwan memberikan apresiasi kepada PPID utama Pemda DIY yang telah mengimplementasikan keterbukaan informasi kepada Badan Publik yang berada di bawah koordinasinya, juga mempermudah akses informasi publik masyarakat luas.(*)
BPPKI Yogyakarta Dan Komisi Informasi Daerah DIY Umumkan Pemenang
Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 https://balitbangsdm.kominfo.go.id/
27-10-2017 oleh bppki yogyakarta
(Yogyakarta, BPPKI Yogya) Dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY (25/10/2017), yang bertempat di Gedhong Pracimosono Komplek Kepatihan Yogyakarta, Tim Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik BPPKI Yogyakarta dan Komisi Informasi Daerah DIY mengumumkan pemenang monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017.
Ketua Komisi Informasi Daerah DIY Hazwan Iskandar Jaya dalam laporannya mengatakan, Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Negara dan Non Negara di DIY pada 2017 telah bekerja keras
dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga dikatakan bahwa pelaksanaan monev ini dilakukan selama kurang lebih lima bulan melalui tiga tahapan penilaian. Tahapan itu meliputi self assesment, penilaian website badan publik dan visitasi ke badan publik yang menjadi nominator.
Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X, Wakil Ketua DPRD DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY, Kepala BPPKI Yogyakarta dan seluruh perwakilan OPD Kabupaten/Kota se DIY. Gubernur DIY dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur DIY, mengatakan, dengan adanya keterbukaan informasi ini, diharapkan dapat menata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar lebih baik dan lebih demokratis. Sebaliknya menurut Gubernur “masyarakat juga harus memahami bahwa keterbukaan bukan berarti sebebas - bebasnya, namun keterbukaan juga harus berjalan sesuai dengan koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjamin adanya rahasia Negara.”
Berikut adalah pemenang Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik seDIY:
1. Kategori OPD Pemda DIY adalah Badan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY yang mengungguli Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemda DIY dan Badan Kepegawaian Daerah Pemda DIY
2. Kategori Instansi Vertikal DIY, yang menjadi pemenang adalah BPKP DIY, kemudian diikuti oleh KPU DIY
dan BPK Perwakilan Provinsi DIY. 3. Kategori lembaga Yudikatif DIY, Pengadilan Tinggi Yogyakarta disusul terbaik kedua dan ketiga adalah
Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wates.
4. Kategori OPD Pemkab/Pemkot di DIY, yang menjadi terbaik adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Sleman. Terbaik kedua dan ketiga ditempati oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan Sleman dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman.
5. Kategori OPD Pemerintah Kecamatan, Kecamatan Ngemplak Sleman yang menjadi terbaik, kemudian diikuti Kecamatan Depok, Kecamatan Godean.
6. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DIY ditempati PD BPR Bank Sleman, PD Bank Pasar
Kulonprogo dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Berturut-turut peringkat satu hingga tiga.
Monev dan penilaian keterbukaan informasi Badan Publik DIY ini merupakan kerja sama antara BPPKI Yogyakarta dan KI DIY. Ini adalah tahun kedua pelaksanaan kerja sama monev. Tiga peneliti BPPKI Yogyakarta yang berkontribusi dalam kerja sama ini adalah Darmanto, SPd, MPA, Drs. Daru Nupikso MPA, dan Suwarto SH, MPA. Penganugerahan ini bertepatan pula dengan momen Hari
Keterbukaan Informasi Nasional. (swt)
http://www.tribratanewsbantul.com
PEMERIKSAAN DANA DESA OLEH BPKP DI DESA NGESTIHARJO Jumat 27 Oktober 2017
Posted by Humas Polresbantuldiy on 02:00
Bhabinkamtibmas Desa Ngestiharjo Budi Sunaryo, SH
bersama Panit 2 Binmas Iptu Budi Sunarna, Panit 1 intel
Ipda Sumardi dan piket Intel menghadiri kegiatan
evaluasi atas Penyaluran dan penggunaan Dana Desa
tahun 2017, 2016 sampai Tri Wulan III tahun 2017 Desa
Ngestiharjo Oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan) Perwakilan Daerah Istimewa
Yogyakarta di Jln. Wates Dusun Kadipiro, Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul, Jumat 27 Oktober 2017, pukul 10.00 wib.
Kegiatan pemeriksaan ini di selenggarakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Prop. DIY Tytut Ratih Kusumo
sejumlah 5 orang dengan Ketua Tim adalah Korwas Bidang APD Fauqi Achmad Kharir bersama Auditor
Madya Rosalia Anitawati Handayani, Auditor Pertama Fajri Kurniawan, Auditor Pelaksana Fembrianto
Sasongko dan Auditor Pelaksana Cahyo Raditiyo dengan dilayani oleh Kaur keuangan dan seluruh Kasi
Perangkat Desa Ngestiharjo.
Tim BPKP berharap dengan kucuran dana desa yang jumlahnya cukup luar biasa yang tersebar seluruh Desa-
desa Se Indonesia harus tetap menjaga dan mengacu pada prinsip akuntabilitas (teknologi) memadai untuk
dapat memperkuat tata kelola pemerintah desa “ jangan sampai karena hal ini memunculkan istilah korupsi
masuk desa”.
Kegiatan evaluasi atas Penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2017, 2016 sampai tri wulan III tahun
2017 selesai pukul 15.00 wib terlaksana dengan aman dan lancar. (Sihumas Polsek Kasihan)
http://jogja.tribunnews.com
Ditargetkan Nilai 3 di Akhir Tahun 2019, Rapor SPIP
Klaten Tahun 2017 Hanya 1,8
Selasa, 7 November 2017 17:48
TRIBUNJOGJA.COM - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah proses yang integral, pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tytut Ratih Kusumo, Kepala BPKP Perwakilan DIY dalam acara 'Sosialisasi Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Efisian dan Akuntabel di Kabupaten Klaten', Selasa (7/11/2017) di Pendopo Kantor Bupati Klaten menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan di akhir
tahun 2019 level SPIP untuk kementerian dan lembaga pemerintah daerah harus memenuhi rapor
dengan nilai 3.
Di hadapan para tamu undangan dalam acara tersebut Tytut menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten
di tahun 2017 nilai rapornya baru mencapai 1,8.
"Nilainya itu dari 0 sampai 5. Di tahun 2019 nanti ditargetkan Ditargetkan 85%nya (Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Daerah) harus ada di nilai atau level 3. Saya ingin informasikan Kabupaten
Klaten 2014 pernah kita evaluasi dan hasilnya Klaten rapornya pada level 1. Semua harus tahu ini, kita kupas sebabnya. kenapa level 1? Kita harus evaluasi dan kita perbaiki. Dan di tahun 2017,
kematangan SPIP di Kabupaten Klaten rapornya masih di level 1,8," ujar Tytut.
Kata ia lagi, untuk mencapai ke nilai yang ditargetkan tidak bisa dikerjakan oleh hanya segelintir
orang saja dalam sebuah organisasi pemerintahan dan kementerian.
Ia melanjutkan, harus ada kematangan kerja dan partisipasi yang besar dari seluruh SDM yang ada di
dalamnya, mulai dari pimpinan hingga level pegawai.
Semuanya harus saling mengevaluasi hal-hal yang masih kurang, dan kemudian ditingkatkan lagi.
"Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan
pengendalian intern," imbuhnya.
Banyak catatan dari pihaknya yang masih belum diperhatikan, sehingga beberapa kesalahan yang
pernah dilakukan kembali diulang sehingga mempengaruhi penilaian.
"Kemarin kita mencoba beberapa OPD untuk belajar membuat bagaimana memperhatikan risiko, kita berupaya untuk menutup celah kemungkinan-kemunkinan resiko dicegah dengan cara kita tahu
segala hal yang ada di dalamnya," tambah Tytut. (*)
Sejumlah peserta mendapat pengarahan dari KPK di Pendopo Pemkab Klaten. Pemerintahan
Sapu Bersih Korupsi, Kades hingga Anggota Dewan Digembleng KPK
Selasa, 07 November 2017 11:40:00 WIB |
oleh : maulana-ayub | 0 komentar
Klaten,(klaten.sorot.co)--Sedikitnya 800 orang dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Klaten diberi pengarahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pendopo Pemkab setempat, pada
Selasa (07/11/2017). Pengarahan yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahanan itu
dilakukan langsung oleh Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata.
Ratusan peserta tersebut terdiri dari pimpinan forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Klaten, pimpinan dan anggota DPRD, Camat, Kepala Sekolah hingga Kepala Desa (Kades). Selain dari
KPK, pengarahan juga diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
perwakilan Provinsi Yogyakarta, Tytut Ratih Kusumo.
Dalam pengarahannya, Alex sempat menyinggung tentang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK yang dilakukan terhadap Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini pada akhir tahun 2016 lalu.
Pasalnya, dampak dari kasus tersebut, hampir keseluruhan peserta yang mengikuti pengarahan ini
pernah diperiksa oleh KPK untuk menjadi saksi.
"Untuk mendalami kasus itu past i yang ada di ruangan ini pernah kami periksa. Kami harap itu bisa menjadi pengalaman dan pengetahuan untuk tidak melakukan gratifikas i dan korupsi," ujar
Alexander Marwata.
Pihaknya juga menyampaikan beberapa area yang termasuk rawan korupsi di pemerintahan daerah, diantaranya dalam hal perencanaan anggaran, pengadaan barang jasa, proses rekrutmen atau
mutasi jabatan dan pelayanan publik serta perizinan. Dari area rawan itu, perencanaan anggaran
dianggap yang perlu diawasi dengan ketat.
"Selama ini anggota DPRD yang terkena OTT pasti terlibat dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Modusnya itu DPRD memperjuangkan anggaran, tapi ujungnya mereka merasa
bahwa anggaran itu punya dia," ungkapnya.
Banyaknya area rawan korupsi itu, Ia mempersilahkan kepada masyarakat maupun pegawai pemerintah untuk melaporkan apabila mendapati indikasi korupsi maupun gratifikasi. Bahkan Ia juga
menjamin bahwa para pelapor ini akan murni disembunyikan identitasnya oleh KPK dari pihak
manapun.
"Mari k ita sama-sama bersihkan korupsi. Karana memang kami juga tidak bisa menjamin itu masih atau tidak. Semua boleh lapor apabila melihat dan mengetahui adanya korupsi," pungkasnya.
http://kabarepiye.com/
Cegah Tindak Korupsi di Klaten, KPK Turun Tangan Berikan Sosialisasi November 7, 2017 piyeadmin 0 Comment
KLATEN (kabarepiye.com) – Korupsi sampai kapan pun akan dilawan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di negeri tercinta Indonesia. Hal ini dikatakan Alexander Marwata, salah satu pimpinan KPK, dalam acara sosialisasi sistem
pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel di Pendapa Klaten, Selasa pagi, 7
November 2017.
Banyak hal yang disampaikan Alexander dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dari kasus korupsi. Secara prinsip, KPK tetap akan melawan tindak pidana korupsi dan upaya nyata
oknum masyarakat yang ingin menyalahgunakan anggaran, termasuk dana desa yang dikucurkan
pemerintah.
Pengawasan masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa tetap ada, jangan sampai terjadi kesengajaan aparatur desa melakukan tindak korupsi. Segenap Kepala Desa diminta bisa
mengelola dana dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang ada, jangan sampai berbuat
nekat menyalahgunakan anggaran dana desa.
Alexander Marwata sedang berikan pengarahan kepada para pejabat, Camat, Kades dan unsur lainnya di Pendapa Klaten, Selasa pagi, 7 November 2017.
“Namun demikian, tidak serta merta setiap
permasalahan adanya laporan tindak korupsi atau penyelewengan itu dinaikkan
ke tingkat pengadilan. Kalau semua laporan
temuan tindak penyelewengan dinaikkan ke pengadilan, bakal penuh nanti penjara.
Maka, harus ada keberanian untuk
menyelesaikan di tingkat desa yang dikoordinasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakat. Misalnya kepala desa yang terbukti korupsi harus mengembalikan dana yang
dikorupsi dan bisa saja dicopot dari jabatannya,” ungkap Alexander yang asli Jogonalan, Klaten.
KPK tetap mengedepankan efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam melangkah. Ketika ada kasus
penyimpangan anggaran atau korupsi dana desa, dugaan yang dikorupsi sekitar Rp50 juta, tapi untuk memproses di tingkat pengadilan Tipikor dengan berbagai pertimbangan dana operasional yang
dikeluarkan sekitar Rp200-300 juta. Hal inilah kata Alexamder, salah satu hal yang menjadi
pertimbangan KPK melangkah lebih jauh atau cukup ditangani di tingkat lokal atau desa setempat.
Dalam acara ini juga disampaikan paparan tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dari Kepala BPKP Perwakilan DIY Tytut Ratih Kusumo, serta paparan transparansi pengelolaan
keuangan daerah yang disampaikan Prof Dr Abdul Halim CA dari FEB Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.
Plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani bersama unsur Muspida Klaten, Sekda Klaten Jaka Sawaldi, segenap pejabat Eselon II, Kepala Dinas/Badan dan OPD di Kabupaten Klaten. Paguyuban Camat Kabupaten
Klaten, Kepala Desa dan Lurah se Klaten, Kepala UPTD Pendidikan se Klaten, Kepala SMP se Klaten
dan unsur lainnya, juga hadir dalam kegiatan ini. Agenda ini dikoordinasikan Sekda Klaten dan
Inspektorat Kabupaten Klaten. (hakim)
hukum klaten
Alexander Marwata: Kades Terbukti Korupsi Wajib Kembalikan Dana dan Bisa Dipecat..!! November 7, 2017 dul hakim 0
Komentar
KLATEN (poskita.co) – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berkenan hadir dan memberikan mater i sosialisas i tentang pencegahan dan penanganan kaitan korupsi. Juga disampaikan tentang sosialisas i penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,
efektif, efisien dan akuntabel di Pendapa Klaten, Selasa pagi, 7 November 2017.
Banyak hal yang disampaikan Alexander dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dari kasus korupsi. Secara prinsip, KPK tetap akan melawan tindak pidana korupsi dan upaya nyata oknum masyarakat yang ingin menyalahgunakan anggaran, termasuk dana desa yang dikucurkan
pemerintah.
Pengawasan masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa tetap ada, jangan sampai terjadi kesengajaan aparatur desa melakukan tindak korupsi. Segenap Kepala Desa diminta bisa mengelola dana dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang ada, jangan sampai berbuat nekat menyalahgunakan anggaran dana desa.
“Namun demikian, tidak serta merta setiap permasa lahan adanya laporan tindak korupsi atau penyelewengan itu dinaikkan ke tingkat pengadilan. Kalau semua laporan temuan tindak penyelewengan dinaikkan ke pengadilan, bakal penuh nanti penjara. Maka, harus ada keberanian untuk menyelesaikan di tingkat desa yang dikoordinasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakat. Misalnya kepala desa yang terbukti korupsi harus mengembalikan dana yang dikorupsi dan bisa saja dicopot dari jabatannya,” jelas Alexander.
KPK tetap mengedepankan efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam melangkah. Ketika ada kasus penyimpangan anggaran atau korupsi dana desa, dugaan yang dikorupsi sekitar Rp50 juta, tapi untuk memproses di tingkat pengadilan Tipikor dengan berbagai pertimbangan dana operasional yang dikeluarkan sekitar Rp200-300 juta. Hal inilah kata Alexamder, salah satu hal yang menjadi
pertimbangan KPK melangkah lebih jauh atau cukup ditangani di tingkat lokal atau desa setempat.
Dalam acara ini juga disampaikan paparan tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dari Kepala BPKP Perwakilan DIY Tytut Ratih Kusumo, serta paparan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Prof Dr Abdul Halim CA dari FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Plt Bupati Klaten Hj Sri Mulyani bersama unsur Muspida Klaten, Sekda Klaten Jaka Sawaldi, segenap pejabat Eselon II, Kepala Dinas/Badan dan OPD di Kabupaten Klaten. Paguyuban Camat Kabupaten Klaten, Kepala Desa dan Lurah se Klaten, Kepala UPTD Pendidikan se Klaten, Kepala SMP se Klaten dan unsur lainnya, juga hadir dalam kegiatan ini. Agenda ini dikoordinasikan Sekda
Klaten dan Inspektorat Kabupaten Klaten. (aha)
http://www.sembada.id
Bhabimkamtimas se DIY Beri Pendampingan Pengelolaan Dana Desa
November 13, 2017 berita Bhabimkamtimas se DIY Beri Pendampingan Pengelolaan Dana Desa
sembada.id – Kepolisian daerah (Polda) DIY
mengumpulkan kepala desa (kades) dan bhayankara pembina keamanan dan
ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) se DIY untuk sosialisasi kesepakatan (MoU)
antara kementerian desa pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi, kementerian dalam negeri serta Polri soal
pencegahan, pengawasan dan penanganan
penyelewengan dana desa di Sendangadi,Mlati, Sleman, Senin
(13/11/2017). Terutama tugas poko dan
fungsi (tupoksi) dari Bhabinkamtibmas dalam perkara tersebut.
Diharapkan dengan kegiatan ini, bukan hanya akan terjadi sinergitas antara Kades dan
Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan atura yang ada, namun juga ada pemahaman soal tupoksi masing-masing serta yang paling penting tidak terjadi penyimpangan
dalam pengunaan dana desa.
Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan dengan mengetahui tupoksi masing-masing,
termasuk adanya keterbukaan antara aparat desa dan bhabinkamtibmas. Sehingga dalam
pengelolaan dan pengunaan dana desa akan transparan dan sesuai dengan peruntukkannya. Karena itu perlu penyamaan persepsi. “Ini penting sebab dana desa ini banyak terjadi permasalahan. Meski
untuk DIY hingga sekarang belum ada laporan dan diharapkan dengan langkah ini tidak ada permasalahan,” terang Dofiri usai pembukaan sosialiasi pencegahan, pengawasan dan penangganan
penyelewenagan dana desa di Sedangadi, Mlati, Sleman, Senin (13/11/2017).
Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian, yakni tugas Bhabinkamtibmas selain mengawasi juga
melakukan pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola dan mengunakan dana desa
tersebut. Untuk pengawasan sendiri, sebatas memberikan saran jika mengetahui ada yang tidak beres dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran pengunaan dana desa. Sehingga
penyimpangan dapat dicegah. “Sebagai acuan, kami membekali bhabinkamtibmas dengan buku saku
tentang pendoman dana desa tersebut, terutama menyangkut dengan pendampingan,” papar alumni Akpol 1989 itu.
Direktur Binmas Polda DIY Kombes Pol Rudi Heru Susanto menambahkan yang harus digarisbawahi untuk tupoksi Bhabinkamtibmas, yaitu preemptif edukasi, bukan represif. Terutama jika ada
penyelewengan akan mengingatkan. Karena itu, dalam sosialisasi ini, juga menghadirkan dari badan
pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Inspektorat DIY. “Jumlah Bhabinkamtibmas di DIY ada 449 dari 438 desa atau ada kelebihan 11 bhabinkamtibmas. Jumlah ini sudah sesuai dengan
ketentuan, dimana dalam satu desa minimal ada satu bhabinkamtibmas,” tambahnya.
Wakil Gubernur DIY KGPA Paku Alam X mengatakan sangat mendukung dengan kegiatan Polda
tersebut. Apalagi ini merupakan langkah inovatif dari kepolisian dalam ikut berpatisipasi dalam menjalankan amanah undang-undang desa. Sehingga kegiatan tersebut menjadi langkah yang
strategis. “Kami sangat apresiasi, terlebih apa yang dilakukan Polda DIY ini yang pertama di
Indonesia,” ungkapnya.
Jogja.polri.go.id
Kamis, 16 November 2017
Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa, Dit
Binmas Polda DIY Menindaklajuti Nota Kesepahaman Kementrian Desa
Humas.polri.go.id
Polda DIY, Direktorat Binmas Polda DIY menindaklajuti nota kesepahaman Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri tentang Pencegahan,
pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, di Graha Sabha Vidi, Kamis (16/11/2017).
Dihadiri oleh DirBinmas Polda DIY Kombes Pol Rudi Heru Susanto, S. H.,M.H., Wadir Reskrimsus
Polda DIY AKBP Widiatmoko, SIK., Ka BPKP Prov DIY Bpk. Fauqi Achmad Kharir, AK. M.ec. Dev., Ka
Biro Tata Pemerintahan DIY Bpk. Drs.Benny Suharsono, M.Si. Kapolres Bantul AKBP Imam Kabut
Satriadi, S.IK. MM., Kapolres Gunungkidul AKBP Muhammad Arif Sugiarto, S.IK., M.PP., dan seluruh
Bhabinkamtibmas, Kapolsek wilayah hukum Polres Bantul dan Polres Gunungkidul, serta 300 Kepala
Desa dan 33 Camat se Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul.
Pemerataan pembangunan infrasruktur desa merupakan salah satu program dari pemerintahan,
dengan menekankan tujuan pertukaran informasi dana desa dapat terbuka kepada publik, dana desa
juga diharapkan tepat sasaran, bahkan kepala desa pun dituntut untuk mampu membuat program
sesuai dengan karakteristrik wilayah masing masing dengan meminimalisir kebocoran dana.
Untuk memberikan pengertian mengenai kehadiran polisi di tengah masyarakat, Dirbinmas juga
menjelaskan tugas pokok Bhabinkamtibamas, mereka adalah pengemban fungsi pembinaan
penertiban dan penyuluhan bukan seperti polisi pada umumnya, seperti reserse yang melakukan
penangkapan, penyitaan dan penyelidikan, “tugas sifat nya lebih lembut dan memasyarakat,”
ujarnya.
Sedangkan BPKP D.I.Yogyakarta yang dijelaskan oleh Bpk. Fauqi Achmad Kharir lebih menjelaskan
tentang definisi Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa. “Keuangan Desa yakni semua hak
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berbentuk uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa
adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa,” terang nya saat memberi paparan.
penulis : Riyo
editor : Alfian
publish : Jay
https://jogja.antaranews.com
Legislator: dana pengembalian Persiba sudah dibelanjakan APBD
Senin, 20 November 2017 10:17 WIB
Bantul (Antara Jogja) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan dana pengembalian hibah Persiba sebesar Rp11,5 miliar sudah
dibelanjakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
"Selama ini dana pengembalian hibah Persiba sudah dibelanjakan dalam APBD, yakni dalam pos
belanja dana tak terduga, dan selama ini selalu mendapat persetujuan DPRD," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Setiya di Bantul, Senin.
Menurut dia, pernyataan itu menanggapi bila masih ada pihak yang mempersoalkan belanja dana pengembalian hibah persiba dalam APBD, maka sebenarnya dana tersebut sudah dibelanjakan
dalam APBD selama ini.
Setiya yang juga anggota Komisi B DPRD Bantul ini mengatakan, kalaupun posnya digeser ke lain,
dalam perspektif anggaran tidak menjadi masalah, karena sama-sama pos belanja.
Namun, kata dia, karena kebutuhan dana tak terduga selama ini tidak cukup besar, maka dana itu
selalu menjadi sisa lebih penggunaan anggaran alias Silpa.
"Nah, dalam dokumen KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran-prioritas platfom anggaran) 2018 yang
diajukan bupati telah jelas pilihan sikap bupati untuk menggunakan dana tersebut, tidak di pos dana
tak terduga," katanya.
Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan berbagai pertimbangan dan yang terbaru adalah surat dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY yang sifatnya rahasia itu.
Dengan begitu, kata dia, saat ini tinggal sikap DPRD apakah menerima usulan bupati atau tidak, kalau setuju berarti pos dana tak terduga akan kembali normal, seperti sebelum ada dana masuk dari
pengembalian hibah Persiba.
"Kalau saya berpendapat dana pengembalian hibah ini perlu disikapi agar tidak mengambang dan menjadi beban APBD. Sampai kapan mau jadi Silpa terus, bisa melihat tetapi tidak bisa
menggunakan," katanya.
Menurut dia, setidaknya ada tiga pilihan sikap terkait dana hibah Persiba, pertama dikembalikan ke
penyetor, meski hal itu tidak mungkin karena tidak ada dasar hukumnya, dan kalau dilakukan
kemudian terjadi tuntutan, maka yang mengeluarkan bisa kena delik korupsi.
Pilihan kedua, kata dia, ditaruh di pos dana tak terduga terus menerus dan akan menjadi Silpa dalam
APBD terus menerus.
"Pilihan ketiga untuk belanja pembangunan yang bisa memberikan manfaat. Nanti kalau memang
ada perintah pengadilan untuk mengembalikan misalnya, maka tinggal dianggarkan. Saya kira bupati dan DPRD akan tunduk," katanya.
KR-HRI Pewarta : Heri Sidik
Editor: Nusarina Yuliastuti
Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta, Gubernur
DIY: Masak Harus Dipaksa Kuntadi, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2017, 19:46 WIB
Ilustrasi: (Foto: Okezone)
KULONPROGO – Warga terdampak
pembangunan bandara New Yogyakarta
International Airport (NYIA) telah di-
deadline untuk mengosongkan lahannya pada
26 November. Namun sampai saat ini masih
ada 42 kepala keluarga yang nekad bertahan
dan menolak untuk mengosongkan rumahnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengkubuwono X, minta warga secara
sadar mengosongkan rumahnya. Jangan
sampai mereka baru pindah ketika dipaksa.
“Sesuai kesepakatan dua hari yang lalu (pindah),” jelas Sultan saat mengunjungi pengungsi dan
lokasi banjir di Panjatan, Sabtu (2/12/2017).
Tanggungjawab untuk pengosongan lahan berada di tangan PT Angkasa Pura. Pemda tidak lagi
memiliki kewenangan. Warga juga sudah diberikan waktu dan kompensasi uang ganti rugi.
“Mosok apa-apa kudu dipekso (masak apa-apa harus dipaksa),” tandas Sultan.
Sekda Kulonprogo, Astungkoro mengatakan batas waktu pengosongan sudah disampaikan kepada
warga terdampak. Pada Senin (4/12/2017) mereka harus mengosongkan lahan dan rumah mereka.
PT Angkasa Pura akan menggusur paksa jika warga tetap ngotot dan bertahan menolak
pengosongan lahan.
“Itu kan sudah disampaikan, lahan harus kosong,” tutur Astungkoro.
Pemkab Kulonprogo telah menyiapkan rusunawa untuk tempat tinggal sementara bagi warga
terdampak bandara. Mereka bisa tinggal di tempat itu sampai mereka memiliki rumah sendiri.
“Lantai tiga sampai lima semuanya kosong, mereka bisa disitu sampai memiliki rumah,” jelasnya.
Saat ini masih ada sekitar 42 warga di Desa Glagah dan Palihan Kecamatan Temon yang tidak
mau pindah. Mereka menolak rencana bandara NYIA. Sedangkan uang kompensasi dari PT
Angkasa Pura sudah dititipkan di Pengadilan (konsinyasi). Namun warga tetap menolak dan tidak
mau pindah.
https://economy.okezone.com
Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta Ricuh, Kok Bisa?
Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 14:17 WIB
JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) menyesalkan peristiwa yang terjadi di lapangan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Galagah dan Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Senin 4 Desember 2017.
AP I adalah BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan NYIA. “Kejadian tersebut sama sekali tidak kami inginkan,” kata P lt Direktur Utama AP I Wendo Asrul Rose dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,
Jumat (8/12/2017).
AP I meyakini insiden tersebut tidak akan terjadi jika semua pihak, baik pelaksana pembebasan lahan maupun masyarakat, bersedia berdialog secara terbuka untuk mencari solusi yang bisa diterima bersama.
“Ini akan menjadi evaluasi kami agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” katanya.
Wendo berharap ke depan percepatan pembangunan dan pengoperasian NYIA yang telah diamanatkan pemerintah pusat lewat Perpres Nomor 98 Tahun 2017 ini bisa berlangsung lancar berkat partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta , dan Pemkab Kulon Progo.
Lebih jauh Wendo memaparkan, total jumlah lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan NYIA telah mencapai 97,12 persen dari total kebutuhan 587,3 Ha. Terdiri dari 5 desa, 19 dusun, 2.700 KK dan
4.400 bidang tanah. Sementara itu, masih ada 30 KK yang lahannya belum mau dibebaskan.
“AP I telah melalui tahapan pembebasan lahan dan rencana pembangunan dengan benar. Semua syarat seperti Amdal, aspek risiko dan lingkungan, sudah kami penuhi,” ujar Wendo.
Untuk Amdal, PT AP I sudah mengantongi dua izin. Pertama, mengacu pada Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini PT AP I.
Kedua, Amdal pada tahap pembangunan yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor SK.558/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon
Progo, DIY.
http://klaten.sorot.co
Laporan Dana Desa
Terkendala Persepsi
Pajak
Minggu, 17 Desember 2017 14:33:00 WIB | oleh : endah-budi | 0 komentar
Kota (klaten.sorot.co)--Penghitungan pajak masih menjadi kendala bagi sebagian desa saat menyusun laporan keuangan Dana Desa. Pendampingan secara intensif dilakukan Inspektorat Kabupaten agar tidak terjadi penyimpangan administrasi keuangan desa.
Inspektur Inspektorat Klaten Syahruna mengatakan, banyak desa mengajukan pendampingan ke Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat bertugas melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan.
Di 2016-2017 kami cenderung ke desa karena pemeriksaan berbasis kinerja. Karena apa? Karena desa itu kami anggap beresiko paling besar. Dari mindsetnya, dari anggaran sedikit jadi besar. Dari sumber SDM, dari delegasi peraturan. Maka kami buat terobosan dengan membuka layanan konsultasi,” kata Syahruna, Minggu (17/12).
Ia tak menampik, selama pendampingan terhadap desa ada beberapa penyimpangan administrasi kaitannya dengan beda persepsi penghitungan pajak. Apakah pajak dihitung dari total anggaran atau pengenaan pajak per obyek pajak. Kendati demikian, masih dapat dilakukan perbaikan karena tahun anggaran masih berjalan.
Paling menonjol tentang pajak. Persepsinya tentang pajak, ada persepsi pajak dari KPP Pratama dengan kompeten itu beda. Kalau KPP Pratama dari anggaran itu kena pajak semua. Kalau saya yang dikenakan pajak ya yang obyek pajak saja,” kata Syahruna.
Koordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Pemerintah Daera (APD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yogyakarta Fauqi Achmad Kharir membenarkan, beda pemahaman pajak memang menjadi kendala dalam laporan keuangan desa. BPKP sendiri sudah melakukan sosialisasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) termasuk cara menghitung pajak.
Pajak dana desa ini memang ada beberapa dispute Dana Desa untuk menghitung pajak itu seperti apa. Pajak itu diatur dalam Permenkeu. Jadi di awal memang diatur mana yang kena dan tidak kena pajak. Yang kemarin agak dispute kan ada persepsi Dana Desa itu langsung dikenakan pajak semua. Padahal enggak. Karena kami terima banyak aduan ini kok dipajaki semua,” urai Fauqi.