Download - Manajemen Kb Kespro Kel 13
APLIKASI MANAJEMEN & ORGANISASI PELAYANAN
KEBIDANAN PADA KESEHATA REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA
MATA KULIAHMANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN
OLEH KELOMPOK XIII
HOTMAULI (1320332021)YANTI (1320332024)
ARI SUSANTI (1320332025)
DOSEN PEMBIMBINGHj. ERWANI, SKM, M.Kes
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEBIDANANFAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1
2015
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahhirapbil’alamin kita ucapkan kepada Allah SWT atas selesainya tugas
mata kuliah Manajemen Pelayanan Kebidanan dengan judul “Aplikasi Manajemen dan
Pelayanan Kebidanan pada Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana”. Salawat dan
salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Topik ini merupakan suatu hal yang harus dipahami seorang bidan dalam aplikasi
asuhan kebidanan. Sebagai bidan yang memiliki filosofi bahwa layanan kesehatan primer
yaitu pencehagan dan peningkatan kesehatan adalah hal yang utama, maka untuk
meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah
pengorganisasian dan manajemen pelayanan kebidanan secara sistematis dan terencana.
Terima kasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing, Ibu Hj. Erwani, SKM, M.Kes
dan Tim selama perkuliahan dalam memberikan motivasi dan arahan kepada kita semua.
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang
mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval
dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita,
fungsi–fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada
perempuan, keluarga dan komunitasnya
Bidan dalam pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam
menurunkan angka kematian ibu dan anak dan sebagai ujung tombak pemberi asuhan
kebidanan. Dalam memberi asuhan bidan sebagai individu yang memegang tanggung
jawab terhadap tugas kliennya, bio-psiko sosial. Di tengah masyarakat, bidan juga
berperan dalam memberi pendidikan kesehatan dan mengubah prilaku masyarakat
terhadap pola hidup dan gaya hidup yag tidak sehat. Jadi tidak hanya memberi asuhan
pada individu tapi juga terhadap keluerga dan masyarakat. Oleh karena itu, bidan
harus mempunyai pendekatan manajemen agar dapat mengorganisasikan semua unsur
unsur yang terlibat dalam pelayanannya dengan baik dalam rangka menuunkan angka
kematian ibu dan anak.
Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan
secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.
Manajemen kebidanan adalah suatu metode proses berfikir logis sistematis.
Oleh karena itu manajemen kebidanan merupakan alur pikir bagi seorang bidan dalam
memberikan arah/kerangka dalam menangani kasus yang menjadi tanggung
jawabnya.
Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat.
pengertian Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang diarahkan untuk
mencapai tujuan spesifik. Manajemen berasal dari kata manage atau managiare
(romawi kuno) berarti melatih dalam melangkahkan kaki. Manajemen adalah proses
pengaturan berbagai sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu.
Organisasi pelayanan kesehatan merupakan suatu organisasi yang aktivitas
pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan salah satu
tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu atau
berkualitas.
Dalam pelayanan kebidanan, manajemen adalah proses pelaksanaan pemberian
pelayanan kebidanan untuk memberikan asuhan kebidanan kepada klien dengan
tujuan menciptakan kesejahteraan bagi ibu dan anak, kepuasan pelanggan dan
kepuasan bidan sebagai provider.
1.2 Tujuan Penulisan
1.2.1 Mengetahui dan memahami perencanaan pelayanan kebidanan
1.2.2 Mengetahui dan memahami pengorganisasian pelayanan kebidanan
1.2.3 Mengetahui dan memahami aplikasi manajemen dan organisasi pelayanan
kebidanan pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
BAB IITINJAUAN TEORI
2.1 Konsep Dasar Organisasi dan Manajemen
Pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian dan penilaian
terhadap sumber, tatacara dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan
dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran serta lingkungan yang sehat
dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang
ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. (Dr.
Suparyanto, 2009).
Pengorganisasian berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu
rencana sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
memuaskan.
Hal-hal yang diorganisasikan:
a. Kegiatan yang merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana
sedemikian rupa sehingga terbentuk satu kesatuan terpadu, untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
b. Tenaga pelaksana mencakup pengaturan struktur organisasi, susunan personalia
serta hak dan wewenang dari setiap tenaga pelaksana, sedemikian rupa sehingga
setiap kegiatan ada pennggung jawabnya.
Proses pengorganisasian, menyangkut pelaksanaan langkah-langkah yang harus
dilakukan sedemikian rupa sehingga semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta
tenaga pelaksanaan yang dibutuhkan, mendapatkan pengaturan yang sebaiknya-
baiknya, serta setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut memiliki penanggung
jawab pelaksanaannya.
Hasil pengorganisasian
a. Terbentuklah suatu wadah yang pada dasarnya merupakan perpaduan antara
kegiatan yang akan dilaksanakan serta tenaga pelaksana yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan tersebut.
b. Wadah yang terbentuk ini di kenal dengan nama organisasi.
Menurut Ibnu Syamsi fungsi manajemen terdiri dari :
1. Fungsi perencanaan
2. Fungsi mengatur pelaksanaan
a) Pengorganisasian (organizing )
b) Penyiapan tenaga ( staffing)
c) Pengarahan (directing)
d) Pengkordinasian (coordinating)
e) Permintaan laporan ( reporting )
3. Fungsi pengendalian (controlling )
4. Fungsi pengembangan (development )
Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer dalam pekerjaannya harus
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen,
yaitu sebagai berikut :
1. Planning ( Perencanaan )
Yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang
akan dating dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Organizing
Yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan
memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. Staffing
Yaitu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan,
penyaringan, latihan pengembangan tenaga kerja.
3. Controlling (pengawasan )
Yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab
penyimpangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
2.2 Konsep PDCA
Konsep PDCA cycle pertama kali diperkenalkan oleh Walter Shewhart pada tahun
1930 yang disebut dengan “Shewhart cycle“. Selanjutnya konsep ini dikembangkan
oleh Dr. Walter Edwards Deming yang kemudian dikenal dengan ” The Deming
Wheel”. PDCA cycle berguna sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau
sistem. Beberapa tahap yang dilakukan dalam PDCA cycle, yaitu:
1. Perencanaan ( Plan )
Tahapan pertama adalah membuat suatu perencanaan. Perencanaan merupakan
suatu upaya menjabarkan cara penyelesaian masalah yang ditetapkan ke dalam
unsur-unsur rencana yang lengkap serta saling terkait dan terpadu sehingga dapat
dipakai sebagai pedoman dalam melaksanaan cara penyelesaian masalah. Hasil akhir
yang dicapai dari perencanaan adalah tersusunnya rencana kerja penyelesaian
masalah mutu yang akan diselenggarakan. Rencana kerja penyelesaian masalah
mutu yang baik mengandung setidak-tidaknya tujuh unsur rencana yaitu:
a. Judul rencana kerja (topik)
b. Pernyataan tentang macam dan besarnya masalah mutu yang dihadapi (problem
statement)
c. Rumusan tujuan umum dan tujuan khusus, lengkap dengan target yang ingin
dicapai (goal, objective, and target)
d. Kegiatan yang akan dilakukan (activities)
e. Organisasi dan susunan personalia pelaksana (organization and personnels)
f. Biaya yang diperlukan (budget)
2. Pelaksanaan ( Do )
Tahapan kedua yang dilakukan ialah melaksanakan rencana yang telah
disusun. Jika pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain di
luar anggota tim, perlu terlebih dahulu diselenggarakan orientasi, sehingga staf
pelaksana tersebut dapat memahami dengan lengkap rencana yang akan
dilaksanakan.
a. Keterampilan komunikasi (communication) untuk menimbulkan pengertian staf
terhadap cara pentelesaian mutu yang akan dilaksanakan
b. Keterampilan motivasi (motivation) untuk mendorong staf bersedia
menyelesaikan cara penyelesaian masalah mutu yang telah direncanakan
c. Keterampilan kepemimpinan (leadershif) untuk mengkordinasikan kegiatan cara
penyelesaian masalah mutu yang dilaksanakan
d. Keterampilan pengarahan (directing) untuk mengarahkan kegiatan yang
dilaksanakan.
3. Pemeriksaan ( Check )
Tahapan ketiga yang dilakukan ialah secara berkala memeriksa kemajuan, hasil
yang dicapai dan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari
pemeriksaan untuk mengetahui :
a. Sampai seberapa jauh pelaksanaan cara penyelesaian masalahnya telah sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan
b. Bagian mana kegiatan yang berjalan baik dan bagaian mana yang belum berjalan
dengan baik
c. Apakah sumberdaya yang dibutuhkan masih cukup tersedia
d. Apakah cara penyelesaian masalah yang sedang dilakukan memerlukan
perbaikan atau
e. Untuk dapat memeriksa pelaksanaan cara penyelesaian masalah, ada dua alat
bantu yang sering dipergunakan yakni:
1) Lembaran pemeriksaan (check list) : Lembar pemeriksaan adalah suatu
formulir yang digunakan untuk mencatat secara periodik setiap
penyimpangan yang terjadi. Langkah pembuatan lembar pemeriksan adalah:
a) Tetapkan jenis penyimpangan yang diamati
b) Tetapkan jangka waktu pengamatan
c) Lakukan perhitungan penyimpangan
d) Peta kontrol (control diagram)
2) Peta kontrol adalah suatu peta / grafik yang mengambarkan besarnya
penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Peta kontrok dibuat
bedasarkan lembar pemeriksaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
pembuatan peta kontrol adalah :
a) Tetapkan garis penyimpangan minimum dan maksimum
b) Tentukan prosentase penyimpangan
c) Buat grafik penyimpangan
d) Nilai grafik
4. Perbaikan (Action)
Tahapan keempat yang dilakukan adalah melaksanaan perbaikan rencana
kerja. Lakukanlah penyempurnaan rencana kerja atau bila perlu
mempertimbangkan pemilihan dengan cara penyelesaian masalah lain. Untuk
selanjutnya rencana kerja yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan kembali.
Jangan lupa untuk memantau kemajuan serta hasil yang dicapai. Untuk kemudian
tergantung dari kemajuan serta hasil tersebut, laksanakan tindakan yang sesuai.
2.3 Pelayanan Kebidanan
Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh Bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara
mandiri, kolaborasi atau rujukan. (KMK 369,2007,Standar profesi kebidanan)
Rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan
dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang
menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk
meningkatan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga
dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53). Memberikan asuhan bagi perempuan mulai
dari masa pra nikah, pra hamil, selama kehamilan, melahirkan, nifas, menyusui, masa
interval antar kehamilan hingga masa menopause. Pelayanan pada bayi baru lahir,
bayi dan balita (usia 1-5 th) dan memberikan konseling KB dan penyediaan berbagai
jenis kontrasepsi, pelayanan kontrasepsi, termasuk nasehat/tindakan jika timbul efek
samping.
2.3.1 Pelayanan Kebidanan mandiri
Pelayanan kebidanan mandiri adalah layanan Bidan yang sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Bidan
a. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan.
b. Memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pra nikah dengan
melibatkan klien.
c. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal.
d. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan
melibatkan klien / keluarga.
e. Memberikan asuhan kebidanan pada BBL ( Bayi baru Lahir )
f. Memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
g. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur (WUS)
h. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita gangguan sistem reproduksi dan
wanita dalam masa klimakterium dan menopouse.
i. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga.
2.3.2 Pelayanan Kebidanan kolaborasi
Pelayanan kebidanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh Bidan sebagai
anggota timyang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari
sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.
a. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan
pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi.
b. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko
tinggi dan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan
kolaborasi dengan melibatkan klien / keluarga
c. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas.
d. asuhan kebidanan pada Bayi Baru Lahir (BBL) dan balita
2.3.3 Pelayanan Kebidanan Rujukan
Pelayanan kebidanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh Bidan dalam
rangka rujukan ke system layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan
yang dilakukan oleh Bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong
persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh Bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara horizontal maupun vertical atau meningkatkan keamanan dan
kesejahteraan ibu serta bayinya
a. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan
fungsi keterlibatan klien dan keluarga.
b. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada hamil dengan
resiko tinggi dan kegawat daruratan
c. Memberikan asuhan kebidanann melalui konsultasi dan rujukan pada masa
persalinan dengan penyulit.
d. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa nifas.
e. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan
kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan
keluarga.
f. Memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu.
Penerapan ilmu kebidanan dalam pemberian pelayanan atau asuhan kebidanan dengan
klien menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.
Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam
menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis. Dalam pelayanan
kebidanan, manajemen adalah proses pelaksanaan pemberian pelayanan kebidanan
untuk memberikan asuhan kebidanan kepada klien dengan tujuan menciptakan
kesejahteraan bagi ibu dan anak, kepuasan pelanggan dan kepuasan bidan sebagai
provider.
Akar atau dasar manajemen kebidanan, adalah ilmu manajemen secara umum.
Dengan mempelajari teori manajemen, maka diharapkan bidan dapat menjadi manajer
ketika mendapat kedudukan sebagai seorang pimpinan, dan sebaliknya dapat
melakukan pekerjaan yang baik pula ketika bawahan dalam suatu system organisasi
kebidanan. Demikian pula dalam hal memberikan pelayanan kesehatan pada kliennya,
seorang bidan haruslah menjadi manager yang baik dalam rangka
pemecahan ,masalah dari klien tersebut. Untuk itu kita perlu mengenal terlebih dahulu
pemahaman mengenai ilmu manajemen secara umum, teori-teori manajemen, fungsi-
fungsi manajemen, dan bahkan manajemen skill. Pengelola pelayanan kebidanan
memiliki standar asuhan/manajemen kebidanan yang ditetapkan sebagai pedoman
dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
2.4. Kebijakan Pemerintah terhadap Kesehatan Reproduksi
Kebijakan umum di bidang kesehatan reproduksi adalah :
a. Menempatkan upaya reproduksi menjadi salah satu prioritas Pembangunan Nasional
b. Melaksanakan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi
ke seluruh Indonesia
c. Melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui
pendekatan siklus hidup
d. Menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan
reproduksi
e. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin
Strategi Umum Kebijakan
a. Menempatkan dan memfungsikan Komisi Kesehatan Reproduksi (KKR) pada tingkat
Menteri Koordinator serta membentuk KKR di provinsi dan kabupaten/kota.
b. Mengupayakan terbitnya peraturan perundangan di bidang kesehatan reproduksi
c. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan komitmen politis di semua tingkat.
d. Mengupayakan kecukupan anggaran/dana pelaksanaan kesehatan reproduksi
e. Masing-masing penanggungjawab komponen mengembangkan upaya kesehatan
reproduksi sesuai ruang lingkupnya dengan menjalin kemitraan dengan sektor terkait,
organisasi profesi dan LSM.
f. Masing-masing komponen membuat rencana aksi mengacu pada kebijakan yang telah
ditetapkan
g. Mengembangkan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan masalah spesifik
daerah dan kebutuhan setempat, dengan memanfaatkan proses desentralisasi.
h. Memobilisasi sumber daya nasional dan internasioanl baik pemerintah dan non
pemerintah
i. Menyediakan pembiayaan pelayanan KR melalui skema Jaminan Sosial Nasional
j. Melakukan penelitian untuk pengembangan upaya KR
k. Menerapkan Pengarus-utama Gender dalam bidang KR
l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya KR.
2.5 Kebijakan Keluarga Berencana
Rencana Aksi Nasional Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam konteks
desentralisasi yang menjamin integrasi yang mantap dalam perencanaan pembangunan
kesehatan serta proses alokasi anggaran dengan fokus pada Pelayanan KB. Gambaran
berikut ini menjelaskan tantangan yang diidentifikasi, strategi yang digunakan dan
program utama yang dikembangkan.
Gambar 1. Kerangka Pikir Rencana Aksi Nasional Pelayanan KB Tahun 2014-2015
a. Tantangan
Hasil analisis situasi menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam Pelayanan KB
sebagai berikut:
1) Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non
pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB.
2) Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat terjadinya perubahan nilai
tentang jumlah anak ideal dalam keluarga.
3) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk
pelayanan KIE dan Konseling.
4) Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya unmet need
dan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi.
5) Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia 15-19
tahun.
b. Tujuan dan Strategi Kebijakan
Tabel berikut ini meringkaskan strategi yang disusun untuk menanggulangi masalah
strategik yang telah diidentifikasi tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan setiap
masalah strategi.
Tabel 2.1. Tantangan, Tujuan dan Stategi Kebijakan Keluarga Berencana
Tantangan Tujuan Strategi
1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah,dalam penyelenggaraan Pelayanan KB
a) Adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang lebih kuat dan efektif dalam penyelenggaraan Pelayanan KB
b) Adanya dukungan dan partisipasi yang lebih kuat dan efektif dalam penyelenggaraan
c) Pelayanan KB dari non pemerintah (swasta, organisasi dan masyarakat)
d) Meningkatnya kapasitas manajerial penyelenggaraan Pelayanan KB
Strategi 1: Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam penyelenggaraan Pelayanan KB
2. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
a) Terjaminnya ketersediaan sumber daya (tenaga, fasilitas pelayanan, peralatan, alat dan obat kontrasepsi) untuk penyelenggaraan Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
b) Terjaminnya ketersediaan Pelayanan, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
c) Terjaminnya keterjangkauan Pelayanan KB oleh seluruh masyarakat, termasuk
Strategi 2: Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
pelayanan KIE dan Konselingd) Terjaminnya kualitas
Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
3. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga
a) Berubahnya nilai masyarakat tentang jumlah anak ideal dalam keluarga menjadi “2 anak cukup”.
b) Menguatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu”.
c) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang alat dan obat kontrasepsi
d) Meningkatnya dukungan tokoh-tokoh agama/adat/ masyarakat lainnya terhadap nilai “2 anak cukup”, pentingnya pencegahan “4 terlalu”, dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
e) Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB
Strategi 3: Peningkatan permintaan Pelayanan KB melalui perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga
4. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya kejadian unmet need dan ketidakberlang-sungan penggunaan kontrasepsi
a) Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang
b) Menurunnya kejadian unmet need
c) Menurunnya ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi
d) Menurunnya kejadian kegagalan KB
e) Menurunnya kejadian komplikasi KB
Strategi 4: Penurunan unmetneed melalui peningkatan akses,konseling, dan penguatan KB pasca persalinan serta penurunan ketidakberlang-sungan penggunaan kontrasepsimelalui peningkatan penggunaan MKJP dan pembinaan KB
5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun
a) Meningkatnya akses remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi
b) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi
c) Meningkatnya rata-rata usia nikah pertama
Strategi 5:Penurunan kejadian kehamilan pada remaja usia 15-19 tahun melalui pendewasaan usia nikah dan peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
c. Strategi dan Program
1) Perhatian Terhadap Wilayah Penyangga Utama
Untuk mendekati tercapainya target MDGs pada tahun 2015 upaya khusus perlu
difokuskan ke daerah-daerah yang akan memberikan daya ungkit besar terhadap
pencapaian target. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang memiliki populasi
terbesar dan daerah yang memiliki tingkat unmet need tertinggi. Memperhatikan kedua
kriteria tersebut, maka pembinaan dan peningkatan kesetaraan ber-KB melalui
intesifikasi penggarapan pembangunan KB di 9 provinsi fokus sangatlah tepat.
Kesepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa
Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Perhatian
lebih khusus dapat diarahkan ke provinsi-provinsi di Pulau Jawa, mengingat sekitar
60% populasi Indonesia berada di Pulau Jawa.
2) Strategi, Program Utama dan Sub-Program
Tabel berikut ini menyajikan berbagai program untuk masing-masing strategi berikut sub-programnya:
Tabel 2.2. Strategi Program Utama dan Sub-Program Keluarga Berencana
Strategi Program Utama Sub-Program
Strategi 1: Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam penyelengga-raan Pelayanan KB
1.1. Memastikan adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang efektif dalam penyelenggara-an Pelayanan KB
a) Mengembangkan regulasi yang efektif untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dengan penguatan struktur dan kapasitas kelembagaan Program KKB
b) Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal KB-KS
c) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan KB-KS
d) Menelaah peraturan perundangan yang terkait dengan praktik kedokteran dan pelayanan KB (bidan, CTU, dan topik lain)
e) Pelayanan KB di fasilitas kesehatan1.2. Meningkatkan
kapasitas manajerial penyelenggara Program KKB dan Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif
a) Melakukan pelatihan manajemen Program KKB bagi penyelenggara Program KKB pada berbagai tingkat administratif.
b) Melakukan pelatihan manajemen Pelayanan KB bagi penyelenggara Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif.
1.3. Meningkatkan a) Menerbitkan SK Menteri terkait
koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkaitan dalam penyelenggara Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif
kerjasama pelayanan KB lintas sektor, maupun antar berbagai tingkat administratif.
b) Supervisi dan fasilitasi ke daerahc) Peningkatan koordinasi Pelayanan
KB
1.4. Melakukan upaya advokasi secara sistematis dan efektif untuk memperoleh dukungan dan partisipasi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor terhadap Program KKB dan penyelenggara-an Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif.
a) Mengembangkan strategi advokasi yang efektif untuk memperoleh dukungan dan partisipasi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor terhadap Program KKB dan penyelenggaraan Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif.
b) Menyiapkan bahan advokasi yang efektif untuk memperoleh dukungan dan partisipasi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor terhadap Program KKB dan penyelenggaraan Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif.
c) Melakukan advokasi yang efektif untuk memperoleh dukungan dan partisipasi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor terhadap Program KKB dan penyelenggaraan Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif.
Strategi 2:Peningkatan ketersediaan,keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
2.1 Memastikan tersedianya berbagai sumber daya dalam jenis, jumlah dan mutu yang cukup untuk menyelenggara-kan Pelayanan KB yang bermutu, termasuk pelayanan KIE
a) Merencanakan, mengadakan, dan mengalokasikan tenaga dengan untuk menyelenggarakan Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.
b) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga pelaksana Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE, guna memastikan dikuasainya kompetensi yang dibutuhkan.
c) Merencanakan dan mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan KB
dan Konseling. yang bermutu, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.
d) Merencanakan, mengadakandan mendistribusikan bahan dan alat bantu dengan jenis, jumlah dan mutu yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan KIE dan Konseling.
e) Merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan bahan dan alat bantu dengan jenis, jumlah dan mutu yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan KIE dan Konseling
f) Merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dengan jenis, jumlah dan kualitas yang cukup untuk menyelenggarakan Pelayanan KB
g) Merencanakan dan melaksanakan upaya pengendalian mutu Pelayanan KB pada berbagai tingkat administratif.
2.2 Memastikan seluruh penduduk mampu menjangkau dan mendapatkan Pelayanan KB yang dibutuhkan, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
a) Menyelenggarakan Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling, di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
b) Menyelenggarakan outreach services untuk menjangkau penduduk yang tidak mudah menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.
c) Menyelenggarakan Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
d) Menyelenggarakan jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling
Strategi 3 :PeningkatanpermintaanPelayanan KB melalui
3.1 Menyelenggara-kanpelayanan KIE dan Konseling secara sistematis, efektif
a) Mengembangkan dan menyosialisasikan strategi dan metode pelayanan KIE yang sistematik dan efektif untuk menanamkan nilai “2 anak cukup”,
perubahan nilaitentang jumlah anakideal dalam keluarga
dan bermutu untuk menanamkan nilai “2 anak cukup”, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
b) Mengembangkan, mengadakan dan mendistribusikan alat bantu pelayanan KIE yang efektif untuk menanamkan nilai “2 anak cukup”, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
c) Mengembangkan pemahaman mengenai kesehatan kehamilan, bersalin, nifas, KB serta komplikasi kehamilan dan pencegahannya melalui pemberdayaan peran Bidan, kader dan masyarakat.
3.2 Melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dalam menanamkan nilai “2 anak cukup”, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
a) Melakukan kegiatan KIE kepada pemangku kepentingan terkait dan tokoh-tokoh masyarakat secara sistematik dan efektif untuk menanamkan nilai “2 anak cukup”, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
b) Bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait dan tokoh-tokoh masyarakat melaksanakan pelayanan KIE secara sistematik dan efektif untuk menanamkan nilai “2 anak cukup”, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
c) Penyiapan lapangan untuk penggerakan calon akseptor dan PA
d) Pembinaan peserta KB baru dan PA (ulangan)
e) Pemantauan dan pelaporan3.3 Meningkatkan
partisipasi pria dalam Program KB.
a) Mengembangkan metode pelayanan KIE bagi pria yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pria dalam Program KB.
b) Mengembangkan, mengadakan dan mendistribusikan alat bantu pelayanan KIE bagi pria yang efektif untuk meningkatkan
partisipasi pria dalam Program KB.c) Bersama-sama dengan pemangku
kepentingan terkait dan tokoh-tokoh masyarakat melaksanakan pelayanan KIE bagi pria guna meningkatkan partisipasi pria dalam Program KB.
Strategi 4 : Penurunan unmet need melalui peningkatan akses, konseling, dan penguatan KB pascapersa-linan serta penurunan Ketidakber-langsungan penggunaan kontrasepsi melalui peningkatan penggunaan MKJP dan pembinaan KB
4.1 Mencegah terjadinya unmet need dan meningkatkan penggunaan MKJP melalui peningkatan pengetahuan tentang pemilihan metode kontrasepsi rasional
a) Mengembangkan metode pelayanan konseling untuk meningkatkan pengetahuan calon akseptor/akseptor tentang pemilihan metode kontrasepsi rasional.
b) Mengembangkan, mengadakan dan mendistribusikan alat bantu pelayanan konseling untuk meningkatkan pengetahuan calon akseptor/akseptor tentang pemilihan metode kontrasepsi rasional.
c) Reorientasi pentingnya MKJP dan KB Pasca persalinan
d) Meningkatkan kemampuan konseling tentang manfaat alkon khususnya IUD dan implant.
e) Melaksanakan konseling guna meningkatkan pengetahuan calon akseptor/akseptor tentang pemilihan metode kontrasepsi rasional.
4.2 Menurunkan kejadian efek samping melalui pelaksanaan Pelayanan KB yang bermutu dan memastikan ditanggulanginya kejadian efek samping secara cepat dan tepat.
a) Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam memberikan Pelayanan KB
b) Meningkatkan kemampuan pelatih dalam memberikan pelatihan Pelayanan KBtentang pentingnya pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi.
c) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam memberikan pendidikan pelayanan KB
d) Menjamin mutu Pelayanan KB melalui kegiatan supervisi fasilitatif.
e) Memantapkan asuhan kebidanan KB MKJP (IUD dan susuk KB) di RS dan Puskesmas
4.3 Memastikan kepatuhan akseptor terhadap standar pemakaian kontrasepsi
a) Mengembangkan metode pelayanan konseling untuk meningkatkan kepatuhan calon akseptor/akseptor terhadap standar pemakaian kontrasepsi.
b) Mengembangkan, mengadakan dan
melalui pelayanan konseling yang bermutu
mendistribusian alat bantu pelayanan konseling untuk meningkatkan kepatuhan calon akseptor/akseptor terhadap standar pemakaian kontrasepsi
c) Melaksanakan konseling guna meningkatkan kepatuhan calon akseptor/akseptor terhadap standar pemakaian kontrasepsi.
Strategi 5: Penurunan kejadian kehamilan pada remaja usia 15-19 tahun melalui pendewasaan usia nikah dan peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
5.1 Meningkatkan jangkauan dan kualitas Pelayanan KIE dan Konseling bagi remaja untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi dan perencanaan berkeluarga.
a) Mengembangkan, mengadakan dan mendistribusikan alat bantu pelayanan KIE dan Konseling untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi dan perencanaan berkeluarga.
b) Bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait dan tokoh-tokoh masyarakat menyelenggarakan pelayanan KIE dan Konseling untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi dan perencanaan berkeluarga.
c) Meningkatkan peran remaja dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam kesehatan reproduksi dan perencanaan berkeluarga.
d. Indikator Keberhasilan Pelayanan Keluarga Berencana
Pencapaian upaya Akselerasi Pencapaian Target Pelayanan Keluarga Berencana diukur
dengan enam indikator, yaitu tiga indikator luaran Pelayanan KB dan tiga 3 indikator mutu
Pelayanan KB. Indikator luaran Pelayanan KB adalah CPR cara modern, tingkat unmet
need dan ASFR usia 15-19 tahun, sementara indikator mutu Pelayanan KB adalah angka
komplikasi kontrasepsi, tingkat ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi dan angka
kegagalan kontrasepsi.
1) Cakupan Peserta KB aktif atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
CPR adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya Pasangan Usia Subur
(selanjutnya disingkat PUS) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan
dibandingkan dengan seluruh PUS. Informasi tentang besarnya CPR sangat bermanfaat
untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan serta penyediaan Pelayanan
KB baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi seperti sterilisasi,
pemasangan AKDR, persiapan alat dan obat kontrasepsi, serta pelayanan konseling
untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.
Persentase PUS yang sedang memakai suatu cara KB dihitung dengan cara membagi
jumlah PUS yang sedang memakai suatu cara KB dengan jumlah PUS, kemudian
dikalikan dengan 100%. CPR metode modern adalah jumlah PUS yang sedang
menggunakan cara KB modern dibagi jumlah PUS dikalikan 100%
2) Unmet Need
Unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase perempuan
usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menunda kelahiran
berikutnya, tetapi tidak memakai alat/obat kontrasepsi.
3) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR.
Target dihitung dengan presentase kabupaten/kota yang mempunyai minimal 4
Puskesmas mampu PKPR dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten/kota.
Puskesmas mampu PKPR adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan konseling
kepada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas
kesehatan, membina minimal 1 sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama) dan
melatih Kader Kesehatan Remaja/ Konselor Sebaya sebanyak 10% dari jumlah murid
di sekolah binaan.
4) Persentase komplikasi
Komplikasi adalah kejadian peserta KB baru atau lama yang mengalami gangguan
kesehatan mengarah pada keadaan patologis sebagai akibat dari proses
tindakan/pemberian/ pemasangan alat dan obat kontrasepsi yang digunakan seperti
perdarahan, infeksi/abses, fluor albus bersifat patologis, perforasi, translokasi,
hematoma, tekanan darah meningkat, perubahan kadar hemoglobin, ekspulsi.
Komplikasi yang terjadi dalam periode satu tahun kalender dihitung satu kali, dihitung
per metode AKDR, susuk KB, suntik KB, pil KB, MOW dan MOW. Persentase
Komplikasi (per metode kontrasepsi) adalah jumlah peserta KB aktif yang mengalami
komplikasi dibagi jumlah peserta KB aktif dikali 100%.
5) Persentase Ketidakberlangsungan (drop out)
Ketidakberlangsungan adalah peserta KB aktif yang tidak melanjutkan penggunaan
kontrasepsi. Persentase Ketidakberlangsungan adalah jumlah peserta yang tidak
melanjutkan penggunaan kontrasepsi dibagi jumlah peserta aktif dikali 100%.
6) Persentase Kegagalan Kontrasepsi
Kegagalan kontrasepsi adalah kasus terjadinya kehamilan pada akseptor KB aktif yang
pada saat tersebut menggunakan metode kontrasepsi. Persentase Kegagalan Kontrasepsi
adalah jumlah peserta KB yang mengalami kegagalan dibagi jumlah peserta KB aktif
dikali 100%.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi merupakan sekumpulan pelayanan yang
telah ada, bahkan sebagian telah lama dilaksanakan dan telah jauh berkembang, seperti
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan pelayanan KB. Di samping itu ada
pelayanan yang relative baru atau masih dalam tahap pengembangan, seperti pelayanan
kesehatan reproduksi remaja, pelayanan pencegahan dan penanggulangan PMS,
termasuk HIV/AIDS dan pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut. Selain itu
karakteristik sasaran dan masalah dari tiap komponen pelayanan kesehatan reproduksi
sangat berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam
pengelolanya. Hal yang baru dan perlu diperhatikan dalam implementasi PKRE adalah
pelaksanaan paradigma baru,seperti dikemukakan dalam kebijaksanaan kesehatan
reproduksi, yaitu:
1) mengutamakan kepentingan klien dengan memperhatikan hak reproduksi,
kesetaraan dan keadilan jender,
2) menggunakan pendekatan siklus kehidupan dalam menangani masalah kesehatan
reproduksi,
3) memperluas jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi secara proaktif
4) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan reproduksi
berkualitas.
Implementasi PKRE dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan tersebut, disamping
memperhatikan tingkat perkembangan program, karakteristik sasaran dan masalah yang
berbeda antar-komponen program. PKRE diupayakan agar dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, sehingga sifatnya mereorganisasikan upaya dan pelayanan yang
telah ada namun disesuaikan dengan kebutuhan baru. Dalam penerapannya di suatu
wilayah, perlu dikaji pula kebutuhan setempat yang mungkin berbeda disamping tingkat
pencapaian program yang berbeda pula. Karenanya, penyusunan rencana implementasi
PKRE hendaknya didasarkan atas analisis data dan masalah setempat.
BAB III
PEMBAHASAN
Untuk meningkatkan jumlah peserta KB yang menggunankan kontra sepsi jangka
panjang maka perlu di analisa penyebab rendahnya peserta KB MKJP dengan memakai siklus
PDCA sebagai berikut:
A. Plan (perencanaan)
1. Judul Rencana : upaya meningkatkan mutu sosialisasi metoda kontra sepsi jangka
panjang di Puskesmas
2. Rumusan masalah dan uraian masalah
Puskesmas memiliki beberapa program, salah satu diantaranya adalah program
KIA-KB. Program KIA-KB ini memiliki satu orang petugas yang bertanggung
jawab. Dalam program KB ini memiliki beberapa elemen kegiatan diantaranya
memberikan penerangan kepada PUS mengenai manfaat KB, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan angka cakupan akseptor KB. Tapi di Puskesmas Harapan
Raya sendiri angka cakupan ini belum mencapai target yakni hanya 30 %. Hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi tentang KB MKJP itu sendiri. Dapat dilihat dari
kurangnya media informasi yang tersedia seperti tidak adanya poster, folder dan
kegiatan penyuluhan-penyuluhan tentang KB MKJP ini.
3. Rumusan Tujuan
Meningkatkan jumlah pemakaian kontrasepsi jangka panjang pada PUS. Karena
Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang lebih efektif, efiesian, dilihat dari efek
samping, waktu pemakaian dan lebih murah dari Metoda Kontrasepsi Jangka
Pendek.
4. Uraian Kegiatan
a Melakukan identifikasi penyebab masalah yang dilakukan dengan cara
wawancara, observasi, penyebaran kuesioner kepada kepada PUS dan kepala
Puskesmas
Tabel 3.1
Identifikasi penyebab masalah rendahnya peserta KB MKJP di Puskesmas
Aspek yang di nilai Penyebab masalah Metode Identifikasi
masalah
Rendahnya PUS Menggunakan kontrasepsi jangka panjang
1. Kurangnya pengetahuan PUS tentang KB MKJP
2. Kurangnya tenaga dalam hal mensosialisasikan KB MKJP
3. Tidak adanya media informasi yang berhubungan dengan KB MKJP
4. Tidak adanya alokasi dana khusus untuk sosialisasi KB khususnya MKJP
Wawancara : kepada PUS mengatakan mereka kurang mengetahui tentang KB MKJP
Wawancara dengan Kapus : mengatakan jumlah tenaga kami sangat terbatas bahkan ada double job
Observasi : Tidak tersedianya media informasi mengenai KB-MKJP.
Wawancara : dengan Kapus
b Menetapkan prioritas masalah
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan ditetapkan satu prioritas masalah
dengan metode scoring yang menggunakan pertimbangan 4 aspek yaitu:
1) Urgensi/kepentingan
nilai 1 tidak penting
nilai 2 penting
nilai 3 sangat penting
2) Solusi
nilai 1 tidak mudah
nilai 2 mudah
nilai 3 sangat mudah
3) Kemampuan merubah
nilai 1 tidak mudah
nilai 2 mudah
nilai 3 sangat mudah
4) Biaya
nilai 1 tinggi
nilai 2 sedang
nilai 3 rendah
Masalah yang mempunyai total angka tertinggi yang akan menjadi prioritas
masalah. Di bawah ini dapat dilihat penetuan prioritas masalah:
No
Aspek Masalah Urgensi Solusi Kemampuan mengubah
Biaya Σ Rank
1 Kurangnya pengetahuan PUS tentang KB MKJP
2 2 1 2 8 IV
2 Kurangnya tenaga dalam hal mensosialisasikan KB MKJP
3 2 2 2 24 I
3 Tidak adanya media informasi yang berhubungan dengan KB MKJP
3 2 1 2 12 III
4 Tidak adanya alokasi dana khusus untuk sosialisasi KB khususnya MKJP
2 2 2 2 16 II
5. Uraian kegiatan
a. Menyusun proposal untuk penambahan tenaga dan dana dalam hal
mensosialisasikan KB MKJP.
b. Membuat poster dan folder mengenai metode Kontrasepsi Jangka Panjang
c. Menyebarkan poster dan folder mengenai KB-MKJP kepada pengunjung poli
KIA-KB, pengunjung puskesmas secara umum dan PUS di posyandu
d. Mengadakan penyuluhan mengenai manfaat dan keuntungan KB-MKJP di
Ruang tunggu puskesmas Harapan Raya
e. Melakukan konseling tentang manfaat dan keuntungan KB MKJP pada para
pengunjung poli KIA-KB
6. Waktu, Pelaksanaan dan Biaya
No Kegiatan Waktu /Minggu Penanggung
Jawab
Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyusun proposal untuk penambahan tenaga dan dana dalam hal mensosialisasikan KB MKJP.
Koordinator
KIA-KB
2. Membuat poster dan folder mengenai metode Kontra Sepsi Jangka Panjang
Staf dan TU
3. Menyebarkan poster dan folder mengenai KB MKJP kepada pengunjung puskesmas secara umum dan PUS di posyandu
Staf dan petugas
4. Mengadakan penyuluhan mengenai manfaat dan keuntungan KB MKJP di ruang tunggu puskesmas
Bidan
harapan raya
5 Melakukan konseng tentang manfaat dan keuntungan KB MKJP kepada para pengunjung poli KIA-KB
Bidan
7. Metode dan kriteria keberhasilan
a. Indikator jangka pendek usulan terhadap penambahan tenaga dan dana untuk
kegiatan sosialisasi KB MKJP di terima oleh kepala Puskesmas
b. Indikator jangka panjang usulan penambahan tenaga dan dana untuk kegiatan
sosialisasi dapat direalisasikan
c. Meningkatnya pengetahuan PUS tentang kontrasepsi jangka panjang
d. Jumlah peserta KB MKJP kedepanya akan meningkat.
B. Do ( Pelaksanaan)
Implementasi yang dilakukan dalam peningkatan mutu sosialisasi metoda kontrasepsi
jangka panjang di Puskesmas adalah :
1. Menyusun proposal untuk penambahan tenaga dan dana dalam hal
mensosialisasikan KB MKJP pada minggu pertama. Proposal untuk penambahan
tenaga dan dana untuk sosialisasi KB MKJP sudah di ajukan ke kepala Puskesmas
2. Menyebarkan kuesioner awal untuk menilai tingkat pengetahuan para pengunjung
KIA-KB terhadap KB MKJP pada minggu ke dua. Hasil kuesiner awal
menunjukkan tingkat pengetahuan pengunjung tentang KB-MKJP kurang yaitu
70%
Tabel 3.2Tabel hasil kuesioner awal tingkat pengetahuan PUS di Puskesmas
No Penilaian Range Persentase (%)
1
2
3
Baik
Sedang
Kurang
68-100
34-67
0-33
20%
10%
70%
Total 100
3. Menyediakan poster tentang KB MKJP di Puskesmas pada tanggal minggu ke tiga
4. Menyebarkan folder mengenai KB-MKJP kepada pengunjung poli KIA-KB,
pengunjung puskesmas secara umum dan PUS di posyandu pada minggu ke empat
5. Mengadakan penyuluhan mengenai manfaat dan keuntungan KB-MKJP di Ruang
tunggu Puskesmas pada minggu kelima
6. Melakukan konseling tentang manfaat dan keuntungan KB MKJP pada para
pengunjung poli KIA-KB yang dilakukan setiap minggu
7. Rekomendasi kepada Kepala Puskesmas untuk menambah petugas dan dana untuk
pelaksanaan sosialisasi KB MKJP di Puskesmas
8. Rekomendasi kepada pemegang program KB-MKJP untuk melanjutkan kegiatan
sosialisasi ini
C. Chek ( pemeriksaan)
Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu sosialisasi metoda
kontrasepsi jangka panjang di Puskesmas adalah :
Tahap evaluasi ini mulai dilaksanakan dari pada minggu kedua dengan diterimanya
proposal oleh kepala puskesmas kemudian dilanjutkan dengan memberikan kuesioner
pada PUS pengunjung ke Puskesmas, terutama pengunjung poli KB. Setelah
dilaksanakannya penyuluhan, konseling dan penyediaan media informasi. Kemudian
dilakukan pembagian kuesioner akhir kepada PUS pengunjung di Puskesmas. Hasil
kuesioner akhir menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan KB-MKJP meningkat,
dimana pengunjung memiliki pengetahuan kurang menjadi 15%, dan adanya beberapa
beralih dari metode kontrasepsi suntik ke metode kotrasepsi IUD dan Impant
Tabel 3.2Tabel hasil kuesioner Akhir tingkat pengetahuan PUS di Puskesmas
No Penilaian Range Persentase (%)
1
2
3
Baik
Sedang
Kurang
68-100
34-67
0-33
75%
10%
15%
Total 100
D. Action (perbaikan)
Kegiatan sosialisasi tentang KB-MKJP ini dapat dijadikan standarisasi untuk
pelaksanaan sosialisasi di Puskesmas. Sosialisasi dapat dilakukan melalui tiga metode
berikut ini:
1. Komunikasi tatap muka seperti pertemuan warga (musyawarah dusun, musyawarah
desa), kunjungan rumah, kunjungan ke tempat-tempat berkumpulnya warga,
lokakarya dalam rangka CAP, rapat evaluasi.
2. Komunikasi Massa seperti penyebarluasan leaflet, pamflet, poster, komik,
newsletter, dan pemutaran film.
3. Pelatihan Pelaku seperti pelatihan untuk Panitia Perencana, Juru Ukur, Pengawas
Konstruksi
4. Dilakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan baik di Puskesmas
maupun di luar Puskesmas, pemasangan poster, penyebaran folder dan
berkoordinasi dengan kepala Puskesmas dan pihak-pihak terkait untuk mendukung
kegiatan sosialisasi ini.
BAB IV
PENUTUP
Perencanaan pelayanan kebidanan Adalah suatu proses mempersiapkan secara
sistimatis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Untuk membuat perencanaan kita harus mengetahui siapa yang akan membuatnya,
apa yang harus direncanakan , bila dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, bagai
mana hasilnya. Perencanan dalam pelayanan kebidanan memperhatikan 3
unsur ,yaitu: input,poses dan outcome.
Dalam pelayanan kebidanan ,manajemen adalah proses pelaksanaan
pemberian pelayanan kebidanan untuk memberikan asuhan kebidanan kepada klien
dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi ibu dan anak ,kepuasan pelanggan dan
kepuasan bidan sebagai provider.
Pengorganisasian pelayanan kebidanan merupakan pengorganisasian,
pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian dan penilaian terhadap sumber, tatacara
dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap
kesehatan, perawatan kedokteran serta lingkungan yang sehat dengan jalan
menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan
kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat
Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan, yang
dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-
langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam
semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bias dipecah-pecah kedalam tugas-
tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien.
.
DAFTAR PUSTAKA
Asrinah,dkk. 2010. Konsep kebidanan. Graha Ilmu : Yogyakarta.
Saifuddin,Abdul Bari.dkk.2006.Pelayanan Kesehatan Maternal dan
Neonatal.Jakarta:Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Simatupang,Erna Juliana. 2008.Manajemen Pelayanan Kebidanan.Jakarta;EGC.
Soepardan ,Suryani. 2007.Konsep Kebidanan. Jakarta;EGC.
Depkes. (2007). Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dan Pengembangan Desa Siaga. Depkes. Jakarta.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526952304002156
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0042-96862000000600011&script=sci_arttext
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1891104&show=html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002072920100515X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526952304005860
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526952301001155
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0091218293901457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc2557673/
KMK 369, Standar Profesi Bidan, Tahun 2007