MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT
TINGGAL (SKTT) ORANG ASING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
CILEGON
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Porgram Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh Suheni
NIM 6661121867
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Oktober 2016
iii
ABSTRAK
Suheni. 6661121867. 2016. Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Program Studi Ilmu
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa. Pembimbing I :Ipah Ema Jumiati, M.Si dan Pembimbing II:
Yeni Widyastuti, M.Si.
Penelitian ini mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tingga (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Masalah penelitian ini ialah belum seluruhnya Orang Asing melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon perihal dokumen kependudukan Orang Asing. Penelitian ini menggunakan teori Aktivitas Manajemen Pelayanan dari Moenir: menetapkan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan pekerjaan, mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan, mengevaluasi pelaksanaan tugas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sudah optimal. Pada aktivitas menetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menetapkan sasaran yang tepat dalam menyelenggarakan sosialisasi Orang Asing. Pada aktivitas menentukan Cara yang tepat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah memilih prosedur yang baik dalam melakukan pelayanan SKTT Orang Asing. Namun, pada pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum menerapkan pemotretan dan perekaman data Orang Asing secara langsung. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sering melakukan sosialisasi Orang Asing yang juga tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) sosialisasi tersebut dilakukan sekali dalam setahun. Pada pengendalian dan proses pelayanan pembuatan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah baik karena sesuai batas penyelesaian. Pada evaluasi pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu melakukan evaluasi satu tahun sekali. Saran dalam penelitian ini agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan perekaman data dan pemotretan Orang Asing secara langsung. Kata Kunci : Manajemen Pelayanan, Surat keterangan Tempat Tinggal
(SKTT), Orang Asing
iv
ABSTRACT
Suheni. 6661121867. 2016. Services Management On Population Document of
Temporary Residential Card in Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political
Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Supervisor: Ipah Ema Jumiati,
M.Si and 2nd Supervisor Yeni Widyastuti, M.Si.
This study of Management Services of Document Population Temporary Residentia Card in Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. The research problem is not entirely foreigner report to the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon residence documents concerning the Foreigner. Researched used theory Management Activity of Moenir: Set goals, Assign appropriate manner, Carrying out the work, Controlling the activities and service processes, Evaluation of job and execution of tasks. The method used is descriptive method with qualitative approach. The results of this research is management services of document population temporary residential card in Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon is optimal. In the activity set the goal of the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon has set the right targets in the organized socialization Foreigners. In determining the activity right way the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon has chosen a good procedure in the services SKTT Foreigners. However, the execution of the work, the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon have yet to implement the shooting and recording of data directly Foreigners. Then, the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil often socialize Foreigners who also joined the TIMPORA (Supervisory Team Foreigners) socialization is done at least 1 (one) year. In control and service processes of making SKTT conducted by the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon is good because it never exceeded the limit settlement. On the job evaluation, Office of Population and Civil Registration always make the evaluation once a year so that the barriers that occur can be learned from being repeated. The recommedationof this reaserch that the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon can registration perform data recording and shooting foreigners directly. Keywords: Foreigners , Management Services, Temporary Residential Card.
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah
dan rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul
“Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon”.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan dan kelemahannya, yang semata-mata muncul karena keterbatasan
wawasan penulis. Untuk itu, demi kesempurnaaan skripsi ini, dengan senang hati
penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca sepenuhnya guna
membangun yang dapat memberikan input kepada penulis untuk dapat membuat
karya tulis selanjutnya yang lebih baik lagi.
Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya
pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun
materil demi kelancaran skripsi ini. Untuk itu tepat kiranya pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Banten.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
vi
3. Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Banten.
4. Bapak Riswanda, Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Banten.
5. Ibu Ipah Ema Jumiati, M.Si., Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah
memberikan segala bimbingan, motivasi, penghargaan maupun dukungannya
kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
Saya ucapakan terima kasih banyak.
6. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah
memberikan segala bimbingan, motivasi, penghargaan maupun dukungannya
kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
Saya ucapakan terima kasih banyak.
7. Bapak Juliannes Cadith, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang telah
membimbing saya dari semester awal perkulihan sampai sekarang.
8. Bapak Drs. Kusmajaya, Kepala Bidang Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
9. Ibu Erra Yusnita, S.Pd., MM., Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
10. Bapak Rendi Ferlino, S.H., Kepala Sub Bagian Informasi di Kantor Imigrasi
Kota Cilegon.
vii
11. Bapak Suparman, S.H., Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon.
12. Bapak Deden Suhendar, Asisten Manager HRM (Human Resource
Management) PT. Krakatau Posco.
13. Bapak Khadafi, Pegawai Bagian HRD (Human Resource Development) PT.
Indorama.
14. Ibu Magfiroh, Staff Administrasi PT. Sankyu Indonesia.
15. Kepada Kedua Orang tua ku yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan,
motivasi dan bantuan yang diberikan baik bersifat moril maupun materil. Saya
ucapakan terima kasih sedalam-dalamnya. Dengan dukungan kalian sangat
begitu berarti bagi saya sampai kapan pun.
16. Kepada teman dekat saya Agil Wahyu Syah Putra yang memberikan semangat
serta motivasi juga sangat membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
17. Kepada sahabat-sahabat saya, Mega Agustiani, Fani Andiani, Lidia Novita
Sari, Rafatia Nuraini dan Faisal Siregar yang selalu memberikan semangat
dan dukungan serta bantuan kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini
dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.
18. Untuk sahabat-sahabat saya, Rosdiana, Mareta Dias, Putri Kusuma, Dina
Prastyani, Sukriyandi, dan Laurensius Nanda Bhima Setiawan yang selalu
membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada saya agar bisa
menyelesaikan skripsi ini.
viii
19. Untuk teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012
khususnya teman-teman kelas B. Wahyu Nugara, Kiki Atim, Adji Rahmat,
Andika Pratama, Evi Revita, Santi Nurmayanti, Sinta Rahmayanti, Windha
Sri Harnita, Surya Cita, Fauziyah Ulya, Frisca, Mey Gita, Gina, Mirza, Vina
Noer, Eka Wisnu, Umam, Yudhi, Deo Hasiholan, dan lainnya yang mungkin
tidak bisa saya sebutkan satu-satu disini. Selama 4 tahun telah banyak mengisi
cerita serta saling membantu dalam perkuliahan.
20. Keluarga KKM kelompok 04 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara untuk
waktu sebulan yang sangat berarti dan memberikan makna.
Akhir kata, penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat
sebagaimana mestinya dan dapat menambah wawasan bagi mereka yang
membacanya.
Serang, 27 September 2016
Suheni NIM: 6661121867
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN........................................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN .. ..................................................................................... iii
ABSTRAK .................................................................................................................. iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah ....................................................................................... 13
1.3 Batasan Masalah ............................................................................................. 14
1.4 Rumusan Masalah ........................................................................................... 14
1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 15
1.6 Manfaat Penelitian .......................................................................................... 15
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR .. 17
2.1 Deskripsi Teori ................................................................................................ 17
2.1.1 Pengertian Manajemen .......................................................................... 17
x
2.1.1.1 New Public Management ................................................................. 23
2.1.2 Teori Pelayanan Publik .......................................................................... 26
2.1.2.1 New Publik Service.......................................................................... 36
2.1.3 Pengertian Orang Asing dan Izin Tinggal .............................................. 38
2.1.4 Dokumen Kependudukan ...................................................................... 39
2.1.4.1 Kewajiban Orang Asing ................................................................... 40
2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................................ 41
2.3 Kerangka Berpikir ........................................................................................... 45
2.4 Asumsi Dasar ................................................................................................... 47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................................. 48
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ................................................................. 48
3.2 Fokus Penelitian ............................................................................................. 49
3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................................ 49
3.4 Variabel Penelitian / Fenomena Yang Diamati .............................................. 49
3.4.1 Definisi Konsep ..................................................................................... 49
3.4.2 Definisi Operasional .............................................................................. 51
3.5 Instrumen Penelitian ....................................................................................... 52
3.6 Informan Penelitian ......................................................................................... 55
3.7 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 57
3.8 Teknik Analisis Data ...................................................................................... 62
3.8.1 Reduksi Data .......................................................................................... 63
3.8.2 Penyajian Data ....................................................................................... 65
xi
3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan .......................................................... 66
3.9 Uji Keabsahan Data ........................................................................................ 67
3.10 Jadwal Penelitian .......................................................................................... 69
BAB IV PEMBAHASAN .......................................................................................... 71
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ............................................................................. 71
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon ............................................................ 71
4.1.2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ......................... 74
4.2 Deskripsi Data Penelitian ................................................................................ 89
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................................... 97
4.3.1 Aktivitas Menetapkan Sasaran ............................................................. 101
4.3.2 Menetapkan Cara yang Tepat ............................................................... 105
4.3.3 Melaksanakan Pekerjaan ...................................................................... 113
4.3.4 Mengendalikan Kegiatan dan Proses Pelayanan .................................. 134
4.3.5 Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Pekerjaan ................................ 139
4.4 Pembahasan .................................................................................................... 143
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 158
5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 158
5.2 Saran ............................................................................................................... 159
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 161
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
1.1 Data Rekapitulasi Penerbitan SKTT Tahun 2015 ......................................... 5
1.2 Data Penerbitan SKTT Perkecamatan Tahun 2015 ....................................... 6
1.3 Data Penerbitan SKTT Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2015 ........... 7
3.1 Definisi Operasional Penelitian ................................................................... 45
3.2 Informan Penelitian ..................................................................................... 49
3.3 Pedoman Wawancara .................................................................................. 51
3.4 Jadwal Penelitian ......................................................................................... 60
4.1 Keterangan Informan .................................................................................... 96
4.2 Jumlah SKTT yang Diterbitkan Berdasarkan Perusahaan .......................... 152
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1 Kerangka Berpikir ....................................................................................... 40
3.1 Komponen Analisis Data ............................................................................. 53
4.1 Peta Wilayah Kota Cilegon .......................................................................... 73
4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 88
4.3 Flowchart Prosedur Dokumen Perizinan PT. Krakatau Posco .................... 111
4.4 Banner yang disosialisasikan ke Perusahaan ............................................... 115
4.5 Banner yang dipasang oleh PT. Krakatau Posco ......................................... 116
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
Lampiran 4 Pedoman Umum Wawancara
Lampiran 5 Koding Data
Lampiran 6 Struktur Orgnisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Lampiran 7 Daftar Informan Penelitian
Lampiran 8 Member Check
Lampiran 9 Data Pendukung Mengenai Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing
Lampiran 10 Catatan Bimbingan
Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 12 Daftar Riwayat (Curricullum Vitae) Peneliti
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu fungsi utama pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan
publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah maupun
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik menarik untuk
dicermati karena kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga
Negara atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang terkait dengan
kepentingan publik. Orientasi kegiatannya adalah barang-barang publik dan
pelayanan publik sehingga dalam dinamika kehidupan, masyarakat yang bertindak
selaku konsumen akan berhubungan atau terkait dengan kegiatan pelayanan
publik. Selain itu perlu diketahui bersama bahwa sumber dana kegiatan pelayanan
publik berasal dari masyarakat melalui pajak sehingga wajar apabila masyarakat
mengharapkan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas.
Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi
pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam
mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam
mencapai tujuan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh
pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi
kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
1
2
Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari
sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan
hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang
berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang
diskriminatif.
Perpindahan penduduk dalam wilayah RI maupun ke dan dari luar negeri
merupakan Hak Asasi Manusia (sesuai amanat UUD RI 45 dan UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia). Apalagi di era globalisasi yang menyebabkan
meningkatkannya arus pindah datang penduduk antar negara. Terlebih lagi
mengingat persiapan pemberlakuan Pasar Tunggal Asean pada 2015 yang
menjadikan kawasan Indonesia sebagai basis produksi dan pasar tunggal.
Indonesia pasti sudah memersiapkan diri untuk menyongsong era Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) tersebut serta merancang skema yang dianggap paling
menguntungkan bagi perekonomian nasional. Dengan adanya MEA, akan
semakin membuka peluang bagi para Warga Negara Asing untuk melakukan
berbagai aktivitas perekonomian di Indonesia, yang membuat WNA tersebut
menetap di Indonesia baik dalam waktu yang sebentar maupun dalam kurun
waktu yang lama.
Peristiwa kependudukan antara lain seperti pindah datang antar negara
dan perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap merupakan
3
kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data
identitas atau surat keterangan kependudukan.Perpindahan penduduk tersebut
telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 yang merupakan hasil perubahan dari
undang-undang terdahulu UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.Selain itu, orang masuk dan keluar wilayah Indonesia juga diatur
dari sisi keimigrasian yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Seperti halnya di Kota Cilegon yang merupakan salah satu kota industri
yang berada di provinsi Banten. Perkembangan Kota Cilegon yang cepat memicu
peningkatan pusat keramaian. Terlebih lagi terdapat beberapa objek vital negara
yang berada di Kota Cilegon, antara lain, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading
Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU
Krakatau Daya Listrik, dan, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant.
Belum lagi semakin berkembangnya aktivitas kegiatan industri di Kota Cilegon
yang juga merupakan lapangan pekerjaan kedua yang banyak digeluti oleh
penduduk, yakni sekitar 24,68 % atau sebesar 29.755 tenaga kerja, terlebih lagi
setelah terbentuknya PT. Krakatau Posco, PT. Indorama dan PT. Indoferro
menyebabkan Kota Cilegon menjadi salah satu kota Industri yang kian makin
banyak memperkerjakan orag asing khususnya WNA asal Korea dan China.
(sumber dari Wikipedia bahasa Indonesia diakses pada tanggal 20 Desember
2015).
Kondisi inilah yang menjadikan banyaknya orang asing yang berdatangan
ke kota ini untuk keperluan pekerjaan atau bahkan hanya sekedar untuk
berkunjung. Namun, seiring dengan berdatangan Orang Asing dari berbagai
4
negara ke Kota Cilegon, rentan terjadinya kasus penyelundupan Orang Asing.
Penyelundupan ini maksudnya ialah Orang Asing yang secara ilegal datang, dan
berdomisili bahkan bekerja di Kota Cilegon.
Untuk menangani dan mencegah hal yang demikian, Terkait dengan
masalah tersebut, keberadaaan institusi berupa Tim Pengawasan Orang Asing di
Cilegon sangat dibutuhkan. Karena, hal ini merupakan amanat konstitusi dalam
rangka terkoordinasinya pegawasan orang asing di daerah sebagaimana
disebutkan dalam pasal 193 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2013
tentang Keimigrasian. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dibentuk
hingga ke tingkat daerah yakni kabupaten/ kota dan kecamatan. TIMPORA ini
beranggotakan dari badan-badan terkait seperti ; Imigrasi, Kepolisian,
Kejaksanaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kodim, Kesbang dan
Linmas, Dinas ketenagakerjaan dan juga Dinas Pariwisata. Selain itu, arus pindah
datang orang asing tersebut menjadi peristiwa kependudukan di Indonesia
begitupula di Kota Cilegon. Orang asing yang memiliki keperluan pekerjaan di
kota ini wajib untuk melakukan pendaftaran kependudukan di kantor imigrasi
untuk didata dan dibuatkannya dokumen kependudukannya oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Berbagai pelayanan mengenai penerbitan dokumen kependudukan yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon antara lain:
a. Pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi; biodata penduduk, Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kepndudukan. b.
Pelayanan pencatatan sipil, yang meliputi dokumen pencatatan sipil, dan c.
5
Pelayanan data dan informasi kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon juga melakukan pelayanan dokumen kependudukan
kepada orang asing yang datang untung menetap di Kota Cilegon hal itu juga
merupakan salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Jenis pelayanan dokumen kependudukan bagi Orang Asing yang
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, meliputi
; Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Kartu Keluarga WNA, Kartu Tanda
Penduduk WNA, Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan
datang dari Luar Negeri. Dalam hal ini penelitian lebih fokus kepada dokumen
kependudukan mengenai Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing,
karena terkait dengan banyaknya tenaga kerja Orang Asing yang juga berdomisili
di Kota Cilegon, apakah semuanya terdaftar dari segi kependudukannya atau
tidak. Dalam artian seluruh Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon wajib
mendaftarkan dirinya untuk diterbitkannya SKTT.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, setiap tahunnya banyak Warga
Negara Asing yang mendaftarkan diri untuk dibuatkannya Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon dan
yang telah memiliki Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang
sebelumnya dibuat di kantor imigrasi. Bagi Orang Asing yang berdomisili di Kota
Cilegon memiliki Keterangan Izin Tinggal Menetap (KITAP) akan diterbitkan
KTP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan
6
Sipil Kota Cilegon mengenai penerbitan SKTT berdasarkan kewarganegaraan dan
rekapitulasi penerbitan SKTT adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerbitan SKTT Tahun 2015 (per desember 2015)
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015)
Berdasarkan tabel 1.1 di atas yang didapat dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon yang telah tertera di atas bisa dilihat bahwa penerbitan
SKTT Orang Asing di Kota Cilegon pada per Desember 2015 berjumlah 854
SKTT Orang Asing. Jumlah SKTT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon setiap bulannya tidak sama jumlahnya. Seperti
contoh pada bulan Januari jumlah SKTT Orang Asing yang diterbitkan berjumlah
109 SKTT, kemudian pada bulan Februari menurun menjadi 56 SKTT. Dan pada
bulan Maret kembali kembali menurun menjadi 47 SKTT. Hal ini karena
datangnya Orang Asing ke Kota Cilegon rata-rata dengan alasan untuk urusan
pekerjaan.
No Bulan Jumlah
1 Januari 109 2 Februari 56 3 Maret 47 4 April – Desember 642
TOTAL 854
7
Tabel 1.2 Data Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Per
Kecamatan Tahun 2015 Kecamatan Kelurahan SKTT
Cibeber Cibeber 6 Kedaleman 261
Jumlah 267
Cilegon Bendungan 43
Ciwedus 1 Ciwaduk 3
Jumlah 47
Citangkil Citangkil 2
Warnasari 10
Jumlah 12
Purwakarta Kebon dalem 22
Ramanuju 3 Kotabumi 180
Jumlah 205
Ciwandan Gunung Sugih 79 Kepuh 78
Jumlah 159
Grogol Gerem 3
Kotasari 35
Jumlah 38
Jombang
Gedong Dalem 4 Jombang Wetan 6
Masigit 58 Panggungrawi 9
Sukmajaya 5 Jumlah 82
Pulomerak Lebak Gede 42 Suralaya 2
Jumlah 44
Total SKTT Per Desember 2015 854
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015)
Sedangkan, pada tabel 1.2 di atas merupakan data rekapitulasi Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang telah diterbitkan di tiap-
tiap Kecamatan dan Kelurahan yang ditinggali oleh Orang Asing selama mereka
tinggal sementara di Kota Cilegon yang totalnya terdapat 854 SKTT Orang Asing
yang telah diterbitkan. Hal ini tentu mempermudah pihak Dinas Kependudukan
8
dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengetahui keberadaan Orang Asing yang tinggal
di Kota Cilegon. Informasi ini didapat berdasarkan hasil wawancara di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon bersama salah satu narasumber
yaitu bapak Kusmajaya yang merupakan Kabid Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Tabel 1.3
Jumlah SKTT Yang Diterbitkan Berdasarkan Kewarganegaraan
Tahun 2015 (Per 27 Maret 2015)
Nomor Kewarganegaraan Jumlah
1 Amerika 1 2 China 48 3 Filipina 3 4 India 13 5 Jepang 2 6 Korea Selatan 122 7 Malaysia 2 8 Turki 1
JUMLAH 212
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015)
Berdasarkan Tabel 1.3 di atas yang didapat dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon mengenai Jumlah Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing berdasarkan kewarganegaraannya bahwa Jumlah SKTT
paling banyak diterbitkan didominasi oleh Orang Asing yang berkebangsaan
Korea Selatan dengan jumlah 122. Hal ini disebabkan karena semakin
berkembang pesatnya dunia perindustrian di Kota Cilegon. Terlebih lagi adanya
PT. Krakatau Posco yang membuat warga asing Korea berdatangan ke Kota
Cilegon untuk bekerja di PT. Krakatau Posco. Dari data yang diperoleh di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, para Orang Asing yang tinggal
sementara di Kota Cilegon selain bekerja di pabrik juga beberapa diantaranya
9
bekerja sebagai guru kursus bahasa Asing dan ada juga orang asing yang datang
hanya untuk berlibur. Orang Asing yang datang untuk keperluan pekerjaan
biasanya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Hal ini dilihat dari data Statistik
Izin tinggal terbatas yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kota Cilegon.
Dengan berkembang pesatnya arus pindah datang penduduk antar negara
di Kota Cilegon, membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
lebih meningkatkan pelayanan dalam melakukan penerbitan dokumen
kependudukan Orang Asing. Namun, nampaknya hal tersebut rupanya masih
menjadi momok yang masih belum terwujud dikarenakan pelayanan yang
dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon masih terganjal
oleh beberapa hambatan. Hal ini terlihat dari :
Pertama, Dari data yang diperoleh melalui wawancara bersama bapak
Kusmajaya yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon pada 14 Mei 2015, beliau merupakan Kabid Kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, jumlah orang asing yang
berdatangan untuk tinggal di Kota Cilegon lebih banyak daripada data yang
didapat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Beberapa
diantara Orang Asing yang tinggal di Kota Cilegon yang telah memiliki
Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang didapat dari kantor Imigran
belum mendaftarkan diri untuk diproses data kependudukannya dan
diterbitkannya SKTT dan identitas lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan belum seluruhnya perusahaan/agen Orang
Asing yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal dokumen
10
kependudukan asing. Sehingga ini menjadi salah satu permasalahaan dalam
pendataan Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraam
Administrasi Kependudukan, setiap Warga Negara Asing yang pindah datang dan
memiliki KITAS tetapi tidak melaporkan diri dan melampaui batas waktu
pelaporan kependudukan maka akan dikenai sanksi administratif sebesar Rp.
2.000.000,-. Dan apabila terdapat perusahaan yang didapati tidak melaporkan
tenaga kerja asing yang memiliki KITAS selain Per WNA diberi sanksi
Administratif, perusahaan tersebut juga diberi peringatan sebelum dimasukan ke
daftar hitam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon.
Sebagai contoh, menurut hasil wawancara terbaru yang dilakukan oleh
peneliti dengan bapak Kusmajaya yang merupakan Kabid Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada 21 Januari 2016 telah
diketahui ketika dilakukannya Sidak ke beberapa perusahaan seperti PT. Indoferro
telah diketahui bahwa dari 49 tenaga asing yang dipekerjakan di perusahaan
tersebut, hanya 10 orang yang memiliki SKTT, sisanya belum memiliki. Selain
itu, PT Semen Merah putih diketahui seluruh tenaga asing yang bekerja di
perusahaan tersebut belum ada yang memiliki SKTT. Selain itu menurut data
yang didapat oleh peneliti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota
Cilegon, bahwa jumlah SKTT yang diterbitkan terbanyak per 7 Desember 2015
ialah dari perusahaan PT. Krakatau Posco sebanyak 198 SKTT yang telah
diterbitkan dan PT. Indorama sebanyak 107 SKTT yang telah diterbitkan.
11
Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon kepada perusahan/agen
orang asing, dan juga koordinasi yang kurang sehingga membuat permasalahan
ini terjadi. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk lebih memberikan informasi kepada
perusahaan-perusahaan yang banyak memperkerjakan Orang Asing mengenai Izin
Tinggal Terbatas, Dokumen Kependudukan serta pengawasan yang akan
diberikan kepada Orang Asing tersebut ketika Orang Asing tinggal di kota
Cilegon. Terkait dengan sosialisasi Orang Asing ini beberapa instansi yang
terlibat ialah Kantor Imigrasi kota Cilegon, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil kota Cilegon, Kepolisian, Dinas Ketenagakerjaan kota Cilegon dan juga
Badan Kesbang dan Linmas.
Sosialisasi pendataan tersebut dilakukan rutin setiap satu tahun sekali,
namun pada tahun 2015 kemarin, sosialisasi ini tidak dilakukan karena terdapat
kendala terkait dengan anggaran yang tidak memadai, namun pada 3 tahun
terakhir sebelumnya sosialisasi pendataan tersebut dilakukan di Aula Setda
Pemkot Cilegon. Hal ini disampaikan saat wawancara dengan Bapak Arko pada
21 Januari 2016, beliau merupakan Pegawai Bidang Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon.
Kemudian dalam hal ini peran TIMPORA atau Tim Pengawas Orang
Asing juga dibutuhkan sebagai pendukung dalam rangka pengawasan orang asing
yang berdomisili di Kota Cilegon dengan seringnya melakukan sidak, diharapkan
instansi terkait saling memberikan informasi serta melakukan sidak ke berbagai
12
perusahaan asing sehingga keberadaan orang asing dapat terkendali dan terdata
secara maksimal.
Kedua, ketika pindah ke negaranya banyak dari Orang Asing maupun
perusahaan/Agen Orang Asing tidak melapor ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini berakibat data kependudukan Orang Asing
tersebut masih tercatat sebegai penduduk aktif di Kota Cilegon. Menurut Bapak
Kusmajaya Kabid kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon hal ini dikarenakan kurangnya proses sosialisasi dan koordinasi dari
pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon kepada
Perusahaan/Agen Orang Asing sehingga membuat beberapa dari Orang Asing
tidak mengetahui kewajiban mereka untuk melapor terlebih dahulu ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum meninggalkan Kota Cilegon dan pulang
ke negara asalnya.
Ketiga, tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan secara
langsung kepada Orang Asing. Perekaman data dan pemotretan ini seharusnya
dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk
melengkapi persyaratan dibuatkannya SKTT Orang Asing. Namun untuk
sementara, data dan foto yang digunakan untuk pembuatan SKTT Orang Asing
masih berasal dari agen dan perusahaan Orang Asing yang dikirimkan melalui e-
mail sehingga membuat perekaman data kurang lengkap dan bersifat seadanya.
Sampai saat ini belum ada sanksi terkait dengan foto dan data dari Orang Asing
yang hanya dikirim melalui e-mail.
13
Keempat, penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Berdasarkan
UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU. No 24 Tahun 2013
tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa setiap Orang Asing yang
berdomisili sementara di Kota Cilegon wajib memiliki SKTT secara individual
tanpa batas umur minimum. Berbeda seperti Kartu Tanda Penduduk yang secara
hukum wajib memiliki ialah WNA di atas 17 tahun. Namun, penerbitan SKTT
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum
secara individu. Bagi WNA yang bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon dengan
membawa keluarga (terdiri dari Ayah, ibu dan anak) hanya orang dewasa saja
yang diterbitkan SKTT nya, sedangkan anak yang seharusnya juga memiliki
SKTT, tidak diterbitkan SKTT nya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai “Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya
indentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian. Dari
hasil observasi awal penelitian mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yaitu
sebagai berikut :
1. Belum seluruhnya perusahaan/agen orang asing yang melapor ke Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil perihal dokumen kependudukan asing.
14
2. Ketika pindah ke negaranya, Orang Asing tidak melapor ke Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil.
3. Tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan secara langsung
kepada Orang Asing.
4. Penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti akan
membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan Manajemen pelayanan
dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk
mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga
peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu
memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumukan masalah
sebagai berikut.
Bagaimana Manajemen pelayanan yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam pelayanan administrasi
Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang
Asing?
15
1.5 Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan batasan dan rumusan masalah, maka tujuan dari
penelitian ini peneliti berusaha, menganalisis, mengidentifikasi dan
mendeskripsikan dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini penelitian
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam Administrasi
Dokumen Kependudukan Orang Asing.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
a. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang
dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi
pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun
mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih
mendalam mengenai pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil dalam Administrasi Dokumen Kependudukan Orang Asing.
1.6.2 Manfaat Praktis
a. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan
guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka melakukan
pelayanan dibidang administrasi dokumen kependudukan Orang
Asing.
16
b. Bagi penulis
Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan
teori yang dipelajari selama ini.Selain itu diharapkan dapat
menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman.
c. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai pelayanan yang berikan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengenai
Administrasi Dokumen Kependudukan Orang Asing.
17
BAB II
DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN
ASUMSI DASAR
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan
suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep
gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan
nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses
hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara
hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu.
Dalam suatu penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang
teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa
jumlah teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada
luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti.
2.1.1 Pengertian Manajemen
Organisasi adalah suatu wadah kerja yang terdiri dari orang-orang yang
memiliki kepentingan tertentu dan manajemen merupakan seni yang mengatur
mengenai pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan di dukung
oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan,
dimana tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama dengan organisasi
itulah yang harus dicapai oleh manajemen.
17
18
Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan
organisasi itulah yang harus dicapai oleh manajemen, Manajemen berasal dari
kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses
dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi
manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang
diinginkan. Menurut Hasibuan (2011: 1), manajemen diartikan mengatur maka
timbul beberapa pertanyaan bagi kita:
1. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari man, money, methods, material, machines, and markets, disingkat dengan 6M dari semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu.
2. Kenapa harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.
3. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.
4. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (Perencaanan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian = Planning, organizing, direting, and controling).
5. Dimana harus diatur ? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen alam mencapai tujuannya.
Selain itu ada berbagai macam definisi manajemen, seperti yang
diungkap oleh Manulang (1985 : 17) yang dikutip Ratminto dan Winarsih
(2008 : 1) mendefinisikan manajemen sebagai: “Seni dan ilmu perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada
19
sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih
dahulu.”
Adapun definisi lain yang dijabarkan oleh beberapa para ahli berikut ini
seperti oleh Millett dalam Siswanto (2011: 1) yaitu :
“Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal (manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada seseorang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.”
Kemudian, Millett lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu
proses, yaitu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan.
1. Proses pengarahan (process of directing), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan.
2. Proses pemberian fasilitas (process of facilitating the work), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan.
Menurut Millett bahwa manajemen saling berkaitan dan lebih
menekankan pada pengarahan dan fasilitas dari usaha mewujudkan suatu
tujuan bersama. Berbeda dengan James A.F. Stoner dan Charles Wankel (1986:
4) dalam Siswanto (2011: 2) yang berpendapat bahwa manajemen adalah
sebagai berikut:
“Management is the process of planning, organizing, leading and controling the efforts of organization members and of using all others organizational resources to achieve stated organizational goals (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi).”
20
Sementara itu R. Terry yang dikutip dari Hasibuan (2011 : 2)
mendefinisikan bahwa manajemen yaitu:
“Management is a district process of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectoves by the use of human being and other resources (manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan smber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).”
Kemudian, manajemen menurut Kootz dan O’Donnel dalam Hasibuan
(2011 : 3 ) adalah sebagai berikut:
“Management is getting done through people in bringin about this coordinator of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people (manajemen adalah uaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengorbanan dan pengendalian.”
Dengan kata lain, manajemen merupakan suatu proses yang akan
dijadikan acuan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk
mencapai tujuan dan sebagai bahan untuk menyusun seluruh rancangan guna
memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah dengan melakukan
serangkaian proses, sebagai sistem yang digunakan dalam pengorganisasian
untuk menyederhanakan mekanisme kerja agar lebih efektif dan efisien guna
memudahkan pengawasan, selain itu manajemen dimanfaatkan sebagai
pengarahan yang dijadikan sebagai usaha untuk mencapai target yang telah
ditentukan sesuai dengan tujuan, dan sebagai bahan pengendalian atau evaluasi
yaitu sebagai proses pengendalian untuk memastikan apakah rencana yang
21
telah ditetapkan telah sesuai dengan pelaksanaan dan sebagai tindak lanjut
untuk memecahkan masalah.
Manulang (2006 : 4) Mendefinisikan bahwa manajemen adalah :
“Suatu proses sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dengan tujuan yang ingin dicapai dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan yang diawasi, yang di dalamnya terdapat aktivitas melalui seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”.
Sedangkan menurut Luther Gullick dalam Handoko (2003 : 11)
mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebagai berikut :
“Suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.”
Dengan demikian, manajemen merupakan suatu kekuatan yang memiliki
fungsi sebagai suatu sistem kerja yang rasional untuk mencapai tujuan
organisasi yang memiliki manfaat untuk mengejar tujuan yang diinginkan
sehingga dapat tercapai dengan hasil yang efektif dan efisien.Jadi, manajemen
sangat penting sebagai pedoman dalam kegiatan untuk memberikan
pengarahan berbagai program dan kegiatan. Adapun pada dasarnya manajemen
ditunjukan karena kemampuan manusia yang terbatas (fisik, pengetahuan,
waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas.
Kemudian dalam Soewarno (1996:25) Terry menjelaskan fungsi
manajemen menggunakan pendekatan “proses daripada manajemen”, yaitu:
“Pertama, perencanaan (planning) adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya.
22
Kedua, pengorganisasian (organizing) adalah menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegaiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegaiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai. Ketiga, penggerakan pelaksanaan (actuating) adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (planning) dan usaha pengorganisasiannya. Keempat, pengawasan (controlling) adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjan dan tugasnya serta tanggungjawab, dengan adanya manajemen tujuan yang diinginkan dapat dicapai.”
Fathoni dalam Hasibuan (2006: 5) menyatakan bahwa pada umumnya
hakikat manajemen adalah proses pemberian bimbingan pimpinan, pengaturan,
pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya.
1. Proses pengarahan (process of directing), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan pencapaian tujuan.
2. Proses pemberian fasilitas kerja (process of facilitating the work), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan.
3. Proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaaan. Batasan manajemen, prosesnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Perencanaan merupakan penetapan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidaknya dan jika tercapai dilakukan tindakan perbaikan.
23
2.1.1.1 New Public Management
New Public Management (NPM) merupakan teori manajemen
publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta
lebih baik dibanding dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh
karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi
beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan oleh sektor
swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian
mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive
Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
(Huges, 1998; Jackson, 1995; Broadbent & Guthrie, 1992).
Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan
(manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif
untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi
terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin
dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang
terkecil. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” menyapu bersih
semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan “steering”
membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan,
memimpin, mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikan kunci
dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada
mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik.
24
Kettl (2000) dalam Thoha (2014 : 75) menyebutnya dengan “the
global public management reform” yang memfokuskan pada enam
hal berikut ini :
1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil.
2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional “komando-kontrol” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah prilaku birokrat.
3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik. Atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.
4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan.
5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan (kontraktor) dari perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya.
6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (output and outcome) ketimbang perjatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa mengganti sistem yang menekankan pada alur atas-bawah (top-down), dan istem yang berorientasi pada aturan (rule-driven system) kepada suatu sistem yang berorientasi pada alur bawah-atas (buttom-up) dan sistem berorientasi hasil.
Sama dengan pendapat Kettl diatas Boston (1991) dalam Thoha
(2014 : 76) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin New
Public Management pada intinya sebagai berikut :
25
“Lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dan penggunaan kontrol masukan (input controls) ke penggunaaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target; devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru; disagregrasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasai otonomi; secara khusus melakukan pemisahaan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang nonkomersial; menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien”.
Dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini konsep NPM digunakan
agar para pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas lebih meningkatan
produtivitas dan menemukan berbagai cara alternatif terkait dengan
pelayanan SKTT Orang Asing yang berdasarkan perspektif ekonomi.
Sehingga mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, serta
meningkatkan kinerja pegawai.
Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya manajemen itu penting guna
untuk meningkatkan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan, karena pada
dasarnya manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang
dilakukan dengan melakukan usaha terbaiknya sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar manajemen dengan menjalankan suatu proses yang terdiri dari rangkaian
kegiatan proses manajemen yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.
26
2.1.2 Teori Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen
pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyatna (1999 : 37)
dalam Anggara (2012 : 567) bahwa masyarakat yang semakin maju
membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis dan
menjamin adanya kepastian. Selain itu, Moenir (1995 : 17) dalam Anggara
(2012 : 568) mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
Kemudian, pelayanan menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby
dalam Ratminto dan Winarsih (2006 : 2) pelayanan adalah produk-produk yang
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia
dengan menggunakan peralatan. Sedangkan, Gronroos dalam Ratminto dan
Winarsih (2006 : 2) mendefinsikan pelayanan yaitu:
“Suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah konsumen/pelanggan”.
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia
(karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara
pelayanan Sedangkan, manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu
proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasi
rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan
demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu.
27
Menurut Kotler dalam Sinambela (2008: 4) bahwa pelayanan adalah
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk
secara fisik. Selanjutnya, Sampara dalam Sinambela (2008: 5) berpendapat,
pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,
dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Kemudian menurut Widya (2006: 26) menyatakan bahwa secara
etimoogis publik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni “Pubes”
yang berarti kedewasaan secara fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam
bahasa Yunani istilah publik seringkali dipadankan pula dengan istilah koinon
atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan common yang bermakna hubungan
antar individu. Oleh karenanya, publik sering dikonsepsikan sebagai contoh
ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau di
intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan
bersama.
Pemberian pelayanan harus memperhatikan kepentingan orang banyak
yakni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan
pribadi/golongan. Berdasarkan pendapat Moenir (2006: 10) kepentingan
Umum adalah “Suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau
masyarakat, tidak bertentangan dengan norma atau aturan, yang kepentingan
tersebut bersumber pada kebutuhan hidup masyaraat itu”.
28
Menurut Moenir (2006: 27), bahwa pelayanan publik atau pelayanan
umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan landasan faktor materil melaui sistem, prosedur dan metode tertentu
dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar
baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya
standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan pada pihak-
pihak yang mendapatkan layanan.
Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2008: 5) bahwa pelayanan publik
diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan.
Kemudian dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2003:
886) mendefinisikan tentang pelayanan adalah sebagai berikut :
“Pelayanan adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dalam bentuk jasa, dalam hal ini pelayanan dipandang dalam sebuah proses yang berkaitan langsung dengan orang lain, yang berkonotasi kepada hal yang tidak berwujud, sebagaimana tujuan dari pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan (dalam hal ini masyarakat), walaupun tujuan dari manajemen pelayanan ini terlihat mudah dan sederhana tetapi tidak demikian dengan pelaksanaannya di lapangan, tentu akan ditemui kendala-kendala yang muncul di lapangan yang kadang diluar prediksi”.
Kemudian, menurut Napitupulu (2007:164) mendefisnisikan mengenai
pelayanan adalah sebagai berikut :
“Serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secaran lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada memiliki, dan
29
pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut”.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun
1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dan diperbaharui
kembali dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
15 Tahun 2014 mendefinisikan pelayanan yaitu :
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Miliki Deerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan definisi di atas pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh seluruh instansi
pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Maka dalam
penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan
prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pelayanan. Di dalam Keputusan Menpan Nomor 15
Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan bahwa penyelenggaraan
pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu :
1. Sederhana, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan dalam alur pelayanan.
2. Partisipatif, Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
30
3. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
Selain itu ada juga prinsip-prinsip manajemen pelayanan yang dapat
digunakan sebagai acuan. Menurut Viljoen dalam Ratminto dan Winarsih
(2005: 87), prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Identifikasi Kebutuhan konsumen yang sesungguhnya 2. Sediakan pelayanan yang terpadu (one-stop-hand) 3. Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen 4. Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggungjawab
terhadap kualitas pelayanan 5. Layani keluhan konsumen secara baik 6. Terus berinovasi 7. Karyawan adalah sama pentingnya dengan konsumen 8. Bersikap tegas tetapi ramah terhadap konsumen 9. Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan 10. Selalu mengontrol kualitas
Segala bentuk layanan yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk
memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan yang bertumpu
pada hak dasar sebagai warga negara. Bentuk layanan menurut Moenir (2006:
190) adalah :
1. Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, bidang layanan internal dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
2. Layanan melalui tulisan
31
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paing menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani. Satu ha yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam mengolah masalah maupun dalam bentuk proses penyelesaiannya.
3. Layanan dalam bentuk perbuatan Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oeh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah karena itu faktor keahlian dan ketrampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan pekerjaan.
Moenir, (2006: 88) menyatakan bahwa faktor pendukung pelayanan
cukup penting dalam mempengaruhi proses pencapaian tujuan dari organisasi.
Dalam peayanan umum terdapat enam faktor pendukung yang penting, dimana
keenam faktor tersebut masing-masing mempunyai peranan berbeda tetapi
saling berpengaruh dan sama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan
secara baik. Menurut Moenir keenam faktor pelayanan tersebut adalah :
1. Faktor kesabaran Kesabaran pegawai pada segala tingkatan terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab membawa dampak sangat positif terhadap organisasi dan tugas atau pekerjaan itu sendiri. Ia akan menjadi sumber kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sehingga hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Faktor Aturan Aturan dalam organisasi mutak keberadaannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan dengan teratur dan terarah. Untuk itu penting untuk diperhatikan tentang kewenangan dalam membuat peraturan organisasi. Selanjutnya, agar peraturan dapat mencapai apa yang dimaksud, maka ia harus dipahami oleh semua orang yang berkepentingan terutama orang-orang yang bertugas dalam bidang yang diatur itu dengan disertai disiplin yang tinggi.
3. Faktor Organisasi Faktor organisasi sebagai suatu sistem merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik dan memuaskan. Oleh karena itu harus dijaga agar mekanisme sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Faktor Pendapatan
32
Pendapatan pegawai berfungsi sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan, karena pada dasarnya tujuan orang bekerja adaah untuk mendapatkan imbaan yang sepadan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mendapatkan imbalan yang cukup maka para pegawai akan lebih giat lagi dalam bekerja.
5. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan Kemampuan ketrampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, baik mereka termasuk golongan pimpinan maupun petugas atau pekerja sangat penting. Dalam bidang pelayanan yang menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang yang menerima pelayanan adalah ketrampilan pelaksanannya. Oleh karena itu petugas yang memberikan pelayanan harus mempunyai ketrampilan yang cukup.
6. Pendukung Pelayanan Faktor pendukung pelayanan adalah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan layanan. Sarana terbgi atas dua macam:
a. Sarana kerja meliputi peralatan, perlengkapan dan alat bantu b. Fasilitas dengan meliputi gedung dengan segala kelengkapannya,
fasilitas komunikasi dan kemudahan lainnya.
Laing dalam Dwiyanto (2005: 182) menyebut ada beberapa karakteristik
yang dapat dipakai untuk mendefinisikan apa yang dapat dikategorikan sebagai
pelayanan publik secara lebih terperinci.
1. Dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat, pelayanan pubik dicirikan oleh adanya pertimbangan untuk mencapai pertimbangan yang lebih besar dibanding dengan upaya untuk mewujudkan tujuan ekonomis. Jika pelayanan yang diberikan oleh swasta pada umumnya ebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi (memperoleh keuntungan) maka penyedia pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak didasarkan untuk memperoleh keuntungan semata melainkan ebih banyak didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan keadilan sosia (social justice) bagi masyarakat.
2. Pelayanan publik juga dicirikan oleh adanya asumsi bahwa pengguna layanan lebih dilihat posisinya sebagai warga negara daripada hanya dilihat sebagai pengguna layanan semata. Kerena hubungan antara pemerintah dengan warga Negara yang dilayani memiiki landasan fundamental yang ditandai oleh adanya komitmen bersama antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah untuk membangun suatu negara, maka salah satu hal penting yang menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik adalah equality (persamaan). Ini berarti setiap warga negara harus mempunyai akses
33
yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang mereka butuhkan.
3. Pelayanan publik dicirikan oleh karakter pengguna pelayanan (costumers) yang kompleks dan multidimensional. Multidimensionalitas tersebut tercemin dari level pemanfaat layanan yang bisa bersifat individu, keluarga maupun komunitas.
Dalam memberikan pelayanan prima tidaklah hanya cukup melakukan
proses administrasi dengan cepat, tetapi juga bagaimana memperlakukan para
pelanggan, yang dapat memperlihatkan cara kita melayani sebaik mungkin
serta menumbuhkan kesan atau persepsi positif dari pihak pelanggannya.
Albert dan Zamke dalam Ratminto dan Winarsih (2005: 81)
mengemukakan bahwa organisasi-organisasi yang bergerak di bidang
pelayanan yang sangat berhasil memiliki tiga kesamaan, yaitu :
1. Disusunnya strategi pelayanan yang baik
2. Orang di garis terdepan yang berorientasi pada pelanggan/konsumen
3. Sistem pelanggan yang ramah.
Organisasi harus memenuhi tiga faktor tersebut untuk mewujudkan
kepuasan pelanggan, interaksi diantara strategi, sistem dan orang di garis depan
serta pelanggan akan menentukan keberhasilan manajemen dan kinerja
pelayanan organisasi tersebut. Karena ketiga faktor tersebut yang menjadi
ukuran dalam meakukan kepuasan kepada pelanggan pengguna jasa.
Pelayanan yang baik hanya diwujudkan apabila penguatan pengguna jasa
pelayanan mendapatkan prioritas utama. Dimana, pengguna jasa diletakan pada
pusat yang mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia yang
berorientasi kepada kepentingan penggunaan pelayanan, sistem pelayanan yang
34
berorientasi kepada pelanggan (masyarakat) dan dukung kultur organisasi dalm
penyelenggaraan pelayanan.
Adapun manajemen pelayanan yang baik akan diciptakan apabila
terdapat beberapa faktor yang mendukung menurut Ratminto dan Winarsih
(2005 : 54) yaitu :
1. Sumber Daya Manusia Pelayanan
Manajemen pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen sumber daya manusia karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan.
2. Sistem pelayanan
Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen pelayanan yang berkualitas adalah adanya sistem pelayanan yang diarahkan kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem pengembangan pelayanan berdasarkan tujan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan.
3. Kultur Organisasi
Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi merupakan pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil tidaknya sebuah manajemen dalam pelayanan tergantung bagaimana budaya organisasi di dalamnya, penciptaan budaya organisasi ini sangat penting untuk mengetahui dukungannya terhadap budaya pelayanan, yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan secara baik sesuai nilai yang dianut, yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pegawai.
Adapun aktivitas manajemen pelayanan yang dilakukan dalam
menjalankan berbagai aktivitasnya menurut Moenir (2006 : 164) yaitu :
1. Menetapkan sasaran
Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan umum adalah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dimana organisasi dimaksudkan sebagai wadah kerjasama orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.
35
2. Menetapkan cara yang tepat
Menetapkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode dengan teknik manajemen dengan sasaran, manajemen dengan hasil, manajemen dengan sistem, manajemen dengan motivasi dan manajemen dengan pengecualian.
3. Melaksanakan pekerjaan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan sekaligus memutuskan keputusan yang diambil manajemen hendaknya benar-benar memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam ini masalah ini.
4. Mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan.
Pengendalian agak berbeda dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen.Perbedaan itu terletak pada unsur tanggungjawab.Pada pengendalian, unsur ini jelas kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping umsur-unsur tujuan, rencana kegiatan dan standar.Dalam pengendalian memang termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan pengendalian.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
Kegiatan manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan bukanlah kegiatn terakhir dalam rangkaian kegiatan manajemen, oleh karena kegiatan (aktivitas) manajemen merupakan suatu lingkaran yang selalu bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa ada kesempatan terhenti. Gerakan tersebut satu sama lain saling berpengaruh sehingga menjadi suatu kebulatan. Tidak salahlah kalau dikatakan bahwa aktivitas itu merupakan pula system dalam penyelenggaraan manajemen. Hasil evaluasi kan kembali ke kegiatan pertama, kedua, ketiga atau keemapat baik secara terpisah maupun bergabung sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan kembali dan atau perbaikan terhadap penjabaran objek, cara pencpaian ssaran, pelaksanannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri.
36
2.1.2.1 New Public Service
New Public Service merupakan periode ketiga setelah dari New
Public Management. Berbeda dengan konsep model klasik dan the
New public management, maka konsep the New public service
adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun
demikin tampaknya the New public service mempunyai normatif
mode yang bisa dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. Lahirnya
konsep ini memang tidak bisa dipisahkan dengan pendahulunya. Ide
dasar dan konsep ini dibangun dari konsep-konsep; 1. Teori
democratic citizenship; 2. Model komunitas dan civil society; 3.
Organisasi humanism; 4. Postmodern ilmu administrasi publik.
Empat konsep tersebut yang membangun perkembangan ilmu
administrasi negara pada bagian ketiga yang disebut the New public
service. (Thoha, 2014 : 84).
Kemudian, ada tujuh prinsip dari New public service yang
berbeda dari New Public Management dan Old Public
Administration menurut Denhardt & Denhard (2007) dalam Keban
(2014 : 248) adalah sebagai berikut;
1. Peran utama dari pelayan pubik adalah membantu warga masyarakat mengartikulasi dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, daripada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru.
2. Adminstrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut kepentingan publik.
3. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.
37
4. Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama daripada agregasi kepentingan pribadi para individu.
5. Para pelayan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard profesional dan kepentingan warga masyarakat.
6. Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang.
7. Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka.
Dari prinsip tersebut dapat diambil pelajaran pentingnya
mengenai paradigma New public service di dalam pelayanan
dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing ialah bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat
memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga
negara (bukan sebagai pelanggan), dalam artian disini ialah bukan
sebagai pelanggan yang membayar namun sebagai warga negara
yang berhak atas pelayanan tersebut serta, mengutamakan
kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir
strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan
standard yang ada, dan menghargai masyarakat.
Dengan demikian, pada dasarnya pelayanan merupakan suatu usaha
dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memberikan kepuasan bagi
orang lain serta konsumen (masyarakat) sehingga dapat memperoleh aktivitas
38
yang dilakukan oleh organisasi pemberi layanan tersebut sesuai dengan
harapan dan tujuan yang akan dicapai.
Dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu proses memberikan
bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal demi terciptanya suatu kepuasan dan
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menghasilkan
produk berupa barang maupun jasa.
2.1.3 Pengertian Orang Asing dan Izin Tinggal
2.1.3.1 Orang Asing adalah Oranf yang bukan Warga Negara Indonesia.
2.1.3.2 Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2.1.3.3 Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2.1.3.4 Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam
jangka waktu terbatas di wilayah RI dan telah mendapat izin tinggal
terbatas dari instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
2.1.3.5 Orang Asing Tinggal Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu
terbatas di wilayah RI dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi
yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
39
2.1.4 Dokumen Kependudukan
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa
dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Selanjutnya, Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang
bersangkutan telah terdaftar di Pemda Kab/Kota sebagai penduduk tinggal
terbatas. Orang Asing disini dimaksudkan ialah orang yang melainkan bukan
Warga Negara Indonesia.
Dalam hal ini penduduk tinggal terbatas ialah penduduk yang memiliki
izin tinggal terbatas, yang mana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun
20013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut mengartikan izin tinggal
terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.
40
2.1.4.1 Kewajiban Orang Asing
Dalam hal ini terdapat beberapa kewajiban Orang Asing yang
wajib dilakukan ketika tinggal di Kota Cilegon. Kewajiban tersebut ialah:
1. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
2. Orang Asing yang memiliki KITAS dan berdomisili di Kota
Cilegon akan diterbitkan SKTT (Surat Keterangan Tempat
Tinggal).
3. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) Orang Asing harus
selalu dibawa saat bepergian karena itu adalah identitas resmi dari
Orang Asing tersebut.
4. Masa berlaku SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) sesuai
dengan Visa Orang Asing yang bersangkutan.
Oleh karena itu SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) menjadi suatu
hal yang sangat penting bagi Orang Asing yang sedang tinggal di wilayah
Indonesia, karena SKTT tersebut merupakan identitas resmi yang menyatakan
bahwa Orang Asing tersebut merupakan Warga Negara Asing yang terdaftar
dokumen kependudukannya yang sedang tinggal di wilayah Indonesia. Selain
itu, dengan adanya SKTT ini juga menjadikan Orang Asing tersebut layak
mendapatkan pelayanan hukum sama seperti Warga Negara Indonesia pada
umumnya.
41
2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai acuan dan bahan masukan bagi peneliti dalam melakukan
penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang
lebih membahas topik yang relevan dengan peneliti yaitu tentang Manajemen
Pelayanan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil. Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai data pendukung yang
relevan dengan fokus penelitian peneliti. Penelitian tersebut antara lain sebagai
berikut:
Pertama, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni
2015 yang dilakukan oleh Andry Anndreas Pandu mahasiswa Universitas
Tanjungpura dengan judul “Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau : Studi Tentang Pembuatan Kartu
Keluarga Pada Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Dokumen Penduduk”.
Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan belum efektifnya pelayanan publik di kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau. Penelitian ini
menggunakan teori Moenir (2000 : 88-127) dalam bukunya Manajemen
Pelayanan Umum di Indonesia, yang menyatakan terdapat faktor pendukung
dalam pelayanan publik. Dalam teori tersebut mengkaji enam indikator faktor
pendukung dalam pelayanan publik yaitu; faktor kesadaran, faktor aturan,
faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan dan ketrampilan, dan
faktor sarana pelayanan.
42
Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan (studi lapangan)
secara langsung pada kegiatan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, dengan teori yang
mengacu kepada teori pelayanan publik. Penelitian ini berfokus pada efektifitas
pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pada bidang pendaftaran dan
pelayanan dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Sanggau.
Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelayanan yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Kartu Keluarga
(KK) belum dikatakan baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa parameter
yang belum terpenuhi, antara lain : Pertama, disiplin pegawai masih rendah,
masih banyak pegawai yang meninggalkan kantor pada waktu jam kerja karena
keperluan pribadi maupun keperluan kantor, sehingga pekerjaan yang harus
nya selesai masih tertunda, selain itu masih banyak kesalahan dalam
pengetikan nama dan nomor induk pada kartu keluarga yang telah di cetak dan
diserahkan kepada pemohon. Kedua, pada bagian pendaftaran dan pelayanan
Dokumen Penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sanggau tidak memiliki sarana pelayanan yang cukup memadai.
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang
dilakukan saat ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, serta penelitian ini juga sama-sama mengkaji mengenai
pelayanan publik namun menggunakan perspektif teori yang berbeda.
43
Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat
ini yaitu penelitian ini terfokus pada efektifitas pelayanan pembuatan Kartu
Keluarga (KK) sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada manajemen
pelayanan yang dilakukan dalam pelayanan dokumen kependudukan Orang
Asing.
Kedua, penelitian skripsi tahun 2015 yang dilakukan oleh Larasati Lallo
mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin dengan judul
“Pelayanan Prima dalam pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara”. Tujuan dari penelitian ini ialah
untuk menganalisis penerapan pelayanan prima dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
Penelitian ini menggunakan teori dari Rahmayanti (2010 : 146) dalam
bukunya Manajemen Pelayanan Prima. Ada lima hal pokok yang merancang
pemberian pelayanan prima, yaitu; regulasi pelayanan, fasilitas-fasilitas
layanan, peranan tim pengarah, mudah-murah-cepat-manfaat, dan budaya
pemberian layanan yang meliputi : Self awarness, Anthusiasm, Reform, Value,
Impressive, dan Evaluation. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus kepada
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dalam pembuatan akta kelahiran terkait
dengan penerapan pelayanan prima.
44
Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelayanan prima dalam
pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan
masih adanya prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak
sesuai dengan prosedur seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 10
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Selain itu fasilitas yang mendukung
pelayanan masih kurang memadai seperti kurangnya toiet yang disediakan dan
sempitnya lahan parkir. Waktu pelayanan masih memakan waktu yang lama
jika dibandingkan dengan bidang lain. Namun hal ini sering menjadi bahan
evaluasi sehingga pelayanan yang diberikan dapat senantiasa meningkat
menjadi lebih baik. Selain itu, pelayanan prima dalam pembuatan akta
kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran petugas pelayanan,
partisipasi masyarakat dan juga ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
Adapun terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang
dilakukan saat yaitu sama-sama mengkaji mengenai pelayanan publik namun
menggunakan perspektif teori yang berbeda dan juga penelitian ini
menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif dengan pendekatan
kualitiatif. Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang
dilakukan saat ini yaitu penelitian ini terfokus pada penerapan pelayanan prima
dalam pembuatan akta kelahiran sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada
45
manajemen pelayanan yang dilakukan dalam pelayanan dokumen
kependudukan Orang Asing.
2.3 Kerangka berfikir
Dari teori yang telah dipaparkan di atas maka didapatkan beberapa
indikator yang dapat menjelaskan mengenai manajemen pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dari indikator-indikator
tersebut diharapkan dapat menghasilkan output tentang penyelesaian hambatan
mengenai manajemen pelayanan dokumen kependudukan terutama dalam
pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang telah
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Moenir (2010 : 164)
yang mengatakan bahwa terdapat beberapa aktivitas manajemen pelayanan
untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Seperti ; menetapkan sasaran dalam
rangka pencapaian target, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan
pekerjaan untuk menyelesaikan permasalahan serta mengendalikan kegiatan
dan proses pelayanan. Sehingga dapat digambarkan kerangka berfikir dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
46
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Skema
Permasalahan :
1. Belum seluruhnya perusahaan/agen orang asing yang melapor ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil perihal dokumen kependudukan SKTT Orang Asing.
2. Ketika pindah ke negaranya, Orang Asing tidak melapor ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
3. Tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan langsung kepada Orang Asing.
4. Penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Sumber : Peneliti, 2016
Teori Aktivitas Pelayanan menurut Moenir (2006 : 164) adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan sasaran 2. Menetapkan cara yang tepat 3. Melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan
permasalahan 4. Mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan
Output :
Terciptanya manajemen pelayanan yang optimal mengenai pelayanan terhadap dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
47
2.4 Asumsi Dasar
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada
Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa
manajemen pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing belum terlaksana dengan baik. Hal ini
didasarkan pada masih terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan
pelayanan tersebut seperti (i) Belum seluruhnya perusahaan/agen Orang Asing
yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal Dokumen
Kependudukan SKTT. (ii) Ketika pindah ke negaranya Orang Asing tidak
melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (iii) Tidak
dilakukannya perekaman data dan pemotretan langsung kepada Orang Asing.
(iv) Penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Dari permasalahan
tersebut oleh karena itu dibutuhkan manajemen pelayanan yang terkelola
dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk
menciptakan manajemen pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang
Asing yang optimal.
48
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkolerasi
satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Dalam penelitian
mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk
menjelaskan suatu kondisi dan situasi sosial tertentu dengan pendekatan yang
bersifat ilmiah dengan mengamati suatu obyek penelitian dan kemudian
menjelaskan apa saja yang diamati yang berbentuk deskriptif.
Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti dengan beberapa
pertimbangan. Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti ; Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan yang bersifat alamiah. Kedua, metode ini menggambarkan secara
langsung hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini
membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola
nilai yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan
menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk
kata-kata tertulis atau dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti
akan menggunakan sumber tertulis, baik sekunder maupun primer.
48
49
3.2 Fokus Penelitian
Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup
penelitian difokuskan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai
Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon, Banten.
Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni
2016.
3.4 Variabel Penelitian
4.4.1 Definisi Konsep
a. Manajemen
Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan smber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
50
b. Pelayanan
Pelayanan adalah suatu usaha dalam serangkaian kegiatan yang
dilakukan guna memberikan kepuasan bagi orang lain serta
konsumen (masyarakat) sehingga dapat memperoleh aktivitas yang
dilakukan oleh organisasi pemberi layanan tersebut sesuai dengan
harapan dan tujuan yang akan dicapai.
c. Manajemen Pelayanan
Suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan
menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya
tujuan-tujuan tertentu.
d. Orang asing
Orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
e. Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT)
Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan
kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai
bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemda
Kab/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
51
4.4.2 Definisi Operasional
Indikator Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Sesuai dengan kajian teori yang peneliti gunakan maka definisi
operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dimensi
aktivitas menentukan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan
pekerjaan, mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas atau pekerjaan.
Dimensi aktivitas menentukan sasaran, menetapkan cara yang tepat,
melaksanakan pekerjaan, mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut akan diukur
menjadi data melalui indikator-indikator sebagai berikut:
4.4.2.1 Menentukan Sasaran
a. Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan Dokumen
Kependudukan Orang Asing.
4.4.2.2 Menetapkan Cara yang Tepat
a. Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
b. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan
Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing.
52
4.4.2.3 Melaksanakan Pekerjaan
a. Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
b. Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
c. Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
d. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili
di Kota Cilegon.
e. Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu.
4.4.2.4 Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan
a. Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang
Asing.
4.4.2.5 Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan
a. Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti
yang melakukan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai
instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan
53
penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti
sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian
kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti
untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik mupun logistik.
Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya. (Sugiyono, 2012 : 222). Jadi, peneliti mempunyai peran penting
dalam menentukan kualitas dari suatu penelitian dengan kesiapan dalam
mencari data dilapangan.
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri,
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan
akan berkembang instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat
melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan
mealui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik
pada grand tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan
data, analisis dan membuat kesimpulan.
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012 : 224) peneliti sebagai
instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus
dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi
penelitian.
54
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen
berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi,
kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat
dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita
perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan
kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang
diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengn seger
untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hasil hipotesis
yang timbul seketika.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan
menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan,
perubahan, atau perbaikan.
Penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab
itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan
untuk mewawncarai informan dan tape recorder. Tape recorder digunakan
untuk merekam wawancara informan. Data tulisan juga berasal dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hasil rekaman kemudian
55
ditranskripkan melalui peralatan sehingga memudahkan untuk
mengelompokkan data.
3.6 Informan Penelitian
Dalam penelitian ini peran informan sangat penting dan perlu untuk
menentukan informan dalam konteks objek penelitian diklasifikasikan
berdasarkan kompetensi tiap-tiap informan. Usia dan peran informan menjadi
salah satu kunci untuk memperoleh informasi yang memadai. Informan
penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
terkait masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengunakan
teknik Purposif dan teknik Insidental. Teknik Purposif adalah dalam
melakukan wawancara dengan telah mengetahui narasumber yang akan kita
wawancara dan teknik Insidental adalah teknik wawancara dengan telah
mengetahui siapa narasumber yang akan kita wawancarai yang kita ketahui
untuk melakukan proses wawancara pada saat di lapangan.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga perusahaan untuk dijadikan
sebagai informan yaitu PT. Indoferro, PT. Indorama dan PT. Krakatau Posco,
dalam hal ini alasan peneliti mengambil ketiga informan tersebut ialah PT.
Indoferro telah diketahui bahwa dari 49 tenaga asing yang dipekerjakan di
perusahaan tersebut, hanya 10 orang yang memiliki SKTT, sisanya belum
memiliki. Selain itu menurut data yang didapat oleh peneliti dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon, bahwa jumlah SKTT yang
diterbitkan terbanyak per 7 Desember 2015 ialah dari perusahaan PT. Krakatau
56
Posco sebanyak 198 SKTT yang telah diterbitkan dan PT. Indorama sebanyak
107 SKTT yang telah diterbitkan.
Berikut peneliti jabarkan sumber informan terkait penelitian tentang
Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon:
Tabel 3.2
Kategori Informan
No Kategori Informan Keterangan Coding
1 Kepala Bidang Kependudukan
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon
Key Informan I1-1
2 Kepala Seksi Pendaftaran
Penduduk Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Secondary Informan I1-2
3 Pegawai Pelaksana Bidang
Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon
Secondary Informan I1-3
4 Kepala Badan Kesbang dan
Linmas
Secondary Informan I 2
5 Kantor Imigrasi Secondary Informan I 3
6 PT. Krakatau Posco Secondary Informan I 4
7 PT. Indorama Secondary Informan 1 5
8 PT. Sankyu Indonesia Secondary Informan I 6
9 Orang Asing Secondary Informan I7
Sumber : Peneliti, 2016.
57
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Data
primer dalam penelitian ini berupa tindakan dan kata-kata orang-orang yang
diamati dari hasil wawancara dan observasi peneliti, atau dengan kata lain
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau
peneliti. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam
sumber sekunder yaitu berupa data-data sekunder yang didapatkan berupa
dokumen tertulis, gambar atau foto-foto. Adapun alat tambahan yang
digunakan dalam pengumpulan datanya dari panduan wawancara, alat
perekam buku catatan dan kamera digital.
Adapun dalam teknik atau segi cara pengumpulan data yang digunakan
merupakan kombinasi dari beberapa teknik pengumpalam data. Dalam
melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
dengan melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi.
a. Observasi
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009 : 226) observasi adalah
dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan
58
bantuan alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi dengan
jelas.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mengenai
pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Observasi ini dilakuka untuk mengetahui bagaimana
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon terkait dengan pelayanan Dokumen kependudukan
Orang Asing. Selain itu juga peneliti melakukan observasi di kantor
Imigrasi dengan melihat beberapa Orang Asing yang hendak
melakukan perekaman data dan Pemotretan untuk dibuatkannya
KITAS.
b. Wawancara mendalam
Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk membina suasana yang
tidak kaku melainkan santai, sehingga tidak ada jarak yang cukup jauh
antara peneliti dan informan. Dalam pelaksanaan metode ini dilakukan
dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan masalah
penelitian. Selain secara terus-menerus dalam pelaksanananya peneliti
juga bisa mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang guna
mendapatkan penjelasan tentang keterangan informan yang dianggap
penting oleh peneliti.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa informan, yang mana informan tersebut dapat memberikan
59
hasil dari penelitian mengenai pelayanan dokumen kependudukan
Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Informan
tersebut ialah:
A. Kusmajaya (56 thn). Kepala Bidang Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
B. Erra Yusnita (47 thn). Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
C. Arko Prahima (25 thn). Pegawai pelaksana di Bidang
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon.
D. Suparman (54 thn). Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota
Cilegon.
E. Rendi Ferlino (31 thn). Kepala Sub Bagian Informasi di Kantor
Imigrasi kelas II A Kota Cilegon.
F. Deden Suhendar (43 thn). Asisten Manager di Bidang Human
Resources Management (HRM) di PT. Krakatau Posco.
G. Khadafi (50 thn). Pegawai di Bidang Human Resources
Development (HRD) di PT. Indorama.
H. Magfiroh (30 thn). Staff Aministrasi di PT. Sankyu Indonesia.
I. Ortkemper Rolf (72 thn). Orang Asing yang saat ini sudah menjadi
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Cilegon.
c. Dokumentasi
60
Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam
proses pengumpulan data. Metode dokumentasi ini dapat dilakukan
dengan cara memfoto, merekam pokok permasalahan dalam manajemen
pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing, dan juga merekam
suara informan serta alat-alat lain yang dapat menunjang penelitian.
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
khususnya dalam melakukan wawancara adalah :
a. Buku catatan : untuk mencatat data yang didapat dari sumber data.
b. Recorder : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya
menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan
informasi yang telah diberikan oleh informan.
c. Kamera : untuk memfoto atau merekam gambar pelayanan
Dokumen Kependudukan SKTT Orang asing yang di lakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
61
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
No Dimensi Indikator Informan
1 Menentukan Sasaran
Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Orang Asing.
1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
2 Menetapkan cara yang tepat
Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon
4. PT. Indorama 5. PT. Krakatau Posco 6. PT. Sankyu Indonesia
Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
3 Melaksanakan
pekerjaan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk
3. PT. Indorama 4. PT. Krakatau Posco 5. PT. Sankyu Indonesia 6. Orang Asing yang sudah
menjadi WNA
Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
62
Sumber : Peneliti, 2016
3.8 Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012 : 246),
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
menjadi data jenuh. Dalam hal ini Miles and Huberman menggunakan teknik
analisis data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam
Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon
Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu
4 Mengendalikan
kegiatan atau proses pelayanan
Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
2. PT. Indorama 3. PT. Krakatau Posco 4. PT. Sankyu Indonesia
5 Mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan
Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
63
menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu
dilakukan diantaranya Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data
display), dan Verification / penarikan kesimpulan (conclusions
drawing/verifying). Apabila digambarkan maka model interaktif dalam analisis
data ditunjukan pada gambar 3.1 proses tersebut akan nampak sebagai berikut:
Gambar 3.1
Komponen Dalam Analisis Data
Sumber : Miles dan Huberman (2009) dalam Sugiyono (2012 : 247)
3.8.1 Reduksi Data (Data Reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, rumit,
dan kompleks, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk itu
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Miles and Huberman
dalam Sugiyono (2012 : 247), mereduksi data berati merangkum, memilih
hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting, dan dicari
tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan
gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh untuk mempermudah peneliti
Data Collection
Conclusions :
Drawing/verifying
Data Display
Data Reduction
64
dengan melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan sehingga mampu memiliki nilai temuan dan pengembangan teori
yang signifikan. Pendapat lain didefinisikan oleh Bungin (2003 : 70)
menurutnya reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan
maknanya dengan istilah pengelolaan data. Ia mencakup kegiatan mengikhtiar
hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya
kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang
akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.
Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan
segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola,
justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi
data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi
peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan
pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka
wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang
memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono,
2012 : 249).
Dengan kata lain, reduksi data dapat diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data masih berlangsung, dalam mereduki data ini peneliti
dipandu oleh tujuan yang dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian
65
kualitatif ini adalah pada temuan mengenai tema penelitian yaitu Manajemen
Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon.
3.8.2 Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya adalah
mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data tersebut data mampu
terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Dalam hal ini Miles and Huberman (2009) menyatakan yang paling
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
teks yang bersifat naratif. Kemudian menurut Bungin (2003 : 70) seperangkat
hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu
(display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.
Menurut Miles and Huberman (2009) Dengan mendisplaykan data, maka
akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian
ini penyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif deskriptif
yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam-dalamnya
mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif.
66
3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)
Tahap terakhir dalam analisis interaktif menurut Miles and Huberman
adalah penarikan kesimpulan atau verfikasi data. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukn
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah
dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan
akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari
hubungan-hubungan, mencatat keterangan, pola-pola, dan menarik
kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara,
dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus
berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data
yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
67
3.9 Uji Keabsahan Data
Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 1)
mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat
diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang
konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-
kputusannya, serta untuk menetapkan keabsahan (truthworthiness) data
diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2013: 320-324). Pelaksanaan teknik
pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.
Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara
dan waktu (Satori dan Komariah, 2010:170-171). Teknik triangulasi yang
digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:
1. Triangulasi Sumber
Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan
memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi
dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi Teknik
Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu
melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
68
Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan
melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Moleong
(2005 : 330) hal tersebut dapat tercapai dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan
yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data
melalui member check atau pengecekan keanggotaan. Tujuan member check
adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai
dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada
peneliti mendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi
data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat
dipercaya).
Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan
kepada pemberi data untuk menanda tangani data yang diberikan supaya lebih
autentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti
telah melakukan member check.
69
3.10 Jadwal Penelitian
Penelitian yang berjudul Manajemen Pelayanan Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing (SKTT) di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Adapun waktu
pelaksanaan penelitian secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:
70
Tabel 3.4 Jadwal dan Waktu Penelitian
Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing (SKTT) di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
No
Kegiatan
Waktu Penelitian 2015 2016
Sept Okt Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust September
1 Pengajuan Judul 2 Penetapan Judul 3 Observasi Awal 4 Penyusunan Proposal
Skripsi
5 Bimbingan Bab I – Bab III 6 Seminar Proposal Skripsi 7 Proses Pencarian Data di
Lapangan
8 Pengolahan Data di Lapangan
9 Penyusunan Laporan Penelitian
10 Sidang Skripsi
Sumber : Peneliti, 2016
71
71
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
wilayah Kota Cilegon, dan gambaran umum Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon, Hal tersebut dipaparkan dibawah ini.
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon
Cilegon merupakan wilayah bekas Kewedanan (Wilayah kerja pembantu
Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu
Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon
adalah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi kota Administratif.
Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VII/84 tentang Usulan
Pembentukan Administratif Cilegon dan atas pertimbangan yang obyektif
maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1988, tentang
Pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang
meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi; Pulomerak, Ciwandan, Cilegon
dan 1 (satu) perwakilan Kecamatan Cilegon di Cibeber, sedangkan Kecamatan
Bojonegara masuk wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah
Kramatwatu.
71
72
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7
Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota
Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu;
Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber. Dalam perkembangannya, kota
Adminstratif Cilegon ditetapkan menjadi Kotamadya pada tahun 1997
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada saat itu Kotamadya Cilegon
baru memiliki 4 (empat) Kecamatan. Untuk menyikapi perkembangan
Kotamadya Cilegon yang cukup signifikan di segala bidang, maka perlu
dilakukan peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintah
yaitu dengan melakukan pembentukan wilayah administrasi Kecamatan yang
baru. Melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2002,
dibentuklah 49 (empat puluh sembilan) Kecamatan baru dan hingga tahun 2016
ini Kota Cilegon memiliki 8 (delapan) Wilayah Administratif Kecamatan dan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2002 juga,
wilayah Cilegon terbagi atas 2 (dua) kelurahan dan 41 (empat puluh satu) Desa
yang selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang
perubahan desa menjadi Kelurahan, sehingga 41 (empat puluh satu) desa yang
ada di wilayah Kota Cilegon berubah statusnya menjadi Kelurahan. Dengan
demikian Kota Cilegon memiliki 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh
tiga) Kelurahan yang tersebar dikurang lebih 17.550 Ha luas wilayah Kota
Cilegon.
73
Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Cilegon
Sumber :Website resmi Kota Cilegon (www.Cilegon.go.id).
Kota Cilegon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
tahun 2002-2017 diarahkan pada pengembangan kelompok industri besar dan
sedang, industri kecil dan industri kerajinan di kawasan Provinsi Banten, dan
sesuai dengan arahan penataan ruang nasional dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 1997 Kota Cilegon berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
(PWK) yang mengidentifikasi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul
transportasi dengan cakupan pelayanan meliputi beberapa daerah disekitarnya,
dimana mobilitas penduduk dan barang cukup tinggi intensitasnya. Kota
Cilegon yang secara geografis berada pada perlintasan orang dan barang dari
Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau sebaliknya dan menjadi bagian dari sistem
simpul transportasi Jawa-Sumatera memerlukan tersedianya sarana dan
74
prasarana transportasi darat dan laut yang memadai untuk dapat mendukung
kinerja perekonomian masyarakat lokal maupun nasional.
Sarana dan prasarana transportasi menjadi urat nadi perekonomian di
Kota Cilegon, sehingga menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah
jangka pendek, menengah dan panjang. Terwujudnya transportasi kota yang
efisien, efektif dan ramah lingkungan menjadi visi yang harus diwujudkan oleh
Pemerintah Kota Cilegon dengan mengoptimalkan semua daya dukung sumber
daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya alam.
4.1.2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpin
oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Peraturan
Walikota Nomor 45 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mempunyai
kedudukan unsur pelaksana otonomi daerah di pimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi.
75
A. Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur Pemerintahan
Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan
azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
B. Fungsi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk
melaksanakan tugas ;
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan
Umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
4. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota,
sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance. Untuk
mencapai kinerja pelayanan serta dalam menunjang faktor keberhasilan
visi dan misi dinas seperti diharapkan mempunyai Susunan Organisasi
terdiri dari ;
76
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon memiliki tugas pokok yakni sebagai berikut:
Memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasran kegiatan
dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan dinas serta
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas agar
terlaksana dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon memiliki fungsi yang mana sebagai berikut:
1. Perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan
administratif di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan
operasional dan administratif di bidang kependudukan dan catatan
sipil;
3. Penyelenggaraan pembinaan aparatur pada Dinas;
4. Pembinaan dan pengendalian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di
lingkungan dinas;
5. Pengkoordinasian di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan
instansi terkait;
77
6. Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) dan
kinerja dinas.
2. Sekertariat
Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini
Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
memiliki tugas pokok yakni sebagai berikut:
Memimpin dan .mengkoordinir penyusunan rencana program dan
pengendalian anggaran Sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan
kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Dinas, dan pelaksanaan
laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas agar terlaksana dengan
baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon memiliki fungsi yang mana sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran
pada Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan
Dinas;
3. Penghimpunan rencana kerja Dinas;
4. Penyelenggaraan visi dan misi Dinas;
5. Penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum,
kepegawaian, dan keuangan Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan
Dinas;
78
7. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian pada
Sekretariat;
8. Pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan
tiap-tiap Bidang pada Dinas;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan
kinerja Dinas;
10. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat.
3. Sub Bagian Program dan Evaluasi
Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Dalam hal ini Sub Bagian Program dan Evaluasi memiliki
Tugas Pokok, sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan Program dan
Evaluasi, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing
bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat
laporan Sub Bagian Program dan Evaluasi sehingga berhasil guna dan
berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kemudian Sub Bagian Program dan Evaluasi juga memiliki fungsi
yang mana sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Program dan
Evaluasi;
2. Pelaksanaan penyusunan visi dan misi Dinas;
3. Pelaksaan penghimpunan rencana kerja Sekretariat dan Bidang-
Bidang;
79
4. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, dan evaluasi
program dan kegiatan Dinas;
5. Pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan Dinas;
6. Penyusunan rencana strategis Dinas;
7. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan laporan hasil
kegiatan Dinas;
8. Penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Dinas;
9. Pelaksanaan koordinasi dangan instansi/pihak terkait di bidang
program dan evaluasi;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Evaluasi.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris. Dalam hal ini Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Merencanakan dan megontrol kegiatan administrasi umum,
kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan
membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi
hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan
efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi
yang mana sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ;
80
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha
Dinas ;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas ;
4. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
5. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan
Dinas ;
6. Pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan Dinas ;
7. Pelaksanaan pengindustrian barang keperluan Dinas ;
8. Pelaksanaan pengdistribusian barang keperluan Dinas;
9. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris
Dinas ;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang
umum dan kepegawaian ;
11. Pelaksaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Dalam hal ini Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok sebagai
berikut:
Merencanakan dan megontrol kegiatan administrasi keuangan,
memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan,
memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan
Sub Bagian Keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif
dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Sub Bagian Keuangan juga memiliki fungsi yang mana
sebagai berikut:
81
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan ;
2. Penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung ;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi gaji pegawai Dinas ;
4. Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dinas ;
5. Penyusunan alur kas keuangan Dinas ;
6. Pelaksanaan administrasi keungan Dinas ;
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak yang terkait di
bidang keuangan.
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan.
6. Bidang Kependudukan
Bidang Kependudukan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Dalam hal ini Bidang Kependudukan memilii tugas pokok sebagai
berikut:
Memimpin, merencanakan, penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Kependudukan, mengkoordinir, menyelenggarakan
dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Kependudukan,
membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang
Kependudukan kepada bawahan dan memberi laporan kepada pimpinan
sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Bidang Kependudukan memiliki fungsi yang mana
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran
pada Bidang Kependudukan ;
82
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang
Kependudukan ;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Kependudukan ;
4. Penyelenggaraan Bidang Kependudukan ;
5. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang
kependudukan ;
6. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait
kependudukan ;
7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang
Kependudukan.
7. Seksi Pendaftaran Penduduk
Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kependudukan. Dalam hal ini Seksi Pendaftaran Penduduk memiliki
tuga pokok sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pendaftaran
Penduduk, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing
bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat
laporan Seksi Pendaftaran Penduduk, sehingga berhasil guna dan
berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kemudian Seksi Pendaftaran Penduduk memiliki fungsi yang
mana sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pendaftaran
Penduduk ;
83
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pendaftaran Penduduk ;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data
pada Seksi Pendaftaran Penduduk
4. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang
pendaftaran penduduk ;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang Pendaftaran
Penduduk ;
6. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pendaftaran
penduduk ;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang
pendaftaran penduduk ;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendaftaran
Penduduk.
8. Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk
Seksi pengawasan dan Mutasi Penduduk dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kependudukan. Dalam hal ini Seksi Pengawasan dan Mutasi
Penduduk memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pengawasan dan
Mutasi Penduduk, memberi petunjuk dan membagi tugas serta
membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan,
dan membuat laporan Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk,
sehingga berhasil guna dan berdaya guna,efektif dan efisien, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Seksi pengawasan dan Mutasi Penduduk memiliki
fungsi yang mana sebagai berikut:
84
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pengawasan dan
Mutasi Penduduk ;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan dan Mutasi
Penduduk ;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data
pada Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk ;
4. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang
pengawasan dan mutasi penduduk ;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pemgawasan
dan mutasi penduduk ;
6. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan mutasi
penduduk ;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang
pengawasan dan mutasi penduduk;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan
dan Mutasi Penduduk.
9. Bidang Pencatatan Sipil
Bidang Catatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Bidak
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam hal ini Bidang Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok sebagai
berikut:
Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Catatan Sipil, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan
mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Catatan Sipil, membagi
tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Catatan
Sipil kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan
85
sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Bidang Pencatatan Sipil memiliki fungsi yang mana
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran
pada Bidang Catatan Sipil;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Catatan
Sipil;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Catatan Sipil;
4. Penyelenggaraan Bidang Catatan Sipil;
5. Penyelenggaraan Pengendalian dan pengawasan di bidang
catatan sipil;
6. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di
Bidang Catatan Sipil;
7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Catatan Sipil.
10. Bidang Data dan Informasi Kependudukan
Bidang Data dan Infomasi Kependudukan di pimpin oleh seorang
Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Dalam hal ini Bidang Data dan Informasi Kependudukan
memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Data dan Informasi Kependudukan, mengkoordinir,
menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang
Data dan Informasi Kependudukan kepada bawahan, dan memberikan
86
laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dapat berjalan baik, efektif
dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Bidang Data dan Informasi Kependudukan memiliki
fungsi yang mana sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran
pada Bidang Data dan Informasi Kependudukan;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Data dan
Informasi dan Kependudukan;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Data dan Informasi Kependudukan;
4. Penyelenggaraan Bidang Pendataan dan Informasi
Kependudukan;
5. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang data
dan informasi kependudukan;
6. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di
bidang data dan informasi kependudukan;
7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Data dan
Informasi Kependudukan.
4.1.2.2 Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon melayani
beberapa Jenis Pelayanan, Meliputi :
1. Pelayanan pendaftaran Penduduk yang meliputi:
a. Biodata Penduduk
b. Kartu Keluarga
c. Kartu Tanda Penduduk
d. Surat Keterangan Kependudukan
2. Pelayanan Pencatatan Sipil, yang meliputi Dokumen Pencatatan
Sipil.
87
3. Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan.
4.1.2.3 Pelayanan Dokumen Kependudukan Orang Asing
Jenis pelayanan dokumen kependudukan bagi Orang Asing yang
dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil Kota Cilegon,
meliputi:
a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
b. Kartu Keluarga WNA
c. Kartu Tanda Penduduk WNA
d. Surat Keterangan Pindah Lapor Dari Luar Negeri (SKPLDN)
e. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)
88
Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, 2016
KEPALA DINAS
S O L E H, SE NIP. 19590526 198303 1 004
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Hj. Hayati Nufus, SH., M.Si NIP. 19701102 200212 2 003
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Dra. Siti Solehah
NIP. 19680723 199603 2002
KASUBAG PROGRAM & EVALUASI
Yusminar, SE., MM NIP.19641016 198603 2 008
KASUBAG KEUANGAN
Hj. Ade Muharomah,SE NIP.19620115 198603 2 007
KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN
Drs. Kusmajaya NIP. 19600709 199301 1 001
KASI PENDAFTARAN PENDUDUK
Erra Yusnita, S.Pd., MM NIP. 19680309 199503 2 002
KASI PENGAWASAN & MUTASI PENDUDUK
Iis Isnawati, S.Pd NIP. 19630722 1984102005
KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL Yaya Samdia, SH
NIP. 19651204 199703 1 001
KABID DATA & INFORMASI KEPENDUDUKAN
Drs. Abdullah NIP. 19630607 198410 1 008
KASI CATATAN SIPIL I Syaefullah, SH., M.Si
NIP. 19660512 200701 1 002
KASI PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN
Cipto Supriatna, S.Sos NIP.19640605 198603 1 021
KASI PELAPORAN & INFORMASI
Drs. H. Jamhuri, MM NIP. 19591004 198310 1 001
KASI CATATAN SIPIL II Drs. Hj. Sri Hartati,M.Si NIP.19640808 200212 2 001
UPTD
89
4.2 Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari
hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan
teknik analisa data kualitiatif. Dalam penelitian ini mengenai Manajemen
Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon,
mengingat bahwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat
dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.
Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara
merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh
peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik
analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian
berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan,
dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan
polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan
jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan
penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian
penulis kode-kode, yaitu :
1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan;
2. Kode A untuk menunjukkan item jawaban;
90
3. Kode I1-1 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala
Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon;
4. Kode I1-2 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Seksi
Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon;
5. Kode I1-3 untuk menunjukan daftar informan dari pegawai
pelaksana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon;
6. Kode I2 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Badan
Kesbang dan Linmas Kota Cilegon;
7. Kode I3 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Sub
Bagian Informasi Kantor Imigrasi Kota Cilegon;
8. Kode I4 untuk menunjukan daftar informan dari perusahaan
PT. Krakatau Posco;
9. Kode I5 untuk menunjukan daftar informan dari perusahaan
PT. Indorama;
10. Kode I6 untuk menunjukan daftar informan dari perusahaan
PT. Sankyu Indonesia.
11. Kode I7 untuk menunjukan daftar informan dari Orang Asing
yang berdomisili di Kota Cilegon;
Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi
91
berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan
dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang
akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan
beberapa dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan
kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.
Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan
adalah berupa catatan lapangan peneliti, seperti dokumen-dokumen yang
peneliti dapatkan baik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon, Kantor Imigrasi maupun dari perusahaan-perusahaan yang menjadi
informan peneliti. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto lapangan
dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan dari pelayanan dokumen
kependudukan Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto
adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga
dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek-obyek yang
diteliti melalui segi-segi subyektif.
Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam
proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan.
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa dalam proses
analisa dalam penelitian ini yaitu demngan menggunakan model interaktif yang
telah dikembangkan oleh Miles and Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif
terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Diantaranya;
92
Reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
masih berlangsung, dalam mereduki data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang
dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan
mengenai tema penelitian yaitu Manajemen Pelayanan Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Penyajian data. Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya
adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data tersebut data
mampu terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk
dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan secara teks yang
bersifat kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan
menjelaskan sedalam-dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk
deskriptif.
Verifikasi / penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dalam analisis
interaktif adalah verfikasi data. Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai
mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keterangan, pola-pola, dan
menarik kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat
sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih
terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data
yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
93
Menulis hasil penelitian. Penulis data subjek yang telah berhasil
dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa
kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini
penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan
data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi
dengan subjek dan significant other.
Selanjutnya untuk menjaga validitas data selama penelitian berlangsung,
peneliti juga menggunakan aktivitas triangulasi. Triangulasi yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan
triangulasi teknik.
4.2.2 Data Informan Penelitian
Pada penelitiaan ini, mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dalam pemilihan
informan penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposif dan tenik
insidental. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan
orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya
senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders (semua pihak) baik
aparatur pelaksana pelayanan, pihak imigrasi dan pihak-pihak lain yang
terlibat dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan Surat
94
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Aparatur pelaksana yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki wewenang
dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing adalah pegawai-pegawai Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon khususnya bagian bidang
kependudukan.
Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key
informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama
yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary
informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan
informasi.
Informan penelitian ini selain aparatur pelaksana sebagai key informan
yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk keabsahan
data dan untuk menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka
peneliti pun mengambil informan diluar aparat pelaksana. Informan tersebut
diantaranta yaitu pihak Imigrasi Kota Cilegon, PT. Krakatau Posco, PT.
Indorama, PT. Sankyu dan Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon.
Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala
Bidang Kependudukan, 1 pegawai pelaksana Bidang Kependudukan, 1 Orang
kepala Badan Kesbang dan Linmas, 1 Orang di perusahaan Krakatau Posco, 1
Orang di perusahaan Indorama, 1 orang di perusahaan Sankyu dan 1 Orang
Kepala sub bagian Informasi.
95
Informan tersebut diantaranya :
A. Kusmajaya (56 thn). Kepala Bidang Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
B. Erra Yusnita (47 thn). Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
C. Arko Prahima (25 thn). Pegawai pelaksana di Bidang Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
D. Suparman (54 thn). Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon.
E. Rendi Ferlino (31 thn). Kepala Sub Bagian Informasi di Kantor
Imigrasi kelas II A Kota Cilegon.
F. Deden Suhendar (43 thn). Asisten Manager di Bidang Human
Resources Management (HRM) di PT. Krakatau Posco.
G. Khadafi (50 thn). Pegawai di Bidang Human Resources Development
(HRD) di PT. Indorama
H. Magfiroh (30 thn). Staf Administrasi di PT. Sankyu Indonesia.
I. Ortkemper Rolf (72 thn). Orang Asing yang saat ini sudah menjadi
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Cilegon.
96
Tabel 4.1
Keterangan Informan
No Kode
Informan Nama Keterangan Jabatan/Pekerjaan
1 I1-1 Kusmajaya Key Informan Kepala Bidang
Kependudukan
2 I1-2 Erra Yusnita Secondary
Informan
Kepala Seksi Pendaftaran
Penduduk
3 I1-3 Arko Prahima Secondary Informan
Pegawai Pelaksana di
Bidang Kependudukan
4 I2 Suparman Secondary Informan
Kepala Badan Kesbang dan
Linmas Kota Cilegon
5 I3 Rendi Ferlino Secondary Informan
Kepala Sub Bagian
Informasi Kantor Imigrasi
Kota Cilegon
6 I4 Deden Suhendar Secondary Informan
Asisten Manajer Bidang
HRM PT. Krakatau Posco
7 I5 Khadafi Secondary Informan
Pegawai Bidang HRD PT.
Indorama
8 I6 Magfiroh Secondary Informan
Staff Administrasi PT.
Sankyu Indonesia
9 I7 Ortkemper Rolf Secondary Informan
Orang Asing yang sudah
menjadi WNA
(Sumber: Peneliti, 2016)
Informan di atas merupakan informan utama dan informan
penunjang dalam penelitian ini. Adapun data-data lain yang merupakan
sebagai informasi-informasi pelengkap dari informasi yang telah diberikan
oleh informasi utama.
97
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang
peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang
peneliti gunakan yaitu menggunakan model Manajemen Pelayanan Umum
yang dikembangkan oleh Moenir dalam Manajemen Pelayanan Umum di
Indonesia (2006:164), disebutkan bahwa ada empat aktivitas manajemen yang
menonjol dalam pelayanan umum. Aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan
ialah, aktivitas dalam menetapkan sasaran, menetapkan cara yang tepat,
melaksanakan pekerjaan dan menyekesaikan masalah, mengendalikan
kegiatan/proses pelayanan, dan yang terakhir adalah aktivitas mengevaluasi
pelaksanaan tugas/pekerjaan.
Dengan penggunaan model tersebut peneliti berupaya menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Manajemen
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon dalam pelayanan administrasi Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing” dan pembahasan yang
dilakukan berdasarkan urutan indikator pada model dalam menjalankan
aktivitas manajemen tersebut. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara
ini, peneliti menggunakan teknik Purposif dan teknik Insidental, yang mana
teknik purposif ini merupakan penentuan informan dengan dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial
98
yang diteliti, sedangkan teknik insidental ialah penetapan informan ketika
sedang berada di lapangan melakukan penelitian. (Sugiyono, 2008:218).
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. Dokumen kependudukan wajib dimiliki bagi para penduduk yang
berdomisili disuatu wilayah untuk menandakan bahwa ia adalah penduduk
resmi di wilayah tersebut.
Begitu pula dengan Orang Asing. Orang Asing yang berdomisili di suatu
wilayah dengan berbagai macam kepentingan wajib mengurus dokumen
kependudukannya sesuai dengan tempat dimana ia berdomisili. Kota Cilegon
merupakan kota dimana pusat industri berada. Banyak Orang Asing yang
berdatangan dan berdomisili di Kota Cilegon untuk urusan pekerjaan. Sebelum
mendaftarkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil uuntuk
mengurus dokumen kependudukannya, para Orang Asing tersebut wajib
terlebih dahulu melapor ke bagian pihak kantor Imigrasi Kota Cilegon untuk
mendapatkan KITAS ( Keterangan Izin Tinggal Sementara ) masa berlaku
KITAS ini disesuaikan dengan masa berlaku Visa negara Orang Asing
tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor Imigrasi Kota Cilegon
masa berlaku kitas ialah dalam kurun waktu 6 Bulan, 1 Tahun dan 2 Tahun.
Apabila melewati kurun waktu tersebut, Orang Asing harus memperpanjang
terlebih dahulu Visa mereka dan kemudian memperpanjang kembali masa
99
berlaku KITAS Orang Asing tersebut apabila masih ingin berdomisili di Kota
Cilegon. Setelah melaporkan diri ke kantor Imigrasi, pihak Orang Asing wajib
pula melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk
mengurus dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing apabila Orang Asing tersebut berdomisili di Kota Cilegon.
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing adalah surat
keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah
terdaftar di Pemda Kota Cilegon sebagai penduduk tinggal terbatas.
Namun, di sinilah permasalahan tersebut berasal. Berdasarkan hasil
wawancara pada tanggal 20 Februari 2016 dari informasi yang didapatkan dari
informan I1-1. Mengatakan bahwa:
“Kebanyakan dari Orang Asing setelah melapor ke Pihak Imigrasi, tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal Orang Asing tersebut tinggal atau berdomisili di wilayah Kota Cilegon. Dan harus memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, apabila Orang Asing itu berdomisili di Kota Cilegon”.
Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Orang Asing yang datang
ke Kota Cilegon belum sepenuhnya melaporkan diri ke Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Padahal seharusnya, setelah melaporkan diri
dan mendapatkan KITAS dari Kantor Imigrasi, Orang Asing yang berdomisili
di Cilegon wajib juga untuk melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon untuk mendapatkan SKTT (Surat Keterangan
Tempat Tinggal).
100
Pernyataan mengenai kurang lengkapnya dokumen kependudukan serta
keimigrasian Orang Asing yang berdomisili dan bekerja di Kota Cilegon juga
diperkuat oleh pernyataan informan I2 dalam wawancara yang dilakukan pada
5 Juni 2016, yang mengatakan bahwa:
“Setiap kami TIMPORA melakukan sidak kebeberapa perusahaan kami sering sekali menemukan temuan para tenaga kerja asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, sedangkan dokumen perizinan itu merupakan dokumen pertama yang wajib Orang Asing tersebut miliki. Dimulai dari dokumen keimigrasiannya, dan berlanjut ke dokumen kependudukannya apabila mereka para Orang Asing berdomisili di Kota Cilegon.” Hal tersebut tentu menjadi hambatan pihak Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon dalam melakukan pendataan Orang Asing yang
berdomisili di Kota Cilegon. Namun, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon tetap melakukan beberapa evaluasi untuk meningkatkan
manajamen pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal Orang Asing untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan
dalam hal dokumen kependudukan Orang Asing.
Namun, dalam hal ini peneliti pun tetap mengkaji dalam hal pelayanan
mengenai Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Apakah pelayanan tersebut menyulitkan Orang Asing sehingga hal
tersebut yang menjadi salah satu alasan Orang Asing tidak mengurus dokumen
perizinan SKTT nya.
Dalam model manajemen pelayanan umum yang dikembangkan oleh
Moenir (2010:164) menyatakan bahwa ada beberapa dimensi yang harus
101
diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, yaitu:
4.3.1 Aktivitas Menetapkan Sasaran
Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan umum
adalah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
dimana organisasi dimaksudkan sebagai wadah kerjasama orang-orang
yang mempunyai kepentingan bersama dan sebagai alat untuk mencapai
tujuan tersebut.
Dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini sangat membutuhkan beberapa
tahapan sampai akhirnya Orang Asing mengetahui bahwa ketika mereka
berdomisili di Kota Cilegon sangat wajib sekali untuk mendaftarkan diri
untuk di terbitkannya Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang
Asing. Salah satu tahapan tersebut ialah proses sosialisasi yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk
menyebarkan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang banyak
mempekerjakan Orang Asing agar mendaftarkan Orang Asing tersebut
dari segi kependudukannya.
102
4.3.1.1 Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan
Dokumen Kependudukan Orang Asing
Perencanaan yang baik selalu memiliki sasaran yang jelas.
Demikian pula halnya dalam perencanaan, selalu dimulai dengan
menetapkan suatu sasaran. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja
memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan, hasil apa yang
diharapkan dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan harus dikerjakan.
Dalam hal ini atasan bertanggung jawab untuk menjelaskan ketiga
pertanyaan tersebut. Hal tersebut yang biasanya dituangkan dalam
sasaran kerja.
Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
melakukan pelayanan mengenai Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, juga melakukan
proses sosialisasi. Program sosialisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk
mensosialiasikan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing yang
wajib dimiliki apabila ada Orang Asing yang berdomisili di Kota
Cilegon. Dalam melakukan sosialisasi ini Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil bekerja sama dengan beberapa SKPD seperti TNI, Polri,
Dinas Ketenatidakerjaan, Kantor Imigrasi, Badan Kesbang Linmas dan
beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing.
Dimana, sosialisasi ini dilakukan minimal satu tahun sekali. Untuk Polri,
Badan Kesbang Linmas dan TNI biasanya diikut sertakan sebagai sasaran
sosialisasi Orang Asing dalam hal pengawasan Orang Asing.
103
Hal tersebut diutarakan oleh informan I1-3. Mengatakan bahwa :
“Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selain melakukan pelayanan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing, juga melakukan sosialisasi. Di sini kita bekerja sama dengan sponsor atau biasa yang disebut dengan agen Orang Asing dan juga Kantor Imigrasi. Karena di sini rata-rata Orang Asing yang bekerja di Kota Cilegon ini tidak melaporkan sendiri, melainkan menggunakan sponsor Orang Asing yang biasanya sponsor tersebut berasal dari perusahaan dimana mereka bekerja. Berbeda apabila ada Orang Asing yang menikah dengan Orang Indonesia, biasanya yang mengurusinya itu Istrinya dalam hal dokumen kependudukan. Sosialisasi ini merupakan salah satu program yang tergabung dalam TIMPORA ( Tim Pengawas Orang Asing ) yang mana diketuai oleh pihak Imigrasi.” (Wawancara/19 Mei 2016.10.00-11.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Hal serupa juga diutarakan oleh informan I3, yang mana dalam hal
ini Kantor Imigrasi adalah Ketua dari TIMPORA. Mengatakan sebagai
berikut:
“Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan itu tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana anggotanya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnaker, TNI, Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan. Untuk TIMPORA ini leadernya ada di Kantor Imigrasi yaitu Bapak Sahat Pasaribu yang juga merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kota Cilegon.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi Kelas IIA Kota Cilegon) Dalam menentukan sasaran, menurut pendapat yang dikemukakan
oleh Watson dalam Moenir (2006 : 169) yang mana pada tingkat sasaran
manajemen harus menjabarkan lebih lanjut menjadi sasaran-sasaran yang
lebih rinci, sasaran tersebut berbentuk program yang disebut dengan
sasaran periodisasi. Misalnya sasaran satu tahun, lima tahun atau sepuluh
tahun. Dalam hal ini, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
dalam menentukan sasaran dimulai dari beberapa SKPD yang dirasa
104
paling terkait dengan hal penanganan Orang Asing. Seperti yang
diutarakan oleh Arko Prahima yang merupakan pegawai pelaksana di
Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon bahwa, Sponsor atau Agen Orang Asing dan Perusahaan yang
biasa memperkerjakan Orang Asing lah yang menjadi sasaran dalam
tahap sosialisasi ini. Karena, biasanya Orang Asing yang datang ke Kota
Cilegon dan meminta dibuatkannya SKTT itu dengan tujuan untuk
bekerja menyerahkan seluruh proses dokumen kependudukan dan ke
imigrasiannya kepada sponsor dan perusahaan tersebut.
Lain hal nya apabila ada Orang Asing yang menikah dengan orang
Indonesia yang lebih memilih untuk mengurusinya sendiri. Selain itu
pihak kantor Imigrasi juga menjadi salah satu pihak yang turut berperan
andil dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini menjadi program rutin Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam TIMPORA Kota
Cilegon dalam jangka waktu minimal 1 tahun sekali.
Namun, selain memiliki tugas untuk mengawasi kedatangan Orang
Asing di Kota Cilegon. TIMPORA ini juga memiliki fungsi untuk
mengawasi Orang Asing selama tinggal di Kota Cilegon dalam artian
Orang Asing yang sudah memiliki SKTT harus menjaga pola dan tingkah
lakunya sesuai dengan adat istiadat dan mentaati peraturan hukum yang
berlaku di Kota Cilegon. hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan
I2, menyatakan bahwa:
“Sebagaimana dengan fungsi Timpora tadi, di Kesbang ini hanya sebagai fungsi pengawasan saja. Dalam hal ini kita mengawasi
105
keberadaan mereka, aktivitas mereka selam tinggal di Kota Cilegon. Jangan sampai kegiatan mereka menyimpang dari aturan aturan yang berlaku di masyarakat Kota Cilegon ini. Jadi fungsi kami itu bukan menangani permasalahan surat izin masuk mereka, namun kami berfungsi untuk mengawasi mereka, berikut surat surat mereka yang telah di terbitkan oleh Imigrasi dn Catatan Sipil dan pihak Disnker bagi mereka yang kerja di Kota Cilegon. Dan juga menjamin keamanan mereka selama merek tinggal di kawasan Kota Cilegon.” (Wawancara/5 Juni 2016.10.00-11.30 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat
disimpulkan bahwa dalam menentukan sasaran mengenai Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup baik, seperti
mengikutsertakan beberapa SKPD yakni Pihak Imigrasi, Badan Kesbang
dan Linmas, TNI, Polri, dan juga Disnaker dalam hal pengawasan Orang
Asing. Kemudian, juga mengikut sertakan Agen Orang Asing dan juga
perusahaan-perusahaan dalam hal pembuatan dokumen kependudukan
Orang Asing. Cara ini dirasa cukup efektif dan efisien karena dilihat dari
kerjasama antar SKPD yang saling keterkaitan untuk mencapai tujuan
bersama yakni agar berkurangnya Orang Asing yang tidak memiliki
dokumen kependudukan di Kota Cilegon.
4.3.2 Menetapkan Cara yang Tepat
Aktivitas manajemen yang kedua yaitu menetapkan cara
bagaimana yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini
termasuk menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode. Guna
menetapkan cara-cara itu hendaknya melalui penelitian dan percobaan,
106
sehingga dapat ditemukan cara yang paling tepat untuk kradaan waktu
itu, aman dan efisien diantara beberapa alternatif cara. Khusus dalam
tugas-tugas pelayanan soal prosedur dan metode harus benar-benar
menjadi perhatian manajemen, karena ini akan menentukan kualitas dan
kecepatan dalam pelayanan, baik pelayanan manual maupun pelayanan
dengan menggunakan peralatan.
Cara dimaksudkan sebagai sesuatu atau strategi yang harus dipilih
dengan cermat agar segala tujuan organisasi berjalan sesuai dengan yang
dikehendaki. Dalam pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon menggunakan cara
atau prosedur yang mereka anggap saat ini tepat. Cara atau prosedur
tersebut dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang
merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4.3.2.1 Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing
Penetapan strategi di sini dimaksudkan adalah proses yang
dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta
mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (manusia,
finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai strategi tersebut. Di dalam
107
penetapan strategi ada beberapa tahapan: dari mulai menentukan visi dan
misi, membuat perencanaan strategis mengenai teknik apa yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan.
Dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini tentunya harus memiiki
strategi yang matang dalam hal pelaksanannya, agar strategi atau cara
yang sudah ditentukan dapat berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan
sebelumnya. Dimana strategi ini dilakukan setelah menentukan sasaran
dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing.
Orang Asing yang datang untuk berdomisili di Kota Cilegon wajib
melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
selambat-lambatnya 14 hari terhitung dari masa diterbitkannya KITAS
dari Kantor Imigrasi untuk diterbitkan dokumen kependudukan
SKTTnya. Bagi Orang Asing yang ingin diterbitkannya Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggalnya, wajib
melampirkan beberapa persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari informan I1-1.
Menuturkan bahwa :
“Biasanya yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dibuatkannya SKTT Orang Asing itu Agen Orang Asing atau sponsor melaporkan diri bahwa Orang Asing yang bersangkutan akan berdomisili di Kota Cilegon itu paling lambat 14 hari setelah kedatangan dia. SKTT akan diproses setelah Orang
108
Asing tersebut melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan seperti KITAS yang didapat dari Imigrasi, selanjutnya SKM (Surat Keterangan melapor) yang didapat dari Polres setempat. Setelah SKM jadi baru melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk mendapatkannya SKTT karena Orang Asing nya berdomisili diKota Cilegon. Dokumen kependudukan SKTT tersebut paling lama 11 hari pengerjaannya, tapi kalau di sini, kita 3 hari juga sudah jadi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tidak pernah melakukan pelayanan SKTT lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Para Orang Asing yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan di sini bebas dari biaya apapun dalam arti lain gratis setelah Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil dihapuskan”. (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dilihat bahwa Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon melakukan penerbitan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing dalam waktu 14 hari setelah pihak
Orang Asing melapor dan menyerahkan berkas persyaratan wajib tanpa
dipungut biaya retribusi.
Hal ini juga di utarakan informan I1-2, mengungkapkan bahwa:
“Kita selalu melayani perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Orang Asing untuk diterbitkannya SKTT tanpa pungutan biaya apapun setelah adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang penghapusan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil. Jadi pembuatan SKTT, KTP Orang Asing, KK Orang Asing itu sekarang gratis. Jadi sudah tidak dipersulit oleh kendala biaya lagi bagi penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing. Masa pengerjaannya juga kurang dari 14 hari.” (Wawancara/20 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
109
Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui
bahwa memang pembuatan dokumen kependudukan Orang Asing tidak
dikenakan biaya retribusi semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghapusan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTO dan Akta
Catatan Sipil. Kemudian, untuk masa pengerjaan SKTT dalam kurun
waktu kurang dari 14 hari.
4.3.2.2 Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam
menerbitkan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang
Asing. Biasanya dilakukan oleh Orang Asing yang bekerja di wilayah
Kota Cilegon atau Orang Asing yang menikah dengan WNI asal Kota
Cilegon. Salah satunya ialah PT. Krakatau Posco yang dewasa ini
menarik perhatian karena banyak mempekerjakan Orang Asing yag
didominasi oleh Warga Asing asal Korea. Para tenaga kerja asing
tersebut rata-rata berdomisili di daerah Kota Cilegon sehingga PT.
Krakatau Posco wajib mengurus dokumen kependudukan tenaga kerja
asingnya. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. PT. Krakatau Posco memiliki angka yang cukup banyak dalam
melakukan penerbitan SKTT Orang Asing.
110
Hal ini pun dipertegas oleh penuturan dari informan I4 yang
mengatakan bahwa:
“Seluruh tenaga kerja asing di sini kami sangat legal karena memiliki dokumen-dokumen yang sangat lengkap. Termasuk dokumen kependudukan yang biasa di sebut Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, karena memang mereka asramanya di wilayah Kota Cilegon. Untuk di PT. Krakatau Posco ini biasanya kami yang selalu mengurusnya adalah Agen dari perusahaan kami. Karena, akan sangat menyulitkan Orang Asing itu jika mereka mengurus segala sesuatunya sendiri. Dan untuk pembuatan SKTT nya itu sendiri terhitung sangat cepat ya dalam kisaran waktu seminggu. Serta memang tidak dipungut biaya retribusi. Tetapi, kami membayar DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan) yang merupakan dana kompensasi pengajuan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Kas Negara, yang mana dibayarkan setiap bulannya $ 100 yang menjadi syarat utama yang harus disetorkan ke pemerintah untuk diterbitkannya IMTA (Izin Memperkerjakan tenaga Asing) dan masih banyak lagi, panjang sekali prosedurnya sampai Orang Asing tiba di sini” (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco)
111
Gambar 4.3
Flowchart Prosedur Dokumen Perizinan
PT. Krakatau Posco
Sumber : Data perusahaan PT. Krakatau Posco
Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa data penerbitan
SKTT Orang Asing PT. Krakatau Posco yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memang paling banyak
dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Data tersebut juga
didukung oleh data dari hasil wawancara di atas.
Hal senada juga diutarakan oleh informan I6, mengatakan bahwa:
“Proses Orang Asing yang bekerja di sini sangat membutuhkan banyak sekali perizinan. Untuk membuat KITAS dengan banyak syarat sekali dan harus membayar di kantor Imigrasi setelah KITAS jadi baru para Orang Asing membuat SKM di kepolisian setelah jadi kami langsung mengurus SKTT di Kependudukan karena para Orang Asing tersebut bertempat tinggal di kawasan
112
Kavling, Kota Cilegon”. (Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Sankyu Indonesia) Namun, sepertinya kondisi ini tidak sama dengan perusahaan-
perusahaan lain yang berada di Kota Cilegon. Tidak sedikit kasus
penyelundupan tenaga kerja asing yang didapat dari perusahaan-
perusahaan lain. Salah satunya ialah PT. Indorama. Dari hasil data yang
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon,
bahwa PT. Indorama dan PT. Indoferro pernah didapati kasus tenaga
kerja asing yang ilegal dalam artian di sini ialah tenaga kerja asing
tersebut tidak terdaftar dari segi keimigrasiannya maupun
kependudukannya. Hal ini dibenarkan oleh informan I2, yang
menuturkan bahwa :
“Kami pihak TIMPORA sering mengadakan Sidak ya, nah kami sering sekali menemukan temuan temuan Orang Asing yang bekerja dan tinggal di Kota Cilegon tidak lengkap dokumennya. Itu sih kebanyakan orang-orang China yang sering. Sampai kita di Indoferro dan Indorama itu mereka kan perusahaan perusahaan besar, tetapi para tenaga kerja asingnya tidak memenuhi persyaratan.”(Wawancara/5 Juni 2016.10.00-11.00/Wawancara dilakukan di kantor Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon)
Dari informasi yang dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan
bahwa pelayanan mengenai dokumen kependudukan SKTT Orang Asing
yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
terkait dengan menetapkan cara yang tepat seperti metode, dan
prosedurnya bisa dikatakan sudah baik. Namun, masih banyak pihak-
pihak yang belum secara penuh mendukung dalam hal pelayanan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Sebagai contohnya
113
dengan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak mengenai
perusahaan-perusahaan yang masih belum melakukan pelaporan untuk
segera diterbitkannya dokumen keimigrasian dan kependudukannya. Hal
ini tentu saja banyak dampak negatifnya. Salah satunya dari segi
kemasyarakatan serta dari segi administratif.
4.3.3 Melaksanakan Pekerjaan
Manajemen memang mempunyai fungsi memimpin tetapi juga
harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ini berarti
bahwa manajemen tidak hanya memerintah tetapi juga melakukan
tugas/pekerjaan sendiri yang tidak dilimpahkan kepada orang lain
(bawahannya). Pengertian pelimpahan wewenang dan kekuasaan tidak
berarti seluruh wewenang dan kekuasaan yang ada dilimpahkan,
melainkan masih ada sebagian yang harus tetap berada ditangannya yang
harus dilakukan.
4.3.3.1 Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
Salah satu kegiatan untuk menunjang pelayanan dokumen
kependudukan Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon ialah menyelenggarakan Sosialisasi
Orang Asing yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang
Asing). Sosialisasi Orang Asing ini bertujuan untuk memberikan
informasi kepada sponsor (penjamin) Orang Asing tersebut selama
114
berada di Kota Cilegon mengenai dokumen perizinan yang wajib dimiliki
Orang Asing tersebut agar perusahaan-perusahaan tersebut tertib
administrasi.
Selain itu juga dalam sosialisasi ini juga membahas megenai hak
dan kewajiban Orang Asing selama berdomisili di Kota Cilegon. Seluruh
Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon memiliki hak yang sama
dengan masyarakat lainnya. Orang Asing juga diberikan kebebasan untuk
mengakses ruang publik selama tidak melakukan pelanggaran atas norma
dan peraturan yang berlaku. Sosialisasi Orang Asing ini dilakukan
minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali.
Hal ini diutarakan oleh informan I1-1 yang sering hadir dalam
penyelenggaraan sosialisasi Orang Asing di Kota Cilegon. mengatakan
bahwa:
“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) melakukan sosialisasi Orang Asing itu minimal 1 tahun sekali. Selain bersama TIMPORA kami juga melakukan sosialisasi dengen menyebarkan banner di beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakaan Orang Asing prihal dengan dokumen kependudukan SKTT. Selain itu, kita juga selalu melakukan sosialisasi langsung lewat loket pelayanan ketika ada perusahaan yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan Orang Asing.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
115
Gambar 4.4
Banner yang Sosialisasikan ke Perusahaan
Sumber : PT. Krakatau Posco
Dari hasil wawancara di atas Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil selain bersama TIMPORA dalam menyelenggarakan sosialisasi
Orang Asing, juga memberikan banner ke perusahaan-perusahaan yang
ada di Kota Cilegon mengenai dokumen kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal Orang Asing.
Namun sayangnya, tidak semua perusahaan memasang banner
tersebut di perusahaannya. PT. Krakatau Posco merupakan perusahaan
yang memasang banner tersebut di wilayah kerjanya. Hal ini
disampaikan oleh informan I4, yang mengatakan:
“Di pintu masuk kantor kami memajang banner yang kami dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sebagai bentuk tertib administrasi kami, terkait dengan perizinan tenaga kerja asing yang kami pekerjakan di perusahaan kami.”
116
(Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Krakatau Posco)
Gambar 4.5
Banner yang dipasang oleh PT. Krakatau Posco
Sumber: PT. Krakatau Posco
Dari hasil penelitian di atas, dpaat dilihat bahwa PT. Krakatau
Posco sudah menerapkan tertib administrasi terkait dengan dokumen
kependudukan Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
Dimulai dengan memasang banner yang didapat di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil di depan pintu masuk kantor, agar para tenaga kerja
asing melihat dan mengerti bahwa SKTT tersebut merupakan identitas
mereka selama tinggal di Kota Cilegon.
Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) dalam melakukan
sosialisasi Orang Asing juga diperlukan untuk melakukan pencapaian
tujuan terkait dengan legalitas Orang Asing serta melakukan pengawasan
117
terkait dengan keberadaan Orang Asing di Kota Cilegon. Hal ini
disampaikan oleh informan I3 yang mengatakan :
“Untuk pengawasan Orang Asing yang masuk di Kota Cilegon kami memang memiliki tim nya yang biasa disebut dengan TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang kebetulan penanggung jawabnya Kantor Imigrasi ini yaitu kepala kantor kami Bapak Sahat Pasaribu. Untuk sosialisasinya 1 tahun sekali atau paling sering setahun 3 kali tergantung anggaran. Baru kemarin kita melakukan sosialisasi sekitar bulan Maret lalu, itu kita melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Cilegon. Karena kebetulan objek kita tahun ini di Kecamatan. tahun kemarin kita mengundang para perusahaan-perusahaan, Orang Asing yang menikah dengan Orang Cilegon di Restoran Laguna. Sebetulnya sosialisasi kita juga tidak hanya dilakukan secara langsung tapi kita juga udah sosialisasi secara online melalui media sosial dan juga website Imigrasi.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi Kelas IIA Kota Cilegon)
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa Kantor Imigrasi
yang tergabung dalam TIMPORA melakukan sosialisasi minimal 1 (satu)
tahun sekali atau paling sering setahun 3 (tiga) kali. Namun, seiring
dengan perkembangan jaman dan canggihnya teknologi, sosialisasi kini
bisa dilakukan secara online melalui website resmi Kantor Imigrasi.
Selain itu, sosialisasi bukan hanya melibatkan perusahaan yang
mempekerjakan Orang Asing namun juga masyarakat Kota Cilegon yang
menikah dengan Orang Asing. Tahun ini sosialisasi dilakukan di 8
(delapan) kecamatan yang ada di Kota Cilegon.
Selain melakukan Sosialisasi, TIMPORA juga sering mengadakan
sidak. Sidak tersebut dilakukan apabila terdapat indikasi temuan Orang
Asing yang ilegal dalam suatu perusahaan atau suatu kawasan wilayah
118
Kota Cilegon. Mengenai hal ini disampaikan oleh infirman I2, yang
mengatakan bahwa:
“Selain sosialisasi Orang Asing kita juga pernah mengadakan sidak. Biasanya sidak dilakukan jika terdapat indikasi temuan perusahaan yang menyelundupkan Orang Asing. Perusahaan yang kami pernah sidak dan didalamnya terdapat temuan itu seperti PT. Indorama, PT. Indoferro dan PT. Semen Jakarta. Biasanya sidak juga dilakukan bersamaan sambil sosialisasi”. (Wawancara/5 Juni 2016.10.00-11.00/Wawancara dilakukan di Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon) Jadi proses sosialisasi Orang Asing juga merupakan salah satu
kegiatan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi mengenai
pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon. Sosialisasi ini menjelaskan mengenai dokumen perizinan
yang wajib dimiliki Orang Asing selama berdomisili di Kota Cilegon.
selain itu, sosialisasi ini juga menjelaskan mengenai pelaporan yang
harus Orang Asing lakukan apabila mereka akan pindah atau kembali ke
negara asalnya.
4.3.3.2 Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan
ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap
masalah yang timbul dan sekaligus memutuskan keputusan yang diambil
manajemen hendaknya benar-benar memecahkan persoalan dan dapat
dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam ini
119
masalah ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pun
memiliki Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang yang harus
dicapai target tiap tahunnya. Salah satunya ialah mengenai pelayanan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Pelayanan
dokumen kependudukan Orang Asing ini dilakukan pada bidang
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Namun terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing
ini, masih terdapat beberapa hambatan.
Berdasarkan sumber data yang ditemukan oleh peneliti di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bahwa beberapa Orang
Asing yang datang untuk berdomisili di Kota Cilegon tidak melaporkan
atau mendaftarkan data kependudukannya ke kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Sehingga membuat pihak
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tidak memiliki data
base yang lengkap perihal Orang Asing yang berdomisili di Kota
Cilegon. Hal ini di tanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa :
“Salah satu hambatan dalam masalah pendataan Orang Asing ini ialah tidak semua Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon ini melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar melaporkan ke Kantor Imigrasi dan Kepolisian saja. Padahal sangat penting sekali bagi mereka untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk diterbitkannya SKTT ( Surat Keterangan tempat Tinggal) bagi mereka yang tinggal terbatas, untuk menandakan bahwa mereka adalah penduduk legal atau resmi Kota Cilegon. Tapi tidak semuanya Orang Asing yang melaporkan diri ke Imigrasi Kota Cilegon itu berdomisili di Cilegon, banyak dari mereka yang bekerja di Kota Cilegon tapi tinggalnya di daerah lain seperti Tangerang, Jakarta pokoknya di wilayah luar Cilegon itu memang bukan menjadi tanggung jawab
120
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon karena mereka tidak berdomisili di Kota Cilegon.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil memiliki hambatan bahwa tidak semua Orang Asing melapor ketika
datang ke Kota Cilegon, namun hal ini ditanggapi olehinforman I3, yang
mana sebagai berikut:
“Jumlah Orang Asing yang tidak memiliki dokumen memang tidak relatif sedikit, bahkan pernah masuk berita ketahuan pekerja asing dari perusahaan PT. Indoferro terkena sidak yang mana terdapat temuan beberapa dari mereka tidak memiliki dokumen izin yang lengkap. Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di bandingkan dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang legal dibandingan dengan yang illegal. Tapi Orang Asing yang Ilegal juga tidak bisa dikatakan sedikit. Masih banyak di Kota Cilegon Orang Asing yang bekerja tapi tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumennya.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi Kelas IIA Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas, dilihat bahwa memang keberadaan
Orang Asing sepenuhnya belum bisa terpantau. Karena memang dengan
membludaknya para tenaga kerja asing yang bekerja diperusahaan-
perusahaan sehingga membuat pihak Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon dan Imigrasi masih kecolongan dalam hal Orang
Asing yang belum memiliki dokumen lengkap. Hal inipun
mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak memiliki
database mengenai data Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon.
Selain itu, bagi para Orang Asing yang sudah mendaftarkan
kependudukannya, ketika mereka kembali ke negara asalnya mereka
121
tidak melapor kembali. Dari beberapa perusahaan yang terdaftar telah
mempekerjakan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon sering
kali tidak melakukan pembaharuan data. Sedangkan, pembaharuan data
tersebut sangat penting sekali untuk mengatahui jumlah Orang Asing
yang berdomisili di Kota Cilegon.
Hal ini dikemukakan oleh informan I5. Mengatakan sebagai
berikut:
“Perusahaan kami memang sering didapati oleh pihak Imigrasi dan instansi lainnya mengenai Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar maupun tidak memberikan informasi mengenai Orang Asing yang kembali ke negaranya dalam artian telah habis masa kontrak di sini. Hal tersebut dikarenakan terjadi miss communication antara pihak kami dengan imigrasi. Di perusahaan kami ini ada agen yang bertugas mengurusi dokumen keimigrasian maupun kependudukannya hanya saja prosesnya terlalu atidak lama. Karena kami juga tidak mengetahui batas lapor Orang Asing ketika sudah berada di Kota Cilegon. Jadi ya seharusnya dokumen tersebut baru ingin kami urus ternyata pihak Imigrasi sudah melakukan sidak kesini. Akhirnya kami dijatuhi sanksi. Padahal sudah kami jelaskan bahwa ini hanya masalah keterlambatan waktu” .” (Wawancara/23 Juni 2016.09.00-09.25 WIB/Wawancara dilakukan melalui via telepon) Namun, tidak dengan PT. Krakatau Posco yang juga merupakan
sebagai perusahaan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing.
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan I4 mengatakan
bahwa:
“Setiap bulan kami selalu melakukan update data atau pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja di sini baik itu ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil. Bahkan ketika misalnya untuk bulan ini tidak ada Orang Asing yang datang maupun pergi kami tetap melaporkan ke pihak Dinas Catatan Sipil, karena ini memang salah satu tanggung jawab kami.” (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco)
122
Begitu pula dengan PT. Sankyu Indonesia yang juga banyak
mempekerjakan tenaga kerja asing. Dari informasi yang peneliti
dapatkan, saat ini terdapat 37 Orang Asing yang dipekerjakan di sini.
Dari data sebelumnya peneliti dapat dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon, data terakhir Orang Asing yang bekerja di
PT. Sankyu ada 63 Orang Asing per Desember 2015. Berikut pemaparan
hasil informasi dari informan I6.
“Saat ini Orang Asing yang bekerja di Sankyu ada 37 Orang Asing. Semuanya memiliki kelengkapan dokumen yang lengkap baik dari keimigrasian maupun dari kependudukan. Semua tenaga Kerja Asingnya berasal dari Jepang, dan berdomisili di Kota Cilegon. Normalnya kami hanya mempekerjakan 10-20 Orang Asing. Namun, karena ada proyek besar jadi kami membutuhkan lebih banyak Orang Asing. Tahun lalu juga seperti itu dan memang masa kontrak beberapa Orang Asing yang bekerja di sini hanya sekitar 6 bulan sampai 1 Tahun saja jadi beberapa sudah habis masa visa nya dan kembali ke negaranya. Kamipun tentu melaporkan hal itu ke pihak imigrasi maupun Dinas Kependudukan”.(Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Sankyu Indonesia)
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua
perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing mengerti dan memahami
tanggung jawab mereka untuk mendaftarkan dari segi kelengkapan
dokumennya. Salah satu dari mereka menganggap bahwa keterlambatan
waktu pelaporan masih dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Namun
hal ini pun ditanggapi oleh informan I1-1. Sebagai berikut:
123
“Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diberlakukan dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dan juga ada di buku panduan penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing yang menjadi pedoman kita, disitu tertulis bahwa Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri wajib lapor kepada instansi peaksana paling lambat 14 hari sejak terbit Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang didapat dari Imigrasi. Pihak Imigrasi pun memberikan peraturan bahwa KITAS harus diurus ketika Orang Asing itu baru datang di Kota Cilegon. pengurusan KITAS juga paling lama 3-4 harian sudah selesai. Jadi untuk keterlambatan tersebut memang tidak ada toleransinya, karena kami hanya bekerja sesuai dengan peraturan saja. Dan segala sesuatunya sudah kami beritahukan melalui sosialisasi Orang Asing”. (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,
keterlambatan waktu bukanlah suatu alasan yang dapat dimaklumi.
Karena sesuai dengan peraturan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan yang mana Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang
Asing yang memiliki izin lainnya berubah status menjadi Izin Tinggal
Terbatas, berencana bertempat tinggal di wilayah NKRI wajib lapor
kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak terbit Izin Tinggal
Terbatas.
Selain perusahaan, peneliti pun mewawancara Orang Asing yng
telah menjadi WNI yang juga berdomisili di Kota Cilegon dengan
menggunakan istrinya sebagai sponsor dirinya. Informan I7 Mengatakan
bahwa :
124
“I live been here since 1982 for my bussines in PT. Krakatau Steel, 22 years just temporarry before i am being live permanents here since 5 years ago. I dont used any sponsor to take my residence documents, because my sponsor is my wife. It better cheaper than i should take with other sponsor. Its so older to talk about the government because am started live here since 1982. But yesterday, i drove my cousin who came to Germany for his bussines here to government in Cilegon to take his residence document, and ya for me and my cousin its so long procedure. Because we need to report to police office, and back to government again. Its so complicated. And luckly i have my wife. i cant do anything without her. She is from bandung but live here. we really dont pay anything in goverment. And the service is really so fast. I can take my cousin’s SKTT its about a week. (= saya tinggal di sini sejak tahun 1982 untuk keperluan pekerjaan di PT. Krakatau Steel. Sebelumnya saya hanya sementara tinggal di sini selama 22 tahun sebelum kemudian saya benar-benar menetap di sini setelah 5 tahun kemarin. Dalam mengurusi dokumen kependudukan saya tidak membutuhkan sponsor apapun. Karena sponsor atau agen yang mengurusi segala hal tentang dokumen kependudukan saya adalah istri saya. Sepertinya sudah sangat lama sekali jika kita membicarakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang saya dapatkan karena itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi, kemarin saya mengantarkan sepupu saya yang datang dari Jerman untuk keperluan pekerjaan untuk mengurusi dokumen kependudukannya. Untuk kami berdua memang sedikit sulit karena kami berdua disuruh untuk melapor terlebih dahulu ke kantor polisi baru kemudian kembali lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beruntungnya saya ditemani oleh istri saya yang mengerti segala hal mengenai pengurusan dokumen kependudukan Orang Asing sehingga dapat lebih mudah untuk mengurusnya. Untuk pelayanannya memang sangat cepat sekali sekitar 1 minggu SKTT sudah dapat diambil dan memang tidak dikenakan biaya apapun untuk hal ini)”. (Wawancara/23 Mei 2016.16.00-17.00 WIB/Wawancara dilakukan di Perumahan Kavling Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa informan diatas
yang turut ikut andil walaupun tidak sepenuhnya kerena didampingi oleh
istrinya yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota
Cilegon, bahwa pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang
Asing terlihat banyak sekali persyaratannya yang harus dipenuhi hingga
125
akhirnya diterbitkannya SKTT Tersebut. Namun, pelayanan SKTT yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
tersebut dirasa sangat cepat dan memang tidak dikenakan biaya.
4.3.3.3 Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam
pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing
Kemudian, dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal
atau SKTT Orang Asing ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
tidak melakukannya pemotretan dan perekaman data secara langsung.
Perekaman data dan pemotretan ini seharusnya dilakukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk melengkapi
persyaratan dibuatkannya SKTT Orang Asing. Namun untuk sementara,
data dan foto yang digunakan untuk pembuatan SKTT Orang Asing
masih berasal dari agen dan perusahaan Orang Asing yang dikirimkan
melalui e-mail sehingga membuat perekaman data kurang lengkap dan
bersifat seadanya.
Hal ini ditanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa:
“Untuk pembuatan SKTT memang kemarin dikirimkan lewat email, namun sekarang untuk pembuatan SKTT bagi para agen orang asing atau perusahaan asing yang ingin diterbitkan SKTT Orang Asingnya wajib menyerahkan persyaratan secara manual, berikut dengan pas fotonya. Karena, kalau mereka para Orang Asing melakukan pemotretan di sini belum bisa karena pertama keterbatasan kita dalam bahasa, apalagi orang yang dari China, Korea atau Jepang. Bahkan mereka pun kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris. Kedua, mereka juga akan merasa disulitkan. Jadi, ya seperti ini saja mereka menyerahkan persyaratan secara
126
manual dan setelah itu akan kami lakukan verifikasi, dan validasi kelengkapan berkas persyaratan yang mereka berikan.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Hal serupa juga dipaparkan oleh informan I1-2, yang mengatakan
bahwa:
“Bagi para Orang Asing yang ingin membuat dokumen kependudukannya semuanya sekarang langsung datang ke bagian loket pelayanan. Namun, biasanya ini yang datang hanya sponsor dari perusahannya saja dengan memberikan data secara manual. Harusnya melakukan pemotretannya di sini hanya saja karena keterbatasan bahasa kami sehingga saat ini untuk pas foto bersifat manual atau dikirim melalui email”. (Wawancara/20 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa memang proses
pemotretan dan perekaman data Orang Asing belum dapat dilakukan
secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Salah satu hambatannya ialah karena keterbatasannya bahasa.
Orang Asing yang datang untuk bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon,
rata-rata mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dan hanya bisa
menggunakan bahasa dari negaranya. Sehingga menyulitkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk bisa berinteraksi
dengan mereka.
Hal ini juga ditanggapi oleh informan I4. Mengatakan bahwa :
“Pembuatan SKTT persyaratannya cukup mudah ya. Kami hanya tinggal menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, kemudian seterusnya akan di proses untuk diterbitkannya SKTT. Kami selalu mendampingi Orang Asing selama melakukan administrasi
127
dokumen baik dari segi keimigrasian, kependudukan ataupun dari segi pembuatan Surat Tanda Melapor dari Kepolisian. Kasihan mereka jika dibiarkan megurus sendiri. Terlebih lagi mereka para Orang Asing yang kerja di perusahaan kami yang mayoritas dari Korea tidak bisa berbahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia mereka hanya bisa berbahasa dari negaranya sendiri”. (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco) Hal serupa juga di paparkan oleh informan I6. Yang mengatakan
bahwa:
“Untuk pembuatan SKTT Orang Asing di perusahaan kami, yang mengurus adalah General Affairs. Biasanya Orang Asing di perusahaan kami hanya tahu jadi saya. Tidak pernah mengurus sendiri. Selain karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sulit juga sepertinya jika mereka mengurusnya sendiri.”(Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Sankyu Indonesia)
Tidak jauh berbeda dengan pendapat kedua informan di atas.
Informan I5 juga mengutarakan bahwa :
“Kami memiliki agen khusus dari perusahaan kami yang bertugas untuk mengurus segala kebutuhan dokumen perizinan Orang Asig yang bekerja di sini termasuk dengan SKTT. Orang Asing di sini hanya tahu jadi saja, paling kewajibannya hanya ketika diminta untuk merekam data di kantor imigrasi atau melakukan foto sebagai persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan perizinan lain”. (Wawancara/23 Juli 2016.09.00-09.25 WIB/Wawancara dilakukan melalui via telepon) Kesimpulan dari hasil penjelasan beberapa informan di atas bahwa
perakaman data dan pemotretan untuk pembuatan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang seharusnya dilakukan di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, saat ini masih
belum dilakukan. Salah satu hambatannya ialah karena keterbatasan
bahasa. Jadi untuk pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan
128
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing semuanya dilakukan di oket
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
dengan menyerahkan data manual.
4.3.3.4 Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang
berdomisili di Kota Cilegon
Layaknya masyarakat lokal, Orang Asing yang berdomisili dan
tercatat data kependudukannya secara legal juga memiliki hak yang sama
seperti penduduk Kota Cilegon pada umumnya. Salah satunya ialah hak
untuk mendapat ruang publik, kesehatan dan juga pendidikan. Orang
Asing bebas berinteraksi dengan masyarakat Kota Cilegon asalkan tidak
menganggu masyarakat sekitar dan tidak melampaui sesuai dengan adat
dan kebudayaan yang berlaku di Kota Cilegon. para Orang Asing juga
memiliki hak untuk mentidakses kesehatan baik di RSUD ataupun di
Rumah Sakit Swasta yang berada di Kota Cilegon.
Hal ini pun di tanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa:
“Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon hak nya sama dengan masyarakat lain. Mereka berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan seperti masyarakat lain pada umumnya. Namun, biasanya untuk masalah pendidikan. Orang Asing lebih memilih sekolah yang bertaraf internasional yang berada di Tangerang dan Jakarta. Karena di Kota Cilegon sendiripun belum memadai fasilitas Sekolah untuk taraf Internasional, mungkin kedepannya Kota Cilegon juga akan membuat sekolah Taraf Internasional seperti Jakarta Internasional School (JIS). Sedangkan, untuk masalah Kesehatan di Kota Cilegon terdapat RSUD dan juga Rumah Sakit KS, mereka bisa berobat kesana apabila mereka sakit. Dan mungkin bisa meminta rujukan ke rumah sakit di kota lain apabila rumah sakit di Kota Cilegon tidak bisa menangani penyakitnya.” (Wawancara/21 Juni 2016.13.00-14.00
129
WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa Orang Asing
yang berdomisili di Kota Cilegon karena bekerja dan disponsori Oleh
suatu perusahaan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab perusahaan
tersebut seperti dalam proses melengkapi dokumen kependudukannya.
Dan juga dalam hal kesehatan dan pendidikan pun menjadi tanggungan
dari perusahaan tersebut.
Hal ini seperti disampaikan oleh informan I4, yang mengatakan
bahwa:
“Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan kami, segala sesuatunya kami yang menanggung. Termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan. Walaupun mereka berhak mengakses dimana saja. Namun, kami hanya ingin menjamin mereka ketika tinggal di sini selama mereka masih bekerja di PT. Krakatau Posco. Untuk kesehatan kami bekerja sama dengan RS Krakatau Medika. Sedangkan, untuk pendidikan kami masih mempercayainya di Jakarta Internasional School (JIS)”. (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco) Hal senada juga disampaikan oleh karyawan bidang informan I5.
Yang mengatakan bahwa:
“Untuk pendidikan dan kesehatan para tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan kami, semuanya kami memberikan sarananya di Jakarta. Apalagi untuk hal pendidikan, di Kota Cilegon belum memadai sekolah yang bertaraf Internasional, jadi sulit jika disekolahkan di sekolah biasa karena dari segi bahasa juga sudah terlihat titik kesulitannya”. (Wawancara/23 Juli 2016.09.00-09.25 WIB/Wawancara dilakukan melaui via telepon) Kemudian, informan I6 juga menjelaskan bahwa:
“Untuk pendidikan dan kesehatan kami mempercayakannya di Jakarta, karena kantor pusat kami ada di Jakarta sehingga dalam
130
hal kesehatan dan juga pendidikan para tenaga kerja asing yang dibawahi perusahaan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit di Jakarta dan sekolah disana.” (Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Sankyu Indonesia) Kesimpulan dari hasil wawancara di atas pemerintah Kota Cilegon
memang memberi akses kesehatan dan juga pendidikan bagi Orang
Asing sama seperti dengan masyarakat Kota Cilegon pada umumnya.
PT. Krakatau Posco yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit
Krakatau Medika (RSKM) dan Jakarta International School (JIS). Karena
di Kota Cilegon sendiripun belum memiliki sekolah yang bertaraf
Internasional sehingga kurang memungkinkan apabila Orang Asing yang
membawa anak melanjutkan pendidikan di Kota Cilegon. Sama halnya
dengan PT. Indorama dan juga PT. Sankyu Indonesia yang juga
memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan di kota Jakarta.
4.3.3.5 Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu
Kemudian, penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU. No
24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa
setiap Orang Asing yang berdomisili sementara di Kota Cilegon wajib
memiliki SKTT secara individual tanpa batas umur minimum. Berbeda
seperti Kartu Tanda Penduduk yang secara hukum wajib memiliki ialah
WNA di atas 17 tahun. Namun, penerbitan SKTT yang dilakukan oleh
131
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum secara
individu. Bagi WNA yang bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon
dengan membawa keluarga (terdiri dari Ayah, ibu dan anak) hanya orang
dewasa saja yang diterbitkan SKTT nya, sedangkan anak yang
seharusnya juga memiliki SKTT, tidak diterbitkan SKTT nya.
Hal ini ditanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa:
“Memang dulu Orang Asing yang diterbitkannya SKTT hanyalah Orang Asing dewasa saja, seperti pekerja asing yang membawa keluarganya ikut berdomisili sementara di sini hanya istrinya yang dibuatkan sedangkan anaknya yang masih dibawa umur tidak. Namun setelah dikeluarkannya pembaharuan UU Nomor 24 Tahun 2013. Seluruh Orang Asing yag berdomisili di Kota Cilegon wajib dibuatkannya SKTT tanpa batas minimum umur. Kemarin juga ada Orang Asing dari Korea yang berdomisili di sini karena bekerja di PT. Krakatau Posco membawa istri dan anaknya yang kisaran umur 4 tahun, sudah kami terbitkan juga SKTT nya.” (Wawancara/21 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah mulai menerapkan
peraturan mengenai penerbitan SKTT Orang Asing tanpa batas minimum
umur. Jika dulu hanya orang dewasa saja yang dibuatkannya SKTT,
namun sekarang anak dibawah 1 tahun pun jika akan dibuatkannya Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
Hal ini pun juga sudah diterapkan dibeberapa perusahaan yang
Orang Asing membawa keluarga atau anak balita. Seperti yang dikatakan
oleh informan I4, yang mengatakan bahwa:
“Semua Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco memiliki dokumen perizinannya khususnya SKTT. Ada beberapa Orang Asing yang membawa keluarganya, dan seluruh anggota
132
keluarganya yang ikut berdomisili di Kota Cilegon juga kami buatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) nya”. (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Krakatau Posco)
Namun, sepertinya hal ini masih belum diterapkan oleh
perusahaan-perusahaan lain, seperti informasi yang diberikan oleh
informan I1-2, yang mengatakan bahwa:
“Kita sudah menerapkan peraturan ini, dan juga sudah mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan penerbitan SKTT di sini bahwa sekarang mewajibkan seluruh Orang Asing membuat SKTT tanpa batas minimum, namun masih saja ketika kami melakukan sidak ke beberapa asrama atau perumahan yang dijadikan tempat tinggal Orang Asing masih ditemukan Orang Asing yang membawa anak namun tidak didaftarkan kependudukannya”. (Wawancara/20 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Dari hasil pemaparan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing sudah dilakukan berdasarkan dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta panduan penerbitan Dokumen
Kependudukan Orang Asing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon. Mengenai ketidak laporannya Orang Asing yang datang
dan pergi di Kota Cilegon merupakan kesalahan dari pihak perusahaan-
perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing tersebut. Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selalu berupaya untuk
melakukan pelayanan yang efektif dan efisien, terlihat dari sosialiasi
Orang Asing yang dilakukan dengan tergabung daam TIMPORA yang
didalamnya terdapat beberapa SKPD yang telah disebutkan di atas.
133
Sosialisasi tersebut juga mengumumkan mengenai batas pelaporan Orang
Asing yakni 14 hari setelah Orang Asing tersebut memiliki KITAS yang
didapat dari Imigrasi. Dan juga wajib melaporkan apabila ingin pindah
kenegara asalnya kembali. Maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
akan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Dari Luar Negeri (SKPLN)
4.3.4 Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan
Aktivitas mengendalikan pelaksanaan tugas/pekerjaan harus selalu
dilakukan sejak permulaan sampai berakhirnya tugas/pekerjaan itu pada
tahap-tahap tertentu. Meskipun aktivitas mengendalikan ini ditujukan
pada kegiatan/proses, namun karena yang menjalankan kegiatan/proses
itu pada dasarnya manusia maka kegiatan pengendalian pada dasarnya
mengendalikan manusianya. Agar manusia dapat dikendalikan ke arah
tujuan bersama (organisasi) oleh manajemen.
Pengendalian tidak berbeda dengan pengawasan, meskipun
keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen. Perbedaan itu
terletak pada unsur tanggungjawab. Pada pengendalian, unsur ini jelas
kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping unsur-
unsur tujuan, rencana kegiatan dan standar. Dalam pengendalian memang
termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen,
tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan
pengendalian.
Sistem pengendalian oleh manajemen yang efektif memungkinkan
tugas/pekerjaan berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang
134
memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Pengendalian harus selalu
dilakukan karena adanya kecenderungan manusia berbuat kesalahan
tanpa unsur kesengajaan, disamping ada juga kecenderungan disertai
unsur kesengajaan yang bermotif keuntungan pribadi dengan melakukan
pelanggaran atau penyimpangan.
4.3.4.1 Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing
Bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon ialah berawal dari Top Manager, atau
dari Kepala Dinas yang kemudian turun menjadi tanggung jawab masing
masing Kepala Sub Bagian untuk mengendalikan jalannya organisasi.
Pengendalian terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon menggunakan beberapa
macam pengendalian yaitu; pengendalian internal (Internal Control) dan
Pengendalian Eksternal (External Control). Cakupan dari pengendalian
internal ialah meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas,
prosedur kerja, dan kedisiplinan pegawai. Sedangkan cakupan dari
pengendalian eksternal ialah pemeriksaan dari instansi lain dan penilaian
yang dilakukan oleh masyarakat.
Sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan I1-1 mengenai
bentuk pengendalian dalam hal pelayanan dokumen kependudukan
135
SKTT Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon, yang mengatakan :
“Bentuk pengendaliannya bagi para pegawai di sini mengenai pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing berawal dari atasannya dulu. Jadi kita sistemnya yaitu sanksi yang tegas, diperaturan sudah jelas dan tertera bahwa untuk pelayanan SKTT Orang Asing itu gratis atau tidak dikenakan biaya retribusi apapun. Apabila terdapat oknum pegawai yang terbukti melakukan pemungutan bayaran ya kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang cukup tegas karena itu sudah termasuk ke ranah korupsi. Sampai saat ini belum ada kasus seperti itu di sini. Seperti yang saya bilang tadi, pengendaliannya berawal dari atasan, dari Kepala dinas yang selalu memantau kegiatan pelayanan sesuai kah dengan SOP (Standard Operasional Prosedur) nya kurang lebih seperti itu.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sistem
pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon terkait degan tidak dipungutnya biaya pembuatan
Dokumen Kependudukan Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing sudah dilakukan. Hal tersebut karena akan diberlakukannya
sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan bagi pejabat atau petugas pada
penyelenggara di instansi pelaksana melakukan pemalsuan dokumen,
ataupun tindak pidana. Sanksi tersebut juga diberlakukan bagi para
Orang Asing yang melanggar aturan seperti melampaui batas waktu
pelaporan. Maka Orang Asing tersebut akan diberikan sanksi denda
administrasi sebanyak Rp. 2.000.000,-.
136
Hal tersebut juga pernah dialami oleh PT. Indorama yang pernah
terlambat dalam melaporkan keberadaan Orang Asing yang bekerja di
perusahaannya. Informan I5 mengatakan bahwa:
“Kami pernah terlambat melakukan pelaporan Orang Asing yang bekerja di sini karena suatu hambatan masalah dari internal, dan memang kami diberikan sanksi berupa denda tapi saya lupa berapa nominal keseluruhannya. Kami hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika kami berhak mendapatkan sanksi kami akan terima”. (Wawancara/23 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan melalui via telepon)
Kemudian dalam hal kedisiplinan pegawai Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon, selalu mengerjakan pelayanan mengenai
dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan
peraturan ialah masa 14 hari kerja SKTT harus sudah diterbitkan. Berikut
penuturan dari informan I1-1. mengatakan bahwa:
“Pegawai semua di sini saya rasa tingkat kedisiplinan dalam bekerjanya sudah baik. Pelayanan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing yang kami lakukan juga tidak pernah melampaui batas waktu pengerjaan, yang ada malah terhitung sangat cepat sekali. 2-3 hari kami sudah menyelesaikan SKTT Orang Asing.”(Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Hal serupa juga dikatakan oleh informan I1-3, yang mengatakan
bahwa:
“Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing full 5 hari masa kerja, dan kami mengerjakannya selesai dalam waktu 2-3 hari. Sedangkan diperaturan batas waktunya ialah 14 hari masa pengerjaan. Karena, Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon wajib membawa SKTT kemana-mana sebagai identitas mereka, jadi sangat penting untuk mereka. Makanya kami berusaha menyelesaikannya dengan cepat.” (Wawancara/19 Mei
137
2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang asing yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon sudah selesai tepat pada wkatunya. Hal ini berpengaruh
dari kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai dalam menyelesaikan
SKTT tersebut tepat pada waktunya.
Dalam hal ini informan I4, mengutarakan pendapatnya mengenai
pelayanan SKTT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. yang mengatakan bahwa:
“Pelayanan pembuatan SKTT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memang sudah baik, seminggu sudah jadi. Biasanya saya selalu mengurusnya dalam jumlah banyak karena memang Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco tahun ini sedang meningkat, namun semuanya jadi ketika minggu depan saya ambil sudah jadi SKTTnya.” (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara di Kantor PT. Krakatau Posco)
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk
pengendalian mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat Orang Asing
yang terlambat dalam melakukan pelaporan maka Orang Asing tersebut
mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam UU Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
138
4.3.5 Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas atau Pekerjaan
Kegiatan manajemen untuk meng/evaluasi pelaksanaan
tugas/pekerjaan bukanlah kegiatan terakhir dalam rangkaian kegiatan
manajemen, oleh karena kegiatan (aktivitas) manajemen merupakan
suatu lingkaran yang selalu bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain
tanpa ada kesempatan terhenti. Gerakan tersebut satu sama lain saling
berpengaruh sehingga menjadi suatu kebulatan. Tidak salah lah kalau
dikatakan bahwa aktivitas itu merupakan pula system dalam
penyelenggaraan manajemen. Hasil evaluasi kan kembali ke kegiatan
pertama, kedua, ketiga atau keempat baik secara terpisah maupun
bergabung sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan
kembali dan atau perbaikan terhadap penjabaran objek, cara pencapaian
sasaran, pelaksanannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu
sendiri.
4.3.5.1 Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
Evaluasi mengenai pelayanan dokumen kependuudka Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang asing merupakan salah satu
proses kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi
tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi terebut
digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil
sebuah keputusan tentang bagaimana berbuat baik pada waktu-waktu
139
mendatang sesuai dengan yang telah direncanakan. Perancanaan pada
hakikatnya adalah keputusan atas sejumlah alternatif (pilhan) mengenai
sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang
guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan
penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis
dan berkesinambungan.
Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sendiri
melakukan evaluasi secara bertahap. Hal ini disampaikan kembali oleh
informan I1-1, yang mengatakan bahwa :
“Evaluasi sendiri terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing ini lebih ke hal yang bertahap. Misalnya dilihat dulu untuk tahun ini masalah apa yang muncul, seperti misalnya belum seluruhnya Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon melaporkan diri untuk diterbitkan dokumen kependudukannya, dan juga ada lagi masalah seperti Orang Asing yang telah habis masa berlaku KITAS nya tidak kembali melapor ke kantor Imigrasi untuk diperpanjang masa berlaku KITAS dan SKTT nya. Kemudian, ada juga permasalahan yang mana Orang Asing yang terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Cilegon saat pindah ke luar daerah atau pindah kembali ke negaranya tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Tentu ini menjadi masalah yang harus dievaluasi agar kedepannya bisa diminimalisisr bahkan diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini”.(Wawancara/19 Mei 2016.10.00-11.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon).
Berdasarkan hasil informasi di atas dapat dilihat bahwa evaluasi
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon dilakukan secara bertahap sesuai dengan permasalahan atau
hambatan yang terjadi. Dan evaluasi tersebut dilakukan secara rutin
140
setelah melakukan program kegiatan, sehingga masalah atau hambatan
yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak terulang lagi di kegiatan
selanjutnya atau di kedepannya.
Hal ini juga diungkapkan oleh informan 11-2, yang mengatakan
bahwa:
“Dari tahun ketahun kami selalu melakukan evaluasi mengenai keberhasilan program yang dibuat. Namun, selain itu juga ada evaluasi yang dilakukan setiap 6 bulan. Evaluasi ini membandingkan mengenai jumlah penerbitan SKTT Orang Asing dari tiap 6 bulan sekali berdasarkan keberadaan Orang Asing di lapangan. Sampai pada tahun ini kami belum memiliki database Orang Asing yang mungkin menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya.” (Wawancara/20 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Kemudian selain dari evaluasi mengenai pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan evaluasi
mengenai pihak-pihak yang memperoleh layanan admnistratif. Hal ini
diutarakan oleh informan I1-1, sebagai berikut:
“Evaluasi yang kita lakukan secara keseluruhan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, apakah kegiatan admnistrasi dan pelayanan yang kami lakukan sudah mencapai sasaran, yang kedua, apakah pelaksanaan kegiatan sudah lancar, dan yang terakhir, bagaimana pendapat para pihak di sini yang memperoleh pelayanan tersebut. Karena mereka lah yang secara langsung merasakan pelayanan dari kami. Sejauh ini kami selalu melakukan evaluasi tersebut paling tidak setiap 1 tahun.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon).
141
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sangat mengutamakan
pendapat dan kepuasan para penerima pelayanan. Dalam hal ini penerima
pelayanan tersebut ialah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan
Orang Asing dan para Orang Asing langsung yang turut terlibat dalam
pembuatan SKTT Orang Asing tersebut.
Selain itu juga sikap disiplin para pegawai Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga menjadi salah satu bahan dari
evaluasi kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal
ini dikarenakan, sikap disiplin para pegawai sangat mempengaruhi
keberhasilan program yang dijalankan. Evaluasi tingkah laku pegawai
saat bekerja pun juga masuk didalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk
melihat apakah pegawai tersebut bekerja dengan bertingkah laku sesuai
dengan budaya organisasi dan peraturan yang telah ditetapkan atau malah
menyimpang dari peraturan dan budaya organisasi Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Hal ini disampaikan oleh informan I1-3, yang mengatakan bahwa:
“Kedisiplinan pegawai selalu menjadi bahan evaluasi yang tidak pernah ketinggalan, karena disiplin pegawai di sini menyangkut dengan kegiatan yang kami lakukan sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang selalu menjadi bahan evaluasi pegawai ialah ketidakhadiran, keterlambatan dan lama waktu bekerja.” (Wawancara/19 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Berdasarkan pernyataan informan dalam melakukan evaluasi
kedisiplinan pegawai yang selalu menjadi bahan evaluasi ialah
142
ketidakhadiran, keterlambatan dan lama waktu bekerja. Hal ini juga
dipaparkan oleh informan I1-1, yang mengatakan bahwa:
“Ketidakhadiran pegawai tahun ini menurun bila dibandingkan dengan tahun kemarin, keterlambatan serta lama waktu pengerjaan juga menurun. Dengan kata lain kinerja dan sikap kedisiplinan pegawai tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Pelayanan Dokumen Kependudukan tahun ini juga mendapat respon baik oleh masyarakat karena tidak adanya keterlambatan masa jadi dokumen kependudukan”. (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Jadi, evaluasi terkait dengan pelayanan Dokumen Kependudukan
Surat keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dilakukan
secara bertahap dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali, selain juga
evaluasi juga dilakukan berdasarkan kepuasan dari para pengguna jasa
yakni dalam hal ini ialah Orang Asing atau perusahaan yang
mempekerjakan Orang Asing. Kemudian, kedisiplinan pegawai juga
menjadi bahan yang harus dievaluasi karena hal utama yang dilihat dan
menjadi pokok keberhasilan kegiatan pelayanan adalah sikap dan pola
tingkah laku bekerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon tersebut.
Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan
ringkasan pembahasan dari hasil penelitian. Ringkasan pembahasan hasil
penelitian ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil
yang diperoleh selama peneltian berlangsung. Adapun hasilnya dapat
dilihat dalam pembahasan dibawah ini.
143
4.4 Pembahasan
Dokumen kependudukan Orang Asing merupakan salah satu hal yang
wajib dimiliki Orang Asing saat berdomilsi dalam suatu wilayah. Hal ini sesuai
dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Pelayanan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing ini
dilakukan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Di era globalisasi ini menjadikan banyak sekali Warga Negara Asing
yang datang ke Indonesia dengan berbagai mancam keperluan. Salah satu nya
ialah Kota Cilegon yang menjadi pusat tujuan Orang Asing untuk bekerja di
sini. Banyaknya perusahaan industri yang mempekerjakan Orang Asing
membuat Kota Cilegon dibanjiri Orang Asing dari berbagai negara. Dalam
pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, dimana
berdasarkan model Manajemen Pelayanan Umum yang dikembangkan oleh
Moenir dalam Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (2006:164),
disebutkan bahwa ada empat aktivitas manajemen yang menonjol dalam
pelayanan umum. Aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan ialah; aktivitas
dalam menetapkan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan
pekerjaan dan menyelesaikan masalah, mengendalikan kegiatan/proses
pelayanan, dan yang terakhir adalah aktivitas mengevaluasi pelaksanaan
tugas/pekerjaan.
Aktivitas dalam menetapkan cara yang tepat, Dalam hal ini termasuk
menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode. Hal ini guna menetapkan
cara-cara itu hendaknya melalui penelitian dan percobaan, sehingga dapat
144
ditemukan cara yang paling tepat untuk keadaan waktu itu, aman dan efisien
diantara beberapa alternatif cara. Khusus dalam tugas-tugas pelayanan soal
prosedur dan metode harus benar-benar menjadi perhatian manajemen, karena
ini akan menentukan kualitas dan kecepatan dalam pelayanan, baik pelayanan
manual maupun pelayanan dengan menggunakan peralatan.
Aktivitas dalam melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah,
Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa
manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan
sekaligus memutuskan keputusan yang diambil manajemen hendaknya benar-
benar memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud
yang terkandung dalam ini masalah ini.
Aktivitas dalam mengendalikan kegiatan, Pengendalian atidak berbeda
dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan
manajemen. Perbedaan itu terletak pada unsur tanggung jawab. Pada
pengendalian, unsur ini jelas kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis,
disamping umsur-unsur tujuan, rencana kegiatan dan standar. Dalam
pengendalian memang termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi
manajemen, tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan
pengendalian.
Aktivitas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas / pekerjaan, Hasil
evaluasi yang dilakukan akan kembali ke kegiatan pertama, kedua, ketiga atau
keempat baik secara terpisah maupun bergabung sebagai umpan balik yang
akan berguna untuk peninjauan kembali dan atau perbaikan terhadap
145
penjabaran objek, cara pencapaian sasaran, pelaksanannya, pengendalian
kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan diawal,
bahwa penelitian ini memfokuskan kepada Manajamen pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dimana
dapat dilihat bahwa Manajemen Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil Kota Cilegon terkait dengan dokumen
kependudukan Orang Asing sudah baik, walaupun masih terdapat beberapa
hambatan yang menghambat proses pelayanan terkait dokumen kependudukan
Orang Asing. Hambatan tersebut secara langsung bukan hanya berasal dari
pihak internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, namun
hambatan tersebut juga salah satunya berasal dari pihak Orang Asing maupun
sponsor dari Orang Asing yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang
berlaku terkait dengan Dokumen Kependudukan Orang Asing, hal ini dapat di
lihat dari ;
Pertama, dalam hal menetapkan sasaran. Pihak Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil menetapkan sasaran dari beberapa SKPD yang tergabung daam
TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing untuk diajak bekerjasama dalam
rangka menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini tujuan yang ingin
dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ialah ingin
mendata semua Orang Asing yang pindah datang dan berdomisili di Kota
Cilegon yang kemudian akan diterbitkannya dokumen kependudukan Orang
Asing yang berdomisili di Kota Cilegon tersebut. Selain itu juga
146
mensosialisasikan kepada para perusahaan-perusahaan yang banyak
mempekerjakan Orang Asing agar segera melaporkan keberadaan Orang Asing
yang dipekerjakan di perusahaan tersebut untuk dibuatkannya dokumen
keimigrasiannya maupun dokumen kependudukannya.
Oleh karena itu, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti; Kantor Imigrasi,
Badan Kesbang dan Linmas, Dinas Ketenatidakerjaan serta beberapa
perusahaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing. Dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon bersama instansi lainnya yang
tergabung dalam TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing rutin
mengadakan sosialisasi Orang Asing minimal 1 tahun sekali. Selain itu,
TIMPORA juga rutin mengadakan rapat tiap bulan untuk membahas hasil
temuan, yang kemudian temuan tersebut ditindak lanjuti dengan mengadakan
sidak. Biasanya temuan tersebut berisi daftar-daftar beberapa perusahaan yang
didalamnya disinyalir terdapat Orang Asing yang dipekerjakan namun tidak
terdaftar dari segi ke imigrasiannya maupun kependudukannya.
Bagi perusahaan yang terdapat tenaga kerja asing namun tidak memiliki
dokumen keimigrasiannya, maka dari saat itu pula pihak Imigrasi menjatuhkan
sanksi berupa mendeportasi Orang Asing tersebut. Dalam artian selama 3 bulan
Orang Asing tersebut tidak boleh menginjakan kaki di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun, bagi tenaga kerja asing yang berdomisili di Kota
Cilegon, tetapi tidak memiliki Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Maka, pihak Dinas Kependudukan dan
147
Catatan Sipil menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- bila
melampaui batas waktu pelaporan.
Selain itu, TIMPORA di sini juga memiliki fungsi untuk mengawasi
Orang Asing selama berdomisili di Kota Cilegon. Orang Asing yang
berdomisili di sekitar Kota Cilegon dan sudah memiliki SKTT harus menjaga
pola dan tingkah lakunya sesuai dengan adat istiadat dan mentaati peraturan
hukum yang berlaku di Kota Cilegon agar tidak meresahkan masyarakat
sekitar. Kemudian, keamanan dan kenyamanan Orang Asing juga menjadi
tanggung jawab TIMPORA, karena tidak sedikitnya masyarakat Kota Cilegon
yang tidak menginginkan keberadaan Orang Asing tersebut di Wilayahnya
sehingga berbuat suatu tindakan yang tidak memberikan rasa kenyamanan bagi
Orang Asing tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, proses bagi Orang Asing untuk bisa sampai
memiliki izin tinggal di Kota Cilegon memang membutuhkan beberapa
persyaratan yang ikut melibatkan instansi lain, maka dari Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon selain memberikan pelayanan mengenai
Dokumen Kependudukan Orang Asing juga ikut berperan dalam pengawasan
keberadaan Orang Asing di Kota Cilegon.
Kedua, menetapkan cara yang tepat. Pihak Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di sini sudah menetapkan cara yang tepat terkait dengan prosedur
dan metode dalam melakukan pelayanan mengenai penerbitan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sesuai dengan Peraturan
148
Daerah No. 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
Orang Asing yang datang untuk berdomisili di Kota Cilegon wajib
melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
selambat-lambatnya 14 hari terhitung dari masa diterbitkannya KITAS dari
Imigrasi untuk diterbitkan dokumen kependudukan SKTTnya. Bagi Orang
Asing yang ingin diterbitkannya Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggalnya, wajib melampirkan beberapa persyaratan kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Biasanya Orang Asing yang memiliki
KITAS dan berdomisili di Kota Cilegon adalah tenaga kerja asing yang bekerja
di suatu perusahaan. Karena menurut sumber dari Kantor Imigrasi bahwa para
Orang Asing tersebut menggunakan Visa Bekerja. Lain halnya dengan Orang
Asing yang memiliki keperluan untuk wisata ataupun berkunjung dalma waktu
yang relatif singkat mereka menggunakan Visa Berkunjung dan tidak perlu
membuat KITAS.
Persyaratan bagi Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon untuk
diterbitkannya SKTT ialah mereka harus melampirkan KITAS atau Keterangan
Izin Tinggal Sementara yang didapat dari Kantor Imigrasi, kemudian STM atau
Surat Tanda Melapor yang didapat dari Kepolisian barulah setelah dapat
dokumen dari kedua pihak tersebut maka Orang Asing melaporkan diri ke
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk diterbitkannya
SKTT. Pembuatan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
149
(SKTT) Orang Asing ialah 14 hari pengerjaan. Namun, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon biasanya menyelesaikan pekerjaan itu hanya
dalam 3 sampai seminggu masa pengerjaaan. Pembuatan SKTT Orang Asing
juga tidak dikenakan biaya setelah dihapuskannya Perda No. 16 Tahun 2009
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Penggantian KTP dan Akta
Catatan Sipil.
Pembuatan dokumen keimigrasian maupun kependudukan Orang Asing
biasanya menggunakan sponsor dari perusahaan atau pasangan jika Orang
Asing tersebut menikah dengan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di
Kota Cilegon. Jarang bagi Orang Asing untuk mengurusnya sendiri salah satu
kendalanya ialah bahasa. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon
didominasi oleh Orang Asing yang berkebangsaan Korea, China dan Jepang.
Rata-rata Orang Asing tersebut tidak dapat menggunakan bahasa lain selain
bahasa negaranya sendiri, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan
yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon,
mengingat belum adanya ahli bahasa atau penerjemah di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon sehingga mereka sulit untuk berinteraksi secara
langsung.
Ketiga, aktivitas melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah.
Tidak memiliki nya Database Orang Asing menjadi salah satu kekurangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan
masih terdapatnya Orang Asing yang tidak melaporkan diri ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terkait dengan keberadaannya
150
di Kota Cilegon. Beberapa perusahaan besar seperti PT. Indorama, dan PT.
Indoferro pernah diketahui mempekerjakan Orang Asing atau menyelundupkan
Orang Asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen keimigrasian dan
kependudukan. Tentunya hal ini kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi
dan mereka akan di kenakan sanksi deportasi.
Namun, tidak semua perusahaan seperti itu. Perusahaan PT. Krakatau
Posco dan Sankyu adalah salah satunya yang merupakan perusahaan yang
termasuk mentaati peraturan kelengkapan dokumen Orang Asing. Terlebih lagi
data mengenai jumlah Orang Asing yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon dimayoritasi oleh Orang Asing yang bekerja di
PT. Krakatau Posco. Hal ini menyimpulkan bahwa, PT. Krakatau Posco ialah
merupakan salah satu perusahaan yang paling banyak mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing tiap tahunnya dan semua Orang Asing tersebut legal atau terdaftar
dalam segi kependudukannya. Kemudian PT. Sankyu Indonesia juga selau
melaporkan keberadaan Orang Asingnya kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon, namun dalam hal ini PT. Sankyu tidak terlalu
banyak mempekerjakan orang Asing.
Jumlah Orang Asing tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang
menunjukan jumlah SKTT yang diterbitkan berdasarkan perusahaan Per
Desember 2015.
151
Tabel 4.2
Jumlah SKTT yang Diterbitkan Berdasarkan Perusahaan
Per Desember 2015
No Perusahaan Jumlah
1 PT. Krakatau Posco 198
2 PT. Indorama 107
3 PT. Sankyu Indonesia 63
4 PT. Gajah Tunggal 15
5 PT. Krakatau Enginering 2
6 PT. Cilegon Fabricator 14
7 PT. Merak Energi Indonesia 4
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, 2016
Berdasarkan dari data di atas menunjukan bahwa SKTT yang paling
banyak di terbitkan adalah dari PT. Krakatau Posco ialah sebanyak 198 Orang
Asing telah diterbitkan SKTTnya. Dapat dilihat pula bahwa PT. Indorama
menujukan 107 SKTT yang telah diterbitkan SKTTnya, namun menurut Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, jumlah tersebut baru diperbaharui
pada bulan September lalu, sebelumnya PT. Indorama didapati beberapa Tenaga
Kerja yang berdomisili di Kota Cilegon belum memiliki SKTT yang kemudian
setelah dilakukannya sidak dan diberlakukannya sanksi barulah pihak Indorama
mendaftarkan tenaga kerja asingnya untuk diterbitkannya SKTT. Untuk PT.
Sankyu Indonesia sendiri, dari informasi yang diberikan oeh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga selau memperbaharui data keberadaan tenaga
kerja asingnya. Update terbaru untuk tahun 2016 ini PT. Sankyu Indonesia
terdapat 37 Orang Asing yang bekerja dan telah memiliki SKTT. Sedangkan
152
sisanya, sudah kembali ke negaranya dikarenakan masa berlaku Visa bekerjanya
sudah habis.
Selain itu, pemotretan dan perekaman data untuk pembuatan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing belum
dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung. Untuk
sementara, data dan foto yang digunakan untuk pembuatan SKTT Orang Asing
masih berasal dari agen dan perusahaan Orang Asing yang dikirimkan melalui e-
mail atau disetorkan secara manual di loket pelayanan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon. Salah satu hambatannya ialah karena keterbatasannya
bahasa. Orang Asing yang datang untuk bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon,
rata-rata mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dan hanya bisa
menggunakan bahasa dari negaranya. Sehingga menyulitkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk bisa berinteraksi dengan
mereka.
Kemudian, penerbitan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil sebelumnya belum dilakukan secara individu. Berdasarkan UU
No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU. No 24 Tahun 2013 tentang
administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa setiap Orang Asing yang
berdomisili sementara di Kota Cilegon wajib memiliki SKTT secara individual
tanpa batas umur minimum. Berbeda seperti Kartu Tanda Penduduk yang secara
hukum wajib memiliki ialah WNA di atas 17 tahun. Namun, penerbitan SKTT
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum
secara individu. Bagi WNA yang bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon dengan
153
membawa keluarga (terdiri dari Ayah, ibu dan anak) hanya orang dewasa saja
yang diterbitkan SKTT nya, sedangkan anak yang seharusnya juga memiliki
SKTT, tidak diterbitkan SKTT nya. Dengan diberlakukannya UU No 24 Tahun
2013 akhirnya saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
menerbitkan SKTT bagi seluruh Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon
tanpa batas umur minimum.
Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon dan telah memiliki Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing memiliki hak dan kewajiban
yang sama dengan masyarakat Kota Cilegon pada umumnya. Untuk hak
kesehatan dan pendidikan biasanya Orang Asing mendapat jaminan dari
perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing tersebut. Untuk kesehatan Orang
Asing dapat menggunakan RSUD atau Rumah Sakit Krakatau Medika sebagai
sarana kesehatannya. Namun, bila kedua rumah sakit yang berada di Kota Cilegon
tersebut tidak bisa menangani penyakitnya, maka akan dibuatkannya rujukan ke
rumah sakit di kota lain yang lebih memadai.
Sedangkan, untuk Orang Asing yang membawa anak dan ingin
melanjutkan pendidikan. Karena di Kota Cilegon sendiripun belum memiliki
sekolah yang bertaraf Internasional sehingga kurang memungkinkan apabila
Orang Asing yang membawa anak melanjutkan pendidikan di Kota Cilegon.
Maka beberapa perusahaan masih mempercayakan mengenai pendidikan di
Sekolah Internasional daerah Tangerang atau Jakarta.
Keempat, Mengendalikan kegiatan atau proses pelayanan. Bentuk
pengendalian dalam hal pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing di
154
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah baik, pasalnya
menurut sumber yang diwawancarai langsung yaitu Kepala Bidang
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
mengatakan bahwa sebelumnya belum pernah ada kasus yang tercela dalam hal
pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing. Semua pelayanan dilakukan
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
Pengendalian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dibagi
menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengendalian Internal yang mana mencakup dalam
hal pelaksanaan tugas, prosedur kerja dan kedisplinan pegawai. Kemudian
pengendalian eksternal dalam hal ini cakupannnya pemeriksaan dari instansi lain
seperti Kantor Imigrasi dan Badan Kesbang Linmas dan juga penilaian dari
masyarakat mengenai pelayanan yang dilakukan.
Selain itu dengan diberlakukannya Sanksi sesuai dengan UU Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta dengan sikap
kepemimpinan yang baik membuat para pegawai di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon turut memberikan pelayanan yang senantiasa selau
baik, efektif dan efisien.
Kelima, mengevaluasi pelaksanaan tugas atau pekerjaan. evaluasi yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dilakukan
secara bertahap sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang terjadi. Dan
evaluasi tersebut dilakukan secara rutin setelah melakukan program kegiatan,
sehingga masalah atau hambatan yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak
terulang lagi di kegiatan selanjutnya atau di kedepannya. Selain itu evaluasi juga
155
diambil dari tingkat kepuasan Orang Asing yang menerima pelayanan dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Kemudian, sikap disiplin para
pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga menjadi salah
satu bahan dari evaluasi kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon. Hal ini dikarenakan, sikap disiplin para pegawai sangat mempengaruhi
keberhasilan program yang dijalankan. Evaluasi tingkah laku pegawai saat bekerja
pun juga masuk di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah pegawai
tersebut bekerja dengan bertingkah laku sesuai dengan budaya organisasi dan
peraturan yang telah ditetapkan atau malah menyimpang dari peraturan dan
budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Dalam konsep New Public Management yang mana semua pimpinan
(manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk
memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi fungsi-fungsi
pemerintahan. Dalam hal ini pelayanan mengenai dokumen kependudukan SKTT
Orang Asing oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mulai
sudah menerapkan konsep NPM (New Public Management) ini. Seperti,
pemimpin didalamnya sudah mulai melakukan pembatasan terhadap pekerjaan
dan fungsi pengendalian, memimpin serta mengarahkan kepada prosedur-prosedur
yang strategis dalam menjalankan program-program kerja yang dilakukan.
Kemudian, konsep NPM digunakan agar para pemimpin dalam hal ini Kepala
Dinas lebih meningkatan produtivitas dan menemukan berbagai cara alternatif
terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing yang berdasarkan perspektif
ekonomi. Sehingga mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, serta
156
meningkatkan kinerja pegawai. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang
Asing ini ditujukan bagi mereka yang berdomisili di Kota Cilegon selain tercatat
identitasnya sebagai penduduk aktif Kota Cilegon, juga mereka tercatat sebagai
wajib pajak sehingga mereka diwajibkan membayar pajak seperti masyarakat pada
umumnya.
Kemudian, prinsip New Public Service (NPS) sepertinya harus dibangun
dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing ini
yang mana birokrasinya harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada
pelayanan masyarakat sebagai warganegara bukan sebagai pelanggan ataupun
pengguna jasa. Warga negara disin adalah penerima dan pengguna pelayanan
publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai
kewajiban publik. Dalam hal ini yang dimaksud subyek dari kewajiban publik
ialah seperti mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
membayar pajak. Orang Asing yang datang dan berdomisili di Kota Cilegon wajib
melakukan hal tersebut selayaknya masyarakat pada umumnya. Dengan demikian
pelayanan yang dilakukan akan mengutamakan kepentingan umum,
mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis,
memperhatikan norma dan nilai serta standar yang ada.
Namun, dalam pengimplematasiannya mengenai pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing belum
sepenuhnya mengimplemntasikan konsep dari NPS ini. Hal ini dikarenakan masih
banyaknya Orang Asing yang mengeluh akibat birokrasi yang terlalu kaku dan
157
dominan sehingga hampir seluruh urusan pelayanan membutuhkan sentuhan-
sentuhan birokras. Selain itu, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan
tidak berperspektif harus dihormati oleh rakyat. Selain itu, sulitnya pelaksanaan
koordinasi antar instansi. Mengingat bahwa pelayanan terhadap keberadaan Orang
Asing ini bukan hanya sebatas tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon, tetapi oleh instansi-instansi lainnya seperti kantor
Imigrasi, Badan kesbang dan Linmas, Polri, Kodim, Dinasker serta banyaknya
instansi lain yang terlibat terkait dengan pengawasan keberadaan Orang Asing
tersebut.
158
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah
peneliti uraikan pada BAB IV mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen
Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah berjalan
dengan optimal, yang ditunjukan dengan kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, dalam menentukan sasaran mengenai pelayanan dokumen
kependudukan Orang Asing pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
ikut bekerjasama dalam menjalankan program sosialisasi yang dilakukan
bersama TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) seperti
mengikutsertakan beberapa SKPD yakni TNI, Polri, Kantor Imigrasi,
Disnaker, dan Badan Kesbang dan Linmas. Kemudian, juga mengikut
sertakan perusahaan-perushaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing
serta beberapa Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Orang
Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Kedua, aktivitas menetapkan cara
yang tepat, pelayanan mengenai dokumen kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah sesuai dengan
UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda
Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
158
159
Administrasi Kependudukan. Ketiga, dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon selalu mengutamakan ketepatan waktu dalam
pembuatan Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang
tidak pernah melampaui batas yakni 14 hari. Kemudian, sosialisasi Orang
Asing yang rutin dilakukan bersama TIMPORA (Tim Pengawas Orang
Asing) dilakukan daam waktu 1 tahun sekali. Sedangkan, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon masih belum melakukan
perekaman dan pemotretan data Orang Asing sehingga data tersebut masih
bersifat manual sampai saat ini. Keempat, bentuk pengendalian dalam
pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon diberlakukannya sanksi
bagi pegawai maupun Orang Asing yang melakukan pelanggaran. Serta
sudah mulai menerapkan konsep New Public Management. Kelima, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon melakukan evaluasi secara
bertahap sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang terjadi. Evaluasi
tersebut dilakukan secara rutin setelah melakukan program kegiatan,
sehingga masalah atau hambatan yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak
terulang lagi di kegiatan selanjutnya.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan diatas, maka
peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk
stakeholder terkait, sebagai berikut:
160
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sebaiknya lebih
menekankan kepada perusahaan-perusahaan yang banyak
mempekerjakan tenaga kerja asing. Sehingga mereka lebih mengetahui
prosedur mengenai penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing
berikut dengan sanksinya. Dengan cara sering melakukan sosialisasi
Orang Asing tidak hanya dalam acara formal yang diakukan 1 tahun
sekali tetapi juga dengan mengadakan suatu acara informal yang dapat
memberikan interaksi lebih baik pihak Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon perusahaan-perusahaan yang
mempekerjakan Orang Asing. Kemudian, melakukan sidak ke
beberapa perusahaan sehingga dapat meminimalisir perusahaan yang
melakukan penyelundupan tenaga kerja asing.
2. Memberlakukan peraturan untuk pemotretan dan perekaman data
Orang Asing di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon.
3. Memaksimakan E-Government yang sudah ada dengan menambah
Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang IT sehingga
aktivitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
khususnya dalam kegiatan administrasi kependudukan Orang Asing
lebih efektif dan efesien.
161
DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafino Persada.
Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melaui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Keban, T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media
Malayu, Hasibuan,SP. 2009. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi. Bandung: PT Bumi Aksara
Manulang, H. 2011. Dasar Dasar Manajemen. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
Moleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara
Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfiction. Bandung : PT Alumni
Purwadarmita. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta.
Ratminto dan Septi Winarsih, Atik. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Belajar
Siswanto, H, B. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi). Jakarta: PT. Bumi Aksara
Sondang. P. Siagian. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Thoha, Miftah. 2014. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Prenada
Media Grup.
162
Dokumen-dokumen lain :
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
DISTRIBUSI II
SALINAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum atas
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara
Indonesia yang berada di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan
Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan
pelayanan Administrasi Kependudukan yang
profesional, memenuhi standar teknologi informasi,
dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam
pencapaian standar pelayanan minimal menuju
pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi
permasalahan kependudukan, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
c. bahwa . . .
- 2 -
DISTRIBUSI II
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan . . .
- 3 -
DISTRIBUSI II
1. Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan
sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang
bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan
Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dokumen . . .
- 4 -
DISTRIBUSI II
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan
dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai
hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan
biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan
Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
serta penerbitan Dokumen Kependudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang
dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena
membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya
disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk
yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai
Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu . . .
- 5 -
DISTRIBUSI II
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya
disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk
yang dilengkapi cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami oleh seseorang dalam
register Pencatatan Sipil pada Instansi
Pelaksana.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang
melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami
oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,
lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal
menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
20. Petugas . . .
- 6 -
DISTRIBUSI II
20. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi
tugas dan tanggung jawab memberikan
pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan
penyajian Data Kependudukan di
desa/kelurahan atau nama lainnya.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu
yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran
serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya
disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi
Penduduk yang beragama Islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana,
selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana,
adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang
bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 5
Pemerintah melalui Menteri berwenang
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan
secara nasional, meliputi:
a. koordinasi . . .
- 7 -
DISTRIBUSI II
a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;
c. fasilitasi dan sosialisasi;
d. pembinaan, pembimbingan, supervisi,
pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
berskala nasional;
f. menyediakan blangko KTP-el bagi
kabupaten/kota;
g. menyediakan blangko dokumen kependudukan
selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana;
dan
h. pengawasan.
3. Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur
dengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;
d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi
berasal dari Data Kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri; dan
e. koordinasi . . .
- 8 -
DISTRIBUSI II
e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 7 diubah, sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan, yang dilakukan
oleh bupati/walikota dengan kewenangan
meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas
dan fungsinya di bidang Administrasi
Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat
di bidang Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada desa untuk
menyelenggarakan sebagian urusan
Administrasi Kependudukan berdasarkan
asas tugas pembantuan;
g. penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota berasal dari Data
Kependudukan yang telah dikonsolidasikan
dan dibersihkan oleh Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri; dan
h. koordinasi . . .
- 9 -
DISTRIBUSI II
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
5. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (5) Pasal 8
diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan
Administrasi Kependudukan dengan kewajiban
yang meliputi:
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan
mencatat Peristiwa Penting;
b. memberikan pelayanan yang sama dan
profesional kepada setiap Penduduk atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
c. mencetak, menerbitkan, dan
mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data
atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan
informasi yang disampaikan oleh Penduduk
dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
(2) Kewajiban . . .
- 10 -
DISTRIBUSI II
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam
pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai
pencatat pada KUAKec.
(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat
kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi
Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan
Akta Pencatatan Sipil.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan
Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya
belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau
bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan prioritas pembentukannya diatur dengan
Peraturan Menteri.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12
(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau
lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Ketentuan . . .
- 11 -
DISTRIBUSI II
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
pengangkatan dan pemberhentian serta tugas
pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk
kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan
ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas
waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta
Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan
keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Presiden.
9. Ketentuan . . .
- 12 -
DISTRIBUSI II
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua
rukun tetangga atau nama lainnya di domisili
Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
kematian.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan Akta Kematian.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan
kematian dari pihak yang berwenang.
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan
seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya
penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak
jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan
pencatatan kematian berdasarkan keterangan
dari kepolisian.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49
(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua
pada Instansi Pelaksana paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan
anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak
yang bersangkutan.
(2) Pengakuan . . .
- 13 -
DISTRIBUSI II
(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang
orang tuanya telah melaksanakan perkawinan
sah menurut hukum agama, tetapi belum sah
menurut hukum negara.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada register akta pengakuan anak dan
menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah dan
penjelasan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga
Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50
(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh
orang tua kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu
dari anak yang bersangkutan melakukan
perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang
orang tuanya telah melaksanakan perkawinan
sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada register akta pengesahan anak dan
menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 ditambahkan 4 (empat)
huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan
huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (4), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
(1) Data Kependudukan terdiri atas data
perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
(2) Data . . .
- 14 -
DISTRIBUSI II
(2) Data perseorangan meliputi:
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal
lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian;
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib
seseorang.
(3) Data . . .
- 15 -
DISTRIBUSI II
(3) Data agregat meliputi himpunan data
perseorangan yang berupa data kuantitatif dan
data kualitatif.
(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang
digunakan untuk semua keperluan adalah Data
Kependudukan dari Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan
dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan
kriminal.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) Pasal 63 diubah dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 63
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2) Dihapus.
(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku secara nasional.
(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa
berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap
berakhir.
(5) Penduduk . . .
- 16 -
DISTRIBUSI II
(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib
membawanya pada saat bepergian.
(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
14. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda
Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, memuat elemen data
penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal
lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status
perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan,
kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku,
tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan
tandatangan pemilik KTP-el.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi nomor identitas tunggal untuk semua
urusan pelayanan publik.
(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan
publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas
yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan
publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak
Undang-Undang ini disahkan.
(5) Elemen . . .
- 17 -
DISTRIBUSI II
(5) Elemen data penduduk tentang agama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai
agama berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan
dicatat dalam database kependudukan.
(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman
elektronik data perseorangan.
(7) KTP-el untuk:
a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya
seumur hidup; dan
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan
dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak,
atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk
dilakukan perubahan atau penggantian.
(9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk
pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi
Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa
paling lambat 14 (empat belas) hari dan
melengkapi surat pernyataan penyebab
terjadinya rusak atau hilang.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perubahan elemen data penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
15. Ketentuan . . .
- 18 -
DISTRIBUSI II
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 ditambahkan 1 (satu)
huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 68 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 68
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas
kutipan akta:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian;
e. pengakuan anak; dan
f. pengesahan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa
Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang
berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut
dengan data yang terdapat dalam Register
Akta Pencatatan Sipil.
16. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 76
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen
Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan
tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan
Menteri.
17. Ketentuan . . .
- 19 -
DISTRIBUSI II
17. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
18. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 79
(1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan
wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya
oleh Negara.
(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan
hak akses Data Kependudukan kepada petugas
provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta
pengguna.
(3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data
Kependudukan yang tidak sesuai dengan
kewenangannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
ruang lingkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
19. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 79A
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
tidak dipungut biaya.
20. Di antara . . .
- 20 -
DISTRIBUSI II
20. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu)
BAB, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai
berikut :
BAB VIIIA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL
Pasal 83A
(1) Pejabat struktural pada unit kerja yang
menangani Administrasi Kependudukan di
provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
atas usulan gubernur.
(2) Pejabat struktural pada unit kerja yang
menangani Administrasi Kependudukan di
kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri atas usulan bupati/walikota melalui
gubernur.
(3) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
secara periodik oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan
prosedur pengangkatan dan pemberhentian
pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), serta penilaian kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
21. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi
memuat:
a. keterangan . . .
- 21 -
DISTRIBUSI II
a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau
mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib
seseorang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data
lainnya yang merupakan aib seseorang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (1a), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 86
(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan
hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi
dan petugas Instansi Pelaksana.
(1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang
tidak sesuai dengan kewenangannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
ruang lingkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
23. Ketentuan Pasal 87 dihapus.
Pasal 87
Dihapus.
24. Di antara . . .
- 22 -
DISTRIBUSI II
24. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB,
yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXA
PENDANAAN
Pasal 87A
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan
Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan
fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun
kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Pasal 87B
Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan
kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan
mulai anggaran pendapatan dan belanja negara
perubahan tahun anggaran 2014.
25. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 94
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah).
26. Di antara . . .
- 23 -
DISTRIBUSI II
26. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 95A
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 95B
Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan,
kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi
Pelaksana yang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya
kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan
Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah).
27. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 96
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak
mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan
blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
28. Di antara . . .
- 24 -
DISTRIBUSI II
28. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 96A
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak
mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan
Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
29. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
a. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap
Penduduk.
b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK
sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat
1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna
mengakses data kependudukan dari Menteri.
c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-
Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
d. keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor
induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh
pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database
kependudukan nasional terwujud.
30. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
a. semua . . .
- 25 -
DISTRIBUSI II
a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan harus
dimaknai “KTP-el”;
b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk
kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya
peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan harus dimaknai
”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi
Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”; dan
c. semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Administrasi Kependudukan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
31. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan harus disesuaikan
dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 26 -
DISTRIBUSI II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 232
DISTRIBUSI II
PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan
atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa
Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan
penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib
Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database
kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas
dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi
Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak
administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan
perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen
Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran
aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat
ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat
serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di
kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara
nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak
dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau
dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat
kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara
lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.
Dengan . . .
- 2 -
DISTRIBUSI II
Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el
yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun
menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas
elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini
perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam
pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun
swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap
5 (lima) tahunnya.
Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka
perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan
Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi
Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan
penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih
mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka
perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik
penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang
asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi
Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong
iklim investasi ke Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 3 -
DISTRIBUSI II
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan
secara berkala per semester, yaitu untuk semester
pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan
semester kedua yang diterbitkan tanggal
31 Desember.
Huruf f
Penyediaan blangko KTP-el dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan pertimbangan untuk menjamin
cip KTP-el dapat terintegrasi dengan sistem yang
sudah ada.
Huruf g
Penyediaan blangko selain blangko KTP-el
dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana di
kabupaten/kota.
Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el,
antara lain biodata penduduk, kartu keluarga,
surat keterangan kependudukan, akta kelahiran,
akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian,
akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.
Huruf h
Cukup jelas.
Angka 3 . . .
- 4 -
DISTRIBUSI II
Angka 3
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Data Kependudukan skala Provinsi diterbitkan
secara berkala per semester, yaitu untuk semester
pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan
semester kedua yang diterbitkan tanggal 31
Desember.
Huruf e
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
- 5 -
DISTRIBUSI II
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”desa” adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf g
Data Kependudukan skala kabupaten/kota
diterbitkan secara berkala per semester, yaitu
untuk semester pertama yang diterbitkan
tanggal 30 Juni dan semester kedua yang
diterbitkan tanggal 31 Desember.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai
kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain
karena diberi kewenangan untuk
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan
seperti kabupaten/kota.
Angka 5
Pasal 8
Cukup jelas.
Angka 6 . . .
- 6 -
DISTRIBUSI II
Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 27
Ayat (1)
Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan
di Instansi Pelaksana tempat Penduduk
berdomisili.
Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran
tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
Ayat (2)
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut
biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.
Angka 8
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 44
Ayat (1)
Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau
nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan
secara berjenjang kepada rukun warga atau nama
lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan
kecamatan atau nama lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 7 -
DISTRIBUSI II
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak"
merupakan pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah
menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu
kandung anak tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak"
merupakan pengesahan status seorang anak yang
lahir dari perkawinan yang telah sah menurut
hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan
dari kedua orang tua anak tersebut telah sah
menurut hukum negara.
Ayat (2) . . .
- 8 -
DISTRIBUSI II
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i . . .
- 9 -
DISTRIBUSI II
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau
mental” berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang menetapkan
tentang hal tersebut.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u . . .
- 10 -
DISTRIBUSI II
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas.
Huruf bb
Cukup jelas.
Huruf cc
Cukup jelas.
Huruf dd
Cukup jelas.
Huruf ee
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah
kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan,
Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia,
agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang . . .
- 11 -
DISTRIBUSI II
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah
data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data
yang berupa penjelasan.
Ayat (4)
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh
Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri.
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan
pelayanan publik”, antara lain untuk
penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha,
pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan,
pelayanan penerbitan sertifikat tanah,
asuransi, jaminan kesehatan masyarakat,
dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan
perencanaan pembangunan”, antara lain
untuk perencanaan pembangunan nasional,
perencanaan pendidikan, perencanaan
kesehatan, perencanaan tenaga kerja,
dan/atau pengentasan masyarakat dari
kemiskinan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan alokasi
anggaran”, antara lain untuk penentuan dana
alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan
potensi perpajakan.
Huruf d . . .
- 12 -
DISTRIBUSI II
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan
pembangunan demokrasi”, antara lain untuk
penyiapan data agregat kependudukan per
kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data
penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan
penegakan hukum dan pencegahan kriminal”,
antara lain untuk memudahkan pelacakan
pelaku kriminal, mencegah perdagangan
orang, dan/atau mencegah pengiriman
tenaga kerja illegal.
Angka 13
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 13 -
DISTRIBUSI II
Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu)
KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem
keamanan/pengendalian dan sisi administrasi
ataupun teknologi informasi dengan melakukan
verifikasi dan validasi dalam sistem database
kependudukan serta pemberian NIK.
Angka 14
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap
menjadi KTP-el multiguna.
Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan
disesuaikan dengan kebutuhan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka (9) . . .
- 14 -
DISTRIBUSI II
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 68
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain
lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau badan hukum
Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 19 . . .
- 15 -
DISTRIBUSI II
Angka 19
Pasal 79A
Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan”
meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak
atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau
akibat perubahan elemen data.
Angka 20
Pasal 83A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan
perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengembangan
dan pembinaan karir.
Angka 21
Pasal 84
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 86
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 87
Dihapus.
Angka 24 . . .
- 16 -
DISTRIBUSI II
Angka 24
Pasal 87A
Cukup jelas.
Pasal 87B
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 94
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 95A
Cukup jelas.
Pasal 95B
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 96
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 96A
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 101
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 102
Cukup jelas.
Angka 31 Angka 31 . . .
PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SURAT
KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) ORANG ASING DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CILEGON
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Progran Studi
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk Memperoleh data yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Maka disusunlah pedoman wawancara seperti dibawah ini:
Informan :
1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon
2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kot Cilegon
3. Pegawai di Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon
4. PT. Krakatau Posco
5. PT. Indorama
6. PT. Sankyu Indonesia
7. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon
Pertanyaan :
1. Aktivitas Menetapkan Sasaran
Pemerintah :
a. Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan Dokumen
Kependudukan Orang Asing.
2. Menetapkan Cara yang Tepat
Pemerintah :
a. Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
b. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan
Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
Orang Asing.
3. Melaksanakan Pekerjaan
Pemerintah, Perusahaan dan Orang Asing:
a. Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
b. Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
c. Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
d. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di
Kota Cilegon.
e. Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu.
4. Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan
Pemerintah :
a. Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen
kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang
Asing.
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan
Pemerintah :
a. Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
TRANSKRIP DATA DAN KODING
Peneliti : Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan Dokumen
Kependudukan Orang Asing.
I1-1
Dalam menetapkan sasaran kami sudah bekerja sama dengan
beberapa SKPD yang juga ikut terlibat dalam penanganan
Orang Asing di Kota Cilegon khususnya dalam program
sosialisasi Orang Asing. SKPD tersebut antara lain seperti
Imigrasi, Disnaker, TNI, POLRI, Kodim, juga Badan Kesbang
dan Linmas. SKPD tersebut tergabung dalama TIMPORA
atau Tim Pengawas Orang Asing. Selain SKPD yang tadi saya
sebutkan, sasaran kami juga tentunya perusahaan-perusahaan
yang banyak mempekerjakan Orang Asing di perusahaannya,
serta masyarakat yang menikah dengan Orang Asing dan
menjadi warga Kota Cilegon.
1
I1-3
Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
selain melakukan pelayanan mengenai dokumen
kependudukan Orang Asing, juga melakukan sosialisasi. Nah,
dalam sosialisasi ini kita perlu bekerja sama dengan sponsor
atau biasa yang disebut dengan agen Orang Asing dan juga
Kantor Imigrasi serta SKPD lainnya seperti Kodim, TNI,
POLRI dan Badan Kesbang Linmas. Karena di sini rata-rata
Orang Asing yang bekerja di Kota Cilegon ini tidak
melaporkan sendiri, melainkan menggunakan sponsor Orang
Asing yang biasanya sponsor tersebut berasal dari perusahaan
dimana mereka bekerja. Berbeda apabila ada Orang Asing
yang menikah dengan Orang Indonesia, biasanya yang
mengurusinya itu Istrinya dalam hal dokumen kependudukan.
Sosialisasi ini merupakan salah satu program yang tergabung
dalam TIMPORA ( Tim Pengawas Orang Asing ) yang mana
diketuai oleh pihak Imigrasi.
2
I3 Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan itu tergabung
dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana
anggotanya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Disnaker, TNI, Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan.
Untuk TIMPORA ini leadernya ada di Kantor Imigrasi yaitu
Bapak Sahat Pasaribu yang juga merupakan Kepala Kantor
kami, Kantor Imigrasi Kota Cilegon.
3
I2 TIMPORA itu artinya Tim pengawasan Orang Asing. Tim ini
kebang linmas juga ikut andil sebagai anggota. Tapi kalau
Leading sector dari Timpora ini istilahnya ketuanya ada di
IMIGRASI. Sebagaimana dengan fungsi Timpora tadi, di
Kesbang ini hanya sebagai fungsi pengawasan saja. Dalam hal
ini kita mengawasi keberadaan mereka, aktivitas mereka
4
selam tinggal di kota cilegon. Jangan sampai kegiatan mereka
menyimpang dari aturan aturan yang berlaku di masyarakat
kota Cilegon ini. Jadi fungsi kami itu bukan menangani
permasalahan surat izin masuk mereka, namun kami berfungsi
untuk mengawasi mereka, berikut surat surat mereka yang
telah di terbitkan oleh Imigrasi dn Catatan Sipil dan pihak
Disnker bagi mereka yang kerja di kota Cilegon. Dan juga
menjamin keamanan mereka selama merek tinggal di kawasan
kota Cilegon. Nah kalau yang dibawahi oleh kita (Kesbang
Linmas), ada Tim pengawasan NGO (Non Goverment) Orang
Asing, ini tidak jauh beda dengan TIMPORA. Cuma ini lebih
kepada Lembaganya. Kalau Timpora kan lebih kepada Orang
Asingnya nah, kalau TIM NGO Orang Asing ini mengawasi
lembaganya. Bisa saja mereka datang kesini membawa LSM
atau lain sebagainya. Termasuk yang kita awasi juga agen
penyalur mereka.
Peneliti : Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
I1-1
Strageti yang digunakan dalam pelayanan dokumen
kependudukan SKTT Orang Asing ini dengan mereka
melengkapi beberapa persyaratan yang wajib diserahkan
apabila ingin diterbitkannya SKTT Orang Asing. Seperti
KITAS yang didapat dari kantor Imigrasi dan SKM dari
Kepoisian. Lama pengerjaan kami disini tidak pernah melebihi
batas waktu 14 hari pengerjaan. Malah, kita biasa 3 hari juga
sudah selesai.
5
I1-2 Kita selalu melayani perusahaan-perusahaan yang
mendaftarkan Orang Asing untuk diterbitkannya SKTT tanpa
pungutan biaya apapun setelah adanya Peraturan Daerah No 8
Tahun 2015 tentang Penghapusan Perda Nomor 16 Tahun
2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan
Akta Catatan Sipil. Jadi pembuatan SKTT, KTP Orang Asing,
KK Orang Asing itu sekarang gratis. Jadi sudah tidak
dipersulit oleh kendala biaya lagi bagi penerbitan dokumen
kependudukan Orang Asing. Masa pengerjaannya juga kurang
dari 14 hari malah biasanya kami lebih cepat pengerjaannya.
6
Peneliti : Persyaratan untuk di Terbitkannya SKTT Orang Asing
I1-1 Persyaratan yang wajib dilampirkan ketika Orang Asing atau
perusahaan ingin diterbitkannya SKTT ialah mereka harus
menyerahkan KITAS yang diperoleh dari Kantor Imigrasi,
Surat Keterangan Melapor (SKM) yang didapat dari
Kepolisian, Fotocopy Pasport atau Visa. Tapi biasanya
fotocopy pasport dan visa nya hanya sampai di kantor
Imigrasi. Karena sudah tertera dalam KITAS.
7
I3 Orang asing yang ingin membuat KITAS itu harus punya
sponsor kalau yang sendiri itu harus mempunyai pasangan
yang sah seperti Orang Asing yang menikah dengan Warga
Negara Indonesia yang tinggal di Cilegon atau Orang Asing
yang bekerja di suatu perusahaan. Intinya ada yang
bertanggung jawab atau jaminan mereka ketika mereka ingin
tinggal disini. Tapi lain halnya ketika mereka kesini hanya
keperluan atau kunjungan wisata atau kunjungan bisnis yang
jangka waktunya hanya sebentar, itu tidak perlu membuat
KITAS. Nah bagi Orang Asing yang sudah memiliki KITAS
baru bisa meakukan registrasi di kependudukan dan
kepolisian.
8
I4
Jadi sejak awal Orang Asing sebelum mendapatkan izin kerja
disini, proses tahap awal yang harus diajukan yaitu RPTKA
(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Di RPTKA ini
kami mengajukan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi bahwa kami membutuhkan Tenaga Kerja Asing
di Perusahaan kami yaitu PT Krakatau Posco. Dalam RPTKA
ini kita melampirkan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan
beserta jabatan yang kami butuhkan, proses untuk pengajuan
RPTKA ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah RPTKA
diterbitkan baru kita mengajukan Surat Perintah Bayar DPKK
(Dana Pengembangan Keterampilan dan Keahlian) sebelum
mendapatkan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing).
DPKK ini merupakan dana kompensasi pengajuan Tenaga
Kerja Asing yang masuk ke Kas Negara, yang mana
dibayarkan setiap bulannya $ 100 yang menjadi syarat utama
yang harus disetorkan ke pemerintah. Setelah IMTA selesai
baru kami mengirim Telex. Telex ini merupakan surat
pemberitahuan dari kami yang ditujukan kepada tenaga kerja
asing dinegaranya yang akan di datangkan bahwa pengajuan
IMTA yang bersangkutan sudah dikabulkan oleh
Kemenakertrans. Kemudian mereka yang dinegaranya
tersebut baru akan memproses Visa bekerja di KBRI
(Kedutaan Besar RI) yang ada dinegara sana untuk diterbitkan
Visa bekerjanya. setelah mendapatkan Visa bekerja tenaga
kerja asing datang ke Kota Cilegon baru disitulah tahap untuk
melapor ke Imigrasi dan memproses untuk dibuatkannya
KITAS dengan syarat IMTA harus sudah terbit. Setelah
KITAS keluar, kami harus melaporkan ke Polres untuk
diterbikannya SKM (Surat Keterangan melapor). Setelah
SKM jadi baru kami melapor ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon untuk mendapatkannya SKTT
9
karena Orang Asing nya berdomisili dikota Cilegon. Dan
kamipun melaporkan keberadaan orang Asing yang bekerja di
kota Cilegon ke Dinas Ketenagakerjaan kota Cilegon.
I5 Panjang sekali alur untuk akhirnya bisa sampai diterbitkannya
SKTT Orang Asing. Orang Asing yang pertama kali
menjejakan kaki di Kota Cilegon harus langsung melapor ke
Kantor Imigrasi untuk dibuatkannya KITAS. Awal kami
mengurus dokumen orang asing itu ya dari KITAS itu.
Sebelumnya kami juga mengurus biaya yang harus kami
bayarkan ke pajak negara terkait dengan tenaga kerja asing
tersebut untuk dilampirkan dalam persyaratan pembuatan
KITAS. Setelah itu, kami memebuat SKM dari Kepolisian
dengan melampirkan KITAS. Ketika keduanya sudah selesai
baru ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk
dibuatkannya SKTT dengan melampirkan KITAS dan SKM
tersebut.
10
I6 Persyaratan yang kami buat untuk diterbitkannya SKTT itu
hanya KITAS dan SKM. Tidak terlalu banyak, hanya saja
dalam pembuatan KITAS yang memang cukup agak rumit
karena panjang sekali alurnya.
11
Peneliti : Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing
I1-1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam
TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) melakukan
sosialisasi Orang Asing itu minimal 1 tahun sekali. Selain
bersama TIMPORA kami juga melakukan sosialisasi dengan
menyebarkan banner di beberapa perusahaan yang banyak
mempekerjakaan Orang Asing prihal dengan dokumen
kependudukan SKTT. Selain itu, kita juga selalu melakukan
sosialisasi langsung lewat loket pelayanan ketika ada
perusahaan yang datang untuk mengurus dokumen
12
kependudukan Orang Asing. Jadi sistemnya kita juga bertatap
muka langsung dengan penanggung jawab pendaftaran SKTT
Orang Asing dari perusahaan tersebut.
I1-3 Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan yaitu merupakan
program TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana
didalamnya juga beranggotakan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon. Sosialisasi itu dilakukan paling
dalam waktu sekali dalam setahun. Tergantung anggarannya.
Tetapi sosialisasi yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon sendiri yaitu dengan membagikan benner kepada
perusahaan lalu memberitahukan di Web kami, dan juga
memberitahukan secara langsung kepada penanggung jawab
perusahaan di loket pelayanan kami.
13
I4 Kami sering sekali mendapatkan undangan sosialisasi
mengenai dokumen Orang Asing tersebut. Di Setda kota
Cilegon, pernah juga di restoran atau rumah makan di Cilegon.
Ya hitung-hitung menjalin hubungan dengan berbagai instansi
dan saling menjalin tali silahturahmi. Sehingga kerja sama
kami tetap terjaga.
14
I5 Perusahaan kami pernah mendapatkan undangan sosialisasi
Orang Asing terkait dengan dokumen orang asing baik
keimigrasiannya maupun kependudukan. Biasanya yang hadir
dalam sosialisasi itu bagian general affairs saya kurang paham
juga apakah mereka sering hadir atau tidak. Tapi, ya pasti
namanya diundang pastinya hadir lah..
15
I6 Kalau masalah undangan sosialisasi tentunya kami selalu
dapat undangan itu. Kami juga selalu hadir dalam undangan
tersebut soalnya dari undangan itu kami bisa mendapatkan
sosialisasi terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh
16
tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan kami. Baik itu
dari dokumen keimigrasian, ketenaga kerjaan maupun
kependudukannya.
Peneliti : Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
I1-1 Salah satu hambatan dalam masalah pelayanan dokumen
kependudukan Orang Asing ini ialah tidak semua Orang Asing
yang berdomisili di Kota Cilegon ini melaporkan diri ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Kebanyakan dari mereka
hanya sekedar melaporkan ke Kantor Imigrasi dan Kepolisian
saja. Padahal sangat penting sekali bagi mereka untuk
mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon untuk diterbitkannya SKTT ( Surat Keterangan
tempat Tinggal) bagi mereka yang tinggal terbatas, untuk
menandakan bahwa mereka adalah penduduk legal atau resmi
Kota Cilegon. Tapi tidak semuanya Orang Asing yang
melaporkan diri ke Imigrasi Kota Cilegon itu berdomisili di
Cilegon, banyak dari mereka yang bekerja di Kota Cilegon
tapi tinggalnya di daerah lain seperti Tangerang, Jakarta
pokoknya di wilayah luar Cilegon itu memang bukan menjadi
tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon karena mereka tidak berdomisili di Kota Cilegon.
selain itu juga ketika Orang Asing yang sudah diterbitkanya
SKTT ketika pindah ke negara asalnya lagi, tidak juga
melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon sehingga namanya masih terdaftar sebagai penduduk
Orang Asing di Kota Cilegon.
17
I3 Banyaknya penyelundupan tenaga kerja asing di Kota Cilegon.
Jumlah Orang Asing yang tidak memiliki dokumen tidak bisa
dikataka sedikit, bahkan pernah masuk berita ketahuan pekerja
18
asing dari perusahaan PT. Indoferro terkena sidak yang mana
terdapat temuan beberapa dari mereka tidak memiliki
dokumen izin yang lengkap. Hasil dari sidak kami ke beberapa
perusahaan bila di bandingkan dengan yang legal maupun
ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang legal dibandingan
dengan yang illegal. Tapi Orang Asing yang Ilegal juga tidak
bisa dikatakan sedikit. Masih banyak di Kota Cilegon Orang
Asing yang bekerja tapi tidak memenuhi syarat kelengkapan
dokumennya.
I5 Perusahaan kami memang sering didapati oleh pihak Imigrasi
dan Tim Pengawas Orang Asing mengenai Tenaga Kerja
Asing yang tidak terdaftar maupun tidak memberikan
informasi mengenai Tenaga Kerja Asing yang kembali ke
negaranya dalam artian telah habis masa kontrak di sini. Hal
tersebut dikarenakan terjadi miss communication antara pihak
kami dengan imigrasi. Di perusahaan kami ini ada agen yang
bertugas mengurusi dokumen keimigrasian maupun
kependudukannya hanya saja prosesnya terlalu atidak lama.
Karena kami juga tidak mengetahui batas lapor Orang Asing
ketika sudah berada di Kota Cilegon. Jadi ya seharusnya
dokumen tersebut baru ingin kami urus ternyata pihak Imigrasi
sudah melakukan sidak kesini. Akhirnya kami dijatuhi sanksi.
Padahal sudah kami jelaskan bahwa ini hanya masalah
keterlambatan waktu saja.
19
I7 I live been here since 1982 for my bussines in PT. Krakatau
Steel, 22 years just temporarry before i am being live
permanents here since 5 years ago. I dont used any sponsor to
take my residence documents, because my sponsor is my wife.
It better cheaper than i should take with other sponsor. Its so
older to talk about the government because am started live
20
here since 1982. But yesterday, i drove my cousin who came to
Germany for his bussines here to government in Cilegon to
take his residence document, and ya for me and my cousin its
so long procedure. Because we need to report to police office,
and back to government again. Its so complicated. And luckly i
have my wife. i cant do anything without her. She is from
bandung but live here. we really dont pay anything in
goverment. And the service is really so fast. I can take my
cousin’s SKTT its about a week.
Peneliti : Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.
I1-1 Untuk pembuatan SKTT memang kemarin dikirimkan lewat
email, namun sekarang untuk pembuatan SKTT bagi para agen
orang asing atau perusahaan asing yang ingin diterbitkan
SKTT Orang Asingnya wajib menyerahkan persyaratan secara
manual, berikut dengan pas fotonya. Karena, kalau mereka
para Orang Asing melakukan pemotretan di sini belum bisa
karena pertama keterbatasan kita dalam bahasa, apalagi orang
yang dari China, Korea atau Jepang. Bahkan mereka pun
kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris. Kedua, mereka juga
akan merasa disulitkan. Jadi, ya seperti ini saja mereka
menyerahkan persyaratan secara manual dan setelah itu akan
kami lakukan verifikasi, dan validasi kelengkapan berkas
persyaratan yang mereka berikan.
21
I1-2 Bagi para Orang Asing yang ingin membuat dokumen
kependudukannya semuanya sekarang langsung datang ke
bagian loket pelayanan. Namun, biasanya ini yang datang
hanya sponsor dari perusahannya saja dengan memberikan
data secara manual. Harusnya melakukan pemotretannya di
sini hanya saja karena keterbatasan bahasa dan tempat kami
22
sehingga saat ini untuk pas foto bersifat manual atau dikirim
melalui email.
Peneliti : Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di
Kota Cilegon.
I1-1 Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon hak nya sama
dengan masyarakat Kota Cilegon lainnya. Mereka berhak
mendapatkan kesehatan dan pendidikan seperti masyarakat
lain pada umumnya. Namun, biasanya untuk masalah
pendidikan. Orang Asing lebih memilih sekolah yang bertaraf
internasional yang bisa dibilang bagus lah, yang rata-rata
sekolah tersebut berada di Tangerang dan Jakarta. Karena di
Kota Cilegon sendiri pun belum memadai fasilitas Sekolah
untuk taraf Internasional, mungkin kedepannya Kota Cilegon
juga akan membuat sekolah Taraf Internasional seperti Jakarta
Internasional School (JIS). Sedangkan, untuk masalah
Kesehatan di Kota Cilegon terdapat RSUD dan juga Rumah
Sakit KS, mereka bisa berobat kesana apabila mereka sakit.
Dan mungkin bisa meminta rujukan ke rumah sakit di kota lain
apabila rumah sakit di Kota Cilegon tidak bisa menangani
penyakitnya
23
I4 Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan kami, segala
sesuatunya tentunya perusahaan kami yang menanggung.
Termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan. Walaupun
mereka berhak mengakses dimana saja. Namun, kami hanya
ingin menjamin mereka ketika tinggal di sini selama mereka
masih bekerja di PT. Krakatau Posco. Untuk kesehatan kami
bekerja sama dengan RS Krakatau Medika. Sedangkan, untuk
pendidikan kami masih mempercayainya di Jakarta
Internasional School (JIS).
24
I5 Untuk jaminan kesehatan kami saat ini bekerja sama dengan 25
Rumah Sakit di Jakarta. Namun jika penyakitnya bisa di obati
disini bisa ditindak lanjuti di RSKM. Sedangkan, untuk Orang
Asing yang membawa anaknya dalam hal pendidikan ini kami
memberi fasilitasnya di Jakarta, karena untuk di Cilegon
belum ada sekolah yang bertaraf Internasional.
I6 Untuk pendidikan dan kesehatan kami mempercayakannya di
Jakarta, karena kantor pusat kami ada di Jakarta sehingga
dalam hal kesehatan dan juga pendidikan para tenaga kerja
asing yang dibawahi perusahaan kami juga bekerja sama
dengan rumah sakit di Jakarta dan sekolah disana.
26
Peneliti : Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) Orang Asing secara individu.
I1-1 Oh sekarang sistemnya tidak seperti itu. Memang dulu Orang
Asing yang diterbitkannya SKTT hanyalah Orang Asing
dewasa saja, seperti pekerja asing yang membawa keluarganya
ikut berdomisili sementara di sini hanya istrinya yang
dibuatkan sedangkan anaknya yang masih dibawa umur tidak.
Namun setelah dikeluarkannya pembaharuan UU Nomor 24
Tahun 2013. Seluruh Orang Asing yag berdomisili di Kota
Cilegon wajib dibuatkannya SKTT tanpa batas minimum
umur. Kemarin juga ada Orang Asing dari Korea yang
berdomisili di sini karena bekerja di PT. Krakatau Posco
membawa istri dan anaknya yang kisaran umur 4 tahun, sudah
kami terbitkan juga SKTT nya.
27
I1-2 Untuk sistem yang ini kita sudah menerapkan peraturan ini,
dan juga sudah mensosialisasikan kepada perusahaan-
perusahaan yang biasa melakukan penerbitan SKTT di sini
bahwa sekarang mewajibkan seluruh Orang Asing membuat
SKTT tanpa batas minimum, namun masih saja ketika kami
28
melakukan sidak ke beberapa asrama atau perumahan yang
dijadikan tempat tinggal Orang Asing masih ditemukan Orang
Asing yang membawa anak namun tidak didaftarkan
kependudukannya
I4 Semua Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco
memiliki dokumen perizinannya khususnya SKTT. Ada
beberapa Orang Asing yang membawa keluarganya, dan
seluruh anggota keluarganya yang ikut berdomisili di Kota
Cilegon juga kami buatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT) nya termasuk balita yang masih dibawah umur.
29
Peneliti : Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen kependudukan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
I1-1 Bentuk pengendaliannya bagi para pegawai di sini mengenai
pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing berawal dari
atasannya dulu. Jadi kita sistemnya yaitu sanksi yang tegas,
diperaturan sudah jelas dan tertera bahwa untuk pelayanan
SKTT Orang Asing itu gratis atau tidak dikenakan biaya
retribusi apapun. Apabila terdapat oknum pegawai yang
terbukti melakukan pemungutan bayaran ya kami tidak segan-
segan memberikan sanksi yang cukup tegas karena itu sudah
termasuk ke ranah korupsi. Sampai saat ini belum ada kasus
seperti itu di sini. Seperti yang saya bilang tadi,
pengendaliannya berawal dari atasan, dari Kepala dinas yang
selalu memantau kegiatan pelayanan sesuai kah dengan SOP
(Standard Operasional Prosedur) nya kurang lebih seperti itu.
30
I1-3 Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing full 5
hari masa kerja, dan kami mengerjakannya selesai dalam
waktu 2-3 hari. Sedangkan diperaturan batas waktunya ialah
14 hari masa pengerjaan. Karena, Orang Asing yang
berdomisili di Kota Cilegon wajib membawa SKTT kemana-
31
mana sebagai identitas mereka, jadi sangat penting untuk
mereka. Makanya kami berusaha menyelesaikannya dengan
cepat.
I4 Pelayanan pembuatan SKTT di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon memang sudah baik, seminggu
sudah jadi. Saya memang merasakan kecepatan dari pelayanan
yang diberikan oleh mereka. Biasanya saya selalu
mengurusnya dalam jumlah banyak karena memang Orang
Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco tahun ini sedang
meningkat, namun semuanya jadi ketika minggu depan saya
ambil sudah jadi SKTTnya.
32
Peneliti : Kasus Orang Asing ilegal di Kota Cilegon pada tahun 2015
I2 Kami pihak TIMPORA sering mengadakan Sidak ya, nah
kami sering sekali menemukan temuan temuan Orang Asing
yang bekerja dan tinggal di kota Cilegon tidak lengkap
dokumennya. Itu sih kebanyakan orang-orang China yang
sering . sampai kita di Indoferro dan Indorama itu mereka kan
perusahaan perusahaan besar, kita sidak 2 kali dalam 2 bulan.
Cuma ya kewenangan kita hanya sebartas pengawasan ya dek,
artinya jika ada kasus tersebut. Kita kembalikan lagi ke pihak
yang berwenang yaitu Imigrasi dan Catatan sipil tolong di
urus. Entah dibuatkannya Dokumen legal mereka atau
dideportasi, ya itu kewenangan mereka. Nah, setelah sebulan
kemudian kita melakukan sidak lagi. Ternyata tetap masih
banyak yang belum memiliki kelengkapan dokumennya.
Itu jadi pertanyaan gimana sih diurus engga sama pihak
Imigrasinya hehe.
33
I3 Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di
bandingkan dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya
masih lebih banyak yang legal dibandingan dengan yang
34
illegal. Tapi Orang Asing yang ilegal juga tidak bisa dikatakan
sedikit. Masih banyak di kota Cilegon Orang Asing yang
bekerja tapi tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumennya.
Maka dari itu kami berusaha agar Orang Asing Legal
meningkat dan yang Ilegal menurun kalau bisa sih di tahun
2017 mendatang sudah tidak ada lagi.
I1-1 Kalau mengenai kasus Orang Asing yang ilegal kemarin lihat
koran tidak? Ada yang membahas puluhan bahkan mungkin
ratusan ya, para pekerja asing dari PT. Indorama, Indoferro
sama Semen Jakarta yang tidak memiliki dokumen
kelengkapan. Mereka rata-rata tenaga kerja asing dari China.
Mereka tinggal di astrama yang mana astramanya itu ada di
dalam perusahaan tersebut tapi tidak memiliki dokumen
perizinannya. KITAS saja gak punya apalagi SKTT. Kalau
sudah begitu sanksi nya datang dari pihak kantor Imigrasi.
35
Peneliti : Menghadapi MEA yang pastinya kota Cilegon akan dibanjiri oleh Orang
Asing, maka tindakan apa yang dilakukan TIMPORA
I2 Nah itu yang saya sendiri sebenarnya agak menyalahkan
pemerintah daerah gitu. Soalnya belum ada kriteria khusus
bagi Orang Asing yang ingin dipekerjakan di kota Cilegon ini.
Kalau bisa diperketat lagi bagi warga negara asing yang ingin
bekerja di kota Cilegon agar minimal bisa menguasai bahasa
Inggris atau perlu kalau bisa harus bisa bahasa Indonesia.
Soalnya ya memang kendala yang saat ini kami hadapi itu
memang karena bahasa. Seperti kita kalau lagi dilapangan
melakukan sidak tidak mengerti bahasa mereka, mereka
apalagi tidak mengerti bahasa kita. Jadi disitu harus ada
penengah, ya penengahnya iya juru bicara mereka. Jadi kurang
leluasalah istilahnya untuk berinteraksi dengan Orang Asing
tersebut. Kemudian, menurut saya kalau hanya pekerja berat
36
saja tidak perlu lah adanya tenaga asing. Tenaga kita juga
banyak kan? Keculi kalau memang dibidang bidang seperti
manager atau jabatan yang lebih tinggi yang mungkin
membutuhkan tenaga Asing itu yang diperbolehkan
dipekerjakan di kota Cilegon. Ini yang saya liat di Indoferro
kebanyakan para pekerja berat didatangkan dari China dan
rata-rata itu ilegal, kan sayang sekali.
I1-2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang juga salah satu
anggota TIMPORA ya memiliki harapan untuk menyambut
dan menghadapi MEA supaya kinerja TIMPORA dalam
pengawasan keberadaan Orang Asing bisa lebih baik dari
sebelumnya. Malah, yang saya inginin itu supaya tidak ada
lagi Orang Asing yang ilegal di Kota Cilegon. Kalau bisa
dengan banyak nya Orang Asing di Kota Cilegon, pemerintah
khususnya kalau bisa di buat nanti Perdanya agar membuat
peraturan Orang Asing yang berkualitas yang hanya
diperbolehkan masuk dan bekerja di Kota Cilegon. kalau bisa
masalah buruh-buruh atau pekerja kasar tidak perlu Orang
Asing yang mengerjakan. Masyarakat Kota Cilegon juga
banyak yang masih membutuhkan pekerjaan.
37
Peneliti : Pembaharuan data yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan
keberadaan Orang Asing di Kota Cilegon.
I4 Setiap bulan kami selalu melakukan update data atau
pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja disini
baik itu ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil. Bahkan
ketika misalnya untuk bulan ini tidak ada Orang Asing yang
datang maupun pergi kami tetap melaporkan kepihak Dinas
Catatan Sipil, karena ini memang saah satu tanggung jawab
kami.
38
I5 Kami memang pernah terlambat dalam melaporkan
keberadaan Orang Asing yang bekerja di perusahaan kami.
Namun, kami sudah megetahui peraturan bahwa ada Orang
Asing wajib melaporkan keberadaannya terhitung dari 14 hari
dikeluarkannya KITAS. Kami sudah memperbaiki kelalaian
dalam hal pelaporan Orang Asing.
39
I6 Kami selalu melakukan pembaharuan data atau update data
Orang Asing apabila terdapat Orang Asing yang datang untuk
bekerja di perusahaan kami maupun Orang Asing yang
kembali ke negara asalnya.
40
Peneliti : Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing
I1-1 Evaluasi sendiri terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing
ini lebih ke hal yang bertahap. Misalnya dilihat dulu untuk
tahun ini masalah apa yang muncul, seperti misalnya belum
seluruhnya Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon
melaporkan diri untuk diterbitkan dokumen kependudukannya,
dan juga ada lagi masalah seperti Orang Asing yang telah
habis masa berlaku KITAS nya tidak kembali melapor ke
kantor Imigrasi untuk diperpanjang masa berlaku KITAS dan
SKTT nya. Kemudian, ada juga permasalahan yang mana
Orang Asing yang terdaftar sebagai penduduk yang
berdomisili di Kota Cilegon saat pindah ke luar daerah atau
pindah kembali ke negaranya tidak melaporkan diri ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Tentu ini
menjadi masalah yang harus dievaluasi agar kedepannya bisa
diminimalisisr bahkan diharapkan tidak ada lagi kejadian
seperti ini.
41
I1-2 Dari tahun ketahun kami selalu melakukan evaluasi mengenai
keberhasilan program yang dibuat. Namun, selain itu juga ada
42
evaluasi yang dilakukan setiap 6 bulan. Evaluasi ini
membandingkan mengenai jumlah penerbitan SKTT Orang
Asing dari tiap 6 bulan sekali berdasarkan keberadaan Orang
Asing di lapangan. Sampai pada tahun ini kami belum
memiliki database Orang Asing yang mungkin menjadi bahan
evaluasi kami untuk kedepannya.
I1-3 Kedisiplinan pegawai selalu menjadi bahan evaluasi yang
tidak pernah ketinggalan, karena disiplin pegawai di sini
menyangkut dengan kegiatan yang kami lakukan sesuai atau
tidaknya dengan peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal
ini yang selalu menjadi bahan evaluasi pegawai ialah
ketidakhadiran, keterlambatan dan lama waktu bekerja.
43
KODING DATA
Kode Kata Kunci
1 Penetapan sasaran dalam sosialisasi Orang Asing meliputi beberapa
SKPD yaitu: Imigrasi, Disnaker, TNI, POLRI, Kodim, juga Badan
Kesbang dan Linmas. SKPD tersebut tergabung dalama TIMPORA atau
Tim Pengawas Orang Asing.
2 Penetapan sasaran dalam sosialisasi Orang Asing meliputi beberapa
SKPD yaitu: Imigrasi, Disnaker, TNI, POLRI, Kodim, juga Badan
Kesbang dan Linmas. SKPD tersebut tergabung dalama TIMPORA atau
Tim Pengawas Orang Asing.
3 Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan itu tergabung dalam
TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana anggotanya
berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnaker, TNI,
Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan.
4 TIMPORA itu artinya Tim pengawasan Orang Asing. Tim ini kebang
linmas juga ikut andil sebagai anggota. Tapi kalau Leading sector dari
Timpora ini istilahnya ketuanya ada di IMIGRASI. Kesbang Linmas
sebagai pengawasan saja.
5 Persyaratan yang harus diampirkan ketika membuat SKTT (Surat
Keterangan Tempat Tinggal) Orang Asing adalah KITAS (Keterangan
Izin Tinggal Sementara) dan SKM (Surat Keterangan Melapor).
6 Perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Orang Asing untuk
diterbitkannya SKTT tanpa pungutan biaya apapun setelah adanya
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang Penghapusan Perda Nomor
16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan
Akta Catatan Sipil.
7 Persyaratan yang wajib dilampirkan ketika Orang Asing atau
perusahaan ingin diterbitkannya SKTT ialah mereka harus menyerahkan
KITAS yang diperoleh dari Kantor Imigrasi, Surat Keterangan Melapor
(SKM) yang didapat dari Kepolisian, Fotocopy Pasport atau Visa.
8 Orang asing yang ingin membuat KITAS itu harus punya sponsor kalau
yang sendiri itu harus mempunyai pasangan yang sah seperti Orang
Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia yang tinggal di
Cilegon atau Orang Asing yang bekerja di suatu perusahaan.
9 Tahap awal Orang Asing sebelum mendapatkan izin kerja disini, proses
tahap awal yang harus diajukan yaitu RPTKA (Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing).
10 Orang Asing yang pertama kali menjejakan kaki di Kota Cilegon harus
langsung melapor ke Kantor Imigrasi untuk dibuatkannya KITAS.
11 Persyaratan yang kami buat untuk diterbitkannya SKTT itu hanya
KITAS dan SKM.
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam
TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) melakukan sosialisasi Orang
Asing itu minimal 1 tahun sekali. Selain bersama TIMPORA kami juga
melakukan sosialisasi dengan menyebarkan banner di beberapa
perusahaan yang banyak mempekerjakaan Orang Asing prihal dengan
dokumen kependudukan SKTT.
13 Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan yaitu merupakan program
TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana didalamnya juga
beranggotakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
14 Sosialisasi Orang Asing tersebut dilakukan di Setda kota Cilegon,
pernah juga di restoran atau rumah makan di Cilegon. PT. Krakatau
Posco sering hadir.
15 Penanggung jawab yang hadir dalam sosialisasi itu di perusahaan PT.
Indorama adalah general affairs.
16 PT. Sankyu selalu hadir apabila menerima undangan terkait dengan
sosialisasi Orang Asing.
17 Hambatan dalam masalah pelayanan dokumen kependudukan Orang
Asing ini ialah tidak semua Orang Asing yang berdomisili di Kota
Cilegon ini melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
18 Banyaknya penyelundupan tenaga kerja asing di Kota Cilegon. Jumlah
Orang Asing yang tidak memiliki dokumen tidak bisa dikataka sedikit,
bahkan pernah masuk berita ketahuan pekerja asing dari perusahaan PT.
Indoferro terkena sidak yang mana terdapat temuan beberapa dari
mereka tidak memiliki dokumen izin yang lengkap.
19 PT. Indorama sering didapati oleh pihak Imigrasi dan Tim Pengawas
Orang Asing mengenai Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar
maupun tidak memberikan informasi mengenai Tenaga Kerja Asing
yang kembali ke negaranya.
20 Mr. Ortkemper Rolf is one of foreigners who dont used any sponsor to
take my residence documents, because my sponsor is my wife.
21 Pembuatan SKTT memang kemarin dikirimkan lewat email, namun
sekarang untuk pembuatan SKTT bagi para agen orang asing atau
perusahaan asing yang ingin diterbitkan SKTT Orang Asingnya wajib
menyerahkan persyaratan secara manual, berikut dengan pas fotonya.
22 Bagi para Orang Asing yang ingin membuat dokumen
kependudukannya semuanya sekarang langsung datang ke bagian loket
pelayanan.
23 Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon hak nya sama dengan
masyarakat Kota Cilegon lainnya. Mereka berhak mendapatkan
kesehatan dan pendidikan.
24 Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan segala sesuatunya tentunya
perusahaan perusahaan yang menanggung baik itu berupa pendidikan
maupun kesehatan.
25 Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan segala sesuatunya tentunya
perusahaan perusahaan yang menanggung baik itu berupa pendidikan
maupun kesehatan.
26 Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan segala sesuatunya tentunya
perusahaan perusahaan yang menanggung baik itu berupa pendidikan
maupun kesehatan.
27 Pembuatan SKTT Orang Asing tidak hanya diterbitkan untuk dewasa.
Namun, anak dibawah umur dari 0 tahun sudah wajib dibuatkannya
SKTT Orang Asing.
28 Peraturan terkait tanpa batas minimum Orang Asing dibuatkannya
SKTT sudah disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan.
29 Semua Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco memiliki
dokumen perizinannya khususnya SKTT.
30 Bentuk pengendaliannya bagi para pegawai di sini mengenai pelayanan
dokumen kependudukan Orang Asing menggunakan sistem Top
Manager.
31 Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing full 5 hari
masa kerja, dan kami mengerjakannya selesai dalam waktu 2-3 hari.
32 Pelayanan pembuatan SKTT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon memang sudah baik, seminggu sudah jadi.
33 Pihak TIMPORA sering mengadakan Sidak ya, nah kami sering sekali
menemukan temuan temuan Orang Asing yang bekerja dan tinggal di
kota Cilegon tidak lengkap dokumennya. Itu sih kebanyakan orang-
orang China yang sering .
34 Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di bandingkan
dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang
legal dibandingan dengan yang illegal.
35 Para pekerja asing dari PT. Indorama, Indoferro sama Semen Jakarta
yang tidak memiliki dokumen kelengkapan. Mereka rata-rata tenaga
kerja asing dari China.
36 belum ada kriteria khusus bagi Orang Asing yang ingin dipekerjakan di
kota Cilegon ini.
37 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang juga salah satu anggota
TIMPORA ya memiliki harapan untuk menyambut dan menghadapi
MEA supaya kinerja TIMPORA dalam pengawasan keberadaan Orang
Asing bisa lebih baik dari sebelumnya.
38 Setiap bulan PT. Krakatau Posco selalu melakukan update data atau
pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja disini baik itu
ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil.
39 PT. Indorama berusaha memperbaiki kelalaian dalam hal pelaporan
Orang Asing.
40 Setiap bulan PT. Sankyu selalu melakukan update data atau
pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja disini baik itu
ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil.
41 Evaluasi sendiri terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing ini lebih
ke hal yang bertahap.
42 Dari tahun ketahun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon selalu melakukan evaluasi mengenai keberhasilan program
yang dibuat.
43 Kedisiplinan pegawai selalu menjadi bahan evaluasi yang tidak pernah
ketinggalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.
LAMPIRAN
Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
KEPALA DINAS
S O L E H, SE NIP. 19590526 198303 1 004
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Hj. Hayati Nufus, SH., M.Si NIP. 19701102 200212 2 003
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Dra. Siti Solehah
NIP. 19680723 199603 2002
KASUBAG PROGRAM & EVALUASI
Yusminar, SE., MM NIP.19641016 198603 2 008
KASUBAG KEUANGAN
Hj. Ade Muharomah,SE NIP.19620115 198603 2 007
KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN
Drs. Kusmajaya NIP. 19600709 199301 1 001
KASI PENDAFTARAN PENDUDUK
Erra Yusnita, S.Pd., MM NIP. 19680309 199503 2 002
KASI PENGAWASAN & MUTASI PENDUDUK
Iis Isnawati, S.Pd NIP. 19630722 1984102005
KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL Yaya Samdia, SH
NIP. 19651204 199703 1 001
KABID DATA & INFORMASI KEPENDUDUKAN
Drs. Abdullah NIP. 19630607 198410 1 008
KASI CATATAN SIPIL I Syaefullah, SH., M.Si
NIP. 19660512 200701 1 002
KASI PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN
Cipto Supriatna, S.Sos NIP.19640605 198603 1 021
KASI PELAPORAN & INFORMASI
Drs. H. Jamhuri, MM NIP. 19591004 198310 1 001
KASI CATATAN SIPIL II Drs. Hj. Sri Hartati,M.Si NIP.19640808 200212 2 001
UPTD
Daftar Informan Penelitian
No Kode Informan Nama Jabatan/Pekerjaan
1 I1-1 Kusmajaya Kepala Bidang Kependudukan
2 I1-2 Erra Yusnita Kepala Seksi Pendaftaran
Penduduk
3 I1-3 Arko Prahima Pegawai Pelaksana di Bidang
Kependudukan
4 I2 Suparman Kepala Badan Kesbang dan
Linmas Kota Cilegon
5 I3 Rendi Ferlino Kepala Sub Bagian Informasi
Kantor Imigrasi Kota Cilegon
6 I4 Deden Suhendar Asisten Manajer Bidang HRM
PT. Krakatau Posco
7 I5 Khadafi Pegawai Bidang HRD PT.
Indorama
8 I6 Magfiroh Staff Administrasi PT. Sankyu
Indonesia
9 I7 Ortkemper Rolf Orang Asing yang sudah
menjadi WNA
DOKUMENTASI PENELITIAN
Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon
Loket Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Contoh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing
Contoh Surat Keterangan Melapor Contoh KTP Orang Asing
Dokumentasi Hasil Wawancara Penelitian
(Bersama Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Cilegon)
(Bersama Bapak Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon)
(Bersama Bapak Asisten Manager HRM PT. Krakatau Posco)
(Bersama Bapak Kasubag Informasi Kantor Imigrasi Kota Cilegon)
(Bersama Staff Administrasi PT. Sankyu Indonesia)
(Bersama Orang Asing yang Berdomisili di Kota Cilegon)
(Bersama Orang Asing Asal Korea yang sedang membuat KITAS di Kantor Imigrasi
Kota Cilegon)
(Orang Asing Asal Jepang dari Perusahaan PT. Sankyu yang sedang melakukan
perekaman data di Kantor Imigrasi Kota Cilegon)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULLUM VITAE) PENULIS
Nama : Suheni
NIM : 6661121867
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat, Tangga Lahir : Serang, 2 November 1993
No. HP : 089652446733
Alamat : Jl. Pegantungan Baru No 27, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten
Hobi : Travelling, Baca Buku dan Menulis
Moto Hidup : They Can Why I Cant. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Maka berusahalah selagi ada jalan. Saya harus mencoba selagi saya bisa.
Riwayat Pendidikan :
- TK Nusantara Cilegon (1999-2000) - SD Negeri 10 Cilegon (2000-2006) - SMP Negeri 2 Cilegon (2006-2009) - SMA Negeri 3 Cilegon (2009-2012)