[Type the company name]
Kerjasama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dengan
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (MP3ED)
KABUPATEN BANYUWANGI
1 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
I. Latar Belakang
Sumberdaya alam merupakan faktor penting dan
strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan. Apalagi hal itu
didukung dengan sumberdaya manusia yang unggul, kuat dan
berdayasaing tinggi, tentu akan menjadi pendorong berbagai aspek yang
mendukung peningkatan pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun
social dan budaya. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
merupakan factor kunci keberhasilan di era globalisasi. Kehadiran era
globalisasi ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan serta
tiadanya batasan antar Negara (borderless nation) dalam interaksi hidup
dan kehidupan manusia. Untuk memenangkan dan menangkap peluang
yang ada, pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan
sumberdaya manusia yang berkualitas akan mendorong terciptanya
produktivitas yang tinggi dan menjadi modal dasar bagi peningkatan
daya saing dan menjamin keberhasilan pembangunan perekonomian
wilayah, regional, nasional dan internasional.
Perlu dilakukan pemetaan terhadap potensi unggulan daerah.
Perlu dilakukan penilaian terhadap supply-side dan demand-side
dalam implementasi pengembangan kapasitas sumberdaya.
Diperlukan perhatian serius serta fokus untuk mengemas potensi
keunggulan Banyuwangi.
Dalam rangka memperluas kegiatan ekonomi yang berfokus
pada potensi unggulan daerah, dan upaya mendukung
kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia) secara Nasional, maka
perlu disusun profile pengembangan potensi keunggulan
daerah. Berkenaan dengan hal ini, maka perlu dilakukan
Analisis Evaluasi Ex-Ante Pada Rencana Pengembangan
Keunggulan Pariwisata Ramah Lingkungan Untuk Percepatan
Pembangunan Kawasan Produktif di Kabupaten Banyuwangi
Dalam MP3EI 2011-2025.
Maksud dan tujuan
Kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Daerah (MP3ED) Kabupaten Banyuwangi
2014 ini, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau
situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang berguna
untuk membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi.
Melakukan pemetaan terhadap potensi unggulan daerah.
Kegiatan tersebut meliputi:
1) Identifikasi terhadap potensi sumberdaya alam dan keunggulan
masa depan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;
2) Identifikasi terhadap potensi pembangunan kawasan produktif
di Banyuwangi;
3) Identifikasi gambaran utuh tentang situasi sumberdaya
manusia di Banyuwangi yang sudah ada dibandingkan dengan
pola kebutuhan masa depannya; dan
4) Melakukan konsistensi antara kebijakan dengan
pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan dan
kesesuaian antara pencapaian pembangunan daerah
2 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan
termasuk konsistensi antara RKPD dengan RPJMD,
RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah dan Nasional.
Sasaran Kegiatan
Sasaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Daerah/MP3ED yakni untuk Pengembangan Kawasan Andalan
Berbasis Ramah Lingkungan Dalam Konteks Percepatan
Pembangunan Kawasan Produktif di Kabupaten Banyuwangi
adalah:
1) Identifikasi data dasar pembangunan di Banyuwangi,
2) Identifikasi potensi sumberdaya alam dan keunggulan masa
depan di Banyuwangi,
3) Gambaran kondisi sumberdaya manusia yang sudah ada
dan pola kebutuhan masa depannya,
4) Identifikasi kompetensi, pengetahuan, dan keahlian
sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola
sumberdaya alam di di Banyuwangi,
5) Identifikasi kelompok kegiatan ekonomi utama produksi,
6) Identifikasi kelompok kegiatan konektivitas utama,
7) Identifikasi kegiatan ekonomi ikutan (pendukung),
8) Identifikasi kelompok kegiatan Iptek (pendukung),
9) Identifikasi kelompok kegiatan SDM (pendukung),
10) Identifikasi kelompok kegiatan regulasi (pendukung),
11) Identifikasi kelompok konektivitas ikutan (penjamin
keberlanjutan pembangunan, sustainnability-based project),
12) Identifikasi kelompok kegiatan regulasi ikutan (penjamin
kenyamanan berusaha),
13) Analisis potensi Pengembangan Kawasan Andalan.
Lokasi Kegiatan
Lingkup wilayah kegiatan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi 2014
adalah meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi
Data Penunjang
Data Dasar
Data dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan
penyusunan Masterplan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012 - 2032;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 -2015;
3. Tatralok Kabupaten Banyuwangi;
4. Kabupaten Banyuwangi dalam angka;
5. Dokumen Potensi sektor ekonomi unggulan
Standar Teknis
3 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Referensi Hukum
Referensi Hukum yang digunakan dalam melakukan
kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
4. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengolahan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang
berlaku.
Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Daerah/MP3ED yang menuangkan Kajian Pengembangan
Kawasan Andalan Berbasis Ramah Lingkungan Dalam Konteks
Percepatan Pembangunan Kawasan Produktif ini meliputi empat
bagian sebagai berikut:
4 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Pertama, manajemen data. Manajemen data dilakukan
sejak pengumpulan data hingga mempersiapkan data agar
dapat dilakukan analisis data.
Kedua penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk
memformulasikan informasi yang dihasilkan dari analisis
data agar mudah dicermati dan dipahami para pemangku
kepentingan.
Ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan sejak
tabulasi data hingga tersusun kodifikasi untuk penyajian
data dan hasil analisisnya.
Keempat, Pelaporan. Pelaporan dilakukan dalam tiga
tahapan, yaitu: tahap pertama disusun laporan awal kajian,
tahap kedua disusun laporan antara, dan tahap terakhir
adalah laporan akhir (Hasil Kajian) mendukung MP3EI 2011-
2025.
II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
awasan Perhatian Investasi (KPI) Banyuwangi
mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi,
sebagian wilayah Kabupaten Bondowoso dan
Kabupaten Situbondo. Untuk memahami KPI Banyuwangi, maka
diperlukan pemahaman wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten
Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa di 7°43’–8°46’ Lintang
Selatan dan 113°53’–114°38’ Bujur Timur, berbatasan dengan
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember,
Samudera Indonesia dan Selat Bali. Kabupaten ini adalah kabupaten
terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,50 km2 dan
sebagian besar merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan
ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar
66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha
atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau
22,04%, dan sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.
Panjang garis pantai sekitar 175,8 km dengan jumlah pulau 10 buah.
Kondisi Daratan
Wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran
tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk
perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil
pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah
utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.
Secara topografi, bagian barat dan utara pada umumnya merupakan
pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran
rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan
utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding
dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar
mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah
hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan
5 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
tanah. Dataran rendah terbentang luas dari selatan hingga utara dan di
dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun.
Kabupaten Banyuwangi memiliki 35 DAS, sehingga selain dapat mengairi
hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap
tingkat kesuburan tanah.
Di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso
terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung
Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), yang keduanya adalah
gunung api aktif. Perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan
merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar
alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan
kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga
terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo.
Selain potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi
merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak
yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Selain
itu, dengan bentangan pantai yang cukup panjang, pengembangan
sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya
intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah
perairan laut. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu
penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di Muncar terdapat pelabuhan
perikanan.
Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, yaitu
Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar,
Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono,
Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin,
Banyuwangi, Giri, Kalipuro, dan Wongsorejo.
Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat
dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan
sebagian besar merupakan dataran rendah.Tingkat kemiringan rata-rata
pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan
lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.Daratan yang
datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150,
dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah
tingkat kesuburan tanah.
Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0 sampai dengan >
2500 meter diatas permukaan laut. Ketinggian tempat tersebut dapat
dibedakan atas :
- Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut meliputi luas
wilayah 131.714 Ha (38,10 % dari luas kabupaten). Ketinggian ini
terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali
kecamatan Singojuruh, Songgo, Genteng, Glenmore dan Kalibaru.
- Ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut meliputi luas
wilayah 159.056 Ha ( 46,01 % ) dari luas kabupaten. Ketinggian ini
terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali
kecamatan Banyuwangi, Muncar, dan Purwoharjo.
6 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
- Ketinggian 500 – 1000 meter diatas permukaan laut meliputi luas
wilayah 36.191 Ha (10,47%) dari luas kabupaten. Ketinggian ini
terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon,
Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.
- Ketinggian 1000 – 1500 meter diatas permukaan air laut meliputi
luas wilayah 10.226,5 Ha (2,96%) dari luas kabupaten. Ketinggian
ini terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon,
Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.
- Ketinggian 1500 – 2000 meter diatas permukaan air laut meliputi
luas wilayah 5.075,5 Ha (1,48%) dari luas Kabupaten Ketinggian ini
terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon, dan
Glenmore.
Di Kabupaten Banyuwangi tekstur geologi hasil gunung api
kwater muda memiliki angka paling tinggi yaitu sebesar 131.547 Ha atau
38,05% dari luas wilayah Kabupaten. Lapisan batuan ini paling tinggi
terdapat di Kecamatan Glenmore yaitu seluas 26.260 Ha atau 19,96%
dari luas total hasil gunung api kwater muda. Sedangkan ynag paling
rendah adalah lapisan andesit yaitu 8.654 Ha atau 2,50% dari luas
wilayah dan tersebar dikecamatan Pesanggaran, Glenmore, dan Kalibaru.
Gambar : Road Map MP3ED
III. TINJAUAN KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
Kebijakan pembangunan yang dibahas pada bagian ini meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik di tingkat
nasional maupun Propinsi Jawa Timur. Pembahasan kebijakan
Kondisi
Eksisting 2014
Kondisi Eksisting
2015
Kondisi Eksisting
2019
Kondisi Eksisting
2018
Kondisi Eksisting
2017
Kondisi Eksisting 2016
PENGUATAN PROGRAM DAN
KEBIJAKAN PENDUKUNG
INVESTASI
INVENTARISASI POTENSI
INVESTASI DAN PROMOSI KE MULTI
STAKEHOULDER, PENGUATAN
INVESTASI DAN DAYA SAING
PENINGKATAN INVESTASI DAN
SARANA WISATA, PERDAGANGAN
DAN DAYA SAING INDUSTRI
PROMOSI DAN POLA INTEGRASI
PARIWISATA BANYUWANGI DAN
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PENATAAN PARIWISATA,
PERDAGANGAN DAN JASA YANG
TERINTEGRASI
PARIWISATA, JASA DAN PERDAGANGAN YANG
TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN EKONOMI
RAKYAT (UKM)
DAYA SAING
7 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
pembanguan jangka menengah bertujuan untuk melihat arahan
umum maupun yang spesifik untuk masing-masing sektor dalam
kaitannya dengan pengembangan wilayah Kab. Banyuwangi.
RPJP Nasional adalah arahan kebijakan sektoral nasional dalam
jangka waktu 20 tahun. Dalam konteks pengembangan Kab.
Banyuwangi.
Visi & Misi Pembangunan Nasional
Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang
Maju, Mandiri, dan Adil yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional
seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan
nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
kemajuan, kemandirian dan keadilan yang ingin dicapai.
Sasaran Pembangunan Nasional
Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil,
pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada
pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :
- Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat
yang lebih makmur dan sejahtera,
- Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum,
- Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta
terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari
ancamanbaik dalam negeri maupun luar negeri,
- Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,
- Terwujudnya Indonesia yang Asri dan Lestari,
- Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Bermoral, Beretika dan
Berbudaya,
- Terwujudnya Peranan Indonesia yang Meningkat Dalam
Pergaulan Dunia Internasional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional
Penyusunan RPJM Nasional bersumber dari penjabaran RPJP
Nasional. RPJM Nasional berfungsi sebagai: 1) pedoman
kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis
kementerian/lembaga, 2) penyusunan RPJM daerah untuk mencapaian
tujuan pembangunan nasioanal, dan 3) pedoman pemerintah dalam
penyusunan rencana kerja pemerintah.
Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi :
- Penanggulangan Kemiskinan
- Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
- Ketahanan Pangan
- Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Bencana
- Peningkatan Pengelolaan BUMN
- Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
- Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro
- Pembangunan Perdesaan
- Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
8 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang
Berkualitas
- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan yang
Berkualitas
- Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
- Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas
Serta Pemuda dan Olahraga
- Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
- Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian
Fungsi Lingkungan Hidup
- Percepatan Pembanguan Infrastrutur
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Banyuwangi 2005 – 2025
KEBIJAKAN RPJD KABUPATEN BANYUWANGI
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2005-2025 adalah “KABUPATEN BANYUWANGI YANG
RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS
DAN ECOTOURISM TERPADU“ memberikan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang jelas. Arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama
20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara
bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan
yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah
dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan
selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2015
Sejahtera, Adil, Beriman dan Berbudaya merupakan tiga kata
kunci visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki makna
strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Ketiga kata kunci
tersebut akan dirumuskan dalam misi pembangunannya dengan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan pelayanan umum,
membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan
supremasi hukum danpemberdayaan perempuan serta menciptakan
pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.
Visi :
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA".
Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
organisasi untuk mewujudkaan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi kepala daerah
Kab. Banyuwangi memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting
dalam proses pembangunan di Kab. Banyuwangi.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banyuwangi
9 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Rencana Struktur Ruang
- Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
Hingga tahun 2014 batas wilayah kota di Kab. Banyuwangi masih
mengacu pada Perda No 12 Tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota
dimana terdiri dari 18kecamatan. Tetapi sejak tahun 2005, wilayah
kecamatan yang ada di Kab. Banyuwangi bertambah dari 18 kecamatan
menjadi 24 kecamatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan
kembali terhadap perda batas wilayah di Kab. banyuwangi karena
adanya perkembangan jumlah kecamatan tersebut.
- Rencana Pola Ruang
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung
Penetapan kawasan lindung di Kab. Banyuwangi pada dasarnya
merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya
dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk
mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan
sekitarnya.Melihat definisi tersebut, maka secara umum rencana
pengembangan kawasan lindung di Kab. Banyuwangi
Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten
Banyuwangi
Acuan kebijakan untuk landasan hokum berkaitan dengan pariwisata
meliputi :
- UU NO. 5/1992 Tentang Benda Cagar Budaya
- Pengertian Benda Cagar Budaya
- Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
- Pengelolaan Benda Cagar Budaya
- Pemanfaatan Benda Cagar Budaya
- UU NO. 10/2009 Tentang Kepariwisataan
Beberapa hal yang esensial termuat dalam UU No. 10/2009 tentang
Kepariwisataan.
Dari pemahaman terhadap definisi, diperoleh rujukan :
- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi
utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau
lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,
serta pertahanan dan keamanan
10 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
(RZWP3K) Kabupaten Banyuwangi
Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil
- Tujuan
Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi
adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi
dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan
jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan”.
Tujuan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Kabupaten Banyuwangi merupakan arahan perwujudan dan
pengendalian ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ingin dicapai
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimasa akan datang.
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil
Kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Kabupaten Banyuwangi adalah :
- Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil Kabupaten Banyuwangi
- Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan
kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis
- Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung
- Rencana Penetapan Kawasan Strategis
- Penanganan Terhadap Kawasan Rawan Bencana
- Pengembangan kawasan perikanan
- Penataan sistem jaringan prasarana wilayah
- Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan,
daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya
alam.
Rencana Pengembangan Kawasan Industri (BIEW)
Dewasa ini telah berkembang kawasan-kawasan industri sesuai
dengan karakteristiknya masing-masing.Untuk menyamakan persepsi
maka berikut ini adalah beberapa pengertian yang berkaitan dengan
kawasan industri.
Pengertian
Tujuan pembangunan Kawasan Industri
Pembangunan Kawasan Idnustri sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri
Dalam pengembangan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip
– prinsip
Studi Pemilihan Lokasi Dan Rencana Induk Kawasan
Industri Terpadu BIEW
Rencana induk kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi diarahkan
pada Kecamatan Wongsorejo, lebih tepatnya pada Desa Bangsring,
dimana rencana ini meliputi rencana linkage system jenis industri
11 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
potensial, rencana penggunaan lahan,rencana pembagian zona industri,
rencana vegetasi, rencana sirkulasi, dan rencana utilitas.
Rencana Pengembangan Kawasan Bandara
Skenario Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar
Udara Blimbingsari
Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara
Blimbingsarididasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan
permasalahan yang ada.
Adapun skenario pengembangan sub kawasan bandar udara Blimbingsari
adalah:
1. Menetapkan dan Mengembangkan kegiatan perdagangan jasa
yangmendukung kegiatan bandara
2. Mengembangkan sistem jaringan
3. Mengembangkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi arah
pertumbuhan kawasan
4. Menyusun program yang lebih rinci
5. Meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan
6. Mengembangkan sistem pelayanan utilitas
7. Mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan secara efesien
Sistem Keterpusatan Kawasan Strategis Sekitar Bandar
Udara Blimbingsari
Sistem Keterpusatan menggambarkan sebuah sistem alokasi ruang
untuk pelayanan fasilitas dan kegiatan yang mempengaruhi
kecenderungan pergerakan penduduk, arah dan dampak perkembangan
kawasan, serta hirarki jaringan jalan.
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar
Udara Blimbingsari
Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pola ruang dari hasil
surveyprimer dan survey sekunder serta analisa, maka diketahui bahwa
Kawasan StrategisSekitar Bandar Udara Blimbingsari berkembang dan
meningkat intensitasnya.Pusatperkembangan kawasan dipicu tidak lain
karena keberadaan Bandar UdaraBimbingsari sendiri. Untuk itu, maka
perkembangan kawasan yang menjadi perhatianutama adalah pada
kawasan sekitar pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang koridorjalan
arteri Banyuwangi-Jember dan jalan utama menuju Bandar Udara
Blimbingsari.
Pembagian Sub Kawasan Dan Blok
Sub Kawasan adalah bagian dari Kawasan yang dibatasi dengan batasan
fisik dan terdiri dari beberapa blok dan memiliki pengertian yangsama
dengan subzona. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Kawasan
terbagi dalam 3 (tiga) Sub Kawasan.
Penetapan Pola Ruang, Kode Zona Dan Subzona
Jenis kawasan yang terdapat di BWP Kawasan Strategis Sekitar Bandar
Udara Blimbingsari terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan
12 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
budidaya. Zona-zonayang terdapat dalam kawasan lindung antara lain
meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, dan
zona rawan bencana. Sedangkan zona zona yang yang berada di
kawasan budidaya merupakan zona tempat berlangsungnya berbagai
aktivitas manusia. Selanjutnya zona maupun subzone ini dituangkan
dalam bentuk blok-blok. Rencana pola ini nantinya berfungsi sebagian
zoning map bagi peraturan zonasi.
- Rencana Transportasi Lokal
- Kebijakan Transportasi Jawa Timur
- Sistem Transportasi Jalan Raya
Dalam rangka mendukung perkembangan wilayah dan
kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka fungsi
jaringan jalan harus disesuaikan. Peningkatan fungsi berarti akan
mempengaruhi pola pembangunan geometrik dan konstruksi jalan.
Sesuai dengan ketentuan UU no 38 tahun 2004 tentang jalan dikaitkan
dengan penetapan orde kota-kota di Jawa Timur.
Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan di
Jawa Timur
Pengembangan prasarana transportasi jalan bertujuan untuk
memajukan dan meratakan pembangunan di wilayah Jawa Timur.
Transportasi jalan berperan untuk melayani wilayah dalam dua bentuk
pelayanan utama. Pertama untuk melayani aktifitas ekonomi dalam
bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang, barang, dan jasa. Kedua,
transportasi jalan juga berperan untuk membuka akses bagi wilayah-
wilayah terpencil dan memperbaiki akses bagi kawasan yang relatif
terbelakang. Arahan pengembangan prasarana transportasi jalan
Provinsi Jawa Timur dikelompokan menjadi tujuh golongan prasarana
berikut : Jaringan Jalan Tol, Jaringan Jalan Nasional, Jaringan Jalan
Provinsi, Jalan Lintas Selatan, Jaringan Jalan Tembus Antar
Kabupaten/Kota, Jalan Lingkar Perkotaan, Terminal Penumpang Barang.
Berikut rencana pengembangan prasarana transportasi jalan
untuk Provinsi Jawa Timur :
- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Jalan Tol
- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Nasional
- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Provinsi
- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan Lintas
Selatan
- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Jalan
Lingkar
- Rencana Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang Jalan
IV. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG MP3EI
1. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam
pemberian ijin industri yang rawan pencemaran,
penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi
bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian:
13 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Mengarahkan pembangunan kehutanan pada :
a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk
meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya
dan
b. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam
pengelolaan hutan;
Mengarahkan pembangunan kelautan pada:
a. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan
dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang
disertai dengan penegakan hukum yang ketat,
b. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta
merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove
dan terumbu karang,
c. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar dan
d. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif
masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya
pesisir dan laut;
Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada:
a. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang
pembangunan,
b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,
c. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten
kepada pencemar lingkungan,
d. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan
hidup, dan
e. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu
lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol
sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;
Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan
lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang
yang berbatasan;
2. Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan,
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan atau permukiman,
energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong
perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan
Pengembangan Kawasan Perkotaan Banyuwangi
Kota Banyuwangi sebagai Kota Besar menunjukkan adanya
penyatuan antar Kota Banyuwangi dengan sekitarnya, terutama pada
kecamatan Kalipuro, Glagah, Licin dan Kabat. Perkembangan selanjutnya
menunjukkan adanya perkembangan kawasan yang linier dan memusat
pada kawasan perkotaan kecamatan ternyata menunjukan adanya
penyatuan Kalipuro, Glagah, Licin dan Kabat.
14 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Dasar-dasar pengembangan yang digunakan dalam sistem
jaringan prasarana wilyah adalah tatanan transportasi dengan hirarki
yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Tatranas dan Tatrawil serta
kebijakan wilayah yang terkait dengan pengembangan transportasi baik
yang bersifat nasional, regional maupun lokal.Pengembangan yang
dilakukan adalah pengembangan jaringan yang terdiri dari
pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang
diharapkan keduanya dapat menjadi suatu perencanaan yang
terintegrasi dengan aspek pendukung pembangunan lainnya sehingga
pengembangannya dapat mendukung pembangunan Kabupaten
Banyuwangi kearah yang lebih baik.
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
Transportasi
Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Banyuwangi lebih
didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian
kereta api, sedangkan untuk transportasi laut saat ini terdapat
prasarana penangkapan ikan dan dikembangkan pelabuhan laut yang
melayani pelayaran nasional maupun internasional. Transportasi udara
di masa mendatang akan ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi
penerbangan, pembuatan jalur penerbangan baru, dan pengembangan
inter konektivitas antar kota di Indonesia.
Transportasi Darat
Berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang, arahan
pengembangan transportasi darat di Kabupaten Banyuwangi meliputi
jaringan jalan dan terminal.
Jalan
Kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat
dikatakan cukup baik. Perkerasan jalan menuju tempat-tempat penting
dan daerah tujuan utama di Kabupaten Banyuwangi hampir seluruhnya
diperkeras aspal, yakni 95 % dengan perkerasan aspal, serta 5 %
dengan perkerasan kerikil dan makadam.
Jalan raya
Uraian mengenai pengembangan jaringan prasarana moda
jalan raya di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Jalan arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayanai
angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan
rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara
berdaya guna.
2. Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan
jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan
masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
15 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
JalanLintas Selatan
Rencana pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten
Banyuwangi meliputi dua ruas jalan yakni, ruas jalan arteri sebagai jalan
utama dan ruas jalan kolektor sebagai jalan sirip atau penghubung ruas
jalan utama. Kebutuhan panjang jalan arteri 74,30 Km yang
menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember meliputi
ruas jalan :
Banyuwangi - Rogojampi
Rogojampi - Genteng
Genteng - Glenmore
Glenmore - Kendeng Lembu
Kendeng Lembu - Malangsari
Jalan Tol
Pengembangan jalan tol dilakukan untuk:
Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi
barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan
ekonomi;
Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi
pengguna jalan; dan
Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
Jalan Arteri Primer
Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara
berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer
ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulangpunggung
transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama
(pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).
Jalan Kolektor Primer
Jalan kolektor primer 1 adalah jalan kolektor primer yang
menghubungkan antar Ibukota Provinsi (PKW dengan PKW); Jalan
Kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan
Ibukota Provinsi (PKW) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKL); serta
Jalan Kolektor Primer 3 adalah jalan kolektor primer yang
menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota (PKL dengan PKL).
Terminal
Terminal transportasi merupakan prasarana angkutan yang
merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus
penumpang dan barang. Berdasarkan jenis angkutannya terminal
dibedakan menjadi :
a) Terminal Penumpang,
b) Terminal Barang,
Seiring dengan perkembangan Kabupaten Banyuwangi, untuk itu
perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang
maupun penumpang. Pengembangan terminal tersebut dapat
menunjang segala aktivitas maupun kegiatan terutama sektor
16 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
perekonomian. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut:
A. Terminal Penumpang
B. Terminal Peti Kemas
C. Terminal Kargo
D. Terminal Agribis
Angkutan Umum
Tersedianya sarana angkutan umum yang memadahi dan menjangkau
seluruh wilayah Kabupaten merupakan bagian dari sistem transportasi.
Data jaringan angkutan umum yang tersedia memperlihatkan bahwa
belum seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi terjangkau pelayanan
angkutan umum yang tersedia.
Rencana Pengembangan Kereta Api
Pokok pengembangan jaringan prasarana Kereta Api menurut
Tatrawil Jawa Timur adalah :
Penyiapan prasarana bagi Angkutan Masal Cepat
Penyiapan prasarana bagi Angkutan Komuter GKS
Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Regional
Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Antar Propinsi
Dan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Banyuwangi adalah :
Penyiapan prasarana bagi angkutan missal cepat
Penyiapan jaringan yang lebih baik bagi kepentingan dengan
mempertimbangkan factor perkembangan wilayah dan juga
potensi permintaan perjalanan.
Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Regional dan
AntarPropinsi
Peningkatan kondisi rel untuk memperbaiki kinerja dalam hal
keamanan dan kenyamanan
Rencana Pengembangan Transportasi Laut
Pengembangan fungsi pelabuhan di Kabupaten Banyuwangi ada
beberapa bagian yaitu pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan
dan pelabuhan ikan.
1. Pelabuhan penyeberangan
2. Pelabuhan laut
3. Pelabuhan Ikan
Rencana Pengembangan Transportasi Udara
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
bandara baru antara lain:
- Ketersediaan lahan
- Sesuai dengan pembagian fungsi lahan per kabupaten
- Aksesbilitas besar
- Memenuhi syarat teknis
V. PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI
Tahapan Pelaksanaan
MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi
pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang
17 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI.
Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan didalam 3
(tiga) fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:
Sebagaimana terlihat didalam gambar 6.1, masing–masing fase
mempunyai fokus yang berbeda. Pada fase 1 (2011–2015), kegiatan
difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi
pelaksana MP3EI. Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan
melakukan penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi,
perizinan, insentif,dan pembangunan dukungan infrastruktur yang
diperlukan, realisasi komitmen investasi, serta dilakukan penguatan
konektivitas (quick-wins). Penyiapan SDM difokuskan pada
kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama.
Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada
pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga
tahun 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat
terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya. Untuk itu,
pembentukan dan operasionalisasi Tim Pelaksana MP3EI perlu segera
diselesaikan disamping penyelesaian debottlenecking regulasi dan
pelaksanaan investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh
seluruh pihak terkait. Selanjutnya pada fase 2 (2016-2020), kegiatan
akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek
infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk
peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan
tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan
pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah. Pada
fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk
pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan
persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk
pembangunan berkelanjutan.
Perbaikan Regulasi dan perizinan
18 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan
ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan
infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa
pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan.
Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional
adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan
dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun
perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait
dengan sektor mineral, kehutanan, dan transportasi (perkeretaapian,
pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar.
Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan
perizinan adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan perundang-
undangan;
2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada;
3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan
untuk mendukung strategi MP3EI;
4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama
yang sesuai dengan strategi MP3EI;
5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan
kepastian perizinan.
Perbaikan dan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi
Permasalahan yang teridentifikasi di daerah yang membutuhkan
perbaikan regulasi dan perizinan adalah:
1. Peraturan daerah yang diidentifikasi dapat menghambat investasi
seperti pada beberapa peraturan daerah tentang retribusi daerah
dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan
pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan;
2. Percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan
berusaha di daerah kepada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(BPTSP);
3. Efisiensi lembaga perizinan dan pengelolaan investasi daerah.
Pemantauan dan Evaluasi
Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah
percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan oleh MP3EI, akan
dibentuk Tim Pelaksana MP3EI. Tim yang dimaksud akan dipimpin
langsung oleh Bupati Banyuwangi agar dapat lebih efektif di dalam
melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, maupun di dalam
mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk
menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap
pelaksanaan MP3EI. Tim ini akan beranggotakan seluruh pemangku
kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan dunia usaha.
Tim Pelaksana MP3EI akan terdiri atas Komite Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi dan Tim Teknis Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi dengan penjelasan sebagai
berikut:
19 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI
- Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Kabupaten Banyuwangi merupakan tim yang beranggotakan SKPD
Kabupaten Banyuwangi, BUMN dan BUMD Wilayah Banyuwangi yang
memiliki andil dalam pelaksanaan MP3EI. Komite ini bertugas untuk
mengkoordinasikan dan mengarahkan serta melaporkan hasil
pelaksanaan MP3EI Kabupaten Banyuwangi pada Menteri Pekerjaan
Umum selaku Ketua Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Koridor Jawa;
- Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia Kabupaten Banyuwangi beranggotakan SKPD Kabupaten
Banyuwangi terkait pelaksanaan Program MP3EI. Tim Teknis
bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan
infrastruktur terkait kegiatan ekonomi utama pendukung
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten
Banyuwangi dengan seluruh pemangku kepentingan kemudian
mensosialisasikan, menfasilitasi serta melaksanakan monitoring
dan evaluasi program MP3EI Kabupaten Banyuwangi.