Download - “MENUJU MASYARAKAT YANG BERIMAN, · PDF filePenyusunan program kerja dan anggaran tahunan Dinas ... Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan ... Seksi Kesiswaan;

Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2010/2011

1

BAB I ORGANISASI

A. VISI dan Misi

� Visi

Berdasarkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang “MENUJU

MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERORIENTASI INDUSTRI, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” dan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif seluruh sumber daya serta komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, visi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai berikut :

“ TERUNGGUL DALAM MUTU LULUSAN DALAM RANGKA MENYIAPKAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS,

TERAMPIL, DAN BERDAYA SAING “

� Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kompetensi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,

tenaga struktural dan lainnya; 2. Meningkatkan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dan Informal;

3. Meningkatkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses pembelajaran;

4. Meningkatkan peran serta masayarakat, dunia industri jasa dalam bidang pendidikan;

5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara No. 4048);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4425);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


2

7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kota Tangerang Selatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun;

13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0259/U/1977 tentang Koordinasi Pengolahan Data pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 dan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008, Nomor 0802);

17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang .

C. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomin dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan

c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pendidikan

d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliaan bidang TK dan SD, Bidang SMP, Bidang SMA, SMK, Bidang Non Formal dan informal

e. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur pendidikan formal, meliputi Kesiswaan, pendidikan dasar, dan Sekolah Menengah Pertama


3

f. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur Taman Kanak-Kanak, meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal

g. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur pendidikan informal

h. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik

i. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus

j. Penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional

k. Penyelenggaraan satuan pendidik berbasis keunggulan lokal

l. Pembinaan, pengembangan teknologi pendidikan

m. Pembinaan pengembangan, dan pengurus pegawai Struktural pada lingkup Dinas

n. Pembinaan dan pengembangan kurikulum

o. Pembinaan dan pengembangan teknologi pendidikan

p. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengurusan sarana pendidikan

q. Pembinaan dan pengurusan peserta didik atau siswa

r. Penjaminan proses pembelajaran

s. Penjaminan mutu pendidikan

t. Pengarahan, pembimbingan, peyupervisian, pengawasan, pengoordinasian, pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian terhadap penyelenggaraan satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

u. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat administrative dalam rangka proses pembelajaran

v. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas

w. Penyusunan program kerja dan anggaran tahunan Dinas

x. Pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kegiatan unsur organisasi Dinas

y. Pelaporan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

z. Pembinaan dan pengurusan kurikulum Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/ Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat, Sekolah Menengah Atas/ Sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan, Informal dan Kursus;

3. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

D. Struktur Organisasi Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, susunan organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

b.1. Sub Bagian Umum;

b.2. Sub Bagian Keuangan;

b.3. Sub Bagian Perencanaan.


4

c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;

c.1. Seksi Kurikulum;

c.2. Seksi Kesiswaan;

c.3. Seksi Pendidik dan Tanaga Kependidikan.

d. Bidang Sekolah Menengah Pertama;

d.1. Seksi Kurikulum;

d.2. Seksi Kesiswaan;

d.3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

e. Bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

e.1. Seksi Kurikulum;

e.2. Seksi Kesiswaan;

e.3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

f.1. Seksi PAUD;

f.2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;

f.3. Seksi Kursus dan Kelembagaan.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdiri pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, serta dikukuhkan dengan : 1. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2000 tentang TUGAS

POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG. Mengalami perubahan dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004.

2. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH pada DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG diatur dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2000. Mengalami perubahan dengan PERDA Nomor 16 Tahun 2004.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (SOTK);

4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Laksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Laksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terbentuk dari hasil penggabungan (Merger) dari beberapa instansi, antara lain Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K), dan sebagian dari Departemen Penerangan (Deppen)

Nama satuan organisasi mengalami perubahan sebanyak 6 (enam) kali; sampai dengan akhir tahun 1997 bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), pada awal tahun 1998 sampai dengan pertengahan tahun 2000 diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), pada akhir tahun 2000


5

bernama DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2000 serta pada awal tahun 2004 menjadi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG. Pada Tahun 2008 dengan PERDA Nomor 02 Tahun 2008 menjadi DINAS PENDIDIKAN.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebelum dan sesudah Otonomi Daerah sudah 6 (enam) kali mengalami perubahan kepemimpinan, antara lain :

1. Tahun 1997 sampai dengan Oktober 2002 dipimpin oleh Drs. H. MUHYI

SYARIFUDIN, MM.; 2. Oktober 2002 sampai dengan Agustus 2003 dipimpin oleh Dra. Hj. NANI

RISJANI, MM.; 3. September 2003 sampai dengan Maret 2004 dipimpin oleh Drs. H. MAS IMAN

KUSNANDAR, SH.; 4. April 2004 hingga Juli 2007 kembali dipimpin oleh Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN,

M.Pd.; 5. Agustus 2007 hingga Juli 2010 dipimpin oleh H. ACHMAD SUWANDHI, SH.; 6. Juli 2010 hingga Nopember 2011 kembali dipimpin oleh Drs. H. MAS IMAN

KUSNANDAR, SH 7. Nopember 2011 hingga saat ini Dinas Pendidikan dipimpin oleh Drs. BAMBANG

MARDI S., MM.


6

BAB II PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten diperlukan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data dari setiap instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

B. Tujuan

Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan

informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.

Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di Kabupaten Tangerang.


7

C. Ruang Lingkup

Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan.


8

BAB III

KEADAAN UMUM

Pada bab II keadaan umum dimulai dengan peta Kabupaten Tangerang yang menggambarkan letak Kabupaten Tangerang dalam kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian, dilanjutkan dengan keadaan nonpendidikan yang meliputi enam faktor, yaitu 1) administrasi pemerintahan daerah, 2) demografi, 3) geografi, 4) ekonomi, 5) sosial budaya, dan 6) transportasi dan komunikasi. Terakhir dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang dimulai dari tingkat SD sampai tingkat SM. A. Non Pendidikan

Keadaan nonpendidikan dimasukkan dalam profil pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain 1) input pendidikan kurang dikelola secara optimal dan 2) output pendidikan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang pembangunan nasional. Untuk itu, masalah nonpendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

1. Peta Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peta 2.1 dapat dikemukakan bahwa batas wilayah Kabupaten

Tangerang ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Dengan melihat peta tersebut, diketahui bahwa daerah tersebut dilalui oleh sungai Cimanceri..

2. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 22, Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan

koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tangerang sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.


9

Peta 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 desa dengan luas wilayah seluruhnya 959,61 km2. (Tabel 2.1).


10

Tabel 2.1 Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tangerang

Tahun 2010

No. Variabel Jumlah

1. Kabupaten/Kota 1

2. Kecamatan 29

3. Desa/kelurahan 274

4. Desa terpencil 5

5. Luas wilayah (km2) 959,61

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2010

Dari jumlah kelurahan/desa tersebut, 5 di antaranya merupakan desa terpencil.

3. Demografi

Berdasarkan UU Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Tabel 2.2

Keadaan Penduduk menurut Kelompok Usia Tahun 2010

No. Komponen Laki-laki % Perempuan % Jumlah

1. Penduduk seluruhnya 1.454.914 51 % 1.383.707 49 % 2.838.621

2. Penduduk 0-6 tahun 223.458 212.521 435.979

3. Penduduk 4-5 tahun 64.600 61.438 126.038

4. Penduduk 4-6 tahun 96.581 91.855 188.436

5. Penduduk 6-7 tahun 63.607 60.493 124.100

6. Penduduk 7-12 tahun 182.868 173.918 356.786

7. Penduduk 13-15 tahun 87.643 83.354 170.997

8. Penduduk 16-18 tahun 88.828 84.480 173.308

9. Penduduk 15-24 tahun 314.307 298.945 613.252

Sumber: BPS Kab. Tangerang

Jumlah penduduk seluruhnya sebesar 2.838.621 yang terdiri dari laki-laki sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan perempuan sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Penduduk usia 0-6 tahun adalah penduduk usia PAUD sebesar 435.979. Penduduk usia 4-5 tahun adalah penduduk usia masuk TK sebesar 126.038. Penduduk usia 4-6 tahun adalah penduduk usia TK sebesar 188.436. Penduduk usia 6-7 tahun dalah penduduk usia masuk SD sebesar 124.100. Penduduk usia 7-12 tahun adalah penduduk usia SD sebesar 356.786. Penduduk usia 13-15 tahun adalah penduduk usia SMP sebesar 170.997. Penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM sebesar 173.308. Berdasarkan data tahun 2009 penduduk Kabupaten Tangerang ini bertambah 13 persen per tahun. Menurut catatan terakhir, pada tahun 2010 kepadatan penduduk adalah 2.958 per km2 dengan kecamatan Pasarkemis sebagai kecamatan terpadat (9.133 per km2) dan kecamatan Kemeri sebagai kecamatan terjarang (1.235 per km2) (Tabel 2.2)


11

Tabel 2.3 Keadaan Demografi

Tahun 2010

No. Komponen Jumlah % No. Komponen Jumlah %

Tingkat Pendidikan Penduduk Tingkat Kepandaian Membaca & menulis

1. Belum pernah sekolah 187.633 6,61% 1. Dapat membaca

2. Belum tamat SD 433.173 15,26% Menulis 2.632.077 92,72%

3. Tamat SD 784.705 27,64% 2. Buta huruf 19.787 0,70%

4. Tamat SMP 565.169 19,91% Angkatan Kerja

5. Tamat SMA 481.714 16,97% 1. Bekerja 1.366.228 48,13%

6. Tamat SMK 179.969 6,34% 2. Mencari pek. 186.781 6,58%

7. Tamat Diploma I/II 28.953 1,02% Bukan Angkatan Kerja

8. Tamat Diploma III/Sarmud 55.069 1,94% 1. Bersekolah 814.117 28,68%

9. Tamat Sarjana 103.325 3,64% 2. Mengurus RT 346.028 12,19%

10. Tak Terjawab 18.911 0,67% 3. Lainnya 125.467 4,42%

Jumlah 2.838.621 Penduduk miskin

1. Daerah kota

2. Daerah desa 172.591 6,08%


Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan

sebagai berikut 1) tidak/belum pernah sekolah sebanyak 187.633 orang ( 6,61 persen), 2) tidak/belum tamat SD sebanyak 433.173 orang (15,26 persen), 3) tamat SD sebanyak 784.705 orang (27,64 persen), 4) tamat SMP sebanyak 565.169 orang (19,91 persen), 5) tamat SMA sebanyak 481.714 orang (16,97 persen), 6) tamat SMK sebanyak 179,969 orang (6,34 persen), 7) tamat Diploma I dan II sebanyak 28.953 orang (1,02 persen), 8) tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 55.069 orang (1,94 persen), 9) tamat Sarjana 103.325 orang (3,64 persen, sedangkan yang tidak terjawab 18,911 orang (0,67persen).

Penduduk yang dapat membaca menulis sebanyak 2.632.077 (92,72 persen) sedangkan yang buta huruf sebanyak 19.787 (0,70 persen). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut 1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.366.228 orang (48,13 persen) dan 2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 186.781 orang (6,58 persen), sehingga jumlah angkatan kerja adalah 1.553.010 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas 1) jumlah penduduk bersekolah 814.117 orang (28,68 persen), 2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 346.028 orang (12,19 persen); dan 3) lain-lain 125.467 orang (4,42 persen), sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 1.285.611 orang. Jumlah penduduk miskin di daerah desa (yang berpenghasilan Rp 8.084.856 /kapita/bulan ke bawah sebanyak 172.591 orang (6,08 persen) dari penduduk seluruhnya

4. Geografi

Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam

(SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Tangerang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4)


12

rencana penempatan guru; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya.

Tabel 2.4

Keadaan Geografi Tahun 2010

No. Variabel Jumlah

1. Letak Geografis Dibagian Timur Propinsi Banten

2. Luas Wilayah 959,61

3. Koordinat 106020’ – 106

043’ Bujur Timur

4. Batas-batas

-Sebelah Utara Laut Jawa

-Sebelah Timur Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang

-Sebelah Selatan Kabupaten Bogor

-Sebelah Barat Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

5. Kemiringan Tanah Rata-rata 0 – 3 % menurun ke Utara

6. Ketinggian Wilayah 0 – 85 meter di atas permukaan laut

7. Wilayah Bagian Utara Daerah pesisir pantai sepanjang ± 50 km

8. Topografi relatif datar, terdiri dari 2 bagian :

a. Dataran Rendah Terletak dibagian Utara

- Ketinggian 0 -25 meter diatas permukaan laut

- Meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan

b. Dataran Tinggi Dari bagian Tengah ke arah Selatan

- Ketinggian Lebih dari 25 meter diatas permukaan laut

9. Sumber daya alam yang menonjol 1

10. Keadaan Alam

a. Musim kemarau (bulan) 5

b. Musim penghujan (bulan) 7

11.. Curah hujan

a. Tertinggi (mm2) 377

b. Terendah (mm2) 15


Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim

penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Musim kemarau di Kabupaten Tangerang biasanya pada bulan Mei sampai September (5 Bulan) sedangkan musim hujan terjadi bulan Oktober sampai April dengan curah hujan rata-rata adalah 166 mm2, serta curah hujan tertinggi dan terendah masing-masing adalah 377 mm2 dan 15 mm2 (Tabel 2.3).

5. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan

pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).


13

Tabel 2.5 Keadaan Ekonomi

Tahun 2009

No Komponen Jumlah No Komponen Jumlah

1. PAD (Ribu Rp.) 336.934.801 Mata pencaharian

2. PBB (Ribu Rp.) 148.148.806 1. Pertanian, kehutanan, … 307.599

3. PDRB (Ribu Rp.) 2.500.000 2. Pertambangan & penggalian 32.867

4. APBD (Ribu Rp.) 4.000.000 3. Industri pengolahan 328.173

5. Pendapatan per Kapita

8.084.856 4. Listrik, gas, & air 25.591

6. UMR (Rp.) 1.050.000 5. Bangunan 96.344

6. Perdagangan besar, eceran …. 540.181

7. Angkutan, pergudangan …. 51.936

8. Keuangan, asuransi …. 124.696

9. Jasa kemasyarakatan 1.001.508

Jumlah 2.509.895


Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan asli daerah (PAD), produk domestik regional bruto (PDRB), anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. PAD tahun 2009 Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp 336.934.801.000, penerimaan dari PBB sebesar Rp 148.148.806.000, PDRB sebesar Rp 2.500.000.000, APBD sebesar Rp 4.000.000.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp 8.084.856 sedangkan UMR yang berlaku adalah Rp 1.050.000 (Tabel 2.5)

Jumlah koperasi di Kabupaten Tangerang terinci sebagai berikut: Koperasi Angkutan 4, Koperasi Distribusi 20, Inkra 10, Kopkar 182, Koppas 23, KPRI 42, KSU 293, KUD 20, Masjid 33, PD K5 3, Pembiayaan 13, Pemuda 2, Pensiunan 13, Perikanan 6, Pertanian 37, KWP 16, Peternak 3, Pol/ABRI 3, Pontren 71, Profesi 2, Pusat 4, Simpan Pinjam 27, Wanita 8, Wisata 2, Lain lain 103. Jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 940.

6. Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat dapat

digambarkan sebagai berikut. a) Gotong royong masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan; b) Gerakan rereongan berhias dan rereongan sarupi; c) Gerakan santri raksa desa dan Jum’at bersih; d) Gerakan Penghijauan Lingkungan.

Tabel 2.6

Keadaan Keagamaan Tahun 2010

No. Variabel Jumlah No. Variabel Jumlah

1. Penduduk 2.838.621 2. Tempat Ibadah

a. Islam 2.691.297 a. Mesjid/musholla 4.956

b. Protestan 60.179 b. Gereja Kristen 42

c. Katolik 40.308 c. Gereja Katolik

d. Hindu 6.529 d. Pura

e. Budha 34.915 e. Vihara 14

f. Khonghucu 5.393 f. Klenteng

3. Puskesmas induk 35 4. Puskesmas pembantu 38

5. Rumah sakit 9 5. Balai Pengobatan 395


14

Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 2.691.297 orang (94,81persen), Protestan sebanyak 60.179 orang (2,12 persen), Katolik 40.308 orang (1,42 persen), Hindu sebanyak 6.529 orang (0,23 persen), Budha sebanyak 34.915 Orang (1,23 persen), dan khonghucu sebanyak 5.393 Orang (0,19 persen). Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut didukung oleh 4.956 mesjid/mushalla, 42 gereja, 14 Vihara (Tabel 2.6).

Keadaan kesehatan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat pada umumnya bervariasi, yaitu ada yang baik, kurang atau buruk. Puskesmas induk sebanyak 35 buah dan puskesmas pembantu 38 buah, rumah sakit sebanyak 9 Buah sedangkan balai pengobatan sebanyak 395 buah. Jumlah puskesmas terhadap kecamatan adalah 252 persen. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap Kecamatan adalah 31 persen maka masih terdapat 20 Kecamatan yang belum memiliki rumah sakit atau sudah mencukupi. 7. Transportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan

sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Transportasi merupakan alat angkut baik transportasi darat (kereta api, bus, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda dan lain-lain), maupun transportasi perairan (kapal laut, motor boat, perahu, dan lain-lain) dan transportasi udara, sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai ke perkotaan, daerah perbatasan sampai ke daerah terpencil, ataupun membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sekolah.

Berhubungan dengan itu, dapat diinformasikan bahwa panjang jalan di Kabupaten Tangerang tercatat sepanjang 1.318,42 KM, termasuk ruas jalan negara sekitar 53 KM dan jalan tol sepanjang 18 KM. Berdasarkan jenis permukaannya terdiri atas jalan aspal 670,21 KM, jalan kerikil 283,79 KM, jalan tanah 214,53 KM dan kondisi jalan yang tidak terinci sepanjang 40,40 KM. Upaya memperlancar arus lalu lintas darat, Pemda Kabupaten Tangerang telah merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang 40,2 KM dan Jalan Lingkar Selatan sepanjang 31, 610 KM.

Dukungan armada angkutan darat sebanyak 46.313 angkutan kota dan pedesaan yang tersebar di 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa, merupakan sarana yang paling strategis bagi kelancaran hubungan, komunikasi dan trnsportasi darat terutama bagi anak sekolah.

B. Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Tangerang cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan TK+RA, tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM.


15

1. Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudlatul/Bustanul Athfal (BA/RA)

Tabel 2.7 Data TK dan RA/BA

Tahun 2010

No. Komponen TK % RA/BA % TK+RA/BA

1. Sekolah 372 59,52 253 40,48 625

a. Negeri 8 100,00 0 0,00 8

b. Swasta 364 59,00 253 41,00 617

2. Siswa 15.462 61,37 9.732 38,63 25194

a. Negeri 225 100,00 0 0,00 225

b. Swasta 15.237 61,02 9.732 38,98 24969

c. Kelompok A 5.513 68,82 2.498 31,18 8011

d. Kelompok B 9.941 57,88 7.234 42,12 17175

e. Laki-laki 7.764 61,65 4.830 38,35 12594

f. Perempuan 7.596 60,78 4.902 39,22 12498

3. Lulusan 6.270 61,65 3.901 38,35 10171

a. Laki-laki 3.135 61,71 1.945 38,29 5080

b. Perempuan 3.135 61,58 1.956 38,42 5091

4. Kelas 966 61,29 610 38,71 1576

5. Ruang Kelas 888 58,58 628 41,42 1516

a. Baik 799 59,19 551 40,81 1350

b. Rusak ringan 27 48,21 29 51,79 56

c. Rusak berat 62 56,36 48 43,64 110

6. Guru 1.314 59,70 887 40,30 2201

a. Laki-laki 33 48,53 35 51,47 68

b. Perempuan 1.281 60,06 852 39,94 2133

7. Fasilitas Sekolah

a. Perpustakaan 82 66,67 41 33,33 123

b. Toilet 739 66,34 375 33,66 1114

c. Air Bersih 372 59,52 253 40,48 625

d. Listrik 372 59,52 253 40,48 625

Sumber: Profil Pendidikan 2010

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010/2011 jumlah TK dan RA/BA

sebanyak 625 dengan rincian negeri sebesar 8 dan swasta sebesar 617. Hal ini disebabkan karena TK dan RA/BA lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta. Jumlah siswa TK dan RA/BA sebesar 25.194 dengan rincian di negeri sebesar 225 dan swasta 24.969 Bila dirinci menurut kelompok maka siswa kelompok A sebesar 8.011 dan kelompok B sebesar 17.175. Berdasarkan jenis kelamin, siswa laki-laki sebesar 12.594 (50,19.. persen) dan perempuan sebesar 12.498 (49,81persen) dan lulusan TK dan RA/BA sebesar 10.171 Sedangkan guru TK dan RA/BA sebesar 2.201 orang. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas TK dan RA/BA sebanyak 1.516 dengan rincian 1.350 Memiliki kondisi baik, 56 kondisi rusak ringan, dan 110 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 1. Guru yang mengajar di TK dan RA/BA sebanyak 2.201 di antaranya yaitu sebanyak 68 (3,09 persen) adalah laki-laki dan 2.133 (96,91 persen) adalah perempuan. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di TK dan RA/BA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 123, toilet sebesar 1.114 air bersih sebesar 625 dan listrik sebesar 625 .

Bila dilihat menurut TK dan RA/BA maka jumlah sekolah TK sebesar 372 lebih banyak daripada RA/BA sebesar 253. Hal ini mengakibatkan jumlah siswa TK sebesar 15.462 Juga lebih banyak daripada siswa RA/BA sebesar 9.732 Jumlah guru TK sebesar 1.314 dengan ruang kelas TK sebesar 888 Sedangkan fasilitas


16

sekolah TK adalah perpustakaan sebesar 82, toilet sebesar 739 air bersih sebesar 372 Dan listrik sebesar 372

2. Tingkat Sekolah Dasar (SD dan MI)

Tabel 2.8 Data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Tahun 2010

No. Komponen SD MI SD+MI

1. Sekolah 897 256 1153

a. Negeri 750 7 757

b. Swasta 147 249 396

c. Akreditasi A 105 4 109

d. Akreditasi B 569 86 655

e. Akreditasi C 99 121 220

2. Siswa Baru Tk. I 53014 9011 62025

a. TK/RA 24987 2798 27785

b. RT 28027 6213 34240

3. Siswa 316262 43472 359734

a. Negeri 279596 3737 283333

b. Swasta 36666 39735 76401

c. Laki-laki 164306 21890 186196

d. Perempuan 151956 21582 173538

e. <7 tahun 42807 7025 49832

f. 7-12 tahun 267519 35598 303117

g. >12 tahun 5936 849 6785

4. Kelas 9194 1628 10822

5. Rata2 UASBN 6,11 5,59 5,85

6. Lulusan 46882 5431 52313

7. Guru 11547 2510 14057

a. Di bawah S1 6047 1553 7600

b. S1 ke atas 5500 957 6457

c. Bersertifikat 1955 1955

d. Belum bersertifikat 9592 9592

8. Kepala Sekolah

a. Bersertifikat

b. Belum bersertifikat

9. Ruang Kelas 6082 1222 7304

a. Baik 4603 774 5377

b. Rusak Ringan 1155 270 1425

c. Rusak Berat 324 178 502

10. Fasilitas

a. Perpustakaan 338 96 434

b. Lapangan olahraga 631 0 631

c. UKS 246 27 273

d. Tempat Ibadah 193 68 261

e. Toilet 2915 569 3484

f. Air Bersih 897 256 1153

g. Listrik 897 256 1153

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2010

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010/2011 jumlah SD dan MI sebanyak

1.153 dengan rincian negeri sebesar 757 Dan swasta sebesar 396. Hal ini


17

disebabkan karena banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Inpres SD. Jumlah siswa baru tingkat I SD dan MI sebesar 62.025 dengan rincian dari Tk/RA/BA sebesar 27.785 dan dari rumah tangga sebesar 34.240. Jumlah siswa SD dan MI seluruhnya sebesar 359.734 dengan rincian negeri sebesar 283.333 dan swasta sebesar 76.401 Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah laki-laki sebesar 186.196 Dan perempuan sebesar 173.538. Bila dirinci menurut usia maka usia <7 tahun sebesar 49.832, 7-12 tahun sebesar 303,117 dan <12 tahun sebesar 6.785. Jumlah kelas SD dan MI sebesar 10.822. Rata-rata UASBN SD dan MI adalah 5,85 sedangkan lulusan sebesar 52.313. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 14.057 di antaranya yaitu sebanyak 7.600 (54,07 persen) adalah berijazah di bawah S1, dan 6.457 (45,93 persen) adalah S1 ke atas. Untuk menampung sejumlah siswa SD dan MI tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 7.304 dengan rincian 5.377 Memiliki kondisi baik, 1.425 kondisi rusak ringan, dan 502 kondisi rusak berat. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 434, lapangan olahraga sebesar 631, ruang UKS sebesar 273 tempat ibadah sebesar 261, toilet sebesar 3.484 air bersih 1.1153 Dan listrik sebesar 1.153 (Tabel 2.8).

Bila dilihat SD dan MI dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 897 dengan jumlah siswa sebanyak 316.262 dan ruang kelas sebesar 6.082 dan ditangani oleh guru sebanyak 11.547 Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 338, lapangan olahraga sebesar 631, ruang UKS sebesar 246 tempat ibadah sebesar 193, toilet sebesar 2.915 air bersih sebesar 897 Dan listrik sebesar 897

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984. 3. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP dan MTs)

Tabel 2.9

Data Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2010

No. Komponen SMP MTs SMP+MTs

1. Sekolah 266 179 437

a. Negeri 76 6 82

b. Swasta 190 173 355

c. Akreditasi A 35 21 56

d. Akreditasi B 113 69 182

e. Akreditasi C 27 41 68

2. Siswa Baru Tk. I 34743 13454 48197

a. Laki-laki 17935 6792 24727

b. Perempuan 16808 6662 23470

3. Siswa 97047 38498 135545

a. Negeri 50862 4181 55043

b. Swasta 46185 34317 80502

c. Laki-laki 50291 18984 69275

d. Perempuan 46756 19514 66270

e. <12 tahun 22963 7993 30956

f. 12-15 tahun 69846 27900 97746

g. >15 tahun 4238 2605 6843

4. Kelas 2550 1340 3890

5. Rata2 UN 6,7 6,04 6,37


18

6. Lulusan 29297 12599 41896

7. Guru 5885 3604 9489

a. Di bawah S1 1203 1058 2261

b. S1 ke atas 4682 2546 7228

c. Bersertifikat 689 689

d. Belum bersertifikat 5196 5196

8. Kepala Sekolah

a. Bersertifikat


9. Ruang Kelas 2346 880 3226

a. Baik 2048 656 2704

b. Rusak Ringan 208 168 376

c. Rusak Berat 90 56 146

10. Fasilitas

a. Perpustakaan 124 61 185

b. Lapangan olahraga 23 15 38

c. UKS 75 27 102

d. Laboratorium 120 28 148

e. Tempat Ibadah 160 103 263

f. Toilet 1431 935 2366

g. Air Bersih 261 171 432

h. Listrik 261 171 432

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Tangerang Tahun 2010

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010/2011 jumlah SMP dan MTs

sebanyak 437 Dengan rincian negeri sebanyak 82 dan swasta sebanyak 355. Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 56 telah terakreditasi A, 182 terakreditasi B, dan 68 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP dan MTs sebesar 48.197 Dengan rincian laki-laki sebesar 24.727 Dan perempuan sebesar 23.470. Jumlah siswa SMP dan MTS seluruhnya sebesar 235.545 dengan rincian negeri sebesar 55.043 dan swasta sebesar 80.502. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 69.275 dan perempuan sebesar 66.270. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <12 tahun sebesar 30.956 (22,84 persen), 13-15 tahun sebesar 97.746 (72,11 persen), dan >15 tahun sebesar 6.843 (5,05 persen.) Jumlah kelas sebesar 3.890 Dan rata-rata UN SMP dan MTS adalah 6,37 dan lulusan SMP dan MTs sebesar 41.896 Guru yang mengajar di SMP dan MTS sebanyak 9.489 di antaranya yaitu memiliki kualifikasi S1 ke atas sebesar 7.228 (76,17 persen) dan memiliki kualifikasi S1 ke bawah sebesar 2.261 (23,83 persen).

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 3.226 dengan rincian 2.704 Memiliki kondisi baik, 376 dengan kondisi rusak ringan, dan 146 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 3890. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTS terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 185, lapangan olahraga sebesar 38, ruang UKS sebesar 102 Dan laboratorium sebesar 148 tempat ibadah sebesar 263 toilet sebesar 2.366 air bersih 432 dan listrik 432. .

Bila dilihat SMP dan MTs dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebesar 263 dengan jumlah siswa sebanyak 97.047 dan ruang kelas sebesar2.346 dan ditangani oleh guru sebanyak 5.885. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 124, lapangan olahraga sebesar 23, ruang UKS sebesar 75 laboratorium sebesar 120 tempat ibadah sebesar 160 toilet sebesar 1.431 air bersih sebesar 261 Dan listrik sebesar 261

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika dibandingkan dengan MTs. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di


19

MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

4. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SM dan MA)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010/2011 jumlah SM dan MA sebanyak

252 Dengan rincian negeri sebanyak 41 dan swasta sebanyak 211. Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 34 telah terakreditasi A, 64 terakreditasi B, dan 43 terakreditasi C.

Tabel 2.10

Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2010

No. Komponen SMA MA SMK SM+MA

1. Sekolah 117 57 78 252

a. Negeri 29 4 8 41

b. Swasta 88 53 70 211

c. Akreditasi A 16 9 9 34

d. Akreditasi B 31 18 15 64

e. Akreditasi C 18 9 16 43

2. Siswa Baru Tk. I 10817 3331 13473 27621

a. Laki-laki 5099 1583 8371 15053

b. Perempuan 5718 1748 5102 12568

3. Siswa 30790 8905 33549 73244

a. Negeri 16367 1659 5806 23832

b. Swasta 14423 7246 27743 49412

c. Laki-laki 14851 4095 20497 39443

d. Perempuan 15939 4810 13052 33801

e. <16 tahun 7691 3050 8288 19029

f. 16-18 tahun 21615 5594 23985 51194

g. >18 tahun 1484 261 1276 3021

4. Kelas 844 270 842 1956

5. Rata2 UN 6,46 6,32 6,16 6,31

6. Lulusan 9744 2659 8866 21269

7. Guru 2523 1120 2202 5845

a. Di bawah S1 238 243 372 853

b. S1 ke atas 2285 877 1830 4992

c. Bersertifikat 379 81 460

d. Belum bersertifikat 2144 2121 4265

8. Kepala Sekolah

a. Bersertifikat


9. Ruang Kelas 775 241 696 1712

a. Baik 696 188 648 1532

b. Rusak Ringan 50 41 32 123

c. Rusak Berat 29 12 16 57

10. Fasilitas

a. Perpustakaan 58 29 34 121

b. Lapangan olahraga 5 7 3 15

c. UKS 24 8 29 61

d. Laboratorium 143 68 114 325

e. Keterampilan 5 7 23 35

f. BP 55 17 29 101

g. Serbaguna 21 15 23 59

h. Tempat Ibadah 55 39 56 150


20

f. Toilet 631 316 414 1361

g. Air Bersih 100 57 78 235

h. Listrik 100 57 78 235


Jumlah siswa baru tingkat I SM dan MA sebesar 27.621 Dengan rincian laki-laki sebesar 15.053 Dan perempuan sebesar 12.568. Jumlah siswa SM dan MA seluruhnya sebesar 73.244 dengan rincian negeri sebesar 23.832 dan swasta sebesar 49.412. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 39.443 dan perempuan sebesar 33.801. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <16 tahun sebesar 19.029 (25,98 persen), 16-18 tahun sebesar 51.194 (69,90 persen), dan >18 tahun sebesar 3.021 (4,12 persen.) Jumlah kelas sebesar 1.956 Dan rata-rata UN SM dan MA adalah 6,31 dan lulusan SM dan MA sebesar 21.269. Guru yang mengajar di SM dan MA sebanyak 5.845 di antaranya yaitu sebanyak 4.992 (85,41 persen) memiliki kualifikasi S1 ke atas 853 (14,59 persen) dan memiliki kualifikasi S1 ke bawah.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 1.712 dengan rincian 1.532 Memiliki kondisi baik, 123 dengan kondisi rusak ringan, dan 57 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 1. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SM dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 121, lapangan olahraga sebesar 15, ruang UKS sebesar 61 dan laboratorium sebesar 325, tempat ibadah sebesar 150, toilet sebesar 1.361 air bersih 235 dan listrik 235 (Tabel 2.8).

Bila dilihat SMA, SMK, dan MA dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMA lebih besar jika dibandingkan dengan MA dan SMK. Jumlah SMA sebesar 100 dengan jumlah siswa sebanyak 30.790 dan ruang kelas sebesar 775 dan ditangani oleh guru sebanyak 2.523. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 58, lapangan olahraga sebesar 5 ruang UKS sebesar 24 laboratorium sebesar 143, keterampilan sebesar 5, ruang BP sebesar 55, ruang serba guna sebesar 21, tempat ibadah sebesar 55, toilet sebesar 631, air bersih sebesar 100 Dan listrik sebesar 100.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMA jika dibandingkan dengan MA. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MA jika dibandingkan dengan SMA.

5. Pendidikan Nonformal

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010/2011 jumlah peserta didik PAUD sebesar 9.525 Dengan rincian Kelompok Bermain sebesar 9.052 Taman penitipan anak sebesar 24, Pos PAUD sebesar 0, Satuan PAUD Sejenis sebesar 449 Taman pendidikan alquran sebesar 0. Dari kelima jenis PAUD yang terbesar adalah Kelompok Bermain dan terkecil adalah Taman penitipan anak. Peserta didik kesetaraan sebesar 9.097 terdiri dari Paket A sebesar 1.669 Paket B sebesar 3.768 Dan Paket C sebesar 3.660.

Tabel 2.11

Data Peserta Didik PAUD, Kesetaraan, dan Penduduk Buta Huruf Tahun 2010

No. Komponen Laki-laki % Perempuan % Jumlah

1. PAUD 4595 48,24 4930 51,76 9525 a. Kelompok Bermain 4398 48,59 4654 51,41 9052 b. TPA 11 45,83 13 54,17 24 c. Pos PAUD d. SPS 186 41,43 263 58,57 449 e. TPQ


21

2. Kesetaraan 5439 59,79 3658 40,21 9097 a. Paket A 840 50,33 829 49,67 1669 b. Paket B 2337 62,02 1431 37,98 3768 c. Paket C 2262 61,80 1398 38,20 3660

3. Penduduk buta huruf 15-24 tahun

633 3,20 19154 96,80 19787


22

BAB IV KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pada Bab III kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja

dipandang dari pilar kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu TK/RA/BA, tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK. A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 101,29 persen dan yang terendah di tingkat PAUD yaitu 8,07 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan APK perempuan. APK laki-laki terbesar pada jenjang SD+MI Dan terendah pada jenjang PAUD. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD+MI mempunyai APK yang terbaik dibandingkan dengan tingkat PAUD dan tingkat TK/RA Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD+MI paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Tabel 3.1 Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2010

No. Indikator PAUD TK+RA SD+MI SMP+MTs SM+MA

1. APK 8,07 13,37 101,29 81,55 44,37

a. laki-laki 7,82 13,04 102,28 81,81 46,95

b. perempuan 8,34 13,72 100,26 81,28 41,67

2. APM - - 85,43 68,43 31,12

3. Perbandingan Antarjenjang - - - 2,66 1,85

4. Rasio

a. Siswa Peremp. thd Laki2 - 0,99 0,93 0,96

b. Siswa/Sekolah - - 312 313 312

c. Siswa/Kelas - - 33 34 37

d. Siswa/Guru - - 25 14 13

e. Kelas/R.Kelas Milik - - 1,48 1,21 1,14

f. Kelas/Guru - - 0,77 0,41 0,33

5. Angka Masukan/Melanjutkan - 6,36 49,98 92,13 65,93

6. % Siswa swasta - 99,11 21,24 59,39 67,46

7. % Guru perempuan - 96,91 62,23 42,44 36,39


APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 85,43 persen dan yang

terendah di tingkat SM+MA yaitu 31,12 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD+MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD+MI

Bila sekolah antarjenjang dibandingkan, maka makin tinggi sekolah makin kurang, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SMP berbanding tingkat SD sebesar 2,66 dan tingkat SM berbanding tingkat SMP sebesar 1,85. Makin sedikitnya jumlah sekolah di jenjang yang makin tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah tersebut.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa perempuan terhadap laki-laki, rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas


23

dan kelas per guru. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki terbesar adalah pada jenjang TK+RA.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 25 dan terendah terdapat pada SM+MA yaitu 13. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 1,48 Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Angka masukan ke TK+RA sebesar 6,36 % ternyata lebih kecil daripada ke SD/MI. Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu 92,13 % Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 65,93% daripada melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SMP juga rendah.

Bila dilihat partisipasi siswa swasta ternyata yang terbesar, yaitu 99,11 % adalah pada jenjang TK+RA Dan terkecil, yaitu 21,24 % pada jenjang SD+MI. Khusus untuk guru perempuan ternyata partisipasi yang terbesar, yaitu 96,91 % pada jenjang TK+RA Dan terkecil, yaitu 36,39 % pada jenjang SM+MA.

Tabel 3.2

Kinerja Pemerataan Pendidikan Tahun 2010

No. Jenjang APK AMK/AM S/Sek S/K K/RK Nilai

1. TK

Indikator 13,37 6,36 40,31 15,99 1,04 -

Kinerja 5,35 1,91 6,72 5,33 9,62 28,92

2. SD

Indikator 85,43 49,98 312 33 1,48 -

Kinerja 34,17 14,99 10 8,31 6,75 74,22

3. SMP

Indikator 81,6 92,1 312 35 1,2 -

Kinerja 32,6 27,6 8,7 8,7 8,3 85,9

4. SM

Indikator 44,4 65,9 312 37,4 1,1 -

Kinerja 17,7 19,8 6,5 9,4 8,8 62,1

Kinerja pemerataan pendidikan diukur dari lima indikator pemerataan, yaitu 1)

APK, 2) AMK/AM, 3) rasio S/K, 4) rasio S/K, dan 5) rasio K/RK sedangkan untuk TK hanya digunakan empat indikator. Nilai yang paling besar menunjukkan kinerja yang paling baik. Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa kinerja terbesar terjadi pada jenjang SMP dan kinerja terkecil pada jenjang TK.

Kinerja pemerataan pendidikan menurut jenis kelamin diukur dari dua indikator pemerataan, yaitu 1) APK dan 2) AMK/AM. Nilai yang paling besar menunjukkan kinerja yang paling baik. Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa kinerja pemerataan untuk perempuan terbesar pada jenjang SMP dan terkecil pada jenjang TK. Sebaliknya, kinerja pemerataan laki-laki terbesar pada jenjang SMP Dan terkecil pada jenjang TK.


24

Tabel 3.3 Kinerja Pemerataan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2010

No. Jenjang APK AMK/AM Nilai

L P L P L P

1. TK

Indikator 13,04 13,72 6,11 6,61 - -

Kinerja 7,82 8,23 2,45 2,64 10,27 10,87

2. SD

Indikator 86,32 84,49 50,88 49,04 - -

Kinerja 51,79 50,69 20,35 19,62 72,14 70,31

3. SMP

Indikator 81,8 81,28 93,37 90,86 - -

Kinerja 49,08 48,77 37,35 36,34 86,43 85,11

4. SM

Indikator 47 41,7 71,1 60,7 - -

Kinerja 28,2 25 28,4 24,3 56,6 49,3

1. Tingkat Taman Kanak-kanak (TK dan RA/BA)

Berdasarkan Tabel 3.4, APK TK dan RA/BA sebesar 13,37 % dengan rincian APK laki-laki sebesar 13,04 % lebih kecil daripada APK perempuan sebesar 13,72 %. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki TK dan RA/BA sebesar 0,99 %, hal ini berarti lebih banyak siswa perempuan jika dibandingkan dengan siswa laki-laki.

Bila dilihat dari angka masukan ke TK dan RA/BA sebesar 6,36 % maka AMK perempuan sebesar 6,61% lebih besar daripada AMK laki-laki sebesar 6,11%. Persentase siswa swasta TK dan RA/BA sebesar 99,11% yang berarti lebih banyak siswa sekolah swasta Daripada siswa sekolah negeri. Guru perempuan TK dan RA/BA sebesar 96,91%, berarti lebih banyak guru perempuan daripada guru laki-laki. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di TK dan RA/BA dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1,05 berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki. IPG untuk AMK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dalam masukan ke TK dan RA/BA dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AMK. IPG untuk AMK sebesar 1,08 berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki.

Tabel 3.4 Indikator Pemerataan Pendidikan TK dan RA/BA

Tahun 2010

No. Indikator TK RA TK+RA

1. APK 13,37

-laki2 - - 13,04

-perempuan - - 13,72

2. Rasio

-Siswa Peremp. thd Laki2 0,98 1,01 0,99

3. Angka Masukan Kasar 4,37 1,98 6,36

-laki2 4,22 1,9 6,11

-perempuan 4,54 2,07 6,61

4. %Siswa Swasta 98,54 100 99,11

5. %Guru Perempuan 97,49 96,05 96,91

6. Indeka Paritas Gender

-APK - - 1,05

-AMK 1,08 - 1,08



25

2. Tingkat Sekolah Dasar (SD dan MI)

Berdasarkan Tabel 3.5, APK SD dan MI sebesar 101,29 % dengan rincian APK laki-laki sebesar 102,28 % lebih baik daripada APK perempuan sebesar 100,26 %. APM SD dan MI sebesar 85,43 % dengan rincian APM laki-laki sebesar 86,32% lebih baik daripada APK perempuan sebesar 84,49%. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SD dan MI sebesar 0,93%, hal ini berarti lebih banyak siswa perempuan jika dibandingkan dengan siswa laki-laki

Rasio siswa per sekolah SD dan MI sebesar 312, sedangkan siswa per kelas sebesar 33,24, siswa per guru sebesar 25,59 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 25 orang, kelas per ruang kelas milik sebesar 1,48 berarti satu ruang kelas digunakan lebih dari sekali, dan kelas per guru sebesar 0,77.

Bila dilihat dari angka masukan ke SD dan MI sebesar 49,98 % maka AMK perempuan sebesar 49,04 % lebih kecil daripada AMK laki-laki sebesar 50,88 %. Persentase siswa swasta SD dan MI sebesar 21,24 % yang berarti lebih banyak siswa negeri Daripada siswa swasta. Guru perempuan SD dan MI sebesar 62,23 %, berarti lebih banyak guru perempuan daripada guru laki-laki. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SD dan MI dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 0,98, berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki . IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SD dan MI. IPG APM sebesar 0,98 berarti partisipasi perempuan lebih besar daripada partisipasi laki-laki. IPG AMK dalam masukan ke SD dan MI dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AMK. IPG untuk AMK sebesar 0,96 berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki.

Tabel 3.5

Indikator Pemerataan SD dan MI Tahun 2010

No. Indikator SD MI SD+MI

1. APK 101,29

-laki2 - - 102,28


2. APM 85,43

-laki2 - - 86,32


3. Rasio


-Siswa/Sekolah - - 312

-Siswa/Kelas - - 33,24

-Siswa/Guru - - 25,59

-Kelas/Ruang Kelas Milik - - 1,48

-Kelas/Guru - - 0,77

4. Angka Masukan Kasar

-laki2 43,72 7,15 50,88

-perempuan 41,67 7,37 49,04

5. %Siswa Swasta 11,59 91,4 21,24

6. %Guru Perempuan 62,82 59,48 62,23


-APK - - 0,98

-APM - - 0,98

-AMK - 0,96



26

3. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP dan MTs)

Berdasarkan Tabel 3.6, APK SMP dan MTs sebesar 81,55 % dengan rincian APK laki-laki sebesar 81,8 % lebih baik daripada APK perempuan sebesar 81,28 %. APM SMP dan MTs sebesar 68,43% dengan rincian APM laki-laki sebesar 69,24 % lebih baik daripada APM perempuan sebesar 67,57 %. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SMP dan MTs sebesar 0,96% hal ini berarti lebih banyak siswa perempuan jika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Bila dilihat perbandingan antara sekolah SMP dengan SD maka 1 SMP terdapat 2,66 SD berarti SMP sangat kurang.

Rasio siswa per sekolah SMP dan MTs sebesar 312,32 Berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar 34,84, siswa per guru sebesar 14,28 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 14,28, kelas per ruang kelas milik sebesar 1,21 berarti satu ruang kelas digunakan lebih dari sekali, dan kelas per guru sebesar 0,41.

Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SMP dan MTs sebesar 92,13 % maka AM perempuan sebesar 90,86 % lebih kecil daripada AM laki-laki sebesar 93,37 %. Persentase siswa swasta SMP dan MTs sebesar 59,39 % yang berarti lebih banyak siswa swasta daripada siswa negeri. Guru perempuan SMP dan MTs sebesar 42,44 %, berarti lebih sedikit guru perempuan daripada guru laki-laki. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SMP dan MTs dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 0,99, berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki . IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SMP dan MTs. IPG APM sebesar 0,98 berarti partisipasi perempuan lebih besar daripada partisipasi laki-laki. IPG AM dalam masukan ke SMP dan MTs dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AM. IPG untuk AM sebesar 0,98 berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki.

Tabel 3.6 Indikator Pemerataan SMP dan MTs

Tahun 2010

No. Indikator SMP MTs SMP+MTs

1. APK 81,55

-laki2 - - 81,8


2. APM 68,43

-laki2 - - 69,24


3. Rasio


-Perbandingan Sek. SD/SMP 2,66

-Siswa/Sekolah - - 312,32

-Siswa/Kelas - - 34,84

-Siswa/Guru - - 14,28

-Kelas/Ruang Kelas Milik - - 1,21

-Kelas/Guru - - 0,41

4. Angka Melanjutkan 66,41 3,78 92,13

-laki2 67,72 3,69 93,37

-perempuan 65,07 3,89 90,86

5. %Siswa Swasta 47,59 89,14 59,39

6. %Guru Perempuan 45,52 37,4 42,44


-APK - - 0,99

-APM - - 0,98

-AM - 0,98


27

4. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK dan MA)

Berdasarkan Tabel 3.7, APK SM dan MA sebesar 44,37 % dengan rincian APK laki-laki sebesar 46,95 % lebih baik daripada APK perempuan sebesar 41,67 %. APM SM dan MA sebesar 31,12% dengan rincian APM laki-laki sebesar 32,97 % lebih baik daripada APM perempuan sebesar 29,18 %. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SM dan MA sebesar 0,86% hal ini berarti lebih banyak siswa perempuan jika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Bila dilihat perbandingan antara sekolah SM dengan SMP maka 1 SM terdapat 1,85 SMP. Berarti SM sangat kurang.

Rasio siswa per sekolah SM dan MA sebesar 312 Berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar 37, siswa per guru sebesar 13 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 13 orang, kelas per ruang kelas milik sebesar 1,14 berarti satu ruang kelas digunakan lebih dari sekali, dan kelas per guru sebesar 0,33.

Bila dibandingkan antara SMA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1:0,56 .. hal yang sama untuk siswa SMA dengan siswa SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding 0,48. Bila dibandingkan antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan atau SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: 0,67, hal yang sama untuk siswa SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1 Berbanding 0,54

Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SM dan MA sebesar 65,93% maka AM perempuan sebesar 60,69% lebih kecil daripada AM laki-laki sebesar 71,05%. Persentase siswa swasta SM dan MA sebesar 67,46 % yang berarti lebih banyak siswa swasta Daripada siswa negeri. Guru perempuan SM dan MA sebesar 36,39%, berarti lebih banyak guru laki-laki daripada perempuan. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SM dan MA dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 0,89 berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki. IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SM dan MA. IPG APM sebesar 0,88, berarti partisipasi perempuan lebih besar daripada partisipasi laki-laki. IPG AM dalam masukan ke SM dan MA dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AM. IPG untuk AM sebesar 0,87, berarti partisipasi perempuan Lebih besar daripada partisipasi laki-laki.

Tabel 3.7 Indikator Pemerataan SM dan MA

Tahun 2010

No. Indikator SMA MA SMK SM+MA

1. APK 44,37

-laki2 - - - 46,95

-perempuan - - - 41,67

2. APM - - - 31,12

-laki2 - - - 32,97

-perempuan - - - 29,18

3. Rasio

-Siswa Peremp. thd Laki2 1,07 1,17 0,64 0,86

-Perbandingan Sek. SMP/SM - - - 1,85

-Siswa/Sekolah 312

-Siswa/Kelas 37

-Siswa/Guru 13

-Kelas/Ruang Kelas Milik 1,14

-Kelas/Guru 0,33

-SMA:SMK 0,56

-Siswa SMA:SMK 0,48

-SMA+MA:SMK 0,67


28

-Siswa SMA+MA:SMK 0,54

4. Angka Melanjutkan 25,82 7,96 32,16 65,93

-laki2 24,07 7,47 39,51 71,05

-perempuan 27,61 8,44 24,64 60,69

5. %Siswa Swasta 46,84 81,37 82,69 67,46

6. %Guru Perempuan 41,02 0,28 35,1 36,39


-APK - - - 0,89

-APM - - - 0,88

-AMK - - - 0,87


B. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima jenis indikator mutu, yaitu 1) mutu masukan, 2) mutu proses, 3) mutu SDM, 4) mutu fasilitas, dan 5) biaya. Khusus untuk TK/RA/BA maka hanya menggunakan mutu SDM dan mutu fasilitas karena disesuikan dengan data yang tersedia. Untuk jenjang pendidikan lainnya digunakan kelima indikator mutu yang disebutkan di atas.

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK/RA/BA atau sejenis sebesar 78,20%. Bila dilihat dari akreditasi sekolah maka akreditasi A terbesar 14,4 % pada jenjang SM dan terkecil 6,6% pada jenjang SD+MI. Selanjutnya, sekolah dengan akreditas B terbesar 48,5% pada jenjang SD+MI dan terkecil 27,3% pada jenjang SM, sedangkan akreditasi C terbesar 29,2 % pada jenjang SD+MI dan terkecil 17,1% pada jenjang SMP+MTs.

Berdasarkan indikator mutu proses, yaitu angka mengulang dan angka putus sekolah ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada jenjang SD+MI yaitu sebesar 1,46 persen dan terendah terdapat pada tingkat SMP+MTs yaitu sebesar 0,11 persen. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,35 persen dan terendah terdapat pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 0,2 persen.

Berdasarkan indikator output, yaitu rata-rata UASBN atau UN dan angka lulusan ternyata nilai ujian terbesar pada jenjang SMP+MTs Sebesar 6,4 dan terkecil pada jenajng SD+MI Sebesar 6,1. Angka lulusan tertinggi terdapat pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 100 persen dan terendah terdapat pada tingkat TK+RA/BA yaitu sebesar 40,6 persen.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar atau yang berijazah S1 ke atas terbesar adalah pada jenjang SM+MA yaitu 86,05 persen dan yang terendah adalah pada jenjang TK+RA/BA yaitu 25,48 persen. Guru layak mengajar laki-laki terbesar pada jenjang SM+MA sebesar 83,81% dan terendah pada jenjang TK+RA/BA sebesar 36,76 %. Mutu guru juga terlihat pada bidang studi yang diajarkan. Khusus SMP, banyaknya guru bidang studi terbesar pada Bidang Studi Bahasa Indonesia , yaitu sebesar 10,37 persen dan terkecil bidang studi BP yaitu sebesar 3,79%, sedangkan SMA, banyaknya guru terbesar pada bidang studi Matematika yaitu sebesar 7,41 persen dan terkecil pada bidang studi Sejarah yaitu sebesar 1,31 persen.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada jenjang SM+MA yaitu sebesar 89,49 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat TK+RA/BA yaitu sebesar 7,26 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada.


29

Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada jenjang SM+MA yaitu sebesar 51,49 persen dan terendah ada pada tingkat TK+RA/BA sebesar 19,68 persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada jenjang SMP+MTs yaitu sebesar 8,76 persen dan terendah ada pada tingkat SD+MI sebesar 4,78 persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada jenjang SM+MA yaitu sebesar 25,96 persen. Fasilitas tempat ibadah terbesar pada jenjang SMP+MTs Sebesar 60,6 persen dan terkecil pada jenjang SD+MI sebesar 1,03 persen. Fasilitas toilet dan air bersih yang seharusnya ada pada setiap jenjang pendidikan ternyata terbesar pada jenjang SM+MA sebesar 90,25 % dan terkecil pada jenjang TK+RA/BA sebesar 28,2 %.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan orang tua siswa. Dari kelima partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Pusat dengan persentase terbesar pada jenjang SMP+MTs dan terkecil adalah Yayasan Pada jenjang TK+RA/BA. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat pada jenjang SMP+MTs sebesar 49,79% terkecil pada jenjang SM+MA Sebesar 4,96%. Partisipasi orang tua siswa lebih banyak terdapat pada jenjang SM+MA sebesar 73,44%. Partisipasi pemerintah provinsi lebih banyak pada jenjang SM+MA Sebesar 13,6% dan terkecil pada jenjang SMP+MTs Sebesar 3,14%. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota lebih banyak pada jenjang SD+MI Sebesar 38,36 % dan terkecil pada jenjang SM+MA sebesar 2,62 %.

Tabel 3.8

Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2010

No. Indikator TK+RA/BA SD+MI SMP+MTs SM+MA

1. Persentase Lulusan TK/RA/BA - 78,2 - -

2. Persentase SBI - 0 0 0

3. Persentase Akreditasi Sekolah -

a. Akreditasi A - 6,6 12,8 14,4

b. Akreditasi B - 48,5 41,7 27,3

c. Akreditasi C - 29,2 17,1 18,1

4. Rata2 UASBN (SD)/UN - 6,1 6,4 6,3

5. Angka lulusan 40,6 100 99,58 97,71

a. Laki-laki 40,38 100 99,89 96,05

b. Perempuan 41,27 100 99,28 99,37

6. Angka Mengulang - 1,46 0,11 0,12

a. Laki-laki - 2,52 0,18 0,18

b. Perempuan - 1,46 0,04 0,06

7. Angka Putus Sekolah - 0,2 0,33 0,35

a. Laki-laki - 0,25 0,32 0,37

b. Perempuan - 0,18 0,33 0,84

8. % Kelayakan Guru Mengajar

a. Guru S1 ke atas 25,48 45,71 76,57 86,05

- Laki-laki 36,76 44,78 74,07 83,81

- Perempuan 14,21 46,63 79,07 88,2

b. Guru S1 ke bawah 74,51 54,29 23,44 13,99

- Laki-laki 63,24 55,22 25,96 16,19

- Perempuan 85,79 53,37 20,93 11,8

10. % Guru terlatih -

a. Laki-laki -

b. Perempuan -

11. % Guru tersertifikasi -

a. Laki-laki -

b. Perempuan -

12. % Kepala sekolah tersertifikasi -

a. Laki-laki -


30

b. Perempuan -

No. Indikator TK+RA/BA SD+MI SMP+MTs SM+MA

13. Persentase Guru Bidang Studi - -

a. Pend. Agama - - 8,92 7,21

b. PKN - - 6,8 5,39

c. Bhs Indonesia - - 10,37 7,73

d. Bhs Inggris - - 9,84 8,16

e. Matematika - - 9,86 7,41

f. IPA - - 9,92

f.1 Fisika - - - 5,43

f.2 Kimia - - - 4,64

f.3 Biologi - - - 5,79

g. IPS - - 9,77 -

g.1 Sejarah - - - 1,31

g.2 Geografi - - - 4,16

g.3 Ekonomi - - - 6,66

h. Seni Budaya - - 4,83 4,04

i. Penjas Orkes - - 6,78 5,63

j. Keterampilan - - 6,15 1,21

k. Muatan Lokal - - 8,55 6,58

l. BP - - 3,79 3,41

m. Kepala Sekolah - - 4,44 3,96

n. TIK - - - 5,03

o. Keterampilan Bhs Asing - - - -

o. Sastra Indonesia - - - -

p. Bahasa Asing - - - 2,89

q. Antropologi - - - 0,16

14. Persentase Kondisi Ruang Kelas

a. Baik 89,05 73,62 83,82 89,49

b. Rusak Ringan 3,69 19,51 15,62 7,18

c. Rusak Berat 7,26 6,87 6,18 3,33

15. Persentase Fasilitas Sekolah

a. Perpustakaan 19,68 37,64 42,63 51,49

b. Lapangan OR - 4,78 8,76 6,38

c. Ruang UKS - 2,22 23,5 25,96

d. Laboratorium - - 27,42 21,18

e. Keterampilan - - 7,21 7,66

f. Bimbingan Penyuluhan - - 12,56 31,91

g. Serba Guna - - 10,13 21,28

h. Tempat Ibadah - 1,03 60,6 49,47

i. Toilet 28,2 59,2 90,24 90,25

j.Air Bersih 15,39 49,25 78,89 79,87

k. Listrik 39,27 80,29 99,13 99,28

16. Angka Partisipasi Biaya (persen)

a. Pemerintah Pusat 43,66 49,79 4,96

b. Yayasan 0,26 4,53 3,87

c. Orang tua 8,44 24,62 73,44

d. Pemerintah Provinsi 4,63 3,14 13,6

e. Pemerintah Kabupaten/Kota 38,36 20,12 2,62

f. Lainnya 5,01 2,88 2,38

17. Satuan biaya (000 Rp.) 833 963 1115


Kinerja mutu pendidikan menggunakan enam jenis indikator, yaitu %GL, AL,

%RKb, %Perpus, APS, dan AU. Khusus untuk TK maka hanya menggunakan empat jenis indikator, yaitu %GL, AL, %RKb, dan %Perpus. Berdasarkan kinerja mutu yang terdapat pada Tabel 3.9 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk empat jenjang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa jenjang SM Dengan nilai 72,95 mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan jenjang


31

pendidikan lainnya sedangkan jenjang TK dengan nilai 30,7 merupakan jenjang yang paling rendah kinerjanya. Kinerja yang lebih unggul ini dlihat dari nilai yang tertinggi dalam hal mutu pada jenjang tersebut.

Tabel 3.9

Kinerja Mutu Pendidikan Tahun 2010

No. Jenjang %GL AL %RKb %Perpus APS AU Nilai

1. TK

Indikator 14,36 40,37 89,65 19,68 - - -

Kinerja 5,74 12,11 8,91 3,93 - - 30,7

2. SD

Indikator 45,93 100 73,62 34,84 0,22 2,01 -

Kinerja 18,37 20 7,36 6,97 0,01 0,1 52,59

3. SMP

Indikator 76,17 99,58 83,82 42,63 0,33 0,11 -

Kinerja 30,47 19,92 8,38 8,53 0,02 0,01 67,35

4. SM

Indikator 85,41 97,8 89,49 51,49 0,35 0,12 -

Kinerja 34,16 19,56 8,95 10,3 0,02 0,01 72,95

Tabel 3.10 Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2010

No. Jenjang %GL AL APS AU Nilai

L P L P L P L P L P

1. TK

Indikator 36,76 14,21 40,38 41,27 - - - - - -

Kinerja 22,06 8,52 16,15 16,51 - - - - 38,21 25,03

2. SD

Indikator 44,78 46,63 100 30 0,25 0,18 2,52 1,46 - -

Kinerja 22,39 23,32 30 30 0,07 0,06 0,75 0,44 51,56 52,82

3. SMP

Indikator 74,04 79,07 99,58 99,58 0,32 0,33 0,18 0,04 - -

Kinerja 37,02 39,53 29,92 29,92 0,03 0,03 0 0 66,99 69,5

4. SM

Indikator 22,77 17,66 96,05 99,37 0,37 0,32 0,08 0,06 - -

Kinerja 11,38 8,83 28,81 29,81 0,04 0,03 0,01 0,01 40,15 38,6

Kinerja mutu pendidikan menurut jenis kelamin menggunakan empat jenis

indikator, yaitu %GL, AL, APS, dan AU. Khusus untuk TK maka hanya menggunakan dua jenis indikator, yaitu %GL dan AL. Berdasarkan kinerja mutu yang terdapat pada Tabel 3.10 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk empat jenjang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan laki-laki pada jenjang SMP Dengan nilai 66,99 mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan jenjang lainnya. Sedangkan jenjang TK dengan nilai 38,21 merupakan kinerja yang paling rendah. Sebaliknya, mutu pendidikan perempuan pada jenjang SMP dengan nilai 69,5 mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan jenjang lainnya sedangkan jenjang TK dengan nilai 25,03 memiliki kinerja yang paling rendah. Kinerja yang lebih unggul ini dlihat dari nilai yang tertinggi dalam hal mutu menurut jenis kelamin pada setiap jenjang tersebut. 1. Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK dan RA/BA)

Dalam menentukan mutu pendidikan TK dan RA/BA maka digunakan empat jenis indikator mutu yang berasal dari SDM dan prasarana sekolh, yaitu 1) angka lulusan,


32

2) persentase guru layak, 3) pereentase ruang kelas, dan 4) persentase fasilitas sekolah.

Tabel 3.11

Indikator Mutu Pendidikan TK/RA/BA Tahun 2010

No. Indikator TK RA/BA TK+RA/BA

1. Angka Lulusan 41,27 39,9 40,58

2. Persentase Guru Layak 23,14 16,8 14,36

a. Laki-laki 39,39 34,29 36,76

b. Perempuan 22,72 16,08 14,21

3. Persentase Ruang Kelas Milik

a. Baik 89,98 87,74 89,05

b. Rusak Ringan 3,04 4,62 3,69

c. Rusak Berat 6,98 7,64 7,26

4. Persentase Fasilitas Sekolah

a. Perpustakaan 22,04 16,21 19,12

b. Toilet 198,66 148,22 173,44

c. Air Bersih 15,39 15,39 15,39

d. Listrik 39,27 39,27 39,27

Berdasarkan Tabel 3.11 diketahui bahwa angka lulusan TK dan RA/BA sebesar 40,58% sedangkan persentase guru layak mengajar TK dan RA/BA sebesar 14,36% dengan rincian guru laki-laki 36,76 % lebih baik daripada guru perempuan sebesar 14,21%. Persentase ruang kelas milik TK dan RA/BA baik sebesar 89,05%, rusak ringan sebesar 3,69% dan rusak berat sebesar 7,26%. Fasilitas yang dimiliki oleh TK dan RA/BA dirinci menurut empat jenis, yaitu perpustakaan sebesar 19,12%, toilet sebesar 173,44 %, air bersih sebesar 15,39% dan listrik sebesar 39,27%.

Bila dibandingkan antara TK dan RA/BA, angka lulusan TK sebesar 41,27% lebih baik daripada RA/BA. Hal yang sama untuk persentase guru layak TK sebesar 23,14% dengan rincian laki-laki sebesar 39,39% lebih besar daripada perempuan sebesar 22,72%. Persentase ruang kelas baik TK sebesar 89,98% paling besar jika dibandingkan dengan ruang kelas rusak ringan maupun rusak berat. Dari keempat fasilitas TK yang dimiliki ternyata Toilet yang paling baik dan Air Bersih yang paling buruk. 2. Tingkat Sekolah Dasar (SD dan MI)

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa 47,1 persen siswa baru tingkat I SD yang berasal dari tamatan TK/RA/BA atau sejenis lebih besar jika dibandingkan dengan MI. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SD yaitu sebesar 2,2 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MI yaitu sebesar 0,5 persen, dan ternyata angka terendah terdapat pada SD yaitu sebesar 0,2 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SD lebih besar daripada MI. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada SD yaitu sebesar 75,68 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada MI yaitu sebesar 14,57 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu


33

sekolah.

Tabel 3.12 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD

Tahun 2010

No. Indikator SD MI SD+MI

1. Persentase Lulusan TK/RA/BA 47,1 31,1 39,1

2. Rata2 UASBN 6,1 5,6 5,85

3. Persentase Sekolah SBI 0 0 0

4. Persentase Sekolah Terakreditasi 28,7 27,5 28,1

5. Angka Mengulang 2,2 0,6 2

6. Angka Putus Sekolah 0,2 0,5 0,2

7. Angka Lulusan 100 100 100

8. Angka Kelayakan Mengajar

a. Layak 47,63 38,13 45,93

b. Tidak layak 52,37 61,87 54,07

c. Laki-laki 46,03 39,53 44,78

d. Perempuan 48,58 37,17 46,63

9. Persentase Guru Terlatih

a. Laki-laki

b. Perempuan

10. Persentase Guru Tersertifikasi

a. Laki-laki 24,09

b. Perempuan 12,7

11. Persentase Kepala Sek Tersertifikasi

a. Laki-laki

b. Perempuan

12. Persentase Kondisi R. Kelas

a. Baik 75,68 63,34 73,62

b. Rusak Ringan 18,99 22,09 19,51

c. Rusak Berat 5,33 14,57 6,87

13. Persentase Fasilitas sekolah

a. Perpustakaan 37,68 37,5 37,64

b. Lapangan OR 4,88 0 4,78

c. Ruang UKS 2,04 10,55 6,29

d. Tempat Ibadah 0,77 26,56 13,66

e. Toilet 59,2 59,2 59,2

f. Air Bersih 49,25 49,25 49,25

g. Listrik 80,29 80,29 80,29

14. Angka Partisipasi Biaya(persen)

a. Pem Pusat 39,83 93,23 43,66

b. Yayasan 0,21 0,96 0,26

c. Orang tua 8,8 3,77 8,44



f. Lainnya 4,97 0,52 5,01

15. Satuan biaya (000 Rp.) 995,315 495,471 833,464


Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada.

SD memiliki perpustakaan lebih besar. Jumlah lapangan olahraga lebih besar pada SD dan ruang UKS lebih besar pada MI. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka Perpustakaan memiliki angka terbesar yaitu 37,64 persen.


34

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.12 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SD dan MI, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.


Berdasarkan mutu masukan yang terdapat Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa rasio NEM lulusan dibandingkan dengan NEM siswa baru, ternyata SMP Lebih besar daripada MTs. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SMP yaitu sebesar 0,12 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MTs yaitu sebesar 0,35 persen, dan ternyata angka lulusan tertinggi terdapat pada SMP yaitu sebesar 99,58 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SMP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMP lebih besar daripada di MTs. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada SMP yaitu sebesar 87,3 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada MTs yaitu sebesar 6,36 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah SMP memiliki perpustakaan lebih besar. Jumlah lapangan olahraga lebih besar pada MTs , ruang UKS lebih besar pada SMP , dan ruang laboratorium lebih besar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki keempat fasilitas tersebut, maka Perpustakaan Memiliki angka terbesar yaitu 47,15 persen (Tabel 3.13).

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Pusat dengan persentase terbesar pada tingkat MTs. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di MTs demikian juga partisipasi orang tua siswa. Berdasarkan Tabel 3.13 di atas, ternyata partisipasi pemerintah provinsi paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

Tabel 3.13

Indikator Mutu Pendidikan tingkat SMP Tahun 2010

No. Indikator SMP MTs SMP+MTs

1. Rata2 UN 6,7 6 6,35

2. Persentase Sekolah SBI 0 0 0

3. Persentase Sekolah Terakreditasi 22,2 25,5 23,9

4. Angka Mengulang 0,12 0,09 0,11

5. Angka Putus Sekolah 0,32 0,35 0,33

6. Angka Lulusan 99,58 90,35 94,97


a. Layak 79,56 70,64 76,17

b. Tidak layak 20,44 29,36 23,83

c. Laki-laki 77,23 69,5 74,04

d. Perempuan 82,34 72,55 79,07


35


a. Laki-laki

b. Perempuan


a. Laki-laki 11,2

b. Perempuan 12,32


a. Laki-laki

b. Perempuan


a. Baik 87,3 74,55 83,82

b. Rusak Ringan 8,87 19,09 15,62

c. Rusak Berat 3,84 6,36 6,18


a. Perpustakaan 47,15 35,67 42,63

b. Lapangan OR 8,75 8,77 8,76

c. Ruang UKS 28,52 15,79 23,5

d. Laboratorium IPA 36,12 14,04 27,42

e. Laboratorium Multimedia 9,51 2,34 6,68

f. Tempat Ibadah 60,84 60,23 60,6

g. Toilet 90,24 90,25 90,25

h. Air Bersih 78,89 79,87 79,87

i. Listrik 99,13 99,28 99,28


a. Pem Pusat 41,92 54,35 49,79

b. Yayasan 3,92 6,66 4,53

c. Orang tua 26,01 19,81 24,62



f. Lainnya 2,75 3,33 2,88

14. Satuan biaya (000 Rp.) 1.044 759 963


4. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK, dan MA)

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 0,5 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 0,61 persen, dan ternyata angka lulusan tertinggi terdapat pada SMK yaitu sebesar 99,15 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa mutu masukan terbaik adalah pada SMK. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMA terbesar jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya yang setingkat. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik terbesar terdapat pada SMK yaitu sebesar 93,10 persen sedangkan kondisi rusak berat yang terbanyak terdapat pada MA yaitu sebesar 4,98 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah SMA memiliki perpustakaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada MA , ruang UKS terbesar pada SMK , ruang laboratorium terbesar pada SMA, ruang keterampilan terbesar di SMK , ruang BP terbesar pada MA, dan ruang Serba Guna terbesar pada


36

SMA. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka Ruang keterampilan Memiliki angka terbesar yaitu 146,15 persen. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada SMK dengan persentase terbesar pada orang tua. jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya. Partisipasi pemerintah pusat terbanyak terdapat di MA, demikian juga partisipasi orang tua siswa. Berdasarkan Tabel 3.14 di atas, ternyata partisipasi pemerintah daerah paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

Tabel 3.14

Indikator Mutu Pendidikan tingkat SM Tahun 2010


1. Rata2 UN 6,5 6,3 6,2 6,33

2. Persentase Sekolah SBI 0 0 0 0

3. Persentase Sekolah Terakreditasi 21,7 21,1 17,1 19,96

4. Angka Mengulang 0,1 0,5 0,04 0,12

5. Angka Putus Sekolah 0,37 0,61 0,26 0,35

6. Angka Lulusan 98,85 97,71 99,15 98,57


a. Layak 90,57 78,3 83,11 85,41

b. Tidak layak 9,43 21,7 16,89 14,59

c. Laki-laki 88,44 77,78 82,37 83,81

d. Perempuan 93,62 79,62 84,48 88,2



a. Laki-laki

b. Perempuan


a. Laki-laki 13,98 3,01

b. Perempuan 16,52 4,92


a. Laki-laki

b. Perempuan


a. Baik 89,81 78,01 93,1 89,49

b. Rusak Ringan 6,45 17,01 4,6 7,18

c. Rusak Berat 3,74 4,98 2,3 3,33


a. Perpustakaan 58 50,88 43,59 51,49

b. Lapangan OR 5 12,28 3,85 6,38

c.Ruang UKS 24 14,04 37,18 25,96

d. Laboratorium Fisika 12 8,77 6,41 21,18

e. Laboratorium Kimia 11 8,77 - 9,89

f. Laboratorium Biologi 12 8,77 - 10,38

g.Laboratorium Bahasa 11 15,79 2,35 9,71

h. Laboratorium Komputer 81 7,02 7,69 31,9

i. Keterampilan 143 119,3 146,15 146,15

j. BP 5 12,28 3,85 31,91

k. Serba Guna 55 23,82 17,95 21,28

l. Tempat Ibadah 21 26,32 29,49 49,79


37

m. Toilet 90,24 90,25 90,24 90,25

n. Air Bersih 78,89 79,87 78,89 79,87

o. Listrik 99,13 99,28 99,13 99,28


a. Pem Pusat 1,56 19,49 8,02 4,96

b. Yayasan 4,28 8,72 1,6 3,87

c. Orang tua 71,51 62,14 80,79 73,44

d. Pemerintah Provinsi 21,25 4,39 0 13,6

e. Pemerintah Kabupaten/Kota 1,4 1,95 5,39 2,62

f. Lainnya 1,4 3,31 4,2 2,38

15. Satuan biaya (000 Rp.) 1.652 771 713 1.115


Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.14 dan dengan melihat

pencapaian setiap indikator untuk SMA, SMK, dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi pendidikan antara SMA dan SMK berbeda. Untuk SMA merupakan relevansi antara siswa menurut jurusan di SMA dengan kriteria dan prosedur penjurusan di SMA, sedangkan untuk SMK adalah persentase SMK yang melaksanakan PSG dan relevansi antara lulusan dengan yang terserap di sektor mata pencaharian. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara kedua jenis satuan pendidikan tersebut.

5. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.15, dapat diketahui bahwa kecamatan PAGEDANGAN mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMA. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam empat kriteria yaitu berdasarkan prestasi, tes bakat/minat, gabungan, dan belum melaksanakan. Bila kriteria yang belum melaksanakan tersebut paling besar, berarti tidak ada relevansi antara prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMA.

Tabel 3.15 Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA

Tahun 2010

No. Kecamatan % Siswa menurut jurusan % Kriteria dan Penjurusan

IPA IPS Bahasa Prestasi Minat Gab. Belum

1 CISOKA 16,09 27,75 0 0 0 100

2 TIGARAKSA 20,37 25,33 0 0 0 100

3 CIKUPA 22,24 17,54 0 0 0 100

4 PANONGAN 31,03 11,77 0 0 0 100

5 CURUG 26,37 18,84 0 0 0 100

6 LEGOK 26,79 23,29 0 0 0 100

7 PAGEDANGAN 41,09 15,36 0 0 0 100

8 PASAR KEMIS 16,92 28,51 0 0 0 100

9 BALARAJA 22,01 26,49 0 0 0 100

10 KRESEK 18,32 27,76 0 0 0 100

11 KRONJO 20,17 21,79 0 0 0 100

12 MAUK 23,61 17,88 0 0 0 100


38

13 RAJEG 17,18 35,68 0 0 0 100

14 SEPATAN 15,82 35,41 0 0 0 100

15 PAKUHAJI 17,98 39,48 0 0 0 100

16 TELUK NAGA 20,84 34,77 0 0 0 100

17 KOSAMBI 24,74 29,15 0 0 0 100

18 JAYANTI 21,00 24,72 0 0 0 100

19 JAMBE 21,31 30,19 0 0 0 100

20 CISAUK 14,55 33,45 0 0 0 100

21 KEMERI 16,63 24,29 8,70 0 0 100

22 SUKADIRI 18,42 26,26 0 0 0 100

23 SUKAMULYA 0,00 0,00 0 0 0 0

24 KELAPA DUA 22,60 23,69 0 0 0 100

25 SINDANG JAYA 0,00 62,76 0 0 0 100

26 SEPATAN TIMUR 17,78 60,31 0 0 0 100

27 SOLEAR 14,00 35,01 0 0 0 100

28 GUNUNG KALER 0,00 53,03 0 0 0 100

29 MEKAR BARU 0,00 61,22 0 0 0 100

Rata-rata 20,19 27,96 0,20 0 0 100

Sumber:

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Lulusan SMK kelompok teknologi dan industri seharusnya dapat terserap di lapangan kerja di tiga sektor yaitu pertambangan, penggalian dan industri pengolahan, serta bangunan; kelompok pertanian dan kehutanan terserap di sektor pertanian dan kehutanan; kelompok bisnis dan manajemen terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan keuangan; kelompok pariwisata terserap di sektor angkuta dan jasa kemasyarakatan; kelompok kesejahteraan masyarakat terserap di dua sektor yaitu listrik, gas, dan air dengan jasa kemasyarakatan; sedangkan kelompok seni dan kerajinan terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan angkutan.

Tabel 3.16

Persentase sekolah SMK menurut kelompok Tahun 2010

No. Kecamatan Kelompok

1 2 3 4 5 6

1 CISOKA 2 0 0 0 0 1

2 TIGA RAKSA 3 2 0 1 0 5

3 CIKUPA 2 1 0 0 0 5

4 PANONGAN 3 2 0 0 0 2

5 CURUG 1 2 0 0 0 3

6 LEGOK 2 1 0 0 0 1

7 PAGEDANGAN 1 1 0 0 0 1

8 PASAR KEMIS 1 1 0 0 0 4

9 BALARAJA 4 3 0 0 0 3

10 KRESEK 0 0 0 0 0 2

11 MAUK 1 0 0 0 0 1

12 RAJEG 0 1 0 0 0 0

13 SEPATAN 2 1 0 0 1 3

14 TELUK NAGA 1 1 0 0 0 3

15 KOSAMBI 0 0 0 0 0 2

16 JAYANTI 0 1 0 0 0 1

17 JAMBE 1 2 0 0 0 1

18 CISAUK 0 0 0 0 0 1


39

19 KEMERI 0 1 0 0 0 1

20 SUKADIRI 0 1 0 0 0 1

21 SUKAMULYA 0 0 0 0 0 1

22 KELAPA DUA 3 1 0 1 0 3

23 SOLEAR 1 0 0 0 0 1

24 GUNUNG KALER 1 1 0 0 0 3

25 MEKAR BARU 0 1 0 0 1 3

Sumber: Tabel 3.37 Buku II Lampiran 2 Indikator Keterangan: 1 = Teknologi dan Rekayasa, 2 = Teknologi Informasi & Komunikasi, 3 =

Kesehatan, 4 = Seni Kerajinan & Pariwisata, 5 = Agribisnis & Agroteknik, 6 = Bisnis & Manajemen.

C. Efisiensi Internal Pendidikan

Seperti halnya dua indikator pertama, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing maka indikator untuk efisiensi juga menggunakan data yang tersedia. Indikator efisiensi internal ini hanya diberlakukan pada tingkat SD sampai tingkat SM dan menggunakan indikator yang sama. Indikator dimaksud meliputi 11 jenis, yaitu 1) jumlah keluaran, 2) jumlah tahun-siswa, 3) jumlah putus sekolah, 4) jumlah mengulang, 5) lama belajar, 6) tahun-siswa terbuang, 7) rasio keluaran per masukan, 8) tahun masukan per lulusan, 9) angka bertahan, 10) koefisien efisiensi dan khusus SD ditambah angka bertahan tingkat 5.

Berdasarkan Tabel 3.17 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah pada tingkat SMP+MTs sebesar 990. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 untuk tingkat SD dan 3000 untuk tingkat SMP dan SM memiliki nilai terbesar adalah pada tingkat SD+MI sebesar 6.085 Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen ada pada tingkat SMP+MTs sebesar. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang terbaik ada pada tingkat SMP+MTs sebesar 0,1

Tabel 3.17 Efisiensi Internal Pendidikan

Tahun 2010

No. Komponen SD+MI SMP+MTs SMA+MA SM+MA

1. Jumlah Keluaran 986 990 987 989

2. Jumlah Tahun-siswa 6.085 2.996 2.988 2.988

3. Jumlah Putus sekolah 0,20 0,33 0,35 0,35

4. Jumlah Mengulang 2,00 0,10 0,12 0,13

5. Lama Belajar (tahun)

- Lulusan 6,12 3,00 3,01 3,00

- Putus Sekolah 3,64 2,24 1,61 1,65

- Kohort 6,08 3,00 2,99 2,99

6. Tahun-siswa Terbuang

- Jumlah 339 30 34 27

- Mengulang 291 7 14 9

- Putus sekolah 49 23 21 18

7. Tahun-masukan per Lulusan 6,17 3,03 3,03 3,02

8. Rasio keluaran/masukan 0,97 0,99 0,99 0,99

9. Angka Bertahan (%) 99,43 99,74 99,4 99,51

10. Koefisien Efisiensi (%) 96,78 99,21 99,1 99,24

11. Angka Berahan Tk. 5 99,92

Sumber: Tabel 4.1, Buku II Lampiran 2 Indikator


40

Untuk melihat efisiennya suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SMP dan SM seharusnya 3 tahun sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata yang kondisinya terbaik adalah pada tingkat SMP+MTs. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondiisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 3,64 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah.

Tabel 3.18 Siswa Terbuang dan Putus Sekolah

Tahun 2010

No. Jenis Sekolah Putus

Sekolah Bertahan dengan

mengulang Bertahan tanpa

mengulang

1. Tingkat SD

- Tingkat I 3 1000 1000

- Tingkat II 2 997 957

- Tingkat III 2 996 928

- Tingkat IV 2 993 906

- Tingkat V 3 991 891

- Tingkat VI 2 989 880

2. Tingkat SMP

- Tingkat I 1 1000 1000



3. Tingkat SM

- Tingkat I 5 1000 1000



Sumber: Tabel 4.2, Buku II Lampiran 2 Indikator

Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang.

Tahun–siswa terbuang dirinci menjadi tiga yaitu terbuang karena mengulang, putus sekolah dan gabungan antara mengulang dan putus sekolah. Tahun-siswa terbuang yang terbaik yang berarti nilainya mendekati 0 ada pada tingkat SMP+MTs. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka tingkat SD+MI memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada tingkat SMP-SM+MA. Angka bertahan yang baik adalah 100 persen ada pada tingkat SMP+MTs, sedangkan koefisien efisiensi terbaik adalah 100 persen ada pada tingkat SM+MA sedangkan yang terburuk ada pada tingkat SD+MI . Angka bertahan sampai dengan tingkat 5 sebesar 99,92 nilai terbaik adalah 100 persen.

Dengan mendasarkan pada 10 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SMA+MA memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi.

Dengan melihat jumlah siswa putus sekolah berdasarkan kohort dari 1000 siswa dapat diketahui bahwa dari tiga jenjang pendidikan yang ada, ternyata jenis sekolah SD yang paling besar siswa putus sekolah, sedangkan jenis sekolah yaitu SM yang paling kecil. Besarnya siswa yang putus sekolah ini juga terlihat dari siswa yang bertahan makin kecil dan yang terbaik terdapat di jenis sekolah SMP dan yang terburuk pada jenis sekolah SD. Bila dikaitkan dengan siswa bertahan tetapi juga pernah mengulang, maka jenis sekolah SMP mempunyai kondisi yang paling baik


41

dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya dan yang paling jelek adalah SD (Tabel 3.17).

Tabel 3.19

Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang Tahun 2010

No. Jenis Sekolah Tahun-siswa terbuang Pemborosan Biaya

1. Tingkat SD 339 101.676.930.852

SD 359 113.144.501.850

MI 195 4.205.620.148

2. Tingkat SMP 30 3.911.149.449

SMP 28 2.862.142.029

MTs 34 990.722.982

3. Tingkat SM 27 2.183.217

SMA 23 1.151.341.764

MA 78 534.536.333

SMA+MA 34 1.988.970.924

SMK 16 387.346.293

Sumber: Profil Pendidik Kab. Tangerang Tahun 2010

Pemborosan biaya dihasilkan dari tidak efisiennya sistem pendidikan yang ada.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karena adanya tahun-siswa terbuang yang makin besar menyebabkan terjadi pemborosan biaya yang besar juga. Pada Tabel 3.20 dicantumkan pemborosan biaya menurut jenis sekolah. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemborosan yang paling besar terjadi pada jenis sekolah SD yaitu sebesar Rp.101.676.930.852, pemborosan yang terkecil terdapat pada jenis sekolah SM yaitu sebesar Rp. 2.183.217 .

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka perlu dikaji ulang sistem pendidikan yang ada. Kajian ini tidak hanya ditujukan pada jenis sekolah yang mengalami pemborosan biaya terbesar melainkan juga jenis sekolah yang lebih baik. Dengan adanya pemborosan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis sekolah SM memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan jenis sekolah lainnya. 1. Tingkat Sekolah Dasar (SD dan MI)

Berdasarkan Tabel 3.21 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SD. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 untuk tingkat SD ternyata hanya sebesar 6.100 Untuk SD dan sebesar 5.973 untuk MI. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SD sebesar 0,2 Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah MI sebesar 0,6.

Tabel 3.20. Efisiensi Internal Pendidikan SD dan MI

Tahun 2010

No. Komponen SD MI SD+MI

1. Jumlah Keluaran 988 969 986

2. Jumlah Tahun-siswa 6.100 5.973 6.085

3. Jumlah Putus sekolah 0,2 0,5 0,2

4. Jumlah Mengulang 2,2 0,6 2,0

5. Lama Belajar

a. Lulusan 6,13 6,03 6,12

b. Putus Sekolah 3,46 4,15 3,64

c. Kohort 6,1 5,97 6,08


42


a. Jumlah 359 195 339

b. Mengulang 321 66 291

c. Putus sekolah 39 129 49

7. Tahun-masukan per Lulusan 6,17 6,17 6,17

8. Rasio keluaran/masukan 0,97 0,97 0,97

9. Angka Bertahan (%) 99,48 99,02 99,43

10. Koefisien Efisiensi (%) 96,6 97,97 96,78

11. Angka Bertahan Tk. 5 99,21 98,42 99,13


Untuk melihat lebih efisien mana SD atau MI dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi MI lebih baik dibandingkan dengan SD yaitu 6,03 dan 6,13. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah SD yaitu sebesar 3,46 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi SD jika dibandingkan dengan MI.

Mana yang lebih efisien SD atau MI juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun–siswa terbuang karena mengulang lebih baik MI , sedangkan karena putus sekolah lebih baik SD. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga MI. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SD sama baik jika dibandingkan dengan MI. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SD dan MI. Bila dilihat persentase angka bertahan maka SD lebih baik jika dibandingkan dengan MI. Demikian juga persentase koefisien efisiensi yang terbaik adalah 100 persen, maka MI lebih baik dibandingkan dengan SD. Angka bertahan sampai dengan tingkat 5 menunjukkan bahwa SD lebih baik jika dibandingkan dengan MI.

Dengan mendasarkan pada 11 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa MI memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan SD.


Berdasarkan Tabel 3.22 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SMP. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 3000 untuk tingkat SMP ternyata hanya sebesar 2.995 Untuk SMP dan sebesar 2.997 untuk MTs. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SMP sebesar 0,32 Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah MTs sebesar 0,09.

Tabel 3.21

Efisiensi Internal Pendidikan SMP dan MTs Tahun 2010

No. Komponen SMP MTs SMP+MTs

1. Jumlah Keluaran 990 989 990

2. Jumlah Tahun-siswa 2.995 2.997 2.996

3. Jumlah Putus sekolah 0,32 0,35 0,33

4. Jumlah Mengulang 0,12 0,09 0,11

5. Lama Belajar


43

a. Lulusan 3 3 3

b. Putus Sekolah 2,12 2,48 2,24

c. Kohort 3 3 3


a. Jumlah 28 34 30

b. Mengulang 8 6 7

c. Putus sekolah 21 28 23

7. Tahun-masukan per Lulusan 3,02 3,03 3,03

8. Rasio keluaran/masukan 0,99 0,99 0,99

9. Angka Bertahan (%) 99,71 99,8 99,74

10. Koefisien Efisiensi (%) 99,21 99,22 99,21


Untuk melihat lebih efisien mana SMP atau MTs dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SMP seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi SMP sama baik dibandingkan dengan MTs yaitu 3. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah MTs yaitu sebesar SMP yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan sama tinggi SMP jika dibandingkan dengan MTs.

Mana yang lebih efisien SMP atau MTs juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun–siswa terbuang karena mengulang lebih baik MTs , sedangkan karena putus sekolah lebih baik SMP. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga SMP. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SMP Lebih baik jika dibandingkan dengan MTs. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SMP dan MTs. Bila dilihat persentase angka bertahan maka MTs lebih baik jika dibandingkan dengan SMP. Demikian juga persentase koefisien efisiensi yang terbaik adalah 100 persen, maka MTs lebih baik dibandingkan dengan SMP.

Dengan mendasarkan pada 10 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa MTs memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan SMP.

3. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK, dan MA)

Berdasarkan Tabel 3.23 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SMK. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 3000 untuk tingkat SMA ternyata hanya sebesar 2.986 Untuk SMA dan sebesar 2.990 untuk SMK dan 2.993 untuk MA. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SMK sebesar 0,26 Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah SMK Sebesar 0,04.

Tabel 3.22 Efisiensi Internal Pendidikan SMA, SMK, dan MA

Tahun 2010

No. Komponen SMA SMK MA SM+MA

1. Jumlah Keluaran 989 992 982 989

2. Jumlah Tahun-siswa 2.986 2.990 2.993 2.989

3. Jumlah Putus sekolah 0,37 0,26 0,61 0,35

4. Jumlah Mengulang 0,1 0,04 0,5 0,12


44

5. Lama Belajar

a. Lulusan 3,00 3,00 3,02 3,00

b. Putus Sekolah 1,54 1,7 1,78 1,65

c. Kohort 2,99 2,99 2,99 2,99


a. Jumlah 23 16 78 27

b. Mengulang 5 2 45 9

c. Putus sekolah 18 14 33 18

7. Tahun-masukan per Lulusan 3,02 3,02 3,05 3,02

8. Rasio keluaran/masukan 0,99 0,99 0,98 0,99

9. Angka Bertahan (%) 99,44 99,63 99,25 99,51

10. Koefisien Efisiensi (%) 99,24 99,41 98,6 99,24


Dari ketiga jenis sekolah di tingkat SM dapat diketahui mana dari ketiganya yang

lebih efisien adalah dengan menentukan indikator rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SM seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi SMA dan SMK sama baik adalah jika dibandingkan dengan sekolah MA yaitu 3,00. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah SMA yaitu sebesar 1,54 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan sama tinggi antara SMA,SMK dan MA.

Efisien mana antara ketiga jenis sekolah tersebut juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun siswa terbuang karena mengulang lebih baik SMK , sedangkan karena putus sekolah lebih baik SMK. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga SMK. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SMA dan SMK Merupakan terbaik jika dibandingkan dengan MA. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SMA dan SMK. Bila dilihat persentase angka bertahan maka SMK lebih baik jika dibandingkan dengan SMA. Demikian juga persentase koefisien efisiensi yang terbaik adalah 100 persen, maka SMK lebih baik dibandingkan dengan SMA dan MA.

Dengan mendasarkan pada 10 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa SMK memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya.

Penentuan Kinerja efisiensi internal pendidikan dibedakan menjadi 2 komponen yaitu indikator dan kinerja efisiensi. Indikator koefisien efisiensi yang terbaik adalah SMK diikuti SMA dan yang paling buruk adalah MA. Indikator angka bertahan yang terbaik adalah SMK dikuti SMA dan yang paling buruk adalah MA , Indikator rata-rata lama belajar yang terbaik adalah SMK dikuti SMA dan yang terbaik adalah MA. Indikator tahun masukan per lulusan terbaik adalah SMK diikuti SMA dan yang terburuk adalah MA.

Dengan mendasarkan pada 2 komponen kinerja efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa SMK memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi indikator dan kinerja efisiensi yang digambarkan dari jumlah nilai dari setiap komponen indikator dan kinerja efisiensi jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya.


45

Tabel 3.23 Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan

Tahun 2010

No. Komponen SD+MI SMP+MTs SMA+MA

1. Indikator

- Koefisien Efisiensi 96,78 99,21 99,24

- Angka Bertahan 99,43 99,74 99,51

- Rata-rata Lama Belajar 6,12 3 3

-Tahun-masukan per Lulusan 6,17 3,03 3,02

2. Kinerja Efisiensi

- Koefisien Efisiensi 38,71 39,68 39,69

- Angka Bertahan 29,83 29,92 29,85

- Rata-rata Lama Belajar 19,61 10,01 10,01

-Tahun-masukan per Lulusan 9,72 5,04 5,04

3. Nilai 97,88 84,66 84,6


D. Kinerja Pendidikan

Dengan mendasarkan pada ketiga pilar kebijakan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan efisiensi internal pendidikan maka dapat dihitung kinerja pendidikan.

Tabel 3.24 Kinerja Pendidikan

Tahun 2010

No. Komponen TK+RA Tk. SD Tk. SMP Tk. SM Rata-rata

1. Pilar Kebijakan

- Pemerataan 28,92 74,22 85,94 62,14 62,8

- Mutu 30,7 52,59 67,35 72,95 55,9

- Efisiensi - 97,88 84,66 84,6 89,05

2. Kinerja Pendidikan 29,81 74,9 79,32 73,23 64,31



46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap

hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dipandang dari segi pemerataan

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM,

perbandingan antarjenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD , dilanjutkan dengan jenjang SMP, SM dan jenjang TK pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat jumlah peserta didik yang sedikit.

Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya yaitu SMK .

Bila dilihat perbandingan antarjenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SMP apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar 719 unit.

Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SD. Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang sekolah SMP.

2. Dipandang dari segi peningkatan mutu

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator yaitu persentase

lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya, dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi.

Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 27.785.. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 1,46, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu 0,35 dan angka lulusan yang terendah terdapat pada tingkat TK+RA/BA. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat TK+RA/BA dan SD+MI perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif yang berarti mutunya kurang dibandingkan dengan jenjang lainnya.

Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SM+MA guru yang layak mengajar paling besar yaitu 86,05 persen dan yang paling rendah pada tingkat TK+RA/BA yaitu 25,48 persen.

Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SM+MA dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD+MI. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu 62,36 persen di tingkat SD, 57,37 persen di tingkat SMP, dan 48,51 persen di tingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki yaitu 93 persen di tingkat SD, 67,74 persen di tingkat SMP, dan 67,66 di tingkat SM.

Laboratorium yang harus dimiliki oleh semua SMA dan MA, pada kenyataannya masih ada sekolah yang belum memiliki yaitu 78,82 persen. Hal yang sama terjadi pada ruang keterampilan yaitu 92,34 persen pada jenjang SM+MA, bimbingan penyuluhan hanya sebesar 12,56 persen pada tingkat SMP+MTs dan tingkat 31,91


47

persen pada tingkat SM+MA. Pada kenyataannya, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak dari

pemerintah pusat pada tingkat SD yaitu 43,66 persen jika dibandingkan dengan orang tua atau pemerintah daerah. Pada tingkat SMP yang terbesar adalah pemerintah pusat , sedangkan pada tingkat SM yang terbesar adalah partisipasi orang tua.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya APK, terlebih APM, untuk itu diperlukan penanganan khusus

sehingga APK dan APM tingkat SM dapat ditingkatkan 2. Perbandingan antarjenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih

antara tingkat SD dengan tingkat SM, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SD dapat ditingkatkan menjadi SMP atau menambah SMP dan SM.

3. Angka melanjutkan masih rendah, lebih-lebih pada tingkat SM, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah.

4. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD

5. Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat SD perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa, JPS atau bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah yang bersangkutan.

6. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu dipikirkan penyesuaian ijazah yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya.

7. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat SD.

8. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM.

9. Perlu dipikirkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pembiayaan sekolah dari tingkat SD sampai SM sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

10. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah masing-masing.

11. Perlu dilakukan penjurusan di SMA menggunakan prosedur gabungan antara prestasi dengan minat sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu.

12. Perlu dikaji ulang kelompok SMK di daerah sehingga lulusannya dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dan mengurangi migrasi.

13. Agar tidak terjadi pemborosan biaya yang sangat besar pada tingkat SD, maka pada setiap jenis sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang (lihat butir 7) untuk semua jenis sekolah.

Profil pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2010-2011 ini disusun berdasarkan analisa data yang terkumpul pada tabel profil pendidikan sebagaimana terlampir dan telah disesuaikan dengan aplikasi yang dibutuhkan untuk bahan penyusunan program pendidikan secara keseluruhan.


48

Muatan data yang ditampilkan adalah faktual sesuai adanya. Artinya data yang termuat dalam analisa profil pendidikan ini didapat dari sumber resmi yang saling terkait (memiliki relevansi) kepentingan dalam penyusuna program pendidikan. Alur pendataan yang telah dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan permanen secara nasional maupun daerah dari tahun ke tahun dan bersifat dinamis.

Semoga profil pendidikan Kabupaten Tangerang ini dapat menampilkan data dan informasi secara menyeluruh tentang potret pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang, dan data yang sudah kami sajikan di dalamnya dapat menjadi bahan kajian, analisa, dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam perencanaan pembangunan pendidikan.


49

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BPS Kabupaten Tangerang. (2010). Kabupaten Tangerang dalam Angka Tangerang: Bagian Publikasi BPS Tangerang

Download - “MENUJU MASYARAKAT YANG BERIMAN, · PDF filePenyusunan program kerja dan anggaran tahunan Dinas ... Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan ... Seksi Kesiswaan;

Top Related