Download - Makalah Hukum Kepegawaian
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S.Poerwadaminta) kata
pegawai berarti “orang yang bekerja pada pemerintah ,perusahaan dan
sebagainya.Sedangkan negeri berarti Negara atau pemerintah. Jadi Pegawai
Negeri ialah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.
B. Rumusn Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah :
a. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil
b. Maksud dan Tujuan
c. Aspek kewajiban dan larangan
d. Hukuman Disiplin
e. Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
f. Lama bolos serta sanksi yang di jatuhkan
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil
Adapun dasar Hukum dari pegawai Negeri Sipil antara lain ialah :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 Tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan di adakannya peraturan displin ini bagi setiap
Pegawai Negeri Sipil yaitu antara lain :
Maksud disiplin bagi PNS
Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur Aparatur Negara di
tuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas.
Tujuan disiplin bagi PNS
1. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi PNS;
2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS;
3. Meningkatkan kedisiplinan PNS;
4. Meningkatkan tanggung jawab PNS;
5. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam
bekerja;
C. Aspek kewajiban dan Larangan bagi PNS
Kewajiban
Setiap PNS wajib :
a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3
c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah
d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat
PNS;
g. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang dan/atau golongan;
h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan Negara
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada
hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah
terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;
k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;
n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karir; dan
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
Larangan
Setiap PNS dilarang :
a. Menyalahgunakan wewenang;
4
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;
g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih
apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai
atau atribut PNS;
5
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
dan/atau
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara.
m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
dengan cara :
1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
2. Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perundang-undangan; dan
o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan cara :
1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi meliputi
6
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat.
p. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
D. Hukuman Disiplin
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
1. Umum
a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan
dijatuhi Hukuman Disiplin
b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban
dan larangan dijatuhi hukuman disiplin
c. Dengan tidak megesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaraan disiplin dijatuhi
hukuman disiplin.
2. Jenis Hukuman Disiplin
a. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis; dan
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Jenis hukuman sedang terdiri dari :
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3) Pembebasan dari jabatan;
7
4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS, dan
5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3.Penjatuhan Hukuman Disiplin
a. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah :
1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Lisan;
2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Teguran Tertulis;
3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara
Tertulis;
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
Selama 1 (Satu) Tahun;
5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama 1 (Satu) Tahun;
6. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;
7. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
8. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS Yang
Menduduki Jabatan Struktural Atau Fungsional Tertentu;
8
9. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan;
10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja
atau lebih, dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.
b. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan
jam kerja tanpa alasan yang sah :
Terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang
sah secara kumulatif jumlahnya menjadi 7½ (Tujuh Setengah) jam
dikonversikan sama dengan 1 (Satu) hari tidak masuk kerja;
c. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman
disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin apabila
pejabat yang berwenang menghukum tetapi tidak menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat
tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama dengan
hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya.
E. Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang.
a) PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajibmemperoleh ijin
tertulis lebih dahulu dari Pejabat;
b) Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih
dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat;
c) Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih
dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran
hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia
menerima surat permintaan ijin tersebut;
d) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga
bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin
tersebut; dan
9
e) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan
keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolah
permintaan ijin PNS di lingkungannya untuk beristri lebih dari
seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah
menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang
disampaikan oleh PNS bawahannya dan ternyata merupakan kelalaian
dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman
disiplin.
2. Pegawai negeri sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ ketiga/
keempat.
a. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri
kedua/ketiga/keempat; dan
b. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat
dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Perceraian
a. PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis
atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
b. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan
berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih
dahulu dari pejabat;
c. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan
berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis
adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada
Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-
lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian;
d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya
berkedudukan sebagai PNS baik dalam satu lingkungan
departemennya/Instansi maupun pada departemen/instansi yang
berbeda, masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh ijin tertulis
atau surat keterangan lebih dahulu ari Pejabat;
10
e. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah
yang dikuatkan dengan bukti, yaitu salah satu alasan atau lebih
sebagai berikut:
1) Salah satu pihak berbuat zina;
2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang
sukar disembuhkan;
3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta
tanpa memberikan nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain
di luar kemampuannya;
4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah
perkawinan berlangsung;
5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.
f. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari
suami/sitri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian
surat permintaan ijin perceraian;
g. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya
gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya
seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib
merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat
memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang
bersangkutan;
h. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar
dibentuk Tim Pelaksana di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11
i. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan
perceraian kepada setiap PNS yang menyampaikan surat
pemberitahuan adanya gugatan;
j. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga
menetapkan keputusan yang sifanya tidak mengabulkan atau tidak
menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak
memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada
PNS yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut
dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan
oleh PNS bawahannya, dan apabila ternyata semata-mata merupakan
kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan
hukuman disiplin;
k. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan
perceraian itu terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib
menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-
anaknya, hak atas bagian gaji untuk bekas istri tidak diberikan, apabila
perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri
terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik
lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi
pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atauistri
terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut
tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya
l. PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk
penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan
tertulis;
m. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan,
haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila
ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan
atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun
12
batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk,
pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau suami
terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa
ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya;
n. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh
suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu
terjadinya perceraian;
o. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji
yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat
perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS
bekas suami yang telah menceraikannya;
p. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara
langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat
meminta untuk dikirimkan kepadanya; dan
q. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan
setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak
berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya
mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah
ditentukan.
4. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
a. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan
perkawinanyang sah;
b. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah
adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang
bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-
olah merupakan suatu rumah tangga;
c. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama
di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa;
13
d. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang
ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
e. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di
luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.
F. Lama Bolos Serta Sanksi yang dijatuhkan
Lama Sanksi yang dijatuhkan
5 hari
6 – 10 hari
11 – 15 hari
16 – 20 hari
21 – 25 hari
26 – 30 hari
31 – 35 hari
41 – 45 hari
> 45 hari
Ringan
Ringan
Ringan
Sedang
Sedang
Sedang
Berat
Berat
Berat
Teguran lisan
Teguran tertulis
Pernyataan tidak puas secara tertulis
Penundaan gaji berkala 1 tahun
Penundaan kenaikan pengkat 1 tahun
Penurunan pangkat satu tingkat selama 1
tahun
Penurunan pangkat satu tingkat selama 3
tahun
Pembebasan dari jabatan
Pemberhentian sebagai PNS
Berikut kutipan sebagain isi PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Kewajiban(Pasal 3 ada 17 kewajiban), antara lian:
(angka yang menyatakan ayat berikut ini sesuai nomor angka dalam PP)
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
14
Larangan PNS (Pasal 4) antra lain:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
5. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat.
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7)
Jenis hukuman disiplin ringan
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin sedang
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
15
Jenis hukuman disiplin berat
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
16
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil itu harus memiliki kedisiplinan dan selalu
menanamnya dalam diri sendiri,Sehingga terciptalah tenaga kerja pegawai
negeri sipil yang Profesional dan handal.
2. Jika terdapat Pegawai Negeri sipil yang melanggar peraturan kedisiplinan
PNS,sebaiknya dikenakan sanksi yang tegas,sehingga memberi efek jera bagi
pelanggarnya.
3. Segala yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan yang
telah diterapkan.
B. Saran
Penulis menyarankan kepada setiap pegawai Negara sipil supaya
melakukan segala kegiatan atau pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang telah
ditentukan.Dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut,supaya
tercipta pegawai yang Profesional dan baik.
17
DAFTAR PUSTAKA
Rozali Abdullah,S.H,1996.Hukum Kepegawaian. cetakan kedua ,penerbit PT Rajagrafindo Persada.
Hadi Setia Tunggal ,S.H,2006. Pokok-pokok kepegawaian besrta pelaksanaannya,penerbit Harvarindo.
Peraturan Perundang- undangan :
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian .Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 1980 Tentang peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil.Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
18
MAKALAH HUKUM KEPEGAWAIAN
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dosen pengajar : ANDONG, SH, MH
Nama Kelompok: NIM :
1. Bernebi ( EAA 110 099)
2. Mirnawati Parhusip ( EAA 110 095)
3. Natalina ( EAA 110 071)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
2012
19
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum
Kepegawaian ini dengan baik.
Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Hukum
Kepegawaian dan juga untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap
pembacanya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa
Unpar. Supaya lebih mengerti tentang Hukum kepegawaian terutama dalam
peraturan kedisiplinan pegawai Negeri Sipil.
Penulis juga menyadari bahwa pembuatan Makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan.Maka untuk itu,Tim penulis mohon maaf atas kekurangan dalam
makalah ini. Dan penulis juga berharap kepada pembaca atas saran dan kritk yang
membangun.
Akhir kata Tim penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan
dari berbagai pihak.
Palangka Raya, April 2012
Tim Penulis
20i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN............................................................................... 2
A. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil ........................................ 2
B. Maksud dan Tujuan ................................................................. 3
C. Aspek Kewajiban dan Larangan bagi PNS ............................. 3
D. Hukuman Disiplin ................................................................... 7
E. Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ............................... 9
F. Lama bolos serta Sanksi yang dikenakan ................................. 14
BAB III PENUTUP......................................................................................... 17
Kesimpulan ....................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA
21ii