Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2010
Jakarta, 28 April-1 Mei 2010
RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010
Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 April 2010, telah dilaksanakan Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010, yang membahas Prioritas IV dan Prioritas X, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, yang diikuti oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, serta wakil dari Kemenko bidang Polhukam, Kemenko Bidang bidang Kesra, Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian PDT, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian KUKM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BPPT, Bakosurtanal, BPN, BKKBN, dan Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan telah sepakat untuk menindaklanjuti risalah kesepakatan pembahasan Sidang Kelompok ini dalam proses penyempurnaan RKP Tahun 2011 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011, dan pemantapan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2011, berdasarkan rincian risalah kesepakatan sebagaimana terlampir. Demikian risalah ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik WILAYAH : Nusa Tenggara-Maluku-Papua
Hari/ Tanggal : Jumat/30 April 2010 Sesi pada jam : 08.00 – 11.30
Prioritas 4
1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan pusat agar lebih
memperhatikan kebutuhan penduduk asli dan karateristik daerah. Kebijakan sekarang banyak yang lebih menguntungkan pendatang, misalnya : Raskin. Dana operasional program pusat untuk provinsi kepulauan juga jangan disamakan dengan provinsi daratan.
2. Pola pendampingan PNPM yang masih berlaku secara umum
akan bermasalah di Papua dan Papua Barat. Perlu ada penekanan terhadap kearifan lokal dalam pendampingan dan pengawasan.
3. Pemerintah pusat perlu mengawal implementasi berbagai
rencana yang sudah disusun agar efektif. Misalnya perubahan kebijakan PNPM agar diinformasikan ke daerah sehingga pemerintah dapat ikut mengawal dan mensinergikannya dengan kebijakan pemerintah daerah.
4. Perlu diskusi intensif dengan K/L dan evaluasi yang
menyeluruh terhadap program-program yang ada sekarang agar ada perubahan mendasar terhadap penanggulangan kemiskinan.
5. Perlu dukungan dari pusat terhadap peningkatan skala usaha
produktif, bukan kegiatan pembinaan yang sudah dapat dilakukan oleh daerah. Misalnya kegiatan pelatihan perlu dilengkapi paket kegiatannya. Juga untuk pengembangan BLK.
Prioritas 10
6. Pemerintah Pusat (K/L) ikut memperhatikan beberapa kebutuhan daerah dalam menangani wilayah perbatasan, repatriasi, pemetaan batas wilayah di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
7. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan sinkronisasi
dan harmonisasi seluruh program-program K/L yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW, termasuk kawasan strategis nasional yang ada di wilayah perbatasan seperti di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai), Papua Barat, NTB, NTT, Maluku.
8. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan harmonisasi
dan penyesuaian regulasi sektor dengan UU 21 tentang UU Otonomi Khusus dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
9. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan pembangunan
daerah pemekaran di Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat dalam bidang infrastruktur pemerintahan, infrastruktur pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
10. Walaupun tidak merupakan kawasan paska konflik, Pemerintah
Pusat (K/L) perlu memperhatikan dampak paska konflik yang dialami di semua provinsi wilayah Timur.
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI
ATAN INDIKATORTARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK
SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUTKETERANGAN
A. PRIORITAS 4I. KEMENTERIAN DALAM
NEGERI1. Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1.200,00,- 100,00,- v Alokasi akan dibahas lebih lanjut
1.1.1. Jumlah Fasilitasi Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
12 Paket 1.200,00,-
1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
1.000,00,- 50,00,- v
1.2.1.Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot
1 Paket 500,00,-
1.2.2.Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
1 Paket 500,00,-
B. PRIORITAS 10I. KEMENTERIAN SOSIAL1. Program Pemberdayaan Sosial
1.1. Penanggulangan Kemiskinan
10.500,00,- 6.980,88,- v
Daerah meminta agar lokasi PKH diperluas ke Lombok Timur dan Lombok Barat
karena kantong2 kemiskinan terdapat di daerah tersebut
DALAM JUTA RUPIAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST )KELOMPOK 4NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUAPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI
ATAN INDIKATORTARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK
SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUTKETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
1.1.1.
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube
300 KUBE 9.000,00,-
1.1.2. Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
100 Unit 1.500,00,-
1.3. Pemberdayaan Keluarga 1.850,00,- 910,33,- v1.3.1. Tersedianya Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif (Uep) 200 KK 900,00,-
1.3.2. Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota
20 Lembaga 650,00,-
1.3.3. Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka)
10 Lembaga 300,00,-
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKAT
OR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 4I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400,00,- 100,00,- v
Anggaran belum termasuk alokasi dana untuk PNPM, hanya mencakup kegiatan bimbingan teknis
1.1.1. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Melalui Tot, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan 50 Jiwa 400,00,-
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
Slptt Padi Lahan Kering (Ribu Ha)
47.795,00,-
Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha) 2.425,00,-
NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUAPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST )KELOMPOK 4
UPPD RENJA KL KESEPAKATAN
DALAM JUTA RUPIAH
PROVINSI MALUKU
UPPD KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA
TAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI
SEPAKAT TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 10I. KEMENTERIAN DALAM
NEGERI3.3. Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
9
3.3.1.
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2.250,00,- v kegiatan akan dilaksanakan oleh daerah, tetapi jumlah anggarannya akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan daerah
.Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui
Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan
Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data
Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
Kota Ambon (1unit/Rp.200 ), Buru (1unit/Rp.200), Bursel (1 unit/Rp.200), SBB (1 unit/Rp.200), Malteng (1 unit/Rp.200), SBT (1 unit/Rp.200), Malra ( 1 unit/Rp.200), Kota Tual ( 1unit/Rp.200), Kep. Aru (1unit/Rp.200), MTB (1unit/Rp.200) dan MBD
3.3.2.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
500,00,- v
Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Program dan Kegiatan Masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
Kota Ambon (5 Kec/ Rp. 60), Kab Buru Selatan (2 Kec/Rp. 65 ), SBT (2 Kec/Rp. 75), MTB (2 Kec/Rp. 75), Kota Tual (2 Kec/Rp. 75), Kep. Aru (2 Kec/Rp. 75 ), dan MBD (2 Kec/Rp. 75),
3.3.3.
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2.750,00- v
Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi di Bidang Pertanian dan Pangan yang Berada di Perdesaan Melalui Bimtek Cppd di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Koordinasi Serta Pemberian Stimulan Kepada Kelompok Masyarakat Pengelola Cadangan Pangan Pemerint
SBB ( 2 kel/Rp. 109, 38), SBT ( 2 kel/Rp. 109,38), Bursel ( 2 kel/Rp. 109,38), Malra ( 2 kel/Rp. 109,38), Kota Tual (2 kel//Rp.109,38), Kep Aru (2 kel/Rp. 109,38), MTB (2 kel/Rp. 109,38) dan MBD ( 2 kel/Rp. 109,38)
1.750,00,-
DALAM JUTA RUPIAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST )KELOMPOK 4NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUAPROVINSI MALUKU
UPPD KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA
TAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI
SEPAKAT TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUT KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
Jumlah Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pelaksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga Melalui Tot dan Pelatihan Kewirausahaan, Pemberian Stimulan Kepada Kelompok Masyarakat Pesisir dan P t K l b
Buru (2 kel /Rp. 100) Bursel (2 Kel/Rp. 100) SBB (/2 Kel/Rp. 100), SBT (2 Kel/Rp. 100), Malra (2Kel/Rp. 100), Kota Tual (2 Kel/Rp. 100), Kep. Aru (2 Kel/Rp. 100), MTB (2 Kel/Rp. 100), MBD (2 Kel/Rp. 100),
1.000,00,-
PROVINSI MALUKU UTARA
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA
TAN INDIKATOR TARGETALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK
SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUTKETERANGAN
A. PRIORITAS 4I. KEMENTERIAN
KESEHATAN1. Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
1.1. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 4.700,00,- 1.528,00,- v
1.1.1. Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) 0 Unit
150,00,-
1.1.2.Persentase (%) Desa Siaga Aktif 50 Unit 550,00,-
1.1.3.Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan 1 Paket
2.000,00,-
1.1.4. Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan 1 Paket
2.000,00,-
B. PRIORITAS 10I. KEMENTERIAN SOSIAL1. Program Pemberdayaan Sosial
1.1. Penanggulangan Kemiskinan 9.000,00,- 2.899,20,- v1.1.1.
Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube 480 PAKET
7.500,00,-
1.1.2.Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 100 Unit
1.500,00,-
1.3. Pemberdayaan Keluarga 1.155,00,- 771,80,- v1.3.1. Tersedianya Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif (Uep) 800 Jiwa 630,00,-
DALAM JUTA RUPIAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST )KELOMPOK 4NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUAPROVINSI MALUKU UTARA
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA
TAN INDIKATOR TARGETALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK
SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUTKETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
1.3.2. Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota 9 Unit
225,00,-
1.3.3.Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka) 3 Unit
300,00,-
1.4. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 4.376,00,- 1.314,78,- v
1.4.1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan 45 Jiwa
481,00,-
1.4.2. Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan 40 Unit 942,00,-
1.4.3.Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan 255 Jiwa
1.242,00,-
1.4.4. Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan 60 Unit 858,00,-
1.4.5. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang 200 PAKET
676,00,-
1.4.6. Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr) 1 PAKET
177,00,-
1.5. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
1.880,00,- 234,00,- v
1.5.1.Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara 3 Unit
1.380,00,-
1.5.2. Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn 400 Jiwa 500,00,-
II. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1.1. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan
550,00,- 392,40,- v
1.1.1. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan 5 Unit
550,00,-
1.2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
250,00,- ,00,- v Anggaran akan dibahas lebih lanjut
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA
TAN INDIKATOR TARGETALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK
SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUTKETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
1.2.1. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan 4 Paket
250,00,-
1.4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
500,00,- 190,00,- v
1.4.1. Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp 1 Paket
500,00,-
PROVINSI PAPUA
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT
AN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI
SEPAKAT TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 4I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI1. Program Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja1.1. Pengembangan dan Peningkatan
Perluasan Kesempatan Kerja 2.490,00,- 12.302,50,-v Perlunya perhatian terhadap
BLK1.1.5. Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang
Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. 20 Jiwa 1.500,00,-
1.1.6. Jumlah Kab/Kota yang Sinergi Program Apbn Untuk Perluasan Kesempatan Kerja 0 840,00,-
1.1.11.Jumlah Pembinaan Wirausaha Baru 50 Jiwa 150,00,-
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (Pnpm-Mp)
Cakupan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) dan Penguatan
29.000,00,‐ v Terdapat perbedaan data antara K/L dan daerah mengenai jumlah kecamatan dan desa. Daerah akan menyampaikan data kepada K/L
DALAM JUTA RUPIAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST )
KELOMPOK 4NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUAPROVINSI PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI
ATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 4I. KEMENTERIAN SOSIAL1. Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial1.1. Jaminan Kesejahteraan Sosial
(Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)
1.000,00,- 340,20,- v
1.1.1.Jumlah Rtsm yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat Pkh
1 paket 1.000,00,-
1.2. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
600,00,- 2.454,30,- v
1.2.1.Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
1 paket 600,00,-
1.3. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
1.000,00,- 430,00,- v
1.3.1.Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
1 paket 1.000,00,-
1.4. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
500,00,- 245,00,- v
1.4.1. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
1 paket 500,00,-
B. PRIORITAS 10I. KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1.1. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan
800,00,- 245,00,- v Daerah agar menyampaikan reincian usulan
DALAM JUTA RUPIAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST )KELOMPOK 4NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUAPROVINSI PAPUA BARAT
UPPD RENJA KL KESEPA KATAN
NO.PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI
ATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH
LANJUT
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
1.1.1. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
1 Paket 800,00,-
1.2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
1.350,00,- 80,00,- v
1.2.1. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan
1 Paket 600,00,-
1.2.2. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran
1 Paket 750,00,-
1.3. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
500,00,- 200,00,- v
1.3.1. Jumlah Kapal yang Diperiksa 1 Paket 500,00,-