Download - Naskah NKP 1 OK
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRISEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH
OPTIMALISASI PENERAPAN NILAI – NILAI KEMANUSIAAN
PADA KEGIATAN DETEKSI DINI
GUNA MENGAKSELERASIKAN ETIKA KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan
nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,
serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Namun dalam pelaksanaan tugas mewujudkan Kamtibmas tersebut, masih ada
beberapa perilaku anggota Polri yang tidak sesuai dengan etika profesi yang salah
satunya adalah mengenai Kode Etik Profesi Polri1 terutama dalam melaksanakan
etika kemasyarakatan. Padahal Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam
memelihara Kamtibmas selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan
keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji
setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Salah satu perilaku tidak terpuji yang
dilakukan oleh anggota Polri adalah kurang menghargai atau kurang menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)2 di mana hal ini tentunya sangat bertentangan
dengan nilai – nilai kemanusiaan yang terkandung pada Pancasila yaitu nilai – nilai
1 Pada Perkap No 14 tahun 2011 dijelaskan tentang Ruang Lingkup KEPP meliputi ; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian
2 Pada Perkap No 14 tahun 2011 dalam Pasal 10 (a) disebutkan setiap anggota Polri diwajibkan menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia
adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius yang berkembang dalam
masyarakat Indonesia3.
Berkaitan dengan HAM, salah satu pelaksanaan tugas Polri adalah dalam
melakukan Deteksi Dini (early detection). Saat ini pelaksanaan deteksi dini yang
dilakukan Polri, seperti penyadapan dan penggalian/pendalaman informasi4 maupun
kegiatan intelijen lainnya tengah menjadi sorotan masyarakat. Hal ini dikarenakan
munculnya kebijakan di bidang intelijen negara berupa disahkannya Undang-undang
Intelijen, yang ditengarai akan memberikan diskresi (kewenangan) sangat luas
kepada Badan Intelijen Negara (BIN) serta fungsi intelijen di departemen atau
lembaga lainnya, seperti Intelkam Polri. Diskresi (kewenangan) yang sangat luas
tersebut banyak ditafsirkan akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia (HAM). Padahal deteksi dini sangat diperlukan guna mengantisipasi dan
bahan masukan bagi fungsi lain untuk menangani suatu permasalahan atau konflik.
Menyikapi hal tersebut, maka perlu suatu upaya mengoptimalkan penerapan nilai-
nilai kemanusiaan seperti nilai sosial, budaya, religius, serta menjunjung HAM pada
kegiatan deteksi dini sehingga dapat mengakselerasikan etika kemasyarakatan pada
satuan Intelkam di tingkat KOD dalam rangka mewujudkan Kamtibmas.
2. Pokok Masalah dan Persoalan
a. Permasalahan
Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam
penulisan ini adalah bagaimana optimalisasi penerapan nilai–nilai
kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini guna mengakselerasikan Etika
Kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif ?
b. Pokok Persoalan
Pokok persoalan yang menjadi fokus bahasan dalam penulisan NKP ini
adalah :
1) Bagaimana kompetensi SDM Sat Intelkam Polri dalam menerapkan
nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini ?
2) Bagaimana metode yang diterapkan Sat Intelkam Polri dalam
menerapkan nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini ?3 Materi Bahan Ajaran Sespimmen Polri Dikreg ke – 54 T.A. 2014 tentang Implementasi Nilai – Nilai
Pancasila dan UUD 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa. 4 Dalam UU No 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara Pasal 31 dijelaskan Pasal 31 dijelaskan
Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran
2
3) Bagaimana mengakselerasikan etika kemasyarakatan pada Sat Intelkam ?
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini, dibatasi pada
upaya mengoptimalkan pemahaman penerapan nilai–nilai kemanusiaan pada
kegiatan deteksi dini oleh Satintelkam Polres “X” dilihat dari kompetensi SDM;
metode yang diterapkan; serta akselerasi etika kemasyarakatan.
4. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan maksud untuk memenuhi
tugas pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-54 T.A. 2014 mata pelajaran
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam membentuk Karakter
Bangsa.
b. Tujuan
Adapun tujuan adalah sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran
kepada pimpinan dalam bentuk konsepsi strategis terkait dengan upaya
penerapan nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini oleh Intelkam
Polri.
5. Metode dan Pendekatan
a. Metode
Metode penulisan Naskah Strategis Perorangan ini secara spesifik
menggunakan metode Deskriptif Analitis, yakni untuk menggambarkan dan
menginterpretasikan kondisi faktual yang selanjutnya dianalisis guna diperoleh
solusi pemecahan masalah.
b. Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan
membaca, mempelajari dan mengkaji hasil studi kepustakaan, baik berupa
tulisan-tulisan, perundang-undangan, maupun referensi lain.
6. Tata Urut (Sistematika)
Bab I : Pendahuluan
3
Bab II : Landasan Teori
Bab III : Kondisi Saat Ini
Bab IV : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Bab V : Kondisi Yang Diharapkan
Bab VI : Upaya pemecahan masalah
Bab VII : Penutup
7. Pengertian-Pengertian
a. Optimalisasi
Optimalisasi berasal dari kata dasar “optimal” yang berarti paling
menguntungkan/terbaik apabila mendapat awalan “me” dan akhiran ”kan”
menjadi mengoptimalkan yang berarti menjadikan maksimal5
b. Nilai – Nilai Pancasila
Pancasila pada hakekatnya bersumber pada nilai – nilai adat istiadat, nilai
– nilai kebudayaan serta nilai – nilai religius yang hidup berkembang dalam
masyarakat Indonesia (Prof. DR. Suwarma Almuhtar, SH., Mpd)6
c. Deteksi Dini
Suatu mekanisme yang berupa pemberian informasi secara tepat waktu dan
efektif, melalui institusi yang dipilih, agar masyarakat / individu di daerah
rawan mampu mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko dan
mampu bersiap – siap untuk merespok secara efektif.
d. Kode Etik Profesi Polri
Adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan
landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan
mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan
oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung
jawab jabatan (Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal
1 point 5).
e. Etika Kemasyarakatan
Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayan ,Kamus Besar bahasa Indonesia , balai Pustaka, hlm. 3746 Dalam Materi Bahan Pelajaran Sespimmen Polri Dikreg Ke – 54 T.A 2014 tentang Implementasi Nilai –
Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa
4
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan mengindahkan
kearifan lokal dalam budaya indoneia.
f. Kamtibmas
Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya
proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang
ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta
terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 Undang-
undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
BAB II
LANDASAN TEORI
5
1. Konsepsi Nilai-nilai Pancasila
Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang
dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila
dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang
Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk
mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.
Pancasila pada hakekatnya bersumber pada nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai
kebudayaan serta nilai-nilai religius yang hidup berkembang dalam masyarakat
Indonesia. Sumber material Falsafah dari pandangan hidup masyarakat Indonesia
sendiri, memperkokoh kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi
bangsa dan Negara Indonesia.
Berkaitan dengan tugas pokok Polri sebagai pengayom masyarakat dalam
membentuk Karakter bangsa berbasis Pancasila, perlu menekankan pada
pendekatan yang menghargai realitas pluralitas budaya. Keragaman sosial budaya
dan agama. Keberagaman potensi dan sebagai asset bagi integrasi nasional,
desentralisasi dan otonomi daerah dijadikan pilihan orientasi dan unggulan
perubahan masyarakat Indonesia.
Paradigma untuk memperkokoh peran Polri sebagai pengayom masyarakat
berkarakter Pancasila antara lain adalah :
a. Memperkuat sektor Polri sebagai aset Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
dalam bermasyarakat
b. Kehidupan Bangsa yang cerdas sebagai prasyarat untuk mewujudkan
Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
c. Memperkuat profesional Polri berbasis mewujudkan dan melaksanakan
sistem keamanan dan ketertiban masyarakat Pancasila dalam wuju
mencerdaskan kehidupan masyarakat
d. Tugas pokok Polri didasarkan atas kekuatan Sistem Pendidikan Polri mesti
mendapatkan perhatian yang utama
e. Peran Pengayoman Polri sebagai peran Pendidikan Masyarakat sebagai
sarana bagi Pembangunan watak bangsa, membangun masyarakat sadar
hukum
2. Konsepsi Etika Profesi
Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti
karakter, watak kesusilaan atau adat/kultur. Sebagai suatu subyek, etika akan
6
berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk
menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar,
buruk atau baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka,
tahun 1989, yang dimaksud dengan etika : (a) Ilmu tentang apa yagn baik dan apa
yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, (b) Kumpulan azas atau nilai
yang berkenaan dengan akhlak, dan (c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut
suatu golongan atau masyarakat.
Sedangkan Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas
kepolisian baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak
hukum, yang dalam pelaksanaannya dipandu oleh Kode Etik Profesi Polri, yaitu
sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik
atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang atau patut dilakukan oleh anggota Polri.
Didalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Etika Profesi Polri
merupakan Kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai oleh
Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota dalam wujud komitmen moral
yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika
hubungan dengan masyarakat.
3. Analisa SWOT
Untuk mengetahui posisi organisasi dan memilih strategi yang akan dipilih
dalam suatu manajemen strategik, para pimpinan, manajer baik pada organisasi
bisnis maupun pemerintahan (publik) sering menggunakan analisis Analisis
SWOT, dimana analisis ini digunakan untuk memilih alternatif-alternatif strategi
yang akan dilakukan dalam merencanakan kegiatan jangka pendek, sedang dan
jangka panjang (Freddy Rangkuti, 2006:10). Analisis SWOT didasarkan pada
Analisis faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunies) dan kendala
(Threats), serta analisis faktor-faktor internal, yang terdiri dari Kekuatan
(Strengths) dan Kelemahan (Weakness).
BAB III
KONDISI SAAT INI
7
1. Kompetensi SDM Intelkam Polri dalam menerapkan nilai – nilai kemanusiaan
pada kegiatan deteksi dini
Kompetensi merupakan kumpulan sumber daya manusia yang secara
dinamis menunjukkan kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas
sosial seseorang Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi merujukan pada
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seseorang dalam melaksanakan
tugasnya. Berikut merupakan kompetensi Satintelkam Polres ”X” diantaranya :
a. Knowledge (pengetahuan)
1) Tidak semua personel Satintelkam Polres ”X” memiliki pengetahuan
dan pemahaman akan nilai–nilai sosial yang ada pada masyarakat di
wilayah ”X” sehingga hal ini berpengaruh dalam upaya
pengumpulan bahan keterangan untuk kemudian dijadikan sebagai
laporan informasi.
2) Perubahan sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat kurang
mampu diikuti sebagai dampak dari adanya arus globalisasi, di mana
hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat pengetahuan dan
pemahaman personel terhadap perkembangan lingkungan strategis
yang ada yang berpengaruh terhadap nilai–nilai sosial di masyarakat
b. Skill (keterampilan)
1) Keterampilan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat
setempat masih kurang dimiliki dengan baik oleh Satintelkam Polres
”X” sehingga pada saat melaksanakan kegiatan deteksi dini terutama
dalam menggali informasi kondisi masyarakat kurang diimbangi
dengan upaya menghargai nilai–nilai luhur sosial budaya setempat.
2) Personel Satintelkam Polres ”X” dalam melaksanakan tugasnya
kurang mampu menghargai nilai–nilai kearifan lokal setempat dalam
hal ini personel kurang memiliki keterampilan dalam melalukan
sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat setempat.
c. Attitude (sikap perilaku)
1) Masih adanya sikap personel Satintelkam Polres ”X” yang bersikap
arogan dalam kegiatan intelijennya hal ini tentunya bertentangan
8
dengan etika kemasyarakatan yang ada serta nilai–nilai kemanusiaan
yang menjunjung tinggi nilai–nilai sosial, budaya, religius.
2) Rendahnya dedikasi dan loyalitas personel Satintelkam Polres ”X”
untuk menjunjung tinggi ethos kerjanya dalam menjalankan tugas
pokoknya sebagaimana termuat dalam etika Profesi Polri serta nilai–
nilai luhur Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dari adanya gangguan dan ancaman kepada masyarakat.
2. Metode yang diterapkan Intelkam Polri dalam menerapkan nilai–nilai
kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini
Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” pada
penerapan nilai–nilai kemanusiaan melalui kegiatan deteksi dini akan digambarkan
sebagai berikut, antara lain :
a. Bimbingan dan arahan yang seyogyanya secara konsisten dapat diberikan
kepada personel Satintelkam Polres “X” oleh pimpinan, namun kegiatan
tersebut saat ini masih jarang dilakukan, terutama dalam menanamkan
nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan Satintelkam Polres “X”. Minimnya
kegiatan tersebut tentu memberikan dampak terhadap pengetahuan dan
pemahaman personel SatIntelkam dalam melaksanakan tugasnya.
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” oleh unsur
pimpinan masih jarang dilakukan sehingga indikator keberhasilan tugas
terutama dalam menanamkan nilai–nilai kemanusiaan sebagai salah satu
bentuk pengamalan etika Profesi Polri, terutama etika kemasyarakatan
menjadi kurang optimal.
c. Pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama
kurang mampu dioptimalkan oleh Satintelkam Polres “X” sehingga upaya
dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sebagai bahan informasi
dari sumber–sumber terpercaya kurang memberikan kontribusi yang
signifikan hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman akan
nilai–nilai kemanusiaan yang kurang dipahami dengan baik.
3. Akselerasi Etika Kemasyarakatan pada Satintelkam Polres “X"
Kompetensi dan metode anggota Satintelkam dalam menerapkan nilai-nilai
kemanusiaan yang masih belum optimal seperti diatas, maka kondisi tersebut juga
9
menghambat penerapan Etika Kemasyarakatan pada anggota Satintelkam Polres
“X”, terutama dalam melaksanakan deteksi dini. Hal tersebut dapat dilihat dari
beberapa contoh seperti berikut ini :
a. Masih ada anggota Satintelkam Polres “X” dalam melaksanakan Pulbaket
atau deteksi dini kurang menghargai HAM
b. Masih ada ketidakadilan atau tidak menerapkan prinsip kesetaraan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
c. Belum dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan akurat
d. Belum mampu menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
10
1. Faktor Internal
a. Kekuatan
1) Adanya Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri serta Perkap
No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan
tugas Polri.
2) Adanya perubahan paradigma baru menjadi paradigma polisi sipil
yang menjunjung HAM
3) Adanya komitmen Pimpinan dan anggota untuk menjunjung nilai–
nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam
pelaksanaan deteksi dini oleh Satuan intelijen keamanan
4) Adanya peningkatan anggaran dan sarana prasarana sehingga dapat
menunjang pelaksanaan intelijen keamanan
b. Kelemahan
a) Pengelolaan sumber daya organisasi Satintelkam Polres “X” masih
kurang dilaksanakan secara optimal.
b) Belum semua anggota memahami makna nilai–nilai kemanusiaan
dalam melaksanakan tugas, sehingga dalam melaksanakan tugas
intelijen keamanan masih rentan melakukan pelanggaran HAM.
c) Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap anggota dalam
pelaksanaan tugas intelijen keamanan masih belum optimal terutama
dalam menanamkan nilai–nilai kemanusiaan serta penerapan etika
profesi Polri.
d) Sosialisasi mengenai penerapan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan
serta pemahaman nilai–nilai etika Profesi Polri masih belum maksimal
sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.
2. Faktor Eksternal
a. Peluang
11
1) Adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam menerapkan
nilai – nilai kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres
“X”.
2) Dukungan stakeholder (pemerintah, DPR, masyarakat dan lain-lain)
terhadap komitmen Polri untuk menghormati nilai – nilai sosial
budaya masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam
melaksanakan deteksi dini oleh intelijen keamanan
3) Dukungan dari pemerintah dan DPR terhadap perubahan paradigma
menjadi polisi sipil yang diwujudkan melalui peningkatan anggaran
dan sarana prasarana Polri
4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi
kontrol terhadap keseluruhan kinerja dan profesionalisme Polri,
termasuk mengawasi sepak terjang intelijen keamanan Polri dalam
melaksanakan tugasnya.
b. Kendala
1) Heterogenitas sosial budaya masyarakat setempat yang dapat
menghambat upaya – upaya Satintelkam Polres “X” untuk dapat
menanamkan nilai – nilai kemanusiaan sebagai bagian dari etika
Profesi Polri pada pelaksanaan tugasnya.
2) Masih ada intervensi terhadap pelaksanaan tugas intelijen keamanan
Polri, seperti rawan politisasi dan lain sebagainya
3) Masih ada tumpang tindih kewenangan antara Polri dan lembaga
Intelijen lain karena UU Intelijen belum mengatur secara jelas
kewenangan masing-masing lembaga tersebut.
4) Masih ada sikap ketidakpercayaan dari stakeholder (terutama
masyarakat) terhadap profesionalitas Polri, termasuk dalam
menerapkan paradigma polisi sipil pada pelaksanaan tugas intelijen
keamanan.
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
12
1. Kompetensi SDM Intelkam Polri dalam menerapkan nilai–nilai kemanusiaan
pada kegiatan deteksi dini
Optimalnya penerapan pemahaman nilai–nilai Pancasila seperti
kemanusiaan serta penerapan Etika Profesi Polri oleh personel Satintelkam Polres
”X” hendaknya didasari pada kualitas atau kompetensi yang dimiliki dalam
mendukung kegiatan deteksi dini, indikator tersebut sangat menentukan
keberhasilan operasional Kepolisian terutama dalam upaya mencegah terjadinya
berbagai issue sosial di wilayah ”X”. Kompetensi SDM yang diharapkan adalah
terpenuhinya kemampuan personel guna menunjang tugas sesuai dengan fungsi
masing-masing. Kemampuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan tentang
disiplin ilmu pengetahuan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas serta
diperlukan keterampilan untuk dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang
dimiliki dengan tugas yang diemban. Persyaratan tersebut tidaklah cukup apabila
tidak didukung kualitas moral dan perilaku yang baik. Adapun kualitas SDM Sat
Intelkam Polres ”X” yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut
a. Knowledge (pengetahuan)
1) Diharapkan personel Satintelkam Polres ”X” memiliki pengetahuan
dan pemahaman akan nilai – nilai sosial yang ada pada masyarakat
di wilayah ”X”.
2) Perubahan sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat
sebagai dampak dari adanya arus globalisasi, yang berpengaruh
terhadap nilai – nilai sosial di masyarakat dapat diikuti / dipahami
oleh personel Satintelkam Polres ”X”
b. Skill (keterampilan)
1) Memiliki keterampilan dalam membangun komunikasi dengan
masyarakat setempat sehingga pada saat melaksanakan kegiatan
deteksi dini terutama dalam menggali informasi kondisi masyarakat
dapat diterapkan pula mengenai nilai – nilai luhur sosial budaya
setempat sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan.
2) Personel Satintelkam Polres ”X” dalam melaksanakan tugasnya
dapat menghargai nilai – nilai kearifan lokal terutama dalam dalam
melakukan sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat setempat, hal
13
ini sejalan dengan etika kemasyarakatan sesuai dengan Perkap No
14 tahun 2011.
c. Attitude (sikap perilaku)
1) Personel Satintelkam Polres ”X” mampu menujukkan sikap yang
santun, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga
negara sejalan dengan nilai – nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan.
2) Personel Satintelkam Polres ”X” memiliki dedikasi yang tinggi
untuk menjunjung tinggi ethos kerja dalam menjalankan tugas
pokoknya sesuai Etika Profesi Polri serta nilai – nilai luhur Pancasila
dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dari adanya
gangguan dan ancaman kepada masyarakat.
2. Metode yang diterapkan Satintelkam Polres “X” dalam menerapkan nilai–
nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini
Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” pada
penerapan nilai–nilai kemanusiaan melalui kegiatan deteksi dini, kondisi yang
diharapkan adalah sebagai berikut, antara lain :
a. Bimbingan dan arahan secara konsisten dapat diberikan kepada personel
Satintelkam Polres “X” oleh pimpinan terutama mengenai penanaman nilai–
nilai kemanusiaan pada kegiatan Satintelkam Polres “X”.
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” oleh unsur
pimpinan dapat dilakukan secara konsisten dilakukan sehingga indikator
keberhasilan tugas terutama dalam menanamkan nilai–nilai Pancasila
sebagai salah satu bentuk pengamalan etika Profesi Polri menjadi lebih
optimal.
c. Pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama
dapat lebih dioptimalkan oleh Satintelkam Polres “X” sehingga upaya
dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sebagai bahan informasi
dari sumber–sumber terpercaya mampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap perkembangan situasi dan keamanan. Pemberdayaan
masyarakat tersebut tentunya harus sejalan dengan nilai–nilai kemanusiaan
serta Etika Profesi Polri sehingga masyarakat akan senantiasa turut serta
dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
14
3. Akselerasi Etika Kemasyarakatan pada Satintelkam Polres “X"
Bilamana kompetensi dan metode deteksi dini yang dilakukan Satintelkam
Polres “X” sudah optimal menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, maka akan mampu
mengakselerasikan etika kemasyarakat, seperti :
a. Pelaksanaan Pulbaket atau deteksi dini yang dilakukan Satintelkam Polres
“X” sudah menghargai HAM
b. Mampu menerapkan prinsip kesetaraan sehingga bisa adil dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Mampu memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan akurat
d. Mampu menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat
BAB VI
UPAYA PEMECAHAN MASALAH
15
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai belum optimalnya penerapan
nilai–nilai kemanusiaan dalam kegiatan deteksi dini guna mengakselerasikan Etika
Kemasyarakatan Polri, maka diperlukan suatu langkah upaya pemecahan masalahnya.
Adapun upaya tersebut disusun melalui pembuatan manajemen strategi sebagai berikut :
1. Visi
”Tertanamkannya nilai–nilai kemanusiaan pada pelaksanaan tugas Intelkam
Polri dalam mengakselerasikan etika kemasyarakatan guna mendukung kegiatan
deteksi dini dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif”.
2. Misi
a. Meningkatkan pelaksanaan tugas Satuan Intelijen Keamanan tingkat KOD
b. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan
Intelkam sehingga mampu melaksanakan deteksi dini yang menghargai
kebebasan beragama dan menjunjung HAM
c. Menanamkan nilai–nilai kemanusiaan serta etika kemasyarakatan pada
pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.
3. Tujuan
a. Pelaksanaan tugas Satuan Intelijen Keamanan tingkat KOD meningkat
b. Kualitas sumber daya manusia Satuan Intelkam mampu melaksanakan
deteksi dini dengan menghargai kebebasan beragama dan menjunjung HAM
c. Memberikan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan pada pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.
4. Sasaran
a. Meningkatnya kompetensi SDM Satintelkam Polres “X”
b. Meningkatnya pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”
c. Tertanamkannya nilai–nilai kemanusiaan serta etika kemasyarakatan pada
pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.
5. Kebijakan
16
a. Meningkatkan kualitas sumber daya Satuan Intelijen Keamanan Polri
dalam mendukung pelaksanan tugas Intelijen sesuai dengan nilai–nilai
kemanusiaan serta Etika Profesi Polri.
b. Meningkatkan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas intelijen keamanan Polri.
6. Strategi
a. Jangka Pendek (1 tahun)
1) Meningkatkan kompetensi Satintelkam Polres ”X” dalam
mendukung kegiatan deteksi dini sesuai dengan nilai–nilai
kemanusiaan serta etika kemasyarakatan.
2) Memberikan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam
Polres ”X”
b. Jangka Sedang (2 tahun)
1) Meningkatkan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam
Polres ”X”.
2) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
tugas Satintelkam Polres ”X” yang berdasarkan nilai–nilai
kemanusiaan serta etika kemasyarakatan.
c. Jangka Panjang (3 tahun)
1) Melaksanakan analisa dan evaluasi program kegiatan yang
dilaksanakan pada tahap jangka pendek dan jangka sedang.
2) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang
berkompeten agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kualitas Satintelkam Polres ”X”
7. Action Plan (Implementasi Strategi)
Agar strategi dan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka dalam implementasinya perlu disusun langkah-langkah ke dalam beberapa
tahapan waktu, yaitu jangka pendek (1 tahun), jangka sedang (2 tahun) dan jangka
panjang (3 tahun), seperti berikut :
a. Jangka Pendek
17
1) Meningkatkan kompetensi Satintelkam Polres ”X” dalam
mendukung kegiatan deteksi dini sesuai dengan nilai–nilai
kemanusiaan serta etika kemasyarakatan, upaya yang dilakukan :
a) Knowledge
(1) Bersama unsur–unsur masyarakat untuk memberikan
sosialisasi mengenai nilai–nilai sosial yang ada pada
masyarakat.
(2) Melakukan seminar dengan mendatangkan pakar /
ahli untuk melakukan kajian tentang perkembangan
globalisasi terhadap nilai–nilai sosial budaya
setempat untuk kemudian diaktualisasikan nilai –
nilai kemanusiaan pada pelaksanaan tugasnya.
b) Skill
(1) Melaksanakan seminar komunikasi dengan
mengundang pakar / ahli komunikasi.
(2) Melaksanakan trainning dengan subtansi nilai–nilai
kearifan lokal guna meningkatkan pemahaman norma
dan budaya yang berlaku di masyarakat.
c) Attitude
(1) Memberikan pembinaan mental kepada personel
Satintelkam Polres ”X” untuk dapat menerapkan
kultur polisi sipil kepada masyarakat sesuai dengan
nilai–nilai kemanusiaan dan etika kemasyarakatan.
(2) Memberikan reward and punishment terhadap
personel Satintelkam Polres ”X” dalam mendukung
kinerja dilapangan.
2) Memberikan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam
Polres ”X”, upaya yang dilakukan :
a) Menanamkan nilai–nilai kemanusiaan serta etika
kemasyarakatan pada setiap pelaksanaan tugas maupun
dalam kehidupan sehari–harinya.
18
b) Mengundang pakar untuk memberikan seminar tentang nilai-
nilai kemanusiaan beserta dalam mendukung kegiatan
intelijen.
b. Jangka Sedang
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
tugas Satintelkam Polres ”X” yang berdasarkan nilai–nilai
kemanusiaan serta etika kemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan :
a) Melakukan pengawasan melekat terhadap laporan kegiatan
serta laporan informasi yang telah dilakukan oleh
Satintelkam Polres “X” untuk kemudian diberikan koreksi
langsung terhadap pelaksanaan tugasnya.
b) Merumuskan rencana kerja dan rencana kegiatan yang dapat
dilakukan personel Satintelkam Polres “X” yang berdasarkan
nilai–nilai kemanusiaan serta etika kemasyarakatan.
c. Jangka Panjang
1) Melaksanakan analisa dan evaluasi program kegiatan yang
dilaksanakan pada tahap jangka pendek dan jangka sedang, kegiatan
yang dilakukan : Melaksanakan analisa dan evaluasi secara
menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan
pada jangka pendek dan jangka sedang untuk mengetahui efektifitas
pelaksanaan serta keberhasilan program dan kegiatan yang telah
dilakukan
2) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang
berkompeten agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kualitas Satintelkam Polres ”X” , kegiatan yang dilakukan :
a) Bekerjasama dengan pakar / ahli komunikasi untuk dapat
memberikan seminar komunikasi secara berkelanjutan dalam
upaya meningkatkan keterampilan komunikasi.
b) Bekerjasama dengan pakar / ahli untuk memberikan seminar
yang bertemakan ”Nilai–Nilai kemanusiaan Pancasila dalam
mendukung kegiatan Kepolisian”
19
BAB VII
PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Kompetensi SDM SatIntelkam Polri dalam menerapkan nilai–nilai
kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini masih kurang optimal, dimana hal
ini tidak terlepas dari aspek knowledge, skill dan attitude yang kurang
mampu memenuhi kondisi yang diharapkan sehingga berpengaruh pada
upaya kegiatan deteksi dini oleh Satintelkam Polres ”X” dan diperlukan
upaya pemecahan masalahnya. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut
dirumuskan melalui penerapan manajemen strategik yaitu perumusan visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi lalu kemudian implementasi
strategi yang dilakukan kedalam tahapan strategi jangka pendek, jangka
sedang dan jangka panjang.
b. Metode yang diterapkan Intelkam Polri dalam menerapkan nilai-nilai
Pancasila pada kegiatan deteksi dini masih kurang optimal dikarenakan
bimbingan dan arahan kurang konsisten terutama dalam menanamkan nilai-
nilai, seperti adat istiadat, sosial budaya, religius. Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” oleh unsur pimpinan masih
jarang dilakukan terutama dalam menanamkan nilai–nilai kemanusiaan
sebagai salah satu bentuk pengamalan etika kemasyarakatan menjadi kurang
optimal; Pemberdayaan terhadap unsur masyarakat kurang mampu
dioptimalkan oleh Satintelkam Polres “X” sehingga diperlukan upaya
pemecahan masalahnya. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut
dirumuskan melalui penerapan manajemen strategik yaitu perumusan visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi lalu kemudian implementasi
strategi yang dilakukan kedalam tahapan strategi jangka pendek, jangka
sedang dan jangka panjang.
2. Rekomendasi
a. Diusulkan kepada Kapolda melalui Dirintelkam Polda “X” untuk dapat
merumuskan mengenai SOP dalam melaksanakan kegiatan intelijen
berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta Etika Profesi Polri.
20
b. Mengusulkan kepada Kapolda melalui Dirintelkam Polda “X” agar dapat
memberikan seminar secara konsisten tentang penanaman nilai-nilai
kemanusiaan kepada personel Polres “X” sehingga terbentuk karakter
personel yang berlandaskan Pancasila.
21
DAFTAR PUSTAKA
Rangkuti, Freddy (2005), Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama.
Materi Bahan Ajaran Sespimmen Polri Dikreg ke – 54 T.A. 2014 tentang Implementasi
Nilai – Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang - Undang No 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara
Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
22