Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
i
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311
Telp. (0734) 421194 – Fax (0734) 421194
LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
ii
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami
telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara
Enim Tahun 2018.
Laporan Tahunan ini dimaksud untuk memberikan gambaran umum
tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik
yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk Tahun 2018
dan memepersiapkan diri memasuki tahun anggaran 2019. Selain itu laporan ini
merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan transparansi dari
Pengadilan kepada Masyarakat.
Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaaan dan tujuan
yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana yang kami miliki.
Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh
pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-
masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalm penyusunan Laporan Tahunan
ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu
kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan
pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini
punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.
Muara Enim, 7 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH NIP 19760318 200003 1003
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
iii
DAFTAR ISI
PENGANTAR ................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii
BAB I Pendahuluan ............................................................................................... 1
BAB II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ................................................................. 3
- Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................. 9 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ...................................................... 18
B. Pelayanan Publik yang Prima ................................................................. 20
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO pengadilan) ............. 20 - Posbakum (Pos bantuan hukum) ................................................... 23 - Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) ............................... 24
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan ...................................................................... 25
A. Sumber Daya Manusia .......................................................................... 25 - Mutasi ............................................................................................ 27 - Promosi .......................................................................................... 28 - Pensiun .......................................................................................... 28 - Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) ....... 29
B. Penyelesaian Perkara ........................................................................... 30
- Jumlah sisa perkara yang di putus .................................................. 30 - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu ..................................... 31 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding, Kasasi, PK ......................................................................... 32 - Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi .......................... 33 - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi ........................ 34
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...................................................... 34
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non teknis) ... 45
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP ......................................... 51
F. Regulasi Tahun 2018 ............................................................................ 54
BAB IV Pengawasan ................................................................................................ 60
A. Internal ................................................................................................. 60
B. Evaluasi ................................................................................................. 63
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................... 64
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
iv
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang
sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata
kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara
dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan,
kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman
kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga
peradilan untuk masyarakat umum.
Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara
hukum.
Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah
Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada
dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan
tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri
Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A
Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu peradilan
umum yang berada di bawah
Pengadilan Negeri Muara Enim, bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama
dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Muara Enim.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
2
B. Visi dan Misi
Visi Pengadilan Negeri Muara Enim
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi
Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah
sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”
Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara
Enim.
C. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim
Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan
aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaikan
perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
3
KETUA AS’AD RAHIM, SH.,MH
WAKIL KETUA AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH
HAKIM : ARPISOL, SH
HARYANTO DAS’AT, SH RIO NAZAR, SH., MH
DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH HARTATI, SH.
PANITERA DARMAWATI, SH
SEKRETARIS H. SYAIFULLAH, SE.,MM
KASUBAG
KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA
HENDRIK, SH STAF
JAMAL PAIKO
KASUBAG I.T & PELAPORAN
YURIKA ARIANI, ST
STAF SEPTIAN KRISNA DINATA,
S.Kom.,M.Kom
KASUBAG UMUM & KEUANGAN
A.MAHBUB ULHAQ, SE
STAF KMS. MUHAMMAD AMIN, SH
HERIYANTO Ary Feri Pratama, SH
PAN MUD PERDATA ANTONIUS SUANIE, SH.,MH
STAF ALEXANDER P. H, SH
JIMMY OKTAVIANUS, A.Md GLORIA RICE ERICA, SE
PAN MUD PIDANA
ARMAN, SH
STAF BAMBANG S. RIYADI, SH FIQRI ADRIANSYAH, SH
SUKARMIN, S.IP AL IHSAN ALAMSYUR S.H.
PAN MUD HUKUM SHOFWAN, SH
STAF YESSI ERVINA, SH
EFENDI SULISTIYO, ST, SH
PANITERA PENGGANTI GLORIA RICE ERICA, SE
BAMBANG S. RIYADI, SH YESSI ERVINA, SH
ALEXANDER P HUTAJULU, SH FIQRI ADRIANSYAH, SH
EFENDI SULISTIYO, ST,SH AL IHSAN ALAMSYUR S.H.
JURUSITA PENGGANTI JIMMY OKTAVIANUS, A.Md
JAMAL PAIKO
PRANATA KOMPUTER
SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom.,M.Kom
BAB II
A.STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Keterangan : Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
I. TUGAS POKOK
Pengadilan negeri muara enim sebagai sala satu badan Peradilan di bawah
kekuasaan mahkamah agung republik indonesia mempunyai tugas pokok menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2
undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.
2 yahun 1986 tentang peradilan umum).
II. FUNGSI
Adapun fungai dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat stuktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaa tugas dan tingkah laku pejabat stuktural, fungsional dan staf-staf
agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehan tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dam
umum/perlengkapan).
6. Fungsi lainnya : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainnya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan trasparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor : 1-
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
5
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Pengadilan Negeri Muara Enim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Palembang, dengan jarak ± 80 km dari Kabupaten Muara Enim Iibukota Provinsi
Sumatera Selatan dengan 25 Kecamatan dan 335 Kelurahan / Desa sebagai berikut :
KECAMATAN KELURAHAN/ DESA
1.
2.
3.
4.
5.
Muara Enim Semende Darat Laut Semende Darat Ulu Semende Darat Tengah
Tanjung Agung
1. Tanjung Raja 2. Karang Raja 3. Saka Jaya 4. Kelurahan Pasar I 5. Kelurahan Pasar II 6. Kelurahan Pasar III 7. Kelurahan Tungkal 8. Lubuk Empelas
1. Penindaian 2. Babatan 3. Karya Nyata 4. Pulau Panggung 5. Muara Dua
1. Segamit 2. Cahaya Alam 3. Tanjung Tiga 4. Tanjung Agung 5. Datar Lebar
1. Gunung Agung 2. Kota Padang 3. Tenam Bungkuk 4. Tebing Agung 5. Batu Surau 6. Rekimai Jaya
1. Lubuk Nipis 2. Padang Bindu 3. Bedegung 4. Indramayu 5. Muara Meo 6. Pandan Dulang 7. Suka Raja 8. Tanjung Baru 9. Lambu 10. Lebak Budi 11. Pandan Enim
11. Tanjung Jati 12. Muara Lawai 13. Kel. Muara Enim 14. Harapan Jaya 15. Muara Harapan 16. Kepur 17. Tanjung Serian 18. Kel. Air Lintang
6. Muara Danau 7. Penyandingan 8. Tanah Abang 9. Pagar Agung 10. Perapau
6. Siring Agung 7. Aremantai 8. Fajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak
7. Tanjung Raya 8. Muara Tenang 9. Seri Tanjung 10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa
14. Pagar Dewa 15. Tanjung Bulan 16. Lesung Batu 17. Matas 18. Tanjung Agung 19. Tanjung Karangan 20. Seleman 21. Penyandingan 22. Tanjung Lalang 23. Pulau Panggung 24. Muara Emil
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
6
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rambang Lubai Lawang Kidul Ujan Mas Gunung Megang Benakat Rambang Dangku
12. Paduraksa 13. Embawang
1. Marga Mulia 2. Sumber Rahayu 3. Kencana Mulia 4. Sugih Waras 5. Pagar Agung 6. Tanjung Raya 7. Tanjung Dalam
1. Aur 2. Beringin 3. Suka Merindu 4. Kota Baru 5. Pagar Gunung
1. Darmo 2. Keban Agung 3. Kel. Tanjung Enim Selatan
1. Tanjung Raman 2. Muara Gula Baru 3. Muara Gula Lama 4. Pinang Belarik 1. Bangun Sari 2. Sumaja Makmur 3. Fajar Indah 4. Kayu Ara Sakti 5. Penanggiran 6. Tanjung Terang 7. Tanjung Muning 8. Berugo 9. Tanjung 10. Cinta Kasih 11. Darmo Kasih 12. Teluk Lubuk 1. Padang Bindu 2. Pagar Dewa 3. Pagar Jati 1. Suban Jeriji 2. Gumawang 3. Aur Duri 4. Manunggal Jaya 5. Manunggal Makmur 6. Air Enau 7. Air Talas
25. Sugih Waras 26. Pagar Jati
8. Sukarami 9. Sugihan 10. Negeri Agung 11. Baru Rambang 12. Air Keruh 13. Sugih Waras Barat
6. Jiwa Baru 7. Gunung Raja 8. Tanjung Kemala 9. Air Asam 10. Menanti
4. Kel. Tanjung Enim 5. Kel. Pasar Tanjung 6. Tegal Rejo 7. Lingga
5. Ujan Mas Lama 6. Ujan Mas Baru 7. Guci 8. Ulak Bandung
13. Sidomulyo 14. Gunung Megang Dalam 15. Gunung Megang Luar 16. Lubuk Mumpo 17. Perjito 18. Belimbing 19. Bulang 20. Dalam 21. Panang Jaya 22. Belimbing Jaya 23. Simpang Tanjung
4. Betung 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai 14. Gerinam 15. Muara niru 16. Benuayu 17. Kuripan 18. Gunung Raja 19. Pangkalan Babat 20. Batu Raja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
7
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Lembak Sungai Rotan Gelumbang Muara Belida Kelekar Belimbing
8. Jemenang 9. Muara Emburung 10. Tanjung Menang 11. Tebat Agung 12. Lubuk Raman 13. Air Limau 1. Kemang 2. Lembak 3. Sungai Duren 4. Tapus 5. Petanang 1. Modong 2. Tanjung Miring 3. Suka Cinta 4. Penandingan 5. Danau Rata 6. Suka Maju 7. Sukarami 8. Sukajadi 9. Suka Dana 10. Petar Dalam
1. Karang Endah Selatan 2. Karang Endah 3. Tambangan Kelekar 4. Siqam 5. Pedataran 6. Sebau 7. Payabakal 8. Kel. Gelumbang 9. Talang Taling 10. Pinang Banjar 11. Segayam 12. Putak 1. Harapan Mulia 2. Arisan Musi 3. Gedung Buruk 4. Kayu Ara Batu 1. Embacang Kelekar 2. Teluk Jaya 3. Mananti 4. Suban Baru 1. Tanjung 2. Simpang Tanjung 3. Cinta Kasih 4. Teluk Lubuk 5. Berugo
21. Dangku 22. Siku 23. Kasih Dewa 24. Air Cekdam 25. Kahuripan Baru 26. Kuripan Selatan 6. Talang Nangka 7. Alai 8. Tanjung Baru 9. Alai Selatan 10. Lubuk Enau 11. Paya Angus 12. Danau Tampang 13. Kasai 14. Sungai Rotan 15. Suka Meindu 16. Tanding Marga 17. Muara Lematang 18. Danau Baru 19. Petar Luar
13. Midar 14. Jambu 15. Gaung telang 16. Melilian 17. Suka Menang 18. Bitis 19. Gumai 20. Suka Jaya 21. Karta Mulia 22. Teluk Limau 23. Betung
5. Arisan Musi Timur 6. Patra Tani 7. Tanjung Baru 8. Mulia Abadi 5. Palembang 6. Tanjung Medang 7. Menanti Selatan
6. Belimbing 7. Bulang 8. Belimbing Jaya 9. Darmo Kasih 10. Dalam
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
8
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Lubai Ulu Tanah Abang Talang Ubi Penukal Utara Penukal Abab Belida Darat
1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa 1. Tanah Abang Jaya 2. Tanah Abang Selatan 3. Tanah Abang Utara 4. Muara Dua 5. Talang Manis 6. Bumi Ayu 7. Muara Sungai 8. Raja 1. Benakat Minyak 2. Benuang Berige Darat 3. Karta Dewa 4. Panta Dewa 5. Semangus 6. Simpang Tais 7. Talang Bulang 8. Handayani Mulya 9. Pasar Bhayangkara 10. Talang Ubi Barat 1. Karang Tanding 2. Kota Baru 3. Lubuk Tampui 4. Muara Ikan 5. Prabumenang 6. Sukarami 7. Tambak 1. Air Itam Barat 2. Air Itam Timur 3. Babat Penukal 4. Gunung Megang 5. Gunung Raja 1. Betung Abab 2. Betung Barat 3. Karang Agung 1. Tanjung Bunut 2. Ibul 3. Gaung Asam 4. Babat 5. Talang Balai
7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur
9. Harapan Jaya 10. Lunas Jaya 11. Curup 12. Sukaraja 13. Sedupi 14. Tanjung Dalam 15. Pandan 16. Modong
11. Sinar Dewa 12. Suka Damai 13. Sukamaju 14. Sungai Baung 15. Sungai Ibul 16. Talang Akar 17. Talang Ubi Selatan 18. Talang Ubi Timur 19. Talang Ubi Utara
8. Tanding Marga 9. Tanjung Baru 10. Tempirai 11. Tempirai Selatan 12. Tempirai Timur 13. Tempirai Utara
6. Mangkunegara 7. Purun Penukal 8. Rajajaya 9. Spantan Jaya 10. Sungai Langan 4. Pengabuan 5. Perambatan 6. Tanjung Kurung Abab 6. Sialingan 7. Lubuk Semantung 8. Lubuk Getam 9. Tanjung Tiga 10. Talang Beliung
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
9
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri
Muara Enim yaitu :
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Pengadilan Negeri Muara enim
A. TENAGA TEKNIS
I Ketua Pengadilan Negeri
12 1. Menetapkan rencana kerja.
2. Menetapkan / menentuka hari hari tertentu
untuk melakukan persidangan perkara
perdata dan pidana
3. Menetapkan panjar biaya perkara
4. Membagi perkara perdata dan pidana kepada
hakim untuk disidangkan
5. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan
atau permohonan secara lisan.
6. Memerintahkan kepada jurusita untuk
melakukan pemanggilan, agar terhadap
termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran
(aanmaning) untuk memenuhi putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta
merta, putusan provisi dan pelaksanaaan
eksekusi lainnya, melaksanakan somasi.
7. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk
jangka waktu tertentu, dalam hal ada gugatan
perlawanan, menaangguhkan eksekusi dalam
hal ada permohonan peninjauan kembali
hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
8. Melakukan pembinaan terhadap hakim dan
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri.
9. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim,
pejabat struktural dan pejabat fungsional.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
10
10. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pertanggung jawaban
anggaran serta pelaporan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku tanpa
mencampuri pelaksanaan pengelolaan
anggaran.
11. Mengkoordinasikan pembinaan karier,
usulan jabatan dan promosi terhadap hakim
dan pegawai.
12. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan
terhadap wakil ketua, hakim, panitera,
sekretaris.
II Wakil Ketua Pengadilan Negeri
4 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua
berhalangan
2. Melaksanakan tugas yang dilegalisasikan oleh
Ketua kepadanya
3. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang
pembagian perkara permononan, dibagikan
kepada Hakim secara merata.
4. Koordinator Pengawasan
III Hakim 3 1. Menyidangkan perkara pidana dan perdata
2. Melakukan pengawasan pada bidang yang
ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah
pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan
melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
3. Melakukan tugas pengawasan dan
pengamatan (KIMWASMAT) terhadap
pelaksanaan putusan pidana di Lembaga
Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada
Mahkamah Agung.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
11
IV Panitera 11 1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis
Panitera membuat daftar perkara-perkara
perdata dan pidana yang diterima di
Kepaniteraan.
2. Memantau pelaksanaan pengelolaan
administrasi perkara, laporan perkara,
penyajian data perkara dalam transparansi
perkara.
3. Memantau pelaksanaan administrasi
keuangan yang berasal dari APBN dalam
program teknis dan perkara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan.
4. Melaksanakan pembinaan teknis
Kepaniteraan dan Kejurusitaan
5. Membagi berkas perkara ke Panitera Pengganti untuk disidangkan
6. Memantau penyelesaian tugas-tugas dalam
menyelesaikan perkara
7. Memantau pelaksanakaan administrasi
perkara dan laporan perkara.
8. Mengkoordinir tugas-tugas para panitera
muda, panitera pengganti dan jurusita
pengganti
9. Memantau penginputan SIPP oleh admin SIPP
dan operator para panitera muda.
10. Membagi berkas tilang.
11. Mengawasi seluruh pekerjaan kepaniteraan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
12
V Panitera muda pidana
14 1. SOP penyelesaian perkara pidana biasa
2. SOP penyelesaian perkara pidana singkat
3. SOP penyelesaian perkara pidana cepat (ringan
dan lalu lintas)
4.SOP penyelesaian perkara praperadilan
5. SOP permohonan banding perkara pidana
6. SOP permohonan kasasi perkara pidana
7. SOP permohonan PK perkara pidana
8. SOP penanganan permohonan izin /
persetujuan penyitaan
9. SOP penanganan permohonan
izin/persetujuan penggeledahan
10. SOP penerimaan permohonan perpanjangan
penahanan pasal 25 KUHAP
11. SOP penerimaan permohonan perpanjangan
penahanan pasal 29 KUHAP
12. SOP permohonan diversi perkara pidana
13. SOP permohonan grasi perkara pidana
14. SOP penyelesaian perkara pidana anak
VI Panitera muda perdata
11 1. SOP perkara perdata permohonan
2. SOP perkara gugatan sederhana
3. SOP perkara perdata gugatan
4. SOP permohonan eksekusi perkara perdata
5. SOPdelegasipanggilan/pemberitahuan dari
Pengadilan Negeri lain
6. SOP perkara prodeo
7. SOP banding perkara perdata gugatan
8. SOP kasasi perkara perdata gugatan
9. SOP peninjauan kembali perkara perdata
gugatan
10. SOP penyelesaian keberatan gugatan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
13
sederhana
11. SOP sita eksekusi perkara perdata
VII Panitera muda hukum
13 1. SOP pembuatan laporan bulanan
2. SOP pembuatan laporan catur wulan
3. SOP pembuatan laporan semester
4. SOP pembuatan laporan tahunan perkara
5. SOP penanganan papan informasi perkara
6. SOP penataan arsip berkas perkara
7. SOP pengaduan
8. SOP penanganan informasi
9. SOP penanganan surat keterangan penelitian
10. SOP pengesahan akta badan hokum
11. SOP surat keterangan
12. SOP pelayanan waarmerking atas akta di
bawah tangan
13. SOP laporan pengaduan (triwulan)
VIII Panitera Pengganti
8 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam:
4. Membuat penetapan hari sidang.
5. Membuat penetapan penahanan.
6. Mengetik putusan dari konsep yang
diberikan Hakim Majelis.
7. Melaporkan kepada Panitera Muda
bersangkutan berkenaan dengan penundaan
hari sidang, perkara yang sudah putus dan
amar putusannya.
8. Menyerahkan berkas perkara kepada
Panitera Muda bersangkutan bila telah
selesai minutasi.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
14
IX Jurusita pengganti
5 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan
Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah
Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan
Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan
ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua
Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi
batas-batas tanah yang disita beserta surat-
surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan
resminya diserahkan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan, antara lain kepada BPN
setempat bila terjadi penyitaan sebidang
tanah.
B. TENAGA NON TEKNIS
I Sekretaris 9 1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan
administrasi umum, mengatur tugas Wakil
Sekretaris, Para Kepala Urusan, Pejabat
Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana
di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri
Muara Enim.
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran
bertanggung jawab atas penggunaan
anggaran.
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang
bertanggung jawab atas keberadaan dan
pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
15
4. Membuat program kerja pelaksanaan
anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan
tahunan dan rencana anggaran tahun
berjalan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas
sub bagian umum dan keuangan,
kepegawaian ortala dan I.T Perencanaan
pelaporan.
7. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-
surat keluar yang dibuat oleh sub bagian
umum, keuangan dan kepegawaian.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
9. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan
pelaporan seluruh kegiatan untuk
disampaikan kepada pimpinan melalui Wakil
Ketua Pengadilan.
II Kasubbag Umum dan keuangan
28 1. SOP proses surat masuk
2. SOP proses surat keluar
3. SOP tanggapan terhadap surat masuk bagian
umum
4. SOP pengelolaan barang persediaan (ATK)
5. SOP penyusunan rencana kerja tahunan
6. SOP laporan aplikasi barang persediaan (ATK)
7. SOP pelaporan BMN
8. SOP pelaporan BMN semesteran/tahunan
9. SOP pengelolaan perpustakaan
10. SOP penyusunan uraian tugas satpam dan
tenaga kebersihan
11. SOP pengajuan gaji
12. SOP pengajuan uang makan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
16
13. SOP administrasi keuangan
14. SOP administrasi bendahara
15. SOP pengajuan uang lembur
16. SOP pengajuan remunerasi
17. SOP pengajuan uang persediaan dan ganti
uang persediaan
18. SOP pembayaran langsung ke rekanan
19. SOP penerimaan Negara bukan pajak
20. SOP Laporan SAKPA
21. SOP konfirmasi penerimaan Negara
22. SOP laporan realisasi anggaran
23. SOP rekonsiliasi SAIBA
24. SOP catatan atas laporan keuangan
25. SOP laporan saldo rekening
26. Instruksi kerja pengaturan parkir
27. SOP pelayanan pengunjung
28. SOP keuangan pada aplikasi komdanas
III Kasubbag kepegawaian dan ortala
26 1. SOP Daftar urut senioritas hakim
2. SOP Bezzeting
3. SOP daftar urut kepangkatan (DUK)
4. SOP labul dan GDN
5. SOP presensi hakim dan pegawai
6. SOP Laporan rekapitulasi daftar hadir tenaga
teknis dan non teknis
7. SOP pembuatan surat keputusan KPN M.Enim
bidang Kepegawaian
8. SOP usul kenaikan gaji berkala
9. SOP usul kenaikan pangkat
10. SOP usulan CPNS menjadi PNS
11. SOP usulan pension hakim dan pegawai
12. SOP cuti pegawai
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
17
13. SOP pembuatan SKP
14. SOP usul karpeg, karis/karsu, askes dan
taspen
15. SOP update data kepegawaian ke dalam
aplikasi SIKEP
16. SOP surat tugas dan surat penunjukan
17. SOP penyelesaian pembuatan pengantar
hukuman disiplin bagi hakim dan PNS
18. SOP usulan jabatan
19. SOP usulan mutasi
20. SOP usulan tanda penghargaan satya
lencana
21. SOP penyelesaian dokumen
pelantikan/penyumpahan dan menduduki
jabatan
22. SOP ujian dinas
23. SOP pelaksanaan tes kesehatan cpns
24. SOP usul diklat prajabatan
25. SOP penyusunan rencana / kalender kerja
bulanan/tahunan
26. SOP penginputan dan pengolahan data
komdanas
XI SOP perencanaan, TI, dan pelaporan
21 1. SOP LAKIP
2. SOP Revisi DIPA dan POK
3. SOP RKAKL
4. SOP penanganan hardware / pengolah data
rusak
5. SOP pemeliharaan website
6. SOP pengisian/pembaharuan konten
website
7. SOP system informasi penelusuran perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
18
(SIPP) administrator
8. SOP pengadaan / pemeliharaan server /
mainframe dan PC / Client
9. SOP pembangunan / pengembangan aplikasi
/ system informasi
10. SOP pengadaan / pemeliharaan perangkat
lunak dan anti virus
11. SOP penanganan gangguan system operasi
12. SOP penanganan gangguan server /
mainframe
13. SOP penanganan gangguan jaringan
komunikasi data
14. SOP penanganan gangguan PC / printer
client
15. SOP penanganan gangguan virus / malware
16. SOP penanganan gangguan data base
17. SOP update / ubah konfigurasi aplikasi / SI
18. SOP penggunaan wifi / internet
XII SOP Pranata Komputer
3 1. SOP Back Up Data Base dan Source System
informasi
2. SOP Pengadaan / pemeliharaan infrastruktur
jaringan
3. SOP Pembangunan / pengembangan aplikasi
/ system informasi
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja,
maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada
peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
19
Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen
kinerja yang berawal dari penyusunan rencana prestasi kerja yang berupa Sasaran
Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas,
waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP
dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang
telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap
hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta
menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.
Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat
meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan
interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas
penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.
Berikut SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda,
Kasubbag dan Karyawan/ti pada Pengadilan Negeri Muara Enim :
No Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Jumlah Kegiatan
Tahun 2018
Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. As’ad Rahim Lubis, SH, MH Ketua PN 10
2. A. Nakhrowi Mukhlis, SH Wakil Ketua PN 10
3. Arpisol, SH Hakim 9
4. Haryanto Das’at, SH Hakim 8
5. Rio Nazar, SH, MH Hakim 9
6. Dedek Agus Kurniawan, SH,
MH
Hakim 7
7. Hartati, SH Hakim 6
8. Darmawati, SH Panitera 12
9. H. Syaifullah, SE, MM Sekretaris 8
10. Shofwan, SH Panitera Muda Hukum 7
11. Antonius Suanie, SH, MH Panitera Muda Perdata 7
12. Arman,SH Panitera Muda Pidana 6
13. Yurika Ariani, ST Kasubbag Perencanaan, TI dan pelaporan
8
14. A. Mahbub Ulhaq, SE
Kasubbag Umum dan Keuangan
11
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
20
15. Hendrik, SH Kasubbag Kepegawaian, organisasi, tata laksana
8
16. Gloria Rice Erica, SE Panitera Pengganti 8 Diperbantukan di Perdata
17. Bambang Sugeng Riyadi, SH Panitera Pengganti 7 Diperbantukan di Pidana
18. Yessi Ervina, SH Panitera Pengganti 13 Diperbantukan di Hukum
19. Alexander P. Hutajulu, SH Panitera Pengganti 6 Diperbantukan di Perdata
20. Fiqri adriansyah, SH Panitera Pengganti 6 Diperbantukan di Pidana
21 Efendi Sulistiyo,ST,SH Jurusita Penganti 16 Diperbantukan di Hukum
22. Al Ihsan Alamsyur,SH Panitera Pengganti 4 Diperbantukan di Pidana
23. Jimmy Octavianus, A. Md Jurusita Pengganti 7 Diperbantukan di Perdata
24. Jamal Paiko Jurusita Pengganti 14 Diperbantukan di Kepegawaian
25. Ary Ferry Pratama, SH Staf Umum danKeuangan
7
26. Sukarmin, S.IP Staf Kepaniteraan Pidana
6
27. Kms. Muhammad Amin, SH Staf Umum dan Keuangan
11
28. Septian krisna Dinata, S.Kom Pranata Komputer 8 Diperbantukan di Perencanaan,
TI dan Pelaporan
29. Heriyanto Bendahara 7
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya
senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan
pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan
ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan
Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan
Indonesia 2010-2035. Salah satu kebijakan pembaruan Mahkamah Agung adalah
dengan melaksanakan penilaian terhadap seluruh peradilan di bawahnya dengan
akreditasi penjaminan mutu.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal
dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan
penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
21
Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan
International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB),
Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona
Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana
Badan Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan
Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada
pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu
ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang
Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).
Pada tanggal 29 November 2018, bertempat di kota Makassar. Ketua
Mahkamah Agung RI memberikan penghargaan kepada beberapa pengadilan di
Indonesia, salah satunya pengadilan Negeri Muara Enim yaitu Sertifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu dengan predikat “A EXCELLENT”.
Untuk mempertahankan nilai akreditasi tersebut, Pengadilan Negeri Muara
Enim senantiasa melakukan perbaikan baik dalam adminintrasi teknis maupun
administrasi non teknis. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan
akreditasi ini antara lain :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
22
Melaksanakan aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk surat masuk
dan keluar pada kantor Pengadilan Negeri Muara Enim.
Adapun PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) telah diresmikan oleh Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Heri Swantoro, SH, MH melalui
teleconference pada acara “Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Negeri wilayah Hukum se Sumatera Selatan di Pengadilan Negeri
Sekayu tanggal 22 Mei 2018.
Pengadaan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemasangan video teleconference pada Ruang Sidang anak
Peningkatan kinerja pada aplikasi SIPP
Pelaksanaan Survey Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelaksanaan Audit Internal di masing-masing bagian
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Membuat beberapa inovasi : antrian PTSP, antrian sidang, aplikasi e-SWIM
(survey kepuasan masyarakat secara elektronik), membuat video profile
pengadilan Negeri Muara Enim
Mewakili Sumatera Selatan dalam mengikuti lomba Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) yang diadakan Mahkamah Agung RI
Pelaksanaan sosilasisasi dan pengaktifan e-court (Persidangan secara
elektronik).
Meningkatkan kebersihan dan kedisiplinan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
23
Di tanggal 12 – 13 Maret 2018, Pengadilan Negeri Muara Enim kedatangan Tim
Surveillance dari Pengadilan Tinggi Palembang untuk menilai kembali akreditasi
Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Kota
Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung RI kembali memberikan akreditasi kepada empat
(4) wilayah Peradilan se Indonesia. Dan Pengadilan Negeri Muara Enim kembali
mendapatkan nilai akreditasi “ A Excellent”.
POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses
yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan
kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah
satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan. Posbakum (pos bantuan hukum)
adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk
memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan Peradilan Umum.
Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2018 mendapat anggaran dari
Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan
manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 38.400.000,-. Realisasi untuk
kegiatan posbakum ini adalah :
No Satuan kerja Pagu DIPA Total realisasi Sisa Ket
Rupiah Persentase
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
1. Posbakum Rp
38.400.000,-
Rp
38.400.000,-
100 % 0
Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan
Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI
Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
24
Enim Nomor : W6-U6/110/HK.00/I/2018 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Adapun masyarakat yang
menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di
tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri.
Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.
PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)
Salah satu pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu
adalah layanan pembebasan perkara (prodeo). Layanan pembebasan biaya perkara
adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak
mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-Cuma.
Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2018 mendapat anggaran dari
Mahkamah Agung RI untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dalam DIPA 03
(Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp
1.500.000,-. Realisasi untuk kegiatan prodeo ini adalah :
Satuan kerja Pagu DIPA Total realisasi Sisa Ket
Rupiah Persentase
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
1. Prodeo Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- 100 % Rp 1.500.000,-
Perkara prodeo Pengadilan Negeri Muara Enim telah terlaksana, dimana
perkara yang diajukan pembebasan perkara berjumlah 2 (dua) perkara. Yaitu :
1. Perkara Nomor : 99/pdt.p/2018/Pn.Mre (perkara permohonan)
2. Perkara Nomor : 104/pdt.p/2018/Pn.Mre (perkara permohonan)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
25
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim
sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim,
21 (dua puluh satu ) pegawai dan 6 (enam) orang tenaga honorer.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Muara Enim
menurut keadaan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
NO. N A M A N I P GOL. JABATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1. AS’AD RAHIM, SH.,MH 19730115 199903 1 004 IV/a KETUA
2. AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH., MH.
19760318 200003 1 003 IV/a WAKIL KETUA
3. ARPISOL, SH 19800610 200704 1001 III/c HAKIM
4. HARYANTO DAS’AT, SH 19811119 200704 1001 III/c HAKIM
5. RIO NAZAR, SH, MH 19820613 200704 1001 III/c HAKIM
6. DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH
19840810 200704 1001 III/c HAKIM
7. HARTATI, SH 19841027 200904 2012 III/c HAKIM
8. DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001 III/d PANITERA
9. SHOFWAN, SH 19670619 199203 1 003 III/d PANMUD HUKUM
10. ANTONIUS SUANIE, SH.,MH 19781030 200112 1 001 III/d PANMUD
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
26
PERDATA
14. ARMAN, SH 197207281993031004 III/c PANMUD PIDANA
15. GLORIA RICE ERICA, SE 19770924 200212 2 004 III/d PANITERA PENGGANTI
16. BAMBANG SUGENG RIYADI, SH 19810711 200805 1 001 III/c PANITERA PENGGANTI
17. YESSI ERVINA, SH 19840914 200912 2 006 III/c PANITERA PENGGANTI
18. ALEXANDER P. HUTAJULU, SH 19861027 201101 1010 III/b PANITERA
PENGGANTI
19. FIQRI ADRIANSYAH, SH 19890909 200912 1005 III/c PANITERA
PENGGANTI
20. EFENDI SULISTIYO, ST.,SH 19791128 200912 1 004 III/c PANITERA PENGGANTI
21. JIMMY OKTAVIANUS, AM.d 19801009 200805 1 001 III/a JURUSITA PENGGANTI
22. JAMAL PAIKO 19720729 200604 1 008 II/d JURUSITA PENGGANTI
Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim
menurut keadaan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
NO. N A M A N I P GOL. JABATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1. H. SYAIFULLAH, SE.,MM 19780305 201101 1 006 III/c SEKRETARIS
2. YURIKA ARIANI, ST 19800724 200604 2 003 III/c KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN
3. A. MAHBUB ULHAQ, SE 19860129 200904 1 002 III/c KASUBAG UMUM & KEUANGAN
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
27
4. HENDRIK, SH 19690607 199303 1 002 III/c KASUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA
5. KMS. MUHAMMAD AMIN, SH
198406112012121003 III/a STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
BENDAHARA PENERIMA
6. SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM, M.Kom
19890924 201503 1 002 III/a PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
7 ARI FERRY PRATAMA, SH 19851206 200912 1002 III/b STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
7. HERIYANTO 197605032007011001 II/b STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
BENDAHARA PENGELUARAN
Mutasi
Adapun mutasi selama tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah
sebagai berikut:
Mutasi Masuk
Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Muara
Enim :
1. ARMAN, SH dari Pengadilan Negeri Palembang, Panitera Muda Pidana
Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di
Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Januari 2018.
2. AL IHSAN ALAMSYUR, SH dari Pengadilan Negeri Bangko, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas
di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Januari 2018.
3. SERA RICKY SWANRI, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim
terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018
4. OTNIEL YURISTO YUDHA PRAWIRA, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Calon Hakim terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018
5. ALDI NARADWIPA SIMAMORA, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Calon Hakim terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
28
6. PROVITA JUSTISIA, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim
terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018.
Mutasi Keluar
Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Muara
Enim :
1. SOBIRIN, SH mutasi menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri
Prabumulih , terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 26 Januari
2018.
2. AL FADJRI, SH mutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cikarang,
terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 26 Oktober 2018.
Promosi
Adapun promosi selama tahun 2018, Pada Pengadilan Negeri Muara Enim
adalah sebagai berikut :
a. SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom, M.Kom. Staf Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muara Enim diusulkan
promosi menjadi Pranata Komputer pada Pengadilan Negeri Muara Enim
dengan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 17/SEK/KP.1/SK/I/2018
tanggal 23 Januari 2018.
Pensiun
Selama tahun 2018 tidak ada hakim ataupun pegawai yang pensiun.
Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat
Data pegawai dan hakim yang mengikuti diklat teknis pada 2018 yaitu :
No Nama Nama diklat TMT diklat Instansi Penyelenggara
1. Haryanto Das’at, SH
Pendidikan dan pelatihan Terpadu SPPA
15 Juli 2018 sd 28 Juli 2018
MARI
2. Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III
19 Agst sd 01 Sept 2018
MARI
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
29
Gelombang I
3. Sera Ricky Swanri, SH
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III Gelombang I
19 Agst sd 01 Sept 2018
MARI
4. Aldi Naradwipa Simamora, Sh
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III Gelombang I
19 Agst sd 01 Sept 2018
MARI
5. Provita Justisia, Sh Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III Gelombang I
19 Agst sd 01 Sept 2018
MARI
6. Al Fadjri, SH Pendidikan dan pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara
03 Okt sd 16 Okt 2018
MARI
7. As’ad Rahim Lubis, SH, MH
Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan Angkatan XVI
11 Nov sd 24 Nov 2018
MARI
Data pegawai dan hakim yang mengikuti diklat non teknis pada 2018 yaitu :
No Nama Nama diklat TMT diklat Instansi penyelenggara
1. Kms M. Amin, SH Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerima
26 Mar sd 28 Mar 2018
MARI
2. Heriyanto Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran
26 Mar sd 28 Mar 2018
MARI
3. H. Syaifullah, SE, MM
Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan IV angkatan XVIII
03 Sep sd 12 Des 2018
MARI
. Yurika Ariani, ST Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan IV angkatan XVIII
03 Sep sd 12 Des 2018
MARI
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
30
B. Penyelesaian Perkara
Rekapitulasi Perkara :
Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Perkara Pidana
No Satuan Kerja Sisa
perkara tahun lalu
Perkara Masuk 2018
Perkara yang
diputus
Sisa Perkara
Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Pidana
95 622 688 29 Pidana Biasa
2 57 58 1 Pidana Anak
0 2 2 0 Pidana cepat
0 0 0 0 Pidana singkat/ringan/lain
0 3 3 0 Pidana pra peradilan
0 7325 7325 0 Pidana lalu lintas
Perkara Perdata
No Satuan Kerja Sisa
Perkara Tahun lalu
Perkara Masuk 2018
Perkara yang diputus
Sisa Perkara
Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Perdata 3 25 15 13 Gugatan
0 78 78 0 Gugatan sederhana
0 111 110 1 Permohonan
Jumlah sisa perkara yang diputus
No
Satuan Kerja Sisa Perkara Tahun
lalu
Perkara Masuk 2018
Perkara yang
diputus
Sisa Perkara
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
1.
Pidana Pidana Biasa 95 622 688 29
Pidana Anak 2 57 58 1
Pidana cepat 0 2 2 0
Pidana singkat/ringan/lain
0 0 0 0
Pidana pra peradilan 0 3 3 0
Pidana Lalu lintas 0 7325 7325 0
2.
Perdata Gugatan 3 25 15 13
Gugatan sederhana 0 78 78 0
permohonan 0 111 110 1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
31
Sisa perkara pidana pada tahun 2018 :
- Pidana biasa : 29 perkara
- Pidana anak : 1 perkara
- Pidana cepat : 0 perkara
- Pidana singkat/ringan/lain : 0 perkara
- Pidana pra peradilan : 0 perkara
- Pidana Lalu lintas : 0 perkara
Sisa perkara perdata pada tahun 2018 :
- Perdata gugatan : 13 perkara
- Perdata gugatan sederhana : 0 perkara
- Perdata permohonan : 0 perkara
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Perkara pidana yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 :
- Pidana biasa : 688 perkara
- Pidana anak : 58 perkara
- Pidana cepat : 2 perkara
- Pidana singkat/ringan/lain : 0 perkara
- Pidana pra peradilan : 3 perkara
- Pidana lalu lintas : 7325 perkara
Perkara perdata yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 :
- Perdata gugatan : 15 perkara
- Perdata gugatan sederhana : 78 perkara
- Perdata permohonan : 110 perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
32
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK
No
Satuan Kerja Sisa tahun
lalu
Perkara Masuk
Perkara Putus
Perkara mengajukan Perkara tidak ajukan
Banding Kasasi PK
Banding Kasasi PK
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
1.
Pidana Pidana Biasa 95 622 688 17 10 1 671 678 687
Pidana Anak 2 57 58 1 0 0 57 58 58
Pidana cepat 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Pidana singkat/ringan/lain
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pidana pra peradilan
0 3 3 0 0 0 0 0 0
2.
Perdata Gugatan 3 25 15 3 3 1 12 12 14
Gugatan sederhana
0 78 78 0 0 0 78 78 78
permohonan 0 110 110 0 0 0 110 110 110
Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun
2018 :
- Pidana biasa : 671 perkara
- Pidana anak : 57 perkara
- Pidana cepat : 0 perkara
- Pidana singkat/ringan/lain : 0 perkara
- Pidana pra peradilan : 0 perkara
Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun
2018 :
- Perdata gugatan : 12 perkara
- Perdata gugatan sederhana : 78 perkara
- Perdata permohonan : 110 perkara
Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun
2018 :
- Pidana biasa : 678 perkara
- Pidana anak : 58 perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
33
- Pidana cepat : 0 perkara
- Pidana singkat/ringan/lain : 0 perkara
- Pidana pra peradilan : 0 perkara
Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun
2018 :
- Perdata gugatan : 12 perkara
- Perdata gugatan sederhana : 78 perkara
- Perdata permohonan : 110 perkara
Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 :
- Pidana biasa : 687 perkara
- Pidana anak : 58 perkara
- Pidana cepat : 0 perkara
- Pidana singkat/ringan/lain : 0 perkara
- Pidana pra peradilan : 0 perkara
Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 :
- Perdata gugatan : 14 perkara
- Perdata gugatan sederhana : 78 perkara
- Perdata permohonan : 110 perkara
Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
No Satuan Kerja Jumlah Perkara Perdata
Jumlah Perkara Perdata yang berhasil
di mediasi Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Perdata
25 3
Gugatan
78 0 Gugatan sederhana
110 0 Permohonan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
34
Pada tahun 2018 untuk perkara perdata yang berhasil di mediasi yaitu :
- Perdata gugatan : 3 perkara
- Perdata gugatan sederhana : 0 perkara
Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
No Satuan Kerja Jumlah
Perkara Pidana Anak
Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui
diversi Ket
1. Pengadilan Negeri Muara Enim
57 1
Pada tahun 2018 dari jumlah perkara pidana anak yang masuk yaitu 57 perkara
pidana anak. Yang berhasil melaksanakan diversi ada 1 (satu) perkara yaitu perkara
Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre, dimana terjadi kesepakatan untuk saling
memaafkan antara kedua belah pihak antara anak yang berhadapan dengan hukum
dan anak korban dan telah di buat penetapan diversinya oleh Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim Nomor : 3/Pen.Div/2018/PN Mre jo 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre.
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral
Ahmad Yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034
m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan
sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
35
atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan
Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang
persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan
sampai saat ini masih belum prototype sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya:
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
1. Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Kendaraan Roda 4 a. Kijang Innova E b. Kijang Standart KF 70
2. Kendaraan Roda 2 a. Honda NF.100 b. Honda NF.100 c. Honda Supra XNF 125
50 d. Honda Supra XNF 125
50
a. 2008 b. 1997
a. 2003 b. 2003 c. 2006
d. 2006
- -
- - - -
-
-
-
- - -
-
Tidak laku dijual dalam proses lelang.
- -
STNK.AN.PT.PLG STNK.AN.PT.PLG
Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2018 sebanyak tiga (2) unit. Satu
(1) unit pada tahun 2018 telah diajukan kembali penghapusan dengan cara lelang e-
auction yaitu :
- 1 (Satu) unit Toyota Kijang KF 70 SHO tahun 1997 kondisi rusak nomor
polisi BG 2114 DZ, saat ini dalam proses permohonan izin penghapusan
barang milik Negara ke Biro Perlengkapan Makamah Agung RI
Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak empat (4) unit. Yaitu :
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi rusak ringan
warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Kasub
Umum dan Keuangan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
36
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi rusak ringan
warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Kasub
Kepegawaian.
- 1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi rusak ringan warna
hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita
Pengganti.
- 1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi rusak ringan warna
hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Panmud Pidana.
Adapun perbaikan sarana dan prasarana pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri
Muara Enim antara lain :
a) Dibuat beberapa ruangan seperti :
Ruang Tunggu Anak dan ruang Sidang Anak
Ruang Tunggu Jaksa Penuntut Umum
Ruang Tahanan Wanita
Penataan kembali Ruang Arsip
Ruang Disabilitas
Ruang laktasi (untuk ibu menyusui)
Penataan kembali ruang tunggu pengunjung
Wilayah smooking area
Klinik gratis untuk pegawai dan para pengunjung
Ruang Musholla
Ruang Penasihat Hukum
Meja pelayanan dan meja informasi
Perbaikan awning parkiran dan pos satpam
Box Server
Toilet Umum laki-laki dan wanita
Tempat wudhu
Penambahan CCTV di beberapa titik
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
37
GAMBAR-GAMBAR PERUBAHAN SARANA DAN PRASARANA :
Ruang tunggu anak Ruang sidang anak
Video Conference pada ruang sidang anak
Ruang sidang Cakra Ruang sidang Prof. Kusumah Atmaja (Utama)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
38
Ruang tunggu jaksa Ruang tahanan wanita
Ruang tahanan laki-laki Penataan ruang arsip
Ruang Disabilitas Ruang Laktasi
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
39
Penataan kembali ruang tunggu pengunjung
Wilayah smooking area Klinik kesehatan
Musholla Ruang penasihat hukum
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
40
Meja pelayanan terpadu Meja informasi dan pengaduan
Penataan awning parkiran Penataan pos security
Toilet laki-laki Toilet wanita
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
41
Box server Tempat wudhu
Penataan perpustakaan Penambahan CCTV
b) Membuat beberapa innovasi dan peningkatan layanan publik secara
elektronik seperti :
Aplikasi PTSP
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
42
Aplikasi e-SKUM
Aplikasi Antrian PTSP (SanJung)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
43
Aplikasi Antrian jadwal sidang
Aplikasi e-SWIM (survey Kepuasan secara elektronik)
Pelaksanaan e-court
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
44
Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Muara
Enim :
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
1. Pengadilan Negeri Muara Enim 1. Rumah Dinas ketua 2. Rumah Dinas Wakil Ketua 3. Rumah Dinas hakim 4. Rumah Dinas Panitera 5. Rumah Dinas Sekretaris
1 1 6 - 1
- - - -
- -
- -
- -
Sertifikat No. 11 Sertifikat No. 12 Sertifikat No. 28 Sertifikat No. 29 Sertifikat No. 28
Laporan Barang Milik Negara berupa sarana prasarana Pengadilan Negeri Muara Enim :
No Uraian Jumlah Keterangan
1. Pengadilan Negeri Muara Enim 1. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Hakim 4. Ruang Panitera 5. Ruang Sekretaris 6. Ruang Sidang Umum 7. Ruang Sidang Anak 8. Ruang Kepaniteraan 9. Ruang Kesekretariatan 10. Ruang Perpustakaan 11. Ruang Bendahara / BYK 12. Ruang Mushola 13. Ruang Posbakum 14. Ruang Tahanan Dewasa 15. Tuang Tunggu Jaksa 16. Ruang Dokter / Klinik 17. Ruang Mediasi 18. Ruang Arsip 19. Ruang Tunggu Anak 20. Ruang PTSP 21. Ruang Tunggu Sidang 22. Ruang Merokok 23. Ruang Tunggu KPN. Wakil. Panitera 24. Ruang Toilet / WC
Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran 25. Komputer / P.C Unit 26. Laptop 27. Lemari Penyimpan 28. Lemari Kayu 29. Filly Cabinet Besi 30. Brankas 31. CCTV 32. Meja Kerja Kayu 33. Kursi Besi Metal 34. Kursi Kayu
35. Sice 36. Bangku Panjang Besi / Metal 37. Meja Komputer 38. Meja Resepsionis 39. Partisi 40. AD. Split 41. Sound System 42. Unit Power Supply
1 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
27 18 25 20 13 2 1
118 174 81
8 30 13 2 1 20 1 2
- - - - - - - - - - - - - Pria dan Wanita - - - - - - - - - -
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
45
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang
( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional
dan Operasional)
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran
2018, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :
No Jenis Belanja Anggaran Semula Realisasi Persentase
Realisasi
1 Belanja Pegawai 3.424.726.000 3.408.880.959 99,54
2 Belanja Barang 857.950.000 852.972.263 99,42
3 Belanja Modal 184.000.000 182.545.000 99,21
a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunanya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.
Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja
pegawai. Pada tahun 2018 terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan
anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun
anggaran 2018, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar
99,54% dengan rician belanja sebagai berikut:
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
46
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima pada tahun 2018 yaitu Rp
3.181.686.000 terdapat kekurangan pagu belanja pegawai dan telah di revisi sehingga
menjadi Rp 3.424.726.000. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS pada tahun 2018
sebesar 99,54 %.
b) Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharan dan
KODE URAIAN ANGGARAN
SEMULA
ANGGARAN SETELAH
REVISI
% REALISASI
ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 2 3 4 9 10
5111 Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,239,950,000 1,394,650,000 100.00 920
511119 Belanja Pembulatan
Gaji PNS
21,000 23,000 95.78 971
511121 Belanja Tunj.
Suami/Istri PNS
99,287,000 102,172,000 100.00 330
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,963,000 34,521,000 100.00 760
511123 Belanja Tunj. Struktural
PNS
26,130,000 28,140,000 100.00 0
511124 Belanja Tunj.
Fungsional PNS
1,243,515,000 1,347,140,000 100.00 0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 175,221,000 131,221,000 99.36 843,800
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 89,304,000 89,304,000 93.01 6,238,260
511129 Belanja Uang Makan
PNS
253,440,000 273,700,000 98.44 4,260,000
511151
Belanja Tunjangan
Umum PNS
23,855,000 23,855,000 81.14 4,500,000
JUMLAH SUB
KELOMPOK BELANJA
5111
3,181,686,000 3,424,726,000 99.54 15,845,041
JUMLAH KELOMPOK
BELANJA 51
3,181,686,000 3,424,726,000 99.54 15,845,041
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
47
perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar
biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap perkerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan
Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap terdiri dari belanja non operasional
sebesar 99,92 % dan operasional sebesar 99,36 % dengan rincian belanja sebagai berikut:
b.1) Belanja Barang Non Operasional
KODE URAIAN ANGGRAN SEMULA
ANGGARAN SETELAH REVISI
REALISASI % REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
52 BELANJA BARANG
5212 Belanja Barang Non
Operasional
521211
5241
Belanja Bahan
18,595,000
18,595,000
18,582,900
99.93
12,100
JUMLAH SUB
KELOMPOK
BELANJA 5212
18,595,000
18,595,000
18,582,900
99.93
12,100
Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan
Biasa
77,440,000
77,440,000
77,370,700
99.91
69,300
524113
1066
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
600,000
600,000
600,000
100.00 0
JUMLAH SUB
KELOMPOK
BELANJA 5241
78,040,000
78,040,000
77,970,700
99.91
69,300
JUMLAH
KELOMPOK
BELANJA 52
96,635,000
96,635,000
96,553,600
99.92
81,400
JUMLAH BELANJA
OUTPUT 1066.001
96,635,000 96,635,000
96,553,600
99.92
81,400
JUMLAH BELANJA
KEGIATAN 1066
96,635,000 96,635,000
96,553,600
99.92
81,400
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
48
b.2) Belanja Barang Operasional
KODE URAIAN ANGGRAN SEMULA
ANGGARAN SETELAH
REVISI REALISASI
% REALISASI
ANGGARAN
SISA ANGGARAN
5211 Belanja
Barang
Operasional
521111 Belanja
Keperluan
Perkantoran
182,108,000
187,208,000
185,030,784
98.84
2,177,216
521114 Belanja
Pengiriman
Surat Dinas
Pos Pusat
21,600,000
25,050,000
24,969,469
99.68
80,531
521115 Belanja
Honor
Operasional
Satuan Kerja
45,720,000
38,520,000
38,520,000
100.00
0
521119
5218
Belanja
Barang
Operasional
Lainnya
22,600,000
22,600,000
22,600,000
100.00
0
JUMLAH SUB
KELOMPOK
BELANJA
5211
272,028,000
273,378,000
271,120,253
99.17
2,257,747
Belanja
Barang
Persediaan
521811 Belanja
Barang
Persediaan
Barang
Konsumsi
36,012,000
36,012,000
36,007,000
99.99
5,000
JUMLAH SUB
KELOMPOK
BELANJA
5218
36,012,000
36,012,000
36,007,000
99.99
5,000
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja
Langganan
Listrik
103,680,000
101,280,000
100,672,469
99.40
607,531
522112 Belanja
Langganan
Telepon
6,360,000
3,960,000
2,956,281
74.65
1,003,719
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
49
Belanja Modal
Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja Modal
yang telah terserap sebesar 99,21 % dengan rician belanja sebagai berikut:
522113
5231
Belanja
Langganan
Air
6,840,000
10,290,000
9,286,250
90.25
1,003,750
JUMLAH SUB
KELOMPOK
BELANJA
5221
116,880,000
115,530,000
112,915,000
97.74
2,615,000
Belanja
Pemeliharaan
523111 Belanja
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan
219,800,000
219,800,000
219,781,853
99.99
18,147
523121 Belanja
Pemeliharaan
Peralatan
dan Mesin
116,595,000
116,595,000
116,594,557
100.00
443
JUMLAH SUB
KELOMPOK
BELANJA
5231
336,395,000
336,395,000
336,376,410
99.99
18,590
JUMLAH
KELOMPOK
BELANJA 52
761,315,000
761,315,000
756,418,663
99.36
4,896,337
KODE URAIAN ANGGRAN
SEMULA
ANGGARAN
SETELAH REVISI REALISASI
% REALISASI
ANGGARAN
SISA
ANGGARAN
53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
184,000,000
184,000,000
182,545,000
99.21
1,455,000
JUMLAH SUB
KELOMPOK BELANJA
5321
184,000,000
184,000,000
182,545,000
99.21
1,455,000
JUMLAH KELOMPOK
BELANJA 53
184,000,000
184,000,000
182,545,000
99.21
1,455,000
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
50
2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang
kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan
kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis
Admnistrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat
sudah terserap sebesar 97,64 %.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
51
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP
Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang
dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan
pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan
pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal
05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai
pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut.
Publikasi perkara (one day one publish)
Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri
Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun
perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP
versi 3.2.0 yang beralamat di http://sipp.pn-muaraenim.go.id
Publikasi putusan perkara secara online juga dapat dilihat pada DIREKTORI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM yang beralamat
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-muaraenim. Adapun putusan
perkara yang telah dipublikasi pada Direktori Putusan selama tahun 2018 untuk
perkara Pidana sebanyak 628 perkara dan untuk perkara Perdata sebanyak 192
perkara.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
52
Perangkat Keras
Perangkat keras untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri
Muara Enim berupa :
Perangkat Lunak
Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk Pengelolaan Teknologi
Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu :
- Sistem Operasi
Sistem Operasi yang dipergunakan pada Pengadilan Negeri Muara Enim
pada umumnya adalah Microsoft Windows dan untuk server
menggunakan Linux Centos.
- Website
Sejak bulan Februari 2010, Pengadilan Negeri Muara Enim telah
memiliki website dengan alamat www.pn-muaraenim.go.id
No. Uraian Kuantitas
(unit/buah) Keterangan
1. SERVER FUJITSU 1 Unit
Aplikasi SIPP, PTSP,
Panggilan Sidang
2. PC
Laptop
All in One PC
11 Unit
8 Unit
5 Unit
Kegiatan
Perkantoran
3. UPS 2 unit
4. Jaringan Kabel LAN 1 Paket
5. Scanner 3 Buah
6. Hub (Switch) 9 Buah
7. INDIHOME Internet Access 2 Paket
8. TV Led 50” (Display Informasi Lobby) 1 Unit
9. TV Led 40” (Display Jadwal Sidang) 1 Unit
10. Mikrotik router board 1100AH 1 Buah
11. Access Point (Wireless) 3 Buah
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
53
- Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
Untuk menunjang penyelesaian perkara Mahkamah Agung
mengeluarkan aplikasi Case Tracking System / Sistem Informasi
Penelusuran Perkara VERSI 3.2.0-5 untuk Pengadilan Negeri.
- Aplikasi lainnya berbasis Web
Aplikasi peradilan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) , yang
meliputi layanan administrasi baik teknis maupun non teknis
yang berada di bagian terdepan pintu masuk pengadilan.
Aplikasi KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) merupakan
aplikasi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi
data-data asset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi melalui
alamat htpps://komdanas.mahkamahagung.go.id
Pencarian denda tilang secara cepat melalui aplikasi SIPP,
dimana pelanggar tidak lagi mengikuti persidangan, hanya
melihat denda tilang tersebut di kantor Pengadilan Negeri Muara
Enim atau bisa dilihat melalui aplikasi SIPP.
Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah
Agung RI merupakan system penanganan pengaduan di
Mahkamah Agung RI berdasarkan PERMA No 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) di mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
Setiap orang yang menemukan indikasi adanya pelanggaran
terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera,
jurusita, dan pegawai aparatur sipil negara dapat melaporkannya
melalui aplikasi SIWAS di alamat
htpps://siwas.mahkamahagung.go.id maka laporan akan
ditindaklanjuti oleh BAWAS dan proses penanganannya dapat
dipantau secara mandiri melalui aplikasi atau smartphone yang
telah mengunduh aplikasi tersebut.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
54
Aplikasi direktori putusan melalui
https://putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan
aplikasi pengumuman informasi putusan (upload putusan)
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara online,
bertujuan mempermudah pemberian informasi putusan bagi
para pencari keadilan
Aplikasi PNBP Mahkamah Agung, yang berisi pelaporan dan
pemantauan Pendapatan Negara Bukan Pajak secara online
melalui alamat htpps://pnbp.mahkamahagung.go.id
Aplikasi SanJung (Sistem Antrian Pengunjung) PTSP yang
digunakan untuk memberikan pelayanan urutan antrian
pengguna pelayanan meja PTSP yang ada di Pengadilan Negeri
Muara Enim agar menjadi lebih tertib dan terarah
Aplikasi E-SWIM merupakan aplikasi survey kepuasan harian
pengunjung terhadap pelayanan petugas meja PTSP
Aplikasi E-SKUM yang digunakan untuk menghitung biaya panjar
perkara Perdata
Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk
Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran
Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online
dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik
Selain itu ada beberapa aplikasi lainnya yang berbasis web untuk
mendukung pelaksanaan administrasi di bidang kesekretariatan,
diantaranya aplikasi SIMAK BMN, SAIBA, SIMAN, SIMANTAP,
RKBMN, SIRUP, SAKPA, SPANINT, SIMARI, SILABI.
F. Regulasi Tahun 2018
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Muara Enim mengeluarkan regulasi
yang berupa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim demi terlaksananya
kegiatan perkantoran yang baik. Yang menyangkut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
55
Pada Area : 1. Manajeman Perubahan, 2. Perundang-undangan, 3. Penataan dan
Penguatan organisasi, 4. Penataan Tata Laksana, 5. Penataan Sisitem Manajeman SDM,
6. Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan. Secara keseluruhan telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Adapun keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah
dikeluarkan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :
NO
NO.SURAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
1. W6-U6/127/KP.04.5/I/2018 KPNME Penunjukan Plh. Kasubbag Umum dan Keuangan
2. W6-U6/123/KP.05.8/I/2018 KPNME Penunjukan pemilihan pegawai role model/panutan pada PNME
3. W6-U6/110/HK.00/I/2018 KPNME Pembentukan POSBAKUM Pengadilan
4. W6-U6/129/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan RENSTRA 2015-2019
5. W6-U6/130/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan rencana indikator kinerja utama (IKU) pada pengadilan negeri muara enim
6. W6-U6/132/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun2018 pada pengadilan negeri muara enim
7. W6-U6/133/KP.O4.5/II/2018 KPNME Pembentukan satuan petugas (satgas) anti korupsi pada pengadilan negeri muara enim
8. W6-U6/134/KP.04.5/II/2018 KPNME Petugas operator persediaan, bendahara penerima , operator sikep dan pengelola perpustakaan dalam lingkungan pengadilan negeri muara enim
9. W6-U6/143/OT.01.3/II/2018 KPNME Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai negeri sipil dan honorer pada pengadilan negeri muara enim tahun 2018
10 W6-U6/131/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan perjanjian kinerja tahun 2018 pada PNME
11.
W6-U6/159/OT.00/II/2018 KPNME Penunjukan Tim penjaminan mutu Pengadilan Negeri Muara Enim
12.
W6-U6/160/OT.01.3/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Muara Enim
13.
W6-U6/161/KP.04.5/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Muara Enim
14.
W6.U6/283/KP.04.5/II/2018 KPNME Kordinator Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim
15.
W6-U6/284/KP.02.1/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Pemerikasa Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Muara Enim
16.
W6-U6/285/OT.00/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Internal Auditor Pengadilan Muara Enim
17.
W6-U6/73-78/KP.01.2/I/2018 KPNME Pengangkatan Tenaga Honorer Untuk Cleaning Service Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
56
18.
W6-U6/158/KP.04.5/II/2018 KPNME Penetapan daftar Hakim anak pada Pengadilan Negeri Muara Enim
19.
W6-U6/179/KP.04.5/I/2018 KPNME Penunjukan perubahan susunan majelis hakim pengadilan negeri muara enim, serta susunan panitera pengganti dalam majelis hakim pengadilan negeri muara enim
20.
W6-U6/289/KP.04.5/II/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim
21 W6-U6/398/OT.01.3/III/2018 KPNME Standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim
22 W6-u6/476/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Sera Ricky Swanri, SH
23 W6-u6/477/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH
24 W6-U6/478/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Aldi Naradwipa Simamora, SH
25 W6-U6/479/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Provita Justisia, SH
26 W6-U6/483/KP.02.1/IV/2018 KPNME Penunjukan mentor / pembimbing untuk calon hakim yang di tempatkan pada pengadilan Negeri Muara Enim
27 W6-U6/498/PS.01/IV/2018 KPNME Penyampaian salinan putusan dan petikan putusan
28 W6-U6/531/OT.01.3/IV/2018 KPNME Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim
29 W6-U6/687/OT.01.2/V/2018 KPNME Penunjukan Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Muara Enim
30 W6-U6/766/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Sukarmin, SIP
31 W6-U6/767/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Kms M. Amin, SH
32 W6-U6/768/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Aldi Naradwipa Simamora, SH
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
57
33 W6-U6/769/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Sera Ricky Swanri S, SH
34 W6-U6/770/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH
35 W6-U6/771/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Provita Justisia, SH
36 W6-U6/809/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian panitera Pengadilan Negeri Muara Enim
37 W6-U6/924/KP.04.5/VII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
38 W6-U6/940/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Pengangkatan tenaga honorer untuk satuan pengamanan pada kantor Pengadilan Negeri Muara Enim
39 W6-U6/986/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
40 W6-U6/1018/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
41 W6-U6/1130/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
42 W6-U6/1143/KP.05.8/VIII/2018 KPNME Penunjukan pemilihan pegawai role model / panutan pada Pengadilan Negeri Muara Enim
43 W6-U6/1150/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
44 W6-U6/1151/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Muara Enim
45 W6-U6/1105/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
46 W6-U6/1104/Kp.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim
47 W6-U6/1170/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim
48 W6-U6/1171/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
49 W6-U6/1181/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim
50 W6-U6/1112/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Sebagai Mentor Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Tahun 2018
51 W6-U6/1110/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Sebagai Mentor Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Tahun 2018
52 W6-U6/1115/KP.05.8/IX/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
53 W6-U6/1163A/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
54 W6-U6/1163B/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Panitera pada Pengadilan Negeri
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
58
Muara Enim Tahun 2018
55 W6-U6/1163C/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
56 W6-U6/1163D/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Panmud pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
57 W6-U6/1163E/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi kasubbag pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
58 W6-U6/1163F/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Prakom pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
59
W6-U6/1163G/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
60
W6-U6/1163H/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
61 W6-U6/1163I/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Staf pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
62 W6-U6/1163J/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi CPNS Cakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
63 W6-U6/1163K/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
64 W6-U6/161A/KP.04.5/II/2018 KPNME Juklak Sistem Pengendalian Intern pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
65 W6-U6/1187/KP.00.2/X/2018 KPNME Pembentukan Tim Verifikasi Fisik Pelamar Disabilitas pada Pengadilan Negeri Muara Enim
66 W6-U6/1248/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Perubahan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Serta Susunan Panitera Pengganti Dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim
67 W6-U6/1252/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim
68 W6-U6/1253/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim
69 W6-U6/1254/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim
70
W6-U6/1257/Kp.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Hakim-hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Muara Enim
71 W6-U6/526/KP.04.5/V/2017 KPNME Penunjukan Tim Agen Perubahan Role Model / Panutan pada PNME
72 W6-U6/1192/KP.01.2/X/2018 KPNME Pengangkatan tenaga kerja magang pada PNME
73 W6-U6/1298/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian Sekretaris pada PNME
74 W6-U6/1297/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian Ketua PNME
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
59
75 W6-U6/1322/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan tim kerja efektif proyek perubahan an. Syaifullah, SE, MM pada PNME
76 W6-U6/1320/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan tim kerja efektif proyek perubahan an. Yurika Ariani, ST pada PNME
77 W6-U6/648/HK.PDT.02/V/2018 KPNME Penyesuaian besarnya taksiran panjar (voorschot) biaya perkara, radius, dan uang HHK lainnya pada PNME
78 W6-U6/1339/KP.04.5/XI/2018 KPNME Mutasi / roling dalam lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim
79 W6-U6/1340/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan tim pelayanan prioritas sebagaimana bentuk pengembangan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Muara Enim
80 W6-U6/1341/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan pejabat dan petugas pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada PNME
81 W6-U6/1342/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan petugas meja informasi
82 W6-U6/1343/OT.01.3/XI/2018 KPNME Struktur tugas dan tanggung jawab pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di lingkungan PNME
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
60
BAB IV PENGAWASAN
A. Internal Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif
dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para
pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para
Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan
martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan
yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik
profesinya.
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh
informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi
pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik
bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah
terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan
peradilan serta menilai kinerja.
Adapun fungsi pengawasan meliputi :
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya
c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan
yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan
biaya berperkara yang murah
Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2)
pengawasan yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
61
Pengawasan melekat
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan
membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana,
hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan,
kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan.
Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama
seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi
kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan
pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil
kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik
Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.
Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para
hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas
lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2018 tentang
penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya. Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018
tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun
2018 tentang pedoman penanganan pengaduan (whsitleblowing system) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di pengadilan
Negeri Muara Enim dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya oleh tim penilai
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
62
yang di tunjuk Ketua pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Surat keputusan dan
dituangkan dalam bentuk lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di akhir tahun kinerja
para honorer di evaluasi apakah layak untuk di perpanjang atau tidak.
Pengawasan rutin
Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri
Muara Enim secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan
pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan
yang meliputi :
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
- administrasi persidangan
- administrasi perkara
b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup :
- administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi
informasi
c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja
lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan SK Nomor : W6-U6/1257/KP.04.5/X/2018 tentang penunjukan Hakim
pengawas bidang dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai pengawas setiap
bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun laporan setiap hakim pengawas
bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
sebagai koordinator pengawasan.
Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan
membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan
Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang
ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
63
B. Evaluasi
Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan
rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti
dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.
Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di
lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan
tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang
ditemui.
Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri
Muara Enim adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim
audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen
untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.
Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak
ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan.
Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan
adiministrasi kepaniteraan dan kesekrtariatan. Sehingga didapat kepuasan atas
kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi
terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
64
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Laporan tahunan tahun 2018 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Muara
Enim baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan
pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.
Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.
Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada
Pengadilan Negeri Muara Enim telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas
pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk
mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu “Terwujudnya Pengadilan
Negeri Muara Enim Yang Agung”
Rekomendasi
Untuk Tahun 2018 mohon kiranya Mahkamah Agung dapat mengadakan
bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan,
bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk
pemanfaatan dan pengelolaan IT. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti
pengolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek pembuatan Berita Acara Perkara,
pedoman Layanan hukum dan penangangan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang
berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.
Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Muara
Enim kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun meningkat
dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
65
Kiranya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Muara Enim dari pusat
dapat sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan setiap tahunnya.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
66
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
67
PENGHARGAAN YANG DI DAPAT
1. Pengadilan Negeri kelas II dengan Kinerja Terbaik Pertama se Indonesia untuk
jumlah perkara 501 – 1000 perkara
Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : 1155 / DJU / KP05.8 /12 / 2018 tanggal 18 Desember 2018, Direktorat
memberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA, IB, II se Indonesia
yang memiliki kinerja terbaik dengan memperhatikan jumlah perkara
berdasarkan pemantauan nilai implementasi SIPP selama tahun 2018. Pengadilan
Negeri Muara Enim mendapatkan penilaian terbaik pertama untuk Pengadilan
Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 sd 1000 perkara. Unsur penilaian
terdiri dari kinerja, kepatuhan, kelengkapan, kesesuaian. Poin yang di dapatkan
oleh Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu kinerja 144.01 poin, kepatuhan 518.08,
kelengkapan 124.80, kesesuaian 147.45 dengan total keseluruhan 934.34 poin.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018
68
2. Juara I Lomba Muara Enim Smart Regency Video Contest Tahun 2018
Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim ke-72, Dinas
Komunikasi dan Informatika kabupaten Muara Enim mengadakan lomba kontes
video untuk mewujudkan kabupaten Muara Enim yang cerdas (smart regency)
yaitu pemerintahan yang memberikan pelayanan yang cepat, profesional dan
cerdas. Pengadilan Negeri Muara Enim mengirimkan video Profil Pengadilan
Negeri dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nya dan mendapatkan
juara I.