Vol 01, Ed 11, Juli, 2021
Menuju Digitalisasi Siaran TV di
Indonesia
Hal. 1
Catatan atas Pelayanan Publik
Dalam Penyaluran Bansos Tahun
2020 serta Respon Yang Perlu
Dilakukan Pemerintah
Hal. 3
Perkembangan PNBP SKCK
Kepolisian
Hal. 5
Penanggung Jawab
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
Pemimpin Redaksi
Rendy Alvaro
Redaktur
Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida
Tio Riyono * Riza Aditya Syafri
Editor
Satrio Arga Effendi
Sekretariat
Husnul Latifah * Musbiyatun
Memed Sobari * Hilda Piska Randini
Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan
Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya
tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.
Menuju Digitalisasi Siaran TV di Indonesia………………………………………. 1
Catatan atas Pelayanan Publik Dalam Penyaluran Bansos Tahun
2020 serta Respon Yang Perlu Dilakukan Pemerintah …………………….. 3
Perkembangan PNBP SKCK Kepolisian…………………………………………….. 5
1 Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01,Ed 11, Juli 2021
www.puskajianggaran.dpr.go.id puskajianggaran @puskajianggaran
• Indonesia termasuk sebagai salah satu negara tertinggal dalam migrasi ke siaran TV digital atau Analog Switch Off (ASO).
• Rencananya siaran TV digital akan diselenggarakan dalam lima tahapan, yang berakhir paling lambat 2 November 2022.
• Penerapan siaran TV digital memiliki beragam keunggulan seperti efisiensi spektrum frekuensi, kualitas siaran lebih optimal, maupun efektivitas industri penyiaran.
• Dengan penerapan siaran TV digital, pemerintah berharap mendapatkan digital dividend.
• Menurut Boston Consulting Group (2017) manfaat atas digital dividend diantaranya potensi peningkatan PDB, potensi pajak dan PNBP, munculnya bisnis baru, serta terciptanya lapangan kerja.
• Tantangan dalam mendukung siaran migrasi TV digital yakni infrastruktur spektrum frekuensi, kesiapan masyarakat, serta ketersediaan STB.
HIGHLIGHT
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI
Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri Penulis: Ade Nurul Aida
Komisi I POLITIK DAN KEAMANAN
Salah satu agenda dalam pecepatan transformasi digital yang
berkesinambungan yakni dengan beralihnya siaran TV analog menjadi
siaran TV digital. Pasal 72 UU Cipta kerja juga mengamanatkan
migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke digital
dan penghentian siaran TV analog paling lambat pada 2 November
2022. Indonesia termasuk salah satu negara yang tertinggal dalam
migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital atau Analog Switch Off
(ASO). Hingga saat ini, sebanyak 90% negara di dunia sudah beralih
dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Sementara negara tetangga
seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam dan
Myanmar sudah lebih dulu menerapkan siaran TV digital.
Tabel 1. Negara yang Telah Menerapkan ASO
Tahun Negara
2006 Belanda
2007 Finlandia, Swedia, Norwegia
2008 Jerman, Swiss
2009 Amerika Serikat
2011 Jepang
2012 Korea Selatan
2017 Brunei Darussalam
2019 Singapura, Malaysia
2020 Vietnam, Thailand, Myanmar Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020
Siaran TV digital mulai diselenggarakan oleh pemerintah dalam
lima tahapan, tahap I paling lambat 17 Agustus 2021, tahap II paling
lambat 31 Desember 2021, tahap III paling lambat 31 Maret 2022,
tahap IV paling lambat 17 Agustus 2022, dan tahap V paling lambat 2
November 2022. Pada tahap pertama dilakukan pada 15 daerah,
yakni Aceh ( Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh). Kepulauan Riau
(Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang),
Banten (Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang), Kalimantan Timur
(Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang), serta
Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Nunukan).
Potensi Manfaat Siaran TV Digital
Siaran TV analog menggunakan sepektrum frekuensi yang berada pada pita 700 MHz atau pita yang juga digunakan dalam layanan internet. Siaran TV analog membutuhkan pita frekuensi 700 MHz sebanyak 328 MHz, sementara siaran TV digital
Menuju Digitalisasi Siaran TV di Indonesia
@puskajianggaran puskajianggaran www.puskajianggaran.dpr.go.id
2 Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01,Ed 11, Juli 2021
hanya membutuhkan 176 MHz. Dengan penerapan siaran TV digital, pemerintah berharap terdapat
frekuensi kosong sebesar 112 MHz atau disebut digital dividend. Dengan frekuensi hasil efisiensi ini
nantinya digunakan untuk dua rencana besar. Pertama, spektrum 700 MHz untuk komunikasi saat
terjadi bencana. Kedua, akan dimanfaatkan untuk menyelenggaran Internet nirkabel berkecepatan
tinggi. Secara sifat, spektrum rendah seperti 700 MHz memiliki jangkauan lebih luas. Selain efisiensi
spektrum frekuensi, penerapan siaran TV digital juga memiliki beragam keunggulan, yakni kualitas
siaran lebih optimal (Noise pada layar minim, kualitas gambar lebih jernih, pilihan program lebih
banyak, serta layanan interaktif live rating), dan efektivitas industri penyiaran. Menurut Boston
Consulting Group (BCG) (2017) manfaat atas digital dividend diantaranya potensi peningkatan PDB
USD39,9 miliar atau sekitar Rp443,8 triliun hingga 2026, penerimaan pajak dan PNBP USD6,8 miliar
atau sekitar Rp77 triliun, munculnya 118 ribu bisnis baru hingga 2026, serta terciptanya 232 ribu
lapangan kerja hingga 2026. Sementara berdasarkan laporan Global System for Mobile
Communications Association (GSMA) (2020), Indonesia berpotensi kehilangan peningkatan ekonomi
sebesar USD10,5 miliar atau sekitar Rp142,9 triliun jika tetap mengandalkan sistem siaran TV analog.
Gambar 1. Potensi Manfaat atas Digital Dividend
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020
Tantangan Migrasi Siaran TV Digital
Tantangan utama dalam mendukung siaran migrasi TV digital di Indonesia, yaitu jumlah stasiun
TV mencapai 728 stasiun, sedangkan spektrum frekuensi yang tersedia masih terbatas. Jumlah
tersebut merupakan yang terbanyak di seluruh dunia sebab pada umumnya negara-negara di dunia
hanya memiliki sekitar 20 stasiun televisi. Untuk itu, perlunya upaya percepatan pembangunan
infrastruktur tersebut dalam mendorong siaran migrasi TV digital yang optimal. Kemudian kesiapan
masyarakat juga menjadi salah satu tantangan migrasi siaran tv digital, dimana kesuksesan
pelaksanaan ASO ditentukan oleh kesiapan masyarakat (KPI, 2021). Sosialisasi secara masif tentang
ASO pada masyarakat perlu diupayakan dengan melibatkan semua stakeholder penyiaran, sehingga
meminimalisir kekhawatiran akan gagalnya pelaksanaan ASO. Kemudian sosialisasi terkait
penggunaan Set Top Box (STB) juga perlu didorong agar dapat menerima layanan TV Digital
khususnya bagi TV yang masih analog. Disisi lain menurut Wakil Ketua I Asosiasi Televisi Swasta
Indonesia (ATVSI) Neil R. Tobing (2021), perlu juga dilakukan siaran simulcast yang bertujuan untuk
mengetahui kesiapan ataupun jumlah masyarakat yang dapat megakses siaran digital, metode ini
digunakan oleh negara lain sebelum penerapan ASO dilakukan. Selain itu tantangan lain terkait
ketersediaan STB, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun pemerintah rencananya
menyediakan 6,7 juta STB pada tahap pertama bagi masyarakat kurang mampu, namun menurut
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi ( LPPMI) Kamilov
Sagala (2021) STB yang diperuntukkan bagi kalangan kurang mampu dipastikan harus berfungsi
dengan baik dan baru sehingga tidak ada pembebanan biaya kerusakan bagi penerima STB.
Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01,Ed 11, Juli 2021 3
www.puskajianggaran.dpr.go.id puskajianggaran @puskajianggaran
Komisi II POLITIK DAN KEAMANAN
• Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI, terjadi kenaikkan laporan/pengaduan yang dilakukan masyarakat sepanjang tahun 2020.
• Dilihat dari pihak terlapornya, sebanyak 39,59% pengaduan masyarakat ditujukan untuk pemerintah daerah. Sementara dilihat dari maksud/tujuan laporan, sebanyak 1.621 laporan merupakan laporan terkait penanganan Covid-19.
• Dari seluruh laporan terkait penanganan Covid-19, sebanyak 83,04% ditujukan terkait penyaluran bantuan sosial.
• Dari Berbagai persoalan teknis, data, dan mal-administrasi terkait penyaluran bansos, berpotensi memengaruhi efektivitas bansos sebagai jaring pengaman sosial sehingga tidak efektif dalam menekan peningkatan angka kemiskinan.
• Beberapa langkah perlu dilakukan pemerintah diantaranya: (1) Pemutakhiran data DTKS dengan kolaborasi antara Kemensos dan Kemendagri; (2) Penguatan fungsi dan peranan Ombudsman RI untuk mengawasi pelayanan publik.
HIGHLIGHT
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI
Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri Penulis: Riza Aditya Syafri · Nova Aulia Bella
Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh
Ombudsman RI atas kinerja pelayanan publik tahun 2020
menunjukkan bahwa terjadi kenaikkan laporan/pengaduan
masyarakat sepanjang tahun 2020 dari semula 10.748 aduan di tahun
2019, menjadi 12.742 aduan pada tahun 2020, atau meningkat
18,55% selama pandemi Covid-19 di tahun 2020. Sebelumnya, rata-
rata per tahun pertumbuhan pengaduan masyarakat atas layanan
publik selama tahun 2017-2019 sebesar 6,18%. Dari 12.742 laporan
tersebut, 7.204 berupa laporan, dan 5.538 berupa konsultasi non
laporan.
Dilihat dari sebarannya, laporan tertinggi ditujukkan kepada
pemerintah pusat dengan total laporan sebesar 1.641 laporan, disusul
oleh DKI Jakarta dengan 352 laporan, dan Sumatera Utara dengan 319
laporan. Sementara laporan terendah ada di Provinsi Gorontalo
dengan 49 laporan, dan Kalimantan Utara dengan 55 laporan.
Gambar 1. Sebaran Laporan/Pengaduan Masyarakat
Sumber: Ombudsman (2021), diolah
Sementara dilihat dari tujuan laporannya, 39,59% pengaduan
masyarakat ditujukan untuk pemerintah daerah, 11,34% kepada
Kepolisian, dan 10,01% ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sementara sisanya tersebar ke instansi/organisasi pemerintahan
lainnya. Dari 7.204 laporan tahun 2020, sebanyak 1.621 laporan
(22,5%) merupakan laporan terkait penanganan Covid-19. Sebanyak
83,04% laporan terkait penanganan Covid-19 mengeluhkan perihal
bantuan sosial. Dilihat terhadap jenis laporannya, sebanyak 22,28%
mengeluhkan terkait penyaluran bantuan yang tidak merata antar
Catatan atas Pelayanan Publik Dalam Penyaluran Bansos Tahun 2020
serta Respon Yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01,Ed 11, Juli 2021 4
@puskajianggaran puskajianggaran www.puskajianggaran.dpr.go.id
masyarakat/wilayah sasaran. Sebanyak 21,4% melaporkan prosedur dan persyaratan untuk
menerima bantuan tidak jelas. Sedangkan 20,63% melaporkan bahwa masyarakat yang kondisinya
lebih darurat justru tidak terdaftar, dan sebaliknya. Sementara 18,95% melaporkan bahwa mereka
terdaftar sebagai penerima bantuan, namun tidak menerima bantuan. Sisanya, 7,24% melaporkan
tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal mereka karena KTP pendatang. Berbagai persoalan
teknis, data, dan mal-administrasi yang dilaporkan masyarakat terkait penyaluran bansos tersebut
berpotensi memengaruhi efektivitas bansos sebagai jaring pengaman sosial yang diharapkan dapat
menekan peningkatan angka kemiskinan.
Respon yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Mengoptimalkan Penyaluran Bansos dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka kemiskinan
melalui program jaring pengaman sosial. Tidak kurang dari Rp220,4 triliun telah di realisasikan
dalam program perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2020. Begitu juga pada pemerintah daerah,
kebijakan rasionalisasi belanja barang/jasa serta belanja modal minimal 50% atas kegiatan yang
dianggap tidak prioritas, juga rasionalisasi belanja pegawai telah dilakukan. Tidak hanya itu,
refocusing anggaran baik Dana Transfer Umum (DTU), maupun Dana Transfer Khusus (DTK) untuk
penanganan Covid-19 maupun penguatan jaring pengaman sosial di daerah juga telah diupayakan
untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan selama pandemi Covid-19.
Namun, walaupun berbagai upaya yang telah
dilakukan pemerintah pusat maupun daerah telah
dilakukan, angka kemiskinan tetap meningkat sebesar
2,76 juta penduduk, dari semula 24,7 juta pada tahun
2019, menjadi 27,5 juta di tahun 2020. Dilihat secara
persentasenya (tabel 1), kenaikan angka kemiskinan
tertinggi justru terjadi di Pulau Jawa, yakni di Provinsi
Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Mengingat
pandemi Covid-19 belum berakhir hingga tahun 2021 ini,
diperlukan berbagai upaya untuk mendorong
optimalisasi penyaluran bansos baik di tingkat pusat
maupun daerah sebagai jaring pengaman sosial untuk
menekan peningkatan angka kemiskinan. Beberapa upaya
yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya:
Pertama, dan yang paling utama yaitu
Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
yang terintegrasi baik pusat maupun daerah.
Pemutakhiran data tersebut harus dilakukan dari tingkat paling bawah yakni RT/RW sampai ke
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan terakhir nasional. Untuk itu, Kementerian Sosial perlu
melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung
pemutakhiran data DTKS yang terintegrasi tersebut.
Kedua, perlunya penguatan dan pemberdayaan peranan Ombudsman RI secara lebih intensif
untuk menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan publik, sehingga dapat
menelusuri dan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, yang berujung terhadap perbaikan
pelayanan publik ke depan. Ketiga, pemberian sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tidak
berkomitmen dalam pemberian layanan, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang pelayanan publik.
Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01,Ed 11, Juli 2021 5
www.puskajianggaran.dpr.go.id puskajianggaran @puskajianggaran
• Perkembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.
• Pada tahun 2017 realisasi PNBP kepolisian mengalami lonjakan penerimaan sebagai dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian.
• Perkembangan penerimaan PNBP Kepolisian dari pelayanan SKCK menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp19,34 miliar (2010) menjadi Rp264,84 miliar (2017). Kemudian terus meningkat hingga tahun 2019. Proporsi Penerimaan SKCK juga terus mengalami peningkatan. Namun pada 2020 mengalami penurunan sebagai dampak Covid-19
• Penerimaan PNBP dari pelayanan SKCK sesudah diterapkan SKCK online lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya pelayanan SKCK online.
• Pelayanan SKCK masih terdapat banyak kekurangan: 1) Belum ada standar pelayanan publik; 2) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan; 3) Rendahnya integritas; 4) Belum muncul efek jera.
•
HIGHLIGHT
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI
Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri Penulis: Ratna Christianingrum · Tio Riyono · Azizah Ulfa
Komisi III POLITIK DAN KEAMANAN
Perkembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami
peningkatan. Pada tahun 2017 realisasi PNBP kepolisian mengalami
lonjakan penerimaan, mencapai Rp9,5 triliun, dimana tahun-tahun
sebelumnya hanya sekitar Rp3 triliun. Peningkatan ini merupakan
dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. Sedangkan dilihat
dari proporsi PNBP Kepolisian RI terhadap PNBP Nasional mengalami
peningkatan dari 0,97 persen (2010) menjadi 2,23 persen (2019).
Kemudian pada 2020 menurun sedikit menjadi 2,22 persen sebagai
dampak Covid-19 dan pada anggaran APBN TA 2021 mencapai 3,59
persen. Kepolisian RI termasuk ke dalam 3 terbesar PNBP diantara
Kementerian/Lembaga lainnya.
Gambar 1 Perkembangan PNBP Kepolisian
*) APBN TA 2021
Sumber: LKPP, diolah
Dari 31 Jenis PNBP Kepolisian menurut Peraturan Pemerintah
(PP) No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang
Berlaku pada Kepolisian Negara RI, salah satu jenis PNBP Kepolisian
yang menarik dibahas ialah SKCK. Perkembangan penerimaan PNBP
Kepolisian dari pelayanan SKCK menunjukkan peningkatan signifikan
dari Rp19,34 miliar (2010) menjadi Rp264,84 miliar (2017).
Kemudian terus meningkat hingga tahun 2019. Proporsi Penerimaan
SKCK juga terus mengalami peningkatan. Kemudian pada 2020
menurun sebagai dampak Covid-19.
PERKEMBANGAN PNBP SKCK KEPOLISIAN
Politik dan Keamanan Budget Issue Brief Vol 01,Ed 11 , Juli 2021 6
www.puskajianggaran.dpr.go.id puskajianggaran @puskajianggaran
Gambar 2. Perkembangan Penerimaan SKCK
*) Setelah dikurangi forecast Pendapatan Penerbitan Surat ijin senjata
api dan peledak. Pada LKPP 2018-2020, jenis PNBP tersebut disatukan
dengan SKCK.
Sumber: LKPP 2012-2019
SKCK Online
Penerapan pelayanan SKCK online sudah
dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Kapolri
No. 18 tahun 2014 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian. Dalam pelaksanaannya, kebijakan
SKCK online pertama kali diluncurkan pada 1
September 2016. Dampaknya langsung
dirasakan masyarakat. Proses pengurusan
SKCK yang sebelumnya bisa mencapai satu
minggu, maka dengan terobosan SKCK online
ini, masyarakat bisa mendapatkan SKCK dalam
waktu paling lama 30 menit. Selain itu, SKCK
online juga dapat mengurangi mal-administrasi
yang terjadi. Dalam konteks pandemi saat ini,
pelayanan SKCK online diharapkan dapat
memberikan kemudahan kepada masyarakat
tanpa melanggar protokol kesehatan yang berlaku.
Dampak SKCK online terlihat dalam
perkembangan penerimaan sebelum dan
sesudah diterapkan SKCK online. Tabel 1
memperlihatkan bahwa penerimaan PNBP dari
pelayanan SKCK lebih tinggi dibandingkan
periode sebelum diterapkannya pelayanan
SKCK online.
Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pelayanan SKCK Sebelum dan Sesudah SKCK Online
Waktu Rata-Rata Penerimaan
pertahun (miliar rupiah)
Rata-Rata Pertumbuhan
Pertahun (%)
Sebelum (2010-2015) 50,73 27,93
Sesudah (2016-2019) 236,36 58,11
Selisih +185,64 +30,18
Sumber: LKPP, diolah
Kebijakan baru SKCK: PNBP Rp0
Berdasarkan PP No. 76 tahun 2020
menyatakan bahwa pelayanan SKCK
mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif
sampai dengan Rp0 rupiah atau 0 persen
berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain
penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan
keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan
pertimbangan karena keadaan di luar
kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar,
serta bagi masyarakat tidak mampu,
mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan
menengah. Kebijakan ini akan diatur lebih
lanjut dalam peraturan Kapolri dan harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan. Kebijakan ini akan
berpotensi mengurangi penerimaan PNBP
Kepolisian.
Temuan Ombudsman
Dalam perjalanannya, pelayanan SKCK
masih terdapat banyak kekurangan.
Ombudsman pada 2017 menemukan: 1)
Belum ada standar pelayanan publik. Masih
ditemukan terkait pelayanan buka tutup loket
layanan tidak sesuai dengan ketentuan. Ada
pula temuan pembayaran SKCK tidak disertai
tanda terima atau kuitansi dari petugas
Kepolisian; 2) Belum optimalnya pengawasan
terhadap penyelenggaraan pelayanan, baik dari
atasan langsung maupun dari Pengawas
Internal; 3) Rendahnya integritas
penyelenggara layanan di lapangan sehingga
masih ditemukan pungutan selain pungutan
resmi sesuai PNBP; 4) Belum muncul efek jera
terkait dengan pelanggaran pelayanan pada
SKCK sehingga terhadap pelanggaran tersebut
perlu diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
Dengan adanya penerapan SKCK online
diharapkan dapat meminimalisir temuan
Ombudsman dalam rangka memberikan
pelayanan SKCK yang lebih baik.