Nomor : DPD.220/SP/11/2012
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-11
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2011-2012
I. KETERANGAN
1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 15 Maret 2012
3. Waktu : 10.15 WIB – Selesai
4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V
5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD
1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)
2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)
3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)
7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)
8. Acara :
Pengambilan putusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI
terhadap RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012
9. Hadir : 60 Orang
10. Tidak hadir : 72 Orang
II. JALANNYA SIDANG :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
1
1. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Bapak-Ibu yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia. Sebagaimana biasanya
sebelum kita memasuki sidang paripurna ini, sesuai dengan turan yang berlaku kita akan
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk kepada tim paduan suara untuk bisa
memandu untuk menyanyikan lagu. Dan kepada para anggota DPD RI dan seluruh hadirin
yang hadir di ruangan ini dimohon untuk berdiri dan bersama-sama kita nyantikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya.
2. PEMBICARA : PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Disanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
2
3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Sidang Paripurna ke-11 tahun
sidang 2011-2012 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan
terbuka untuk umum.
Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.
Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai
saat ini telah hadir 37 orang anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan
demikian sesuai tatib yang berlaku sidang harus memenuhi kuorum, sehingga kita harus
menunggu 2 kali, 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Untuk itu sambil menunggu yang lain dan
juga mengikuti tatib yang telah kita sepakati, kita terpaksa menskors sidang ini selama 15
menit.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Bapak-Ibu anggota sidang yang mulia.
Sesuai dengan tatib di pasal 182, dimana disampaikan bahwasa kalau umpamakan
dalam pengambilan keputusan tidak mencukupi maka kita akan melakukan skors. Untuk itu
skorsing sidang cabut kembali.
Bapak-Ibu sekalian, kembali kita mendapat laporan dari sekretariat jenderal, telah
bertambah anggota yang hadir tadi dari 32 menjadi 41. Dimana yang bertugas ada 34 orang,
ijin ada 12 orang, sakit 2, jadi itu komposisinya. Memang pada hari ini sidang paripurna tidak
termasuk jadwal, karena ini adalah memenuhi undang-undang untuk bisa kita memutuskan
sebuah keputusan yang sangat strategis dan penting, yaitu pertimbangan DPD mengenai
RAPBN-P. Untuk itu kita sekali lagi akan menskors sidang ini 15 menit lagi, kemudian kita
habis itu kita akan mulai untuk melanjutkan sidang ini.
KETOK 1X
KETOK 1X
SIDANG DISKORS PUKUL 10.18 WIB
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.35 WIB
KETOK 1X
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.35 WIB
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
3
Atas nama semua ijinkan saya untuk menskors sidang sekali yang terakhir untuk 15
menit. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Selama ini skors sidang yang kedua kalinya kita cabut.
Bapak-Ibu yang saya hormati.
Sesuai dengan pasal 182 ayat 3, disana dibunyikan setelah dua kali penundaan, yang
mana kita telah lakukan, kuorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dimana setiap
sidang dalam mengambil keputusan harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota
sidang atau rapat. Makanya, karena sampai sekarang masih belum terpenuhi, karena
jumlahnya yang hadir 46, karena ada yang bertugas 37, ada yang ijin 4 dan sakit 2. Sesuai
dengan tatib yang ada di peraturan kita, bahwasa cara penyelesaiannya diserahkan kepada
pimpinan. Untuk itu kami mohon untuk satu menit untuk berunding, untuk supaya kita bisa
mengambil keputusan dalam selanjutnya.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan pimpinan, bahwasa kita tidak
mungkin lagi menunda sidang ini karena ada satu agenda penting yang harus kita putuskan,
harus hari ini, karena hari ini juga sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu mengenai
RABPN-P ini harus kita serahkan pada hari ini, karena 2 minggu sebelum tanggal 29. Maka
untuk itu atas ijin kita semua maka sidang ini kita akan lanjutkan.
Tepuk tangan buat kita semua.
Jadi kita telah mengikuti semua mekanismenya ini dengan baik, maka saya akan bisa
meneruskan sidang ini, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik dan cepat.
Agenda pokok Sidang Paripurna ke-11 DPD Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-
2012.
Sidang dewan yang mulia,
Sesuai dengan jadwal acara, sidang paripurna ini mempunyai agenda pokok yaitu
pengambilan putusan DPD terhadap RUU APNP Perubahan Tahun Anggaran 2012.
Sidang dewan yang mulia,
KETOK 1X
SIDANG DISKORS PUKUL 10.35 WIB
KETOK 1X
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.50 WIB
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
4
Seperti kita ikuti bersama pada beberapa minggu terakhir ini dirasakan akan gejolak
sosial masyarakat atas rencana pemerintah yang pada tanggal 1 April yang akan menaikkan
harga BBM sebagai upaya untuk menjaga stabilitas APBN yang secara tidak langsung akan
sangat mempengaruhi kebijakan keuangan negara dari sisi fiscal. Pemerintah mengikuti
perkembangan fluktuasi harga minyak mentah dunia karena berbagai faktor antara lain;
karena krisis timur tengah, Israel dan Iran, gejolak buruh di Nigeria yang mengancam
penutupan fasilitas produksi minyak dan meningkatnya jumlah permintaan jumlah minyak
mentah oleh beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Kebijakan tersebut tentu
dapat berimplikasi kepada tatanan kehidupan masyarakat kita secara luas. Kebijakan
dimaksud juga menuai pro dan kontra, karena kenaikan harga BBM secara empirik
senantiasa beriringan dan atau diiringi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan dasar
masyarakat. Selain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM juga menambah
beban operasional perusahaan yang pada akhirnya akan diletakn beban itu kepada
masyarakat sebagai pengguna dan menambah beban perekonomian masyarakat.
Sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan daerah, DPD RI berkewajiban
mencermati kebijakan tersebut, terlebih lagi kenaikan harga BBM kali ini juga dibarengi
dengan rencana indikatif pemerintah untuk menaikkantarif dasar listrik sebesar 10% pada
Mei 2012. Dalam hal ini dibutuhkan langkah strategis agar kenaikan tersebut tidak
memperkeruh gejolak sosial di masyarakat. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
mendorong pemerintah untuk mendalami secara cermat persoalan tersebut dengan berbagai
aspeknya. Belajar dari pengalaman kenaikan BBM di waktu yang lalu dan konversi BBM ke
BBG, serta berbagai implikasi dan dampak atas kebijakan strategis tersebut, termasuk cara-
cara dalam menanggulangi gejolak akibat lahirnya kebijakan. Yang paling penting juga,
bahwa kita mengharapkan agar langkah pemerintah tersebut tidak hanya bersifat reaktif dan
hanya berdampak jangka pendek. Dan hanya sebagai untuk mempertahankan keseimbangan
daripada BBM. Kenaikan harga BBM sebagai alternative upaya penyelamatan BBM perlu
kita cermati, karena bisa juga kondisi tersebut justru menjadi beban bagi masyarakat.
Rencana pemerintah untuk memanfaatkan dana sebesar Rp. 25 triliun sebagai bantuan
langsung tunai dalam satu paket rangkaian kebijakan dimaksud juga perlu dikaji secara lebih
cermat. Karena pola tersebut dapat dianggap tidak mendidik dan juga dapat menumbuhkan
pola hidup konsumtif ditengah masyarakat. Selain itu BLT juga hanya akan memberikan
beban baru bagi anggaran karena kompensasi tersebut tidak menunjang peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Senigga atas rancangan kebijakan yang
demikian perlu dicermati bersama dengan sebaik-baiknya.
Terkait dengan berbagai rancangan kebijakan itu pula, pemerintah telah memutuskan
untuk mempercepat RABPN-P 2012. Pemerintah telah mengirimkan dokumen Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan kepada DPR pada tanggal 29 Februari
2012. Mengingat materi yang cukup krusial, maka dalam memberikan pertimbangan sesuai
dengan mandat konstitusi pertimbangan dari DPD harus jelas dan terperinci menyangkut
asumsi terhadap kenaikan harga BBM dan rencana kenaikan tarif dasar listrik, serta hal-hal
yang relevan dengan kebijakan dimaksud dan proyeksi perubahan anggaran 2012 secara
keseluruhan. Karena dampak perubahan tersebut tidak hanya akan mempengaruhi aspek
ekonomi masyarakat, namun juga pada aspek sosial dan keamanan.
Sidang dewan yang mulia,
Kita akan menyimak bersama rancangan pertimbangan DPD RI yang telah dibahas
oleh Komite IV tentang RABPN-P 2012, dan terkait dengan hal-hal krusial seperti yang telah
kami utarakan. Namun demikian saya ingin mengawali dengan laporan dari Komite III
menyangkut pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU tentang Jaminan Produk Halal.
Dimana pada tanggal 8 Maret 2012 yang lalu Komite III DPD RI di undang rapat kerja
dengan Komisi XIII DPR RI untuk membahas RUU tentang Jaminan Produk Halal. Untuk
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
5
itu pada kesempatan pertama pada piminan Komite III kami persilakan untuk dapat
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya. Untuk itu waktu dan tempat kami
persilakan.
4. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (WAKIL KETUA
KOMITE III)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat Bapak-Ibu pimpinan DPD yang saya hormati.
Yang saya hormati juga pimpinan alat kelengkapan dan anggota DPD RI.
Yang saya hormati Ibu Sesjen beserta jajarannya.
Hadirin yang berbahagia.
Pada sidang paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
terkait dengan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Komite III sebagai salah
satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia telah melakukan
serangkaian kegiatan secara efektif terkait dengan pembahasan atas Rancangan Undang-
Undang Jaminan Produk Halal. Dalam hal tersebut Komite III DPD RI telah melakukan
pembahasan sebagai berikut ;
Pertama, rapat dengar pendapat dengan direktur bimbingan masyarakat islam
tangggal 22 Februari 2012. Rapat dengar pendapat umum dengan kamar dagang dan industri,
badan pengawas obat dan makanan, yayasan lembaga konsumen (YLKI), LPPOM MUI,
Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, fakultas syariah dan
hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.
Kemudian yang kedua, penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Kunjungan kerja
ke Kalimantan Tengah dan Maluku. Finalisasi dilakukan dengan mengundang MUI Provinsi
Jawa Barat dan LPPOM MUI Provinsi Jawa Barat. Dari rapat itu Komite III menyimpulkan.
1. Mendukung keberadaan RUU Jaminan Produk Halal. Dalam rangka memberikan
perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan dan mengkonsumsi suatu
produk yang aman, sehat dan halal.
2. RUU JPH harus menetapkan MUI sebagai lembaga penjamin halal dan LPPOM MUI
sebagai lembaga pemeriksa kehalalan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. menghapus konsep keberadaan BNP2H dalam RUU JPH.
4. Menegaskan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator, pembina,
pengawas dan penegak hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
Rekomendasi. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merekomendasikan
RUU Jaminan Produk Halal agar segera disahkan menjadi undang-undang dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Sebelum kami mengakhiri lporan ini, kami mohon kepada pimpinan dan seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat, pada sidang
paripurna ini berkenan untuk kiranya dapat mengesahkan pertimbangan atas Rancangan
Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menjadi putusan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat
pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
6
Demikianlah laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia disampaikan pada hari ini.
Akhirnya wabilahitaufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wassalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
5. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih kepada pimpinan Komite III telah menyampaikan tentang
pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.
Setelah kita mendengarkan bersama tadi, Bapak Ibu sekalian, secara brief, secara
kilas, dapatkah kita menyetujui pertimbangan DPD terhadap RUU tentang Jaminan Produk
Halal. Silakan Ibu.
6. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI)
Terima kasih.
Saya hanya ingin bertanya kepada Ibu yang tadi membawakan Ibu Profesor. Karena
kami tidak, belum membaca pertimbangan yang diberikan oleh DPD atas Rancangan
Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, yang menyangkut sertifikasi halal yang kami
pernah mendengar bahwa hal ini akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Padahal
sertifikasi tersebut merupakan fatwa tertulis dan hasil audit serta fatwa. Dimana audit itu
kepanjangantanganan dari MUI. Dan hal tersebut adalah untuk menenteramkan daripada
umat terhadap produk-produk halal. Jadi sampai saat ini saya belum tahu bagaimana
pertimbangan daripada DPD terhadap sertifikasi halal tersebut.
7. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ktia serahkan kepada pimpinan Komite untuk bisa
menjelaskan. Kami persilakan.
8. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (WAKIL KETUA
KOMITE III)
Terima kasih Ibu Juni. Sebenarnya itu semua sudah ada dalam laporan yang
lengkapnya. Kami tadi tidak sempat membacakan karena waktu, jadi kami membacakan
hanya kesimpulannya, garis besarnya saja. Saya kira Ibu Juni juga setuju dengan itu karena
waktu. Dan saya tahu Ibu Juni juga MUI sama dengan saya juga. Terima kasih.
9. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Persis seperti itulah kira-kira isinya Ibu Juni. Jadi sesama bis kota tidak bisa saling
mendahului. Jadi sepakat itu kita kembalikan untuk ke MUI ya. Baik, kalau begitu kita
setujui, kita sepakati bersama?
KETOK 2X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
7
Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua yang telah menghasilkan sebuah
produk undang-undang untuk menjadi bahan pertimbangan. Dan ini telah dibahas dengan
intensif ya antara pimpinan Komite III dan Komisi VIII. Jadi kita apresiasi juga pimpinan
Komite III yang hubungannya dengan Komisi VIII itu sangat baik sekali. Bahkan sebelum
diputuskan kita malah telah banyak hal yang telah menjadi masukan. Jadi yurispudensinya
tidak apa-apa, jadi ini agak terlambat sedikit.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke agenda yang utama yaitu kita ingin
menyampaikan laporan perkembangan terkait dengan tughas daripada Komite IV tentang
rancangan pertimbangan DPD atas RABPN-P 2012. Untuk itu kami persilakan waktu dan
tempat kami sediakan.
10. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua yang saya hormati.
Ibu-Bapak anggota DPD RI yang terhormat.
Para hadirin yang berbahagia.
Biasanya kalau saya ditugasi membaca laporan saya baca ringkas-ringkasnya saja.
Tetapi untuk kali ini saya akan membaca utuh karena saya tidak bisa meringkas. Saya
berharap nasib dari laporan Komite IV ini nanti akan seindah laporan Komite III. Jadi yang
nanya satu saja langsung disetujui.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa,
yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri sidang
paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama pimpinan dan segenap anggota
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang
telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat hari ini perkenankan kami
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD mengenai RAPBN Perubahan
Tahun Anggaran 2012.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Pada tanggal 29 Februari 2012 DPD RI telah menerima RUU tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. Selain itu
DPD juga telah menerima surat dari DPR tanggal 7 Maret 2012 perihal permintaan
pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2011, tentang APBN Tahun Anggaran 2012 atau RABPN-P Tahun Anggaran 2012.
Sehubungan dengan pertimbangan DPD terhadap RABPN-P tahun 2012 berdasarkan
Undang-Undang MD3 diberikan paling lambat 14 hari sebelum pengambilan keputusan oleh
DPR. Dalam hal ini pengambilan keputusan terhadap RABPN-P 2012 akan dilakukan di
DPR pada tanggal 29 Maret 2012. Oleh karena itu merujuk peraturan perundang-undangan
Komite IV harus segera menyampaikan pertimbangan tersebut pada hari ini. Berdasarkan hal
tersebut Komite IV kemudian melaksanakan RDPU dengan pakar, RDPU dengan BP Migas
dan BPH Migas bersama dengan Komite II, serta finalisasi pada tanggal 22 sampai 14 Maret
2012. Komite IV juga akan mengadakan raker dengan Menteri Keuangan dan Menteri
ESDM, serta pertemuan dengan Badan Anggaran DPR.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang terhormat.
Dalam draft pertimbangan RABPN-P 2012 DPD memberikan beberapa catatan antara
lain :
1. Pemerintah mengajukan Rancangan APBN Perubahan Tahun 2012 di dasari beberapa
pertimbangan; antara lain untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dunia yaitu harga
minyak dunia, krisis ekonomi Eropa dan Amerika, perubahan perekonomian nasional
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
8
misalnya harga BBM tingkat inflasi, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan menjaga
kesinambungan pembangunan serta tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan
kedaulatan negara.
2. Perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2012 sampai dengan saat ini diperkirakan
akan menghadapi tekanan berat sebagai akibat kenaikan harga minyak di pasar
internasional dan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa dan
belum pulihnya perekonomian Amerika Serikat. Tekanan tersebut akan berdampak
bagi penurunan permintaan ekspor Indonesia. Selain itu kenaikan harga minyak di
pasar internasional dan penurunan permintaan ekspor negara-negara Eropa akan
menurunkan permintaan ekspor dari China dan negara Asia lainnya. Dampak ini akan
berlanjut ke Indonesia dalam bentuk penurunan permintaan ekspor bahan baku ke
China dan negara-negara Asia lainnya.
3. Dampak kenaikan harga minyak dan melanmbatnya perekonomian dunia harus
diantisipasi dengan cermat dan hati-hati. Terutama mencegah melambatnya
perekonomian nasional, meningkatnya pengangguran, meningkatnya biaya produksi,
melambungnya harga kebutuhan pokok rakyat, serta meningkatnya angka
kemiskinan.
4. Selain perkiraan dampak negatif kenaikan harga minyak di pasar internasional dan
melambatnya perekonomian dunia, DPD RI juga menemukan dan mencatat berbagai
masalah yang masih dihadapi oleh rakyat antara lain:
1. Meningkatnya harga pangan.
2. Terbatasnya peluang rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
dan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Sulitnya rakyat di beberapa daerah dalam mengakses layanan kesehatan.
4. Meningkatkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat meluasnya kerusakan
infrastruktur dan terbatasnya kapasitas infrastruktur.
5. Terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat sebagai akibat terbatasnya pasokan
bahan bakar minyak dan terbatasnya pasokan energi.
Berbagai permasalahan tersebut harus dapat diatasi oleh pemerintah secara tuntas
melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBN
2012 dan RAPBN-P Tahun 2012.
Sehubungan dengan berbagai hal tersebut, pertimbangan DPD RI antara lain :
1. Sebagai antisipasi terhadap meningkatnya harga minyak mentah di pasar dunia dan
melambatnya perekonomian global, DPD RI mencatat bahwa pemerintah menyiapkan
langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN Tahun 2012 sebagai berikut :
1. Penghematan subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM jenis premium dan
minyak solar sebesar Rp. 1.500,-/liter.
2. Penghematan subsidi listrik melalui kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar 3%
untuk semua golongan tarif secara bertahap setiap triwulan mulai triwulan II
Tahun 2012
3. Harga pembelian pemerintah beras (HPP Beras) dinaikkan dari Rp. 5.060,-
menjadi Rp. 6.600,-/kg
Semua mempunyai kecenderungan meningkatkan baiya hidup masyarakat dan
meningkatkan jumlah orang miskin.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
9
2. DPD RI berpendapat bahwa sebelum memberlakukan kenaikan harga BBM dan TDL,
pemerintah perlu menjelaskan skenario dampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Skenario dampak tersebut perlu memperhitungkan dampak langsung dan segera
dirasakan oleh rakyat berupa kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban pengeluaran
rumah tangga, serta kenaikan biaya produksi dan biaya angkut bagi para pelaku usaha
terutama usaha kecil.
Selain itu pemerintah perlu menjelaskan perkiraan dampak tidak langsung berupa
pengurangan dan penghentian produksi, pengurangan jam kerja dan pengurangan
tenaga kerja, penurunan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta
dampak tidak langsung lainnya yang secara akumulatif akan menambah berat beban
pengeluaran rumah tangga dan sekaligus menutup sumber pendapatan rumah tangga
dan pelaku usaha kecil.
Dalam menyusun skenario dampak langsung dan tidak langsung kenaikan harga
BBM dan TDL pemerintah harus benar-benar memperhitungkan karakteristik dan
kondisi serta resiko stabilitas dan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah yang
berbeda, sehingga memenuhi kaidah yang berkeseimbangan dan keadilan antar
daerah.
3. Pengurangan subsidi BBM yang berakibat pada perubahan konfigurasi APBN Tahun
Anggaran 2012 dapat diterima sebagai alternatif akhir untuk menyelamatkan
anggaran tahun berjalan. Dampak pengurangan subsidi tidak dapat dihindari dan hal
tersebut akan berakibat pada kenaikan harga BBM. Akan tetapi tidak seharusnya
akibat kenaikan BBM di pasaran dunia akan diakomodasi secara terus menerus oleh
RUU APBN-P. Untuk itu harus dilakukan solusi dengan :
- Meningkatkan penerimaan negara.
- Menghemat belanja atau pengeluaran negara.
4. Peningkatan penerimaan negara saat ini didominasi oleh penerimaan pajak. Dalam
RUU APBN-P Tahun Anggaran 2012 penerimaan pajak justru turun sejumlah 20,8
triliun, yaitu penerimaan pajak berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar
1.032 triliun, kemudian pada penerimaan pajak berdasarkan RUU APBN-P 2012
sebesar 1.011 triliun.
Kebijakan tersebut adalah tidak rasional mengingat bahwa akhir-akhir ini sedang
dilakukan pengawasan yang komprehensif terhadap pejabat pajak dan wajib pajak
dalam melaksanakan sistem perpajakan self assessment.
5. Dari sisi penghematan belanja negara ternyata dalam RUU APBN-P Tahun Anggaran
2012 terdapat kenaikan sejumlah 99,175 triliun untuk 13 kementerian atau lembaga
dan non kementerian lembaga. Meliputi peningkatan belanja kementerian dan
lembaga, 93,321 triliun, belanja non KL sebesar 26,728 triliun. Penghematan perlu
dilakukan melalui pengkajian ulang secara selektif untuk kementerian/lembaga atau
non kementerian/lembaga hal-hal mana yang perlu dikurangi.
6. Bantuan Langsung Tunai merupakan shock therapy jangka waktu pendek untuk
mengatasi gejolak harga bagi masyarakat kecil. Untuk itu jangan sampai terjadi
kebocoran dan harus diupayakan mekanisme yang sederhana dan transparan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
10
7. Untuk jangka panjang agar dipersiapkan secara sungguh-sungguh alternatif pengganti
BBM ke BBG, serta mengembangkan diversifikasi energi seperti energi angin,
biofuel, energi yang baru dan kebijakan bauran energi atau energy mix. Serta
mengganti bahan bakar yang tersedia di Indonesia dengan bahan bakar yang berharga
murah.
8. Strategi ketahanan pangan menjadi prioritas penting. Harga pangan menjadi pemicu
tingkat inflasi yang tinggi. Oleh karena itu subsidi pupuk dan bibit yang menjadi
komponen utama dalam produksi pangan tidak boleh diturunkan hanya karena
penyampaiannya pada tahun yang sebelumnya kurang baik. Sebagian besar penduduk
miskin bekerja di sektor pertanian kira-kira 75% dari penduduk Indonesia. Oleh
karena itu pengurangan subsidi benih dan pupuk mempunyai dampak yang besar
kepada lapangan kerja di pedesaan dan meningkatkan jumlah orang miskin. DPD RI
tidak setuju terhadap penurunan subsidi pupuk dan benih. Sistim distribusi pupuk dan
benih yang harus diperbaiki, bukan subsidinya yang dikurangi.
9. Berkaitan dengan transfer ke daerah, DPD RI berpendapat bahwa berbagai kebijakan
yang ditempuh pemerintah dalam pengelolaan dana transfer daerah masih belum
optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat
pembangunan daerah. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana transfer daerah
antara lain adalah :
1. Terlambatnya penerbitan petunjuk teknis yang menyebabkan kesulitan
administrasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Kurang tertatanya manajemen pengelolaan DAK sebagai akibat terlalu banyaknya
jenis program DAK.
3. Terlambatnya penyaluran Dana Alokasi Khusus sebagai akibat keterlambatan
penerbitan pedoman dan petunjuk teknis.
4. Meningkatnya beban aparat pemerintah daerah yang harus menghadapi
pemeriksaan auditor sebagai akibat perbedaan dasar hukum dalam menyusun dan
menggunakan penggunaan DAK dengan dasar hukum dan pemeriksaan
menggunakan DAK.
5. Kurang efektifnya penggunaan DAK sebagai akumulasi dari berbagai
permasalahan sebelumnya.
10. Oleh sebab itu DPD RI meminta kepada pemerintah untuk menata kembali
pengelolaan dana transfer ke daerah, sehingga mempunyai dampak nyata dan terukur
bagi pengurangan kesenjangan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik di
daerah, peningkatan produktifitas, efisiensi, nilai tambah dan daya saing daerah,
perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta
pencegahan degradasi serta penurunan daya dukung lingkungan di daerah. Langkah
ini akan sejalan dengan upaya mendorong pembangunan yang lebih memihak kepada
pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan serta
pelestarian lingkungan.
Dengan memperhatikan berbagai catatan dan pertimbangan, DPD RI berpendapat
bahwa usulan pemerintah tentang RAPBN-P Tahun 2012 belum dapat diterima sepenuhnya
oleh DPD RI. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan
tambahan tentang beberapa hal :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
11
a. Rincian perkiraaan dampak perlambatan ekonomi nasional terhadap perekonomian
daerah. Terutama dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan
kemiskinan di setiap provinsi.
b. Langkah-langkah optimalisasi penerimaan perpajakan dengan melakukan penertiban
administrasi perpajakan dan pemberantasan mafia pajak.
c. Rincian dari perubahan kebijakan fiskal yang menyangkut distribusi subsidi antar
daerah, distribusi lokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan distribusi
penerima manfaat kompensasi antar daerah
d. Langkah-langkah pengalihan penambahan belanja kementerian atau lembaga menjadi
penambahan transfer ke daerah untuk meningkatkan infrastruktur ekonomi di daerah.
e. Langkah-langkah penataan kembali pengelolaan dana transfer ke daerah.
f. Langkah-langkah peningkatan porsi belanja modal dan pembangunan infrastruktur di
daerah.
g. Langkah-langkah diversifikasi energi.
h. Rincian perkiraan dampak tidak langsung yang berupa pengurangan dan penghentian
produksi, pengurangan jam kerja dan pengurangan tenaga kerja, penurunan jangkauan
dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta dampak tidak langsung lainnya
yang secara akumulatif akan menambah berat beban pengeluaran rumah tangga dan
sekaligus menutup sumber pendapatan rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam finalisasi yang dilakukan oleh Komite IV,
terutama terhadap pembahasan tentang pengurangan subsidi BBM pembahasan berlangsung
cukup alot. Sebagian anggota memandang bahwa subsidi BBM tidak perlu dikurangi,
sementara sebagian anggota lainnya memandang subsidi BBM memang perlu dikurangi guna
menyelamatkan APBN. Perdebatan ini menyebabkan keputusan DPD baru dapat diselesaikan
oleh Komite IV kemarin siang menjelang rapat Panitia Musyawarah. Akhirnya pada sidang
paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan materi ini dengan harapan dapat diambil
keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN-P, RUU Perubahan
atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran Tahun 2012.
Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.
Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam
sidang paripurna ini. Atas nama pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI mengucapkan
terima kasih atas partisipasi dan dukungan yang terhormat pimpinan, anggota, tim Budget
Office, staf ahli Komite IV, sekretariat jenderal DPD RI serta rekan-rekan media dalam
pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI. Khusus kepada pimpinan DPD, baik ketua, wakil
ketua kedua-duanya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbang
sarannya dalam finalisasi dimana pimpinan ikut turun rembug dalam pembahasan
pertimbangan atas RAPBN-P Tahun Anggaran 2012, sehingga memberi pengayaan dalam
pembahasan tersebut. Demikian laporan kami.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita baru saja mendengarkan laporan dari pimpinan Komite
IV mengenai draft RAPBN-P yang tadi sudah dijelaskan bagaimana dinamika yang ada di
Komite IV tersebut sangat dinamis sekali. Bahkan kami pun dari pimpinan DPD memberikan
juga kontribusinya dalam rangka pengayaan dengan berbagai pikiran. Makanya kalau kita
dengar tadi begitulah dinamika yang ada, jadi ada yang sepakat untuk tidak sepakat. Tapi
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
12
bagaimanapun tentu secara konstitusional kita harus memberikan pertimbangan dengan
berbagai macam rambu-rambu yang itu nanti tentu akan dibawakan oleh pimpinan dan
anggota Komite IV untuk nanti dibahas secara lebih rinci dengan Panitia Anggaran ya, dan
juga dengan kementerian yang terkait dengan hal ini.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita buka sesi ini. Tapi saya harapkan ini diutamakan
bagi yang bukan anggota Komite IV begitu ya, karena Komite IV kan sudah seperti yang
disampaikan tadi proses ini juga panjang bahkan sampai ke melelahkan dan voting. Kami
persilakan kami mulai dari sayap kanan. Ibu Aida, kemudian Pak Badri, Pak Bambang,
tolong dicatat. Pak Budi. Oke. Yang bukan Komite IV ya.
12. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
125.
13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Coba dicatat.
14. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (BENGKULU)
B-27, Provinsi Bengkulu.
15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya. Dari sini ya. Bu Aida, Baik ya. Kami persilakan. Mohon waktunya kita kelola
dengan baik karena. Baik. Silakan Ibu.
16. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastyiastu.
Salam sejahtera.
Selamat pagi.
Saya ingin di sini bagus sekali apa yang disampaikan Pak Cholid tadi Komite IV.
Tetapi apakah tidak bisa lebih dipertajam lagi usulan terhadap ini? Oleh karena misalnya
penurunan tadi ini dengan harga BBM kenaikan itu penurunan subsidi BBM. Bagaimana
sikap kita sebagai anggota DPD terhadap kenaikan harga BBM tersebut? Jadi mohon supaya
kalau bisa lebih dipertajam lagi. Misalnya kalau memang seandainya memang terpaksa
penurunan subsidi itu dan BBM dinaikkan, tapi dengan syarat-syarat bahwa peningkatan
infrastruktur, pengurangan pegawai pemerintah dan lain sebagainya sebagaimana
pembicaraan yang kemarin. Jadi mohon Pak Cholid kalau bisa lebih dipertajam lagi supaya
sikap kita itu lebih jelas. Jangan kelihatannya kita agak plin-plan, begitu. Bagaimana sikap
yang kita ambil mohon supaya nanti kita pecahkan.
Terima kasih.
17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
13
Mohon dicatat pimpinan Komite IV. Pak Wasis.
18. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR)
Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om Swastyastu.
Kalau kami melihat, saya melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Komite IV
memang benar apa yang menjadi keputusan Komite IV itu cukup dinamis mekanisme yang
dilakukan. Namun kami melihat, saya melihat bahwa apa yang disampaikan Komite IV itu
ambigu. Saya tidak melihat apakah Komite IV menyetujui atau tidak. Jadi ini lebih, kami
mohon lebih dipertegas. Kalau memang menyetujui seperti apa, kalau tidak seperti apa.
Terima kasih pimpinan.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Selanjutnya Pak Ahmad Subadri.
20. PEMBICARA : H. AHMAD SUBADRI (BANTEN)
Terima kasih pimpinan dan Bapak-Ibu anggota yang terhormat.
Saya kira kalau tadi dikatakan Komite IV ambigu menurut saya sih justru jelas ini.
Bahwa dalam penutup uraian tadi ini dikatakan belum dapat diterima sepenuhnya RAPBN
Tahun 2012 inii. Jadi saya kira itu sebagai komentar saya.
Kemudian yang kedua, ini RAPBN-P ini pasti yang menjadi perhatian masyarakat
saat ini adalah pengurangan subsidi BBM. Dan dikonversi dengan Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat. Kebetulan saya sering pualang kampung karena dekat di Banten. Jadi
sering mendengar bahwa sesungguhnya masyarakat itu tidak menginginkan naik BBM tetapi
menginginkan BLT-nya. Ini juga sebuah realita ya. Dan juga memang banyak keluhan terkait
dengan penerima BLSM ini. Jadi banyak yang merasa berhak tetapi tidak mendapatkan,
sementara yang tidak berhak malah mendapatkan. Ini juga mungkin perhatian kita bagaimana
menyukseskan, kalau memang ini sebuah pilihan pahit kenaikan harga BBM dan kemudian
ada BLSM ini, bagaimana kita memberikan kontribusi agar penyaluran BLSM ini bisa lebih
tepat sasaran.
Sekedar usulan pimpinan dan Bapak-Ibu anggota terutama Komite IV. Rakyat miskin
itu lebih susah lagi ketika terkena musibah terutama kematian. Pemerintah saat ini sudah
memberikan Jamkesmas walaupun itu belum sepenuhnya mencapai sasaran sehingga ada
juga Jamkesda dan seterusnya. Nah ini kalau kesehatan masyarakat tadi program pemerintah
sudah ada berupa Jamkesmas, tetapi pada saat masyarakat meninggal terutama masyarakat
kecil, ini sangat menderita sekali. Oleh karena itu saya mengusulkan bagaimana kalau dalam
BLSM ini ada alokasi untuk mengasuransikan jiwa rakyat miskin. Sekarang ini kan ada
asuransi yang sangat murah saya kira. Dengan Rp.15.000 saja rakyat miskin bisa
diasuransikan. Kalau tadi misalnya Rp.150.000 per bulan selama 9 bulan, bagaimana kalau
dikurangi 10% nya yaitu Rp.15.000 untuk mengasuransikan rakyat miskin selama 1 tahun
asuransi jiwanya.
Kemudian yang kedua, ini terkait dengan problema penerima BLSM ini. Kita
memang sering merasa miris dan prihatin Pak Ketua, dimana rakyat kita berbondong-
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
14
bondong ke kantor pos mengambil bantuan langsung tersebut dan terjadi prahara di situ, ini
membuat kita malu sebagai bangsa. Oleh karena itu apakah memungkinkan kalau penyaluran
BLSM ini juga melalui bank misalnya, sehingga masyarakat si penerima ini membuka
rekening dengan prosedur yang sangat mudah. Tidak lagi dipersulit harus membuka rekening
bank itu dengan misalnya saldo minimal Rp.100.000 atau berapa. Tetapi terkait dengan
BLSM ini langsung masuk ke rekeningnya sehingga tidak perlu antrian panjang berpanas-
panas dan bergontok-gontokan derta terjadi prahara disana. Saya kira itu saja sebagai
masukan. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Wa’alaikum salam.
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bambang Soeroso.
22. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (BENGKULU)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bambang Soeroso. B-27. Provinsi Bengkulu.
Konstitusional based Pak Ketua, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai
menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Komite IV khususnya didalam
rangka pendapat dan pertimbangan terhadap APBN-P 2012.
Yang pertama, kami berpendapat bahwa apapun, meskipun kita hanya dapat
memberikan pertimbangan dan pendapat tapi ini adalah merupakan sebuah harapan besar
dari masyarakat yang kami tangkap 2 bulan terakhir ini yang mengharapkan DPD sebagai
perwakilan yang diamanahkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hasrat dan harapan
masyarakat itu di tingkat kebijakan itu benar-benar bisa tercermin. Oleh karenanya kalau
saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komite IV khususnya terhadap
pertimbangan dan pendapat itu, memang kami melihat belum ada sebuah esensi ketegasan
terhadap apa yang dimaknai oleh harapan masyarakat tersebut khususnya didalam rangka
BBM dan TDL itu. Oleh karenanya saya ingin mempertegas dan sekaligus ingin
mengklarifikasi kepada Pak Cholid, sikap dan standing position DPD khususnya terhadap
implikasi yang potensi sangat besar terjadi terhadap kemiskinan pada etape yang ketiga
terhadap masyarakat yang sekarang sedang mencoba untuk me-recovery apa yang menjadi
kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat itu belum terlihat. Oleh karenanya kalau tadi
sahabat saya Pak Badri itu mengatakan sikap dan pendapat ini adalah, maaf yang
menyampaikan adalah Pak Wasis, ini ambigu, ini masih terlihat di sini Pak Ketua. Oleh
karenanya kami ingin mempunyai ketegasan dan sikap dari pimpinan dan anggota DPD ini
sudah ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Ini tanggapan yang kami dapatkan dari
serangkaian perjalanan dan komunikasi kami terhadap stakeholder yang ada di daerah.
Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali, saya sebagai
anggota B-27 dari Provinsi Bengkulu ingin mengatakan bahwa saya tidak setuju
dilakukannya kenaikan BBM. Dengan catatan bahwa paling tidak atau setidak-tidaknya pada
2012 ini. Dan kalau nanti teman-teman sebagian besar menyetujui, maka kami akan
menyampaikan minderheidsnota terhadap pendapat dan pertimbangan ini. Dan perlu diingat
bahwa pada Undang-Undang APBN Tahun 2012 sudah ditegaskan disitu bahwa di tahun
2012 tidak akan ada kenaikan terhadap BBM, apalagi TDL. Dan tadi saya mendapat catatan,
kecuali dengan persetujuan DPR. Ini menjadi catatan kami, Bu-Pak Ketua, semoga apa yang
menjadi aspirasi dari masyarakat yang harus kita perjuangkan ini bisa diterima dengan baik.
Oleh karenanya maka sekali lagi hasil keputusan ini akan kami segera sosialisasikan kepada
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
15
masyarakat yang penuh dengan harapan untuk DPD itumengambil sebuah sikap yang tegas
terhadap persoalan ini karena masih menderita. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Wa'alaikumsalam.
Silakan, Pak Dr. Budi.
24. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Budi Doku, Gorontalo. Intinya, walaupun ini pertimbangan Komite IV dan DPD
menyetujui yang mana, ambigu, yang jelas saya harus punya catatan, “Dr. Budi menolak
kenaikan BBM”. Karena apa? Pertama, kami ini tadi pagi dibagikan selebaran semua yang
menyatakan, “Ketua DPR menyatakan bahwa dalam praktiknya anggota DPD lebih banyak
bekerja di Jakarta sehingga permasalahan daerah tidak dipresentasikan secara objektif".
Saya pribadi sering turun ke daerah. Saat ini di daerah harga barang-barang, nenek
saya minta naik lagi gajinya, harga barang, beras semua Rp.2.000 perak naik di Pasar Kamis,
di pasar sentral Gorontalo. Pemerintah mencoba memiskinkan rakyat tiga kali. Sekarang
sudah naik, tanggal 1 April lagi akan naik harga barang, di akhir setelah pasca itu juga pasti
akan naik. Kalau memang mau naik, sudah dari enam bulan lalu dinaikkan secara tiba-tiba,
bukan dipolemikkan.
Perlu diketahui 91% hasil LSI, masyarakat menolak kenaikan ini, dan alhamdulillah
kita DPD dipercaya masyarakat 86,6%. Itu harus kita pegang benar. Dan pemerintah pada
saat ini juga kita harus hati-hati, pemerintah coba membenturkan antara orang kaya dan
orang miskin. Di mana-mana spanduk bertuliskan, “BBM bersubsidi hanya bagi yang tidak
mampu”. Sekarang di daerah sudah terjadi pembakaran-pembakaran. Apabila ada mobil yang
mampu, tidak tahu juga jelas antara definisi “mampu” dan “tidak mampu", sudah mulai
dibakar-bakar di daerah. Ini yang perlu jadi antisipasi kita bersama.
Terus, tadi Pak Badri mengatakan BLT dikasih rekening. BLT hanya 150, ongkos
untuk ke bank lebih banyak lagi ongkosnya.
Terima kasih.
25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Apa sudah cukup? Ada ya, Ibu Istibsyaroh? Oh, Pak Asri tadi, maaf.
26. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sangat menarik kiranya apa yang disampaikan oleh Komite IV. Secara pribadi
tentu sikap kami sebagai wakil dari Provinsi Sulawesi Barat juga menganggap bahwa kajian
yang dilakukan oleh Komite IV sebagai sebuah sikap terhadap posisi DPD menurut saya juga
adalah ambigu, meminjam istilah Pak, bukan ambigu, “tidak tegas”, bahkan, “ikut-ikutan”,
kan begitu. Dalam pandangan kami Ketua, seperti penyampaian tadi, semua juga mengetahui
APBN-P dilakukan bahkan dipercepat karena kenaikan harga minyak dunia. Kemudian
kedua, penyelesaian terhadap belanja negara. Coba lihat, mohon maaf ya teman-teman
Komite IV, hampir semua pandangan yang diuraikan oleh Komite IV ini menguraikan juga,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
16
hampir semua ini mencoba mengkonfigurasi saja dari pendapat yang sudah berkembang
untuk mendukung kenaikan harga BBM. Kalaupun ada perspektif kita, itu adalah perspektif
untuk coba mendukung program BLT. DPD jangan ikut-ikutan membuat program instan dan
membodohi masyarakat kitra. Dan menurut saya BLT itu adalah program yang membodohi
masyarakat. Tidak memberikan solusi jangka panjang. Dulu JK mengatakan bahwa BLT
hanya kita lakukan pada saat itu. Sekarang dinaikkan lagi, dan kita ikut-ikutan mendukung.
Saya termasuk, dan saya sudah mengonfirmasi semua teman-teman provinsi Sulawesi
Barat, kami sepakat untuk menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Kenapa? Banyak
sikap. Pertama, hampir semua juga orang mengatakan bahwa pemerintah kita sekarang tidak
memberikan gambaran, sikap, attitude sebagai pejabat negara terhadap kondisi dan realita
masyarakat kita yang ada sekarang. Kemudian yang kedua, APBNP kalaupun dilakukan
perubahan, hampir semua, hampir 80% juga itu konfigurasi belanjanya untuk belanja pusat,
bukan belanja daerah. Coba lihat saja. Saya mencermati yang dilakukan oleh teman-teman,
ini lebih banyak bicara tambahan untuk departemen ini, departemen ini. Sedangkan kalau
kita melihat postur APBN 2012, itu 80% bahkan adalah belanja pusat, bukan belanja daerah.
Lalu dimana posisi kita untuk memperjuangkan kepentingan daerah? Sehingga kami
meminta ada ketegasan.
Kita jangan ikut-ikutan mendukung program-program yang tidak dirasakan real
dengan masyarakat kita. Seperti bahasa Dr. Budi, saya juga selalu turun ke lapangan.
Program nasional itu hanya satu yang diakui oleh daerah, hanya program PNPM Mandiri.
PNPM Mandiri tidak lebih daripada 2 triliun kok yang dibagi di seluruh Indonesia. Tidak ada
lagi program yang lain. Program pemerintah daerah pun kebanyakan sekarang hanya
memikirkan popularitasnya, bahkan banyak pemerintah daerah yang hanya memikirkan
untuk mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Sehingga
pimpinan, tentu kita butuh ketegasan. Dan di paripurna ini saya berani menyatakan untuk
teman-teman Provinsi Sulawesi Barat menolak kenaikan BBM.
Dan tadi Sulawesi, Gorontalo juga menyatakan itu. Jangan ada sikap ambigu kita
untuk melihat ini. Dan kalau perlu disampaikan kepada seluruh provinsi yang hadir pada saat
ini, siapa yang menyatakan menolak dan siapa yang menyatakan mendukung. Kalau semua
menyatakan menolak, maka kita semua harus menyatakan, “DPD menolak dengan kenaikan
harga BBM.” Kalaupun ada proses, kita ikut-ikutan mendukung, jelas harus konfigurasinya
untuk kepentingan daerah. Lalu apa untuk kita?
Coba lihat, mohon maaf ya teman-teman Komite IV, kita ikut-ikutan bicara tentang
belanja departemen pusat, harusnya bicara tentang APBN. Bahkan sekarang DPR saya
mendengar bicara tentang dana Silva 60 triliun yang akan dibicarakan di situ, bukan bicara
tentang kepentingan daerah itu. Mohon maaf pimpinan, kita semua sudah gerah ini. Kita
sudah tiga tahun berjuang untuk kepentingan daerah, dan gerah kita merasakan. Kita ikut di
caci-maki oleh rakyat sekarang. Kalau kita ikut-ikutan juga melakukan ini, kita ikut
melakukan pembodohan terhadap rakyat. Dan saya tidak mau terlibat. Intinya Sulawesi Barat
menyatakan penuh mendukung agar pemerintah tidak menaikkan BBM.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan, Pak Ishak Mandacan.
28. PEMBICARA : ISHAK MANDACAN, SH. (PAPUA BARAT)
Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada Papua Barat.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
17
B-121, Papua Barat, Ishak Mandacan.
Saya mau sampaikan, khusus di Papua Barat BBM sekarang sudah dari 3-4 kabupaten
sudah naik dari Rp.8.000 menjadi Rp.12.000. saya baru dapat telepon dari Teluk Wondama,
Rp.12.000 perliter. Dari Sorong Selatan dan Maybrat, Tambrauw, Rp.8.000 – Rp10.000
perliter. Raja Ampat, Rp10.000 perliter. Ini cukup memberatkan bagi masyarakat kecil di
Papua Barat.
Saya sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Asri dari Sulawesi
Barat. Bahwa kita menyetujui yang ini hanya untuk memberikan kontribusi untuk orang
pusat. Saya dengar rakyat tetap di daerah itu menderita. Maka itu saya mau menyatakan
khusus bagi 4 anggota dari DPD Papua Barat kami akan menolak kenaikan BBM. Jadi itu
sikap kami untuk mendukung rakyat kecil. Saya kira apa yang, pernyataan yang saya buat ini
untuk kami berempat, saya akan sampaikan bahwa kami menolak untuk kenaikan BBM.
Terima kasih, Pimpinan.
29. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Interupsi, pimpinan. B-86, Kalimantan Selatan.
30. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ya, interupsi apa ini? Kalau mau tanya, boleh silakan. Ada tidak? Interupsinya itu
terhadap apa? Silakan. Kalau mau tanya, kita bikin ruang. Nanti Adhariani habis ini ya.
Silakan Ibu.
31. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Terima kasih.
Saya Istibsyaroh, B-57 dari Jawa Timur.
Penduduk Jawa Timur hampir 40 juta. Yang miskin sudah 6 juta lebih. Kalau BBM
nanti dinaikkan, pasti akan bertambah rakyat miskin di seluruh Indonesia, khususnya Jawa
Timur karena penduduknya padat. Untuk itu dari Jawa Timur semua ini sudah sepakat untuk
menolak kenaikan BBM dengan alasan apa pun. Kemudian kalau ada katanya untuk BLT,
BLT sementara itu banyak yang salah alamat juga. Jadi bukan orang miskin tapi mendapat
BLT. Ketika akan ada BLT mengaku miskin, tetapi sebenarnya itu cukup. Kemudian, apalagi
nanti di listrik juga dinaikkan, ini juga akan merepotkan lagi. Artinya Indonesia secara umum
sudah hampir 40 juta yang miskin, sudah tambah 2,7 juta, akan bertambah lagi dengan
kenaikan itu. Saya kira apakah diterima oleh yang lain, yang jelas dari Jawa Timur
khususnya DPD, teman-teman juga menolak kenaikan BBM. Terima kasih.
32. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Interupsi pimpinan. Mohon dicatat dan menjadi bahan pertimbangan kita bahwa
teman-teman sudah menyebut empat provinsi yang sudah menyatakan menolak.
Terima kasih.
33. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO)
Interupsi pimpinan. Konkrit pimpinan. Kalau boleh mekanisme rapat ini meminta
pernyataan dari setiap provinsi saja, setuju atau tidak kenaikan? Karena kita mewakili
provinsi. Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
18
34. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ya. Coba kita hargai, kita sudah melewati mekanisme biasa. Maaf, teman-teman
sekalian, coba kita hargai mekanisme kita ya. Bahwasa pertama, keanggotaan DPD itu adalah
perorangan ya, bukan perprovinsi ya. Jangan kita ini. Silakanlah berpendapat, saya tidak ada
masalah. Silakanlah menyampaikan itu, tetapi jangan kita melanggar apa yang telah kita
sepakati. Dan ini adalah perorangan, belum tentu sama satu provinsi ya.
Coba silakan, Pak Adhariani.
35. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Ya, terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau lembaga ini adalah representasi dari rakyat, harus buka mata, telinga dan hati
nurani. Hari ini di berbagai daerah itu demo-demo besar penolakan terhadap kenaikan BBM,
itu sudah luar biasa Pak. Saya tiap minggu pulang ke Banjarmasin, terutama daerah saya, itu
tiap hari saya menghadiri demo Pak. Intinya mereka menolak kenaikan BBM itu. Nah,
makanya ini lembaga daerah yang fungsinya juga memperjuangkan rakyat daerah. Maka saya
rasa tidak ada alasan utnuk tidak mempertimbangkan aspirasi daerah itu. maka, dengan apa
yang disampaikan kepada saya untuk disampaikan di paripurna pada hari ini, maksud dan
kehendak orang daerah agar BBM itu tidak dinaikkan, maka hal itu saya sampaikan di rapat
paripurna ini sebagai catatan bahwa mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan menolak
kenaikan BBM. Tegas.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
36. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Alirman Sori.
37. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-Ibu semua, setelah kita dengan seksama mendengarkan hasil kerja dari Komite
IV, kemarin itu juga dibahas di Panmus, dan dinamika di Panmus luar biasa juga waktu itu.
Tetapi melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan, katakanlah hampir di setiap daerah, baik
tayangan di televisi maupun di media cetak itu semua atau rata-rata menolak untuk kenaikan
BBM Saya bukan berbicara atas nama Provinsi Sumatera Barat, Pak Ketua. Dalam kapasitas
saya sebagai anggota DPD, kebetulan mewakili Sumatera Barat dan tidak berani juga
menggeneralisir untuk satu provinsi. Bisa saja Pak Ketua, Bu Emma, Pak Riza dengan saya
berbeda. Untuk itu mohon dipahami apa yang saya sampaikan.
Artinya, yang disampaikan Komite IV, mohon maaf juga kalau saya menggunakan
istilah, itu kan mengikuti irama pemerintah. Tetapi itu adalah suatu kajian yang sudah luar
biasa dilakukan oleh Komite IV dan pantas kita hargai dengan berbagai pandangan yang
dikemukakan mungkin di Komite IV. Mestinya DPD memang harus berani mengambil sikap.
Apalagi setelah kita terbakar dengan membaca berita hari ini di beberapa media cetak dan,
yang ini menurut saya pengalihan isu yang coba dilakukan oleh DPR terhadap DPD. Supaya
sikap kita tidak ambigu atau berada di persimpangan, harus jelas, harus ada keberanian DPD
untuk menolak opsi yang disampaikan pemerintah untuk menaikkan BBM itu. Tetapi harus
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
19
ada alasan juga. Kalau ditolak, jalan keluarnya seperti apa. Tentunya saya mengatakan berani
tidak DPD misalnya kita menolak kenaikan BBM, tetapi langkahnya apa, begitu. Misalnya,
ini ilustrasi ya, ilustrasi misalnya. Sampaikan saja ke ruang publik. Itu gaji pejabat negara itu
dipotong, misalnya. Itu kan tidak sederhana,. Tetapi kan ini tidak ada satu solusi satu pun
yang ditawarkan tadi kecuali hanya mengkritik saja. Tetapi singkatnya, Pak Ketua, secara
pribadi saya juga menolak untu kenaikan ini.
Terima kasih.
38. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Jadi, menarik juga dipotong gaji pejabat negara, berapa persennya nanti kita
bicarakan. Yang lain?
39. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Pimpinan.
40. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik ya. Mana? Sebentar tadi, Pak Elnino ya? Oke, kalau begitu ya sekarang coba
Komite IV. Jadi kita harus sebagai lembaga ini, kalau tidak nah seperti yang diusulkan Pak
Alirman Sori tadi itu sangat luar biasa. Mari semua pejabat negara, termasuk kita juga untuk
juga melakukan pemotongan gaji. Itu menurut saya luar biasa dampak psikologisnya.
Silakan.
41. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Terima kasih pimpinan.
Pak Ketua, Bu wakil ketua dan teman-teman sekalian. Ini saya anggota Komite IV,
saya tidak mau berbicara soal substansi yang diputuskan oleh Komite IV untuk diusulkan di
paripurna ini. Saya ingin mengusulkan mekanisme paripurna kita, bahwa daripada kita ribut
terus ini nanti, ada 132 nanti ngomong semua bagaimana itu Pak Ketua? Yang paling bisa
adalah bagaimana supaya seperti yang Dr. Budi bilang, saudara saya ini, setiap provinsi ada
pandangannyalah. Itu yang pertama. Kalau memang harus dibilang bahwa ini kita anggota
perorangan, tidak bisa digeneralisir perprovinsi. Maka tidak ada masalah juga kita voting
secara terbuka di sini soal kita menaikkan BBM atau tidak. Terima kasih pimpinan.
42. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Pimpinan, ijin, pimpinan. 125.
Ini bukan pada perspektif kita saling berhadap-hadapan dimana kita semua
menanggapi kemudian Komite IV harus menjawab dari sekian pandangan dan perspektif
kita. Kalau bahasa Pak Alirman Sori tadi, bagaimana solusinya? Banyak solusinya yang bisa
kita berikan. Hampir 1.000 tiriliun kok belanja pusat ini. Belanja daerahnya sekitar 400
triliun. Jadi artinya pimpinan, solusinya banyak yang kita berikan. Tetapi dalam mekanisme
forum kita tidak pada posisi bahwa Komite IV harus setiap menanggapi dari setiap
pertanyaan kita. Mekanisme itu tidak tepat pimpinan.
Usulan kami adalah, karena pandangan sudah ada, pandangan Komite IV ada dan kita
semua memiliki hak pribadi-pribadi politik dan hak wilayah kita untuk menyampaikan
perspektif terhadap pandangan itu, maka harus ditentukan oleh pimpinan bagaimana
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
20
mekanisme mengambil keputusan. Saya sepakat dengan saudara Elnino, mekanisme
pengambilan keputusan ya siapa yang sepakat ya berdiri. Siapa yang tidak sepakat, ya. Kalau
landasan filosofinya, landasan perspektif akademiknya, dan kajian-kajian secara politiknya
kan sudah ada. Bukan hanya kita, fraksi-fraksi pun terbelah tentang ini. Tinggal memilih
posisinya sekarang. Tidak pada posisi untuk melakukan kajian-kajian lagi.
Terima kasih pimpinan
43. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar ya. Ini mekanismenya kan sudah jalan ini. Dari berbagai pandangan tadi,
kan kita mempercayakan ini kan ke Komite IV, sudah berjalan dengan baik. Ini mekanisme,
tidak perlu kita rubah begitu ya. Kita serahkan nanti bagaimana apa yang disampaikan tadi
dengan berbagai perspektif, ambiguity, tidak sepakat, dan lain sebagainya, baru nanti
pandangannya kita lihat. Kalau memang itu nanti, kan bisa saja dari berbagai pandangan itu
dengan catatan kayak Pak Bambang Soeroso ya. Silakan ini kalau sudah diputuskan. Kita
harus hormati juga putusan dari komitenya. Itulah wakil-wakil kita yang di provinsi untuk
bisa menyampaikan. Kan sudah disampaikan tadi, di Komite IV juga berakhir juga dengan
voting ya, jadi tidak mudah juga. Tetapi kita dengarkanlah dulu ya supaya lebih jelas. Tentu
tidak semudah itu juga,ya. Mungkin biar tahu di Panmus juga ramai juga ya.
Kami persilakan ke Ketuanya dulu, ya. Silakan
44. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Terima kasih pimpinan.
Terima kasih atas perhatian besar dari para anggota terhadap persoalan ini. Dan
memang seharusnya seperti itu karena ini urusan yang sangat penting. Saya akan sampaikan
sedikit tentang diskusi yang terjadi di Komite IV terkait dengan kenaikan harga BBM itu.
Bapak-Ibu anggota yang saya hormati.
Sebenarnya kalau kita mau tidak mengurangi subsidi BBM, itu bisa, tidak sulit.
Artinya tinggal dari tambahan angka yang ada dari pendapatan BBM, kemudian silva, itu kita
masukan saja kepada subsidi BBM. Itu sudah selesai. Artinya sebenarnya persoalan kita
bukan persoalan pada angka, tetapi persoalan kita adalah persoalan pada apa iya kayak
begitu, bahwa sekian besar anggaran itu kita gunakan untuk subsidi BBM. Bandingkan
misalnya dengan subsidi pertanian yang angkanya jauh lebih kecil daripada subsidi BBM.
Bahkan sekarang pun dalam APBN-P ini dikurangi lagi.
Nah, diskusi yang berkembang adalah apakah tepat subsidi sebesar itu? Nah
kemudian, beberapa yang berkembang begini, pertama subsidi sebesar itu, itu hanya
dinikmati mayoritas oleh orang Jawa dan Bali. Jadi data dari BPS itu menunjukkan
bahwasanya lebih dari 50% pengguna kendaraan itu hanya di Pulau Jawa dan Bali. Artinya
penduduknya banyak. Artinya apa? Artinya dalam konteks pemerataan daerah ini sebenarnya
tidak dinikmati oleh mayoritas daerah. Yang kedua, bahwa yang disebut suibsidi BBM itu
adalah subsidi untuk orang yang punya kendaraan bermotor. Semiskin-miskinnya mereka itu
punya motor. Sedangkan yang punya motor itu jumlah motor di Indonesia itu hanya berapa
ratus ribu, begitu. Artinya itu hanya bagian sangat kecil dari jumlah penduduk Indonesia kita
yang sangat besar itu. Sehingga pertanyaan kita adalah apakah subsidi yang begitu besar kita
berikan hanya untuk sebagian kecil penduduk, itu pun yang punya motor atau yang punya
mobil lebih dari satu, bahkan kadang-kadang lebih dari satu, dan lokasinya juga hanya di
beberapa tempat saja. Nah, ini kan pertanyaan kritisnya disitu. Karena itu kita berpikir
sebagai, berpikir tentang negara itu bahwasanya mestinya subsidi besar itu tidak harus ke situ
arahnya, tetapi diberikan kepada sektor-sektor lain yang lebih menyentuh kepada rakyat yang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
21
lebih layak untuk diberikan subsidi. Karena itu diskusi ini memang cukup tajam dan panjang
kemarin kita lakukan. Kemudian akhirnya tidak dengan suara bulat memang, tetapi akhirnya
kita bisa memahami di Komite IV betapa subsidi itu memang harus kita evaluasi. Ini satu hal.
Yang kedua, Bapak-Ibu, bagi kita di Komite IV dan bagi kita di DPD, sebenarnya ini
bukan barang baru. Waktu kita memberi pertimbangan terhadap APBN 2012, kita punya dua
rekomendasi besar. Rekomendasi besar pertama kita adalah mengevaluasi subsidi BBM. Ini
pertimbangan kita di APBN 2012, bukan sekarang. APBN 2012. Artinya kajian kita terhadap
APBN, terhadap subsidi BBM itu memang sudah menimbulkan kegelisahan kita, secara garis
besar begitu ya. Apa betul subsidi sebesar itu dan bisa jadi akan terus meningkat diberikan
kepada hanya sebagian kecil penduduk dan itu pun bukan orang miskin. Karena itu kemudian
kita memberi rekomendasi di 2012 supaya subsidi BBM itu betul-betul dievaluasi.
Nah, karena kasus yang sekarang sudah dengan isu kenaikan BBM, maka sekarang
yang kita dengar adalah orang-orang yang seolah-olah itu menolak dan seolah-olah itu
mewakili mayoritas masyarakat. Padahal mayoritas masyarakat dirugikan oleh adanya
subsidi BBM ini. Bukan diuntungkan, tetapi dirugikan oleh subsidi BBM yang hanya
menguntungkan sekelompok kecil dari penduduk kita. Ini yang pertama.
Yang kedua, tentang, ini ungkapan Pak Sofwat, saya kira Pak Sofwat nanti bisa
menyampaikan sendiri, tetapi saya setuju dengan ungkapan beliau, ketika orang mengatakan
BLT tidak mendidik, saya kira kita sepakat itu. Tetapi bagaimana orang-orang kaya kita
subsidi dengan uang besar negara, apakah itu mendidik? Itu tidak kita pernah kita
pertanyakan. Saya kira ini kan hal yang harus secara adil kita lihat juga, sehingga justru
keberpihakan DPD adalah kepada masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk
mendapatkan bantuan. Nah, ini satu sisi.
Dari segi daerah, di dalam pertimbangan kita yang lengkap ini, mungkin Bapak-Ibu
anggota bisa membaca secara lebih tegas, lebih luas di dalam pertimbangan kita yang
lengkap. Seluruh permintaan kita adalah menganalisis anggaran-anggaran kementerian itu
untuk dikurangi dan dialokasikan ke, transfer ke daerah. Justru stressing-nya disitu. Bukan
kita mendukung perubahan-perubahan di anggaran kementerian dan non kementerian itu.
Tetapi justru itu harus di efisienkan dan kita dorong untuk menjadi transfer daerah, sehingga
sekurang-kurangnya DAU itu mencapai atau mendekati angka 26% yang di alokasikan
sebagaimana syarat di undang-undang. Di dalam ABPN-P ini hanya ada angka 5 koma
sekian triliun untuk transfer ke daerah. Dan itu bukan akibat kebijakan, itu adalah akibat tadi
penambahan DBH karena kenaikan harga minyak. Jadi bukan karena kebijakan pemerintah
untuk memberi transfer ke daerah melalui penyesuaian-penyesuaian anggaran. Nah karena
itu kita mengkritik keras persoalan itu, dan silakan Bapak-Ibu membaca secara detail di
dalam pertimbangan kita. Saya kira ini beberapa penjelasan tambahan, tetapi saya sepakat
bahwasanya sepenuhnya ini menjadi kebijakan kita. Hanya saja saya secara pribadi berharap
bahwa kita berpikir sebagai, bukan sekedar melihat fenomena-fenomena sesaat, tetapi kita
betul-betul berpikir secara keseluruhan. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
45. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih. Sebentar dulu, kan sudah, coba yang di Panmus juga menurut saya
jangan dululah, itu debatnya juga sudah kuat. Yang lain yang belum ada beri kesempatan.
Sekarang kita ke Komite IV dulu. Silakan Pak Sofwat sama Ibu, Komite IV dulu, silakan,
supaya bisa menjelaskan begitu, ini publik menunggu juga, mendengar.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
22
46. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
Terima kasih pimpinan.
Kebetulan di Komite IV, sebenarnya sudah tidak pantasnya kami menceritakan
fenomena bagaimana diskusi itu berlangsung. Dan ketika itu juga pimpinan hadir dalam
diskusi yang cukup alot itu. Saya pikir pro kontra di dalam Komite IV itu juga luar biasa
terjadi. Banyak teman-teman posisi sama juga dengan teman-teman dalam forum ini.
Kemudian sampai pada mekanisme voting. Tapi saya ingin mengatakan beberapa hal
substansi yang juga kita bahas seperti apa pikiran teman-teman. Kami tidak menyetujui BLT.
Formulanya, uangnya boleh tapi formulanya dirubah, itu satu, mungkin saya hanya ingin
menlanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Cholid. Formula itu macam-macam, banyak
tawaran kita tentang formula. Malah kita mengatakan BLT itu sifatnya bukan untuk
mensejahterakan sehingga kami tolak, malah tidak menghargai harkat dan martabat manusia
sebagai manusia. Kami sampai mengatakan pada soal esensi hak asasi dalam BLT itu sendiri.
Sehingga memang di dalam butir-butir pertimbangan ini kami menyampaikan formulanya
perlu di perhatikan, bukan kami mensetujui BLT dalam konteks bagi-bagi langsung. Itu ada
beberapa catatan yang kami sampaikan. Formulanya bisa melalui DAK, bisa melalui DAU,
dengan tidak mempertimbangkan kriteria yang selalu dipakai oleh pemerintah jumlah
penduduk, karena di pakai itu kembali lagi.
Kami kemarin, minta maaf, suka mengatakan Jawa dan luar Jawa. Kita pakai itu
untuk melihat ketidakadilan yang berlaku selama ini. Sehingga formula yang kita pakai
adalah proporsional, lihat pada kriteria infrastruktur, indeks pelayanan minimal dan macam-
macam yang terjadi daerah sebagai pengakibatkan kemiskinan luar biasa. Kami sepakat kalau
ini sudah di antisipasi akan menjadi akar dari kemiskinan structural. Sehingga beberapa
antisipasi coba disengaja ditawarkan oleh teman-teman Komite IV. Jujur kami beberapa
orang masih tetap posisi seperti teman-teman, tapi kami mengakui mekanisme demokrasi
yang coba kami lakukan sampai kepada tracking budget pun kami lakukan. Item-item dari
masing-masing sektor kami lakukan dan mungkin dalam gambaran yang besar kita bisa
menunjukan. Tapi karena di sampaikan dalam lembaran yang sempit ini, itu tidak kelihatan.
Kita menyampaikan beberapa kriteria tentang tracking budget yang dilakukan naik turunnya.
Malah kami sampai mempertanyakan kenapa LAN harus naik lebih besar daripada dana
transfer. Fenomena ini ada terjadi di dalam diskusi Komite IV.
Kami juga melihat tentang beberapa perbandingan yang dilakukan oleh pemerintah di
dalam nota keuangan 5 tahun lalu. Dan kalau teman-teman tidak bisa membaca itu terjebak,
seolah-olah ada kenaikan, padahal tidak ada kenaikan. Dan posisi kami, pertanyaan kami
adalah bagaimana posisi daerah dalam melihat APBN-P? Seperti tidak ada perubahan sama
sekali. Kritik kami besar ada di dalam ini. Kalau teman-teman baca dengan hati tenang
substansinya jelas, rekomendasi kami jelas. Saya posisi kembali lagi, saya posisi menolak,
bukan tidak menolak, kami dalam Komite IV beberapa orang pun menolak. Jadi tidak ada
kepentingan kami menjadi perpanjangan ataupun sekedar mengutip ahli, tapi kami realita.
Kami bukan sekedar melihat pada realita ilmu pengetahuan, tapi realita daerah, orang miskin
makin banyak secara structural. Itu yang menjadi pertimbangan kami untuk mengungkapkan
dari berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Terima kasih pengantar saya.
47. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Pak Sofwat Hadi, silakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
23
48. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Pimpinan, daftar lagi, B-80 setelah Pak Sofwat.
49. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
50. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekedar saya mengingatkan bahwa perdebatan di Komite IV itu dihadiri juga oleh
para pakar ekonomi, para ahli, staf ahli, bahkan beberapa pejabat, termasuk ahli-ahli dibidang
pertambangan. Makanya sebenarnya alangkah baiknya perdebatan ini juga di depan-depan
para-para pakar. Tapi karena ini sudah terlanjur saya mengira bahwa apa yang disetujui di
Komite IV itu karena ada perwakilannya tiap-tiap provinsi. Dan ini, begini ini akan terus
memperpanjang rapat paripurna.
Rekan-rekan, perlu kita ketahui bahwa beban ataupun pemerintah tidak bisa berbuat
banyak untuk program rakyat khususnya rakyat golongan menengah kebawah, karena APBN
kita ini di tekan oleh kewajiban membayar hutang luar negeri. Untuk 2012 saja bunga hutang
luar negeri itu 122 triliun, belum membayar kewajiban pokok. Kalau tidak dibayar kewajiban
pokok, kalau kewajiban pokok juga tidak dibayar ini akan lebih dari 122 triliun, dan ini akan
berlanjut terus. Dan malah saya dengar karena defisit hutang lagi. Nanti kita bunganya akan
tinggi lagi. Di satu pihak kita memberi subsidi BBM yang katanya subsidi itu untuk kalangan
yang tidak mampu dan kalangan masyarakat miskin. Akibat dari subsidi ini bukan
dibenturkan antara kaya dan miskin. Kalau memang tidak mau dibenturkan hapus subsidi,
saya bilang begitu. Ini kan kita harus tahu akar masalah sebabnya. Selama ini kita ini
mempermasalahkan akibat bukan sebab. Jadi pemerintah kita ini mengalami kesulitan karena
sistem menyusun anggaran ini saya pikir cukup keliru. Apalagi dikatakan tadi subsidi BBM
itu pada umumnya dihabiskan untuk mobil dan speedboat. Mereka-mereka yang kaya raya di
Pantai Mutiara Tanjung Priok itu. Jadi tidak tepat sasaran. Di satu pihak kita memberikan
subsidi kepada orang kaya, di satu pihak kita tidak mempersoalkan bagaimana untuk
melunasi hutang luar negeri in, bagaimana supaya beban bayar bunga tiap tahun ini tidak
mencekik leher rakyat kita atau pemerintah kita. Di negara-negara lain saya perhatikan
Malaysia saja pada waktu perdana menterinya Mahathir Mohamad, begitu hutang lunas
banyak uang pemerintah untuk program sesuai dengan aspirasi.
Ketiga, masalah korupsi. Saya kira kalau korupsi semuanya sudah tahu. Dari tekanan
hutang luar negeri, subsidi BBM, korupsi, program pemerintah saya yakin yang terukur dan
bisa dilaksanakan adalah mengurangi subsidi kalau memang tidak mampu untuk menghapus
subsidi. Jadi memang ini jalan terakhir, apalagi RAPBN ini saya yakin pemerintah itu bahwa
ini jalan terakhir. Kita lihat saja, walaupun subsidi BBM itu dikurangi dan harganya jadi
naik, malahan subsidi menjadi naik 137 triliun. Bayangkan kalau tidak naik mungkin lebih
dari 200 triliun. Ini, makanya saya yakinlah, saya juga kaget tadi malam SBY bertahan,
padahal biasanya SBY itu penakut kalau menghadapi demo-demo itu. Saya kadang berpikir
mungkin SBY mempertaruhkan jabatan lebih bagus dia mundur daripada ekonomi kacau
negara kolaps. Jadi ini saya kira kita bukan masalah aspirasi dan tidak aspirasi. Kita kan
berbicara dengan para pakar, kemudian berdiskusi dengan para ahli baik, yang LSM, yang
mau pro kontra. Saya sendiri sebetulnya tidak setuju BBM itu naik, tapi ini kan dalam
keadaan terpaksa.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
24
Kemudian soal BLT. Dulu namanya itu subsidi langsung tunai. Jadi masyarakat yang
kaget dengan harga naik ini maka subsidinya diberikan kepada masyarakat. Dan subsidi yang
sekarangpun BLT itu 25 triliun dari sekian triliun penghematan, itupun hanya baru
seperempatnya. Jadi saya setuju saja BLT, seperti Pak Subadri tadi bahwa kalau kita
kumpulkan orang miskin mereka minta BLT itu di tambah. Jadi kadang-kadang kalau BLT
itu tidak setuju, ini aspirasi orang miskin atau aspirasi bukan orang miskin? Kita jadi
bingung. Tapi sudahlah, lebih bagus kita yang kritis, logis dan realistis.
51. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik saya rasa cukup Pak Sofwat, sudah hampir.
52. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Yang terakhir, kenaikan BBM akan menambah PAD karena pajak BBM itu adalah
pajak daerah. Terima kasih.
53. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Ibu Erma, mohon waktunya.
54. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Terima kasih pimpinan.
Yang saya hormati teman-teman anggota DPD yang hadir saat ini di sidang
paripurna. Pertama, harus kita sadari bahwa pertimbangan yang sudah dibuat oleh Komite
IV, saya anggota Komite IV, adalah pertimbangan menyeluruh terhadap RAPBN-P 2012.
Bukan ansi dan melulu soal kenaikan BBM, itu hanya bagian kecil dari pertimbangan yang
kita masukan. Yang kedua, saya minta teman-teman untuk membaca dengan cermat pada
halaman 10, secara khusus point 18, 16, terkait apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari
Komite IV sehingga menyampaikan pertimbangan seperti ini. Saya laporkan di sidang
paripurna ini pimpinan, saya orang yang memilih tidak populer, di maki-maki, di demo atau
apapun namanya di daerah, karena saya mendukung pengurangan subsidi ini. Karena buat
saya memberikan dan menghabiskan 70 persen APBN terkait subsidi di Jawa dan Bali itu
sangat tidak adil bagi kami di Kalimantan. Sehingga debat kami di Komite IV kemarin saya
usulkan secara jelas kepada rapat itu adalah hasil pengurangan subsidi BBM ini 10 persen
DPD harus usulkan untuk pembangunan wilayah perbatasan, daerah terluar, terpencil dan
seterusnya. Caranya bagaimana? Anggaran itu langsung masuk dari APBN langsung drop ke
PAD, langsung masuk ke kabupaten. Dan itu sangat berguna bagi masyarakat. Itu yang saya
mau sampaikan. Dan itu akan sangat berguna untuk memperbaiki infrastruktur di daerah
yang selalu kami katakan di pulau Jawa ini, Jakarta khususnya tidak ada sungai tapi banyak
jembatan. Kami di Kalimantan banyak sungai tidak ada jembatan, tidak diperdulikan sama
sekali.
Kemudian selanjutnya soal BLT. Saya BLT sangat tidak setuju dengan pola ini,
karena ini benar-benar menghina kemanusiaan, kemampuan seorang manusia untuk bisa
bertahan hidup. Karena itu pada point ke-18 halaman 10 pertimbangan DPD, sangat jelas
kami katakan disitu di Komite IV bahwa kami mendukung yang namanya bantuan langsung
tunai ini ditiadakan dengan mengadakan program padat karya. Ekonomi masyakaart bergulir.
Dan untuk diketahui sama teman-teman di seluruh anggota DPD RI ini, debat di Komite IV
itu sangat keras dan sangat sulit kami untuk memutuskannya sehingga kemudian dilakukan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
25
voting. Dan saya sampaikan saya tidak mewakili 3 teman saya yang tidak hadir saat ini. Tapi
saya sampaikan saya Erma Suryani Ranik B-80 memilih tidak populer demi menyelamatkan
keuangan negara ini yang memang hampir kolaps. Terima kasih
55. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan Pak Zulbahri.
56. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU)
Terima kasih pimpinan.
Bapak-Ibu yang kami hormati.
Memang kami dari Komite IV juga sudah berdiskusi panjang lebar, bahwa
sebenarnya adalah bagaimana keputusan politik kita tentang APBN-P itu sendiri. Karena
untuk merubah angka-angka itu gampang saja. karena apa? Bahwa kalau kita melihat
sekarang dengan kenaikan harga minyak dunia ini pemerintah menyiapakan 72 triliun lebih
untuk penambahan subsidi kenaikan harga minyak. Sementara kalau harga minyak itu
dinaikkan, katakan 1500, itu tambahan lebih kurang 50 triliun. 50 Triliun itu kalau kebijakan
pemerintah dibagikan yang namanya balsem tadi, bantuan langsung sementara itu kita harus
20 triliun. Berarti kan cuma ada 30 triliun yang dicari dana daripada kenaikan BBM itu
sendiri. Kalau kita bandingkan seandainya BBM itu tidak naik, Bapak-Ibu, bahwa sekian
puluhan juta masyarakat yang sudah teriak, walaupun penduduk yang terbesar itu di pulau
Jawa tetapi dampaknya lebih parah lagi di daerah-daerah, harga sudah naik mungkin akan
naik lagi. Dan juga bantuan langsung 150 itu kalau di daerah kami di kepulauan ongkos
pancung-nya saja 100 ribu sekali jalan, pulang-pergi sudah 200, yang diambil cuma 150.
Kalau pancung itu istilah kami pancung Pak, ini speedboat. Jadi tidak ada berarti. Untuk itu
kemarin juga di Komite IV beberapa orang dari kami, tapi karena kalah suara saja kami
memang setuju dengan teman-teman dari daerah lain tadi bahwa mungkin lebih besar
resikonya BBM ini naik daripada tidak naik. Kalau terjadi korban siapa yang setuju naik
BBM nanti itu yang nanggung dosanya, karena sudah banyak kejadian ini kan. Ya kalau
terjadi korban nanti yang setuju BBM naik itu menanggung dosa. Untuk itu kami dalam hal
ini mungki tapi tidak tahu juga 1 provinsi ini, tapi ngomong Ibuu Aida tadi kami hanya
berdua setuju juga BBM tidak naik Pak Ketua. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
57. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik Pak Sis silakan, Pak Wasis.
58. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR)
Terima kasih pimpinan.
Pertama saya bahwa ketika BBM itu dinaikkan tidak hanya mobil pengguna BBM itu
saja, tapi BBM itu merupakan salah satu komponen biaya produksi sebuah perusahaan.
Sehingga ketika BBM itu naik maka akan diikuti oleh barang-barang kebutuhan masyarakat
ikut naik. Pertanyaan saya apakah pemerintah ketika menaikkan BBM ini bisa menekan
kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang lain. Kalau memang tidak bisa saya rasa
kenaikan BBM sebaiknya ditunda dulu. Pertama, karena saya melihat bahwa BBM belum
naik saja barang-barang kebutuhan pokok sudah naik semua. Tentang BLT misalnya, iya
sekarang di compare dengan BLT yang akan diberikan kepada masyarakat. Apakah BLT itu
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
26
bisa menutup kebutuhan masyarakat ketika barang-barang itu naik? Jadi saya harapkan
bahwa yang menikmati subsidi itu hanya orang-orang kelas menengah ke atas, saya pikir ini
masih tidak relevan, karena BBM tidak hanya digunakan oleh mobil dan sepeda motor yang
katanya Komite IV tadi orang-orang mampu. Padahal itu digunakan juga oleh perusahaan-
perusahaan sebagai komponen biaya produksi. Untuk itu kami mohon dengan hormat bahwa
kenaikan yang disetujui itu untuk dipikirkan kembali. Untuk kami, saya secara pribadi
dipertimbangkan dulu. Terima kasih.
59. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik Pak Tonny Tesar. Nanti saja ya ada waktunya lah, coba berikan juga ruang buat
orang untuk menjelaskan ya. Coba ikut saja nanti saya daftarkan, Pak Litha Brent, nanti Pak
Asri lagi. Silakan
60. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Terima kasih Pak Ketua.
Yang kami hormati Bapak-Ibu anggota DPD yang sempat hadir, terutama teman-
teman yang sepndapat dengan kami bahwa BBM jangan naik. Saya anggota Komite IV juga.
Jadi saya harus menyampaikan kepada teman-teman bahwa keinginan yang teman-teman
menyampaikan itu kami semua di Komite IV semua sepakat bahwa BBM tidak naik. Itu
sepakat saya yakin dari awal. Tapi setelah kami mendengar para pakar, kami mendalami
semua permasalahan yang ada, kami juga mengerti bahwa negara ini tidak bisa juga untuk
meberikan subsidi kepada orang yang mampu. Ini bagian juga yang menjadi perdebatan kita
secara psikologis kita, kebathinan kita, kita berat sekali untuk lakukan itu. Jadi kalau saya
mengatakan pertimbangan yang sudah kita buatkan ini adalah pertimbangan yang paling baik
yang dibuat oleh Komite IV selama ini, yang saya menilai. Walaupun saya tahu hasilnya ini
akan ditolak di paripurna. Ingin saya menyampaikan bahwa kalau keadaannya normal,
keadaan pemerintah ini dipercaya oleh rakyat, tidak ada korupsi, saya kira rakyat tidak akan
demo dengan apa yang kita usulkan ini, karena ini sangat rasional sekali. Ini bukan pendapat
kami. Ini para ahli yang memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kami tidak terlalu paham
soal ini, tapi ini betul-betul suara yang disampaikan bisa bertanggung jawab secara ilmiah.
Tapi memang kita tahu bahwa APBN ini di korupsi besar-besaran terjadi sekarang di KPK
bagaimana negara ini salah urus, sehingga masyarakat tidak percaya lagi apa yang mau
disampaikan oleh pemerintah. Jadi apapun juga pertimbangan yang kita buat hari ini, ini
tidak akan dipergunakan juga oleh pemerintah. Jadi saya pikir ini kita sekarang karena ada
surat lagi dari teman-teman di DPR seakan-akan kita ini tidak kerjaan, mari kita bicara
tentang aspirasi daerah. Kan kita kirim juga disini juga tidak dibaca. Tapi mari kita tolak saja
itu kenaikan bahan bakar. Kita bikin pernyataan kita tolak saja bahan bakar. Itu lebih point
daripada kita bikin pertimbangan sampai sana disimpan disana, padahal ini pertimbangan
paling baik yang saya ikuti di Komite IV.
Pak Ketua saya mohon maaf, ini sampai disana tidak akan dibaca oleh DPR
sedikitpun masalah ini. Saya yakin itu, karena berapa kali pertimbangan DPD soal anggota
DPD, anggota BPK juga bukan diambil dari situ, banyak hal yang tidak diambil. Saatnya kita
sekarang bukan berbicara kepentingan DPD tapi kita menyuarakan aspirasi daerah, karena
kita anggota DPD dari daerah, kita menyuarakan aspirasi daerah. Kita tidak bicara lagi
anggota DPD, kita bicara aspirasi daerah. Saya dengan segala hormat pimpinan Komite IV
saya terpaksa harus menyampaikan bahwa ini pertimbangan yang terbaik, tapi mari kita buat
yang terbaik lagi, kita buat pernyataan DPD menolak kenaikan bahan bakar, karena ada
aspirasi masyakat di daerah. Terima kasih
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
27
61. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Pak Litha Brent dulu baru Pak Asri.
62. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL)
Terima kasih Pak Ketua.
Kita mulai Sidang tadi saya lihat jam saya jam 11 kalau tidak salah, berarti saya
punya jam di Ujung Pandang jam 12. Jadi sudah hampir 1,5 jam kita diskusi dan fenomena
ini hampir seperti waktu kami diskusi di Komite IV, aya dari Komite IV. Sudah 1,5 jam saya
natap ini Garuda diatas kayaknya menoleh terus kepada Pak Sofwat sebelah kanan ini.
Mungkin karena bagian dari Jawa dan Bali, mungkin Pak Sofwat di Jawa dan Bali merekalah
yang menikmati subsidi paling banyak, karena dia menoleh terus, sudah ditatap terus tidak
pernah menoleh ke sebelah kami timur ini kira-kira, begitu kira-kira Pak. Itulah kondisinya,
sudah 1,5 jam ditatap tidak pernah lihat-lihat kesini Pak.
Baik, jadi kalau fenomena ini sudah kayaknya persis dengan kondisi yang kami alami
di Komite IV. Tetapi kami fokuskan kepada soal subsidi, tujuannya adalah perhatian kepada
daerah dan juga ke BLT bantuan kepada rakyat kecil. Itu otomatis kesitu dalam hal subsidi.
Kalau soal BBM sebenarnya wakil presiden lalu sudah pernah menaikkan harga 6000 itu.
Jadi kembali lagi kalau 6000, tapi kami tidak mau terlalu jauh soal ini, harga BBM naik atau
tidak. Tapi yang kami fokuskan karena ini adalah APBN-P adalah urusan mengenai subsidi.
Terima kasih
63. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, silakan Pak Asri.
64. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Terima kasih pimpinan.
Ini bukan persoalan, teman-teman ini bukan persoalan kita populer atau tidak populer.
Kalau itu sudah lewat lah perdebatannya itu, kita duduk di sini dipilih. Saya juga duduk
disini dengan suara terbanyak di provinsi saya dan saya bertanya kepada konsituen saya, kan
begitu. Dan apa yang di jelaskan, mohon maaf Pak Sofwat, yang di jelaskan Pak Sofwat juga
kita paham itu, kita pelajari itu. Pertanyaannya sekarang adalah antara APBN-P dengan
subsidi BBM tidak bisa dipisahkan, tidak berdiri sendiri, APBN-P pun dipercepat karena
subsidi BBM dibicarakan, kenaikan BBM, kenaikan minyak dunia. Sekarang pertanyaannya
adalah, mohon maaf, kita tidak pernah menemukan dari angka-angka APBN-P yang ada
sekarang apa komitmen pemerintah untuk memperbaiki pembangunan daerah, pengentasan
kemiskinan dan lain sebagainya. Hampir semua belum apa-apa, sekarang hampir seluruh
departemen berlomba-lomba kok untuk mendapatkan dana itu. Sekali lagi pimpinan, hampir
1000 triliun itu adalah belanja pusat bukan belanja daerah. Kita tidak melihat postur
komitmen pemerintah pusat, mohon maaf pimpinan. Konstituen mengatakan begini
"bagaimana kita tidak menolak BBM, presiden-wakil presiden saja jalan hampir lebih 20, itu
menggambarkan penghematan atau tidak?" Ini contoh, praktikal, tapi itu riil dirasakan oleh
masyarakat kita. Pejabat-pejabat negara tidak memperlihatkan bukti-bukti kesederhanaan,
direktur-direktur di seluruh departemen kalau kita masuk hampir semua sudah ada kamar
mandi, sudah ada tempat tidur, hampir semua begitu bukan hanya di dalam. Artinya
pimpinan, ada masa frustasi rakyat kita melihat kondisi ini. Jangan dikatakan bahwa naiknya
BBM itu tidak memberikan multiplayer effect. Hampir seluruh wilayah-wilayah kehidupan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
28
masyarakat kita itu terpengaruh karena kenaikan BBM. Kajian-kajian yang disampaikan oleh
Pak Sofwat juga kita pahami kok itu. Kita mengerti berapa hutang beban negara kita, kita
mengerti itu.
Sehingga usulan saya pimpinan, rill sekali lagi, dan Komite IV pun mengatakan tadi,
teman-teman Komite IV pun mengatakan kita tolak kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak
memberikan komitmen yang tinggi. Saya berikan contoh pimpinan. Pemerintah tidak pernah
mau bicara serius tentang perbankan menurunkan suku bunga perbankan. Pemerintah tidak
mau bicara serius tentang menaikkan subsidi harga pupuk, subsidi pupuk, subsidi perumahan
murah. Program-program ini tidak pernah berjalan dengan maksimal. Empat program
pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah tidak pernah naik. Sedangkan
PNPM saja yang sangat diakui oleh pemerintah daerah kita itu hanya naik tidak lebih dari 2
persen pertahun. Lalu komitmennya pemerintah dimana? Lalu kita-kita ini untuk
memperjuangkan daerah titiknya dimana? Sehingga pimpinan, kalau misalnya teman-teman
mengatakan tadi bahwa naiknya ini akan mengurangi lebih 50 triliun, jangan dilupa bahwa
itu memberikan multiplayer effect yang lain kepada masyarakat kita. Tidak mungkin banyak
pakar-pakar, pengamat dan lain sebagainya bicara juga menolak kenaikan BBM kalau tidak
memiliki itu. Tidak mungkin masyarakat kita sekarang bergeliat untuk menolak itu karena
kalau tidak ada dampak dari itu juga. Belum bicara kebocoran APBN, belum bicara, luar
biasa pimpinan. Inilah saatnya DPD mengambil sikap. Kalau mau membicarakan kapan
BBM naik atau tidak kita bicarakan di APBN 2013, baru kita melakukan kajian yang serius,
jangan sekarang. Coba liat pimpinan, Departemen Keuangan saja itu caranya instan
melakukan, ketika duit kurang yang dia lakukan sangat instant, potong semua lembaga-
lembaga negara duitnya, tidak bisa seperti itu. Padahal hampir semua APBN yang ditetapkan
di 2012 itu melalui undang-undang dan di kaji. Kalau itu dipotong itu juga tetap akan
berdampak terhadap program pemerintah. Sehingga pimpinan, saya tetap bersikap teman-
teman juga sudah menyampaikan kenaikan subsidi BBM yang juga mempengaruhi postur
APBN-P kita, kita tolak kali ini. Kalau mau membicarakan itu DPD menantang lembaga-
lembaga negara termasuk eksekutif untuk membicarakan langkah-langkah taktis, naikan
2013 baru kita bicarakan, dijawab di APBN 2013. Itu saja pimpinan. Terima kasih.
65. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Elnino.
66. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Baik, terima kasih pimpinan.
Pimpinan, Ibu-Bapak sekalian senator anggota DPD yang saya hormati.
Ini rapat paripurna, ini rapat paripurna dalam arti mestinya kita membuat keputusan.
Kalau kita masih berdebat lagi soal pro kontra, sebanyak alasan menaikkan harga BBM
sebanyak itu pula alasan untuk menolak kenaikan harga BBM. Sementara kita ini lembaga
politik perwakilan daerah yang selama ini dianggap seperti iklan Honda "nyaris tak
terdengar". Minimal inilah kita dibuat terdengar, terdengar oleh rakyat yang menjerit itu
dimana-mana dan unjuk rasa hampir diseluruh ibukota provinsi diseluruh mungkin. Buatlah
DPD ini terdengar pimpinan, dengan keputusan kita ini. Toh kalaupun kita memberikan
pertimbangan seperti Pak Tonny Tesar bilang, kita memberikan pertimbangan menolak
dengan tegas kenaikan harga BBM belum tentu juga terdengar oleh Presiden dan DPR,
belum tentu juga. Tapi inilah momen kita, momen yang berkaitan dengan nasib begitu
banyak jutaan orang yang ada di sana, begitu. Jangan lagi kita berdebat soal pro kontra, ada
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
29
banyak alasan untuk menolak dan untuk menerima, banyak sekali alas an. Tapi ini rapat
paripurna, rapat untuk mengambil keputusan.
Jadi pimpinan tidak usah lagi berlama-lama, saya mengusulkan di rapat ini, paripurna
kita ini kita mendapatkan keputusan yang tegas DPD sikapnya apa terhadap kenaikan harga
BBM dan secara umum kepada APBN-P 2012. Terima kasih.
67. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih. Coba saya simpulkan ya, tidak perlu lagi ditanya ini. Ini kan
mekanismenya kan sudah berjalan, memutuskan APBN ini bukan sekarang, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010. Kita tahu di setiap kita ini dibagi per komite. Kita percayakan juga
apa yang dihasilkan oleh komite yang telah dihasilkan. Nah, mekanisme di sini menampung
kalau ada hal-hal yang berbeda itu adalah bagian kepada keputusan. Jadi itu gunanya kita
berikan ruang untuk itu.
68. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Pimpinan, maaf pimpinan.
69. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Tidak, tidak usah di jawab dulu, saya bicara dulu, saya ingin jelaskan kepada saudara
dulu. Jadi tidak ada yang salah ini, ini biasa. Saya pimpin rapat ini selalu kita dengar, iya
bagian dari keputusan seperti yang disampaikan Pak Bambang Soeroso ada minderheidsnota,
boleh itu, boleh. Mereka juga sudah menyampaikan bagaimana dinamika yang ada di
komitenya, kita hargai juga itu hasilnya, tidak semuanya mendadak terus di torpedo semua
begini. Kan tadi disini kan tidak ada waktu menjelaskan lebih dalam. Kan kita harus ada
altenatif, tidak bisa begitu, langsung keputusan, langsung ini, tidak. Hargai juga begitu loh
perwakilan yang ada di masing-masing kita dengan segala dinamika yang ada. Simboliknya
kan di tingkat komite itu kan juga sudah ada keputusan melalui voting, begitu loh. Kemarin
juga berdebat juga kita di Panmus. Tapi suara-suara seperti yang disampaikan Pak Bambang
itu begitu. Jadi kalau tidak catatan, ini kan bagian, semuanya ini kita rekam, dan bagian
daripada keputusan ini saya ingin jelaskan begitu ya.
Baik, sekarang saya kasih satu lagi.
70. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Interupsi pimpinan. Saya hanya bacakan point ke-3.
71. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
72. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Point ke-3 dari penutup yang Komite IV. DPD RI berpendapat bahwa kenaikan harga
BBM dan listrik tidak perlu dilakukan secara menyeluruh. Kalau perspektif saya tadi
pimpinan saya mulai dari sana. Model kajiannya bagaimana tidak menyeluruh. Itu yang saya
sebut tadi dengan ambigu. Sehingga saya menyatakan bahwa menolak dengan tegas. Itu saja
pimpinan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
30
73. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, kita catat semuanya ya.
74. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Pimpinan interupsi sebentar pimpinan, B-86.
75. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, silakan.
76. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
B-86 Pak. Terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan.
Saya bisa memahami apa yang diperdebatkan hari ini. Hanya secara substansi sudah
dibicarakan di komite, jelas sudah tergambar di laporan ini. Hanya saja apa yang
disampaikan saudara kita Elnino keputusan tertinggi itu kan ada di paripurna Pak. Paripurna
ini adalah keputusan politik DPD RI. Pertimbangannya apa yang disampaikan oleh Tonny
Tesar, apakah kita ini ingin begitu loh, dilihat oleh masyarakat atau kita ingin juga terikut
arus dengan pemerintah. Sementara hari ini demo-demo besar-besaran itu luar biasa Pak. Ini
menyangkut harkat martabat DPD, itu yang penting, bukan harkat martabat kita-kita ini.
Disinilah momen saya rasa, kita jangan ketinggalan momen Pak. Kalau nanti pertimbangan
kita itu tidak dipakai kita kehilangan momen. Saya rasa kita jangan berpikir kepentingan
individu disini, tapi kepentingan DPD yang lebih utama. Sehingga kita ini dilihat oleh
masyarakat, dilihat, diperhatikan oleh pemerintah. Hari ini statement Ketua DPR apa?
mengenai dana kita? hanya 450 miliar dipermasalahkan, iya kan. Sekarang saatnya kita
menunjukan bahwa DPD itu ada dan eksis di mata kawan-kawan itu.
Saya pokoknya hari ini minta keputusan Pak, minta keputusan, itu kan kita
menghargai apa yang disampaikan Komite IV dalam pembahasannya dengan kawan-kawan,
kita hargai dong, iya kan. Cuma ada di dalam tatib kita bahwa pengambilan keputusan itu ada
di paripurna ini, ya coba kita ambil keputusan. Siapa yang menolak, siapa yang menerima
itulah keputusan DPD dan kita harus legowo dengan apa catatan-catatan itu. Kita punya
argumen masing-masing kok. Saya bisa memahami apa yang disampaikan Komite IV kok,
iya kan. Cuma atas nama lembaga ini mau dijual kemana, mau dipertaruhkan kemana,
sementara saat ini juga kita sudah terpuruk kok, iya kan? Tidak ada sama sekali kita
bargaining kita dengan kawan-kawan di sebelah itu. Saya juga agak keras dengan
amandemen juga. Kalau bisa kita kerahkan saja 10 ribu, 10 ribu massa datang ke Jakarta,
saya sanggup kok, saya seorang pengusaha juga Pak, saya tantang hari ini. Ini negara ini
untuk kepentingan bersama, kan bukan kepentingan DPR. Membangun negara ini kita harus
sama-sama, bukan kita dituangkan disitu saja. Berapa banyak uang yang kita sudah
dihabiskan dalam rangka studi banding, studi banding juga, dalam rangka untuk eksisnya ini.
Tapi exitnya tidak ada. Pak Irman harus berani saya bilang, Pak Irman harus berani Pak, Pak
Irman harus berani, 132 orang yang mewakili daerah di belakang Pak Irman, Pak. Saya
setuju, terima kasih.
77. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih. Makanya saya dengar semua, beri juga kesempatan setiap orang
untuk memberikan pandangannya. Silakan Pak Alirman Sori.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
31
78. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Saya kira kalau disebut ini paripurna benar sekali. Kita ini kan sedang mencoba
mengkritisi sekaligus bagaimana memberikan penguatan terhadap hasil kerja Komite IV.
Karena ini paripurna, kalau memang kerja Komite IV belum sempurna ya kita sempurnakan
hari ini, itu tujuannya. Jadi libido politik kita hari ini itu adalah bagaimana keputusan politik
DPD RI hari ini bisa menjawab kepentingan dan kebutuhan apa yang diributkan di luar, di
daerah kita masing-masing. Nah menurut saya pimpinan, saya menyarankan, karena
perkembangan perdebatannya sudah memang cukup panjang, sudah saatnya kita masuk ke
ranah untuk mengambil keputusan, apakah mau melaksanakan voting secara terbuka. Kalau
sifatnya kebijakan Tatib kita mengatur votingnya terbuka. Kita arahkan saja kesana lagi.
Tidak ada pilihan lain, karena hampir mewakili setiap provinsi yang mengatakan sepakat
untuk menolak kenaikan BBM itu, begitu. Setuju kan? Kan itu semuanya.
Kemudian juga, mungkin saya tidak tahu mekanisme dan apa yang dilakukan oleh
Komite IV. Mestinya Komite IV juga menjelaskan ketika pemerintah ingin melakukan
menekan BBM itu ada tidak jaminan atau garansi pemerintah akan mengatur secara baik dan
menjamin tidak akan terjadi kenaikan harga yang lain. Harga belum naik semua sembako
sudah naik, kebutuhan pokok sudah naik. Ini kan memincu terjadinya keributan secara sosial
ditengah-tengah masyarakat. Jadi untuk itu pimpinan, saya menyarankan mungkin lebih tepat
kita arahkan saja untuk mengambil keputusan. Karena daripada nanti semuanya berkembang
dan semuanya punya argument. Dan saya tidak setuju kalau mengatakan pertimbangan DPD
RI tidak punya arti, ini konstitusi yang mengatur. Jangan sekali-kali katakan itu melemahkan
kita. Konstitusi yang menjamin kita harus memberikan pertimbangan kepada DPR. Tetapi
pertimbangan yang kita buat hari ini tentang perubahan APBN-P ini harus seirama. Jangan
sampai keputusan pertimbangan kita berikan A, statemen di luar secara kelembagaan
berbeda, begitu. Jadi iramanya kita iramanya menolak dalam pertimbangan diminta Pak
Irman bersama teman-teman pimpinan yang lain juga menyampaikan secara resmi baik di
televisi maupun di media cetak. Harus berani seperti yang dikatakan Bapak Adhariani,
begitu. 132 plus yang lainnya itu berada, bukan di belakang Pak Irman, di depan, kalau di
belakang mau lari namanya itu, iya toh. Di depan Pak Irman kita berada, jangan belakang, itu
tidak sportif, misalnya seperti itu. Jadi berani saja menolak ini Pak Irman. Terima kasih.
79. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, coba kasih yang belum ini, Pak Rahmat Shah, biar kita dengar semua.
80. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang salam sejahtera bagi kita sekalian.
Om Swastyastu.
Kalau saya melihat ini teman-teman, memang masalah besarnya adalah tidak
efisiensinya pemerintah, kurangnya kepercayaan kita termasuk masyarakat kepada oknum-
oknum pelaksana lini-lini penting di pemerintah. Saya maaf lah, dunia usaha sekarang naik
industri akan naik minyak. Tapi tidak pun naik minyak dunia usaha itu megap-megap di
negeri ini karena tidak efisiensi, diperas kiri-kanan muka belakang. Di pelabuhan sulit,
dimana sulit, mencuri didalam perusahan kita dilaporkan tidak diproses. Jadi ini semua saya
lihat masalahnya adalah tidak transparan. Dan saya, kita jangan hanya membahas BLT dan
naik minyak Ketua. Kalau boleh solusi menyeluruh republik ini kita kasih gambaran-
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
32
gambaran kenapa teman-teman tidak setuju atas kenaikan, diantaranya BLT ini. Saya pikir
sebagai wakil daerah kita atau DPD ini alangkah baiknya kalau dikasih jumlah BLT yang
diterima daerah kita berapa dan untuk daerahnya, dan untuk siapa saja dan berapa. Jadi kita
monitor itu, artinya transparan dia. Ini BLT-BLT kita lihat triliun-triliun kita pun tidak tahu
kemana uang itu, rakyat kita masih susah dan miskin terus. Bahkan tetap minta sama kita
begitu bikin proposal, makin hari makin tebal proposalnya. Jadi transparan pemerintah
Ketua, efisiensi, dan saya juga mohon maaf teman-teman sekalian, termasuk kita begitu,
kalau perlu kita juga disuruh efisien, kalau tidak perlu lima staf daerah dan pusat juga
dikurangi kita siap. Jadi sama-sama semua mencari efisiensi yang baik.
Dan terakhir Ketua, transparan itu penting. Dan dimana-mana kita pergi ke instansi
pemerintah pegawai itu berlebih, PNS itu harus berani pemerintah mengurangi, mungkin 30
persen bahkan 40 persen. Itu yang kami lihat baik di daerah dan pusat. Jadi masalahnya
memang BLT untuk sementara mengatasi ini, ini yang kita tidak tahu sampai berhak atau
yang tidak atau yang perlu atau yang tidak, tapi kemudian kenaikan ini banyak bocornya. Di
pajak saja kita tahu bocor berapa, di sahabat kita di sebelah bocor berapa, tapi semua tidak
pernah ada yang mengaku mencuri atau oknum yang korupsi, begitu. Ini yang kami lihat
Ketua. Jadi dari kajian-kajian ini pendapat teman saran saya ketua mengambil sikap yang
berani dan mengusulkan menunda mungkin. Kalau tidak pun lama sebulan kita ikut mengkaji
itu, kita carikan solusinya bagi pemerintah agar tidak hanya diambil jalan dengan menaikkan
bahan bakar. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Ketua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
81. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya kasih yang belum ya. Ibu Poppy silakan.
82. PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH)
Terima kasih pimpinan. Saya B-52 dari Jawa Tengah.
Saya sepakat dengan Pak Rahmat bahwa sebetulnya pencabutan subsidi itu bisa
dilakukan kalau ada perampingan dari pemerintah. Saya juga melihat bahwa lifestyle dari
pemerintah itu dengan belanja yang sangat besar, pengembangan-pengembangan ada wakil
menteri dan lain-lain yang menurut saya tidak efisien. Kalau saja pemerintah itu lebih efisien
saya kira rakyat tidak perlu lagi dikurangi. Karena apalagi dengan tidak transparannya hasil-
hasil dari minyak bumi kita, karena Undang-Undang Migas belum tergantikan saya kira
sebetulnya kita tidak perlu mencabut subsidi. Itu saja. Terima kasih.
83. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih. Ibu Aida? Jangan ada pengulangan ya, coba di tambah.
84. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Iya, saya hanya ingin disini kalau boleh saya mengusulkan kita jangan terlampau
cepat untuk mengambil keputusan. Maksud saya begini, apakah mungkin kita mendapatkan
sandingan kebaikan dan keburukannya. Karena dengan subsidi yang diberikan kepada orang
kaya juga itu mengganggu pikiran kita. Jangan kita hanya sekedar kita mendapatkan nama di
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
33
daerah tapi kemudian keputusan itu merugikan rakyat secara lebih besar. Jadi supaya kita
lebih berhati-hati. Itu menurut pendapat saya.
85. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ibu Sarah, silakan.
86. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
Baik pimpinan, saya dalam posisi komite menolak. Tetapi bukan berarti saya tidak
melihat argumentatif yang ada. Apa yang disampaikan Pak Rahmat dan Ibu Poppy itu sudah
ada di dalam pertimbangan kami. Itu kan tidak, kami tidak buta. Kami melihat berbagai dari
tahun ke tahun tiga tahun di DPD dan itu menjadi alat kritisi kami dari waktu ke waktu.
Efisiensi. Malah ada yang paling revolusioner kami minta sebelum dinaikkan cobalah ikuti
langkah-langkah, kalau satu ini sampai pada renegosiasi ulang waktu pertambangan dan lain-
lain. Kami unjukan bukan tidak, lengkap. Maka itu waktu yang singkat kalau dikasih baca
nanti itu menjadi bias. Sekarang kita sepakat saja Pak, mau dibawa kemana paripurna ini,
kita tunggu saja, tapi substansinya sebenarnya dibaca yang baik-baik baru di komentari.
Terima kasih.
87. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik Ibu Juniwati. Sebentar, sebentar, yang belum ya, kita hargai juga dong teman-
teman kita, jangan kita monopoli juga. Mohon, yang belum nanti.
88. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI)
Terima kasih pimpinan. Menurut hemat saya sidang paripurna ini pada saat ini juga
mengambil keputusan. Kalau ditunda-tunda masyarakat kita di daerah lah yang akan
mengalami kesulitan. Tadi kita sudah dengar segudang informasi secara akademis apakah
dinaikkan atau tidak dinaikkan. Rakyat tidak tahu itu. Yang mereka tahu adalah dengan
kenaikan harga BBM ini akan mempunyai multiplayer effect terhadap kehidupan mereka
sehari-hari. Jadi saya setuju Pak Irman harus berani, bukan saja kita di depannya kita juga
disampingnya. Terima kasih.
89. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan Pak Gazali.
90. PEMBICARA : MUHAMMAD GAZALI, Lc. (RIAU)
Terima kasih Ketua. Terima kasih. B-16 dari Riau Muhammad Gazali. Walaupun
yang hadir saya sendiri Pak Ketua, tapi saya menyimak dan pertama kalinya saya sampaikan
adalah apresiasi secara pribadi B-16 kepada Komite IV. Usaha dan kerja keras, dan ternyata
yang disampaikan salah satu ketua tadi dan juga anggotanya bahwa dalam memberikan
laporan ini sangat mengeluarkan banyak tenaga dan perhatian. Makanya yang pertama adalah
apresiasi kami kepada Komite IV. Terima kasih.
Yang kedua adalah agar tidak berpanjang-panjang lagi kita ini kita kurang senang
berpanjang-panjang, agar kita segera putuskan bahwa DPD RI kami mengusulkan dari B-16
Ketua bahwa DPD RI menolak kenaikan BBM. Terima kasih Ketua.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
34
91. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar dulu, sebentar dulu, coba Pak Fatwa. Coba mohon ya, kita beri juga ruang
buat kita. Saya setuju bagus-bagus nih, silakan, itu kan pandangan. Silakan Pak Fatwa.
92. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Bismillahirrohmanirrohim.
Saudara Ketua dan saudara-saudara anggota yang terhormat. Saya kira pembahasan
sudah lebih dari cukup, sangat mendalam, jadi tinggal keputusan politiknya. Keputusan
politiknya itu tentu bukan sekedar setuju atau tidak. Tapi yang terpenting itu adalah
pertimbangan-pertimbangannya. Apakah mau dinamakan itu keputusan sela atau
minderheidsnota, itu yang terpenting. Kalau cuma setuju, menolak atau setuju itu seperti
burung beo saja kita. Jadi yang penting pertimbangannya. Dan pertimbangannya itu sudah
sangat-sangat kuat diberikan oleh Komite IV. Terima kasih.
93. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, baik. Silakan.
94. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Iya, Sofwat Hadi Pak.
Saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fatwa. Apa yang
disusun dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2012 ini tentang
perubahan itu sudah pengurangan BBM, pengurangan subsidi BBM. Andaikan pengurangan
subsidi BBM itu ditolak atau harga BBM ditolak, berarti voting kita adalah menolak
perubahan APBN apa mau menerima perubahan APBN? Itu masalahnya. Karena
pertimbangan kita ini sangat banyak, begitu. Karena walaupun kelihatanya kecil tapi akan
mengakibatkan semuanya bubar, berarti perubahan itu kita tolak. Ini yang menjadi masalah.
Makanya kalau memang mau memperbaiki pertimbangan kita, misalnya ada 10
pertimbangan ada satu point itu saja kita bagaimana redaksinya yang baik begitu.
Kemudian saya belum paham ini soal Tatib kalau kita voting dengan jumlah anggota
yang tidak mencapai kuorum bagaimana? Mungkin rapat bisa dilanjutkan, tapi kalau
mengambil voting itu saya juga mohon kejelasan di dalam Tatib.
95. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya rasa sudah cukup ya. Coba Pak Rahmat sedikit.
96. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Sedikit saja Ketua. Saya pikir apapun nanti sikap kita yang kelihatan dari pandangan
banyak menolak, ini menjadi pengalaman pahit pemerintah. Yang pasti apa yang kita berikan
ini adalah yang murni tanpa pamrih dari DPD. Saya hanya sedikit saja Ketua, kita contoh
saja Turki, satu persen pun dia tidak ada subsidi tapi pengangkutan bus, train, taxi, aman,
tertib, murah, jadi bisa mengatasi masa lalu. Jadi mungkin dari pelajaran kali ini pemerintah
bisa mengkaji dan mengambil suatu sikap yang nantinya tidakpun sama sekali di subsidi
minyak itu masyarakat ini menerima. Artinya sakit pemerintah sakit masyarakat semua,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
35
senang pemerintah senang masyarakat semua, begitu. Jangan sebagian saja bisa foto-foto di
lapangan golf, begitu. Terima kasih.
97. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, sekarang kita kembalikan ke pimpinan Komite IV, silakan. Cukup ya yang lain
ya, saya rasa sudah paham ini. Kita beri kesempatan pimpinan Komite IV.
98. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Baik, saya kira saya tidak bisa lebih banyak dari apa yang sudah kita berikan
pertimbangan di sini. Tetapi dalam konteks argumen-argumen semuanya sudah kita
sampaikan di sini, dan dimana letak diskusi kita juga sudah kita paparkan. Nah kemudian
tidak dalam posisi sebagai Ketua Komite IV tapi sebagai pandangan personal saya, kalau kita
menerima atau menolak tentu saja dengan argumen-argumen. Dan kalau kita katakanlah
menolak juga harus ada alternatif-alternatifnya, karena persoalan ini persoalan yang sudah di
depan mata, begitu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengatakan itu kita tolak, kemudian apa
alternatifnya? Nah ini harus kita rumuskan dengan baik kalau itu ditolak. Tentu saja itu juga
membutuhkan waktu dan membutuhkan, mungkin tim barulah yang diluar Komite IV, karena
Komite IV mekanismenya sudah sampai pada keputusan seperti itu. Tim baru ini tim apa,
kemudian diberi batas waktu supaya dia memberikan argumen-argumen penolakan itu
secara, ini penolakan kelembagaan ya, bukan penolakan secara emosi-emosi secara sepintas,
begitu. Artinya kan tidak lucu kalau misalnya DPD menolak, terus kenapa? Iya pokoknya
kita tolak, terus alternatifnya apa? Iya sudah terserah pemerintah pikir sendiri. Saya kira ini
bukan cara berpikir.
99. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Saya interupsi ini Ketua. Artinya kita menolak disuruh pemerintah itu belajar ke
negara yang tidak kasih subsidi sama sekali kok bisa rakyatnya sejahtera begitu, belajar
begitu. Itu, terima kasih.
100. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Alasan menolak demo-demo banyak
101. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Mohon dihormati ya, ini serius.
102. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, S.T., M.T (KETUA KOMITE IV)
Artinya silakan saja nanti dibuat alasan-alasan dari tim, tim yang akan mebuat
penolakan itu. Tim yang membuat penolakan itu ya nanti kita paripurnakan lagi. Sehingga
memang itu akan menjadi keputusan dari kelembagaan, kalau memang kita mengarah kepada
itu. Saya kira perlu ada revisi-revisi, karena memang basis dari pertimbangan kita ini adalah
diskusi tentang subsidi kemarin. Nah begitu subsidi itu akhirnya dengan diskusi yang
panjang kita harus mengambil kebijakan itu di Komite IV. Kalau itu sudah di, katakanlah
tidak diterima, ya berarti seluruh yang di belakang ini asumsinya sudah berbeda semua
begitu. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Terima kasih
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
36
103. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Coba dijelaskan bagaimana mekanisme dengan DPR ini soal pertimbangan,
jadwalnya apa, ini kan, coba.
104. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, S.T., M.T (KETUA KOMITE IV)
Kalau undang-undang memang mengatur bahwasanya pertimbangan dari DPD itu
harus diberikan paling lambat 14 hari sebelum diputuskan. DPR itu sudah memberi jadwal
kepada kita APBN-P direncanakan diputuskan pada tanggal 29 Maret. Artinya ini sudah hari
terakhir yang memang harus kita putuskan. Saya kira begitu.
105. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Jadi Bapak-Ibu sekalian, kan padangan pendapatnya kan sudah dalam ya. Tapi kan
kita yang mewakili aspirasi kita melalui Komite IV juga, sama sebenarnya, di Panmus juga
sama. Cuma barangkali kan kita tidak punya waktu yang lama untuk membahas ini dengan
dalam. Karena memang ini suratnya baru masuk 4 hari yang lalu juga. Jadi bekerjalah siang-
malam, makanya kita adakan rapat ini khusus untuk membahas RAPBN. Seperti yang
disampaikan Pak Cholid tadi, apa yang disampaikan teman-teman tadi itu ada didalam ini.
Tidak mungkin, ada teman-teman, tidak usah saya sebutkan namanya ya, sudah berdebat juga
habis-habisan, ini disini ada Pak Litha Brent semuanya. Jadi apa yang disampaikan itu sama.
Cuma barangkali ini yang penting bagaimana ini disajikan dengan bahasa yang lebih
sederhana kemudian itu kita sampaikan ke publik supaya kesannya itu satu tidak ambiguity,
seolah-olah kita juga mendukung atau apa tidak, tidak, banyak catatan disini, itulah
pertimbangan. Ini mohon harapan saya apa yang telah dihasilkan, bahkan Pak Tonny Tesar
ini mantan Ketua Komite IV mengakui betul ini. Dan juga ada juga mengenai Undang-
Undang Susduk bahwasa hari ini harus kita berikan. Kalau tidak ya dia lewat tidak jadi apa-
apa, begitu loh. Tapi kalau ini kita masukan hari ini, masukan teman-teman nanti akan
dibawa oleh pimpinan Komite IV untuk ini bicara dengan Panitia Anggaran dan Komisi XI
dan Pemerintah untuk membahas ini, masih ada ruang untuk itu.
106. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Interupsi pimpinan, mohon maaf pimpinan, B-125, mohon maaf pimpinan, saya
interupsi
107. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar dulu, saya belum selesai.
108. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Mohon maaf pimpinan saya interpsi. Ini kita diarahkan seperti arahan teman-teman
harus ada mekanisme pengambilan keputusan politik. Mohon maaf pimpinan.
Kecenderungan saya membaca pimpinan, mohon maaf ini, ini perspektif saya, kecendrungan
saya membaca pimpinan ini seakan-akan kita hadir paripurna hanya untuk melegalisasi hasil
kerja Komite IV. Kalau itu yang kita lakukan ngapain kita buat paripurna. Kita mencari
keputusan politik pada forum paripurna ini. Mohon maaf pimpinan, itu perspektif saya
membaca pimpinan tentang laporan Komite IV. Pandangan teman-teman hampir semuanya
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
37
tadi mengatakan kita harus punya sikap terhadap posisi BBM mempengaruhi APBN-P. Kalau
kita tidak mempunya sikap politik disitu ya tidak ada artinya. Kalau kami juga mau pada
akhirnya keputusan politik kita, kemudian pada akhirnya kita menganggap apa yang
dilakukan, kami semuanya menghargai kajian Komite IV. Kalau pada akhirnya kita hadir
disini hanya untuk melegalisasi itu lain kali lebih baik kita tidak usah laporan buat paripurna
hanya untuk mendengarkan pandangan-pandangan itu. Kami mengerti, kami mempelajari
tata tertib mekanisme pengambilan keputusan di DPD. Itu saja pimpinan. Terima kasih
109. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi beberapa catatan tadi itu, itu bagian yang
tidak terpisahkan daripada sebuah keputusan. Itu juga keputusan, begitu loh, jangan
dihadapkan pada pilihannya setuju atau tidak. Jadi apa yang disampaikan tadi itu terekam
jelas, ada pandangan dari Pak Bambang Suroso dengan minderheidsnota, ada pandangan dari
Asri, itu dicatat Pak Asri, minderheidsnota. Ini yang kita rumuskan, kita minta nanti
pimpinan Komite IV untuk dengan catatan itulah yang kita sempurnakan. Dan inilah yang
kita serahkan, begitu. Jadi bukan tidak ada, tidak usah kita berdebat dululah, saya selesaikan
dulu, saya juga paham mekanisme ini juga. Jangan juga kita mengarahkan, saya hanya ingin
meluruskan. Bukan sekedar, saya tidak mau ingin jadi populer, tapi saya ingin mendudukan
persoalan itu pada kontekstual. Coba dibaca betul ini
110. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Pak Irman, interupsi Pak Irman.
111. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar dulu jangan diinterupsi dulu ya. Baca ini dulu. Jangan kita langsung tanpa
belum baca apa yang telah dihasilkan, itu mewakili kita, begitu.
112. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Interupsi pimpinan. Tolong pimpinan menawarkan kepada paripurna bagaimana
posisi kita untuk mengambil pandangan Komite IV. Kalau hanya posisi kami untuk
menyampaikan itu dan direkam dan itu menjadi alat notulensi, bukan disitu. Saya memiliki
konstituen yang menuntut saya untuk mengambil sikap tentang ini. Kalu kita tidak memiliki
sikap, mohon maaf pimpinan, pandangan saya alur yang disampaikan pimpinan itu bukan
untuk pada posisi untuk mengambil sikap politik kita. Penting pimpinan, begitu. Ini bukan,
sekali lagi, bukan persoalan terjebak antara populer dan tidak populer, bukan disitu
konteksnya.
113. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya terima argumennya. Tapi juga, jangan kita ini dulu dong, kita harus hargai
juga apa yang telah disampaikan disini.
114. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Pak Irman interupsi Pak Irman. Diluar Pak Irman dari Sabang sampai Merauke rakyat
menanti keputusan kita Pak tentang BBM ini, rakyat menanti. Seandainya disorot hari ini
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
38
oleh media massa dan media televisi barangkali kelihatan Pak. Tapi hati nurani mereka, saya
tiap minggu pulang kekampung didemo habis-habisan fungsinya ambil keputusan Pak
Adhariani di paripurna nanti, tolong perjuangkan ini. Sebagai anggota DPD saya punya
beban moral Pak kalau tidak disampaikan ini. Nah sekarang kondisinya kawan-kawan juga
ingin keputusan itu, keputusan itu saja Pak, jadi kita harus berani. Tidak ada keputusan
politik, keputusan politik DPD tentang BBM ini. Bagaimana keputusan kita? Itu saja saya
minta.
115. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya kan belum selesai. Silakan Ibu Sarah.
116. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
Terima kasih pimpinan. Hari ini pertimbangan kami agenda sidang paripurna adalah
mempertimbangkan RAPBN-P 2012 bukan sekedar pada topik BBM atau subsidi. Saya
kembali posisi saya tetap menolak bukan tidak. Tetapi saya hanya ingin meluruskan
konteksnya adalah agenda hari ini pertimbangan RAPBN-P, bukan sekedar pada BBM dan
subsidi. Kalau memang kita menolak BBM dan subsidi artinya kita harus segera mencoba
untuk merubah struktur dan postur APBN dan itu yang dibilang oleh Pak Ketua Komite IV.
Kita tidak bisa dalam satu hari Pak, kita baca saja sulit. Kita butuh waktu untuk melakukan
itu apalagi dikejar dengan Undang-Undang MD3 14 hari. Mari kita berpikir positif. Kita mau
voting saat ini untuk BBM dan subsidi? Harus ambil keputusan tapi diluar dengan keputusan
RAPBN. Karena pertimbangan kita ini RAPBN yang salah satu memang kuncinya adalah
BBM dan subsidi. Saya tidak membela teman-teman yang pro, tetapi mari kita lihat ini lebih
positif. Terima kasih
117. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, iya, Ibu Juniwati.
118. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI)
Yang ingin saya sampaikan ini kan sidang paripurna, ini sebuah lebaga politik. Yang
ditunggu rakyat sekarang adalah bagaimana keputusan politik DPD terhadap kenaikan BBM.
Kami paham tadi apa yang disampaikan bahwa sidang ini adalah untuk memberikan
pertimbangan atas RAPBN-P. Namun tidak juga bisa lepas, RAPBN-P ini kan juga oleh
karena adanya kenaikan BBM. Jadi itu berkaitan tidak sendiri-sendiri. Jadi saya berharap
pada hari ini juga. Kalau kita bikin tim lagi itu akan memakan waktu, pada tanggal 1 April
itu sudah akan naik. Segelah kita membuat keputusan hari ini. Saya berharap pimpinan itu
berani. Terima kasih.
119. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar dulu, Ibu Erma ya.
120. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Terima kasih pimpinan. Sesuai mekanisme Tatib agenda sidang kita hari ini adalah
mendengarkan laporan kerja Komite IV terkait RAPBN-P. Kemudian kalau dalam konteks
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
39
perkembangan ini ada sebagian teman-teman yang menolak kenaikan BBM, istilahnya itu,
kami menyebutnya pengurangan subsidi. Artinya kalau itu terjadi, kalau itu di voting artinya
adalah keputusan sidang paripurna kita adalah menolak hasil pertimbangannya Komite IV.
Sekarang beri saya satu catatan atau satu solusi bagaimana mekanisme kita didalam
kelembagaan negara ini DPD ini, sehingga kita bisa menyelesaikan pertimbangan itu kalau
kita sudah menolak pertimbangan Komite IV di paripurna ini. Tentu saja solusi itu mungkin
bentuknya Pansus kalau tatib kita mengatur. Mungkin bentuknya apa-apa dan lain-lain.
Tetapi satu yang harus Bapak-Ibu ingat bahwa ketika menyebutkan menerima atau menolak
kenaikan BBM asumsinya adalah kita harus berubah semua pertimbangan yang sudah dibuat
oleh Komite IV, karena angka-angkanya berubah jauh. Lalu kemudian pimpinan saya minta
supaya kita ini tegas saja; satu adalah kalau mau di voting, voting saja, tapi pertanyaan saya
dengan sebagian besar anggota yang tidak hadir ini, ini mekanismenya politiknya nanti
dampak politiknya apa?
Yang kedua, tolong pimpinan siapkan mekanisme baru kalau pertimbangan Komite
IV ini ditolak sama sidang paripurna ini tapi kita tidak melanggar undang-undang. Karena
DPD ini adalah lembaga resmi negara yang harus mengirimkan pertimbangan ke kamar
sebelah. Terima kasih pimpinan
121. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Pimpinan, Elnino.
122. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Coba dibantu ya, coba, jangan ditambah-tambah lagi, kita sudah tahulah, saya sudah
baca petanya, tapi tolong dibantu cara jalan keluarnya. Silakan Pak Elnino
123. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Baik, terima kasih pimpinan. Ini kan kita cuma waktu 1 hari. Artinya kita
memberikan keputusan kita. Bahwa ini soal BBM dan APBN-P karena ada BBM, kenaikan
harga minya dunia, kan begitu. Maka yang bisa kita lakukan disini adalah secara tegas
memutuskan point-pointnya. Yang pertama adalah bahwa misalnya, bahwa DPD menolak
kenaikan harga BBM. Nomor duanya, dengan penolakan itu maka struktur APBN-P akan
menjadi seperti a, b, c, d dan seterusnya. Nah itu yang menjadi keputusan kita, begitu.
Terima kasih pimpinan.
124. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Ijin pimpinan, sedikit saja. B-6 Rahmat Shah.
Begini ketua, coba teman-teman, jangan antara kita jadi suatu ketegangan, kita ingin
mengambil suatu keputusan yang baik untuk bangsa yang besar ini ya. Jadi satu, Kita pun
tolak mungkin nanti akan disetujui. Maaf ya, kita tolak pun mungkin nanti akan tetap ini
jalan disetujui. Tapi kita setujui pun mungkin juga akan ditolak. Jadi tolong sikap kita murni
untuk kebaikan daerah diseluruh Indonesia. Itu saja.
Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
40
125. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik ya. Jadi coba kita rumuskan ya. Begini, ini pertama tentu kita harus kembali ke
undang-undang. Ini coba juga kita harus waktu. Ini memang kan yang diberikan kan baru
selesai hari ini, dua malam berdebat terus ya di Komite IV. Kita tidak boleh diluar hari ini.
Ini penting. Jadi pandangan tadi dalam kerangka itu. Kemudian tadi disampaikan
pertimbangan ini kan komprehensif. Ini harus kita pelajari. Kemudian kalau ada hal-hal yang
berbeda diantara kita nah ini harus dirumuskan. Saya punya pandangan ini kan mau sholat,
mau makan siang. Kenapa kita tidak skors, kemudian nanti kita mulai masuk ke jam 14.00
nanti atau jam 14.30, kita duduk, apa-apa saja dari hal ini yang kita tidak pas, begitu ya.
Supaya kita menjadi pandangan DPD.
126. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Pimpinan, interupsi pimpinan.
Jadi, karena sifatnya ini adalah penyampaian hasil, maka karena didalamnya ada
komponen tentang BBM maka salah satu harus diputuskan dulu sebelum bekerja yang akan
datang, adalah harus jelas dulu sikap kita terhadap BBM. Kalau harus diputuskan dulu
sekarang pimpinan, karena itu akan mempengaruhi pembahasan kedepan. Jadi kalau
andaikan, ini mohon maaf teman-teman Komite IV, sesungguhnya laporan ini kita
kembalikan agar merapihkan, membuat analisanya, mungkin secara singkat mekanismenya
kan pasti teman-teman lebih tahu. Tetapi substansi dari postur APBN itu ada di BBM. Jadi
harus diputuskan dulu pimpinan kita menerima atau menolak. Kalau menerima pasti
posturnya seperti ini, kalau menolak harus seperti ini. Sehingga tadi, harus itu dulu pimpinan
baru kita skorsing, karena akan menjadi perdebatan lagi nantinya kalau pandangannya dan
posisinya tidak jelas. Itu saja pimpinan.
127. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Jadi begini, saya paham ya Pak Asri. Coba kita berikan waktulah kepada pimpinan
Komite IV bersama teman-teman. Jadi nanti teman-teman tadi, suara Pak Asri, coba panggil
berapa orang? Ada Pak Asri, ada siapa lagi tadi? Ada Pak Adhariani. Coba duduk, begitu ya.
Jadi kita ada juga reasoning dan juga komprehensif juga apa yang disampaikan ya kita skors.
Ini kan saya belum memutuskan, supaya putusannya itu tepat. Kita minta beberapa teman-
teman tadi yang belum paham, dan juga kepada pimpinan komite jelaskan argumentasinya
supaya kuat. Itu yang saya maksud. Baik kita skors sampai jam 14.00?
128. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)
Nanti ada pimpinan ya, Pak Elnino.
129. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Mohon ya pimpinan Komite IV dengan teman-teman tadi tolong dijelaskan. Supaya
nanti kita mengambil keputusannya lebih rasional.
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
41
130. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik saya mau lihat Elnino, mana ini. coba duduk ditempat. Pak Adhariani? ada ya.
Muhammad Asri? ada semua. Sotwat Hadi ada.
Baik, saya rasa kita sudah bisa melanjutkan sidang ini.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.
Bahwasannya tadi kita menskors sidang sekaligus juga istirahat, sholat dan makan
siang. Maka untuk itu saya ingin mencabut skorsing sidang ini.
Para anggota DPD RI yang terhormat.
Selama proses tadi istirahat makan siang dan kami melakukan lobi mengundang para
teman-teman tadi yang memberikan pemikiran-pemikirannya sebagai representasi daripada
aspirasi dari yang berkembang. Memang tadi kita dengan alotnya tadi melihat ya berbagai
sudut pandang. Tapi saya yakin semua pandangan itu bermuara, sangat genewin tentu
menginginkan suatu hasil yang terbaik untuk apa yang dihasilkan oleh lembaga yang
terhormat ini. Itu semangat.
Dalam proses tadi sambil makan siang kita membahas, pimpinan DPD kemudian
pimpinan komite dan juga beberapa anggota komite dan juga beberapa teman yang
memberikan input. Kita sudah dapat satu kesimpulan dan mohon ditayangkan, kepada
sekretariat. Coba ditayangkan ya supaya nanti bisa dibacakan bagi teman-teman tadi yang
tidak hadir ya terus apa yang kita telah sepakati.
Jadi usulan diktum keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RUU
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang APBN-P Tahun
Anggaran 2012. Diktum pertama, butir pertama; anggota Dewan Perwakilan Daerah seluruh
Indonesia dengan mempelajari kondisi lapangan atas proyeksi berbagai kesulitan masyarakat
akibat kenaikan harga BBM meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana
kenaikan harga BBM. Butir kedua, diktum kedua; dalam hal pemerintah dan DPR RI
menyepakati untuk memutuskan untuk menaikkan harga BBM maka Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia menyarankan untuk menjadikan lampiran dari keputusan ini
sebagai pertimbangan dalam penetapan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.
131. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Pak Irman.
SIDANG DISKORS PUKUL 13.10 WIB
SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 15.15 WIB
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
42
132. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
133. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Ini kalimat saja yang nomor 2 mengusulkan, dalam hal pemerintah dan DPR RI
memutuskan menaikkan harga BBM maka DPD RI memberi pertimbangan sebagaimana
terlampir.
134. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Coba disempurnakan ya. Memutuskan ya? Baik coba dibacakan Pak Ketua Komite
IV.
135. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Dalam hal pemerintah dan DPR RI memutuskan menaikkan harga BBM maka DPD
RI memberikan pertimbangan sebagaimana terlampir. Nah substansinya itu ya, tetapi tadi ada
usulan yang bagus dari Pak Wasekjen bahwasannya point-point ini masuk saja di dalam
keputusan DPD ini. Artinya di dalam point ke berapa itu masuk disini. Jadi pada dasarnya
menolak jika terpaksa ini maka pertimbangannya adalah sebagai berikut.
136. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, apakah bisa kita sepakati Bapak-Ibu sekalian? Setuju. Silakan Pak Jhon.
137. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU)
Substansi sepakat, cuma pokok kalimat itu pertama bisa tidak setelah ditawarkan
nanti sidang paripurna DPD RI, bobot politiknya lebih luas, lebih kuat. Tolong
dipertimbangkan.
138. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, coba disempurnakan kalimatnya ya. Jadi begini saja, apa kita putuskan atau kita
rubah kalimatnya? Coba. Oke, coba disempurnakan, ini kan untuk perbaikan.
139. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Anggota DPD RI seluruh Indonesia dalam sidang paripurna tanggal sekian, begitu.
140. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU)
Ya, dimulai dengan setelah mempelajari dulu, bla, bla, bla, baru sidang paripurna
DPD RI. Elnino biasa dia paham soal-soal begini.
141. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
43
Atau Pak Ketua, memperhatikan aspirasi masyarakat daerah juga bagaimana Pak?
Karena kami baru menerima. Ini Kelompok Pak, sebagai informasi dan laporan, menerima
kurang lebih 200 orang ibu-ibu dari kaukus perempuan politik se-Jawa Barat dan mereka
menyatakan mohon DPD RI meneruskan aspirasi mereka menolak kenaikan BBM dan tarif
dasar listrik mereka katakan, dan sudah termasuk saya kira ya. Termasuk menolak BLT-nya.
142. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik ya. Saya rasa ini kita sepakati, mungkin ada penyempurnaan lebih baik saja
daerahnya boleh saja ya, kita beri catatan begitu ya. Baik, coba silakan dibaca lagi Pak Ketua
Komite IV karena di depan saya tidak begitu lihat.
143. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Baik. Kalau kalimatnya Pak Prof itu mestinya setelah.
144. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Bukan, harusnya menjadi kalimat kita.
145. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Iya, artinya setelah mempelajari kondisi lapangan dan proyeksi berbagai kesulitan
masyarakat akibat kenaikan BBM maka rapat paripurna DPD RI meminta pemerintah untuk
membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Baca lagi ya? Setelah mempelajari kondisi
lapangan dan proyeksi berbagai kesulitan masyarakat akibat kenaikan BBM maka Sidang
Paripurna ke-11 DPD RI tanggal 12 Maret meminta Pemerintah untuk membatalkan rencana
kenaikan harga BBM.
146. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Menurut saya kondisi lapangan itu kondisi masyarakat barangkali ya, bukan lapangan
ini, apa tepat tidak? Jadi setelah mempelajari kondisi masyarakat.
147. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Setelah memperhatikan kondisi masyarakat, kondisi atau aspirasi tadi? Setelah
mempelajari, atau memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi daerah.
148. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Jangan aspirasi ini. Saya usulkan setelah memperhatikan.
149. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Ini adalah sikap kita. Jadi kalimatnya adalah setelah memperhatikan dan mempelajari
keadaan bangsa atau masyarakat Indonesia, keadaan masyarakat di daerah. Setelah
memperhatikan dan mempelajari keadaan masyarakat di daerah serta proyeksi berbagai
kesulitan masyarakat akibat kenaikan BBM dan seterusnya, begitu ya. Tidak ada aspirasi
lagi.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
44
150. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Itu bukan proyeksi, itu sudah terjadi bahkan ya. Coba dirumuskan kalimat yang tepat.
151. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)
Tolong kalimatnya dong, jangan ada aspirasi disitu, ini keputusan kita. Apirasi itu
karena kita representasi dari orang yang membaca aspirasi di seluruh Indonesia, begitu. Jadi
setelah memperhatikan aspirasi dan mempelajari kondisi. Coba kalau redaksi awal kayanya
tidak ada masalah deh. Tolong. Yang awal yang belum dikotak-katik. Dimulai dengan
anggota yang tadi itu loh.
152. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)
Pak Irman. Saya kira substansinya sudah kita sepakati, kita ketok saja, toh nanti
masuk di keputusan di dalam draft ini juga harus dilakukan penyesuaian.
153. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Pak, begini Pak, disitu kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Padahal kan
kita maunya supaya tidak naik begitu kan. Jadi kata-kata itu kan belum terjadi, begitu loh
maksudnya. Apakah ini tidak.
154. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)
Pimpinan, usulan. Substansinya kita sudah ketemu. Substansinya DPD melalui sidang
paripurna ini dengan dua catatan utama kita merasakan, kita melihat dan sekaligus menyerap
aspirasi masyarakat maka kita menolak kenaikan harga BBM. Redaksionalnya nanti
disempurnakan jangan masuk di area perdebatan disini.
Kemudian yang kedua adalah bilamana pemerintah bersama-sama DPR tetap
memaksakan, karena posisi kita memberi pertimbangan, maka kita meminta agar
pertimbangan DPD terlampir itu menjadi catatan untuk pemerintah dan DPR. Itu saja
pimpinan. Sudah ketemu redaksionalnya jangan diperdebatkan disini.
Terima kasih pimpinan.
155. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Oke. Jadi dengan berbagai tadi kita serahkan ke pimpinan Komite IV bersama teman-
teman untuk menyempurnakan. Yang penting kita sepakati apa yang sudah. Baik, terima
kasih.
Tepuk tangan buat kita semua.
Terima kasih kepada pimpinan Komite IV yang telah memberikan suatu hasil yang
sangat baik. Silakan duduk.
Sebelum menutup sidang paripurna kali ini ada beberapa infromasi yang akan kami
sampaikan terkait dengan tugas dan agenda DPD RI pada masa sidang III ini.
KETOK 3X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
45
156. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)
Pak Ketua, tadi sudah diketok belum Pak keputusan tadi?
157. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sudah.
158. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)
Sudah ya? Mau mempertegas saja.
159. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya malah tiga kali bahkan saking semangatnya, harusnya dua kali. Jadi biar lebih
mantap begitu.
Pada tanggal 12 Maret 2012 kemarin, pimpinan DPD telah menerima surat usulan
untuk pembentukan tim pengawas Pemilukada Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk itu rapat
Panmus menyepakati bahwa tim tersebut tetap merupakan tim Komite I dengan
mengikutsertakan seluruh anggota DPD RI asal Provinsi NAD. Kita berharap tim tersebut
nantinya dapat membantu memyukseskan Pemilukada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Pemilukada di 17 kabupaten/kota di Provinsi NAD.
Pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada anggota Pansus Pertambangan
untuk segera menyesuaikan agenda kerja dengan akan berakhirnya tugas pansus tersebut
pada tanggal 18 April 2012 nanti. Sisa waktu yang tersisa harus dapat dimanfaatkan dengan
maksimal mengingat masa kerja pansus tidak dapat diperpanjang lagi karena telah
diperpanjang sebelumnya.
Kami juga ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 5 Maret yang lalu Presiden telah
mengirimkan RUU tentang Perdagangan. Untuk itu sidang pleno Panmus kemarin telah
menugaskan kepada Komite II untuk menyiapkan pandangan dan pendapat DPD RI sehingga
dapat diputuskan pada sidang paripurna yang akan datang.
Sesuai dengan hasil kunjungan Sekjen DPD RI ke Australia pada minggu pertama
Maret kemarin dalam kerangka kerjasama AusAID atau CGI dengan DPD RI, maka akan
dilakukan workshop bersama sekretariat jenderal dan staf ahli komite, dan staf ahli anggota
serta beberapa anggota dan pimpinan komite. Dimana workshop diselenggarakan untuk
penyempurnaan sistematika metode dokumentasi dan teknik dalam kerja legislasi komite di
DPD RI. Disamping itu pada awal April direncanakan akan diselenggarakan seminar
terminologi atau nama generic senat yang juga bekerja sama dengan pihak Australia.
Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada sidang paripurna yang
terhormat ini bahwasa masa sidang III DPD RI akan berlangsung pada tanggal 5 April 2012
dengan agenda laporan pelaksanaan tugas kegiatan alat kelengkapan dan penutupan masa
sidang III. Untuk itu sisa waktu yang ada dalam masa sidang ini dapat dimanfaatkan secara
maksimal dalam menjalankan tugas konstitusional DPD RI.
Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-11 ini kami
tutup.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETOK 3X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI, KAMIS 15-03-2012
46
Terima kasih.
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB