Download - Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
1/32
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manusia berkepentingan untuk merasa bahwa ia aman. Aman berarti
bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu. Oleh karena itu manusia
selalu berharap bahwa kepentingan-kepentingannya dilindungi dari konflik,
gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang
kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan dan konflik harus
dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan merusak
keseimbangan tatanan masyarakat. Jadi manusia di dalam masyarakat
memerlukan perlindungan kepentingan. erlindungan kepentingan itu akan
tercapai !ika tercipta pedoman atau peraturan yang menentukan manusia
seharusnya hidup dalam masyarakat agar tidak merugikan dirinya sendiri dan
orang lain. edoman, patokan atau ukuran untuk bertingkah laku atau
bersikap dalam kehidupan bersama itu disebut dengan norma atau kaidah
social. "aidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu
pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atautidak dilakukan, yang dilarang di!alankan atau yang dian!urkan untuk
di!alankan.
#ukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Jadi
agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.
elaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tapi dapat
ter!adi !uga pelanggaran hukum. $alam kasus pelanggaran hukum inilah
maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah, hukum itu
men!adi kenyataan. $alam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang
harus diperhatikan, yaitu% kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
embahasan tentang hukum cenderung dikaitkan dengan perundang-
undangan. &ndang-undang sendiri tidak sempurna, tidak mungkin undang-
undang mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas. Adakalanya
undang-undang tidak !elas dan adakalanya tidak lengkap. Meskipun tidak
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
2/32
lengkap dan tidak !elas, undang-undang tersebut tetap harus dilaksanakan.
#akim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak men!atuhkan
putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap dan tidak !elas. 'a
dilarang menolak men!atuhkan putusan dengan dalil tidak sempurnanya
undang-undang atau tidak adanya hukum. Jika dalam perkara tertentu tidak
lengkap atau tidak !elas dalam undang-undang maka hakim harus mencari
hukumnya atau menemukan hukumnya. 'a harus melakukan penemuan
hukum. enegakkan dan pelaksanaan hukum sering melupakan penemuan
hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. "arena itu usaha penemuan
hukum ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan hakim dalam
memutuskan perkara.
(erpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream
pemikiran absolutisme hukum, yang kemudian menempatkan hukum dalam
keseluruhan persoalan kemanusiaan. (eker!a berdasarkan pola pikir yang
determinan hukum memang perlu, namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak
harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah yang
menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi manusia
kemanusiaan dan kebenaran. (eker!a berdasarkan pola pikir atau paradigma
hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah
manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positi)istis meyakini
kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimar!inalkan asalkan hukum
tetap tegak. *ebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa !ustru
hukumlah yang boleh dimar!inalkan untuk mendukung proses eksistensialitas
kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
enemuan hukum ini men!adi pokok bahasan yang lebih menarik
karena dinamikanya dalam meru!uk pada undang-undang dan kasus-kasus
serupa yang pernah diputuskan perkaranya.
*aat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di 'ndonesia
tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat
yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang
memanfaatkan hukum untuk mencapai tu!uan mereka tanpa menggunakan
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
3/32
hati nurani. $unia hukum di 'ndonesia tengah mendapat sorotan yang amat
ta!am dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri. $ari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum
pidana menempati peringkat pertama yang bukan sa!a mendapat sorotan
tetapi !uga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum
lainnya. (idang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah
untuk di!adikan indikator apakah reformasi hukum yang di!alankan di
'ndonesia sudah ber!alan dengan baik atau belum. #ukum pidana bukan
hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana,
tetapi !uga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. roses
peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan
berpuncak pada pen!atuhan pidana dan selan!utnya diakhiri dengan
pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. *emua
proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat
karena kiner!anya, atau perilaku aparatnya yang !auh dari kebaikan.
#ukum di 'ndonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan
sebagai hukum yang carut marut, mengapa+ "arena dengan adanya
pemberitaan mengenai tindak pidana di tele)isi, surat kabar, dan media
elektronik lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum di
'ndonesia carut marut. (anyak sekali ke!adian yang menggambarkannya,
mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling
uang rakyat. *ebenarnya permasalahan hukum di 'ndonesia dapat disebabkan
oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat
hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, inter)ensi kekuasaan, maupun
perlindungan hukum.
$alam uraian pendahuluan mengenai enemuan #ukum $alam
erspektif #ukum rogresif dan roblematika enegakan #ukum di
'ndonesia, maka dalam makalah ini akan dibahas lebih dalam mengenai
enemuan #ukum $alam erspektif #ukum rogresif dan roblematika
enegakan #ukum di 'ndonesia.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
4/32
1.2. Rumusan Masalah
(erdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam makalah ini
dapat dirumuskan sebagai berikut %
1. (agaimanakah metode penemuan hukum dalam perspektif hukum
progresif +
. (agaimana ontoh "asus penemuan hukum dalam perspektif hukum
progresif +
. (agaimana roblematika penegakan hukum di 'ndonesia +
/. (agaimana *olusi menghadapai permasalahan dalam penegakan
hukum di 'ndonesia +
1.3. Tujuan Penulsan
(erdasarkan rumusan masalah di atas, maka tu!uan dalam makalah ini
dapat di!abarkan sebagai berikut %
1. Mengetahui dan Memahami metode penemuan hukum dalam
perspektif hukum progresif.
. Mengetahui dan Memahami ontoh "asus penemuan hukum dalam
perspektif hukum progresif.. Mengetahui dan Memahami roblematika penegakan hukum di
'ndonesia. cara menghadapai permasalahan dalam penegakan hukum
di 'ndonesia.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
5/32
BAB II
PEMBAHA!AN
2.1. Met"#e Penemuan Hukum #alam Pers$ekt% Hukum Pr"gres%
$alam asal 10 ayat 12 && 3omor /4 5ahun 006 tentang
"ekuasaan "ehakiman menentukan bahwa % 7engadilan dilarang
menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang
dia!ukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang !elas,
melainkan wa!ib untuk memeriksa dan mengadilinya8. "etentuan pasal ini
mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila suatu peraturan perundang-
undangan belum !elas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak
berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.
$alam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang
merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat
membantunya. 5indakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.
Masalah penemuan hukum dalam kaitannya dengan tugas hakim
adalah muncul pada saat hakim melakukan pemeriksaan perkara hingga
saat men!atuhkan putusan. #akim dalam men!alankan tugas dan
wewenangnya memeriksa, mengadili dan kemudian men!atuhkan putusan
harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan !uga berdasarkan
keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum semata.
Menurut Achmad Ali, ada dua2 teori metode penemuan hukum
yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu antara
lain%
1. Metode 'nterpretasi #ukum
'nterpretasi merupakan pen!elasan setiap istilah dari suatu
per!an!ian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak !elas dan para
pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang
sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah
tersebut. 5u!uan utama interpretasi adalah men!elaskan maksud
sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewa!iban
memberikan pen!elasan mengenai maksud para pihak seperti
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
6/32
dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat
dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.
. Metode "onstruksi #ukum
*alah satu metode yang akan digunakan oleh hakim pada saat
ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (rechts
vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum), karena pada
prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan
dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya asas ius
curia no)it2. #akim harus terus menggali dan menemukan hukum
yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena
sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wa!ib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
Metode konstruksi hukum bertu!uan agar hasil putusan hakim
dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa
keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan.
Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya
sangat relatif. 3ilai adil itu menghendaki terhadap setiap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai
kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi
diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang,
penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas. $engan
berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, seorang hakim harus
memberikan putusan yang seadil-adilnya. &ntuk mengisi kekosongan
hukum (recht vacuum), hakim harus melakukan kontruksi antara
sisterm formal dan sistem materiil hukum. (erdasarkan ketentuan
hukum positif yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu
pengertian hukum baru yang men!adi dasar pembenaran dari putusan
yang di!atuhkannya.
(erangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang
progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya
termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang men!adi titik
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
7/32
pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari
pembahasan tersebut. *ehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik
penemuan hukum yang progresif adalah %
1. enemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri
dengan dibimbing oleh pandangannya atau pemikirannya secara
mandiri, dengan berpi!ak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk
mengabdi kepada manusia.
. enemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum,
kebenaran dan keadilan, serta !uga etika dan moralitas.
. enemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam
kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu
masyarakat yang sesuai dengan perkembangan 9aman dan teknologi
serta keadaan masyarakat.
$engan mendasarkan pada karakteristik penemuan hukum yang
progresif tersebut diatas, maka dapat di!elaskan metode penemuan hukum
yang progresif adalah sebagai berikut%
a. Metode penemuan hukum yang bersifat )isioner dengan melihat
permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan !angka pan!ang kedepan dengan melihat case by case.
b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu
terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat,
tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta
memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kese!ahteraan dan
kemakmuran masyarakat dan !uga dapat membawa bangsa dan
negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti
saat ini.
Oleh karena itu secara faktual, tidak dapat ditentukan metode
penemuan hukum yang bagaimanakah yang dapat digunakan hakim dalam
melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan
hukum yang progresif, karena dalam setiap perkara atau kasus mempunyai
bentuk dan karakteristik yang berlainan atau )ariatif sifatnya. *ehingga
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
8/32
hakim akan menggunakan metode penemuan hukum yang sesuai dengan
kasus yang dihadapinya (case by case), apakah itu salah satu metode
interpretasi hukum ataukah salah satu dari metode konstruksi hukum atau
hanya berupa gabungan dari beberapa metode interpretasi hukum atau
konstruksi hukum, ataukah sekaligus dari metode interpretasi hukum dan
konstruksi hukum sekaligus.
$alam ketentuan && 3omor /4 5ahun 006, pasal : ayat 12
menyatakan bahwa % 7#akim dan hakim konstitusi wa!ib menggali,
mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.8 "etentuan tersebut memberikan makna bahwa hakim
sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidupdalam
masyarakat, harus ter!un ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal,
merasakan dan mampu menyelami hukumdan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus
yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim
mencermati ketentuan undang-undang tersebut tidak se!alan dengan nilai-
nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat
mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, danmen!atuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
*ebagaimana yang disebut tentang metode penemuan hukum
dalam perspektif hukum progresif, maka putusan hakim yang sesuai
dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah%
a. utusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni
hanya sekedar corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun
seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. utusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau
sekadar memelihara ketertiban sa!a, tetapi putusan hakim harus
berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun
harmonisasi sosial dalam pergaulan.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
9/32
c. utusan hakim yang mempunyai )isi pemikiran kedepan (visioner),
yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan
hukum(rule breaking), dimana dalam hal suatu ketentuan undang-
undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan,
peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan
contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan
pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tu!uan untuk
mencapai kebenaran dan keadilan.
d. utusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan
bangsa dan negaranya yang bertu!uan pada peningkatan kese!ahteraan
untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaranya
keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.
e. utusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada
perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial
dalam pergaulan antar anggota masyarakat serta dapat dipergunakan
sebagai sumber pembaharuan hukum.
2.2. Met"#e Penemuan Hukum #alam Pers$ekt% Hukum Pr"gres%
utusan hakim secara faktual banyak dihasilkan oleh para hakim,
dan untuk itu dibawah ini adalah beberapa contoh putusan hakim yang
dapat diklasifikasikan sebagai putusan hakim yang sesuai dengan metode
penemuan hukum yang bersifat progresif %
1. Putusan MA N". 2&' ()P#)1*+3 Tanggal 1' Desem,er 1*+3-
#alam Perkara Atas Nama Ter#aka / Natalegaa
$alam putusan ini, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan kasasi dari Jaksa enuntut &mum terhadap putusan
engadilan 3egeri yang membebaskan terdakwa 3atalegawa. adahal
dalam asal // "A ditegaskan bahwa % 7enuntut &mum tidak
diberi hak untuk melakukan kasasi8. 3amun demikian, pada
kenyataannya Mahkamah Agung memberikan hak kepada enuntut
&mum untuk melakukan kasasi
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
10/32
enerimaan kasasi tersebut merupakan contra legem terhadap
asal // "A, yang melarang penga!uan kasasi atas putusan
bebas. asal // "A menyatakan bahwa % terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
lain selain dari MA, terdakwa atau penuntut umum dapat menga!ukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas.
$asar pertimbangan yang dipergunakan oleh Mahkamah
Agung antara lain menyatakan bahwa menurut kepatutan dalam
masyarakat, khususnya dalam tindak pidana korupsi, apabila dalam
putusan yang di!atuhkan telah melampaui batas kewenangan, dalam
hal ini putusan didasarkan pada pertimbangan nonyuridis pada satu
sisi, dan putusan pembebasan itu pada sisi yang lain menusuk perasaan
hati masyarakat luas, maka terhadap putusan bebas tersebut dapat
dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
$engan putusannya tersebut berarti Mahkamah Agung telah
menyingkirkan asal // "A dengan cara menemukan dan
menciptakan hukum case law2.; 4 < utusan ini kemudian dikuatkandengan *urat =daran Mahkamah Agung *=MA2 3o.
MA>=M(>?:> tanggal 4 Agustus 164 dan *urat "eputusan
Menteri "ehakiman 3o. 01>//-@-0.$. tanggal 10 $esember 164.
(eberapa argumentasi yang dapat disampaikan terkait dengan putusan
tersebut, adalah bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu
langkah terobosan, dengan melakukan interpretasi terhadap ketentuan
asal // "A, sehingga kasasi dari penuntut umum yang
seharusnya tidak diperbolehkan, akan tetapi dengan pertimbangan
kedepan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang
tidak patut dilakukan dalam masyarakat dan menusuk perasaan
keadilan masyarakat. Oleh karena itu, MA berusaha untuk memberikan
rasa keadilan bagi masyarakat social !ustice2 dengan men!atuhkan
putusan yang bertu!uan menciptakan rasa keadilan yang bersifat
substansial materiil2, sehingga kasasi penuntut umum diterima dan
https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/10/penemuan-hukum-dalam-perspektif-hukum-progresif/#_ftn28https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/10/penemuan-hukum-dalam-perspektif-hukum-progresif/#_ftn28 -
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
11/32
dengan kewenangannya, MA mengadili sendiri dan men!atuhkan
pidana terhadap terdakwa yang telah diputus bebas oleh engadilan
3egeri.
2. Putusan Mahkamah Agung N". 2203()P#t)1**1 #alam Perkara
Pem,e,asan Tanah untuk Pr"ek Ben#ungan (e#ung"m,"- ang
D$utuskan "leh Majels Hakm ang Dketua Askn
(usumaatmaja
$alam putusannya tersebut, hakim menolak keterangan
5ergugat emerintah ro)insi Jawa 5engah2 yang menganggap
bahwa rakyat telah bersepakat menerima ganti rugi berdasarkan
musyawarah, karena pada kenyataannya ganti rugi yang diberikan
pemerintah kepada penduduk tidak mencerminkan keadilan dan
kebenaran materiil, sehingga hakim perlu mendefenisikan ulang
pengertian musyawarah untuk mufakat. "emudian dalam putusan
tersebut hakim mengabulkan ganti rugi kepada pemilik tanah yang
besarnya ternyata melebihi dari apa yang diminta dalam gugatannya.
utusan dalam tingkat kasasi ini menguntungkan penduduk
sekitar selaku pemilik tanah disekitar waduk > bendungan"edungombo, yang selalu men!adi korban keserakahan dari
kaumpowerfull, yang biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan
peraturan perundangan-undangan.
*ebenarnya dibalik kasus waduk "edungomobo ini, dapat
dilihat sarat dengan ambisi politik dari emerintahan Orde (aru dalam
melaksanakan pembangunan agar terlihat kemakmuran dan
kese!ahteraan rakyat dapat diwu!udkan, tetapi hal tersebut dilakukan
diatas penderitaan rakyat yang diin!ak-in!ak haknya dan perampasan
tanah-tanah dengan cara sewenang-wenang.
$alam usahanya memberikan putusan yang memenuhi rasa
keadilan masyarakat social justice2 yang didasarkan pada pencairan
akan keadilan yang substansial materiil2 itulah, maka hakim kasasi di
MA menilai bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat saat
itu sudah tidak sesuai lagi dengan harga tanah pada saat saat putusan
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
12/32
kasasi diperiksa oleh hakim, sehingga dengan melakukan terobosan
hukum yang progresif, hakim men!atuhkan putusan yang menurut
penulis merupakan putusan yang mengedepankan sisi kemanusiaan,
keadilan, dan kebenaran sebagaimana konsep hukum progresif itu
sendiri.
#akim dalam perkara ini, telah melakukan penemuan hukum
melalui teori atau metode interpretasi teleologis atau sosiologis, yang
mana nilai ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat disesuaikan
dengan nilai uang atau harga tanah pada saat perkara kasasi itu
diputuskan, sehingga nilai tanah itu mengikuti nilai ekonomis tanah
dari tahun ke tahun, yang terus bertambah mahal, hal ini sangat
menguntungkan penduduk pemilik tanah tersebut.
utusan ini, oleh banyak kalangan termasuk *at!ipto Bahard!o,
dianggap sebagai re)olusi yang setara dengan putusan #oge Baad
tahun 1616, dengan alasan karena putusan MA dengan tegas-tegas
membela kepentingan rakyat kecil yang lemah kedudukannya.
3. Peneta$an Penga#lan Neger akarta !elatan #an Barat N".
'0)&3.P- tanggal 1 N"4em,er 1*&3 ang Menga,ulkanPerm"h"nan Penggantan ens (elamn #ar !e"rang Lak5lak
Bernama Ian R",ant" Menja# !e"rang Perem$uan #engan
Nama 64an Ru,ant
$ilihat dari segi ilmu hukum, seluk beluk ganti kelamin masih
merupakan persoalan baru dibidang perkembangan hukumnya. Adanya
kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di
bidang ilmu kedokteran yang disebut dengan operasi kelamin,
sehingga penetapan hakim ini merupakan era baru di bidang praktik
peradilan 'ndonesia dalam mengisi kekosongan peraturan hukum
rechtvacuum2, karena hal ini memang belum ada pengaturannya
dalam peraturan perundang-undangan. $engan putusan ini, hakim
dipandang telah berhasil melakukan penemuan hukum yang sesuai
dengan kebutuhan nyata masyarakat.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
13/32
ertimbangan hukum yang diberikan hakim adalah tepat, yaitu
dalam kehidupan di masyarakat terdapat dua !enis manusia yaitu yang
ber!enis kelamin laki-laki dan ner!enis kelamin perempuan, tetapi tidak
dapat dipungkiri dalam kenyataannya terdapat pula segolongan
manusia yang hidupnya ada diantara kedua !enis itu, yaitu waria
wanita pria2.
$alam melengkapi kekosongan hukum tentang perubahan
kelamin tersebut, hakim memberikan pertimbangan dengan
menin!aunya dari segi agama yang disesuaikan dengan keyakinan si
pemohon, yang tidak keberatan sepan!ang perubahan kelamin tersebut
merupakan satu-satunya !alan untuk menolong penderitaan si
pemohon, sehingga ia dapat berkembang sebagai manusia yang wa!ar.
Jika ditelaah, putusan ini merupakan penemuan hukum yang
dilakukan hakim dengan metode konstruksi hukum, karena ketentuan
hukum yang mengatur mengenai penggantian !enis kelamin, belum
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga ter!adi
kekosongan undang-undang wet vacuum2. #akim melakukan
konstruksi dengan berlandaskan pada metode fiksi hukum, dimanadalam putusan tersebut, dikemukakan fakta-fakta baru, sehingga
tampil suatu personifikasi atau keadaan hukum baru, yaitu perubahan
kelamin dari si pemohon seorang laki-laki yang bernama 'wan
Bobianto men!adi seorang perempuan yang bernama Ci)ian Bubiyanti.
2.3. Pr",lematka Penegakan Hukum # In#"nesa
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang
khususnya 'ndonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan
pada kualitas manusia yang men!alankan hukum penegak hukum2.
$engan demikian peranan manusia yang men!alankan hukum itu penegak
hukum2 menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum
berkaitan erat dengan akuntabilitas kiner!a lembaga penegak hukum.
&ndang-undang 3o. 4 tahun 1666 tentang penyelenggara negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan
beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tu!uan, yaitu sebagai
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
14/32
pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewu!udkan
penyelenggara yang mampu men!alankan fungsi dan tugasnya secara
sungguh-sungguh dan penuh tanggung !awab *iswanto, 00:% :02.
enegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran masyarakat2, di samping
mampu membawakan atau men!alankan peranan yang dapat diterima oleh
mereka. *elain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan
unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partispasi
dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan !uga harus
dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam
memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta
memberikan keteladanan yang baik *oer!ono, 00% /2.
3amun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu
penyebab lemahnya penegakan hukum di 'ndonesia adalah masih
rendahnya moralitas aparat penegak hukum hakim, polisi, !aksa dan
ad)okat 2 serta !udicial corruption yang sudah terlan!ur mendarah dagingsehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya !udicial corruption
!elas menyulitkan penegakan hukum di 'ndonesia karena para penegak
hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek
korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan
yang baik atau good go)ernance. enegakan hukum hanya bisa dilakukan
apabila lembaga-lembaga hukum hakim, !aksa, polis dan ad)okat2
bertindak profesional, !u!ur dan menerapkan prinsip-prinsip good
go)ernance.
(eberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya
tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah
tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak
hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. "epincangan pada
salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa
seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya *oer!ono *oekanto dan
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
15/32
Mustafa Abdullah, 164% 02. Misalnya, kalau hukum tertulis yang
mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang
berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat
akan merasakan akibat pahitnya.
enegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang
lingkup yang sangat luas, meliputi% petugas strata atas, menengah dan
bawah. Maksudnya adalah sampai se!auhmana petugas harus memiliki
suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang
lingkup tugasnya. $alam penegakkan hukum, menurut *oer!ono *oekanto
sebagaimana dikutip oleh Dainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum
mengahadapi hal-hal sebagai berikut%
a. *ampai se!auhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
b. *ampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebi!akan.
c. 5eladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat,
d. *ampai se!auhmanakah dera!at sinkronisasi penugasan yang diberikan
kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas
pada wewenangnya Dainuddin, 00?% 6:2.Eemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan
penegakkan hukum tidak ber!alan sebagaimana mestinya. (anyak faktor yang
mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya
lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. *ehingga dapat dipertegas bahwa faktor
penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.
"alau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan
ada masalah. $emikian !uga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas
penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
"ondisi riil yang ter!adi saat ini di 'ndonesia mengindikasikan adanya
kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum.
"egagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi
ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat
penegak hukum itu sendiri. "etidakmampuan penegakan hukum diakibatkan
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
16/32
profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan
hukum berkait masalah ""3 korupsi kolusi dan nepotisme2 yang dilakukan
oleh aparat hukum sudah men!adi rahasia umum. 5erlepas dari dua hal di atas
lemahnya penegakan hukum di 'ndonesia !uga dapat kita lihat dari
ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai wadah
untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa
ketidakadilan.
Akhir-akhir ini banyak isu yang sedang hangat-hangat di
perbincangkan salah satunya adalah permasalahan korupsi. "asus ini seakan
sudah men!adi tradisi yang mendarah daging di bangsa ini. enyakit korupsi
melanda seluruh lapisan masyarakat bahkan yang men!adi perhatian saat ini
adalah para aparat yang seharusnya men!adi penegak dalam kasus ini !uga
ikut terkait di dalamnya. *alah satu lembaga yang men!adi perhatian adalah
lembaga peradilan.
"orupsi telah merambat dan mengotori hampir seluruh institusi
penegakan hukum kita termasuk lembaga peradilan. Misalnya sa!a tentang
salahnya penegakan hukum di 'ndonesia seperti saat seseorang mencuri
sandal, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptuyang harganya bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di 'ndonesia
bisa dengan leluasa mera!alela, menikmati hidup seakan tanpa dosa, karena
mereka memandang rendah hukum yang ada di 'ndonesia. "ita ambil contoh
Arthalyta *uryani, yang menempati ruang tahanan yang terbilang mewah dari
tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas tele)isi, kulkas, A,
bahkan sampai ruang karokean. #al ini kemudian memperlihatkan
diskriminasi di dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan kita dimana
rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan financial seakan hukum begitu
runcing kepadanya sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap
hukum itu bisa dibeli bahkan saya anggap bahwa sel tahanan mereka tidak
layaklah dikatakan sebagai sel tetapi hotel sementara sedangkan rakyat
miskin begitu merasakan yang namanya sel tahanan
#ukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan
mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di 'ndonesia. *elain lembaga
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
17/32
peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan
hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum
polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak
diperpan!ang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat
namun salah tempat. 'ni merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.
ersamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh
pemerintah nyatanya tidak ber!alan dengan efektif. #ukum yang berlaku
sekarang di 'ndonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang sa!a.
*upremasi hukum di 'ndonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat
kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem
hukum 'ndonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang
ter!adi di negara kita. "eadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap
orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
3amun, keadaan yang sebaliknya ter!adi di 'ndonesia. #ukum seakan ta!am
kebawah namun tumpul keatas. 'ni terbukti dengan banyaknya kasus yang
ter!adi, contohnya sa!a kasus nenek Minah yang di)onis 1,: bulan pen!ara
karena mencuri tiga buah kakao. $ari segi manapun mencuri memang tidak
dibenarkan. 3amun, kita !uga harus melihat dari sisi kemanusiaan. (etapatidak adilnya ketika rakyat kecil seperti itu betul-betul ditekan sedangkan para
pe!abat yang korupsi !utaan bahkan miliaran rupiah bebas begitu sa!a,
walaupun ada yang ter!erat hukuman tapi pen!aranya bagaikan kamar hotel.
*ebenarnya apa yang ter!adi dengan lembaga penegak hukum kita,
sehingga !ustice for all keadilan untuk semua2 berubah men!adi !ustice not
for all keadilan untuk tidak semua2. #ukum di negara kita ini seakan tidak
memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata
kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan ta!am kebawah kepada
rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang.
(erbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di 'ndonesia yang sangat
memprihatinkan men!adi cambuk atau pukulan telak serta men!adi potret
buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai 3egara "esatuan
Bepublik 'ndonesia. 'ni men!adi ironi tersendiri bagi kita.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
18/32
$i 'ndonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan ancasila serta &&$
16/:. $alam penegakkan hukum di 'ndonesia memang ter!adi beberapa
masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan
keadilan itu sendiri bagi masyarakat. "eadilan dianggap suatu yang sulit
untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sekiranya
merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. *ekiranya kita
dapat melihat fakta yang ter!adi di lapangan dengan berbagai macam kasus
yang ada dan melibatkan masyarakat kelas bawah. (eberapa kasus seperti
pencurian sendal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu
anggota kepolisian misalnya, terdapat berbagai ke!anggalan dalam kasus
tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan
terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. $engan hanya mencuri
sepasang sendal !epit yang kemungkinan pula bukan anak tersebut pelakunya,
malah diberikan tuntutan hukuman : tahun pen!ara. Adilkah itu + Masyarakat
awam pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. (erbeda dengan
kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa
diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara
yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikanmasalahnya.
ara penegak hukum antara lain hakim, !aksa, polisi, ad)okat dan
penasihat hukum. $i tangan merekalah terletak suatu beban kewa!iban untuk
mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum
dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. 3amun , hal sebaliknya
ter!adi di 'ndonesia. (anyak kasus penegakan hukum yang tidak ber!alan
semestinya. (anyak kegan!alan yang ter!adi didalam penegakan hukum itu
seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan
fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat menggan!al
keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas.
enegakkan hukum dari aparat kepolisian !uga dinilai sangat kurang,
bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang
berakhir dengan istilah &&$ &!ung-&!ungnya $uit2 atau biasa disebut uang
sogokkan. *erta ada pula masalah tentang kebi!akkan-kebi!akkan pemerintah
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
19/32
yang dinilai kurang serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat.
*eperti kebi!akkan bagi pengendara motor yang diharuskan menyalakan
lampu utama pada siang hari yang dinilai kurang realistis. "arena
menyalakan lampu pada siang hari sama sa!a dengan pemborosan energi,
sesungguhnya cahaya matahari sudah cukup terang bagi pengguna !alan. $an
alasan karena banyaknya ter!adi kecelakaan siang hari oleh para pengguna
sepeda motor tentu bukan karena lampu atau cahaya yang kurang.
$engan adanya pemanasan global dan yang dicanangkan pemerintah
tentang sa)e energy-pun dipertanyakan karena memang menyalakan lampu
pada siang hari adalah pemborosan energi. (eberapa &ndang-undang yang
seharusnya dibuat setiap tahun dengan !umlah yang sudah ditetapkan pun
molor sehingga hanya ada sedikit &ndang-undang yang sudah terealisasikan.
#al ini tentu men!adi catatan bagi pemerintah yang seharusnya hukum itu
untuk keteraturan serta tercipta kedamaian di negara kita men!adi begitu tidak
dapat diandalkan.
*elain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum
yang lemah maka ketahanan negara !uga akan lemah. (isa kita lihat dari
berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokanwilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. emerintah
'ndonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan
keamanan negara, adanya kesen!angan sosial di wilayah perbatasan 'ndonesia
serta kota-kota lain di 'ndonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah
perbatasan yang sangat kurang men!adi masalah yang harus ditanggapi serius
oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh
pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal
tersebut, dan tentu hal ini men!adi sen!ata bagi negara lain untuk dengan
mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara
tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam
kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh
pemerintah 'ndonesia.
#al tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di 'ndonesia walaupun
dibuat dengan berlandaskan pancasila serta &&$ 16/: namun dalam
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
20/32
pelaksanaannya tidak ada !iwa pancasila yang melekat dalam setiap penegak
hukum serta pemerintah 'ndonesia. $engan melemahnya hukum di 'ndonesia
tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di 'ndonesia akan terkikis dengan
adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri,
!abatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya
*ungguh men!adi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat
kepada pemimpinnya men!adi berkurang, dan ketika itulah masyarakat akan
men!adi merasa tersakiti serta tak mempercayai kepemerintahan negara,
karena kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. "etika
hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan !uga akan
memudar dan akan meruntuhkan dera!at dan martabat negara. $engan
runtuhnya dera!at negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi
pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya
inter)ensi asing dalam masalah negara.
"arena inter)ensi itu sendiri sudah mulai muncul ketika banyaknya
media asing yang memberitakan tentang bobroknya negara ini. *ebagai salah
satu contohnya dimana ada media asing yang memberitakan tentang masalah
!embatan yang tak layak di 'ndonesia. Masyarakat terutama para siswa yangingin bersekolah harus menantang nyawa dengan menyebrangi sungai hanya
dengan seutas tali. $imana peran pemerintah+ #anya ada !an!i yang entah
kapan akan ditepati. #ukum memang salah satu cara untuk memberikan
keadilan, dan hukum seharusnya ditegakkan dengan bi!aksana, tegas dan apa
adanya.
*elain beberapa faktor diatas, faktor uang !uga mempengaruhi
penegakan hukum di 'ndonesia. (eberapa kasus bisa men!adi cerminan
lemahnya hukum di 'ndonesia ketika sudah berbenturan dengan uang,
misalnya sa!a kasus korupsi yang men!erat nama Gayus 5ambunan. "asus ini
memang sudah di selesaikan dipengadilan, tetapi walaupaun Gayus telah
ditempatkan di dalam pen!ara, nyatanya dia masih bebas untuk berwisata ke
(ali bahkan sampai keluar negeri yaitu Makau. 'ni karena lemahnya iman
para petugas yang seharusnya menegakkan keadilan hukum setegak-tegaknya
kalau sudah dihadapkan dengan uang. Mereka tentunya mengabulkan
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
21/32
permintaan Gayus tersebut tidak dengan cuma-cuma, tetapi ada imbalan yang
diberikan kepada para petugas tersebut. (eberapa kasus yang diungkapkan
sebelumnya seperti kasus Artalita, ini semua tidak lepas dari lemahnya iman
aparat yang bertugas menegakkan hukum ketika sudah di hadapkan dengan
uang. Apakah ini yang di namakan 7uang berbicara8+ $an apakan hukum di
negeri ini semudah itu men!adi lunak+. "alau sudah seperti itu Anda pun
dapat menilainya sendiri sebenarnya apa yang telah melanda hukum di negeri
tercinta kita ini, sehingga !angan heran kalau ada istilah yang kemudian
muncul di masyarakat kita tentang penegakkan hukum di 'ndonesia yaitu
" "asih &ang #abis erkara2. 'ni adalah cerminan bahwa rakyat
'ndonesia sudah mulai hilang kepercayaan dengan penegakan hukum yang
ada di 'ndonesia.
enegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan
keadilan tersebut bisa sa!a diminimalisir kalau seandainya hukum
dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan,
ketertiban serta kenyamanan. *elain itu sebagaimana menurut *oer!ono
*oekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan
hubungan antara empat faktor, yakni%1. Hukum #an $eraturan tu sen#r.
"emungkinannya adalah bahwa ter!adi ketidak cocokan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu.
"emungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-
undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. "adangkala
ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan
seterusnya.
. Mentaltas Petugas ang menegakkan hukum.
enegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, !aksa, pembela,
petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-
undangan sudah baik, akan tetapi !ika mental penegak hukum kurang baik,
maka akan ter!adi pada sistem penegakkan hukum.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
22/32
3. 7asltas ang #hara$kan untuk men#ukung $elaksanaan hukum.
"alau peraturan perundang-undangan sudah baik dan !uga mentalitas
penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan
hukum tidak akan ber!alan dengan semestinya.
. (esa#aran #an ke$atuhan hukum #ar $ara arga masarakat.
3amun dipihak lain perlu !uga disadari bahwa penegakan hukum bukan
tu!uan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai
dengan penegakan hukum, padahal tu!uan akhirnya adalah keadilan.
ernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di
masyarakat tidak mungkin seragam. #al ini disebabkan keadilan
merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan.
3aminem Eaedere semata bukanlah keadilan, demikian pula *uum uiFue
5ribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. "eadilan
bergerak di antara dua kutub tersebut. ada suatu ketika keadilan lebih
dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong
pada kutub lainnya. "eadilan yang mendekati kutub 3aminem Eaedere
adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan
yang bersifat netral. Akan tetapi !ika yang dipersoalkan adalah bidangkehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih
dekat dengan kutub *uum uiFue 5ribuere. engertian tersebut
mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang
dapat hidup dengan damai menu!u suatu kese!ahteraan !asmani maupun
rohani Abdul Ghofur, 00?% ::-:?2.
enegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik
keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat.
#al inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kiner!a
aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di tengah masyarakat. Jika
kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsisikan
bahwa ada dua faktor yang paling menon!ol yang mempengaruhi aparat
penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan eksternal.
Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri2 salah
satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
23/32
menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga
mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
*elan!utnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu
sendiri2 misalnya ketika ter!adi peristiwa hukum adanya kecenderungan
masyarakat yang menyelasaikan dengan caranya sendiri.
Eembaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu
masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu
keadilan. 'dealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam
menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syariat
yang telah disepakati bersama. #ukum men!amin agar keadilan dapat
di!alankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa
membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain
sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan
mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat
madani harus men!adi tempat mencari keadilan. #al ini bisa diciptakan !ika
lembaga hukum tersebut dihormati, di!aga dan di!amin integritasnya secara
konsekuen Miftah, 00% 142.
Jika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di 'ndonesia setelahmenilik dari berbagai kasus menurut penulis2 belumlah ber!alan dengan baik,
bahkan bisa dikatakan buruk. Eemahnya penegakan hukum di 'ndonesia saat
ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas
salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para
pelakunya sangat sedikit yang ter!erat oleh hukum. "enyataan tersebut !ustru
berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil,
dalam hal ini aparat penegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana
kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi alias
para pe!abat dan orang-orang berduit yang memiliki kekuatan power2 untuk
menginterfensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri.
Bealita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai
hati rakyat kecil yang akan beru!ung pada ketidakpercayaan masyarakat pada
hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. *ebagaimana sama-
sama kita ketahui para pencari keadilan yang note bene adalah masyarakat
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
24/32
kecil sering dibuat frustasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih
memihak pada golongan berduit. *ehingga orang sering menggambarkan
kalau hukum 'ndonesia seperti !aring laba-laba yang hanya mampu
menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar
tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh !aring
laba-laba Jimly, 011% 1:?2.
roblematika penegakan hukum yang mengandung unsur
ketidakadilan mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat
dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan #A"'M
#ubungi Aku "alau 'ngin Menang2, "A diplesetkan sebagai "urang
&ang #ukuman en!ara, &&$ &!ung-&!ungnya $uit2 tidaklah muncul
begitu sa!a. "esemuanya ini merupakan 7produk sampingan8 dari beker!anya
lembaga-lembaga hukum itu sendiri. &ngkap-ungkapan ini merupakan reaksi
dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena beker!a lembaga-lembaga
hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim>putusan pengadilan
yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. (erlakunya hukum
di tengah-tengah masyarakat, mengemban tu!uan untuk mewu!udkan
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagimasyarakatnya.
2.. !"lus Mengha#a$a Permasalahan #alam Penegakan Hukum #
In#"nesa
(erbagai realita yang ter!adi di era reformasi sampai sekarang terkait
dengan penegakan hukum yang terdapat di 'ndonesia sudah tidak rele)an
dengan apa yang tertuang dalam kontitusi negara ini. 'ndonesia dengan
berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini
sudah tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa
terdahulu. (erbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun kita
tidak sepantasnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada
para penegak hukum atau pihak-pihak yang men!alankan hukum karena
bagaimana pun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum
tersebut berpi!ak.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
25/32
*emboyan 7(hineka 5unggal 'ka8 merupakan entri yang sangat
menu!u masyarakat kewargaan. Masyarakat kewargaan pertama-tama akan
mempersoalkan siapa-siapa yang termasuk ke dalam kategori warga atau
kewargaan dalam masyarakat. Beformasi hukum hendaknya secara sungguh-
sungguh men!adikan 7eksistensi kebhinekaan8 men!adi agenda dan
bagaimana mewu!udkan ke dalam sekalian fundamental hukum. "alau kita
bela!ar dari pengalaman, maka semboyan 7(hineka 5unggal 'ka8 lebih
memberi tekanan pada aspek 85unggal8, sehingga memperkosa eksistensi
pluralism. $emi ketunggalan atau kesatuan, pluralism tidak dibiarkan ada.
(ertolak dari pengakuan terhadap eksistensi pluralism tersebut, maka
konflik adalah fungsional bagi berdirinya masyarakat. "onflik bukan sesuatu
yang harus ditabukan, sebab mengakui kebhinekaan adalah mengakui konflik,
sebagai sesuatu yang potensial. $engan demikian, filsafat yang dipegang
adalah menyalurkan konflik sedemikian rupa sehingga men!adi produktif buat
masyarakat.
Masalah tentang problematika penegakan hukum telah men!adi
sebuah tema yang sangat menarik untuk diangkat dalam berbagai seminar.
*alah satu diantaranya tidak ada kepuasaan yang dicapai sub!ek hukum yangtidak lain adalah manusia serta berbagai badan-badan hukum.
ara $ertama yakni bagaimana sikap serta tindakan para sar!ana
hukum untuk lebih memperluas cakrawalanya dalam memahami atau
menganalisis masalah-masalah yang ter!adi sekarang ini. $i sini dibutuhkan
sebuah pandangan kritis akan makna atau arti penting penegakan hukum yang
sebenarnya. *elain itu dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi
dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial serta penegakan hukum yang
ada dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya dapat
men!adikan kekurangan atau kegagalan di masa lalu sebagai bahan
pembela!aran.
3amun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam
pelaksanaaan hukum serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama,
ras, serta budaya seperti yang terkandung di dalam pasal ayat 1 yang
berbunyi sebagai berikut% 7*egala warga negara bersamaan kedudukannya di
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
26/32
dalam hukum dan pemerintahan dan wa!ib men!un!ung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.8
"emudian yang ke#ua, cara untuk menyelesaikan berbagai masalah
terkait hal tersebut yakni bagaimana tindakan para aparat penegak hukum
mulai dari polisi, hakim, !aksa, serta pengacara dalam menangani setiap kasus
hukum dengan dilandasi nilai-nilai ke!u!uran, sadar akan namanya keadilan,
serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di
dalam undang-undang negara kita. (ukan hanya itu filosofi ancasila sebagai
asas kerohanian dan sebagai pandangan hidup dalam bertindak atau sebagai
pusat dimana pengamalannya sesuai dengan cita-cita dan tu!uan negara kita
sebagaimana telah di!elaskan dalam pembukaan &&$ 16/: yang terdapat
pada alinea ke-'C. #ukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya
yang paHling kaku, arogan, hitam putih. 5api harus berdasarkan rasa keadilan
yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-
undangan hitam putih semata. "arena hukum yang ditegakkan yang hanya
berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-
putusan yang konto)ersial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang
sebenarnya.ara yang ketga yakni program !angka pan!ang yang perlu dilakukan
yakni penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan.
&ntuk mengetahui tingkat keefektifan program tersebut dalam membangun
atau menguatkan mental anak bangsa ditengah penurunan kualitas sumber
daya manusia bangsa 'ndonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.
3amun perlu kita pupuk dulu agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa
tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. rogram ini !uga
mempunyai implikasi positif terhadap penegakan hukum yang di!alankan di
'ndonesia karena para penegak hukum telah dibekali pembangunan karakter
yang akan melahirkan atau menciptakan manusia 'ndonesia yang unggul.
&ntuk cara keem$at yakni adanya penghargaan bagi !aksa dan hakim
berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum
di 'ndonesia. $engan adanya penghargaan ini diharapkan setiap !aksa
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
27/32
maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang bermanfaat bagi
penegakan hukum di 'ndonesia.
Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak
hukum masih sangat rendah. "eberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini
akan men!adi titik cerah bagi penegakan hukum. 3amun selain itu kesadaran
masyarakat dalam menaati hukum akan men!adi hal yang mempengaruhi
penegakkan hukum di 'ndonesia. "arena lemahnya penegakan hukum selama
ini !uga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.
3.1 (esm$ulan
BAB III
PENUTUP
(erangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah
untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan
keadilan yang men!adi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan
moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. *ehingga dapat
dikatakan bahwa karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah %
a. enemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan
dibimbing oleh pandangannya atau pemikirannya secara mandiri,
dengan berpi!ak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi
kepada manusia.
b. enemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran
dan keadilan, serta !uga etika dan moralitas.
c. enemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam
kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu
masyarakat yang sesuai dengan perkembangan 9aman dan teknologi
serta keadaan masyarakat.
$engan mendasarkan pada karakteristik penemuan hukum yang
progresif tersebut diatas, maka dapat di!elaskan metode penemuan hukum
yang progresif adalah sebagai berikut%
a. Metode penemuan hukum yang bersifat )isioner dengan melihat
permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan !angka pan!ang ke
depan dengan melihat case by case.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
28/32
b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu
terobosan rule breaking2 dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi
berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan
peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kese!ahteraan dan
kemakmuran masyarakat dan !uga dapat membawa bangsa dan negara
keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
29/32
Masalah penegakan hukum di 'ndonesia merupakan masalah yang
sangat serius dan akan terus berkembang !ika unsur di dalam sistem itu
sendiri tidak ada perubahan, tidak ada reformasi di bidang itu sendiri.
"arakter bangsa 'ndonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari
segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini. erlu ditekankan
sekali lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di 'ndonesia tidak
semuanya buruk, 3amun keburukan penegakan ini seakan menutupi segala
keselaran hukum yang ber!alan di mata masyarakat. (egitu banyak kasus-
kasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu relatif singkat, bahkan
bersamaan ke!adiaannya. erlu ada reformasi yang sebenarnya, karena
permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara,
bagaimana masyarakat bisa ter!amin keamanannya atau bagaimana
masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya, hukumlah yang
mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukum sebanarnya
telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin
mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok merupakan
penggagas segala kebobrokan hukum di negeri ini.
erlu banyak e)aluasi-e)aluasi yang harus dilakukan, harus adapenindaklan!utan yang !elas mengenai penyelewengan hukum yang kian
hari kian men!adi. erlu ada ketegasan tersendiri dan kesadaran yang
hierarki dari indi)idu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. erlu
ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa
yang se!ak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan
pelaksana aparatur negara atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. "arena
baik untuk hukum 'ndonesia, baik pula untuk bangsanya dan buruk untuk
hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima oleh
masayarakat dan 3egara.
Jadi, penerapan dalam pasal 1 ayat 2 &&$ 16/: perubahan ketiga
yang berbunyi 73egara 'ndonesia adalah 3egara hukum8, harus
dilaksanakan, karena sudah demikian ketetapan itu berlaku. Merupakan
karekteristik yang harus tertanam dalam diri pribadi ataupun kelompok
kepentingan. "ita harus malu dengan &ndang-&ndang tersebut, harus malu
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
30/32
dengan pendiri bangsa yang rela menumpahkan darah demi
memper!uangkan kemerdekaan 'ndonesia, kita harus menghargai semua
per!uangan itu dengan hal yang tidak dapat membuat negeri ini malu di
mata masyarakat ini sendiri bahkan dunia luar. (angsa yang besar tidak
hanya berdasarkan luasan wilayahnya ataupun betapa banyaknya !umlah
penduduk, tetapi dengan menghargai per!uangan para pahlawan terdahulu
dengan men!alankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya
keamanan, ketentraman dan kese!ahteraan masyarakat.
3.2 !aran*ebagaimana yang disebut tentang metode penemuan hukum dalam
perspektif hukum progresif, maka saran-saran yang dapat kami sampaikan
adalah agar putusan hakim sesuai dengan metode penemuan hukum yang
progresif yaitu antara lain%
a. utusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya
sekedar corong undang-undang la bouche de la loi2 meskipun
seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. utusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atausekadar memelihara ketertiban sa!a, tetapi putusan hakim harus
berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun
harmonisasi sosial dalam pergaulan
c. utusan hakim yang mempunyai )isi pemikiran kedepan )isioner2,
yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum
rule breaking2, dimana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang
ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan
kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka
hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yaitu
mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang
yang bersangkutan dengan tu!uan untuk mencapai kebenaran dan
keadilan.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
31/32
d. utusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa
dan negaranya yang bertu!uan pada peningkatan kese!ahteraan untuk
kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaranya keluar
dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.
"ritik dan saran sangat saya harapkan dalam makalah ini, segala
kekurangan yang ada dalam makalah ini mungkin karena kelalaian atau
ketidaktahuan saya dalam penyusunannya. *egala hal yang tidak rele)an,
kekurangan dalam pengetikan atau bahkan ketidak!elasan dalam makalah ini
merupakan proses saya dalam memperla!ari bidang studi ini dan diharapkan
saya yang menulis ataupun bagi pembaca dapat mengambil manfaat dari
makalah ini.
-
7/24/2019 Makalah Penemuan Hukum Dan Penegakan Hukum
32/32
DA7TAR PU!TA(A
Achmad Ali. 00:. "eterpurukan #ukum di 'ndonesia. etakan "edua. (ogor%
Ghalia.
Ahmad Bifai. 010. enemuan #ukum oleh #akim $alam erspektif #ukum
rogresif. *inar Grafika, Jakarta.
Antonius *udirman. 00. #ati 3urani hakim dan utusannya. (andung% itra
Aditya (akti.
(agir Manan. 00:. *uatu 5in!auan terhadap "ekuasaan "ehakiman dalam
&ndang-undang 3omor / 5ahun 00/. Jakarta% Mahkamah Agung.
Ja9im #amidi. 00:. #ermeneutika #ukum. 5eori enemuan #ukum (aru
dengan 'nterpretasi 5eks. Iogyakarta% &'' ress.
Johnny 'brahim. 00:. 5eori dan Metodologi enelitian #ukum 3ormatif.
Jakarta% (ayumedia ublishing.
Munir uady. 00. Aliran #ukum "ritis. aradigma "etidakberdayaan #ukum.
(andung% itra Aditya (akti.
*at!ipto Bahard!o. 00. Membedah #ukum rogresif. Jakarta% enerbit "ompas.
*udikno Mertokusumo dan A. itlo. 166. (ab-(ab tentang enemuan #ukum.
Jakarta% itra Aditya (akti.
*udikno Mertokusumo. 001. enemuan #ukum *ebuah engantar. Iogyakarta %
Eiberty
&trecht. =. 164?. engantar dalam #ukum 'ndonesia. Jakarta% 'chtiar.
Iudha (hakti Ardhiwisastra. 000. enafsiran dan "onstruksi #ukum. (andung%
Alumni.
&ndang-&ndang 3omor /4 5ahun 006 tentang "ekuasaan "ehakiman
enetapan engadilan 3egeri Jakarta *elatan dan (arat 3o. :/?>., tanggal 1/
3o)ember 16 atas nama 'wan Bobianto.
utusan MA 3o. :">id>164 tanggal 1: $esember 164 atas nama
3atalegawa.
utusan Mahkamah Agung 3o. ?">dt>1661 dalam perkara gugatan warga
terhadap proyek (endungan "edungombo.