Download - MK HPU 1A Pengantar
Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha
Pengajar : Vovo Iswanto, SH, LL.M & Verry Iskandar, SH, M.Hum
Fakultas Hukum Universitas SahidSemester Ganjil 2010/2011
2
Materi Kuliah Pertama (Pengantar)
1. Pengantar (Penjelasan Tujuan Perkuliahan, Sistem Pengajaran dan Silabus)
2. Pengertian & Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha
3. Landasan & Sumber Hukum Persaingan Usaha
4. Sejarah Hukum Persaingan Usaha5. Tujuan Hukum Persaingan Usaha6. Hubungan Hukum Persaingan Usaha
dengan Bidang Ilmu Lainnya
3
Tujuan Instruksional Umum Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha
Memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, baik dilihat dari aspek teoretis maupun prakteknya di Indonesia
04/12/2023Kuliah Hukum Persaingan Usaha
4
Kompetensi Dasar
Mahasiswa akan dapat mengetahui dan memahami dasar-dasar teori dan praktek hukum persaingan usaha di Indonesia dan permasalahannya
5
Sistem Pengajaran
1. Bobot kuliah: 2 SKS (2x50 menit persiapan perkuliahan, 2x50 menit kuliah tatap muka, dan 2x50 menit kegiatan mandiri/pengembangan)
2. Pembahasan materi dasar & bahan bacaan (kuliah tatap muka & diskusi)
3. Pembahasan contoh kasus (presentasi & diskusi)
4. Tugas, Makalah & Kuis5. UTS & UAS
6
Bahan Referensi
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksananya serta pedoman KPPU
2. Buku Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, KPPU-GTZ, 2009
3. Buku Monopoli dan UU Perlindungan Usaha Kecil/Menengah; dan Buku Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli (Ahmad Yani & Gunawan Wijaya)
4. Buku Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Knud Hansen, Katalis (GTZ), 2002
5. Model Law on Competition, UNCTAD tahun 2007 6. Bahan bacaan lainnya (ekonomi mikro, organisasi
industri, www.kppu.go.id, dll)
7
Ruang Lingkup (Pengertian) Hukum Persaingan Usaha
Hukum Persaingan Usaha mencakup keseluruhan kaedah-kaedah (norma) dan asas-asas yang mengatur mengenai kegiatan (praktek) usaha atau perjanjian yang dilarang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tata cara penegakan serta sanksi atas pelanggarannya.
8
Hukum & Kebijakan Persaingan Usaha
• Hukum Persaingan Usaha (HPU) merujuk kepada keseluruhan kaedah-kaedah & asas-asas yang mengatur mengenai perilaku, tindakan atau perbuatan termasuk perjanjian yang dilarang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya serta tata cara penegakan dan sanksinya.
• Kebijakan Persaingan Usaha (KPU) mencakup berbagai norma atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang membentuk hukum dan juga norma atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan atau mengatur mengenai kebijakan atau cara-cara untuk mendorong struktur & perilaku pasar yang bersaing secara sehat (kompetitif)
9
Landasan Hukum Persaingan Usaha•Landasan Filosofis
▫Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
•Landasan Yuridis▫Batang tubuh UUD 1945, UU No. 5/1999 dan
peraturan perundang-undangan lainnya
•Landasan Sosiologis▫Latar belakang pembentukan dan penerapan
UU No. 5/1999
10
Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Sumber Hukum)
•UU No. 5 tahun 1999•PP No. 57 tahun 2010•KUHP (Pasal 382 Bis)•UUPT (UU No. 1/1995 yang diubah dengan
UU No. 40/2007)•UU No. 36/1999 Telekomunikasi (Pasal 10)•Peraturan Mahkamah Agung No. 03/2005•Peraturan KPPU (Perkom)•Dan Lain Sebagainya
11
Hubungan UU No. 5/1999 dan Hukum Persaingan Usaha
UU No. 5 tahun 1999 merupakan bagian utama dari hukum persaingan usaha di Indonesia karena di samping UU No. 5 tahun 1999, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi sumber hukum persaingan usaha. Misalnya: UU Perseroan Terbatas, UU Telekomunikasi, KUHP dan lain sebagainya.
12
Beberapa Terminologi dan Hukum Yang Berlaku di Negara Lain
•Antitrust Law (Amerika Serikat)•Competition Law (Eropa & United Nations
Conference on Trade And Development/UNCTAD)
•Anti Monopoly Act (Jepang)•Trade Practices Act (Australia)•Elimination or Control of Restrictive
Business Practice (UNCTAD)•Larangan Praktek Monopoli & Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Indonesia)
13
UNCTAD Model Law on Competition (2007)
Usulan Nama Undang-Undang:Elimination or control of restrictive business practices: Antimonopoly Law; Competition Act
Usulan Kaedah Hukum yang Diatur:•Restrictive Agreements or Arrangements•Acts or behaviour constituting an abuse of a
dominant position of market power•Mergers affecting concentrated markets
14
Amerika Serikat (Antitrust Law)
•Undang-Undang utama: Sherman Act 1890
•Section 1 tentang larangan persekongkolan atau kolusi, termasuk price fixing, bid rigging
•Section 2 tentang larangan praktek monopolisasi atau penyalahgunaan posisi dominan
•Tumbuhnya beberapa aliran atau pendekatan dalam analisis persaingan (antitrust) : aliran harvard (SCP), chicago (efisiensi) dan post chicago
15
Masyarakat Eropa (Competition Law)
•Undang-Undang utama: Treaty of Rome 1958
•Pasal 81 tentang larangan praktek kolusi atau persekongkolan antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing
•Pasal 82 mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan
•Tujuan dari kebijakan persaingan di Eropa adalah untuk memajukan kepentingan konsumen
16
Sejarah Hukum Persaingan Usaha
INDONESIA KOREA
SINGAPURA EROPA
JEPANG AMERIKA
17
Tujuan UU No. 5/1999 1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
18
Dasar, Asas, dan Tujuan UU No. 5/1999
Penjelasan Umum UU No. 5/1999:
UU ini disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19
Tujuan Hukum Persaingan Usaha Tujuan Ekonomi:•Melindungi konsumen (consumer)•Melindungi Pesaing (competitor)•Melindungi Persaingan (competition)
Tujuan Non Ekonomi:•Perluasan kesempatan kerja,
perlindungan lingkungan hidup, stabilitas sosial politik, dan lain sebagainya
20
1. Hukum Persaingan Usaha Merupakan Bagian Dari Hukum Bisnis Atau Hukum Ekonomi
2. Hukum Persaingan Usaha Memiliki Aspek Hukum Publik Dan Hukum Privat (Sipil)
3. Hukum Persaingan Usaha Terkait Erat Dengan Ilmu Ekonomi
Kaitan Hukum Persaingan Usaha Dengan Bidang Ilmu Lainnya
21
• Prof Dr Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M (Pengantar Ilmu Hukum, 2008) halaman 230:
“Pada saat sekarang, perbuatan penguasa dan perbuatan warga masyarakat sudah saling jalin menjalin ditambah lagi dengan semakin meningkatnya distribusi kewenangan yang berkaitan dengan pemeliharaan utilitas publik, pembedaan antara hukum publik dan hukum privat menjadi diragukan”
“Saat ini semakin banyaknya hubungan yang secara klasik sebenarnya dalam ruang lingkup hukum privat telah dimasuki oleh hukum publik”
Hukum Privat dan Hukum Publik
22
Pembahasan Hukum Persaingan Usaha tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai pasar, barang atau jasa, biaya dan harga, produksi dan pemasaran atau distribusi, permintaan (demand) dan penawaran (supply), dan lain sebagainya.
Hukum Persaingan Usaha dan Ilmu Ekonomi (Mikro)
23
Teori Dasar Ekonomi Persaingan1. Setiap Pelaku Usaha pada dasarnya selalu
berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (profit maximization)
2. Sumber daya terbatas (scarcity of resources)
3. Persaingan mendorong pendayagunaan secara optimal sumber daya yang terbatas
4. Persaingan mendorong inovasi dan efisiensi, harga yang kompetitif dengan kualitas yang lebih baik
24
Beberapa Konsep Ekonomi Yang Penting
1. Pelaku Usaha dan Produk2. Definisi Pasar (produk dan geografis)3. Struktur Pasar (Market Structure) 4. Pangsa Pasar (Market Share) 5. Kekuatan Pasar (Market Power)6. Hambatan Masuk dan Keluar Pasar
(Barriers)7. Biaya, Harga dan Keuntungan8. Teori Permintaan dan Penawaran
25
Rantai Kegiatan Ekonomi
26
“Kesanggupan satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha untuk menaikkan dan mempertahankan harga di atas tingkat yang akan berlaku dalam persaingan dalam jangka waktu tertentu” (UNCTAD Model Law, 2007)
“kemampuan untuk membatasi produk, menaikkan harga di atas harga kompetitif dan mendapatkan keuntungan monopoli” (EC Competition Law, 2001)
Kekuatan Pasar
27
Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1999:
Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
Kekuatan Pasar (lanjutan...)
28
Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999:
Posisi dominan adalah keadaan dimana :
(1) pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau
(2) pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Kekuatan Pasar (lanjutan...)
29
Tugas Perkuliahan 1
Pelajari mengenai hal-hal di bawah ini:•Pengertian, Ruang Lingkup dan Landasan
Hukum Persaingan Usaha•Sejarah Hukum Persaingan Usaha •Tujuan dari Hukum Persaingan Usaha •Teori dan Konsep dalam Ilmu Ekonomi
Mikro Yang Relevan dalam Pembahasan Hukum Persaingan Usaha
30
Selesai
Terima Kasih