Download - Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
2013
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat
dan Hidayah-Nya semata, akhirnya Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen IKK Kota Probolinggo Tahun
2012 dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan
implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPj) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada
Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi - fungsi
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan salah satu
wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi
Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan
Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana
perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan
dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
Untuk lebih mempertajam dan mengetahui keberhasilan
pembangunan daerah, maka dipandang perlu untuk melengkapi LPPD
dengan Suplemen LPPD yang terdiri dari 3 Lampiran yaitu Pengambil
Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Capaian Kinerja.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 ii
Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam
laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh –
sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk
menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.
Probolinggo, Pebruari 2013
WALIKOTA PROBOLINGGO
H.M. BUCHORI, SH, M.Si
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Keberadaan Kota Probolinggo merupakan proses sejarah dari
adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai
perkembangan pada zamannya. Pembentukan Kota Probolinggo
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Probolinggo.
Kota Probolinggo, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah dirubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
maka terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dari paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
sentralistis menjadi paradigma pemerintahan daerah yang bersifat
desentralistis. Paradigma pemerintahan daerah yang bersifat desentralistis
tersebut memberikan kewewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan potensi daerah, guna
peningkatan kesejahteraan warganya sehingga kemandirian Pemerintah
Daerah merupakan suatu keharusan.
Guna mencapai kemajuan dan peningkatan kesejahteraan tersebut,
diperlukan partisipasi aktif dengan menggalang solidaritas warga daerah agar
merasa ikut handarbeni (memiliki), perasaan ikut membangun, ikut
menikmati hasilnya, dan akhirnya memiliki kebanggaan dan kesetiaan
kepada daerahnya. Salah satu bentuk penggalangan solidaritas yang
dimaksud adalah adanya identitas daerah, antara lain dalam bentuk hari jadi
pemerintahannya.
Peristiwa bersejarah itu patut diperingati, sebagai refleksi
terwujudnya idealisme, harapan-harapan, keselamatan, kesuksesan dan
perjuangan tanpa henti guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 2
Peringatan hari jadi suatu daerah dapat dianalogikan dengan perayaan hari
kelahiran seseorang, dihelat dengan iringan segala doa dan harapan-harapan
demi kebahagiaan yang bersangkutan di masa mendatang.
Dalam rangka melengkapi identitas keberadaannya, Kota
Probolinggo yang berposisi sangat strategis, dirasa perlu menemukan hari
jadi atau hari ”kelahirannya”. Hal itu berarti menemukan suatu tonggak
waktu sebagai titik mula dimulainya pemerintahan sebuah kota yang telah
mengalami perjalanan panjang hingga menemukan bentuk pemerintahan
dengan wilayah seperti yang dijumpai sekarang ini.
Dalam perjalanan sejarah bangsa, proses pembentukan struktur
pemerintahan dan kewilayahan Kota Probolinggo ternyata memiliki
perjalanan sangat panjang. Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara
(Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389),
Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di
tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah
pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku
Negarakertagama yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang
terkenal, yaitu Prapanca.
Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di
zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami
perubahan-perubahan/perkembangan seirama dengan perkembangan
zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian
berkembang manjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di
bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi
(Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan
perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre
Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre
Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang
dikenal dengan “Perang Paregreg”.
Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan
Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II
di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger)
diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan
di Banger, pada tahun 1746 VOC mengengkat Kyai Djojolelono sebagai
Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 3
terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen
Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan
Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal
dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi , diadu untuk
menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan
Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru
akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan
kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai
Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah
ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap
permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir,
meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768,
terus mengembara/lelono.
Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden
Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro,
Bupati Surabaya ke-10 sebagai Bupati Banger ke-2. Rumah kabupatennya
dipindahkan ke Benteng Lama. Karena politik adu domba kompeni, Kyai
Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung
Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean
“Sentono”.
Pada masa pemerintahan/kekuasaan Gubernur Jenderal Meester
Herman William Daendels, yang terkenal dengan pemerintahan tangan
besinya, mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan. Juga
banyak menjual tanah negara kepada bangsa asing. Tanah Probolinggo
(termasuk Kraksaan dan Lumajang) dijual kepada Mayor Cina Han Kek Koo
(Han Tik Hoo, Han Tik Ko, Han Tek Kok). Han Kek Koo kemudian menjadi
Bupati Probolinggo ke 5 yang bergelar “Babah Tumenggung”. Pusat
Pemerintahan (Kabupaten) dipindahkan di sebelah Selatan Alun-alun, seperti
keadaan sekarang ini.
Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger
tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan
Masjid Jami’ (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau
mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh
Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo”.
Terkait dengan cerita kuno, yaitu jatuhnya sebuah benda bercahaya
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 4
(meteor), dimana tempat jatuhnya benda tersebut oleh raja-raja dahulu
dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan perdamaian dan mengakhiri
perselisihan. Probo dalam bahasa Sansekerta berarti sinar, sedang Lingga
berarti tanda, dalam hal ini tanda perdamaian. Dapat juga diartikan : asli
atau sederhana (seperti perwujudan seluruh lambang yang sederhana)
sehingga dapat diartikan Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda
peringatan, tongkat.
Pada masa Pemerintahan Raden Adipati Ario Nitinegoro, Bupati
Probolinggo ke 17, Pemerintah Hindia Belanda membentuk “Gemeente
Probolinggo” (Kota Probolinggo) pada tanggal 1 Juli 1918 (Berdasarkan Stbl
322-1918). Sejak tahun 1918 Gemeente Probolinggo dipegang/dijabat oleh
seorang Asisten Residen (di bawah Karesidenan Pasuruan). Pembentukan
daerah otonomi kota ini merupakan realisasi dari Desentrasatie –wetgeving
1903 (art. 68a, 68b, dan 68c dari Regeerings Reglement).
Tahun 1926 Gemeente diubah menjadi Stads Gemeente berdasarkan
Stbl 365 Tahun 1926. Untuk dapat ditetapkan menjadi kota Gemeente,
dibutuhkan sejumlah persyaratan sesuai dasar kemampuan dan kepentingan
kota tersebut. Predikat penetapan Probolinggo sebagai kota desentralisasi
atau gemeente, terutama alasan dan pertimbangan lokasinya yang strategis.
Gemeente Probolinggo selanjutnya menjadi Kota Probolinggo berdasarkan
Ordonansi pembentukan kota (Stbl. 1928 No.500).
Baru tahun 1928 diangkat seorang Burgemeester (Walikota) sebagai
kepala daerah yang berkuasa penuh. Pada tahun 1929 Probolinggo pernah
menjadi Ibukota Karesidenan Probolinggo. Burgemeester (Walikota)
Probolinggo pertama ialah Tn. Meyer. Tahun 1935 pangkat Burgemeester
untuk Stadsgemeente Probolinggo dihapus dan sebagai pejabat diangkat
Asisten Residen yang berkedudukan di Probolinggo (1935-1942) yaitu LA. de
Graaf dan diganti L. Noe.
Tanggal 1 Juli 1918 kemudian dijadikan sebagai hari jadinya
Pemerintah Kota Probolinggo. Bersamaan dengan HUT Bhayangkara,
tanggal 1 Juli oleh Pemerintah Kotamadya Probolinggo telah beberapa kali
diperingati sebagai hari jadi / HUT Pemerintah Kota Probolinggo.
Kota ini telah diramaikan sejumlah pabrik tekstil, pabrik
pengolahan kayu (plywood), kulit, kimia dan ikan olahan untuk konsumsi
ekspor maupun konsumsi nasional. Di samping itu, Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 5
memiliki sebuah pelabuhan berkapasitas semi-internasional, yang mampu
menampung dan mengekspor hasil-hasil dari sejumlah perusahaan tersebut.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Keadaan Geografis.
Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan
7º 49’ 04” Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur
Timur dengan luas wilayah 56.667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo
merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur
Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan
kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Batas wilayah
Kota Probolinggo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura. Di
sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Wonomerto,
Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sedangkan di sebelah barat berbatasan
dengan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
Kota Probolinggo terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dengan 29
Kelurahan. Topografi Kota Probolinggo, Wilayah Kota Probolinggo terletak
pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter dia atas permukaan air laut.
Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0-10 meter,
ketinggian 10-25 meter, ketinggian 25-50 meter. Semakin ke wilayah selatan,
ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh
wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0 – 2%). Hal ini mengakibatkan
masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.
Cuaca Kota Probolinggo, temperatur Kota Probolinggo pada
tahun 2012 tertinggi di bulan Januari dan Nopember (32 oC) dan terendah
di bulan Pebruari (26 oC) dengan kelembaban 42 sampai 98 persen. Tekanan
udara tertinggi di bulan Maret sebesar 1.015,3 Milibar. Ada banyak terjadi
fenomena perubahan iklim di tahun 2012, datangnya musim hujan tidak lagi
memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal. Curah hujan naik
pada periode November sampai bulan Maret. Kenaikan sampai dengan 50
mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai
dengan bulan Oktober, pada tahun 2012 musim kemarau lebih panjang yang
dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai
dengan September.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 6
Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm,
sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari
hujan. Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan
Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang
bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer
dengan sebutan ”Angin Gending”.
Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup
produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh
pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah
untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya padi dan jagung
yang merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak
perubahan iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan pola hujan
menyebabkan pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam,
degredasi tanah dan penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai
dengan bulan Oktober.
Gambar 1. Peta Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 7
2. Gambaran Umum Demografis.
Kota Probolinggo merupakan Kota dengan jumlah penduduk pada
tahun 2012 angka sementara sebesar 219.319 jiwa, terdiri dari penduduk
laki-laki sebesar 108.801 jiwa dan penduduk perempuan 118.986 jiwa. Laju
pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo tahun 2012 sekitar 3,33%.
Penurunan laju pertumbuhan penduduk 2012 ini disebabkan oleh banyak
migran masuk dari daerah lain dengan rasio 1,02 terhadap yang pindah
keluar daerah. Selain itu jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah
kematian dengan rasio 1,56. Sedangkan jumlah penduduk disetiap
Kecamatan sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kecamatan Mayangan
dengan jumlah penduduk sekitar 60.468 jiwa dan terendah yaitu Kecamatan
Kedopok dengan jumlah penduduk sebesar 31.273 jiwa.
Tabel 1.1 Struktur Penduduk di Kota Probolinggo
(per 31 Desember 2012)
STRUKTUR
USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
0-4 8.617 8.286 16.903
5-9 9.634 8.996 18.630
10-14 9.714 9.102 18.816
15-19 9.002 8.576 17.578
20-24 8.769 8.335 17.104
25-29 9.326 9.294 18.620
30-34 9.319 9.356 18.675
35-39 8.724 8.961 17.685
40-44 8.900 9.054 17.954
45-49 7.167 7.972 15.139
50-59 6.235 6.657 12.892
60-64 4.953 4.955 9.908
65-69 3.477 3.513 6.990
70-74 2.083 2.614 4.697
75+ 2.889 4.659 7.548
Jumlah 108.809 110.330 219.139 Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 8
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota Probolinggo
yaitu 49,65 persen laki-laki dan 50,37 persen perempuan. Perbandingan
antara jumlah laki-laki dengan perempuan ditunjukkan dengan rasio jenis
kelamin (sex ratio) yang mencapai angka 98,62 artinya pada setiap 100
penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Apabila rasio
jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa angka harapan
hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki.
Kualitas penduduk Kota Probolinggo yang menjadi modal bagi
pembangunan tersebut juga turut didukung oleh struktur umur
penduduknya. Data Penduduk Kota Probolinggo menurut kelompok umur,
komposisi penduduk pada tahun 2012 belum dapat digolongkan ke dalam
dua kelompok penduduk di atas mengingat pada kelompok usia 0-4 tahun
sebesar 23,3 persen dan kelompok usia 15-64 tahun 70,57 persen memenuhi
kriteria Penduduk Tua, tetapi pada kelompok usia 65 tahun keatas tidak
memenuhi kriteria yang ditentukan karena pada kelompok ini sebesar 6,11
persen. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa angka ketergantungan
(age depency ratio) penduduk Kota Probolinggo sebesar 41,71 persen, ini
berarti bahwa secara hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif
menanggung sekitar 41-42 penduduk usia tidak produktif.
Tabel 1.2
Rekapitulasi Kecamatan dan Kelurahan Kondisi s/d Tahun 2012
No. Kecamatan Kelurahan
1. Mayangan 5
2. Kanigaran 6
3. Kedopok 6
4. Wonoasih 6
5. Kademangan 6
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut per Kecamatan
di Kota Probolinggo (per 31 Desember 2012)
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Kademangan 19.343 19.649 38.992
2. Wonoasih 16.215 16.311 32.526
3. Mayangan 29.903 30.565 60.468
4. Kanigaran 27.755 28.125 55.880
5. Kedopok 15.594 15.679 31.273
Total 108.810 110.329 219.139
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga
menurut Kecamatan di Kota Probolinggo (per 31 Desember 2012)
KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH Jumlah KK
Kademangan 19.343 19.649 38.992 10.963 Wonoasih 16.215 16.311 32.526 9.019 Mayangan 29.903 30.565 60.468 17.363 Kanigaran 27.755 28.125 55.880 15.013 Kedopok 15.594 15.679 31.273 9.101
JUMLAH 108.810 110.329 219.139 61.459 Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo
Tabel 1.5
Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal menurut Kecamatan Tahun 2012
NO. KECAMATAN JUMLAH BANGUNAN
1. MAYANGAN 11.186
2. KANIGARAN 9.202
3. KEDOPOK 17.734
4. WONOASIH 14.833
5. KADEMANGAN 8.732
JUMLAH 61.687
Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 10
Kepadatan penduduk Kota Probolinggo tahun 2012 adalah 21 jiwa
setiap 1 Km2. Kecamatan Mayangan mempunyai kepadatan penduduk
tertinggi sekitar 7 jiwa/Km2 (27,60%).
Dari sisi etnisitas, Kota Probolinggo menjadi satu kawasan yang
relatif heterogen, terdapat suku Madura, suku Jawa, juga dihuni oleh suku
Cina, Arab dan warga ekspatriat yang secara umum memiliki pekerjaan
dalam sektor industri dan perdagangan.
Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia
yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan
menyakini sebuah doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis
ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun
sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu. Salah satu bentuk
pemenuhan hak dasar ini, negara mengaturnya secara global sesuai
dengan pasal 29 UUD 1945.
Dalam aspek keyakinan agama yang dianut penduduk Jawa Timur
berdasarkan data Kantor Kementrian Agama Kota Probolinggo,
penduduk Kota Probolinggo mayoritas beragama Islam sekitar 95,87
persen diikuti Kristen Katholik, Protestan, Budha dan Hindu.
Keragaman agama dan keyakinan juga dapat dilihat dengan
adanya fasilitas rumah ibadah dari tiap pemeluk agama yang ada. Rumah
peribadatan penduduk Kota Probolinggo meliputi banyaknya Masjid (129
unit), langgar/mushola (965 unit), gereja Protestan/Katolik (11 unit/2
unit), Pura (0 unit) dan Vihara (1 unit).
Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan telah mampu menurunkan
jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo hingga bulan
Desember 2012 mencatat sebesar 113.966 orang angkatan kerja. Dari
angkatan kerja yang ada, jumlah penduduk yang bekerja sekitar 76,12%
(94.625 orang), sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di
pasar kerja sebesar 16,97% (1.9341 orang). Nilai Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Desember tahun 2012 mencapai 16,97
persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,81 point persen dibanding
nilai TPT Desember tahun 2011 yaitu sebesar 17,78 persen.
Dalam perluasan penempatan tenaga kerja dan untuk menurunkan
angka pengangguran Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2012
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 11
melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan mengembangkan
Unit Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Jl. Brantas Kota
Probolinggo.
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja juga dilakukan secara online
melalui website http://disnakerprobolinggokota.net untuk
mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja di pasar kerja. Melalui
website tersebut, info lowongan kerja dapat diakses pencari kerja, dunia
industri maupun institusi yang membutuhkan tenaga kerja.
Disamping website tersebut, KIOS 3 IN 1, sebagai langkah strategis
dalam menyediakan informasi yang aktual dan terkini tentang kegiatan
pelatihan, sertifikasi, dan lowongan/kesempatan kerja yang mudah untuk
diakses, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah, cepat, dan
murah, serta penyediaan tenaga kerja yang trampil, kompeten sesuai
kebutuhan pasar kerja.
Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan yang
berpusat pada rakyat, karena salah satu premis pentingnya adalah
memperbesar pilihan-pilihan bagi rakyat. Pendidikan diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia,
untuk kemudian dapat dimanfaatkan berpartisipasi dalam proses
pembangunan. Karena itu, komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk
terus meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan sangat
besar. Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), komponen pendidikan
merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas
manusia, dimana pembangunan pendidikan difokuskan pada penuntasan
buta huruf, pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah.
Pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo selama periode
2011-2012 telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat
untuk memperoleh pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya
rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun dari 8,52 tahun pada
tahun 2011 menjadi 8,53 tahun 2012 dan meningkatkan persentase angka
melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 86,97 persen pada tahun
2009 menjadi 88,79 persen pada tahun 2011. Pencapaian tersebut
semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi
pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan
dengan dua kemungkinan. Pertama, kesadaran masyarakat Kota
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 12
Probolinggo memang masih kurang; masyarakat masih merasa cukup
dengan pendidikan tingkat SD. Kedua, masyarakat Kota Probolinggo yang
berpendidikan tinggi lebih memilih untuk tinggal di luar Kota
Probolinggo. Hal ini tentu merupakan kerugian yang besar untuk Kota
Probolinggo karena SDM adalah modal dasar bagi pembangunan.
Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh BPS RI, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo pada tahun 2009 sebesar
73,73 persen, tahun 2010 sebesar 74,33 persen, tahun 2011 sebesar 74,85
persen, sesuai dengan klasifikasi nilai IPM status pembangunan manusia
Kota Probolinggo termasuk kelompok menengah keatas (66 ≤ IPM ≤
80), sehingga kualitas manusia Kota Probolinggo terus mengalami
peningkatan.
Percepatan pembangunan manusia tersebut juga bisa dilihat dari
perbandingan skor IPM tahun 2011 dengan tahun 2010 yang
menghasilkan reduksi shortfall (r) bernilai positif yaitu 2,02. Status
pembangunan manusia dalam lima tahun terakhir Kota Probolinggo
berada pada level menengah atas.
Tabel 1.10 Pencapaian Pembangunan Indikator Pendidikan
N
O SASARAN / INDIKATOR 2010 2011 2012
1. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut kelompok umur (%)
- Partisipasi Sekolah Usia SD/MI (7-12 th) 103,47 100,00 100,64
- Partisipasi Sekolah Usia SLTP/MTs (13-15 th) 82,54 91,50 85,56
- Partisipasi Sekolah Usia SLTA/MA (15-18 th) 71,8 92,10 96,17
2. Angka Melek Huruf umur 15 tahun ke atas 98,45 98,45 98,45
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo
Indeks Pendidikan, sebagai kompenen kedua IPM yang
menjelaskan derajat pendidikan pada tahun 2010 mengalami peningkatan
80,59 pada tahun 2011 menjadi 80,63 dan beberapa variabel
komponennya seperti Angka Melek Huruf (Lit) pada tahun 2010
mencapai 92,49 persen menjadi 92,51 persen pada tahun 2011 dan Rata-
rata Lama Sekolah (MYS) juga meningkat dari 8,52 tahun pada tahun
2010 menjadi 8,53 tahun pada tahun 2011.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 13
Bidang Kesehatan, pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kota
Probolinggo, selain melalui sektor pendidikan juga dilakukan dengan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai program/kegiatan
telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang
kesehatan, pada tahun 2012 antara lain : Program Upaya kesehatan
masyarakat bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas serta
fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin,
melalui rumah sakit 5 unit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) 6
unit dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu 20 unit, Balai
Pengobatan/Pos Kesehatan/BKIA ABRI/swasta 11 unit, apotik 17 unit, toko
obat berijin 1 unit dan BKIA/Pos 4 serta bidan di desa sebanyak 129
orang.
Dalam rangka meningkatkan akses penduduk miskin dan kurang
mampu pada pelayanan kesehatan, Pemerintah melalui Program
Jamkesmas memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada penduduk
miskin. Melalui program ini seluruh masyarakat miskin dapat memperoleh
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta ruang rawat inap
kelas III Rumah Sakit secara gratis. Jumlah cakupan Askeskin/Jamkesmas
untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2012 yaitu sebesar 28.968
peserta dan Jamkesda sebesar 15.389 peserta. Selain dari hal diatas,
pencapaian program kesehatan dapat dilihat melalui utilisasi pelayanan
(visit rate), cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan
Perawatan bayi baru lahir dan lain-lain.
Angka harapan hidup mencerminkan “lama hidup” sekaligus
“hidup sehat” suatu masyarakat. Harapan hidup suatu masyarakat salah
satu diantaranya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah tersebut.
Berbagai bukti demografis dan epidemiologis memberi dukungan adanya
keterkaitan antara perkembangan ekonomi suatu wilayah dengan tinggi
rendahnya harapan hidup.
Pada Kota Probolinggo tahun 2007 seorang bayi yang lahir akan
diharapkan hidup mencapai usia 69,20 tahun maka pada tahun 2011
seorang bayi yang lahir akan bisa diharapkan mencapai usia 70,52 tahun.
Peningkatan ini mempunyai makna luas karena menunjukkan kualitas
kesehatan ibu dan keluarga yang membaik. Hal mana yang dipengaruhi
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 14
banyak faktor seperti kesadaran menjaga kesehatan, kondisi sanitasi yang
baik dan terutama akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan.
Keberhasilan pembangunan manusia pada suatu tahun adalah hasil
akumulasi dari investasi program pembangunan pada tahun-tahun
sebelumnya. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan AHH tahun 2010, dengan perbedaan
sebesar 0,35 tahun atau 4 bulan. Artinya usia penduduk Kota Probolinggo
pada tahun 2011 bertambah 4 bulan dibanding usia yang dicapai pada
tahun sebelumnya.
Indeks Harapan Hidup, sebagai komponen pertama IPM yang
menjelaskan derajat kesehatan pada tahun 2011 mempunyai nilai
meningkat dari 75,29 pada tahun 2010 menjadi 75,87 pada tahun 2011.
3) Kondisi Ekonomi.
Kota Probolinggo letaknya sangat strategis, di perlintasan kota
Surabaya dan Malang dengan Banyuwangi. Jumlah penduduk yang
besar juga menjadi salah satu faktor produksi utama seperti industri
tekstil, industri pengolahan kayu.
a. Potensi Unggulan Daerah
1. Potensi Pariwisata.
Sebuah daerah seringkali dikenal oleh dunia karena obyek
pariwisatanya. Potensi Pariwisata Kota Probolinggo, ada 3 (tiga)
daya wisata dapat dikembangkan yakni wisata budaya dan wisata
buatan atau minat khusus. Peluang mengembangkan budaya
pariwisata semakin terbuka lebar karena jumlah obyek daya tarik
wisata yang dimiliki Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 3
ODTW, terdiri dari : 1 ODTW Budaya dan sebanyak 1 ODTW
Buatan/Minat Khusus.
Dari ke 3 (tiga) obyek daya tarik wisata tersebut, obyek
wisata Buatan/Minat Khusus menjadi tempat paling banyak
dikunjungi, terutama oleh wisatawan domestik. Dengan
maskotnya, kawasan wisata Taman Wisata Studi Lingkungan
(TWSL). Setelah itu baru disusul obyek lainnya, misalnya wisata ke
Museum Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan
Pelelangan Ikan, Alun-alun dan Taman Manula. Jika tahun-tahun
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 15
sebelumnya wisatawan hanya mengunjungi dan menikmati obyek
wisata fisik semata, namun sekarang di tempat yang sama,
wisatawan juga dapat menikmati event-event / atraksi yang telah
disiapkan. Kualitas pengelolaan obyek-obyek Pariwisata dan
kemudahan untuk mencapai obyek wisata juga menunjukkan
peningkatan. Fasilitas pelayanan pariwisata (amenitas) seperti
berikut :
Tabel 1.12 Perkembangan Amenitas Pariwisata
No. Jenis 2011 2012
1 Akomodasi (unit) 10 10
2 Restoran/Makan Minum(unit) 24 24
3 Daya Tarik Wisata 5 6
4 Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum(unit) 29 29
5 Biro Perjalanan Wisata (unit) 18 18
Sumber : Dinas POBPAR Kota Probolinggo.
Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di
DTW Kota Probolinggo pada 2012 sebanyak 552.716 orang.
2. Pertanian
Kota Probolinggo memiliki komoditas utama padi dan
jagung yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan
ketahanan pangan sekaligus menjadikan komoditas padi dan
jagung menjadi komoditas tanaman pangan yang potensial
dikembangkan di Kota Probolinggo.
Selain komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura
mempunyai potensi dan peluang besar untuk menjadi salah satu
pilar ekonomi di Kota Probolinggo, mengingat komoditas
hortikultura di Probolinggo mempunyai nilai ekonomis yang cukup
tinggi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan
kedepannya mendorong pertumbuhan ekspor.
Fokus pengembangan komoditas hortikultura tidak hanya
pada upaya peningkatan produksi, tetapi terkait dengan isu-isu
strategis seperti mutu, daya saing dan akses pasar. Jawa Timur
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 16
telah melaksanakan prinsip-prinsip teknologi budidaya hortikultura
yang baik melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP)
dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
sehingga diperoleh peningkatan produksi dan perbaikan kualitas
produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Kelautan dan Perikanan
Tercatat potensi lestari perikanan tangkap di Kota
Probolinggo sebesar 10.394,70 ton/tahun yang terdiri atas 17.346
ton (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo).
Selain hal diatas, ada juga jasa-jasa lingkungan perairan dan
kelautan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan
di Kota Probolinggo seperti pemanfaatan perairan untuk sarana
transportasi dan sarana penunjang kegiatan industri kelautan
(wisata bahari, industri teknologi kelautan, perikanan dan lain-
lain).
Berbagai kekayaan bahari yang dimiliki diatas, menantang
Pemerintah Kota Probolinggo untuk bias memanfaatkannya secara
optimal secara terintegrasi dan berkelanjutan tanpa meninggalkan
upaya konservasi sumberdaya pesisir dan merusak ekosistem yang
ada di sekitarnya dengan penanaman pohon bakau sebagai upaya
pelestarian hutan mangrove.
b. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB.
Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi makro Kota
Probolinggo di dorong oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian,
sektor industri serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Disamping itu terbukanya ekonomi terhadap investasi asing, SDA
yang besar dan perkembangan perdagangan luar negeri yang sudah
mulai bergerak ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Kota
Probolinggo selama tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan
restoran mencapai sebesar 9,15 persen.
Situasi dan kondisi perekonomian yang cukup kondusif tersebut
juga berkelanjutan di tahun 2011, sehingga Kota Probolinggo
mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 17
Tabel 1.24
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%)
No Uraian 2008 2009 2010* 2011** 1 Pertanian -1,08 1,12 -7,23 -3,70
2 Pertambangan dan Penggalian
0,50 0,02 -2,90 3,60
3 Industri Pengolahan 1,77 0,58 2,60 5,52 4 Listrik, Gas & Air Bersih 2,61 2,35 7,13 5,61 5 Konstruksi 6,98 6,50 9,50 6,11
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran
9,42 8,61 9,56 9,15
7 Pengangkutan dan Komunikasi.
5,11 4,87 4,92 6,26
8 Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan
9,25 5,54 9,37 7,42
9 Jasa – Jasa 5,44 3,72 7,31 4,91 Pertumbuhan Ekonomi 6,02 5,35 6,12 6,58
Sumber : BPS Kota Probolinggo. Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara
Dalam melihat struktur ekonomi suatu wilayah biasanya
digunakan perolehan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. Pada tahun 2010 PDRB atas dasar harga berlaku Kota
Probolinggo sebesar Rp. 4,768 trilyun dan tahun 2011 sebesar Rp.
5,312 trilyun. Sedangkan angka Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 Jawa Timur pada tahun
2010 mencapai Rp. 2,021 trilyun dan tahun 2011 sebesar Rp. 2,154
trilyun.
Perekonomian Kota Probolinggo mulai menunjukkan
pertumbuhan yang menggembirakan, sebagai dampak dari mulai
membaiknya perekonomian global khususnya diwilayah Asia yang
mendorong naiknya ekspor Kota Probolinggo, baik ke luar negeri
atau ke luar wilayah/daerah.
1. Inflasi Kota Probolinggo
Secara kumulatif inflasi Jawa Timur pada tahun 2012
mencapai 4,92%, Jawa Timur sebesar 3,55%, sedangkan
Nasional sebesar 3,49%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB I - 18
2. Investasi di Kota Probolinggo.
a) Realisasi Izin Prinsip Investasi
Perkembangan investasi di Kota Probolinggo berdasarkan
terbitnya Surat Izin Prinsip pada tahun 2012 sebanyak 630 Ijin
untuk investasi diatas 200 juta Rupiah dengan total investasi
sebesar Rp. 697.837.456.637,00 dan sebanyak 752 Ijin untuk
investasi dibawah 200 juta Rupiah dengan total investasi sebesar
Rp. 48.722.141.257,00
3. Perdagangan.
Sektor perdagangan memegang peran yang sangat penting
dalam perekonomian Kota Probolinggo, karena sektor ini bukan
saja menjadi tumpuan para pekerja di Jawa Timur dalam
penciptaan lapangan pekerjaan, namun juga menjadi penyumbang
nilai tambah yang relatif besar dalam pembentukan Produk
Domentik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Kota
Probolinggo, pada tahun 2011 sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran menyumbang 9,15 persen dalam pembentuk PDRB Jawa
Timur. Dari proporsi tersebut, sub sektor perdagangan sendiri
menyumbang sebesar 9,17 persen.
1) Ekspor Kota Probolinggo
Total nilai Ekspor Kota Probolinggo pada 2012 mencapai
US $ 107.867.831,76.
2) Impor Kota Probolinggo.
Total nilai impor Kota Probolinggo pada tahun 2012
mencapai US $ 9.120.392,73.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 19
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan alat untuk mencapai
tujuan khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut
dirumuskan berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 tetap berpedoman pada
visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2014
dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014. Selanjutnya dalam
mengimplementasikan visi dan misi tersebut, dijabarkan dalam bentuk
strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Penjabaran tersebut adalah
sebagai berikut:
A. VISI DAN MISI
1. VISI :
Visi merupakan kondisi atau keadaan yang diharapkan terwujud pada
akhir periode perencanaan sesuai dengan sasaran yang dapat dicapai
dalam periode tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.Visi Kota
Probolinggo tahun 2010 – 2014 adalah
”Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Probolinggo Melalui
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Berbasis
Investasi Produktif Dan Berkesinambungan.”
Visi ini memiliki makna sebagai berikut :
1. Kejahteraan masyarakat, adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat
yang sejahtera lahir dan batin akan menjadi modal utama untuk
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 20
mewujudkan masyarakat madani, yakni masyarakat sipil yang berdaya
dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya sehingga
senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembangunan.
2. Kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau
sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis
hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun
perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota
masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas
ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak
dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang,
laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara
bermartabat.
Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin
sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang
bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-
undangan. Hak-hak dasar. yang diakui secara umum antara lain meliputi
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan
hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan
hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi
perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi
saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu
hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
2. Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki
pekerjaan tetap atau bekerja kurang dari 2 (dua) hari dalam satu minggu
dan yang bersangkutan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran
merupakan bagian dari mata rantai kemiskinan dimana orang yang
menganggur tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan
pendapatan sehingga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi
kegutuhan hidupnya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 21
4. Investasi merupakan upaya untuk menanamkan modal dengan harapan
akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi
tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi tapi juga dari aspek manusia
sebagai sumber daya insani dan sumber daya sosial sosial. Dalam aspek
ekonomi, investasi dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi
daerah secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan
kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak langsung
terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan
bermuara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi
pengangguran dan kemiskinan.
Dalam aspek manusia sebagai sumber daya insani, investasi merupakan
manifestasi dari upaya-upaya peningkatan kualitas sumber manusia yang
memiliki keunggulan kompetitif baik dario aspek pendidikan, kesehatan
maupun mental-spiritual.
Dalam aspek manusia sebagai makhluk sosial, investasi merupakan
wujud dari upaya-upaya membentuk modal sosial-kolektif yang
harmonis dan sinergis antar elemen masyarakat sehingga dapat
memberikan daya dukung yang optimal terhadap terwujudnya tujuan
bersama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan
ketuhanan.
5. Produktif dan berkesinambungan merupakan komitmen pemerintah
Kota Probolinggo untuk menjadikan investasi lebih memberikan
manfaat yang optimal bagi kepentingan rakyat serta berkesinambungan
dalam jangka panjang serta berwawasan lingkungan.
Oleh karena itu, visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota
Probolinggo Melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan
Pengangguran Berbasis Investasi Produktif Dan Berkesinambungan.”
merupakan penegasan komitmen Jawa Timur sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan
kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan didasarkan pada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Penegasan tersebut juga mencerminkan keinginan kuat untuk
membangun Kota Probolinggo yang diharapkan dapat berkonstribusi
dalam kemajuan dan kesejahteraan masayarakat Indonesia.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 22
2. MISI :
Misi Merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi kepala daerah Kota
Probolinggo 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri,
berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui
pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan
lingkungan;
3. Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang
didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta
pelayanan publik yang prima;
4. Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum
yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Pernyataan misi diatas menunjukan keinginan pemerintah Kota
Probolinggo dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan
mengedepankan partisipasi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah
(APBD). Perwujudan masyarakat makmur tersebut dilaksanakan melalui
peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat
dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; penguatan
perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan
agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan
infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi
lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan
kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak
asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan
publik yang prima. Dengan misi tersebut diharapkan masyarakat khususnya
wong cilik dapat berdaya dan sejahtera serta berpartisipasi aktif dalam
proses pembangunan di Kota Probolinggo.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 23
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Kebijakan adalah merupakan kumpulan keputusan yang
menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau
dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau
kegiatan tertentu. Kebijakan juga merupakan keputusan yang mengatur
suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
Berdasarkan makna kebijakan tersebut maka arah kebijakan
pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Dalam mengimplementasikan strategi pembangunan Kota Probolinggo
tersebut, setidaknya terdapat Tiga belas Tujuan utama dalam program
Walikota Probolinggo periode 2010-2014 sebagai berikut
1. Meningkatkan kualitas keagamaan guna mewujudkan
suasana yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai
keagamaan secara nyata.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya
utama pembangunan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan
pembangunan.
4. Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tanggguh
berlandaskan keunggulan kompetitif lokal.
5. Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat.
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan
berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan investasi yang produktif dan memberikan manfaat
optimal bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota guna menunjang
kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan
kesejahteraan warga kota.
9. Menciptakan pelayanan publik yang prima bagi kondusivitas investasi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, baik dari
aspek kelembagaan, tatalaksana maupun sumber daya manusia
aparatur.
11. Meningkatkan kualitas dan harmoni politik lokal guna mendukung
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 24
terwujudnya tata pemerintahan yang amanah.
12. Meningkatkan supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam segala
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
Masyarakat.
Ketujuh tujuan utama pembangunan Jawa Timur periode 2010-
2014, selanjutnya dijabarkan dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. Penjabaran dari delapan
belas prioritas yaitu :
C. PRIORITAS DAERAH
Prioritas dan arah kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD
periode 2010 – 2014 Kota Probolinggo Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan kawasan selatan
dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan
pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi,
terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas,
dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan
sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.
2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya
tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan
infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan
pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi
masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; (b)
meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan
masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan
perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan
lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e)
terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.
Prioritas pembangunan tahun 2010 diatas ditempuh dengan sasaran,
fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
I. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Kawasan Selatan;
SASARAN
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 25
Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas I pada tahun
2010 adalah sebagai berikut:
Kemiskinan
1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau oleh
penduduk miskin;
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan
bagi keluarga miskin secara mudah, murah atau gratis dan bermutu;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu dan
merata;
5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni, sanitasi
lingkungan yang sehat, dan kebutuhan air bersih dan aman bagi
masyarakat miskin;
6. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta akses permodalan
dalam menciptakan dan mengembangkan usaha;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan program penanggulangan
kemiskinan melalui pendekatan Tridaya yakni pemberdayaan manusia,
pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan.
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dalam
mengelola usaha secara mandiri dan kolektif;
9. Meningkatnya partisipsi mesyarakat miskin dalam proses perumusan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
10. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya
alam.
Pendidikan
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, yang diukur dari :
a. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI dan Paket
A sebesar 2,5% dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 27%;
b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI dan Paket A ke
jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 52%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 26
c. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan
angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/Paket A menjadi 2% dan
jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi sebesar 10%;
d. Menurunnya rata-rata lama menyelesaikan pendidikan pada semua
jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang
SD/MI/Paket A menjadi 2,5% dan jenjang SMP/MTs/Paket B
menjadi sebesar 1,25%;
e. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12
tahun menjadi 99% dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi sebesar
88%;
2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti
pendidikan menengah, yang diukur dari :
a. Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah
(SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 89,30%;
b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke
jenjang pendidikan menengah menjadi 85,25%;
c. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan
menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah
menjadi 1%.
3. Meningkatnya proporsi pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan :
(a) meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak
usia dini, (b) meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan
pendidikan kecakapan hidup, (c) meningkatnya proporsi keadilan dan
kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, antara perkotaan
dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk
laki-laki dan perempuan, (d) proporsi satuan pendidikan baik negeri
maupun swasta;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan dari sisi persentase siswa yang lulus
ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan dan meningkatnya relevansi
pendidikan dengan kebutuhan pembangunan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah,
pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan, dan manajemen
pelayanan pendidikan.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 27
Kesehatan
1. Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 70 tahun;
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 12 menjadi 10 per 1000 kelahiran
hidup;
3. Menurunnya angka kematian ibu pasca melahirkan dari 2,31 menjadi
1,25 per 1000 kelahiran hidup;
4. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak Balita dari 15% menjadi
13%;
5. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 50,93%
menjadi 90%;
6. Meningkatnya ratio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan jumlah
penduduk menjadi 1:30.000 (Puskesmas) dan atau 1:10.000 (Puskesmas
pembantu);
7. Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama Mandiri sebanyak 34%
menjadi 40%;
8. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari
65,3% menjadi 80%.
Keluarga Berencana
1. Meningkatkan pengendalian tingkat kelahiran penduduk, kualitas
kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan dan ketahanan keluarga
dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak,
pendapatan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga, serta
memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga berencana
berkerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan;
Ekonomi Lokal
1. Tumbuhnya usaha skala mikro, kecil dan menengah yang sehat dan
dinamis dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan
ekonomi;
2. Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing UMKM dan koperasi
di era pasar bebas;
3. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
4. Berkembangnya iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya UMKM dan koperasi;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 28
5. Meningkatnya akses yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi terhadap
sumber daya produktif;
6. Bertambahnya jumlah anggota dan masyarakat koperasi yang
mempunyai komitmen pada kemajuan koperasi;
7. Meningkatnya peranan UMKM dan koperasi dalam menunjang laju
pertumbuhan ekonomi.
Kelengkapan kota
1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi
seluruh lapisan masyarakat warga kota;
2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah
guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat;
3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan
tempat umum;
4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya
pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang;
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh
lapisan masyarakat;
Sumber Daya Air
1. Terkuranginya ancaman banjir lokal dan genangan air, baik banyaknya
lokasi maupun sebarannya;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas saluran air (drainase) serta
meningkatnya kapasitas saluran penghubung penampungan debet air;
3. Tertatanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
Transportasi
1. Meningkatnya kinerja jaringan jalan dan aksesibilitas baik di dalam
maupun antar kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, serta
tersedianya fasilitas trotoar yang memadai bagi pejalan kaki;
2. Meningkatnya akses serta kelancaran arus transportasi antar moda,
menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas, meningkatnya keselamatan
lalu lintas, dan menurunnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan
bermotor;
3. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan di jalan;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 29
4. Menurunnya tingkat kecelakanan lalu lintas;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi
jalan serta kelancaran dan keterjangkauan pelayanan umum transportasi
oleh masyarakat, terutama angkutan umum di perkotaan dan antar
kota;
6. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam
penyelenggaraan transportasi jalan dan kesadarannya dalam
penanganan dampak polusi;
7. Terwujudnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu
sehingga dapat memberikan peringatan, perintah atau petunjuk dan
arahan bagi keselamatan pengguna jalan;
8. Terwujudnya sistem transportasi yang efektif, tertib, lancar dan aman.
II. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan
ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur
Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan
tersebut diatas adalah :
Pertanian
1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian dalam
arti luas guna menjaga sistem produksi dengan baik;
2. Terjaganya stabilitas harga produk pertanian;
3. Berkembangnya kembali tanaman mangga dan anggur sebagai tanaman
icon Kota Probolinggo;
4. Meningkatnya akses petani, peternak dan pembudidaya ikan kepada
sumber daya produktif;
5. Meningkatnya kemampuan petani dan peternak untuk dapat
menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;
6. Terciptanya pola penganekaragaman pangan dan gizi masyarakat;
7. Berkembangnya komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
8. Tercapainya optimalisasi pengembangan perhutanan sosial, hutan kota
dan hutan pantai.
Kelengkapan Kota
1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi
seluruh lapisan masyarakat warga kota;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB II - 30
2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah
guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat;
3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan
tempat umum;
4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya
pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang;
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh
lapisan masyarakat;
Sumber daya alam dan lingkungan hidup
1. Meningkatnya pemanfaatan hasil sumber daya alam secara berkelanjutan
guna mendukung kesejahteraan masyarakat;
2. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku
mutu lingkungan yang ditetapkan, dengan penanda meningkatnya
kualitas air sungai, berkurangnya pencemaran air dan tanah,
membaiknya kualitas udara khususnya di kota, dan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatnya pengendalian dampak lingkungan, pelestarian plasma
nutfah serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas
kelestarian alam dan jumlah warga masyarakat yang memiliki
kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 31
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan
kondisi riil, baik dari sisi pendapatan (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah), sisi belanja (Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung) dan sisi pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan). Disamping itu, juga memperhatikan perkembangan
dari tahun ke tahun besaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kota Probolinggo maupun dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara (APBN).
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota
Probolinggo Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada peraturan perundangan
yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Kota Probolinggo, Jawa
Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus
1950);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 32
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 33
24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 34
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 35
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2006 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 22);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Saham Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota
Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kota
Probolinggo Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah
Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2009 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota
Probolinggo Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah
Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2009 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun
2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2011tentang Dana
Cadangan Pilkada 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011
Nomor 7).
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
40. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 36
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
1) Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri
atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah sesuai
dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 diarahkan pada:
a) Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung
maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi
perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan
coverage ratio yang ada.
b) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat
diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan
berkelanjutan.
c) Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.
Khusus untuk Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan
melalui rencana kerja sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Upaya peningkatan pelayanan diarahkan pada tujuan untuk
semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta
menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud
nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk
mendukung peningkatan pelayanan melalui penambahan tempat
pelayanan yaitu Pelayanan Satu Atap (Samsat, Dispenda Prov.
Jatim, Dishub Kota Probolinggo), Samsat Keliling, Samsat Quick
Respon (SQR), pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan
KB Samsat antara lain SMS Info Samsat, SMS JT dan SMS Komplain.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 37
b. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah
Dengan program/kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama
antar Dinas di lingkungan Kota Probolinggo dan dengan
Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan
Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitas kerjasama
dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang
potensial, professional serta membangun sistem kelembagaan yang
berbasis kompetensi.
SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua
aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel.
Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan
etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundangan
yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Target keseluruhan pendapatan daerah Kota Probolinggo
Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 604.015.542.219,92 dan
direalisasikan sebesar Rp. 615.856.339.215,3 atau 101,96% dengan
rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah, dengan target sebesar
Rp. 65.668.836.153,92 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 70.907.946.773,3 atau 107,98%, terdiri atas :
- Pajak Daerah, dengan target sebesar Rp. 11.343.450.000,00
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.933.502.844,00 atau
122,83%;
- Retribusi Daerah, dengan target sebesar Rp. 56.016.459.645,00
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.359.751.552,87 atau
118,46%;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dengan target
Rp. 10.130.535.067,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
11.006.288.148,30 atau 99,4%;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 38
sebesar Rp. 43.161.494.120,26 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp. 44.941.000.612,99 atau 104,12%.
b. Dana Perimbangan, dengan target sebesar Rp. 450.125.875.379,00
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 458.387.348.223,00 atau
101,84%, terdiri atas :
- Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak, dengan target sebesar Rp. 49.708.442.379,00 dan dapat
direalisasikan sebesar 57.969.915.223,00 atau 116,62%;
- Pendapatan Dana Alokasi Umum, dengan target sebesar Rp.
367.601.263.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
367.601.263.000,00 atau 100,00%;
- Pendapatan Dana Alokasi Khusus, dengan target sebesar Rp.
32.816.170.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
32.816.170.000,00 atau 100,00%.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp.
88.220.830.687,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
86.561.044.219,00 atau 98,12%, terdiri atas :
- Pendapatan Hibah, dengan target sebesar Rp. 1.106.468.000,00
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.214.417.375,00 atau
109,76%;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya, dengan target sebesar Rp. 35.336.677.687,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 33.568.941.844,00 atau
95,00%.
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan target sebesar
Rp. 43.681.655.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
43.681.655.000,00 atau 100,00%.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya, dengan target sebesar Rp. 8.096.030.000,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.096.030.000,00 atau
100,00%.
Selain itu, perkembangan 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan
bahwa pendapatan daerah Kota Probolinggo semakin meningkat,
yaitu pada tahun 2011 (Rp. 565.210.944.816,11) ke tahun 2012
(Rp. 615.856.339.215,3) naik sebesar 8,96%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 39
3. Permasalahan dan Solusi
Ada beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan
pendapatan asli daerah terutama pada pendapatan pajak daerah, yaitu
masih tingginya jumlah tunggakan yang disebabkan oleh :
- Kendaraan dalam Status leasing yang ditarik karena menunggak
angsuran;
- Kendaraan Hilang atau rusak berat yang tidak dapat digunakan
lagi;
- Jarak domisili wajib pajak dengan Samsat Induk relatif masih jauh;
- Kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut dilakukan
upaya-upaya sebagai berikut :
- Intensitas Pelayanan Samsat Keliling untuk mendekatkan kepada
masyarakat dalam membayar PKB;
- Optimalisasi Penyampaian SPPKB (Surat Pemberitahuan Pajak
Kendaraan bermotor) kepada masyarakat atau wajib pajak;
- Optimalisasi Kinerja Juru Sita Pajak Daerah Dinas Pendapatan
Provinsi Kota Probolinggo;
- Sosialisasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2) Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian
pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Diketahui bahwa struktur belanja
daerah secara substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek belanja.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 40
Kebijakan Belanja Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
diarahkan pada :
a. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota, baik urusan wajib maupun urusan
pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;
b. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-
sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial yang berkualitas, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang
mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi
(marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami
keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing),
sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program
Kepala/Wakil Kepala Daerah. Khusus untuk pelayanan pendidikan
dan kesehatan diarahkan sebagai berikut :
Untuk kebijakan alokasi belanja pendidikan difokuskan untuk
kebijakan pendidikan gratis melalui (1) Penyelenggaraan dan
pengembangan wajar dikdas sembilan tahun, (2) Pembangunan
baru/rehabilitasi gedung sekolah beserta kelengkapan dan
fasilitas penunjangnya, (3) Peningkatan kompetensi tenaga
pendidik non formal, (4) Penyelenggaraan dan pengembangan
pendidikan non formal;
Kebijakan alokasi belanja untuk kesehatan difokuskan pada
jaminan kesehatan daerah (jamkesda), peningkatan mutu
puskesmas dan jaringannya (Revitalisasi Puskesmas) melalui
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat;
Lanjutan program-program penanggulangan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif
melalui Penanggulangan terhadap masyarakat kurang gizi dan
penanganan rumah tangga sangat miskin.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 41
c. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana strategis
kota, antara lain :
Di bidang urusan Perikanan dan Kelautan difokuskan pada
Bimbingan dan pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap, Fasilitasi penyediaan tempat pelelangan ikan,
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap,
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir;
Di bidang urusan Industri dan Perdagangan difokuskan pada
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri, Fasilitasi industri kecil dan menengah
dalam pemanfaatan sumber daya, Fasilitasi kemudahan
perijinan usaha industri kecil dan menengah, Fasilitasi
kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah,
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan
menengah dengan swasta, Pembinaan organisasi pedagang kaki
lima dan asongan, Penataan tempat berusaha bagi pedagang
kaki lima dan asongan, fasilitasi modal usaha bagi pedagang
kaki lima dan asongan, Pengawasan mutu dagangan pedagang
kaki lima dan asongan;
Di bidang urusan perhubungan, difokuskan pada pengadaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat pengujian
kendaraan bermotor, Pemeliharaan fisik terminal, halte bus dan
angkutan orang/barang, Pemeliharaan rambu-rambu
jalan,marka jalan, pagar dan bangunan pengaman jalan
lainnya;
d. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas
belanja untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan dan
pemerintahan (performance based).
e. Pemenuhan belanja terhadap kegiatan yang pelaksanaanya bersifat
tahun jamak (multi years) sesuai tahapan.
f. Rencana Belanja dalam penanganan bencana alam dilakukan
dengan pola ”floating/mengambang” yang sewaktu-waktu dapat
dibelanjakan serta dalam bentuk dana on call pada satuan kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kegiatan
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 42
yang bersifat tanggap darurat yang berkoordinasi dengan SKPD lain
yang melakukan fungsi supporting.
g. Rencana Alokasi belanja mengacu pada sinkronisasi kebijakan
antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
h. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji yang disesuaikan
dengan ketentuan penggajian PNS dan sebagaimana pidato
Presiden dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBN Tahun
2012 yang diproyeksikan kenaikan rata-rata sebesar 10 persen,
sedangkan tunjangan pegawai dipenuhi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
i. Belanja Bunga diharapkan untuk membayar bunga kepada
perbankan atas pokok pinjaman.
j. Belanja Bantuan Hibah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi
penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional
terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
k. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk keadilan dan pemerataan
dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
l. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah dan diarahkan secara khusus untuk
menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik melalui percepatan
pembangunan infrastruktur, sektor usaha ekonomi produktif,
maupun di bidang pelayanan dasar lainnya. Besaran belanja
bantuan keuangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.
m. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk
memenuhi ketentuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan
besarannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
n. Belanja Tidak Terduga, diarahkan untuk keperluan tanggap darurat
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam di
daerah.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 43
2) Target dan Realisasi Belanja
Berawal dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah yang merupakan satu paket dasar acuan pelaksanaan
reformasi birokrasi yang berdampak pula kepada reformasi APBD dan
pengelolaan keuangan daerah.
Aspek utama reformasi APBD adalah perubahan penyusunan
anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja, Penyusunan
anggaran tradisional adalah proses penyusunan anggaran yang hanya
berdasarkan pada besarnya realiasi anggaran tahun sebelumnya,
sedangkan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan dan
pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil
kinerja yang mencerminkan adanya efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik.
Kekuatan belanja daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dan direalisasikan sebesar Rp.
611.195.991.270,42 atau 94,47 % dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung (BTL), merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan, dengan target sebesar Rp. 327.118.789.259,34
dan terealisasi sebesar Rp. 301.497.614.934,85 atau 92,17%, terdiri
atas :
Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp. 300.830.779.432,34
dan direalisasikan sebesar Rp. 279.558.639.107,85 atau
92,93%, yang digunakan untuk membiayai belanja kompensasi
dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 44
Belanja Hibah, dengan target sebesar Rp. 16.749.117.000,00 dan
direalisasikan sebesar Rp. 14.103.845.000,00 atau 84,21%,
yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang,
barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah
daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang secara spesifik
telah ditetapkannya peruntukannya;
Belanja Bantuan Sosial, dengan target sebesar
Rp. 7.841.963.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp. 6.690.350.000,00 atau 85,31%, yang digunakan untuk
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang
kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota
dan Pemerintahan Desa, dengan target Rp. 625.722.777,00 dan
direalisasikan sebesar Rp. 625.722.777,00 atau 100%, yang
besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Provinsi
dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek
keadilan serta pemerataan dengan menggunakan pendekatan
potensi dan kebutuhan daerah, wilayah, jumlah dan sebaran
penduduk dengan kriteria tingkat PDRB per Kapita masing-
masing kabupaten/Kota;
Belanja Tidak Terduga, dengan target sebesar
Rp. 1.071.207.050,00 dan direalisasikan sebesar
Rp. 519.058.050,00 atau 48,46%; yang digunakan untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.
b. Belanja Langsung (BL), merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan
kegiatan, dengan target sebesar Rp. 319.848.740.775,43 dan
direalisasikan sebesar Rp. 309.698.376.335,57 atau 96,83%,
terdiri atas :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 45
Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp. 59.152.912.395,71
dan direalisasikan sebesar Rp. 58.613.098.291,00 atau
99,09%, yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
daerah;
Belanja Barang dan Jasa, dengan target sebesar
Rp. 171.866.685.857,00 dan direalisasikan sebesar
Rp. 166.356.333.580,55 atau 96,79%, yang digunakan untuk
pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah;
Belanja Modal, dengan target sebesar Rp. 88.829.142.522,72 dan
direalisasikan sebesar Rp. 84.728.944.464,02 atau 95,38%,
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan.
Perkembangan selama 2(dua) tahun terakhir belanja daerah
dari tahun 2011 ke tahun 2012 menunjukkan semakin meningkat, yaitu
sebesar Rp. 622.123.356.835,63 tahun 2011 dan sebesar
Rp. 646.967.530.034,77 tahun 2012. Namun laju pertumbuhannya
semakin menurun, yang dalam hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun
2012 ada penurunan anggaran sebesar 1,76% dari tahun 2011.
Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 serta
target dan realisasi belanja daerah menurut per SKPD pada tahun
2012 dapat dilihat pada tabel 3.3.
3) Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan sistem ini, daerah
diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 46
masyarakat, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut,
diperlukan adanya alokasi anggaran yang cukup memadai yang
dijabarkan dalam bentuk program kegiatan SKPD sesuai bidang
tugas dan urusan masing-masing serta Nota Kesepakatan Bersama
Antara Eksekutif dan Legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas Plafon dan Anggaran (KUA dan PPA). Mendasari KUA dan
PPA ini, selanjutnya disusun Rancangan APBD beserta lampiran-
lampirannya sebagai acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dengan
telah diterbitkannya beberapa dokumen penganggaran serta teknis
pelaksanaannya, masing-masing SKPD dapat melakukan aktifitas
penyerapan anggaran sesuai Anggaran Kas Pemerintah (AKP).
Berdasarkan data unaudit per 31 Desember 2012, realisasi
belanja daerah Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp.
611.195.991.270,42 atau 94,47%, antara lain disebabkan :
Perencanaan anggaran dan penyusunan program kegiatan pada
APBD/Perubahan APBD masih kurang tepat, utamanya untuk
pengadaan barang/jasa;
Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi
di bidang perencanaan, penatausahaan dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD;
Adanya efisiensi/penghematan beberapa belanja pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
Adanya penyesuaian target output.
b. Pemecahan Masalah
Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan :
Pada penyusunan Perubahan APBD, SKPD tidak diperkenankan
mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat
pembangunan fisik karena waktu pelaksanaannya diperkirakan
melebihi tahun anggaran;
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kursus,
bintek, workshop dan desiminasi dibidang perencanaan
anggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 47
Pendampingan kepada SKPD terkait dengan mekanisme
pengelolaan keuangan dan percepatan realisasi anggaran;
Rekonsiliasi secara periodik dengan SKPD, utamanya terkait
dengan relisasi dan pembebanan kode rekening;
Penyesuaian pedoman teknis pengelolaan keuangan sebagai
akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 48
Tabel 3.2 Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012
No. URAIAN 2011
2012
Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Kontribusi pada Total Belanja Daerah(%)
2 BELANJA DAERAH 565.210.944.816,11 646.967.530.034,77 611.195.991.270,42 94,47 100,00 2,1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 294.474.967.270,72 327.118.789.259,34 301.497.614.934,85 92,17 50,56 2.1.1 Belanja Pegawai 262.889.732.270,72 300.830.779.432,34 279.558.639.107,85 92,93 46,50 2.1.4 Belanja Hibah 18.871.685.000,00 16.749.117.000,00 14.103.845.000,00 84,21 2,59 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 11.087.550.000,00 7.841.963.000,00 6690350000 85,31 1,21
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
626.000.000,00 625.722.777,00 625.722.777,00 100,00 0,10
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,50 1.071.207.050,00 519.058.050,00 48,46 0,17 2,2 BELANJA LANGSUNG 327.648.389.564,91 319.848.740.775,43 309.698.376.335,57 96,83 44,44 2.2.1 Belanja Pegawai 51.479.934.725,00 59.152.912.395,71 58.613.098.291,00 99,09 9,14 2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 160.020.617.688,40 171.866.685.857,00 166.356.333.580,55 96,79 26,56 2.2.3 Belanja Modal 116.147.837.151,51 88.829.142.522,72 84.728.944.464,02 95,38 13,73 JUMLAH BELANJA DAERAH 565.210.944.816,11 646.967.530.034,77 611.195.991.270,42 94,47 100,00
Sumber: DPPKA Kota Probolinggo (data un audited)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 49
Tabel 3.3 Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012
Menurut SKPD
No. Uraian Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Proporsi
% 1 Dinas Pendidikan Kota Prob 202.165.585.264,00 194.992.160.928,00 96,45 31,30
2 Dinas Kesehatan Kota Pob. 24.219.929.828,00 21.882.567.354,00 90,35 3,75
3 RSUD Kota Probolinggo 62.158.267.011,71 63.990.837.287,00 102,95 9,62
4 DPU Kota Probolinggo 38.680.822.011,63 37.392.283.348,00 96,67 5,99
5 BAPPEDA Kota Probolinggo 11.271.937.164,43 10.876.476.883,00 96,49 1,75
6 DISHUB Kota Probolinggo 10.375.894.922,00 9.899.615.976,00 95,41 1,61
7 BLH Kota Probolinggo 18.414.207.225,50 17.675.797.582,02 95,99 2,85
8 DISPENDUK&CAPIL Kota Prob.
6.021.039.408,00 5.878.539.548,00 97,63 0,93
9 BPP & KB Kota Prob. 6.846.654.681,00 6.611.666.036,00 96,57 1,06
10 Dinas Sosial Kota Prob. 5.840.308.229,38 5.655.810.166,00 96,84 0,90
11 DISNAKER Kota Prob. 6.360.580.364,00 6.187.824.266,00 97,28 0,98
12 DISKOPERINDAG Kota Prob. 6.706.685.654,00 6.337.704.987,00 94,50 1,04
13 BP Perijinan Kota Prob. 3.572.115.270,00 3.470.295.064,00 97,15 0,55
14 DISPOBPAR Kota Prob. 7.857.116.302,00 7.511.996.211,00 95,61 1,22
15 BAKESBANG & POLINMAS Kota Probolinggo
4.271.763.563,00 4.127.604.985,00 96,63 0,66
16 BPBD Kota Probolinggo 2.048.912.210,98 1.927.922.443,00 94,09 0,32
17 SATPOL PP Kota Prob. 4.661.005.730,00 4.448.645.229,00 95,44 0,72
18 DPRD Kota Prob. 5.668.327.422,00 5.583.144.544,00 98,50 0,88
19 KDH & WKDH Kota Prob. 561.571.661,00 557.005.386,00 99,19 0,09
20 Sekretariat Daerah Kota Prob. 35.033.089.617,81 33.476.733.178,00 95,56 5,42
21 Sekretariat DPRD Kota Prob. 11.190.991.463,34 10.330.296.268,00 92,31 1,73
22 DPPKA Kota Probolinggo 85.361.208.175,90 69.932.943.556,47 81,93 13,22
23 BKD Kota Probolinggo 5.731.471.056,00 4.823.872.148,00 84,16 0,89
24 Inspektorat Kota Probolinggo 3.374.249.822,31 3.142.619.349,00 93,14 0,52
25 Sekretariat KORPRI Kota Prob.
715.983.408,00 489.445.259,00 68,36 0,11
26 Kecamatan Wonoasih 8.354.021.511,82 7.983.458.374,00 95,56 1,29
27 Kecamatan Kademangan 7.876.926.794,00 7.763.053.344,00 98,55 1,22
28 Kecamatan Mayangan 8.087.414.067,00 7.800.736.339,00 96,46 1,25
29 Kecamatan Kedopok 8.093.641.497,71 7.940.551.797,00 98,11 1,25
30 Kecamatan Kanigaran 8.725.590.462,00 8.162.914.959,00 93,55 1,35
31 Kantor DIKLAT Kota Prob. 3.371.333.863,96 3.275.488.481,00 97,16 0,52
32 Kantor PEMMAS Kota Prob. 4.984.046.216,00 4.772.700.371,00 95,76 0,77
33 Kantor PERPUS & ARSIP Kota Prob.
2.708.600.190,98 2.636.504.505,00 97,34 0,42
34 Dinas Pertanian Kota Prob. 12.611.451.386,31 11.804.543.387,93 93,60 1,95
35 DKP Kota Probolinggo 11.973.579.529,00 11.333.173.681,00 94,65 1,85
Sumber: DPPKA Kota Probolinggo (data un audited)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 50
3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Probolinggo
tahun anggaran 2012 difokuskan pada :
a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk
melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam
satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi
yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD
maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/
pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal
kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat
dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha ekonomi mikro
dan menengah.
b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan
untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2011.
c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, maka
diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan
netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran,
sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas
keuangan daerah.
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit
anggaran. Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan realisasi
pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 terdapat
Surplus anggaran sebesar Rp. 4.660.347.944,88 atau 0,76 %. Oleh
karena itu, dengan surplus tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan
melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 45.201.987.814,85
atau 6,99% dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.
2.250.000.000,00 atau 0,37%, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp.
42.951.987.814,85 atau 7,03% dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA)-nya sebesar Rp. 47.612.335.759,73.
Sedangkan perkembangan 2 (dua) tahun terakhir menujukkan
bahwa SiLPA APBD Kota Probolinggo semakin naik, yaitu tahun 2011
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 51
ke tahun 2012 (Rp. 241.0347.944,88) naik sebesar 5,06%.
Selanjutnya perkembangan 2 (dua) tahun terakhir pembiayaan daerah
secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 50
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012
No. Uraian 2010 2011 2012
% Target (Rp.) Realisasi (Rp.)
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
44.871.365.567,46 61.415.821.509,45 45.201.987.814,85 45.201.987.814,85 100
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0
3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 44.871.365.567,46 61.415.821.509,45 45.201.987.814,85 45.201.987.814,85 100
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.270.000.000,00 2.150.782.948,11 250.000.000,00 250.000.000,00 100
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.270.000.000,00 2.650.782.948,11 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 100
PEMBIAYAAN NETTO 43.601.365.657,46 58.765.038.561,34 42.951.987.814,85 42.951.987.814,85 100 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 61.415.821.509,45 45.201.987.814,85 47.522.192.660,09 47.522.192.660,09 100
Sumber: DPPKA Kota Probolinggo (data un audited)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 51
3. SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .... ) Pelaksana
1) Urusan Wajib
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
1. Pendidikan 1. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
2. Kesehatan 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Kesehatan Kota Prob.
3. RSUD Kota Prob.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
5. Dinas Perhubungan Kota Prob.
6. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.
7. DISKOPERINDAG Kota Prob.
8. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.
9. Sekretariat Daerah Kota Prob.
10. DPPKA Kota Prob.
11. Kec. Wonoasih Kota Prob.
12. Kec. Kademangan Kota Prob.
13. Kec. Mayangan Kota Prob.
14. Kec. Kedopok Kota Prob.
15. Kec. Kanigaran Kota Prob.
16. Dinas Pertanian Kota Prob.
3. Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Prob.
4. Pekerjaan Umum 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Kec. Wonoasih Kota Prob.
3. Kec. Mayangan Kota Prob.
4. Kec. Kedopok Kota Prob.
5. Tata Ruang 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. BAPPEDA Kota Prob.
6. Perencanaan Pembangunan 1. BAPPEDA Kota Prob.
2. DISKOPERINDAG Kota Prob.
3. BPBD Kota Prob.
4. Sekretariat Daerah Kota Prob.
5. Kec. Wonoasih Kota Prob.
6. Kec. Kademangan Kota Prob.
7. Kec. Mayangan Kota Prob.
8. Kec. Kedopok Kota Prob.
9. Kec. Kanigaran Kota Prob.
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
7. Perumahan 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
8. Kepemudaan & Olah Raga 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
3. DISPOBPAR Kota Prob.
4. Kec. Kademangan Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 52
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
5. Kec. Kanigaran Kota Prob.
9. Penanaman Modal 1. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
10. Koperasi & UKM 1. DISKOPERINDAG Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
3. Kec. Wonoasih Kota Prob.
4. Kec. Kademangan Kota Prob.
5. Kec. Mayangan Kota Prob.
6. Kec. Kedopok Kota Prob.
7. Kec. Kanigaran Kota Prob.
11. Kependudukan & Catatan Sipil
1. DISPENDUK CAPIL Kota Prob.
2. Kec. Kademangan Kota Prob.
3. Kec. Kedopok Kota Prob.
4. Kec. Kanigaran Kota Prob.
12. Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.
13. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kota Prob.
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. BPP & KB Kota Prob.
2. Kec. Wonoasih Kota Prob.
3. Kec. Kademangan Kota Prob.
4. Kec. Mayangan Kota Prob.
5. Kec. Kedopok Kota Prob.
6. Kec. Kanigaran Kota Prob.
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPP & KB Kota Prob.
16. Perhubungan 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Dinas Perhubungan Kota Prob.
17. Komunikasi dan Informatika 1. Dinas Perhubungan Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
3. Kec. Kedopok Kota Prob.
18.` Pertanahan Kewenangan Pusat
19. Kesbang & Politik 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Kesehatan Kota Prob.
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
4. BAPPEDA Kota Prob.
5. Dinas Perhubungan Kota Prob.
6. DISPENDUK CAPIL Kota Prob.
7. BPP & KB Kota Prob.
8. Dinas Sosial Kota Prob.
9. DISKOPERINDAG Kota Prob.
10. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.
11. DISPOBPAR Kota Prob.
12. BAKESBANG POLINMAS Kota Prob.
13. BPPD Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 53
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
14. SATPOL PP Kota Prob.
15. Sekretariat Daerah Kota Prob.
16. Sekretariat DPRD Kota Prob.
17. DPPKA Kota Prob.
18. BKD Kota Prob.
19. INSPEKTORAT Kota Prob.
20. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob.
21. Kec. Wonoasih Kota Prob.
22. Kec. Kademangan Kota Prob.
23. Kec. Mayangan Kota Prob.
24. Kec. Kedopok Kota Prob.
25. Kec. Kanigaran Kota Prob.
26. Kantor DIKLAT Kota Prob.
27. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
28. Dinas Pertanian Kota Prob.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Kesehatan Kota Prob.
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
4. BAPPEDA Kota Prob.
5. BPP & KB Kota Prob.
6. Dinas Sosial Kota Prob.
7. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.
8. DISPOBPAR Kota Prob.
9. SATPOL PP Kota Prob.
10. DPRD Kota Prob.
11. KDH & WKDH Kota Prob.
12. Sekretariat Daerah Kota Prob.
13. Sekretariat DPRD Kota Prob.
14. DPPKA Kota Prob.
15. BKD Kota Prob.
17. INSPEKTORAT Kota Prob.
18. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob.
19. Kec. Wonoasih Kota Prob.
20. Kec. Kademangan Kota Prob.
21. Kec. Mayangan Kota Prob.
22. Kec. Kedopok Kota Prob.
23. Kec. Kanigaran Kota Prob.
24. Kantor DIKLAT Kota Prob.
25. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
26. Dinas Pertanian Kota Prob.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Kec. Wonoasih Kota Prob.
2. Kec. Kademangan Kota Prob.
3. Kec. Mayangan Kota Prob.
4. Kec. Kedopok Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 54
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
5. Kec. Kanigaran Kota Prob.
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
22. Sosial 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Dinas Sosial Kota Prob.
3. Sekretariat Daerah Kota Prob.
4. Kec. Wonoasih Kota Prob.
5. Kec. Kademangan Kota Prob.
6. Kec. Mayangan Kota Prob.
7. Kec. Kedopok Kota Prob.
8. Kec. Kanigaran Kota Prob.
23. Budaya 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. DISPOBPAR Kota Prob.
24. Statistik Kewenangan Pusat
25. Kearsipan 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Kec. Kedopok Kota Prob.
3. Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.
26. Perpustakaan Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.
2) Urusan Pilihan
NO. URUSAN PILIHAN NAMA SKPD PELAKSANA
1. Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
2. Pertanian Dinas Pertanian Kota Prob.
3. Kehutanan 1. Dinas Sosial Kota Prob.
2. Dinas Pertanian Kota Prob.
4. Energi & SDM DISKOPERINDAG Kota Prob.
5. Pariwisata DISPOBPAR Kota Prob.
6. Industri DISKOPERINDAG Kota Prob.
7. Perdagangan DISKOPERINDAG Kota Prob.
8. Transmigrasi -
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 55
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. REALISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. URUSAN PENDIDIKAN
SKPD Dinas Pendidikan melaksanakan Urusan Pendidikan yang terdiri dari
13 program dan 70 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.
41.024.320.500,00 terealisasi Rp. 35.022.787.619,00 atau 85,37%.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
Nama Program Jmh Kegiatan
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp). %
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 7.065.759.800,00 6.944.220.490,00 98,28
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 300.000.000,00 299.913.150,00 99,97
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 2 270.000.000,00 262.813.500,00 97,34 4. Peningkatan Sumber Daya
Aparatur 4 155.000.000,00 125.641.250,00 81,06
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 88.500.000,00 39.622.000,00 44,77
6. Pendidikan Anak Usia Dini 2 615.324.000,00 612.043.750,00 99,47 7. Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun 11 24.655.651.500,0
0 21.085.283.307,00 85,52
8. Pendidikan Menengah 10 4.295.687.500,00 2.903.040.800,00 67,58 9. Pendidikan Non Formal 2 55.530.000,00 51.085.000,00 92 10. Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan 9 720.512.500,00 716.785.800,00 99,48
11. Manajemen Pelayanan Pendidikan
11 1.358.340.200,00 1.212.170.772,00 89,24
12. Basic Education Capacity (BEC)
12 1.444.015.000,00 770.167.800,00 53,34
2. URUSAN KESEHATAN
Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas Kesehatan, terdiri dari 14 Program dan 56 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 24.098.229.828,00 terealisasi Rp.
21.760.867.354,00 atau 90,30%.
2. RSUD, terdiri dari masing-masing 16 Program dan 73 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 62.158.011,71 terealisasi Rp.
63.990.837.287,00 atau 102,95%.
3. Sekretariat Daerah, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi Rp. 10.000.000,00 atau
100%.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari 1
Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
80.000.000,00 terealisasi Rp. 78.274.500,00 atau 97,84%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 56
5. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00
atau 100%.
6. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi Rp.
24.516.600,00 atau 98,07%.
7. Dinas Perhubungan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi Rp. 14.685.500,00 atau
97,90%.
8. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 47.500.000,00 terealisasi Rp. 47.300.000,00 atau
99,58%.
9. Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 50.900.000,00 terealisasi Rp. 48.703.000,00 atau
95,68%.
10. Dinas Pertanian, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 121.000.000,00 terealisasi Rp. 114.525.500,00 atau
94,65%.
11. BP Perijinan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau
100%.
12. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi Rp.
10.000.000,00 atau 100%.
13. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 40.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.
40.700.000,00 atau 100%.
14. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 51.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.
51.590.000,00 atau 99,98%.
15. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 4 Program dan 4 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi Rp.
10.000.000,00 atau 100%.
16. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp.
20.000.000,00 atau 100%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 57
Permasalahan dan Upaya Pemecahaannya
Untuk penyerapan anggaran belum mencapai 100 % karena ada kendala
dalam proses penyerapan anggaran di bagian keuangan Dinas Kesehatan.
Solusinya tahun depan ada perbaikan dalam proses penyerapan anggaran.
Dalam pencapaian Program Kesehatan di Kota Probolinggo bila ditinjau
dari segi efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan ada beberapa kegiatan
yang menjadi suatu masalah karena belum dapat memenuhi target yang
telah ditentukan terutama pada masalah gizi buruk pada balita, jumlah
kematian ibu, jumlah kematian bayi, dan peningkatan jumlah kasus
penyakit hal tersebut terjadi karena :
1. Upaya penanganan kasus gizi buruk sudah dapat tertangani 100%,
tetapi kasus gizi buruk masih ada dan jumlah cukup banyak yaitu 303
balita di tahun 2012, jumlah kasus ini menurun dibandingkan tahun
2011 sebanyak 320 balita. Penyebab terjadinya kasus gizi buruk di Kota
Probolinggo antara lain kemiskinan, pola asuh yang salah, tingkat
pengetahuan orang tua yang kurang dan penyakit bawaan. Untuk
mengurangi jumlah kasus atau prevalensi gizi buruk dari tahun ke
tahun secara bertahap dan berkesinambungan telah dilakukan
penanganan yang sifatnya pencegahan dengan memberikan PMT
(Pemberian Makanan Tambahan) pada semua balita, pemantauan
status gizi balita, pelacakan kasus gizi buruk dan memberikan
penyuluhan tentang gizi yang baik dan seimbang serta Kadarzi kepada
ibu balita sehingga dapat menurunkan prevalensi gizi buruk pada balita,
karena kasus gizi buruk yang ada kebanyakan adalah kasus lama yang
berulang menjadi status gizi buruk kembali setelah tidak mendapatkan
bantuan intervensi dari pemerintah.
2. Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2012 ini menurun menjadi
4 (tujuh) orang dibandingkan tahun 2011 yaitu sebanyak 7 orang, hal
ini disebabkan karena jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi dengan
komplikasi masih cukup banyak dan belum tertangani 100% karena
bumil tidak memeriksakan kehamilannya secara paripurna, masih ada
persalinan yang ditolong oleh dukun, ibu nifas tidak memeriksakan diri
dengan segera, pengetahuan ibu yang kurang tentang kehamilan dan
resikonya. Dan penyebab kematian ibu hamil tahun 2012 ini antara lain
karena Solusio placenta, eklamsi, Emboli air ketuban, penyakit jantung,
Sesak dan TB – Paru. Untuk mengurangi jumlah kasus tersebut telah
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 58
dilakukan peningkatan kemitraan bidan dan dukun, pembentukan kelas
ibu hamil di semua kelurahan, meningkatkan program P4K dengan
stiker, mengaktifkan peran kader dalam penemuan bumil secara dini,
memperbanyak sumber data untuk pengumpulan data tentang
komplikasi kebidanan dan melakukan penyuluhan secara terus menerus
dan berkesinambungan.
3. Jumlah kematian bayi pada tahun 2012 ini menurun yaitu sebanyak 41
anak dibandingkan tahun 2011 sebanyak 52 anak. Kematian bayi ini
antara lain disebabkan karena bayi dengan berat badan lahir rendah,
asfexia, infeksi dan kelainan bawaan. Upaya yang dilakukan untuk
mengurangi jumlah kasus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
ibu hamil dengan memberikan penyuluhan tentang perawatan
kehamilan, perawatan neonatal, ASI eksklusif, dan tentang imunisasi
lebih baik
4. Peningkatan jumlah kasus suatu penyakit, masih menjadi ancaman bagi
masalah kesehatan setiap tahunnya terutama penyakit demam berdarah
(DBD). Meskipun jumlah kasus yang ada tertangani 100%, di tahun
2012 kasus DBD menurun banyak yaitu 23 kasus, dibandingkan tahun
2011 sebanyak 142 kasus, hal ini dikarenakan adanya evaluasi dan
tindaklanjut yang lebih maksimal dari tahun 2011 dalam penanganan
pelaksanaaan kegiatan dengan kerjasama lintas program dan lintas
sektor, yaitu melaksanakan upaya pencegahan dengan melaksanakan
kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M (Menguras,
Menutup, Mengubur), meningkatkan peran serta kader kesehatan di
desa / posyandu serta kader jumantik, membagikan abate, memberikan
penyuluhan tentang penyakit DBD kepada masyarakat, diberbagai
tempat antara lain di posyandu, di sekolah, pengajian RT/RW, disertai
dengan memasang banner, poster dan membagikan leaflet.
5. Koordinasi dan sinkronisasi lintas program belum optimal dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan maupun dalam
proses penganggaran. Upaya penanganan dengan diadakannya
pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali yang diikuti oleh
kepala bidang, kepala seksi dan pengelola program dengan tujuan
untuk mengadakan evaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan
dan mengidentifikasi semua masalah yang ada, serta mencari
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 59
pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan yang
akan datang.
6. Data base yang masih lemah. Upaya penanganan, meningkatkan
kinerja petugas dengan cara melakukan verifikasi dan akurasi data di
lapangan, memberikan pelatihan ketrampilan petugas dalam
mengumpulkan dan mengolah data, meningkatkan sarana dan
prasarana SIK (Sistem Informasi Kesehatan) yang memadai,
memperbaiki system pengumpulan data yang ada untuk lebih sistematis
dan mudah untuk dioperasionalkan.
7. Belum tercapainya komitmen dana kesehatan sebesar 15% APBD, di
tindaklanjuti dengan mengadakan advokasi kepada Pemerintah Daerah.
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD Badan Lingkungan
Hidup Kota Probolinggo terdiri dari 12 program dan 53 kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 11.696.721.284,- dan terealisasi sebesar Rp.
11.346.349.737,02 atau 97,00%. Adapun rinciannya sebagai berikut :
No. Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) %
1 2 3 5 6 7
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
79,000,000.00 65,995,556.00 83.54
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
250,000,000.00 245,805,971.00 98.32
Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor
593,989,960.00 582,017,500.00 97.98
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
349,800,000.00 345,399,853.00 98.74
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50,400,000.00 49,934,500.00 99.08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
40,000,000.00 39,904,000.00 99.76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
30,000,000.00 29,938,000.00 99.79
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30,350,000.00 30,350,000.00 100.00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
80,860,000.00 80,794,000.00 99.92
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
103,125,000.00 102,159,436.00 99.06
Lomba Budaya dan Disiplin Kerja
18,931,400.00 18,924,950.00 99.97
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
139,187,750.00 137,296,500.00 98.64
Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll
182,300,000.00 181,829,588.00 99.74
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,987,800.00 10,972,500.00 99.86
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 60
No. Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) %
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD
36,243,213.00 29,314,500.00 80.88
6 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya
77,839,000.00 75,909,000.00 97.52
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
400,675,000.00 339,831,150.00 84.81
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
83,350,000.00 83,217,500.00 99.84
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
77,930,000.00 77,926,500.00 100.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40,050,000.00 39,498,000.00 98.62
Peningkatan Program Pewadahan & Pengumpulan Sampah
610,900,000.00 603,456,172.00 98.78
Pemeliharaan & Peningkatan Sarana Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
1,127,630,000.00 1,123,507,464.00 99.63
Peningkatan TPA dan TPS 30,000,000.00 29,681,000.00 98.94 Operasional UPTD Komposting
537,171,500.00 516,669,541.00 96.18
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan
255,110,000.00 221,322,000.02 86.76
Manajemen Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah
113,720,000.00 113,426,150.00 99.74
Peningkatan Masyarakat Zone Kawasan
44,875,000.00 44,025,000.00 98.11
Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Kawasan
150,000,000.00 144,528,000.00 96.35
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
244,553,690.00 161,992,250.00 66.24
8 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
232,970,000.00 230,428,849.00 98.91
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
57,500,000.00 57,499,560.00 100.00
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
145,470,000.00 145,291,500.00 99.88
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
59,595,000.00 59,402,500.00 99.68
Penyusunan Dokumen UKL-UPL
50,000,000.00 49,770,000.00 99.54
Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan Pengembangan Komposter
158,580,000.00 155,980,600.00 98.36
Operasional Pemantauan Kualitas Air
228,490,000.00 227,160,000.00 99.42
Kerjasama di Bidang Pengelolaan Lingkungan
44,750,000.00 44,714,250.00 99.92
Pembangunan Sanitasi Permukiman
52,850,000.00 51,811,000.00 98.03
Pembinaan dan Sosialisasi Lingkungan
76,550,000.00 76,459,000.00 99.88
1 2 3 5 6 7
Pengelolaan dan Penataan Kawasan/Pemukiman Ramah Lingkungan
49,250,000.00 48,874,200.00 99.24
Peningkatan Sanitasi Perkotaan
100,000,000.00 97,953,000.00 97.95
9 Program Peningkatan Peran Serta 76,550,000.00 76,515,530.00 99.95
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 61
No. Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) %
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
10 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
87,782,500.00 87,582,380.00 99.77
Desiminasi ISO 9001 50,000,000.00 46,950,000.00 93.90 Operasional UPTD Pusat Informasi dan Studi Lingkungan Hidup (PISLH)
671,531,510.00 630,884,212.00 93.95
Peningkatan Program Adiwiyata dan Adiwiyata BESTARI
80,675,000.00 71,596,000.00 88.75
Pendampingan Peningkatan Kerjasama/Kemitraan
52,200,000.00 51,854,500.00 99.34
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penerangan Kota
1,071,863,250.00 1,059,453,600.00 98.84
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Kota
42,366,175.00 41,270,000.00 97.41 11 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri
75,000,000.00 74,090,375.00 98.79
12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH 574,800,000.00 574,800,000.00 100.00 Pemeliharaan dan Peningkatan Pertamanan dan Penghijauan Kota
1,681,448,500.00 1,675,298,100.00 99.63
Peningkatan Sarana Operasional Taman
187,520,000.00 185,084,000.00 98.70
11,696,721,248.00 11,346,349,737.02 97.00
Permasalahan dan Solusi
Seluruh pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup tahun
2012 telah dilaksanakan seoptimal mungkin dengan pencapaian tujuan
dan sasaran sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya. Pencapaian
keberhasilan tersebut tentunya atas peran serta stakeholders
pembangunan di Kota Probolinggo. Disamping keberhasilan yang telah
dicapai Badan Lingkungan Hidup tersebut tentunya disadari masih banyak
kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta permasalahan-
permasalahan, diantaranya adalah:
a. Upaya peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungan juga harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup
karena penambahan sarana dan prasarana mengakibatkan bertambahnya
juga beban biaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga diperlukan
sosialisasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan PJU, taman kota dan
prasarana kebersihan, agar efisiensi biaya pemeliharaan dan perawatannya
b. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup terutama masalah penanganan sampah sehingga
diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan akan kepedulian
masyarakat terhadap kebersihan
c. Belum adanya langkah-langkah percepatan dalam upaya mengadopsi,
menciptakan dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 62
efektif, efisien dan ramah lingkungan, sehingga diperlukan kreativitas dan
inovasi dalam pengelolaan sampah organik maupun non organik menjadi
sesuatu yang bermanfaat
d. Masih kurangnya peningkatan kontribusi pihak swasta dalam upaya
kerjasama pengembangan model investasi lingkungan, sehingga diperlukan
adanya kerjasama dengan pihak swasta atau akademis dalam pengembangan
model investasi lingkungan
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 20 Program dan 38 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.505.605.956,91,00 terealisasi
Rp. 27.547.336.561,00 atau 96,64%.
2. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari masing-masing 2 Program dan 3
Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00
terealisasi Rp. 55.779.000,00 atau 99,92%.
3. Kecamatan Mayangan, terdiri dari masing-masing 1 Program dan 1
Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00
terealisasi Rp. 21.982.000,00 atau 99,92%.
4. Kecamatan Kedopok, terdiri dari masing-masing 1 Program dan 2
Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.500.000,00
terealisasi Rp. 71.418.500,00 atau 99,89%.
5. URUSAN PENATAAN RUANG
Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh SKPD :
1. BAPPEDA, terdiri dari 14 Program dan 99 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 814.000.000,00 terealisasi Rp. 780.047.520,00 atau
95,83%.
2. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 14 Program dan 99 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 329.650.000,00 terealisasi Rp.
321.563.000,00 atau 97,55%.
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh SKPD :
1. BAPPEDA, terdiri dari 14 Program dan 99 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 10.207.837.164.430,00 terealisasi Rp.
9.853.164.793,00 atau 96,53%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 63
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari 1 Program dan 1
Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00
terealisasi Rp. 9.625.000,00 atau 96,25%.
3. Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 32.200.000,00 terealisasi Rp.
32.970.300,00 atau 93,67%.
4. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 424.416.500,00 terealisasi Rp.
420.405.725,00 atau 99,05%.
5. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 62.750.000,00 terealisasi Rp.
62.695.000,00 atau 99,91%.
6. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.480.000,00 terealisasi Rp.
35.480.000,00 atau 100%.
7. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 19.825.000,00 terealisasi Rp.
19.699.000,00 atau 99,36%.
8. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 17.500.000,00 terealisasi Rp.
17.490.000,00 atau 99,94%.
9. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 37.000.000,00 terealisasi Rp.
37.000.000,00 atau 100%.
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 Program dan 3
Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 211.394.000,00
terealisasi Rp. 206.091.950.000,00 atau 97,49%.
7. URUSAN PERUMAHAN
Urusan Perumahan dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 7.339.316.233,62 terealisasi Rp.
7.182.538.512,00 atau 97,86%.
2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp. 20.000.000,00 atau
100%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 64
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 89.112.000,00 terealisasi Rp.
71.857.500,00 atau 80,64%.
8. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh SKPD :
1. DISPOBPAR, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 5.202.125.302,00 terealisasi Rp. 4.902.689.461,00
atau 94,24%.
2. Dinas Pendidikan, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 399.540.000,00 terealisasi Rp. 381.029.125,00 atau
95,37%.
3. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.647.999.821,00 terealisasi Rp.
1.499.077.250,00 atau 90,96%.
4. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi Rp. 3.000.000,00
atau 100%.
5. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00
atau 100%.
9. URUSAN PENANAMAN MODAL
Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh SKPD :
1. Badan Pelayanan Perijinan, terdiri dari 8 Program dan 33 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.471.115.270,00 terealisasi Rp.
3.369.536.064,00 atau 97,07%.
2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 1.138.176.010,00 terealisasi Rp. 1.094.623.420,00
atau 96,17%.
10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 9 Program dan 32 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 4.467.054.777,00 terealisasi Rp.
4.484.377.752,00 atau 94,15%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 65
2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 163.883.125,00 terealisasi Rp. 151.858.500,00 atau
92,66%.
3. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 60.780.000,00 terealisasi Rp.
60.672.000,00 atau 99,82%.
4. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 28.270.000,00 terealisasi Rp.
28.270.000,00 atau 100%.
5. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 18.060.000,00 terealisasi Rp. 18.060.000,00
atau 100%.
6. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp.
20.000.000,00 atau 100%.
7. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00
atau 100%.
11. URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh SKPD :
1. DISPENDUK CAPIL, terdiri dari 13 Program dan 38 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 5.848.689.408,00 terealisasi Rp.
5.706.939.548,00 atau 97,58%.
2. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 19.550.000,00 terealisasi Rp. 19.550.000,00
atau 100%.
3. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 39.472.500,00 terealisasi Rp.
39.469.000,00 atau 99,99%.
4. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi Rp.
25.000.000,00 atau 100%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 66
12. URUSAN KETENAGAKERJAAN
Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Tenaga Kerja,
terdiri dari 11 Program dan 44 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 6.285.080.364,00 terealisasi Rp. 6.112.254.266,00 atau 97,25%.
13. URUSAN KETAHANAN PANGAN
Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Pertanian,
terdiri dari 1 Program dan 7 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
960.030.000,00 terealisasi Rp. 920.098.500,00 atau 95,84%.
14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh
SKPD :
1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, terdiri dari 8 Program dan 27
Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.280.525.668,00
terealisasi Rp. 5.050.855.826,00 atau 96,01%.
2. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 45.070.000,00 terealisasi Rp.
45.003.600,00 atau 99,85%.
3. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 42.110.000,00 terealisasi Rp. 42.110.000,00
atau 100%.
4. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 43.000.000,00 terealisasi Rp.
42.390.000,00 atau 98,58%.
5. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 45.750.000,00 terealisasi Rp.
45.707.000,00 atau 99,91%.
6. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 42.475.000,00 terealisasi Rp.
42.475.000,00 atau 100%.
15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh 1
SKPD, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, terdiri dari 5 Program
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 67
dan 10 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.542.129.013,00
terealisasi Rp. 1.516.810.210,00 atau 98,36%.
16. URUSAN PERHUBUNGAN
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh
1. Dinas Perhubungan, terdiri dari 12 Program dan 78 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 10.241.194.922,00 terealisasi Rp.
9.766.754.476,00 atau 95,37%.
2. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 2 Program dan 18 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 367.500.000,00 terealisasi Rp.
359.254.000,00 atau 97,76%.
17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas Perhubungan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 26.700.000,00 terealisasi Rp. 25.476.000,00 atau
95,42%.
2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 7 Program dan 18 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 2.474.891.000,00 terealisasi Rp. 2.446.901.450,00
atau 98,87%.
3. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 11.400.000,00 terealisasi Rp. 11.400.000,00
atau 100%.
18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh SKPD :
1. BAKESBANGPOL dan LINMAS, terdiri dari 14 Program dan 50 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.271.763.563,00 terealisasi Rp.
4.127.604.985,00 atau 96,63%.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari 7 Program dan 27
Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.038.912.210,98
terealisasi Rp. 1.918.297.443,00 atau 94,08%.
3. SATPOL PP, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 4.607.305.730,00 terealisasi Rp. 4.394.945.229,00
atau 95,39%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 68
4. Sekretariat Daerah, terdiri dari 8 Program dan 12 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 529.971.000,00 terealisasi Rp. 518.908.250,00 atau
97,91%.
5. Sekretariat DPRD, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00 terealisasi Rp. 56.000.000,00 atau
100%.
6. DPPKA, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 298.500.000,00 terealisasi Rp. 180.125.000,00 atau 60,34%.
7. BKD, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 84.125.000,00 terealisasi Rp. 83.850.000,00 atau 99,67%.
8. Inspektorat, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 121.900.000,00 terealisasi Rp. 121.007.000,00 atau
99,27%.
9. Sekretariat KORPRI, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 37.537.500,00 atau
75,08%.
10. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 terealisasi Rp. 138.700.000,00
atau 99,07%.
11. Dinas Kesehatan, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 44.700.000,00 terealisasi Rp. 44.700.000,00 atau
100%.
12. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 36.400.000,00 terealisasi Rp.
36.350.000,00 atau 99,86%.
13. BAPPEDA, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 39.975.000,00 atau
99,94%.
14. Dinas Perhubungan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 93.000.000,00 terealisasi Rp.
92.700.000,00 atau 99,68%.
15. DISPENDUK CAPIL, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 172.350.000,00 terealisasi Rp.
171.600.000,00 atau 99,56%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 69
16. BPP & KB, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 40.000.000,00 atau
100%.
17. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 73.500.000,00 terealisasi Rp. 72.946.000,00 atau
99,25%.
18. DISKOPERINDAG, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 37.645.000,00 terealisasi Rp. 36.166.500,00 atau
96,07%.
19. BP Perijinan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 96.000.000,00 terealisasi Rp. 95.759.000,00 atau
99,75%.
20. DISPOBPAR, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 40.000.000,00 atau
100%.
21. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 117.275.000,00 terealisasi Rp.
117.050.000,00 atau 99,81%.
22. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 115.397.000,00 terealisasi Rp.
115.397.000,00 atau 100%.
23. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 285.889.000,00 terealisasi Rp.
285.603.650,00 atau 99,90%.
24. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 28.300.000,00 terealisasi Rp.
28.300.000,00 atau 100%.
25. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 73.750.000,00 terealisasi Rp.
73.750.000,00 atau 100%.
26. Kantor DIKLAT, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 terealisasi Rp. 44.740.000,00 atau
99,42%.
27. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 73.750.000,00 terealisasi Rp.
73.750.000,00 atau 100%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 70
19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 104.000.000,00 terealisasi Rp. 104.000.000,00 atau
100%.
2. Dinas Kesehatan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 77.000.000,00 terealisasi Rp. 77.000.000,00 atau
100%.
3. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 116.350.000,00 terealisasi Rp.
116.182.425,00 atau 99,86%.
4. BAPPEDA, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 210.100.000,00 terealisasi Rp. 203.289.570,00 atau 96,76%.
5. BPP & KB, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 4.000.000,00 terealisasi Rp. 4.000.000,00 atau 100%.
6. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau
100%.
7. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 terealisasi Rp. 28.000.000,00 atau
100%.
8. Dinas DISPOBPAR, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 19.000.000,00 terealisasi Rp. 19.000.000,00 atau
100%.
9. SATPOL PP, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 53.700.000,00 terealisasi Rp. 53.700.000,00 atau
100%.
10. DPRD, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 5.668.327.422,00 terealisasi Rp. 5.583.144.544,00 atau
98,50%.
11. KDH & WKDH, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 561.571.661,00 terealisasi Rp. 557.005.386,00
atau 99,19%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 71
12. Sekretariat Daerah, terdiri dari 57 Program dan 172 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 29.273.061.982,81,00 terealisasi Rp.
27.845.300.928,00 atau 95,12%.
13. Sekretariat DPRD, terdiri dari 8 Program dan 34 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 11.134.991.463,34 terealisasi Rp.
10.274.296.268,00 atau 92,27%.
14. DPPKA, terdiri dari 9 Program dan 46 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 86.053.915.225,90 terealisasi Rp.
70.193.602.106,47 atau 81,57%.
15. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 9 Program dan 46 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.647.346.056,00 terealisasi Rp.
4.740.022.148,00 atau 92,91%.
16. Inspektorat, terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 3.252.349.822,31 terealisasi Rp. 3.021.612.349,00
atau 92,91%.
17. Sekretariat KORPRI, terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 665.983.408,00 terealisasi Rp.
451.907.759,00 atau 67,86%.
18. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 12 Program dan 35 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 6.337.146.511,82 terealisasi Rp.
5.973.219.274,00 atau 99,52%.
19. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 11 Program dan 37 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.001.519.794,00 terealisasi Rp.
5.892.736.844,00 atau 98,19%.
20. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 12 Program dan 26 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 5.987.040.067,00 terealisasi Rp.
5.703.575.039,00 atau 95,27%.
21. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 14 Program dan 41 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 6.077.658.997,71 terealisasi Rp.
5.925.121.647,00 atau 97,49%.
22. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 13 Program dan 33 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 6.772.365.462,00 terealisasi Rp.
6.214.481.959,00 atau 91,76%.
23. KANTOR DIKLAT, terdiri dari 7 Program dan 31 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 3.326.333.863,96 terealisasi Rp.
3.230.748.481,00 atau 97,13%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 72
24. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 7 Program dan 31
Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi
Rp. 3.000.000,00 atau 100%.
25. Dinas Pertanian, terdiri dari 7 Program dan 31 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 terealisasi Rp. 24.000.000,00 atau
100%.
20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh SKPD :
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 11 Program dan 42
Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.618.940.216,00
terealisasi Rp. 4.430.150.921,00 atau 95,91%.
2. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 terealisasi Rp.
164.780.500,00 atau 99,87%.
3. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 172.500.000,00 terealisasi Rp.
171.162.000,00 atau 99,22%.
4. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 terealisasi Rp.
164.555.500,00 atau 99,73%.
5. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 terealisasi Rp.
164.801.500,00 atau 99,88%.
6. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 terealisasi Rp.
164.363.000,00 atau 99,61%.
21. URUSAN SOSIAL
Urusan Sosial dilaksanakan oleh SKPD :
1. Dinas Sosial, terdiri dari 12 Program dan 34 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 5.679.308.229,38 terealisasi Rp. 5.495.638.166,00
atau 96,77%.
2. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 208.000.000,00 terealisasi Rp.
203.195.000,00 atau 97,69%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 73
3. Sekretariat Daerah, terdiri dari 2 Program dan 5 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 998.690.000,00 terealisasi Rp. 968.734.905,00
atau 97,00%.
4. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 terealisasi Rp.
1.494.259.000,00 atau 99,62%.
5. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.418.400.000,00 terealisasi Rp.
1.414.647.500,00 atau 99,74%.
6. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.495.000.000,00 terealisasi Rp.
1.493.281.150,00 atau 99,89%.
7. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.536.000.000,00 terealisasi Rp.
1.535.938.000,00 atau 100%.
8. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.580.000.000,00 terealisasi Rp.
1.575.845.000,00 atau 99,74%.
22. URUSAN KEBUDAYAAN
Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh :
1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari 3 Program
dan 7 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.207.906.000,00
terealisasi Rp. 1.172.767.850,00 atau 97,09%.
2. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 235.000.000,00 terealisasi Rp. 221.070.050,00
atau 94,07%.
23. URUSAN KEARSIPAN
Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh SKPD :
1. Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 175.530.000,00 terealisasi Rp.
167.917.500,00 atau 95,66%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 74
2. Kantor Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 175.530.000,00 terealisasi Rp. 167.917.500,00 atau
98,72%.
3. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 terealisasi Rp.
88.850.000,00 atau 99,12%.
24. URUSAN PERPUSTAKAAN
Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Kantor Perpustakaan
dan Arsip, terdiri dari 6 Program dan 24 Kegiatan, dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 2.533.070.190,98 terealisasi Rp. 1.067.182.767,00 atau 97,45%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 75
1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN
WAJIB
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
1. Pendidikan 1. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
2. Kesehatan 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Kesehatan Kota Prob.
3. RSUD Kota Prob.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
5. Dinas Perhubungan Kota Prob.
6. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.
7. DISKOPERINDAG Kota Prob.
8. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.
9. Sekretariat Daerah Kota Prob.
10. DPPKA Kota Prob.
11. Kec. Wonoasih Kota Prob.
12. Kec. Kademangan Kota Prob.
13. Kec. Mayangan Kota Prob.
14. Kec. Kedopok Kota Prob.
15. Kec. Kanigaran Kota Prob.
16. Dinas Pertanian Kota Prob.
3. Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Prob.
4. Pekerjaan Umum 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Kec. Wonoasih Kota Prob.
3. Kec. Mayangan Kota Prob.
4. Kec. Kedopok Kota Prob.
5. Tata Ruang 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. BAPPEDA Kota Prob.
6. Perencanaan Pembangunan 1. BAPPEDA Kota Prob.
2. DISKOPERINDAG Kota Prob.
3. BPBD Kota Prob.
4. Sekretariat Daerah Kota Prob.
5. Kec. Wonoasih Kota Prob.
6. Kec. Kademangan Kota Prob.
7. Kec. Mayangan Kota Prob.
8. Kec. Kedopok Kota Prob.
9. Kec. Kanigaran Kota Prob.
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
7. Perumahan 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
8. Kepemudaan & Olah Raga 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 76
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
3. DISPOBPAR Kota Prob.
4. Kec. Kademangan Kota Prob.
5. Kec. Kanigaran Kota Prob.
9. Penanaman Modal 1. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
10. Koperasi & UKM 1. DISKOPERINDAG Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
3. Kec. Wonoasih Kota Prob.
4. Kec. Kademangan Kota Prob.
5. Kec. Mayangan Kota Prob.
6. Kec. Kedopok Kota Prob.
7. Kec. Kanigaran Kota Prob.
11. Kependudukan & Catatan Sipil
1. DISPENDUK CAPIL Kota Prob.
2. Kec. Kademangan Kota Prob.
3. Kec. Kedopok Kota Prob.
4. Kec. Kanigaran Kota Prob.
12. Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.
13. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kota Prob.
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. BPP & KB Kota Prob.
2. Kec. Wonoasih Kota Prob.
3. Kec. Kademangan Kota Prob.
4. Kec. Mayangan Kota Prob.
5. Kec. Kedopok Kota Prob.
6. Kec. Kanigaran Kota Prob.
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPP & KB Kota Prob.
16. Perhubungan 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Dinas Perhubungan Kota Prob.
17. Komunikasi dan Informatika 1. Dinas Perhubungan Kota Prob.
2. Sekretariat Daerah Kota Prob.
3. Kec. Kedopok Kota Prob.
18.` Pertanahan Kewenangan Pusat
19. Kesbang & Politik 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Kesehatan Kota Prob.
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
4. BAPPEDA Kota Prob.
5. Dinas Perhubungan Kota Prob.
6. DISPENDUK CAPIL Kota Prob.
7. BPP & KB Kota Prob.
8. Dinas Sosial Kota Prob.
9. DISKOPERINDAG Kota Prob.
10. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.
11. DISPOBPAR Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 77
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
12. BAKESBANG POLINMAS Kota Prob.
13. BPPD Kota Prob.
14. SATPOL PP Kota Prob.
15. Sekretariat Daerah Kota Prob.
16. Sekretariat DPRD Kota Prob.
17. DPPKA Kota Prob.
18. BKD Kota Prob.
19. INSPEKTORAT Kota Prob.
20. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob.
21. Kec. Wonoasih Kota Prob.
22. Kec. Kademangan Kota Prob.
23. Kec. Mayangan Kota Prob.
24. Kec. Kedopok Kota Prob.
25. Kec. Kanigaran Kota Prob.
26. Kantor DIKLAT Kota Prob.
27. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
28. Dinas Pertanian Kota Prob.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Dinas Kesehatan Kota Prob.
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
4. BAPPEDA Kota Prob.
5. BPP & KB Kota Prob.
6. Dinas Sosial Kota Prob.
7. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.
8. DISPOBPAR Kota Prob.
9. SATPOL PP Kota Prob.
10. DPRD Kota Prob.
11. KDH & WKDH Kota Prob.
12. Sekretariat Daerah Kota Prob.
13. Sekretariat DPRD Kota Prob.
14. DPPKA Kota Prob.
15. BKD Kota Prob.
17. INSPEKTORAT Kota Prob.
18. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob.
19. Kec. Wonoasih Kota Prob.
20. Kec. Kademangan Kota Prob.
21. Kec. Mayangan Kota Prob.
22. Kec. Kedopok Kota Prob.
23. Kec. Kanigaran Kota Prob.
24. Kantor DIKLAT Kota Prob.
25. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
26. Dinas Pertanian Kota Prob.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Kec. Wonoasih Kota Prob.
2. Kec. Kademangan Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 78
NO. URUSAN WAJIB NAMA SKPD PELAKSANA
3. Kec. Mayangan Kota Prob.
4. Kec. Kedopok Kota Prob.
5. Kec. Kanigaran Kota Prob.
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.
22. Sosial 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.
2. Dinas Sosial Kota Prob.
3. Sekretariat Daerah Kota Prob.
4. Kec. Wonoasih Kota Prob.
5. Kec. Kademangan Kota Prob.
6. Kec. Mayangan Kota Prob.
7. Kec. Kedopok Kota Prob.
8. Kec. Kanigaran Kota Prob.
23. Budaya 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. DISPOBPAR Kota Prob.
24. Statistik Kewenangan Pusat
25. Kearsipan 1. Dinas Pendidikan Kota Prob.
2. Kec. Kedopok Kota Prob.
3. Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.
26. Perpustakaan Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 79
2. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NO
SKPD IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Fungsional Umum /
Staf
Fungsional Khusus
Jumlah
1. Dinas Pendidikan Kota Prob 1 1 4 16 8 13 2316 1972 2359 2. Dinas Kesehatan Kota Pob. 1 1 4 22 7 260 197 295 3. RSUD Kota Probolinggo 1 2 6 15 414 313 438 4. DPU Kota Probolinggo 1 1 4 13 2 70 0 91 5. BAPPEDA Kota Probolinggo 1 1 4 11 28 0 45 6. DISHUB Kota Probolinggo 1 1 3 11 4 55 7 75 7. BLH Kota Probolinggo 1 1 4 14 3 140 0 163 8. DISPENDUK&CAPIL Kota Prob. 1 1 3 10 13 0 28 9. BPP & KB Kota Prob. 1 1 4 16 5 40 11 67
10. Dinas Sosial Kota Prob. 1 1 4 14 21 0 41 11. DISNAKER Kota Prob. 1 1 4 12 1 30 0 49 12. DISKOPERINDAG Kota Prob. 1 1 4 14 28 0 48 13. BP Perijinan Kota Prob. 1 1 2 7 22 0 33 14. DISPOBPAR Kota Prob. 1 1 3 9 28 0 41 15. BAKESBANG & POLINMAS Kota
Probolinggo 1 1 3 8 17 0 30
16. BPBD Kota Probolinggo 1 1 3 13 0 18 17. SATPOL PP Kota Prob. 1 4 48 0 53 18. DPRD Kota Prob. 19. KDH & WKDH Kota Prob. 20. Sekretariat Daerah Kota Prob. 1 4 9 26 131 0 171 21. Sekretariat DPRD Kota Prob. 1 3 9 31 0 44 22. DPPKA Kota Probolinggo 1 1 5 16 3 111 0 137 23. BKD Kota Probolinggo 1 1 2 6 21 0 31 24. Inspektorat Kota Probolinggo 1 4 9 12 0 26
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 80
NO
SKPD IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Fungsional Umum /
Staf
Fungsional Khusus
Jumlah
25. Sekretariat KORPRI Kota Prob. 1 2 2 0 5 26. Kecamatan Wonoasih 1 1 11 26 42 0 81 27. Kecamatan Kademangan 1 1 11 29 42 0 84 28. Kecamatan Mayangan 1 1 10 24 37 0 73 29. Kecamatan Kedopok 1 1 11 26 45 0 84 30. Kecamatan Kanigaran 1 1 11 28 48 0 89 31. Kantor DIKLAT Kota Prob. 1 4 8 0 13 32. Kantor PEMMAS Kota Prob. 1 4 12 0 17 33. Kantor PERPUS & ARSIP Kota Prob. 1 4 20 1 25 34. Dinas Pertanian Kota Prob. 1 1 4 21 1 31 6 50 35. DKP Kota Probolinggo 1 1 3 11 2 29 1 47
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 81
3.a. Jumlah Eselon dan Pendidikan SKPD Kota Probolinggo
ESELON Jumlah Jabatan
KUALIFIKASI PENDIDIKAN GOLONGAN/PANGKAT
SD SLTP SLTA DI DII DIII S1/D-IV S2 S3 I II III IV II.a 1 1 1
II.b 24 24 24
III.a 46 8 37 45
III.b 76 1 19 56 18 58
IV.a 352 79 1 17 186 69 337 15
IV.b 174 2 103 2 174
V.a 13 8 5 3 10
Jumlah 686 0 0 88 1 0 19 389 189 0 0 3 539 143
Jabatan Fungsional 2.508 0 0 203 7 440 410 1.352 96 0 0 627 836 1.045
Staf/fungsional umum 1.657 162 188 933 7 2 167 197 1 0 288 1.163 204 1
Jumlah Total 4.851 162 188 1.224
15 442 596 1931 286 0 288 1.793 1.581 1.189
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 82
3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 83
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 84
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 85
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 86
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 87
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 88
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 89
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 90
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 91
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 92
4. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui
beberapa tahapan yaitu, sebagai berikut :
Tahapan rencana
1) Penyusunan rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
Rancangan Rencana Kerja SKPD;
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
Rancangann Akhir rencana Pembangunan.
2) Penetapan rencana
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
ditetapkan dengan Perda;
Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
3) Pengendalian pelaksanaan rencana
Dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
4) Evaluasi pelaksanaan rencana
Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan SKPD periode sebelumnya;
Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD;
Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 93
Ruang Lingkup Perencanaan sesuai dengan UU 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari
beberapa dokumen yaitu :
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
(ps.13 ayat 2);
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
(Ps. 19 ayat 3);
3) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) (Ps.
19 ayat 4);
4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Ps. 26 ayat 2);
5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
(Ps. 21 ayat 3).
6) Alur Perencanaan dari RPJP sampai APBD
5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
Masing-masing SKPD mengenai kondisi sarana dan prasarana
mencukupi dan memadai.
RPJP DAERAH
RKP DAERAH
RPJM DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA SKPD RKA
SKPD
RINCIAN APBD
RENJA SKPD
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 94
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. REALISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
(1) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas
Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 19 program dan 83 kegiatan dengan
jumlah anggaran Rp. 11.973.579.529,00 terealisasi Rp. 11.333.173.681,00
atau 94,65%.
(2) URUSAN PERTANIAN
Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Pertanian, terdiri
dari 13 program dan 32 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.
11.343.151.386,31 terealisasi Rp. 10.589.614.637,93 atau 93,36%.
(3) URUSAN KEHUTANAN
Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh :
1. Dinas Pertanian, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 terealisasi Rp. 119.441.750,00
atau 95,55%.
2. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 82.500.000,00 terealisasi Rp. 82.226.000,00
atau 99,67%.
(4) URUSAN ENERGI & SDM
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu
Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan
jumlah anggaran Rp. 648.275.000,00 terealisasi Rp. 647.299.310,00
atau 99,85%.
(5) URUSAN PARIWISATA
Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Pemuda,
Olahraga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan
dengan jumlah anggaran Rp. 1.388.085.000,00 terealisasi Rp.
1.377.538.900,00 atau 99,24%.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 95
(6) URUSAN INDUSTRI
Urusan Industri dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas KOPERINDAG,
terdiri dari 3 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.
1.069.075.000,00 terealisasi Rp. 1.043.022.625,00 atau 97,56%.
(7) URUSAN PERDAGANGAN
Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas
KOPERINDAG, terdiri dari 4 program dan 6 kegiatan dengan jumlah
anggaran Rp. 398.535.877,00 terealisasi Rp. 461.010.000,00 atau
95,14%.
1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN
NO. URUSAN PILIHAN NAMA SKPD PELAKSANA
1. Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
2. Pertanian Dinas Pertanian Kota Prob.
3. Kehutanan 1. Dinas Sosial Kota Prob.
2. Dinas Pertanian Kota Prob.
4. Energi & SDM DISKOPERINDAG Kota Prob.
5. Pariwisata DISPOBPAR Kota Prob.
6. Industri DISKOPERINDAG Kota Prob.
7. Perdagangan DISKOPERINDAG Kota Prob.
8. Transmigrasi -
2. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
No SKPD IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Fungsional Umum /
Staf
Fungsional
Khusus
Jumlah
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
1 1 3 11 2 29 1 47
2. Dinas Pertanian Kota Prob.
1 1 4 21 1 31 6 50
3. Dinas Sosial Kota Prob.
1 1 4 14 21 0 41
4. DISKOPERINDAG Kota Prob.
1 1 4 14 28 0 48
JUMLAH 0 4 4 15 60 3 0 109 7 186
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 96
3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 97
4. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN
Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui beberapa
tahapan yaitu, sebagai berikut :
Tahapan rencana
1) Penyusunan rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
Rancangan Rencana Kerja SKPD;
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
Rancangann Akhir rencana Pembangunan.
2) Penetapan rencana
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
ditetapkan dengan Perda;
Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
3) Pengendalian pelaksanaan rencana
Dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-
masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
4) Evaluasi pelaksanaan rencana
Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan SKPD periode sebelumnya;
Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD;
Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 98
Ruang Lingkup Perencanaan sesuai dengan UU 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari
beberapa dokumen yaitu :
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
(ps.13 ayat 2);
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Ps. 19
ayat 3);
3) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) (Ps. 19
ayat 4);
4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Ps. 26 ayat 2);
5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) (Ps. 21
ayat 3).
6) Alur Perencanaan dari RPJP sampai APBD
5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN Masing-masing SKPD mengenai kondisi sarana dan prasarana mencukupi dan memadai.
RPJP DAERAH
RKP DAERAH
RPJM DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA SKPD RKA
SKPD RINCIAN
APBD
RENJA SKPD
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 99
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI
a. Tataran Pengambil Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2012, yaitu :
1 Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah :
1) Kota Probolinggo memiliki Perda IMB yaitu : PERDA Nomor : 4 Tahun 2006 Tentang IMB. PERDA Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi IMB. PERDA Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dengan Capaian Kinerja adalah ada;
2) Kota Probolinggo memiliki Rasio Rumah ber IMB dengan Capaian Kinerja sebesar 3,03%;
3) Keberadaan PERDA RTRW Kota Probolinggo yaitu PERDA Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2028 dengan Capaian Kinerja ada.
4) Pengurusan E-KTP Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 89,89%.
5) Biaya KTP Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja gratis.
6) Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk dengan Capaian Kinerja 2,42%.
7) Keberadaan PERDA tentang PSK (PERDA Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Pekerja Sek Komersial (PSK), PKL (PERDA Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima, PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima) atau PMKS dengan Capaian Kinerja ada.
8) Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota (PERDA Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah) dengan Capaian Kinerja ada.
2. Keselarasan dan efektifitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah terdiri dari 4 (empat) IKK, adalah :
9) Ketepatan waktu penyampaian LPPD Tahun 2012 sesuai PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP. 6 Tahun 2008 (Tepat), dengan surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 050/809/425.011/2013 Tanggal 26 Maret 2013 disampaikan ke Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Maret 2013.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 100
10) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan sesuai PP. No. 8 Tahun 2006 (Tepat) yaitu
- Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 900/797/425.110/2013Tanggal 25 Maret 2013 disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 26 Maret 2013;
- Laporan Kinerja Tahun 2012 dengan surat Walikota Probolinggo Nomor 065/808/425.022/2013 Tanggal 26 Maret 2013 disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 Maret 2013.
11) Di Kota Probolinggo, Rata-rata Jumlah Urusan yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan Pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, Capaian Kinerja rata-rata 13 Urusan yang telah ditetapkan ;
12) Hubungan Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Daerah lain (yang masih berlaku Tahun 2012) terdapat 7 (tujuh) dokumen yaitu :
1. Kerjasama dengan Lembaga Asing :
NO. KERJASAMA ANTAR
DAERAH NOMOR KERJASAMA TANGGAL MASA
BERLAKU
1. Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo KINERJA-USAID
067/123/425.012/2011 025/VII/KINERJA-EJ/2011
13-07-2011 3 Tahun
2. Pemerintah Kota Probolinggo IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene
067/305.a/425.012/2011 0014/UWASH-MoU/IX/11
26-10-2011 4 Tahun
3. Kerjasama dengan Lembaga Berbadan Hukum :
NO. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
NOMOR KERJASAMA TANGGAL MASA BERLAKU
1. RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Akbid Bina Husada Jember
445/111/ 425.208/2009 020.MoU.AKBH.JBR/IX/200
9
09-11-2009 3 Tahun
2. RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Stikes Mitra Husada Jember
188/73/425.208/2012 175/MoU/MH/III/2012
07-03-2012 3 Tahun
3. RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo Akbid Wijaya Kusuma Malang
445/158/425.208/2011 315/MoU/WK/2011
19-04-2011 3 Tahun
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 101
NO. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
NOMOR KERJASAMA TANGGAL MASA BERLAKU
4. Pemerintah Kota Probolinggo CV. Bee Jay Sarana Hiburan
134.5/......./425.012/2012 ..... /BJBR-Pemkot/03-2012
30 Tahun
5. Pemerintah Kota Probolinggo CV. DIVA ALVIN Probolinggo
134.4 / / 425.012 / 2012
Tahun
3. Keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah terdiri dari 10 (sepuluh) IKK, yaitu :
13) Dari 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), yang dilaksanakan di Kota Probolinggo sesuai dengan (RKPD) sebanyak 11 Program (Perwali No 14 Th 2011 tentang RKPD 2012), dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
14) Rata-rata urusan wajib yang dilaksanakan pada seluruh Kota dengan Capaian Kinerja 26 Urusan;
15) Waktu Ketetapan Perda APBD Kota Probolinggo Tahun 2012, dengan Capaian Kinerja Tidak Tepat Waktu dengan Perda Kota Probolinggo tanggal 17 Januari 2012, Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 1);
16) Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Capaian Kinerja Ada yaitu Perda tanggal 10 November 2006 Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17) Belanja untuk Pelayanan Dasar dari 9 Urusan, di Kota Probolinggo terlaksana 9 Urusan untuk Pelayanan Dasar sebesar Rp. 374.269.695.285,48 dari Total APBD Kota Probolinggo sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dengan Capaian Kinerja sebesar 57,85%;
18) Belanja untuk urusan Kesehatan / Pendidikan sebesar Rp. 288.045.242.103,71 dari Total APBD Kota Probolinggo sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dengan Capaian Kinerja sebesar 44,52%;
19) Keberadaan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan Capaian Kinerja Tidak Ada;
20) Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 4.851 personil dengan Jumlah Penduduk sebanyak 219.139 orang, dengan Capaian Kinerja sebesar 2,21;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 102
21) Sistem Informasi Kepegawaian, Kota Probolinggo menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), dengan Capaian Kinerja Ada ;
22) Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Kota Probolinggo sebanyak 42 Unit SKPD terdiri dari :
Biro (Setda) sebanyak = 8 Unit
Dinas sebanyak = 15 Unit
Badan sebanyak = 6 Unit
Kantor sebanyak = 3 Unit
Rumah Sakit sebanyak = 1 Unit
Lembaga Teknis lainnya = 4 Unit.
Kecamatan = 5 Unit.
4. Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah :
23) Peraturan Daerah Kota Probolinggo selama Tahun 2012 telah menetapkan sebanyak 9 Perda yaitu :
NOMOR PERDA
TANGGAL PENETAPAN
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
1 17 Januari 2012 Tentang APBD TA 2012
2 9 Juli 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3 9 Juli 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
4 9 Juli 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo
5 7 Agustus 2012 Tentang Penyelenggaraan Rumah Pemondokan
6 7 Agustus 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
7 14 Agustus 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
8 14 September 2012
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
9 28 Desember 2012
Tentang APBD 2013
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 103
24) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan pada Tahun 2012 sebanyak 9 Perda disetujui 9 Perda, Capaian Kinerja sebesar 100%;
5. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan Keputusan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah :
25) Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda Tahun 2012 sebanyak 24 Keputusan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 24 keputusan, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
1. Nomor 188.45/01/KEP/425.050/2012, tanggal 07 Pebruari 2012 Perubahan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan 2009-2014;
2. dst, softcopy terlampir.
6. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan Keputusan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah :
26) Keputusan Walikota selama Tahun 2012 sebanyak 354 Keputusan dan semua Keputusan Walikota ditindaklanjuti, Capaian Kinerja sebesar 100 %;
1. Nomor 188.45/1/KEP/425.012/2012 tanggal 18 Jan 2012 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Di Lingk. Pemkot Prob. TA 2012 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 188.45/346/KEP/425.012/2012 ;
2. dst softcopy terlampir.
27) Peraturan Walikota selama Tahun 2012 sebanyak 42 Peraturan Walikota dan semua Peraturan Walikota ditindaklanjuti, Capaian Kinerja sebesar 100%;
7. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah pada Peraturan Perundang-undangan terdiri 1 (satu) IKK, yaitu :
28) 9 Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah tidak ada yang dibatalkan, dengan Capaian Kinerja 0%, jadi Perda yang dikirim disetujui oleh Pemerintah ;
8. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah :
29) Keberadaan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tentang Konsultasi Publik, sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Rembug
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 104
Masyarakat Kota Probolinggo (REMASKOT), Capaian Kinerja Ada;
30) Media Informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh Publik dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo berupa media elektronik (Radio Suara Kota), Tabloid Suara Kota, Kotak Pengaduan, Lembaga Musyawarah/dialog langsung, dan Email/Website, dengan Capaian Kinerja Ada;
9. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil terdiri 3 (tiga) IKK, adalah:
31) Rencana Dana Perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2012, Rp 450.125.875.379,00 dan terserap Rp. 458.387.348.223,00 Capaian Kinerja 101,84% ;
32) Total Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 319.848.740.775,43 dan DAU sebesar Rp. 367.601.263.000,00, Capaian Kinerja 87,01%.
33) Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 319.848.740.775,43 dan Total Belanja APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77, Capaian Kinerja 49,44%;
10. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah :
34) PAD APBD Kota Probolinggo Tahun 2012 sebesar Rp. 70.907.946.773,3 dan Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 615.856.339.215,3 capaian Kinerja sebesar 11,51%;
11. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD terdiri dari 5 (lima) IKK, adalah :
35) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada Tahun 2011 sebanyak 2 Opini dan pada Tahun 2012 sebanyak 2 Opini (2 Opini : WTP).
36) SILPA Tahun 2012 sebesar Rp. 47.612.335.759,73 dan Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 615.856.339.215,3, capaian Kinerja sebesar 7,73%;
37) Realisasi Belanja Tahun 2012 sebesar Rp. 611.195.991.270,42 dan Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dengan capaian Kinerja sebesar 94,47%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 105
38) Temuan BPK RI sampai dengan Akhir 2011 sebanyak 11 temuan dan ditindaklanjuti tahun 2012 sebanyak 11 temuan, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
12.Pengelolaan Potensi Daerah terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah :
39) Realisasi PAD Tahun 2012 Rp. 70.907.946.773,3 dan Total Potensi PAD pada APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 41.434.025.000,-, capaian Kinerja 171,13%;
40) Total PAD Tahun 2012 Rp. 70.907.946.773,3 dan Total PAD Tahun 2011 Rp. 57.455.035.686,11, maka Kenaikan PAD dari Tahun 2010 ke Tahun 2011, dengan capaian Kinerja sebesar 23,41%;
13. Terobosan/Inovasi baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) IKK, adalah :
41) Penghargaan dari Pemerintah yang diterima Pemerintah Kota Probolinggo dalam Tahun 2012 sebanyak 27 Penghargaan, yaitu:
No. Nama Penghargaan Waktu Penerimaan
Tempat Penerimaan
Diserahkan oleh
1. Penghargaan dari Gubernur Kota Probolinggo kategori Dukungan Pemerintah Kota Terhadap Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kota Probolinggo
10 Desember 2012 Surabaya Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo
2. School of Future in Vocational Educational Education dan The Best Excellent Education of the Years (SMKN 2 Kota Probolinggo) dalam Companies & School of Future Awards 2012
28 September 2012
Jakarta Indonesia Achievement Center, Rere Swastika Tanjung
3. Piala Adipura ke-6 Tahun 2012 dalam Hari Lingkungan Hidup 2012
5 Juni 2012 Jakarta Presiden RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
4. Peringkat Pertama Sebagai Kota Yang Mampu Melakukan Konsep Tata Ruang Kota Terbuka Hijau Sebagai Inovasi
2012 Jakarta Kementerian Dalam Negri RI
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 106
No. Nama Penghargaan Waktu Penerimaan
Tempat Penerimaan
Diserahkan oleh
Lingkungan (BLH Kota Probolinggo)
5. Juara Pertama Nasional Mengenai Pengelolaan Menagemen Persampahan (BLH Kota Probolinggo)
2012 Jakarta Kementerian Dalam Negri RI
6. Juara Satu Terbaik Dalam Ajang Perempuan Dalam Gerakan Tanam Dan Pelihara Pohon (PGTPP) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Probolinggo
1 Desember 2012 Jakarta Ibu Negara Ani Yudhoyono
7. Wahana Tata Nugraha Tahun 2011 Kategori Kota Sedang (Ke-4 kalinya)
29 Mei 2012 Jakarta Menteri Perhubungan RI, E.E. Mangindaan
8. Otonomi Awards tahun 2012 Kategori spesial profil partisipasi publik "Kongres Abang Becak Lengkapi Musrenbang”
6 November 2012 Surabaya The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP)
9. Kota Terbaik Bagi Kabupaten Kota Se-Kota Probolinggo Kategori Sebagai Hutan Kota Terbaik (BLH Kota Probolinggo)
27 Desember 2012 Surabaya Kepala BLH Provinsi Kota Probolinggo Indra Wiragna
10. Kota Terbaik Bagi Kabupaten Kota Se-Kota Probolinggo Kategori Sebagai Jalan Terbaik (BLH Kota Probolinggo)
27 Desember 2012 Surabaya Kepala BLH Provinsi Kota Probolinggo Indra Wiragna
11. Terbaik I Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta karya tingkat Kota Sedang/Kecil
2 Desember 2012 Jakarta Menteri PU Djoko Kirmanto
12. Peringkat 6 Besar Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tingkat Nasional
5 Juni 2012 Jakarta Presiden RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
13. Peringkat Tiga Kategori Penyelenggaraan Tertib Pemanfaatan Jalan Kota Se-Kota Probolinggo (DPU Kota Probolinggo)
12 Oktober 2012 Surabaya Gubernur Kota Probolinggo Soekarwo
14. Adiwiyata Mandiri Untuk SDN Sukabumi 6, SDN Mangunharjo 6, SMPN 4 Dan SMAN 4
5 Juni 2012 Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 107
No. Nama Penghargaan Waktu Penerimaan
Tempat Penerimaan
Diserahkan oleh
15. Adiwiyata Nasional Untuk SDN Mangunharjo 12, SDN Sumberwetan 2, SMPN 10, SMAN 1 Dan SMAN 3
5 Juni 2012 Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
16. Plakat pasar terbaik Nasional tahun 2012 Kategori Kota Sedang (DPPKA)
20 Juni 2012 Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
17. bank pasar terbaik Tahun 2012 (DPPKA)
20 Juni 2012 Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
18. Kota Sehat Swasti Sabha Wiwerda 2011 (Dinkes)
14 November 2012
Jakarta Menkes Endang Rahayu Sedianingsih
19. Indonesia Green Region Award (IGRA) 2012
10 Desember 2012 Jakarta Pemimpin Redaksi majalah SWA, Kemal E Gani
20. Penghargaan Indonesia Green Awards kategori Green City
10 Juli 2012 Jakarta The La Tofi School of CSR, La Tofi
21. Plakat terminal terbaik tahun 2012 Kategori Kota Sedang Nasional (DISHUB)
20 Juni 2012 Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
22. Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2012 (Disperta)
2012 Jakarta Presiden RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
23. Penghargaan status lingkungan hidup terbaik se Jatim Tahun 2012
5 Juni 2012 Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
24. Sebagai nominasi kategori pelayanan publik bidang kesehatan "Saputan Gakin" dan bidang sanitasi langsung berbasis masyarakat "Eco Pesantren" Tahun 2012
6 November 2012 Surabaya The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP)
25. Juara I Lomba Pengelolaan Rusunawa Tingkat Provinsi Kota Probolinggo
1 Oktober 2012 Surabaya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Kota Probolinggo
26. Penghargaan Kecelakaan Nihil (Disnaker) PT. PLN Kota Probolinggo
April 2012 Jakarta Menakertrans RI, Muhaimin Iskandar
27. Penghargaan Kecelakaan Nihil (Disnaker) GIANT Kota Probolinggo
Maret 2012 Surabaya Gubernur Kota Probolinggo, Soekarwo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 108
42) Keberadaan E-procurement di Pemerintah Kota Probolinggo, dengan Capaian Kinerja Ada yaitu melalui website http://lpse.probolinggokota.go.id/eproc/;
43) Persetujuan ijin investasi (diatas 200jt) pada Tahun 2012 sebanyak 630 Ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp. 697.837.456,63.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 109
b. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.
1. Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.2
dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD
Tahun 2012 yang terdiri 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :
1). Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh 2 (dua)
SKPD, uraian sebagai berikut :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Program Nasional sebanyak 7 Program dan dilaksanakan di SKPD
sebanyak 6 Program dengan Capaian Kinerja sebesar 85,71% ;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) dengan
Capaian Kinerja Ada, yaitu (1) SOP tentang Tupoksi tentang
Sekretariat; (2) Tupoksi tentang Bidang; (3) SOP tentang Tupoksi
UPT; (4) SOP tentang BOS dan (5) SOP tentang MADIN;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah, terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 38
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 38 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 10 yaitu antara
lain Jabatan Fungsional Guru, Pengawas;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan sebanyak
2.344 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak
4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 48,32%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 110
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 38 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 38, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 38
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 38, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas
Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 12
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 12, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 201.202.045.264,00 dari Total
APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77, capaian kinerja sebesar
31,10%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 17.177.981.497,00 dari Total Belanja
SKPD sebesar Rp. 201.202.045.264,00, capaian kinerja 8,54%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 600.500.000,10 dari Belanja Barang
dan Jasa Rp. 10.892.450.175,10, capaian kinerja sebesar 5,51%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 111
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 600.500.000,10 dari Total
Belanja SKPD Rp. 201.202.045.264,00, capaian kinerja sebesar
0,30%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 91.931.767.552,37, Capaian
Kinerja sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Radio; 5. Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Dinas Pendidikan, Ada, yaitu Standar Pelayanan
Pendidikan di Kota Probolinggo.
2. Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 12, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 10, dengan Capaian Kinerja sebesar
83,33%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 8
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Jamkesmas, Jamkesda, Non
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 112
Jamkesmas dan Jamkesda; 2. Perijinan Tenaga Kesehatan; 3.
SOP tentang Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan; 4. SOP
tentang Penyemprotan / Fogging ; 5. SOP tentang Sertifikasi
Produk Pangan Industri (P-IRT);
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 71
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 71 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 11 yaitu
1.Jabatan Fungsional Dokter; 2. Dokter Gigi; 3. Perawat; 4.
Perawat Gigi; 5. Bidan; 6. Sanitarian; 7. Nutrisionis; 8. Promosi
Kesehatan; 9. Atem; 10. Fisioterapi; 11. Radiografer.
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kesehatan
sebanyak 762 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 15,71%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 71 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 71, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 71
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 71, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 113
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Kesehatan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 16
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 16, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 16 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
16, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 16 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
16, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 86.843.196.839,71 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.034,77, capaian kinerja sebesar
13,42%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 11.063.661.796,20 dari Total Belanja
SKPD sebesar Rp. 86.843.196.839,71, capaian kinerja 12,74%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 1.747.782.501,40 dari Belanja Barang
dan Jasa Rp. 27.708.139.541,1, capaian kinerja sebesar 6,31%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 1.747.782.501,40 dari Total
Belanja SKPD Rp. 86.843.196.839,71, capaian kinerja sebesar
2,01%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 114
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 86.423.828.782,40, Capaian
Kinerja sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Radio; 5.Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Kesehatan, Ada, yaitu tentang Pembinaan dan
rekomendasi perijinan bidang kesehatan dan pelaksanaan
pelayanan umum.
3. Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 14
yang terdiri dari : 1. SOP tentang IPAL TPA Kualitas Air; 2. SOP
tentang Pelayanan Sedot Tinja dan WC; 3. SOP tentang 3 Sel
TPA; 4. SOP tentang Jembatan Timbang; 5. SOP tentang
Retribusi; 6. SOP tentang Adiwiyata; 7. SOP tentang Web/GIS
Web; 8. SOP tentang Pelayanan Penebangan Pohon; 9. SOP
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 115
tentang Pemaprasan Pohon; 10. SOP tentang Pemasangan LPJU;
11. SOP tentang Ops. Pengkomposan; 12. SOP tentang Ops.
Pembuatan Granul, 13. SOP tentang Ops. Pengolahan Sampah
Organik; 14. SOP tentang Ops. Pengolahan Sampah Plastik.
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 2, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 3, Capaian Kinerja sebesar 66,67%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 23
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 23 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada:
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Lingkungan Hidup
sebanyak 163 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 3,36%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 21 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 21, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 23
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 23, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Lingkungan Hidup berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 116
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 12
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 12, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 18.414.207.225,50 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.034,77, capaian kinerja sebesar 2,85%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 2.636.201.125,00 dari Total Belanja
SKPD sebesar Rp. 18.414.207.225,50 , capaian kinerja 14,32%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 100.350.000,00 dari Belanja Barang
dan Jasa Rp. 6.649.638.363,00, capaian kinerja sebesar 1,51%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 100.350.000,00 dari Total
Belanja SKPD Rp. 18.414.207.225,50 , capaian kinerja sebesar
0,54%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 42.348.447.020,03, Capaian
Kinerja sebesar 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 117
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5.
Website;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Lingkungan Hidup, Ada, yaitu Tentang Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PengolahanSampah
Organik, Penyediaan Informasi Lingkungan, Magang Pembuatan
Kompos, Pengambilan Sampah, Pemasangan LPJU, dan
Penebangan Pohon.
3. Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 8, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 5, dengan Capaian Kinerja sebesar 62,50%;
- Tidak ada Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP).
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah, terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 16
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 16 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 118
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada.
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pekerjaan Umum
sebanyak 73 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,50%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 16 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 16, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 16
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 16, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Pekerjaan Umum berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis.
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 18
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 18, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 18 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
18, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 18 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
18, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 28.655.105.956,957 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.034,77,, capaian kinerja sebesar
4,43%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 119
- Belanja Modal SKPD Rp. 20.338.903.226,2 dari Total Belanja
SKPD sebesar Rp. 28.655.105.956,957, capaian kinerja 70,98%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 322.150.000, dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 3.821.956.895, capaian kinerja sebesar 8,43 %;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 322.150.000, dari Total Belanja
SKPD Rp. 28.655.105.956,957, capaian kinerja sebesar 1,12%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp.0 dari Asset yang
dikuasai SKPD sebesar Rp. 468.610.308.026, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling: 5. Pengumuman di
Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Pekerjaan Umum, Ada, yaitu Indeks Kepuasan
Masyarakat.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 120
5. Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 1, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ..
yang terdiri dari :
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Penataan Ruang
sebanyak 6 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,12%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 121
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Penataan Ruang berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.143.650.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,18%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 0 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp.
1.143.650.000, capaian kinerja 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa
Rp. 972.760.000, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD
Rp. 1.143.650.000, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 122
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Tata Ruang, ada.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 0, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 0, dengan Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Administrasi Keuangan; 2. SOP
tentang Surat Menyurat; 3. SOP tentang Kepegawaian;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian
Kinerja 100%;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 123
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perencaan
Pembangunan sebanyak 6 Personil dari Total PNS di Kota
Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja
sebesar 0,12%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Perencaan Pembangunan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD
dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.143.650.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,18%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 0 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp.
1.143.650.000, capaian kinerja 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 124
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
972.760.000,00 capaian kinerja sebesar 0,00 %;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0 ,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
1.143.650.000, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Perencanaan Pembangunan, Ada, yaitu Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat.
7. Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar
100,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 125
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0
yang terdiri dari :
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 0, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada,
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perumahan
sebanyak 7 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,14%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Perumahan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 4
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 4, capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 126
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 4,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 4,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.448.428.234 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 1,15%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 6.986.287.234 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 7.448.428.234, capaian kinerja 93,80%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
360.195.000, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0 dari Total Belanja SKPD Rp.
7.448.428.234, capaian kinerja sebesar 1,08%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00, Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengumuman; 3. Leaflet;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 127
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Pengembangan perumahan dan permukiman, ada.
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 75%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 2
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Kolam Renang; 2. SOP tentang
Tenis Indoor;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 0, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 13
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 13 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kepemudaan dan
Olahraga sebanyak 40 Personil dari Total PNS di Kota
Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja
sebesar 0,82%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 13 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 13, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 128
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 13
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 13, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Kepemudaan dan Olahraga berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD
dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 8
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 8, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 8,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 8,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.257.665.123 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 1,12%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 1.989.904.321 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 7.257.665.123 , capaian kinerja 27,42%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 216.470.500 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 2.895.139.500, capaian kinerja sebesar 12,34%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 216.470.500 dari Total Belanja
SKPD Rp. 7.257.665.123, capaian kinerja sebesar 7,50%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 129
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.929.694.052, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengumuman di media massa; 3. Leaflet;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Kepemudan dan Olahraga, Ada, yaitu Survey
Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga.
9. Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Ijin Hiburan; 2. SOP tentang
Ijin Pemakaman; 3. SOP tentang Ijin Lokasi; 4. SOP tentang
Penerbitan IMB; 5. SOP tentang Ijin gangguan (HO);
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 130
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 26, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 26, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 10
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 10 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Penanaman Modal
sebanyak 30 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,62%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 10 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 10, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 10
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 10, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Penanaman Modal berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 8
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 8, capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 131
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 8,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 8,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.609.291.280 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,71%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 213.400.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 4.609.291.280, capaian kinerja 4,63%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 206.950.000 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 2.083.556.010, capaian kinerja sebesar 9,93%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 206.950.000 dari Total Belanja
SKPD Rp. 4.609.291.280 , capaian kinerja sebesar 4,49%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.878.643.386, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 132
Leaflet; 3. Pengumuman di Mass Media; 4. Website; 5. Pos
Pengaduan
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Penanaman Modal, Ada, yaitu Survey
Pelayanan satu pintu kegiatan perijinan.
10. Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 5, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 5, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ...
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 2, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 19
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 19 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada,
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Koperasi dan UKM
sebanyak 43 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,89%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 133
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 19 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 19, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 19
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 19, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Koperasi dan UKM berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 8
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 8, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 8,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 8,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.734.777.902 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,73%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 90.717.701 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 4.734.777.902., capaian kinerja 1,92%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 145.260.301 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 1.943.063.075, capaian kinerja sebesar 7,48%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 145.260.301 dari Total Belanja
SKPD Rp. 4.734.777.902, capaian kinerja sebesar 3,05%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 134
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0 dari Asset yang
dikuasai SKPD sebesar Rp. 2.756.811.601, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Mobil Keliling ; 2. Pos
Pengaduan; 3. Website; 4. Leaflet;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Kopersi dan UKM, Ada, yaitu tentang
Pengembangan Koperasi & UMKM.
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh 1
(satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 50 %;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pencatatan Kelahiran ; 2. SOP
tentang Pecatatan Kematian ; 3. SOP tentang Perceraian 4. SOP
tentang Perkawinan 5. SOP tentang Pengesahan Anak
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 135
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 2, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 17
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 17 Jabatan, Capaian
Kinerja 100%;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 0 ;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil sebanyak 32 Personil dari Total PNS di Kota
Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja
sebesar 0,66%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 17 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 17, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 17
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 17, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Renstra, SKPD, Renja
SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3
jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 7
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 7 capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 136
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 7 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 7,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 7 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 7,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.932.711.908 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,92%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 491.500.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 5.932.711.908 , capaian kinerja 8,28%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 356.677.500 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 2.945.489.500, capaian kinerja sebesar 12,11%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 356.677.500 dari Total Belanja
SKPD Rp. 5.932.711.908 , capaian kinerja sebesar 6,01%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 2.412.472.664, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 137
- Keberadaan survey Pelayanan pembuatan KTP dan KK, ada.
12. Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari ; 1. SOP tentang Pelayanan Pelatihan ; 2. SOP
tentang Lembaga Pelatihan Kerja ; 3. Pemerataan Mediasi
perselisihan hubungan industri ; 4. SOP tentang Pembuatan AK
1 ; 5. SOP tentang Bursa Keraj On Line
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 9, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 9, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 17
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 17 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada.
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Ketenagakerjaan
sebanyak 45 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,93%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 17 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 17, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 138
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 17
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 17, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Ketenagakerjaan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 10
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 10, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 10 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
10, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 10 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
10, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 6.285.080.364 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,97%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 756.118.002 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 6.285.080.364 , capaian kinerja 12,03%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 231.473.200 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 2.232.938.700, capaian kinerja sebesar 10,37 %;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 231.473.200 dari Total Belanja
SKPD Rp. 6.285.080.364, capaian kinerja sebesar 3,68%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 139
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 4.274.065.724, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling; 5. Pengumuman di
Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Ketenagakerjaann, Ada, yaitu Survey Indeks
Kepuasan Ketenagakerjaan.
13. Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 1, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ...
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 140
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 2 yaitu 1.
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya; 2. Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian Muda;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Ketahanan Pangan
sebanyak 2 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,04%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Ketahanan Pangan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 1
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 1, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 1,
capaian kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 141
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 960.030.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,15%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 124.400.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 960.030.000, capaian kinerja 12,96%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
682.940.000, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0 dari Total Belanja SKPD Rp.
960.030.000, capaian kinerja sebesar 2,64%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0 dari Asset yang
dikuasai SKPD sebesar Rp. 0, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 0 Jenis Informasi, yaitu....;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Ketahanan Pangan, Ada, yaitu Survey Konsumsi
Pangan Masyarakat.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 142
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel
berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 0 , dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 0 , Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 6
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 6 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu
1.Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB);
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 13 Personil dari
Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka
Capaian Kinerja sebesar 0,27%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 6 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 6, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 143
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 6
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 6, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa
Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian
kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 11
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 11, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 11, dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
11, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
11, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 5. 478.930.668 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,85%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 54.900.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 5.478.930.668 capaian kinerja 1,00%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 122.332.768 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 1.636.481.767 capaian kinerja sebesar 7,48%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 122.332.768 dari Total Belanja
SKPD Rp. 5.478.930.668 capaian kinerja sebesar 0,79%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 144
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris; 4
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 3.331.818.001, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 0 Jenis Informasi, yaitu 1
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, ada.
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel
berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 4, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 2
yang terdiri dari : 1. SOP tentang KIE; 2. SOP tentang Pelayan
Kontrasepsi;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 6, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 6, Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 145
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 24
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 24 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu
1.Jabatan Fungsional Penyuluhan KB;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 58 Personil dari
Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka
Capaian Kinerja sebesar 1,20%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 24 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 24, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 24
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 24, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berupa Renstra,
SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada,
sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 4
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 4, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 4,
capaian kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 146
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 4,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.542.129.013 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,24%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 995.697.804 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 1.542.129.013 capaian kinerja 64,57%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa
Rp. 447.131.209 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD
Rp. 1.542.129.013 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5. Mobil
Keliling
- Keberadaan survey pelayanan tentang pemasangan alat
kontrasepsi , ada.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 147
16. Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 5, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 6, dengan Capaian Kinerja sebesar 83,33 %;
- Keberadaan Standard Operatingk Procedure (SOP) sebanyak 6
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Kendaraan bermotor; 2. SOP
tentang Laki; 3. SOP tentang Penyusunan LKPJ; 4. SOP tentang
Penyusunan kua ppas; 5. SOP tentang rencana kerja tahunan;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 18
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 18 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 0 yaitu ;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perhubungan
sebanyak 69 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,42%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 18 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 18, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 148
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 18
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 18, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Dinas Perhubungan dan LLAJ berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD
dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 11
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 11, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
11, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
11, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 10.608.694.922 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 1,64%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 1.652.137.200 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 10.608.694.922 capaian kinerja 16,13%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 1.913.026.550 dari Belanja Barang
dan Jasa Rp. 3.529.603.211 capaian kinerja sebesar 54,20%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 1.913.026.550 dari Total
Belanja SKPD Rp. 10.608.694.922 , capaian kinerja sebesar
18,68%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 149
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.8.727.579.954 Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media;v5.
Pengumuman di media massa.
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
tentang uji KIR, ada.
17. Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh 2 (dua)
SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0
yang terdiri dari :
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 150
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 3
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 3 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada.
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Komunikasi dan
Informatika sebanyak 8 Personil dari Total PNS di Kota
Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja
sebesar 0,16%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 3 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 3
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 3, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Komunikasi dan Informatika berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD
dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 5
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 5, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 5 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 5,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 5 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 5,
capaian kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 151
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 2.512.991.000 dari Total APBD
sebesar Rp.646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,39%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 180.900.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 2.512.991.000 capaian kinerja 7,20%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
2.026.851.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
2.512.991.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00, Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5.Mobil
Keliling
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Komunikasi dan Informatika, Ada, yaitu Survey
Pelayan di kegiatan Laporo Rek.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 152
18. Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh (Kewenangan Pusat).
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh 4
(empat) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2 dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Surat ijin Kepala
BAKESBANGPL & Linmas perihal Permohonan Ijin Penelitina
survey; 2. SOP tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi
Ormas dan LSM; 3. SOP tentang Pendirian Parpol di Kota
Probolinggo; 4. SOP tentang Penanggulangan Bencana;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 49
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 49 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 0 yaitu 1
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebanyak 171 Personil dari Total PNS di Kota
Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja
sebesar 3,53%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 153
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 49 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 49, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 49
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 49, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Kesbang dan Politik berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 13
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 13, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 13 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
13, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 13 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
13, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 13.691.631.504 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 2,12%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 378.614.002 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 13.691.613.504 capaian kinerja 2,77%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 404.687.251 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 6.054.088.773, capaian kinerja sebesar 6,68%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 404.687.251 dari Total Belanja
SKPD Rp. 13.691.613.504 capaian kinerja sebesar 2,96%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 154
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 2.762.359.068 Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Kesbang dan Politik, Ada, yaitu Survey tentang
Pelayanan Pendirian Parpol.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persadian
yang dilaksanakan oleh 25 (dua puluh lima) SKPD dengan uraian
sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah; 2. SOP tentang Pengajuan Sertifikasi Tanah
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 155
bagi Masyarakat Kurang Mampu (Proda); 3. SOP tentang
erjasama antar Pemerintah Daerah; 4. SOP tentang Kerjasama
dengan Lembaga; 5. SOP tentang Surat Masuk;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 256
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 256 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 0 yaitu
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan sebanyak
721 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 14,86%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 256 orang dari Jumlah Pejabat yang
ada sebanyak 256, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak
256 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 256, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Otonomi Daerah berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 156
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 20
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 20, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
20, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
20, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 177.403.761.738 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 27,42%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 15.722.130.662 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 177.403.761.738 capaian kinerja 8,86%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 5.694.877.251 dari Belanja Barang
dan Jasa Rp. 55.694.984.625 capaian kinerja sebesar 10,25%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 5.694.877.251 dari Total
Belanja SKPD Rp. 177.403.761.738 capaian kinerja sebesar 1,04%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang
dikuasai SKPD sebesar Rp.606.169.204.346 Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 157
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5. Mobil
Keliling
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Otonomi Daerah, Ada, yaitu Survey tentang
Penerimaan Bantuan Desa, Survey tentang pelaksanaan
otonomi daerah.
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh
1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 50%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ...
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 0, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 7 Jabatan
dan yang harus ada sebanyak 7 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 1 yaitu
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebanyak 19 Personil dari Total PNS di
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 158
Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian
Kinerja sebesar 0,39%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 7 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 7, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 7
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 7, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Renstra, SKPD,
Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada,
sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 11
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 11, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
11, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
11, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.451.440.216 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,84%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 646.967.530.035 dari Total Belanja
SKPD sebesar Rp. 5.451.440.216 capaian kinerja 3,24%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 80.090.001 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 3.617.844.000 capaian kinerja sebesar 2,21%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 159
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 80.090.001 dari Total Belanja
SKPD Rp. 5.451.440.216 capaian kinerja sebesar 1,47%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.027.983.719 Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.
Pengumuman di media massa; 3. Leaflet;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ada,
yaitu Survey Pemberdayaan Masyarakat.
22. Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian
sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 5, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 5, dengan Capaian Kinerja sebesar 20%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0
yang terdiri dari :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 160
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 24
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 24 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Sosial sebanyak 51
Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,05%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 24 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 24, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 24
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 24, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Sosial berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan
capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 12
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 12, capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 161
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
12, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 14.415.398.229 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 2,23%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 227.500.001 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 14.415.398.229 capaian kinerja 1,58%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 302.673.001 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 9.694.030.000 capaian kinerja sebesar 3,12%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 302.673.001 dari Total Belanja
SKPD Rp. 14.415.398.229 capaian kinerja sebesar 2,10%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp.1.157.540.881 Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 162
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Media Massa; 5.
Leaflet
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Sosial, Ada, yaitu Survey Rehabilitasi Orang
Terlantar.
23. Urusan Budaya yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian
sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 50 %;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Kolam Renang; 2. SOP tentang
Tennis Indoor; 3
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 163
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Budaya sebanyak 6
Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,12%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Budaya berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.442.906.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,286%;
- Belanja Modal SKPD Rp321.680.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. . 1.442.906.000 capaian kinerja 22,29%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 164
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
978.621.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
1.442.906.000 capaian kinerja sebesar 6,619%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp0,00 dari Asset yang
dikuasai SKPD sebesar Rp0, 00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey tentang pengembangan kebudayaan
daerah, ada.
24. Urusan Statistik yang dilaksanakan (Kewenangan Pusat);
25. Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh 1 (satus) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 0, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 0, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 165
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pelayanan akuisisi arsip; 2.
SOP tentang peminjaman arsip satis; 3. SOP jasa layanan
kearsipan; 4. SOPTentang pengolahan arsip 5. SOP tentang
pembinaan kearsipan;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 3
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 3 Jabatan, Capaian
Kinerja 100%;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu
1.Jabatan Fungsional Arsiparis
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kearsipan sebanyak
7 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.581
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,14%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 3 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 3
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 3, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 166
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Kearsipan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 282.530.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,04%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 83.500.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 282.530.000 capaian kinerja 29,55%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 51.580.000 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 127.385.000 capaian kinerja sebesar 40,49%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 51.580.000 dari Total Belanja
SKPD Rp. 282.530.000 capaian kinerja sebesar 18,26%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 167
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak Tidak ada.
26. Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 1, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 50%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 1
yang terdiri dari : 1. SOP tentang menjadi anggota
perpustakaan; 2. SOP tentang peminjaman koleksi; 3. SOP
tentang pengembalian koleksi; 4. SOP tentang pelayan refrensi;
5. SOP pelayanan paket pustaka dan mobil perpustakaan;
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 3, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 3, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional ada; yaitu . 1. Pustakawan;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 168
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perpustakaan
sebanyak 23 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,47%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 4 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 4
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 4, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Perpustakaan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 6
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 6, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 6 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 6,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 2.533.070.191 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,39%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 396.250.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 2.533.070.191 , capaian kinerja 15,64%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 169
- Belanja Pemeliharaan Rp. 106.040.000 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 831.832.000 capaian kinerja sebesar 12,75%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 106.040.000 dari Total Belanja
SKPD Rp. 2.533.070.191 capaian kinerja sebesar 4,19%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 5.329.181.733, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Pelayanan Pinjaman Buku, ada.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 170
2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.3
dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD
Tahun 2011 yang terdiri 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :
1. Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pengujian di Laboratorium
Perikanan; 2. Pemantauan Susut Hasil Perikanan; 3. SOP
Pengajuan Surat Rekomendasi Pembuatan SIUP/SIPI/SIKPI 4.
SOP tentang Pengajuan Surat rekomendasi BBM bersubsidi; 5.
SOP tentang Surat Masuk
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 4, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 4, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 18
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 18 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional tidak Ada, sebanyak 0
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 171
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan sebanyak
47 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,97%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 18 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 18, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 18
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 18, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas
Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 20
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 20, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 20, dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak
20, capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak
20, capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 11.973.579.529dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.034, capaian kinerja sebesar 1,85%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 3.951.060.518 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 11.973.579.529 capaian kinerja 33,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 172
- Belanja Pemeliharaan Rp. 399.535.891 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 4.451.610.786 capaian kinerja sebesar 8,98 %;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 399.535.891 dari Total Belanja
SKPD Rp. 11.973.579.529 capaian kinerja sebesar 3,34%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp.0,00, Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.
Leaflet; 3. Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Kelautan dan Perikanan, Ada, yaitu Survey
Tentang Pembenihan ikan.
2. Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 9
yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pemeriksaan Kesehatan
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 173
Hewan & Penyedian Fasilitas Pemotongan di UPT RPH; 2. SOP
tentang surat keteranganhasil uji lab; 3. SOP tentang Pelayanan
Kesehatan hewan ; 4. SOP tentang Tanda daftar Peternanakan
rakyat; 5. SOP tentang keterangan kesehatan hewan(SKKH);
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 14
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 14 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu
1.Jabatan Fungsional Penyuluh Peternakan;;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pertanian sebanyak
40 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,82%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 14 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 14, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 14
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 14, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Pertanian berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 174
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 1
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 1, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 1,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 1,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 11.343.151.386 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 1,75%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 2.133.251.440 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 11.343.151.386 capaian kinerja 18,81%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 229.442.500 dari Belanja Barang dan
Jasa Rp. 5.642.549.600, capaian kinerja sebesar 4,07%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 229.442.500 dari Total Belanja
SKPD Rp. 11.343.151.386 capaian kinerja sebesar 0,69%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 27.145.505.864, Capaian Kinerja
sebesar 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 175
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.
Leaflet;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Pertanian, Ada, yaitu Survey Konsumsi
Pelayanan Inseminasi Buatan.
3. Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 1
yang terdiri dari : 1. SOP ttg Perijinan Kayu
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 176
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kehutanan
sebanyak 4 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,08%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Kehutanan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 207.500.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,03%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD sebesar
Rp. 207.500.000 capaian kinerja 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
155.700.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 177
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
207.500.000 capaian kinerja sebesar 2,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00, Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman;
2.Mobil penyiraman; 3. Leaflet; ;
- Keberadaan survey tentang Rehabilitasi Hutan Mangrove, ada.
4. Urusan Energi dan SDM yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ..
yang terdiri dari :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 178
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 2, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 0 yaitu
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Sumber Daya
Mineral sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Sumber Daya Mineral berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan
RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 179
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 648.275.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,10%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 18.300.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 648.275.000 capaian kinerja 2,82%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
509.975.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
648.275.000 capaian kinerja sebesar 2,51%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Leaflet; 2. Pos Pengaduan;
3.Papan pengumuman;;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 180
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan sumber Daya Mineral, Ada, yaitu Survey
tentang Perijinan Bagi Usaha Eksplorasi.
5. Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ..
yang terdiri dari :
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pariwisata
sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 181
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas
Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.388.085.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,21%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 24.500.00 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 1.388.085.000 capaian kinerja 1,77%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
1.240.570.000, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
0,00, capaian kinerja sebesar 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 182
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 56.655.716.200,00, Capaian
Kinerja sebesar 0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Pariwisata, Ada, yaitu Survey tentang
Rekomendasi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
6. Urusan Industri yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian
sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0
yang terdiri dari :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 183
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 0, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional tidak Ada.
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Industri sebanyak 3
Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851
Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas
Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 184
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.069.075.000 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,17%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 21.500.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 1.069.075.000 capaian kinerja 2,01%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
905.190.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
1.069.075.000 capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.
Leaflet; 3. Website;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 185
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Industri, Ada, yaitu Survey Tentang pembinaan
Pabrik.
7. Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan
uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 75%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0
yang terdiri dari :
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 2, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 0 yaitu
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perdagangan
sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 186
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan
Perdagangan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian
kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 4,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 4,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 398.535.877 dari Total APBD
sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,06%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 9.000.000 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 398.535.877, capaian kinerja 2,26%;
- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp.
289.960.877, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp.
398.535.877 capaian kinerja sebesar 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 187
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp.0,00 Capaian Kinerja sebesar
0,00%;
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.
Leaflet 3.; Website;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Perdagangan, Ada, yaitu Survey tentang
Tentang Pameran dagang.
8. Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh 14 (empat belas) SKPD
dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini :
1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri
dari 2 (dua) IKK, adalah :
- Jumlah Program Nasional sebanyak 0, dan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebanyak 0, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak
tidak ada;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 188
2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) IKK, adalah :
- Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan
Menteri (PERMEN) sebanyak 1, dan yang seharusnya
dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;
3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu:
- Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 4
Jabatan dan yang harus ada sebanyak 4 Jabatan, Capaian
Kinerja 100 %;
- Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu
1.Jabatan Fungsional Mobilitas Penduduk;
4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu :
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Transmigrasi
sebanyak 37 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo
sebanyak 22.425 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,17%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan sebanyak 4 orang dari Jumlah Pejabat yang ada
sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 4
orang dari Pejabat yang ada sebanyak 4, Capaian Kinerja
sebesar 100%;
5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu :
- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas
Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD,
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 1
dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 1, capaian
kinerja sebesar 100%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 189
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 1,
capaian kinerja sebesar 100%;
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 1,
capaian kinerja sebesar 100%;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu:
- Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.850.000.000,00 dari Total APBD
sebesar Rp. 12.305.791.486.188,00, capaian kinerja sebesar
0,06%;
- Belanja Modal SKPD Rp. 34.650.000,00 dari Total Belanja SKPD
sebesar Rp. 7.478.346.245,00, capaian kinerja 0.46%;
- Belanja Pemeliharaan Rp.0,00 dari Belanja Barang dan Jasa
Rp. 6.742.146.145,00, capaian kinerja sebesar 0,00 %;
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD
Rp. 7.478.346.245,00, capaian kinerja sebesar 0,00%;
- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK
dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu
Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3)
Buku Inventaris; 4) Buku Penerimaan dan Pengeluaran; 5)
Daftar Pemeliharaan; 6) Catatan Mutasi Barang; 7) Daftar Aset
Kontabel; 8) Daftar Aset Tetap; 9) Daftar Aset Lainnya; dan 10)
DaftarPenghapusan Barang;
- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset
yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 29.571.706.226,00, Capaian
Kinerja sebesar 0,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 190
8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2
(dua) IKK, yaitu :
- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos
Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media;
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Urusan Transmigrasi, Tidak ada.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 191
3. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran
III.3 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian
Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam rangka EKPPD
terhadap LPPD Tahun 2012, yaitu :
Urusan Wajib
Urusan Pendidikan, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 8.903 dari
anak usia 4 - 6 tahun sebanyak 10.904, Capaian Kinerja
sebesar 81,65%;
IKK (2) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak
buta aksara) sebanyak 160.189 dari penduduk usia 15
tahun ke atas sebanyak 162.718, capaian Kinerja
sebesar 98,45%;
IKK (3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
sebanyak 22.832 dari penduduk kelompok usia 7-12
tahun sebanyak 22.687, capaian Kinerja sebesar
100,64%;
IKK (4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
sebanyak 9.873 dari penduduk usia 13-15 tahun
sebanyak 11.406, capaian Kinerja sebesar 86,56%;
IKK (5) Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
sebanyak 10.120 dari penduduk kelompok usia 16-18 th
sebanyak 10.523, capaian Kinerja sebesar 96,17%;
IKK (6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebanyak 17 dari
siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pd tahun
ajaran sebelumnya sebanyak 24.857, capaian Kinerja
sebesar 0,07%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 192
IKK (7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebanyak 17 dari
siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs
sebanyak 12.856, capaian Kinerja sebesar 0,13%;
IKK (8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA sebanyak
205 dari siswa pd tingkat yang sama dan jenjang
SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak
13.259, capaian Kinerja sebesar 1,55%;
IKK (9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebanyak 3.918 dari siswa
tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran
sebelumnya sebanyak 3.935, capaian Kinerja sebesar
99,57%;
IKK (10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebanyak 4.027 dari
siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada
tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.030, capaian
Kinerja sebesar 99,93%;
IKK (11) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebanyak 3.630
dari siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA
pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.660, capaian
Kinerja sebesar 99,18%;
IKK (12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
sebanyak 3.961 dari lulusan pada jenjang SD/MI tahun
ajaran sebelumnya sebanyak 3.918, capaian Kinerja
sebesar 101,10%; (Terdapat siswa luar kota yg
mendaftar di kota Probolinggo)
IKK (13) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA sebanyak 4.649 dari lulusan pada
jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak
4.027, capaian Kinerja sebesar 115,45%; (Terdapat
siswa luar kota yg mendaftar di kota Probolinggo)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 193
IKK (14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak
2.406 dari guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
sebanyak 3.210, capaian Kinerja sebesar 74,95%;
Urusan Kesehatan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (15) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani oleh
Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 606, maka
Capaian Kinerja sebesar 73,19%;
IKK (16) Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan oleh 5 Kecamatan
di Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 3.734
dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 3.800, maka
Capaian Kinerja sebesar 98,26%;
IKK (17) Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) oleh Kota Probolinggo dengan
Capaian Kinerja 26, maka Capaian Kinerja sebesar
89,66%;
IKK (18) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan oleh
Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 303, maka
Capaian Kinerja sebesar 100%;
IKK (19) Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit TBC BTA (+) oleh Kota Probolinggo dengan
Capaian Kinerja 209, maka Capaian Kinerja sebesar
98,12%;
IKK (20) Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD oleh Kota Probolinggo dengan Capaian
Kinerja 23, maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%;
IKK (21) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin di Kota Probolinggo dengan Capaian
Kinerja 36.546 maka Capaian Kinerja sebesar 82,36%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 194
IKK (22) Cakupan kunjungan Bayi oleh 38 Kota dengan Capaian
Kinerja 3.355, maka Capaian Kinerja sebesar 89,18%;
Urusan Lingkungan Hidup dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (23) Penanganan sampah Kota Probolinggo dengan Capaian
Kinerja 12.515.063 m3, maka Capaian Kinerja sebesar
19,65%;
IKK (24) Jumlah pasar tradisional yang memiliki
kebersihantergolong baik sebanyak 10 dari jumlah
seluruh pasar tradisional sebanyak 11 dengan capaian
kinerja sebesar 90,91%;
IKK (25) Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan
penduduk dengan Capaian Kinerja 967, maka Capaian
Kinerja sebesar 4,41%;
IKK (26) Penegakan Hukum lingkungan oleh Kota Probolinggo
dengan Capaian Kinerja 17 kasus lingkungan, maka
Capaian Kinerja sebesar 100,00%;
Urusan Pekerjaan Umum dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (27) Jalan Kota dalam kondisi baik sepanjang 42,805 Km
dari panjang jalan Kota sepanjang 128,351 Km, Capaian
Kinerja sebesar 33,35%;
IKK (28) Rumah tangga yang bersanitasi di Kota Probolinggo
dengan jumlah 43.595, maka Capaian Kinerja sebesar
70,67%;
IKK (29) Kawasan kumuh di Kota Probolinggo dengan luas 0,02
km2, maka Capaian Kinerja sebesar 0,04%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 195
Urusan Tata Ruang dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (30) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/ HGB di Kota Probolinggo dengan luas 4.225 ha
dari luas wilayah ber HPL/HGB 14.166 ha, maka
Capaian Kinerja sebesar 29,82%;
Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan Capaian Kinerja sebagai
berikut :
IKK (31) Dokumen Perencanaan : RPJPD di Kota Probolinggo
dengan capaian kinerja Ada, PERDA Nomor : 10 Tahun
2006 Tentang RPJPD Kota Probolinggo 2006-2012;
IKK (32) Dokumen Perencanaan : RPJMD di Kota Probolinggo
dengan capaian kinerja Ada, PERDA Nomor : 16 Tahun
2009 Tentang RPJMD Kota Probolinggo TAHUN 2010
- 2014 ;
IKK (33) Dokumen Perencanaan : RKPD di Kota Probolinggo
dengan capaian kinerja Ada, PERWALI Nomor : 14
Tahun 2011 Tentang RKPD Kota Probolinggo Tahun
2012;
IKK (34) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, dengan
jumlah Program RKPD tahun berkenaan sebanyak 172
dan yang harus dilaksanakan sebanyak 172 dengan
capaian kinerja 100%;
Urusan Perumahan, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (35) Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Probolinggo
dengan jumlah 17.042 dari jumlah seluruh rumah
tangga 59.538 , maka Capaian Kinerja sebesar 28,62%;
IKK (36) Luas lingkungan pemukiman kumuh Kota Probolinggo
adalah 0,02 dari luas wilayah 56,667 km2, maka
Capaian Kinerja sebesar 0,03%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 196
IKK (37) Rumah layak huni di Kota Probolinggo adalah sebanyak
60.366 dari jumlah seluruh rumah sebanyak 61.687
maka Capaian Kinerja sebesar 97,86%;
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dengan Capaian Kinerja
sebagai berikut :
IKK (38) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kota
Probolinggo adalah 5 dengan jumlah penduduk
219.139, maka Capaian Kinerja sebesar 0,02%;
IKK (39) Lapangan Olahraga di Kota Probolinggo adalah 177
dengan jumlah penduduk 219.139, maka Capaian
Kinerja sebesar 0,81%;
Urusan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (40) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dari Tahun
2011 s/d Tahun 2012 sebesar 51,60%;
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Capaian
Kinerja sebagai berikut :
IKK (41) Koperasi aktif di Kota Probolinggo adalah 141 dengan
jumlah seluruh koperasi 270 maka Capaian Kinerja
sebesar 52,22%;
IKK (42) Jumlah usaha Mikro kecil di Kota Probolinggo adalah
5.273 dengan jumlah seluruhn UKM 5.273 maka
Capaian Kinerja sebesar 100,00%;
Urusan Kependudukan dan Catatan dengan Capaian Kinerja sebagai
berikut:
IKK (43) Kepemilikan KTP pada Kota Probolinggo dengan jumlah
penduduk yang memiliki KTP 156.556 dengan jumlah
penduduk wajib KTP 168.547, maka Capaian Kinerja
sebesar 92,89%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 197
IKK (44) Kepemilikan Akta Kelahiran (per 1000 penduduk) pada
Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk yang
memiliki Akta Kelahiran 2.756 dengan jumlah penduduk
2.762, maka Capaian Kinerja sebesar 99,78%;
IKK (45) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK pada Kota
Probolinggo sudah diterapkan, maka Capaian Kinerja
adalah sudah;
Urusan Ketenagakerjaan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (46) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Probolinggo
dengan jumlah penduduk angkatan kerja 113.966
dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja 149.710,
maka Capaian Kinerja sebesar 76,12%;
IKK (47) Pelayanan kepersetaan Jaminan Sosial bagi
pekerja/buruh Kota Probolinggo dengan pekerja/buruh
aktif dalam Program Jamsostek sejumlah 9.047
dibanding dengan jumlah pekerja/buruh 26.146, maka
Capaian Kinerja sebesar 34,60%;
Urusan Ketahanan Pangan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (48) Regulasi Ketahanan Pangan yang tersedia di Pemerintah
Kota Probolinggo, dengan capaian kinerja Ada (Perwali
No 34 Tahun 2010 ttg Petunjuk Teknis Gerakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
berbasis Sumber Daya Lokal kota Probolinggo) ;
IKK (49) Ketersediaan Pangan Utama di Kota Probolinggo
dengan rata-rata jumlah per tahun (padi & jagung)
13.802.150 kg dengan jumlah penduduk 219.139, maka
Capaian Kinerja sebesar 62.984 kg;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 198
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (50) Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah sebanyak
2.410 orang dari 12.632 pekerja Perempuan, dengan
Capaian Kinerja sebesar 19,08%;
IKK (51) Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas di Kota
Probolinggo sebanyak 360 dari 403 anak perempuan
usia 15th keatas, maka Capaian Kinerja sebesar
89,33%;
IKK (52) Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota
Probolinggo sebanyak 18.235 dari 45.586 angkatan
kerja perempuan, maka Capaian Kinerja sebesar
40,00%;
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera I dengan
Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (53) Tingkat Prevalensi peserta KB aktif oleh Kota
Probolinggo dengan sejumlah 36.745 dari 49.018
pasangan usia subur, maka Capaian Kinerja sebesar
74,96%;
IKK (54) Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB setiap
kelurahan di Kota Probolinggo sebanyak 19 PLKB/KB
untuk 29 kelurahan, maka Capaian Kinerja sebesar
65,52%;
Urusan Perhubungan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (55) Angkutan Darat di Kota Probolinggo sejumlah 90.960
dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak
219.139, maka Capaian Kinerja sebesar 41,51%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 199
Urusan Komunikasi dan Informatika dengan Capaian Kinerja sebagai
berikut:
IKK (56) Web site milik Pemerintah Kota Probolinggo, capaian
kinerja Ada dengan nama
http://www.probolinggokota.go.id/
IKK (57) Pameran/expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kota Probolinggo sebanyak 2 Kali.
Urusan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut : (Bukan Urusan
Wajib Daerah (BUW), masih kewenangan Pemerintah
Pusat)
IKK (58) Luas lahan bersertifikat di Kota Probolinggo seluas
3.400 ha dari 5.667 ha luas lahan yang harus
bersetifikat, maka Capaian Kinerja sebesar 60,00%;
IKK (59) Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Probolinggo
sejumlah 94 kasus dari 106 kasus yang terdaftar, maka
Capaian Kinerja sebesar 88,68%;
IKK (60) Penyelesaian Ijin Lokasi di Kota Probolinggo sejumlah 1
ijin dari 1 ijin lokasi yang terdaftar, maka Capaian
Kinerja sebesar 100,00%;
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan Capaian
Kinerja sebagai berikut :
IKK (61) Kegiatan pembinaan Politik Daerah sebanyak 4
kegiatan;
IKK (62) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
sebanyak 4 kali ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 200
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (63) Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota
Probolinggo sebanyak 9 Sistem, yaitu 1) Sistem
Perencanaan Pembangunan Kota Kita/SP2K2
(http://sp2k2.probolinggokota.go.id/) – Web Based
SMS Center:, 2) Sistem Informasi Layanan Pendidikan
dan Kesehatan (http://gakin.probolinggokota.go.id/), 3)
Sistem Informasi Musrenbang
(http://musrenbang.probolinggokota.go.id/), 4) Sumber
Taman Kampung Cyber
(http://sumbertaman.kampungcyber-probolinggo.net/),
5) Citarum Kampung Cyber
(http://citarum.kampungcyber-probolinggo.net/), 6)
Mail Server Intranet (http://server-pemkot:3000/), 7)
Bank Data Server Intranet (http://server-
pemkot:4000/), 8) SMS Center Layanan Pengaduan
Masyarakat (Screenshot SMS Gateway), 9) Chating
Online Pengaduan Masyarakat (via Yahoo Messenger)
IKK (64) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, dengan Capaian
Kinerja sebesar ada;
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Capaian
Kinerja sebagai berikut :
IKK (65) PKK aktif di Kota Probolinggo sejumlah 35 dari 35
jumlah PKK, maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%;
IKK (66) Posyandu aktif di Kota Probolinggo sejumlah 216 dari
216 jumlah PKK, maka Capaian Kinerja sebesar
100,00%;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 201
Urusan Sosial dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (67) Sarana sosial seperti Panti Asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi sebanyak 14 Unit, yaitu :
(1) Panti Werdha Muhammadiyah; (2) Panti
Muhammadiyah Putri; (3) Panti Muhammadiyah
Putra; (4) Panti Nahdlatul Ulama; (5) Panti Sint Jan;
(6) Panti Santo Yoseph; (7) Panti Riyadlus Sholihin; (8)
Panti Al Manshuri; (9) Panti Asih Asuh; (10) Panti
Nurul Hidayah; (11) Panti Badruttamam Ashulthon;
(12) Panti Al-Ihsan PPAS Al-Ihsan; (13) Panti Nurul
Jannah; (14) Panti Nurus Salafiyah.
IKK (68) Dari 8.447 PMKS yang seharusnya ditangani terdapat
1.097 PMKS yang tertangani, maka Capaian Kinerja
sebesar 12,99%;
IKK (69) Dari 1.675 jumlah penyandang cacat baik fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya
menerima jaminan sosial dalam satu tahun terdapat
1.042 yang telah menerima jaminan sosial, maka
Capaian Kinerja sebesar 62,21%;
Urusan Budaya dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (70) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota
Probolinggo sebanyak 15 Kali;
IKK (71) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya sebanyak 29
Sarana;
IKK (72) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan sebanyak 558 dari 558 total yang dimiliki
daerah;
Urusan Statistik (Masih Kewenangan Pemerintahan Pusat) dengan
Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (73) Buku ”Provinsi dalam Angka”, capaian Kinerja Ada
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 202
IKK (74) Buku ”PDRB Provinsi”, capaian Kinerja Ada
Urusan Kearsipan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (75) SKPD yang menerapkan pengelolaan arisp secara baku
sebanyak 35, dari 42 SKPD dilingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo, Capaian Kinerja sebesar 83,33%;
IKK (76) Kegiatan peningkatan peningkatan SDM pengelola
Kearsipan sebanyak 40 kali;
Urusan Perpustakaan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (77) Koleksi Judul Buku yang tersedia di Perpustaan Daerah
sebanyak 22.993 Buku, dari persediaan sebanyak
45.985 Eksemplar, maka Capaian Kinerja sebesar
50,00%;
IKK (78) Pengunjung perpustakaan sebanyak 28.756 orang
selama 1 tahun dan yang harus dilayani sebanyak
147.328 orang, capaian kinerja sebesar 19,52%;
Urusan Pilihan.
Urusan Kelautan dan Perikanan dengan Capaian Kinerja sebagai
berikut :
IKK (1) Produksi perikanan Kota Probolingo sejumlah 10.395
ton dari 11.000 ton target daerah, maka Capaian
Kinerja sebesar 94,50%;
IKK (2) Konsumsi ikan di Kota Probolinggo sebanyak 26,85 kg
dari 27 kg target daerah, maka Capaian Kinerja
sebesar 99,44%;
Urusan Pertanian dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (3) Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal
lainnnya (jagung) sebanyak 48.172 ton dengan areal
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 203
tanaman seluas 6.699 hektar, maka Capaian Kinerja
sebesar 7,19 ton per hektar;
IKK (4) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Pertanian (dlm
juta Rp.) 376.000 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta
Rp.), maka Capaian Kinerja sebesar 7,09%;
Urusan Kehutanan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (5) Luas hutan (kota dan mangrove) dan lahan kritis yang
direhabilitasi sebesar 113 Ha, dari Luas Total Hutan
(kota dan mangrove) dan Lahan Kritis sebesar 134 Ha,
maka Capaian Kinerja sebesar 84,51%;
IKK (6) Luas Kerusakan Kawasan Hutan (kota dan mangrove)
22 Ha, dari Luas Kawasan Hutan (kota dan mangrove)
sebesar 134 Ha, maka Capaian Kinerja sebesar 16,48%;
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan Capaian Kinerja
sebagai berikut :
IKK (7) Luas Penambang Liar yang ditertibkan sebesar 0 Km2,
dari area pertambangan liar sebesar 0 Km2, maka
Capaian Kinerja sebesar 0%; (karena tidak ada
penambangan liar)
IKK (8) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Pertambangan
(dlm juta Rp.) 53,32 dari 5.312.870 total PDRB (dlm
juta RP.), maka Capaian Kinerja sebesar 0,001%;
Urusan Pariwisata dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (9) Kunjungan Wisatawan di Kota Probolinggo per tahun
sebanyak 552.716 orang, maka Capaian Kinerja sebesar
552.716 orang;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB III - 204
IKK (10) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Pariwisata
(dlm juta Rp.) 3.866 dari 5.312.870 total PDRB (dlm
juta RP.), maka Capaian Kinerja sebesar 0,07%;
Urusan Industri, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut:
IKK (11) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Industri (dlm
juta Rp.) 725.355 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta
Rp.), maka Capaian Kinerja sebesar 13,65%;
IKK (12) Pertumbuhan Industri di Kota Probolinggo tahun 2012
630, dan jumlah penambahan industri sebesar 61, maka
Capaian Kinerja sebesar 10,72%;
Urusan Perdagangan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (13) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Perdagangan
(dlm juta Rp.) 2.167.502 dari 5.312.870 total PDRB
(dlm juta Rp.), maka Capaian Kinerja sebesar 40,80%;
IKK (14) Nilai Ekspor Bersih sebesar US$ 98.747,44 dari nilai
ekspor sebesar US$ 107.867.831,76 dikurangi Nilai
Impor sebesar US$ 9.120. 392,73;
Urusan Transmigrasi dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :
IKK (15) Transmigrasi Swakarsa pada Kota Probolinggo dengan
Capaian Kinerja sebanyak 0, maka Capaian Kinerja
sebesar 0%. (Tidak ada Transmigrasi Swakarsa)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB IV – 205
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan Tugas Pembantuan adalah
penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain
dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan.
Pemahaman tersebut dipertegas pula dalam Peraturaan Pemerintah
nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal
1 ayat 14 disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal
pusat di daerah. Dalam Peraturan yang sama disebutkan juga pada pasal 15 yaitu
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Tugas Pembantuan.
Sebagaimana Undang-undang 32/2004 yang mengatur Sistem
Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
sebagaimana Undang-Undang 17/ 2003, UU 1/2004, UU 15/2004, dan UU
33/2004, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana UU 25/2004, dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas
Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang
termuat di UU 39/2008 adalah rangkaian peraturan yang terus diupayakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
Dengan mengacu kepada seluruh aturan perundang-undangan
tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di
Kota Probolinggo dengan total anggaran sebesar Rp 30.468.389.500,00
dengan realisasi Rp. 30.180.614.067,00 atau 99,00 % selain dapat mendukung
upaya terwujudnya kese jahteraan masyarakat melalui kegiatan
pembangunan dan pelayanan di berbagai bidang , juga
pelaksanaannnya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB IV – 206
Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian
pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur
sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta
jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya sesuai Peraturan
Pemerintah nomor 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat.
A. TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
Dasar Hukum Peraturan yang digunakan didalam pengelolaan,
pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana APBN adalah sebagai berikut:
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB IV – 207
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah kepada masyarakat ;
Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan ;
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Sebagaimana dimaklumi, Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 yang
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Dana Tugas Pembantuan, telah mengatur tentang hal-hal
terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Adapun Pendanaan Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga
yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Kota Probolinggo Tahun
2012 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 KEMENTRIAN/LEMBAGA YANG MENGALOKASIKAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012
(Rupiah)
NO
KEMENTRIAN/ LEMBAGA NAMA SKPD PAGU REALISASI %
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
2.500.000.000
24.98.984.000
99,96
2 Kementerian Kesehatan RI
Dinas Kesehatan Kota Probolinggo 568.450.000 548.857.280 96,55
3 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo 863.740.000 859.683.287 99,53
4 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
515.568.000 515.568.000 100,00
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB IV – 208
NO
KEMENTRIAN/ LEMBAGA NAMA SKPD PAGU REALISASI %
5 Kementrian Sosial Dinas Sosial Kota Probolinggo 1.820.475.000 1.820.475.000 100,00
6 Kementrian PU
Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kota Probolinggo
4.837.500.000 4.627.500.000 95,66
7 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan Kota Probolinggo
19.380.656.500 19.309.546.500 99,63
JUMLAH 30.486.389.500 30.180.614.067 99,00
Sumber : SKPD Pengelola Dana APBN , 31 Desember 2012
Adapun Alokasi dana Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi
yang tertinggi adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yaitu sebesar Rp 19.380.656.500,- atau 63,57% dari total pagu dana
Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi di Kota Probolinggo.
Sebagaimana tertuang dalam target pembangunan ekonomi
Rencana Pembangunana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –
2014, maka Kementerian/Lembaga dalam mengalokasikan anggaran
untuk program kegiatan yang akan d idekonsentrasikan dan/atau
ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan
negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan
pembangunan daerah sehingga nantinya dapat memberi dampak positif
bagi pencapaian tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.
3. Permasalahan dan Solusi Pemecahan
Beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka
perbaikan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
tahun mendatang adalah :
Aspek Perencanaan dan Penganggaran :
Belum optimalnya fungsi koordinasi antara SKPD Kota, dan antara
Kota-Provinsi dan instansi vertikal pengelola dana APBN ;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB IV – 209
Masih kurang terintegrasinya Dana APBN ke dalam siklus dan
mekanisme perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional
dan Daerah ;
Masih adanya usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang
dialokasikan, atau kegiatan tidak diusulkan tapi dialokasikan;
Aspek Evaluasi dan Pelaporan :
Secara umum SKPD pengelolan dana APBN masih banyak
menyampaikan laporan pelaksanaan selama ini langsung
ke Kementerian/ Lembaga teknis terkait dan tidak menyampaikan
tembusan Laporan Triwulan kepada Walikota, sehingga berakibat
pula pada penyampaian laporan dari Walikota kepada Gubernur
(Bappeda Provinsi) tidak ada ;
Keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi pelaporan (SAI dan PP
39/2006) krn terjadinya mutasi pada personil Pengelola Kegiatan,
sedangkan penggantinya belum menguasai sistem aplikasi pelaporan
sehingga implikasinya penyampaian pelaporan mengalami
keterlambatan ;
Mekanisme pengendalian dan evaluasi belum dapat berjalan dengan
optimal, sehingga belum dapat memberikan rekomendasi tentang
keberlangsungan program/kegiatan yang berakibat belum efektifnya
capaian program yang dilaporkan, oleh karena itu hasil evaluasi
belum maksimal digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Pemecahan Masalah
Memantapkan koordinasi antara Pusat-Daerah, antar SKPD Kota,
dan antara Kota-Provinsi pengelola APBN secara berkelanjutan mulai
dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam
rangka penguatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan
secara efektif dan efisien;
Seluruh kegiatan agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan
Jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk penetapan SK
pengelola kegiatan;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB IV – 210
Regulasi yang akan disusun Tim Pusat dalam konteks perencanaan
dan penganggaran dana APBN agar tetap merujuk dan
mengintegrasikan PP.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan serta PP.8/2008 tentang tahapan penyusunan
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
sehingga dapat terpadu dan terintegrasi serta saling terkait dalam
satu kesatuan antara APBN dengan APBD nya;
Memantapkan peran Bappeda sebagai koordinator penyelenggaraan
Kegiatan APBN lingkup Kementran/Lembaga terutama dalam hal
penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan;
Dalam proses perencanaan, Bappeda Kota hendaknya dilibatkan
sehingga hasilnya dapat dibahas sebagai bahan pada rapat
koordinasi;
Konsistensi Tim Pusat terhadap pemberian insentif dan disentif
sesuai aturan yang berlaku kepada pengelola APBN dalam
menyampaikan laporan.
SKPD Kota dan Bappeda Kota, serta instansi vertikal, sesuai
ketentuan yang ada harus tertib dan konsisten dalam menyampaikan
laporan kinerjanya secara triwulan kepada Gubernur Cq Bappeda
Provinsi.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 211
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pada prinsipnya penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin
keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu
membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama
dan mencegah ketimpangan antar daerah.
Sejak adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah
lainnya yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik, sinergi dan saling menguntungkan. Demikian pula terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dapat dikelola
bersama dengan daerah terkait, untuk itu diharapkan setiap Pemerintahan
Daerah dapat melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan seluruh potensi
yang dimilikinya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya-upaya tersebut telah
menunjukkan hasil nyata yang beragam di beberapa daerah, khususnya
Kabupaten dan Kota. Namun demikian, munculnya ego kedaerahan yang
berlebihan telah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, antara lain
konflik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, masalah perbatasan, tata
ruang wilayah, keterbatasan jangkauan pelayanan, masalah lintas batas dan
globalisasi.
Dalam lingkup internasional, era pasar bebas akan memberikan warna
tersendiri dalam pola hubungan antar negara . Globalisasi akan menjadikan
daerah sebagai suatu “desa dunia” (village world), karena daerah daerah
tersebut seolah-olah tidak mempunyai batas wilayah administrasi (borderless
world), khususnya bagi kegiatan bisnis. Tentunya hal ini akan menjadi mimpi
buruk bagi daerah yang tidak siap dengan kondisi demikian.
Kedua kondisi yang sangat bertolak belakang tersebut di atas kiranya
harus diatasi secara arif dan bijak dengan memperhatikan prinsip-prinsip
hubungan internasional agar masyarakat khususnya Kota Probolinggo
mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan dapat berhubungan sejajar dengan
bangsa-bangsa lain didunia. Keinginan tersebut dapat dicapai dengan
mengerahkan segala daya dan upaya serta komitmen dari seluruh pihak terkait
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 212
dengan memanfaatkan dan meningkatkan kerjasama (cooperation) dengan
berbagai pihak yang berkepentingan.
Dengan terobosan yang kreatif dan inovatif, kerjasama antar daerah di
dalam negeri maupun luar negeri juga dengan pihak ketiga, diharapkan dapat
meningkatkan perbaikan ekonomi dan mendorong terciptanya iklim investasi
yang pada gilirannya akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan
yang lebih luas bagi masyarakat di Kota Probolinggo. Berbagai potensi yang ada
di Kota Probolinggo baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan, budaya, pariwisata maupun industri sangat beragam. Namun disatu
pihak adanya keterbatasan dalam permodalan yang dapat digunakan untuk
mengolah potensi-potensi tersebut.
Untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu
dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, kerjasama daerah merupakan
sarana menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah
dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan,
teknologi dan kapasitas fiskal.
Melalui kerjasama daerah dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam
penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil,
perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal, untuk meningkatkan
kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama
daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari
DPRD.
Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan kerja sama untuk menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan
dilaksanakan. Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang
menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta
penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip
efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad
baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI,
persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.
Hasil kerjasama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetorkan ke
kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah.
Adanya penggantian Kepala Daerah pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi
pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati oleh Kepala Daerah sebelumnya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 213
1. Kebijakan dan Kegiatan.
a. Kebijakan
Dalam rangka percepatan dan upaya meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan
Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri, Luar Negeri, dengan Pihak
Ketiga Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sedangkan pelaksanaan
Kerjasama dengan para pihak berdasarkan peraturan-peraturan, sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta Penerusan
Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak
Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga
Asing Non Pemerintah;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 214
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
b. Kegiatan
Pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kota Probolinggo dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan,
keadaan tersebut nampak dari data yang ada. Keadaan ini sejalan
dengan adanya kesadaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan
beberapa permasalahan yang ada melalui upaya-upaya kerjasama, demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Guna meningkatkan SDM, transfer tehnologi, transfer knowledge
dan peningkatan ekonomi/usaha, mengingat adanya keterbatasan dana
APBD Kota Probolinggo untuk memenuhi program-program
pembangunan di Kota Probolinggo. Sejalan dengan strategi untuk
melaksanakan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Probolinggo
dengan melibatkan seluruh stake holders yang ada, melalui kerjasama
yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama. Tujuan dari
kesepakatan agar stake holders yang telah melakukan kerjasama dalam
melakukan kegiatannya dapat bersinergi dan sejalan dengan program
dan kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo.
Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Probolinggo di dalam
pelaksanaan pembangunan daerah melaksanakan kerjasama daerah
antara lain:
a. Dalam rangka meningkatkan dan mendorong pencapaian efisiensi dan
efektifitas pelayanan umum serta pemanfaatan potensi daerah dengan
prinsip saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan
bersama, maka Pemerintah Kota Probolinggo telah menjalin
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo antara lain
dalam rangka pemungutan retribusi parkir bagi kendaraan roda 2
(dua) dan roda 4 (empat). Hal ini telah disepakati berdasarkan surat
perjanjian kerjasama Nomor 420/4/425.012/2005.
b. Pemerintah Kota Probolinggo juga menjalin kerjasama dengan
daerah-daerah lain khususnya sesama kota seluruh Indonesia yaitu
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 215
dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ),
Kota Probolinggo termasuk dalam Komisariat Wilayah IV di tahun
2012, salah satu agenda APEKSI yaitu pertemuan tanggal 31 Mei s/d 1
Juni 2012 bertempat di Menado dalam kegiatan MUNAS APEKSI IV
yang melahirkan Deklarasi Menado yang merupakan dukungan
Walikota dalam akselerasi pengendalian masalah kesehatan akibat
tembakau dan penyakit tidak menular, yang melahirkan kesepakatan
dan bertekad untuk menerapkan :
Kebijakan kawasan tanpa rokok;
Mengupayakan pengurangan iklan rokok;
Mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular;
Mendukung strategi upaya pengendalian penyakit tidak menular;
Mendesak pemerintah untuk segera menandatangani rancangan
peraturan pemerintah tentang pengamanan bahan yang
mengandung zat adiaktif tembakau bagi kesehatan;
Serta mengajak Gubernur/Bupati/Walikota dan seluruh komponen
masyarakat untuk mendukung Deklarasi Menado.
Sebagai wujud tindak lanjut dari MUNAS APEKSI IV, Kota Probolinggo
dan Palu dijadikan sebagai pilot project program Symbiocity pada
kegiatan Program Symbiocity pada tanggal 28 Januari s/d 8 Pebruari
2012 yang bertempat di Kota Probolinggo. Diharapkan Kota
Probolinggo dan Kota Palu akan menjadi role model Kota Berkelanjutan
bagi kota-kota di Indonesia.
Sebelumnya pada tanggal 20 – 21 Maret 2012 di Bali sudah diadakan
Workshop Symbiocity dalam rangka Perwujudan Kota Hijau.
c. Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan
terjalin juga kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur
melalui Kesepakatan Kerjasama Nomor 120.1.62/012/2004 dan
Nomor 420/4/425.012/2004 tentang Pengembangan Potensi Sumber
Daya Kelautan, Perikanan dan Sumber Daya Manusia.
d. Demi menunjang peningkatan perlindungan kepada masyarakat maka
Bekesbangpol dan Linmas Kota Probolinggo mengadakan kegiatan
dan kerjasama dengan :
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Badan Narkotika Kota Probolinggo
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 216
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas urusan wajib
dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan
daerah kabupaten /kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
Kerjasama Antar Daerah
- Nota Kesepahaman antara Bupati Probolinggo, Walikota Probolinggo,
Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Kapolres Probolinggo,
Kapolres Probolinggo Kota tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan
Parkir Berlangganan Setiap Tahun Kendaraan Bermotor di Kabupaten
dan Kota Probolinggo.
- Dalam rangka pengembangan potensi sumber daya manfaat yang
dapat diambil adalah meningkatkan produksi perikanan sehingga
pendapatan masyarakat akan meningkat. Hal ini merupakan salah
satu upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka pengentasan
kemiskinan.
Peningkatan perlindungan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :
- Sosialisasi HAM;
- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba
di sekolah – sekolah
- Peringatan Hari Antir Narkotika Internasional (HANI)
- Pembentukan satgas anti narkoba;
- Operasi yustisi peredaran/penggunaan minuramn keras dan
narkoba
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Pemahaman tentang keterbatasan kemampuan daerah dan
keberadaan potensi daerah yang sangat beragam mendorong daerah
melakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dengan pemanfaatan
mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah yang menjadi isu yang sangat
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 217
populer terutama pasca implementasi kebijakan desentralisasi otonomi
daerah.
Namun walaupun keberadaan konsepsi regionalisasi kerjasama
daerah belum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan,
mengingat masih cukup banyak kendala yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaannya. Hambatan dan kendala itu antara lain :
- Sikap sebagian Kepala Daerah dan aparaturnya yang masih terlalu
egosentris, tidak peka terhadap masalah dan kebutuhan bersama.
Kondisi ini dibuktikan dengan masih sangat terbatasnya Daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai lembaga yang
secara khusus membidangi masalah kerjasama. Sehingga perhatian
terhadap pentingnya kerjasama menjadi sangat rendah;
- Belum terpetakannya data potensi kerjasama di masing-masing
daerah Kota sehingga kurang mengangkat daya saing dan nilai jual
daerah;
- Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD Kota untuk menunjang
kegiatan yang mendorong kerjasama daerah;
- Adanya keengganan sebagian daerah untuk bekerja sama sebab
dengan kerjasama dikhawatirkan akan membuka kelemahan yang
dimiliki oleh suatu daerah;
- Adanya kekhawatiran timbulnya konflik antar daerah, kalau sewaktu-
waktu timbul pengingkaran terhadap perjanjian yang ada;
- Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, sehingga
timbul penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan
yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama.
- Masih kurangnya daya dukung dari sumberdaya manusia yang
menangani kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan
program yang matang dan konsisten tentang rencana pelaksanaan
kerjasama.
- Ketidaksiapan aparatur pelaksana dalam penguasaan bahasa asing.
- Adanya image kerjasama luar negeri identik dengan hibah.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 218
b. Solusi
- Melalui koordinasi Bappeda Kota, secara bertahap daerah kota
sudah mulai menyusun atau membuat peta potensi daerah yang bisa
diakses lewat website maupun secara manual.
- Dilakukan sosialisasi tentang kerjasama daerah baik dari substansi
manfaat kerjasama maupun Peraturan-peraturan (pijakan hukum)
yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- Perlu dukungan dan dorongan Pemerintah Kota untuk membentuk
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan bagian khusus yang
menangani kerjasama.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
a. Kebijakan dan Kegiatan
Kerjasama dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama Daerah
Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan semua yang
berbadan hukum seperti : BUMN, BUMD, Koperasi dan lain-lainya serta
dengan Luar Negeri yaitu Lembaga Internasional untuk menggali potensi
yang sekiranya bisa dikerjasamakan untuk meningkatkan investasi daerah
dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pelayananan
umum melalui kegiatan :
Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian; koordinasi,
Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) /
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) / Tanggungjawab Sosial
Perusahaan (TSP);
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
Kerjasama Perusahaan Negara/Lembaga Keuangan/ Perbankkan;
Kerjasama dengan lembaga Internasional;
Kerjasama dengan Polda, Kodam dan BAKN.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 219
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.
a) Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi antara lain :
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
1. Universitas Negeri Malang
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 1672.a/H32/PM/2008
1. Melaksanakan Workshop / Bimbingan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional sehubungan dengan sulitnya memperoleh Angka Kredit sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b.
2. Peningkatan Pengembangan SDM Aparatur dalam bentuk : a. Uji kompetensi (Psikotest)
bagi Pejabat yang akan dipromosikan;
b. Evaluasi kinerja bagi Pejabat Fungsional maupun Struktural;
c. Penerbitan Jurnal Ilmiah yang telah memperoleh sertifikat ISSN;
d. Pelaksanaan psikotest dalam rangka Penilaian Pegawai Teladan.
2. Universitas Negeri Surabaya
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 029/H38/PP.04.12/2008
Mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari Pihak Pemerintah Kota Probolinggo dengan Universitas Negeri Surabaya
3. Universitas Indonesia Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 102/KS/UI/2010
a. Pelaksanaan proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2010 dan/atau tahun-tahun selanjutnya.
b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
c. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, seminar Lokakarya dan Pengabdian kepada Masyarakat
d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
e. Bantuan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program kerja sama melalui mekanisme hibah lepas; dan Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua pihak
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 220
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
4. Universitas Merdeka Malang
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor KS-18/UM/X/2008
Melaksanakan semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Universitas Brawijaya Malang
(Memorandum of Understanding) Nomor 72.A/J.10/KS/2007.
Kerjasama Pembangunan Daerah
6. Universitas Negeri Jakarta
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 35/H.39/HM/2010
a. Bidang Pendidikan, Pelatihan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
b. Peningkatan kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
c. Pelaksanaan Riset oleh Dosen dan Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pelaksanaan proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
7. Akademik Teknik Radiodiagnostik & Radiotherapi Bali (ATRO BALI)
445/159/425.208/2010 067/Antro-Bali/P/IX/2010 21 September 2010
Praktek Lapangan bidang Radiologi
8. Stikes Nurul Jadid Paiton
140/STIKES-NJ/KER/A.IV/05.2011 445/201/425.208.2011 04 Mei 2011
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
9. Stikes Bhakti Medika Probolinggo
118/B/STIKES BBM/V/2011 445/196/425.208/2011 Mei 2011
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
10. Akbid Wijaya kusuma Malang
315/MOU/WK/IV/2011 445/158/425.208/2011 19 April 2011
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi kebidanan
11. Stikes Widya Cipta Husada Malang
946.U/S.WCH/X/2011/ 445/284/425.208/2011 03 Oktober 2011
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
12. Akbid Sakinah Pasuruan
445/195/425.208/2010 138/Akbid Sakinah/X /2010 30 september 2010
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi kebidanan
13. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
445/49.a/425.208/2010 PK.01/FK/UWKS/III/2010 22 Maret 2010
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
14. Akademi Farmasi Jember
420/07/425.208/2012 04/C.1/AKFAR/I/2012 10 Januari 2012
Praktek Lapangan bidang Kefarmasian
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 221
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
15. Stikes Mitra Husada Jember
175/MOU/MH/III/2012 188/73/425.208/2012 07 Maret 2012
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
16. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
HK.06.01/1.5/3006/2011 445/09/425.208/2011 28 Januari 2011
Praktek Lapangan bidang Teknik Kesehatan
17. Akper Hafshawati Zainul Hasan Genggong
420/160/425.208/2010 191/AKPER-HAFSHAWATI/IX/2010 27 September 2010
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
18. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Jember
420/172/425.208/2010 471/SMKF JR/D/2010 5 Oktober 2010
Praktek Lapangan bidang Kefarmasian
19. Stikes Widya Cipta Husada Malang
946.U/S.WCH/X/2011 445/284/425.208/2011 3 Oktober 2011
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan
20. Akbid Ar Rahma Gempol Pasuruan
445/28/425.208/2010 025/096 – SK/AKBID-AR/IV/2010 28 April 2010
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi kebidanan
21. Akbid Bina Husada Jember
445/III/425.208/2009 020.MOU.AKBH.JBR/IX/2009 12 Desember 2009
Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi kebidanan
b) Kerjasama dengan Lembaga Pihak III/Perusahaan Negara/ Lembaga
Keuangan/Perbankan antara lain :
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
1. PT.BPD Jatim Cabang Probolinggo
Kebijakan Nomor 7 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2009
Penyaluran dana bergulir APBD Kota Probolinggo kepada Pelaku UKM berdasarkan hasil analisa kelayakan oleh Bank pelaksana
2. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Probolinggo
Perwali Nomor 15 Tahun 2011
Mengadministrasikan pengelola dana bergulir APBD Kota Probolinggo
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo
Nomor : 420/112/425.012/2011 047/1746/Pmsr & KK/2011 Nomor : 420/113/425.012/2011 003/Dua/906/2011
Mengadakan pemantauan pengelolaan dana bergulir bersama dengan pihak ke III ( Bank Pelaksana )
4. PT. TASPEN MALANG
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 0001/C.5.1/032012
1. Pelayanan proaktif dalam pemberian dan penyebaran informasi tentang hak dan kewajiban peserta dari Asuransi
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 222
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
tanggal 17 Maret 2012 Sosial Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Penerbitan Kartu Peserta TASPEN (KPT) dan pengiriman data kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Penyediaan formulir permohonan klim Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. Pengajuan dan pembayaran permohonan klim Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. PT. Asuransi Jiwa In
Health Indonesia Perjanjian Kerjasama Nomor : 445/296/ 425.208/2011 Nomor : 707C/KTR/ 0311
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Asuransi Jiwa In Health Indonesia
6. Kepolisian Resor Probolinggo dan Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero)
Kesepakatan Bersama Nomor : B/582/VI/2010 Nomor : 370/125/425.208/ 2010 Nomor : P/R/03/2010
Penanganan Korban dan Penyelesaian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara Terpadu
7. PT Kutai Timber Indonesia (KTI)
455/120/425.208/ 2012 V/KTIP/S.PERJ/2012 Desember 2012
a. Menempati pelayanan kelas II b. Yang ditanggung karyawan &
keluarga
8. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area pelayanan dan Jaringan Pasuruan
113.KJS/641/BID.SSDM dan ORG/ 2012 31 Desember 2012
a. Menempati Kelas sesuai hak pasien
b. Karyawan, pensiunan dan keluarga
9. PT Kertas Leces 445/02/425.208/2012 19/A-UP/PERJ-BPKL/XII/2012 31 Desember 2012
a. Yang mendapat tanggungan karyawan & keluarga
b. Menempati pelayanan kelas II
10. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
31 Desember 2012 a. Menempati kelas sesuai hak pasien
b. Yang mendapat tanggungan peserta JAMKESMAS
11. RSU Wonolangan 445/528/425.208/2012 4a-INCIP/11.003 20 April 2012
a. Yang mendapat tanggungan pasien
b. Menempati kls sesuai hak pasien
12. RS. Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang
HK.60.01/IV/006/2012 445/26/425.208/2012 02 Januari 2013
a. Yang mendapat tanggungan masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan
13. RSAB
Muhammadiyah Kota Probolinggo
1196/111.6.AU/B/2011 445/324/425.208/2011 31 Mei 2013
a. Pasien menempati kls III b. Yang mendapat tanggungan
pasien
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 223
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
14. PT Sasa Gending 445/115/425.208.2012 66/516/PERS/IKS/VIII/ 2012 Sept 2012 -Agust 2013
a. Yang mendapat tanggungan karyawan & keluarga
b. Menempati pelayanan kelas II
15. PT Bisnis Halo Dokter 39/HD-RS/VI/2012 445/126/425.208/2012 25 Juni 2012 s/d 24 Juni 2013
a. Yang mendapat tanggungan karyawan & keluarga
b. Menempati pelayanan kelas II
16. PT Kapinis Indonesia 445/206/425.208/2012 1 Mei 2012 s/d 30 April 2013
a. Yang mendapat tanggungan karyawan & keluarga
b. Menempati pelayanan kelas II
17. RS Dharma Husada 445/84/425.208/ 2012 26 April 2012 s/d 26 April 2013
c. Yang mendapat tanggungan pasien
d. Menempati kls sesuai hak pasien
18. PT Askes (Persero) Cabang Pasuruan
167/PKSRS/VII.06/0411 01 Mei 2011 s/d 30 April 2013
a. Yang mendapat tanggungan pasien
b. Menempati kls sesuai hak pasien
c) Kerjasama dengan Lembaga Internasional
Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan Lembaga
Internasional ini pada dasarnya kegiatannya hampir sama dengan
lembaga dalam negeri yaitu melakukan fasilitasi terhadap SKPD
pemrakarsa kerjasama di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,
mulai dari rapat koordinasi untuk inventarisasi obyek dan keberadaan
mitra kerja sama, analisis manfaat kerja sama, sampai dengan
penyusunan naskah kerja sama (jika sudah memenuhi syarat dan
ketentuan kerja sama daerah). Realisasi pelakasanaan kegiatan sebagai
berikut :
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
1. USAID – IUWASH (2011 – 2015)
067/305a/425.012/2011 0014/IUWASH-MoU/X/11
Pencapaian target MDG’S berupa : 1. Peningkatan pelayanan air
minumyang dikelola oleh PDAM dan tandon air minum rumah tangga;
2. Sanitasi perkotaan pada air limbah domestik dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2. Program KINERJA-USAID (United Stated Agency For International Development)
Perjanjian Kerjasama Nomor : 067/123/ 425.012/2011 Nomor : 025/VII/ KINERJA-EJ/ 2011
a. Rapat koordinasi Tim KINERJA, Tim Teknis dan Tim Pokja;
b. Menghadiri lokakarya yang diadakan pihak USAID di luar Kota Probolinggo;
c. Sosialisasi Program KINERJA kepada 20 sekolah mitra dan
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 224
No. MITRA KERJASAMA KEBIJAKAN REALISASI
Dinas Kesehatan; Sharing anggaran dengan KINERJA USAID untuk pelaksanaan lokakarya yang diadakan di Kota Probolinggo
c. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ditemukan antara lain adalah sebagai berikut :
a) Masih kurang pahamnya SKPD tentang sistim dan prosedur Penyusunan
Naskah Kerjasama dimana usulan pembuatan naskah yang mendadak,
banyak dan belum berkoordinasi dan atau menghadirkan semua pihak
yang akan melakukan kerjasama.
b) Kurang Pahamnya SKPD terhadap keberadaan Sub Bagian Kerjasama
sehingga sering kali pada saat rencana awal Pembahasan MoU Sub
Bagian Kerjasama tidak dilibatkan.
c) Penyusunan dan Pembuatan MoU banyak yang belum di telaah/
dilakukan kajian secara cermat, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi
kebingungan/kerancuan dan substansi hasil yang diinginkan sering tidak
tercapai.
d) BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta sudah punya sasaran dan policy
sendiri dalam penggunaan dana CSR/PKBL namun masih diperlukan
sinergi dengan program prioritas pemerintah daerah.
e) Kurangnya koordinasi tentang kebutuhan kerja sama yang optimal
sehingga perlu pembahasan dengan dinas instansi terkait di Kota
Probolinggo yang menangani kerja sama dengan Lembaga Nasional dan
Internasional .
f) Kurangnya pendanaan bagi kerja sama sehingga perlu koordinasi untuk
menjembatani kegiatan.
Solusi yang dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut :
Semua bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh SKPD dengan pihak
ketiga akan dikoordinasikan dengan Sub Bagian Kerjasama dan
Bagian Hukum serta pihak yang terkait lainnya;
Sebelum penyusunan / pembuatan MoU, penyusunan/ pembuatan
Perjanjian Kerjasama, sebaiknya dilakukan telaah dan kajian sehingga
substansi hasil yang diinginkan dapat tercapai;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 225
Tata kelola keuangan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan
program dan kegiatan, terkait dengan peningkatan kerja sama
dengan Lembaga Nasional dan Internasional didiskusikan lebih
mendalam kepada para pihak.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1) Kebijakan dan Kegiatan
Sebagai Sub Bagian Kerjasama tentunya sangat memerlukan koordinasi
secara intensif dengan semua pihak sebagai mitra kerja termasuk didalamnya
instansi vertikal, antara lain :
1.1. Kerjasama Bagian Humas dan Protokol dengan instansi vertikal
antara lain, yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa
Timur, berupa :
Memfasilitasi kegiatan Pembinaan KIM (Kelompok Informasi
Masyarakat) Kota Probolinggo berupa pelatihan internet.
Memfasilitasi kegiatan Sosialisasi UU no. 14/2008 tentang KIP
(Keterbukaan Informasi Publik) bagi pimpinan satuan kerja di Kota
Probolinggo.
1.2. Kegiatan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan
instansi vertikal di daerah adalah :
Dengan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, dalam kegiatan
pengamanan kegiatan walikota dan pejabat daerah.
Dengan Polresta dalam masalah penanganan anjal dan gepeng
Dengan CPM, Kodim dan Polresta dalam operasi gabungan dalam
menanggulangi penyakit masyarakat ( Miras, PSK dan Waria )
Dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo dalam hal
Pengamanan Eksekusi Tanah, Penyelesaian permasalahan stren kali,
Aset Pemerintah Daerah
1.3. Kegiatan koordinasi dari Bakesbangpol dan Linmas secara vertikal di
daerah adalah :
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB);
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
1.4. Kegiatan koordinasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) secara vertikal di daerah adalah :
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 226
Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
(BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dibidang Pengelolaan
Manajemen Keuangan Keuangan Daerah (asistensi). Kerjasama ini
dimulai sejak tahun 2005.
Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) rangka pelatihan aplikasi SimDa pada bulan Desember 2012.
Kerjasama / koordinasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam
rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dan peralihan PBB.
Koordinasi dan konsultasi secara rutin dengan Departemen
Keuangan RI dibidang pengelolaan keuangan.
1.5 Kegiatan Bagian Pemerintahan dengan BPN dalam kegiatan pensertifikatan
pertanahan daerah ( khusus untuk masyarakat yang kurang mampu ),
serta pensertifikatan aset-aset daerah.
2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
2.1. - Kegiatan Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota
Probolinggo berupa pelatihan internet
- Kegiatan Sosialisasi UU no. 14/2008 tentang KIP (Keterbukaan
Informasi Publik) bagi pimpinan satuan kerja di Kota Probolinggo.
2.2. Pengamanan kegiatan walikota dan pejabat daerah, agar kegiatan
walikota atau pejabat daerah bisa berjalan dengan lancar dan tidak
ada gangguan.
2.3.- Rapat koordinasi triwulan;
- Sosialisasi HAM bagi tenaga pendidik tingkat SMA dan SMP;
- Silaturahmi dan Sosialisasi tentang adanya beberapa agama / aliran-
aliran di Indonesia dengan sasaran terutama Pemuka – Pemuka
agama dan anak didik sebagai generasi muda penerus bangsa.
- Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
di Kecamatan.
2.4. - Pengelolaan Manajemen Keuangan Keuangan Daerah (asistensi
BPKP)
- Pelatihan aplikasi Simbada pada bulan Desember 2012 pada bulan
desember 2012 dengan BPKP
- Intensifikasi dan ekstensifikasi dan peralihan PBB
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 227
- Konsultasi secara rutin dengan Departemen Keuangan RI dibidang
pengelolaan keuangan
3) Permasalahan dan Solusi
Identifikasi dan penentuan obyek kerjasama kurang dilakukan melalui
suatu kajian yang mendalam sehingga obyek kerjasama yang dituangkan
dalam rencana aksi kurang mencerminkan keadaan serta kebutuhan dari para
pihak yang akan bekerjasama dan juga kurangnya komitmen dalam
mengawal pelaksanaan kerjasama proses monitoring dan evaluasi menjadi
sangat penting.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1) Kebijakan dan Kegiatan
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Undang-Undang, yang
mencakup Nama, Wilayah dan Batas Wilayah. Lebih lanjut, dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah, diminta agar Provinsi, Kabupaten/Kota, mengambil langkah-
langkah penetapan/penegasan batas daerah.
Dalam hal penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu
Provinsi, adalah sangat strategis, karena batas administrasi yang jelas akan
memudahkan menentukan Yurisdiksi penyelenggaraan kewenangan daerah
otonom dan penetapan alokasi dana bagi daerah otonom.
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal
198 (1) menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam
penyelenggaraan pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi,
Gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut dan ayat (2) menyatakan
bahwa apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara Provinsi dengan
Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota
di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan
tersebut.
Mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah, Program Penegasan Batas Daerah melalui 5 (lima)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 228
tahapan kegiatan, yakni penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan
pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan peta batas.
Dilihat dari letaknya, posisi Kota Probolinggo terletak di tengah –
tengah Kabupaten Probolinggo, pada sisi barat, selatan dan timur berbatasan
dengan Kabupaten Probolinggo sedangkan sisi sebelah utara berbatasan
dengan laut Jawa. Dengan kondisi demikian, pembinaan batas wilayah di
kota Probolinggo diarahkan pada penciptaan keamanan dan ketertiban
umum, agar tercipta suasana kondusif di daerah perbatasan.
2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Dalam pelaksanaanya, kegiatan pembinaan batas wilayah di kota
Probolinggo baru berlangsung pada tahun mulai tahun 2008, disebabkan
karena sebelumnya tidak ada produk hukum yang membidangi masalah ini
secara khusus.
Pada Tahun 2008 telah dicapai kesepakatan Pilar Batas Permanen
Antara Kota Probolinggo dengan Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan
bekerjasama dengan TOPOGRAFI KODAM V / Brawijaya Malang. Dan telah
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2009
tanggal 11 Desember 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Probolinggo
dengan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dan juga didukung oleh
Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Probolinggo tahun 2009-
2028 yang secara jelas menyatakan batas wilayah Kota Probolinggo.
Pagu kegiatan penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan
data administrasi wilayah pemerintahan pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.000.000,00 realisasi
sebesar Rp. 4.000.000,00 (100,00%).
3) Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Belum optimalnya peran Pemerintah Kota Probolinggo dan
Pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program rupabumi
nasional.
Belum optimalnya dukungan anggaran untuk merealisasikan
kerjasama antar SKPD dan antar daerah.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 229
b. Solusi
Mengidentifikasi dan menyeleksi usulan-usulan SKPD (misalkan
Bidang Aset DPPKA Kota Probolinggo, Bagian Hukum Setda Kota
Probolinggo) untuk dibawa dalam Rapat Koordinasi sesuai dengan
kebutuhan di tingkat lapang.
Mereview usulan kerjasama antar SKPD serta memfasilitasi untuk
merealisasi usulan kerjasama.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
Penanganan bencana dan penanggulangannya di Kota Probolinggo
pada tahun 2012 tidak terjadi bencana alam, hal ini dikarenakan letak
geografis Kota Probolinggo relatif landai dan tidak dilewati oleh sungai
besar. Akan tetapi bencana banjir tetap mengancam Kota Probolinggo. Oleh
karena itu telah dilakukan upaya – upaya pencegahannya antara lain dengan
normalisasi saluran – saluran, meningkatkan kualitas lingkungan dengan
penghijauan, menggiatkan kebersihan di segala bidang.
Adapun penanggulangan dari kejadian tersebut di atas antara lain
melalui :
a. Tindakan preventif penanggulangan bencana berupa latihan
penanggulangan bencana (simulasi) yang melibatkan instansi terkait telah
dilakukan sebagai antisipasi apabila sewaktu – waktu terjadi bencana
utamanya banjir dan tsunami
b. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis atau Tim Satlak.
c. Bersama aparat terkait memantau titik-titik rawan bencana.
d. Dilakukan perbaikan secara gotong royong oleh masyarakat, Pemda,
TNI dan POLRI serta Muspika.
e. Pemberian bantuan bahan pangan dan penyediaan tempat pengungsian.
f. Mengevakuasi korban dan membuka Posko pengobatan.
g. Menghimbau kepada masyarakat jika terjadi hujan diseratai angin
kencang agar tidak di dalam rumah.
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi, Lokal/Kab/Kota)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang
berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden)
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 230
dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Penetapan "status
bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana"
meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat , Tanggap
Darurat dan Transisi Darurat ke pemulihan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim
penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah
didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan
prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan
akurat.
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dalam
pelaksanaan Program dan kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas
Pemerintah sesuai peran dan fungsi dibidang Kebencanaan, mendapatkan
alokasi Anggaran APBD Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp. 2.048.912.210,98 terdiri atas Belanja Tidak langsung sebesar Rp.
815.912.210,98 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.233.000.000,00.
Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana maka proses
inventarisasi kejadian bencana sangat penting sebagai bahan dalam
penyusunan standart prosedur tindakan darurat dan rehabilitasi
penanggulangan dan pencegahan bencana di Kota Probolinggo, uraian
Rekapitulasi dari kejadian bencana di kota Probolinggo dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Bencana yang terjadi dan penanggulangan
Bencana Banjir terjadi pada tgl 09 Maret 2012 cakupan wilayah yang
terkena di 16 kelurahan
b. Status Bencana
Status bencana merupakan status bencana lokal Kota Probolinggo
c. Guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang
telah dan akan ditempuh antara lain:
Sosialisasi penanggulangan bencana;
Mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam;
Pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah
longsor;
Normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir;
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 231
Pembuatan sumur tandon air untuk darurat kebakaran;
Rehabilitasi hutan dan penghijauan lingkungan;
Meningkatkan koordinasi antar instansi, melalui penyelenggaraan Rakor
di setiap perubahan musim dan upaya tindakan menyatu dalam antisipasi
kemungkinan bencana yang timbul;
Pelatihan penanggulangan bencana alam;
Peningkatan kemampuan masyarakat wilayah rawan bencana melalui
simulasi/gladi; dan
Peningkatan kesiapsiagaan mulai dari kelompok masyarakat sampai pada
kelembagaan / organisasi penanganan bencana.
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Kota
Probolinggo telah melaksanakan :
a. Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-
PRB), yang merupakan prioritas kegiatan pengurangan resiko bencana.
b. Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Kota Probolinggo,
sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan
pengurangan resiko bencana.
c. Menyelenggarakan Sosialisasi, dan Pelatihan Mitigasi Bencana di
tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko
bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk
Desa tangguh dan Pena Sekolah ( Sekolah Peduli Bencana).
d. Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait,
TNI/POLRI/ SAR (Relawan) dan swasta dalam Kegiatan Mitigasi
Bencana.
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah bahaya bencana
banjir dan angin, karena Kota Probolinggo terletak di daerah pesisir dan
adanya angin gending yang bertiup kencang pada bulan Juli, Agustus dan
September serta angin puyuh serta tsunami karena letaknya di daerah pantai
Dilihat dari potensi bencana yang ada, Kota Probolinggo memliki
potensi bahaya (hazard potency) antara lain adalah tsunami, banjir, letusan
gunung api, dan angin ribut. Secara umum potensi bencana tersebut dapat
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 232
dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu Potensi Bahaya
Utama (main hazard) dan Potensi Bahaya Ikutan (collateral hazard).
Potensi Bahaya Utama (main hazard) ini dapat dilihat antara lain
pada peta potensi bencana gempa yang menunjukkan bahwa Kota
Probolinggo adalah wilayah dengan zona-zona bencana tsunami, bencana
banjir, dan lain-lain. Disamping potensi bahaya utama, Kota Probolinggo
juga memiliki potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) dapat dilihat
dari kepadatan, presentase bangunan kayu (utamanya di daerah
permukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya yang tinggi.
Secara keseluruhan, berbagai potensi bencana yang terdapat di Kota
Probolinggo adalah sebagai berikut :
a. Bencana Kebakaran
Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa
cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik
sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek
panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan
yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda.
Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat
mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta
gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan.
Tebalnya asap juga dapat rnengganggu cuaca.
b. Bencana Kekeringan
Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau akan
berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik
langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan
akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan
menjadi mudah tererosi dan banjir. Dampak dari bahaya kekeringan ini
seringkali secara gradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara
terus menerus akan mengakibatkan gagal panen dan petani kehilangan
mata pencaharian.
c. Gunung Berapi
Terdapat Gunung Bromo sebagai gunung aktif secara vulkanis, di
wilayah Kabupaten Probolinggo, menjadikan Kota Probolinggo agar
lebih antisipatif dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin
akan ditimbulkannya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 233
Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu
kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahaya ikutan (sekunder).
Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai resiko merusak
dan mematikan.
Bahaya Utama (primer). Bahaya utama (sexing juga disebut bahaya
langsung) letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika
proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan
panas (piroclastk flow), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, teleran
lava (lava flow), dan gas beracun.
Bahaya Ikutan (sekunder). Bahaya ikutan letusan gunung api adalah
bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu
gunung api metetus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai
ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba
sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta
adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut
disebut lahar dingin.
d. Bencana Banjir
Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit
penginderaan jauh dan system informasi geografis dapat dilakukan
dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data
satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa citra Landsat atau citra Spot
dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi
dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena
alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk
lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG
(Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan
menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data
hasil survei lapangan.
Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau
berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan
terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari
lahan /daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun.
Di Kota Probolinggo lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai
Brantas dan Sungai Banger.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 234
e. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan
ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang
berjangkit di suatu daerah. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB
dapat mengakibatkan korban jiwa dan meningkatnya jumlah
penderita penyakit.
f. Kecelakaan Transportasi
Beberapa kecelakaan yang terjadi pada berbagai mode
transpotasi darat, laut maupun udara, terutama pada sarana
transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang dan angkutan darat
termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup
besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat kecelakaan
transportasi adalah sektor perhubungan.
H. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
1) Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kawasan khusus adalah kawasan yang karena fungsi dan penanganannya
memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau berpotensi konflik, serta
kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana.
Berdasar pengertian di atas maka Kota Probolinggo tidak mempunyai
kawasan khusus, baik dalam konteks perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas, konflik atau berpotensi konflik, bencana atau rawan bencana sehingga
pengelolaan, alokasi dana dan hal – hal yang berhubungan dengan kawasan
khusus tidak ada.
I. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah hakekatnya
adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemsyarakatan agar dapat berjalan dengan
baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan
kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi
urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) c yaitu
“Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”, yang dalam
penjelasan pasal dimaksud menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena
urgennya urusan maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 235
salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat.
Dalam konteks pelaksanaan kewajiban daerah tersebut didalam
masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah
banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun
struktur masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar
elit banga juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal
maupun horisontal.
Masyarakat Kota Probolinggo yang pluralistik dan dinamis mempunyai
potensi rawan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, khusunya dalam konteks
IPOLEKSOSBUD, oleh karena diperlukan komitmen yang sama dari seluruh
jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga kerukunan,
toleransi, solidaritas sosial dan partisipasi guna tercapainya masyarakat Kota
Probolinggo Sejahtera, Berakhlak, Aman dan Tentram.
Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kota Probolinggo pada tahun
2012 yaitu sebagai berikut:
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Sparatisme, Atau
Lainnya)
Kehidupan masyarakat Kota Probolinggo relatif rukun, toleran dan
terbuka merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan
merealisasikan tujuan reformasi. Sikap menghargai perbedaan pendapat
secara kritis yang telah membudaya di masyarakat juga merupakan modal
dasar untuk mengembangkan pemerintahan yang dan bersih. Demikian pula
karakteristik utama masyarakat Kota Probolinggo yang ulet, tegas, terbuka
dan lugas bila dikelola dan disalurkan dengan baik merupakan modal dasar
yang cukup besar perannya dalam pembangunan.
Dengan kondisi masyarakat Kota Probolinggo seperti yang telah
dijelaskan di atas, maka selama tahun 2008 tidak terjadi gangguan
ketentraman dan ketertiban umum di Kota Probolinggo yang bersifat major,
sehingga penanganan masalah ini lebih ditekankan pada pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban serta penertiban – penertiban yang bersifat
minor.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 236
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
Satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketenteraman dan
ketertiban umum adalah :
a. Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Bakesbangpol & Linmas Kota Probolinggo.
c. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Bagian Pemerintahan dan Bagian
Hukum.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat dan Golongan
Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebanyak 53 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 5 orang, Staf
Administrasi 8 orang, tenaga operasional lapangan sebanyak 48 orang
meliputi: Kantor Walikota : 9 orang; Rumah Dinas Walikota : 3 orang;
Rumah Dinas Wakil Walikota 3 orang; dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Kota 3 orang. Adapun kualifikasi pendidikan untuk Pendidikan formal
meliputi S-2 3 orang; S-1 3 orang; D-III 1 orang; SLTA 28 orang; SLTP 11
orang dan SD 7 orang.
Bakesbangpol Kota Probolinggo dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebanyak 30 orang dengan tingkat Pendidikan S 2 (3 orang); S 1 (9
orang) SMA (14 orang) dan SMP (1 orang), dengan Satgas Linmas (Non PNS,
87 orang)
a. Golongan I : 1 orang
b. Golongan II : 13 orang
c. Golongan III : 12 orang
d. Golongan IV : 4 orang
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber anggaran APBD Kota Probolinggo pada Satuan Polisi Pamong
Praja sebesar Rp 4.661.005.730,00 dengan realisasi Rp. 4.448.645.229,00.
Sedangkan Anggaran Bakesbangpol Kota Probolinggo sebesar Rp.
4.271.763.563,00 dengan realisasi Rp. 4.127.604.985,00.
5. Penanggulangan dan Kendalanya
a. Penanggulangannya
Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 237
membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
Peningkatan kualitas SDM Pol PP, Linmas dan PPNS.
Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi.
Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat
Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas
operasional.
Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai
fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga trantibum.
Dalam penyusunan produk–produk Perda Kota Probolinggo yang
bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat
Penegak Perda dan Peraturan Perundang–undangan lainnya
dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan
pengertian yang benar–benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan
Daerah.
Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan
daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait
melalui Forum Forpimda di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
Melaksanakan Penggalangan kepada para tokoh/pemimpin informal,
pemimpin Ormas dan Parpol.
Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan
memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui forum-forum
yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kemitraan Polisi dan
Masyarakat (FKPM).
b. Kendala
Dalam penyelenggaraan pemeliharaan tramtibum, penegakan
Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya
terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, antara lain:
Rekruitmen anggota Satpol PP dan Linmas belum dilaksanakan
secara khusus.
Tingkat pendidikan anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas bervariasi.
Anggota Satpol PP organik, sebagian besar eks pegawai Hansip dan
limpahan dari SKPD lainnya.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB V - 238
Prosedur Tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan
(SK) Walikota.
Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan
dan bersikap menunggu instruksi atau perintah.
Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD
Provinsi dan Kabupaten / Kota.
PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang
ditetapkan oleh Menpan RI.
Kendala yang menonjol adalah kondisi masyarakat yang cenderung
labil dan banyaknya elemen atau kelompok masyarakat, seperti
Ormas dan LSM yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk
memprovokasi. Sedangkan regulasi untuk membendung kegiatan
dimaksud sangat kurang.
Mencermati kondisi aparatur Satpol PP, PPNS dan Linmas seperti
yang telah diuraikan di atas, jumlah Satpol PP, PPNS dan Linmas di Kota
masih kurang memadai. Hal ini merupakan tantangan yang perlu
ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas di Kota
Probolinggo perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Aparat keamanan yang ikut terlibat dalam penanggulangan
ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja,
Bakesbangpol, TNI/Polri dan SKPD Pemerintah Daerah.
LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012 BAB VI - 239
BAB VI
PENUTUP
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta
pembinaan kemasyarakatan tahun 2012, sedapat mungkin didasarkan pada
peraturan perundangan yang berlaku, dan mengakomodasi aspirasi serta
kebutuhan masyarakat, mengerahkan segala kemampuan sumber daya dengan
mencermati dan melaksanakan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Probolinggo.
Kendatipun demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo pada tahun
2012, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun 2012
disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan
membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga
masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena
dihadapkan dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih
perlu dan relevan untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu yang
akan datang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan
strategi penanganan dan komitmen bersama sebagai modal dasar dalam
pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian
permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
Probolinggo dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelaksanaan
dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui
pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
Daerah. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberi manfaat bagi
perkembangan pembangunan Kota Probolinggo pada umumnya serta derajat
kehidupan masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya.
Probolinggo, Maret 2013
LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
Apabila ADA: PERDA Nomor : 4 Tahun 2006 tentang IMB. PERDA Nomor 9Tahun 2008 tentang Retribusi IMB Nomor : 5 ahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertunda
Ada
2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya
- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 1.869unit.
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 61.687Unit.
3.03 %
3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW
Apabila ADA: PERDA Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2028.
Ada
Peraturan ttg kependudukan
4 Pengurusan E-KTP
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP : 151.513 Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP : 168.547
89.89
5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA
Dasar hukum: PERDA Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
gratis
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
- Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2012 sebanyak = 53 Orang
- Penduduk pada akhir tahun 2012, berjumlah = 219.139 Orang
2.42
Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.
7
Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS
Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 16 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima. PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan
Ada
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
Pedagang Kaki Lima. PERDA Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. PERDA Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Pekerja Sek Komersial (PSK).
Peraturan tentang Kebersihan Kota 8 Keberadaan peraturan
tentang kebersihan Kota Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota
Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Ada
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 050/809/425.011/2013 Tanggal 26 Maret 2013
Tepat
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
10
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada
tanggal 25 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 900/797/425.110/2013 Tanggal 25 Maret 2013
- Laporan Kinerja tahun 2012, disampaiakan
pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 065/808/425.022/2013 Tanggal 26 Maret 2013
Tepat
Tepat
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari:
1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Lingkungan Hidup 4) Urusan Sosial 5) Urusan Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak 6) Urusan Ketenagakerjaan 7) Urusan Pekerjaan Umum & Tata
Ruang 8) Urusan Perumahan
6 Urusan
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
9) Urusan Komunikasi & Informatika 10) Urusan KB & KS 11) Urusan Pemb. Perempuan & Perlind.
Anak 12) Urusan Ketahanan Pangan 13) Urusan Pariwisata
Hubungan antar daerah 12 Kerjasama dengan daerah
lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2011
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak 7 MOU yang terdiri dari:
1) MOU dengan RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo
2) MOU dengan RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Dst... (Terlampir di narasi)
3) MOU dengan USAID Nomor 067/123/425.012/2011
4) MOU dengan .... (terlampir di narasi)
7 MOU
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
13 Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional
- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program.
- Prioritas pembangunan nasional ada
sebanyak 11 program prioritas.
100 %
Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2011 (APBD) = 26 urusan.
100 %
Keuangan
15 Waktu penetapan PERDA APBD 2010
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2012
Apabila TEPAT: PERDA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang APBD 2012 tgl 17-01-2012
Tidak tepat Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2011.
16
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
Apabila ADA: PERDA Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Ada
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
17 Belanja untuk pelayanan dasar
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp.
201.202.045.264,00,- 2) Urusan Kesehatan Rp.
86.843.196.839,71,- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.
18.414.207.225,5 4) Urusan PU Rp. 28.655.105.956,91 5) Urusan Sosial Rp. 14.415.398.229,38 6) Urusan Tenaga Kerja Rp.
6.285.080.364,00,- 7) Urusan Koperasi Rp. 4.763.047.902,00,- 8) Urusan Urusan Kesbang & Pol : Rp.
13.691.613.503,98,- 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp.
5.932.711.908,00 Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012 : Rp. 374.269.695.285,48 Total Belanja APBD 2012, sebesar : Rp. 646.967.530.034,77
57,85 %
18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2011.
1) Urusan Pendidikan Rp. 201.202.045.264,-
2) Urusan Kesehatan Rp. 86.843.196.840,-
Total Belanja Pend & Kes Rp. 288.045.242.104,-
44,52 %
Pelayanan Publik 19
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik
Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor ------ Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)
Tidak
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
Kepegawaian
20 Ratio PNS terhadap penduduk
Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk
Jumlah PNS Kota tahun 2011 sebanyak 4.851 orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2011 sebanyak 219.139 orang.
2,21
21 Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base kepegawaian
Apabila ADA, Sistem database: SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)
Ada
Kelembagaan 22 Penataan SKPD
. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007
Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 8 unit 2) Dinas = 15 unit 3) Badan = 6 unit 4) Kantor = 3 unit 5) Rumah Sakit = 1 unit 6) Lembaga Teknis lainya = 4 unit 7) Kecamatan/Distrik = 5 unit Jumlah SKPD = 42 unit
42 unit
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan
perundangan 23 PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2010
PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2012, sebanyak 9 Perda ( Daftar terlampir) 9 PERDA
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
24 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2011
- RAPERDA yang diusulkan tahun 2012, sebanyak 9 RAPERDA.
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011, sebanyak 9 PERDA.
100 %
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
25 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .
Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2011 x 100%
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 24 keputusan.
- Keputusan DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 24 keputusan.
100 %
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindaklanjut keputusan Walikota
26 Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2011 x 100%
- Keputusan Walikota tahun 2012, sebanyak 354 keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2012 yang ditindaklanjuti, sebanyak 354 keputusan.
100 %
Tindaklanjut Peraturan Walikota
27 Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKota dalam tahun 2011 x 100%
- Peraturan Walikota dalam tahun 2012, sebanyak 42 PerWali.
- Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak 42 PerWali.
100 %
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERDA yang
dibatalkan 28 Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%
Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari:
1) Perda Nomor -------- Tahun 2011 tentang -----
2) Perda Nomor -------- Tahun 2011 tentang -----
3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 9 .
0 %
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
PERDA tentang konsultasi publik 29
Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik
Ada/tidak PERDA/PerBup
Apabila ADA, PerWalikota Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Rembug Masyarakat Kota Probolinggo.
Ada
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
30
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota , pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup
Apabila ADA, PerWalikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo. Perda Nomor 6 Tahun 2010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo
Ada
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Serapan dana perimbangan 31
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%
Dana perimbangan yang terserap Tahun 2012 sebesar Rp. 458.387.348.223,00,- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 450.125.875.379,00
101,84 %
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
32 Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%
- Belanja langsung APBD tahun 2012, sebesar Rp. 319.848.740.775,43
- DAU Tahun 2011, sebesar Rp.
367.601.263.000,00
87.01 %
Alokasi Belanja pada APBD 33 Belanja Langsung
terhadap total APBD Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%
- Total Belanja langsung APBD tahun 2012, sebesar Rp. 319.848.740.775,43
- Total Belanja APBD Tahun 2012, sebesar
Rp. 646.967.530.034,77
49.44 %
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
34 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)
Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2012, sebesar
Rp. 70.907.946.773,3 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi)
Tahun 2012, sebesar Rp. 615.856.339.215,3
11,51 %
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
35 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011, dengan opini : WTP
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: -----
Opini tahun 2011 = WTP
Besaran SILPA 36 Rasio SILPA thdp total pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
- SILPA Tahun 2012, sebesar Rp
47.612.335.759,73 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi)
Tahun 2012, sebesar Rp. 615.856.339.215,3
7.73 %
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
Realisasi belanja 37 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%
- Realisasi Belanja Tahun 2012, sebesar Rp. 611.195.991.270,42
- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2012, sebesar Rp. 646.967.530.034,77
94.47 %
Pengawasan Inspektorat Kota
38 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 11 temuan.
- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai
dengan Tahun 2012, sebanyak 11 temuan.
100 %
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi
daerah 39 Rasio realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD
Jumlah realisasi PAD 2011 dibagi dengan potensi PAD X 100%
- Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar Rp. 70.907.946.773,3
- Potensi PAD pada APBD Tahun 2012 APBD Rp. 41.434.025.000,-
171,13 %
Peningkatan PAD 40 Peningkatan PAD
- Total PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp. 70.907.946.773,3,-
- Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 57.455.035.686,11
23.41 %
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan 41
Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2012.
Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2012
Penghargaan yang diterima, sebanyak 27 yang terdiri dari 1) Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur
kategori Dukungan Pemerintah Kota Terhadap Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur.
2) School of Future in Vocational Educational Education dan The Best Excellent Education of the Years (SMKN 2 Kota Probolinggo) dalam Companies & School of Future Awards 2012
3) Piala Adipura ke-6 Tahun 2012 dalam Hari Lingkungan Hidup 2012
4) Dst (terlampir di narasi)
27 Penghargaan
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja Keterangan
Pengadaan barang dan jasa 42 Keberadaan
E-procurement Ada/Tidak Penerapan E-Procurement mulai operasi pada bulan Maret Tahun 2012 (http://lpse.probolinggokota.go.id/eproc/)
Ada
Daya saing daerah 43 Jumlah persetujuan investasi
Jumlah ijin investasi dalam tahun 2012
Persetujuan ijin Investasi (>200jt) pada Tahun 2012, sebanyak 630 Ijin. 630 ijin
1
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pendidikan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --7 program
85.71 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg tentang legalisir
keteranga lulus 2. SOP ttg rekomundasi muasti
masuk/keluar 3. SOP ttg ijin pendirian
sekolah 4. SOP ttg surat masuk dan
keluar 5. SOP ttg ujian kesetaraan
Ada 5 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
2
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak --- 38
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 38
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 2
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 2.344 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851personil
48,32
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 38 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 38 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 38 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 38 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
3
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 201.202.045.264,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
31,10 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 17.177.981.497,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 201,202,045,264,-
8,54 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 600.500.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 10.892.450.175,-
5,51%
4
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 600.500.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 201.202.045.264,-
0,30 %
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 91.931.767.552,- asset.
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, survey ……. tidak ada
5
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Kesehatan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 10 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 12 program
83,33%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. Jamkesmas, Jamkesda, Non
Jamkesmas dan Jamkesda 2. Perijinan Tenaga Kesehatan 3. Perijinan Sarana Pelayanan
Kesehatan 4. Penyemprotan / Fogging 5. Sertifikasi Produk Pangan
Industri
Ada 5 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 3
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 3
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x100%
- Jabatan yang ada sebanyak 71
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 71
100 %
6
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 11
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 762 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
15,71
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 71 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 71 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 71 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 71 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
7
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 16 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 86.843.196.839,71
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
13,42 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.063.661.796,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 86.843.196.839,71
12,74 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.747.782.501,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 27.708.139.541,-
6,31%
8
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.747.782.501,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 86.843.196.839,71
2,01%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 86.423.828.782,-
- asset.
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada Hasil Survei Pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan dan pelaksanaan pelayanan umum
Ada
9
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Lingkungan Hidup
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP IPAL TPA Kualitas Air 2. SOP ttg Pelayanan Sedot Tinja & WC 3. SOP Sel 3 TPA 4. SOP jembatan timbang 5. SOP ......... (terlampir di narasi)
Ada 14 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 3
66,67 %
1.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 23
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 23
100 %
10
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 163 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
3,36
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 23 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 23 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 23 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
11
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 18.414.207.225,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
-
2,85 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.636.201.125,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 18.414.207.225,-
14,32 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.350.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.649.638.363,-
1,51%
12
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.350.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 18.414.207.225,-
0,54 %
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD sebanyak Rp. 42.348.447.020,- asset.
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
13
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada Hasil Survei Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PengolahanSampah Organik, Penyediaan Informasi Lingkungan, Magang Pembuatan Kompos, Pengambilan Sampah, Pemasangan LPJU, dan Penebangan Pohon
Ada
14
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pekerjaan Umum
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 8 program
50 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak … yang terdiri dari:
Ada 0 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 16
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
15
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 73 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
1,50
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 18 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 18
100%
16
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 18 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 18 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 18 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 18 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 28.655.105.957,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 646.967.530.035,-
4.43 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 20.338.903.226,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 28.655.105.956,-
70,98 %
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 322.150.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar
- Rp. 3.821.956.895,-
8,43%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 322.150.000,- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 28.655.105.956,-
1,12 %
17
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 468.610.308.026,- asset.
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, survey kepuasan tentang tentang perumusan kebijakan operasional dalam rangka pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan
Ada
18
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Tata Ruang
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak --1 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari: 1.
Ada 0 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
2.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 2
100 %
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
19
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,12
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
20
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.143.650.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,18 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.143.650.000,-
0,00 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 972.760.000,-
0.00%
21
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.143.650.000,-
0,00 %
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites 6. Radio
Jumlah sebanyak 6 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada Hasil Survei pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan
Ada
22
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perencanaan Pembangunan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
0,00%
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. Administrasi Keuangan 2. Administrasi Surat Menyurat 3. Administrasi Kepegawaian
Ada 3 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
0,00 %
3.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 22 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 22
100 %
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
23
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 55 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
1,13
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 22 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
24
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 22 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 22
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 22 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 22 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 22 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 22 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.061.402.664,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
1,71 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 467.446.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.061.402.664,-
4,23 %
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.577.874.500,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.061.402.664,-
0,00 %
25
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.274.442.163,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 4. Papan
Pengumuman 5. Pos Pengaduan 6. Leaflet 7. Mobil keliling 8. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites 6. Radio
Jumlah sebanyak 6 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey perencanaan pembangunan Ada
26
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perumahan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari:
Ada 0 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
0,00 %
4.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 2
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
27
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 7 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,14
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
28
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 7.448.428.233,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
1,15 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 6.986.287.233,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.448.428.233,-
93,80 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 360.195.000,-
0.00%
29
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.448.428.233,-
0.00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey Pengembangan perumahan dan permukiman
Ada
30
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kepemudaan & Olahraga
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program
33,33 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Kolam Renang 2. SOP Tennis Indoor
.
Ada 2 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0
0,00 %
5.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 13
100 %
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
31
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 40 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,82
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8
100%
32
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 7.257.665.123,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
1,12 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.989.904.321,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7,257,665,123
27,42 %
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 216,470,500
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.895.139.500,-
7,48%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 216.470.500,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.257.665.123,-
2,98%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
33
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.929.694.052,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga
Ada
34
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Penanaman Modal
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Penerbitan ijin Hiburan 2. SOP Penerbitan ijin
Pemakaman 3. SOP Penerbitan ijin lokasi 4. SOP Penerbitan IMB 5. SOP Penerbitan ijin gangguan
(HO)
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 26
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 26
100 %
6.
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 10
100 %
35
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 30 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,62
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
36
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.609.291.280,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967530.034,-
0,71 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 213.400.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.609.291.280,-
4,63 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 206.950.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.083.556.010,-
9,93%
37
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 206.950.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.609.291.280,-
4,49 %
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.878.643.386,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey Hasil pelayanan satu pintu kegiatan perijinan
Ada
38
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Koperasi & UKM
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Pengajuan Dana bergulir 2. SOP Pendirian Koperasi
Ada 2 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 5
40.00 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 19 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 19
100 %
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
39
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 43 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,89
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
40
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.734.777.902,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 646.967.530.034,-
0,73%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 90.717.700,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.734.777.902,-
1.92 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 145.260.300,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.943.063.075,-
7,48%
41
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 145.260.300,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.734.777.902,-
3,05%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.
- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.756.811.600,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 3. Papan
Pengumuman 4. Pos Pengaduan 5. Leaflet 6. Mobil keliling 7. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey tentang pengembangan koperasi dan UMKM Ada
42
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kependudukan & Capil
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
50 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg tentang Pencatatan
Kelahiran 2. SOP tentang Pencatatan
Kematian 3. SOP tentang Perceraian 4. SOP tentang Perkawinan 5. SOP tentang Pengesahan Anak
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 2
40,00 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada,
sebanyak 17
100 %
43
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 32 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,66
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
44
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.932.711.908,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,92 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 491.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.932.711.908,-
8,28 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 356.677.500,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.945.489.500,-
12,11%
45
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 356.677.500,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.932.711.908,-
6,01%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.412.472.664,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 8. Papan
Pengumuman 9. Pos Pengaduan 10. Leaflet 11. Mobil keliling 12. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey tentang pelayanan pembuatan KTP dan KK Ada
46
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketenagakerjaan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Pelatihan 2. SOP Lembaga Pelatihan Kerja 3. SOP Pemerataan mediasi
perselisihan hubungan industrial
4. SOP Pembuatan kartu AK 1 5. SOP Bursa kerja On Line
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 9
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 9
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak --- 17
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 17
100 %
47
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0
Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 45 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,93
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD .
3 jenis dokumen
48
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 6.285.080.364,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,97%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 756.118.002,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.285.080.364,-
12,03 %
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 231.473.200,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.232.938.700,-
10,37%
49
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 231.473.200,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.285.080.364,-
3,68%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 4,274,065,724
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey tentang Pelayanan surat pencari kerja Ada
50
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketahanan Pangan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak –1 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari: 1.
Ada 0 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
51
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 2 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,04
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1
100%
52
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 960,030,000
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 646,967,530,034
0,15%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 124.400.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 960.030.000,-
12,96%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,00
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 682.940.000,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,00
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 960.030.000,-
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
53
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan dan pelaksanaan pelayanan umum
Apabila Ada, survey tentang Konsumsi Pangan Masyarakat
Ada
54
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari:
Ada 5 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 0
0,00 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 6
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 6
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
55
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 13 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,92
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11
100%
56
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.478.930.668,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,85%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 54.900.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.478.930.668,-
1,00%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 122.332.767,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.636.481.767,-
7,48%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 122.332.767,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.478.930.668,-
2,23%
57
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.331.818.000,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey penyuluhan pengetahuan tentang KDRT
Apabila Ada, survey tentang penyuluhan pengetahuan tentang KDRT
Ada
58
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KB & KS
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari: 1.
Ada 5 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 6
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 6
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 24
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 24
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
59
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 58 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
1.20
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 24 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4
100%
60
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.542.129.013,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,24%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 995.697.804,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.542.129.013,-
64,57%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,00
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 447.131.209,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,00
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.542.129.013,-
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
61
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey pelayanan tentang uji KIR
Apabila Ada, survey tentang pelayanan alat kontrasepsi Ada
62
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program
83,33 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. sop pengujian kendaraan
bermotor 2. sop penyusunan lakip 3. sop penyusunan lkpj 4. sop penyusunan kua ppas 5. sop penyusunan rencana kerja
tahunan
Ada 5 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 18
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 18
100 %
63
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 69 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
1,42
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
64
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 10.608.694.922,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
1,64%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.652.137.200,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 10.241.194.922,-
16,13%
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.913.026.550,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.529.603.211,-
54,20%
65
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.913.026.550,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.608.694.922,-
18,68%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 18.727.579.954,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan tentang pemasangan alat kontrasepsi
Apabila Ada, survey tentang uji KIR Ada
66
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Komunikasi & Informatika
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari: 1.
Ada 5 SOP / Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
67
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 8 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,16%
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5
100%
68
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.512.991.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,39%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 180.900.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.512.991.000,-
7,20%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.026.851.000,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.512.991.000,-
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
69
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Apabila Ada, survey tentang Pelayanan di kegiatan Laporo Rek Ada
70
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO ` URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanahan (Kewenangan Pusat)
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak .... program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak –.. program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak .... - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak ....
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak ....
- Jabatan yang harus ada, sebanyak ....
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
71
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak .... personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak .... personil
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak .... org.
- Pejabat yang ada, sebanyak ... org.
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ... org.
- Jabatan yang ada, sebanyak ... jbt.
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. .
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ... program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ...
72
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ... program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak ... program.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ...
- Total Belanja APBD, sebesar Rp ...
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ...
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ...
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ....
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ...
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ....
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ...
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada,
73
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ... asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ....
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Apabila Ada,
74
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kesbangpol & linmas
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak –2 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Surat ijin Kepala
BAKESBANG POL & LINMAS perihal Permohonan IjinvPenelitian di Kota Prob.
2. SOP Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ORMAS dan LSM di Kota .
3. SOP Surat Keterangan Laporan Pendirian Parpol di Kota Prob.
4. SOP Pemahaman Regulasi Perpolitikan Nasional
5. SOP Budaya Kepatuhan Regulasi
Ada 5 SOP
75
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 49
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 49
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 171 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
3,53
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 49 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 49 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 49 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 49 jbt.
100%
76
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 13 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 13.691.613.503,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
2,12%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 378.614.002,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 13.691.613.503,-
2,77%
77
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 404.687.250,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.054.088.773,-
6,68%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 404.687.250,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 13.691.613.503,-
2,96%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.762.359.067,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, survey tentang Tentang pelayanan Pendirian Parpol Ada
78
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Keuangan, Administrasi, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Sandi
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah. 2. SOP SOP tentang Pengajuan
Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat Kurang Mampu (Proda);.
3. SOP tentang Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
4. SOP tentang Kerjasama dengan Lembaga
5. SOP tentang Surat Masuk
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
79
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 256
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 256
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1
ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 721 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
14,86
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 256 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 256 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 256 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 256 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
80
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 20 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 20
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 20 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 20 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 20 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 20 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 177.403.761.737,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
27,42%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 15.722.130.662,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 177.403.761.737,-
8,86%
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 5.694.877.251,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 55.546.984.625,-
10,25%
81
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 5.694.877.251,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 177.403.761.737,-
3,21%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 606.169.204.346,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, sebutkan Survey tentang pelaksanaan otonomi daerah
Ada
82
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari: 1
Ada … SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 0
0 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 7
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 7
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
83
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 19 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,72
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11
100%
84
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.451.440.216,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 646.967.530.034,-
0,84%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 176.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.451.440.216,-
3,24%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 80.090.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.617.844.000,-
2,21%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 80.090.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.451.440.216,-
1,47%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
85
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.027.983.718,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media massa 3. Leaflet 4. Brosur 5. Websites
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Pemberdayaan Masyarakat Ada
86
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Sosial
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1.
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 24
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 24
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
87
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 51 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
1,05
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 24 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12
100%
88
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 14.415.398.229,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
2,23%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 227.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 14.415.398.229,-
1,58%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 302.673.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 9.694.030.000,-
3,12%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 302.673.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 14.415.398.229,-
2.10%
89
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.157.540.880,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Media massa 4. Leaflet 5. Brosur
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Rehabilitasi Orang Terlantar Ada
90
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Budaya
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program
50,00 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1.
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
91
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,12
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2
100%
92
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.442.906.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,22%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 321.680.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.442.906.000,-
22,29%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar
- Rp. 978.621.000,-
0%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.442.906.000,-
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
93
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5. Websites.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survei Tentang Pengembangan Kebudayaan Daerah Ada
94
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Statistik (Kewenangan Pusat)
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ... program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ... program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari:
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak ... - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak ...
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak ...
- Jabatan yang harus ada, sebanyak ...
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
95
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak ... personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak ... personil
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ... org.
- Pejabat yang ada, sebanyak ... org.
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ... org.
- Jabatan yang ada, sebanyak ... jbt.
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ... program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ...
96
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ... program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak ... program.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. ...
- Total Belanja APBD, sebesar Rp ...
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ...
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ...
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ...
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ...
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:
97
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada,
98
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kearsipan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
0,00 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang Pelayanan akuisisi arsip; 2. SOP tentang peminjaman arsip satis; 3. SOP jasa layanan kearsipan; 4. SOPTentang pengolahan arsip 5. SOP tentang pembinaan kearsipan;
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 3
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 3
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, Yaitu Jabatan Fungsional Arsiparis
Ada
99
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 7 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,14
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
100%
100
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 282.530.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 646.967.530.034,-
0,04%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 83.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 282.530.000,-
29,55%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 51.580.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 127.385.000,-
40.49%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 51.580.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 282.530.000,-
18,26%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
101
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling; 5. Pengumuman di media massa.
Jumlah sebanyak tidak ada jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Tentang Pengelolaan Kearsipan tidak
102
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Perpustakaan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
50 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang menjadi anggota perpustakaan; 2. SOP tentang peminjaman koleksi; 3. SOP tentang pengembalian koleksi; 4. SOP tentang pelayan refrensi; 5. SOP pelayanan paket pustaka dan mobil perpustakaan;
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 3 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 3
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 4
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 4
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, Yaitu Jabatan Pustakawan
Ada
103
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 23 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,47
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6
100%
104
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.533.070.190,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,39%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 396.250.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.533.070.190,-
15,64%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 106.040.000,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 831.832.000,-
12,75%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 106.040.000,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.533.070.190,-
4,19%
105
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.329.181.733,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling; 5. Pengumuman di Media Massa.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Tentang Pelayan Peminjaman Buku Ada
106
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kelautan dan Perikanan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang Pengujian di Laboratorium Perikanan; 2. Pemantauan Susut Hasil Perikanan; 3. SOP Pengajuan Surat Rekomendasi Pembuatan SIUP/SIPI/SIKPI 4. SOP tentang Pengajuan Surat rekomendasi BBM bersubsidi; 5. SOP tentang Surat Masuk.
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 4 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 4
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 18
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 18
100 %
107
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 47 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.995 personil
0.97
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
108
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 20 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 20
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 20 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 20 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 20 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 20 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.973.579.529,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
1.85%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 3,951,060,518,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.973.579.529,-
33,00%
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 399.535.891,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.451.610.786,-
8,98%
109
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 399.535.891,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.973.579.529,-
3,34%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; 3. Pengumuman di Mass Media; 4. Radio; 5. Websites.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Tentang Pembenihan ikan Ada
110
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pertanian
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan & Penyedian Fasilitas Pemotongan di UPT RPH; 2. SOP tentang surat keteranganhasil uji lab; 3. SOP tentang Pelayanan Kesehatan hewan ; 4. SOP tentang Tanda daftar Peternanakan rakyat; 5. SOP tentang keterangan kesehatan hewan (SKKH).
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 14
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 14
100 %
111
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, Jabatan Fungsional Penyuluh Peternakan.
Ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 40 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,82
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
112
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1
100%
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.343.151.386,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
1,75%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.133.251.440,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.343.151.386,-
18,81%
Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 229.442.500,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.642.549.600,-
4,07%
113
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 229.442.500,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.343.151.386,-
2,02%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 27.145.505.864,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; 3. Radio; 4. Pos Pengaduan; 5. Pengumuman di media massa.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Tentang Konsumsi Pelayanan Inseminasi Buatan.
Ada
114
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kehutanan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program
66,67 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP ttg Perijinan Kayu;
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 2
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 2
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, Jabatan Fungsional
Tidak Ada
115
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,08
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2
100%
116
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 207.500.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 646.967.530.034,-
0,03%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 207.500.000,-
0,00%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 155.700.000,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 207.500.000,-
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
117
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2.Mobil penyiraman; 3. Leaflet; 4. Pos Pengaduan; 5. Pengumuman di media massa.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, survey tentang Rehabilitasi Hutan Mangrove Ada
118
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Energi dan SDM
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1.
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 2 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 2
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, Jabatan Fungsional
Tidak Ada
119
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,06
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2
100%
120
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 648.275.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,10%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 18.300.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 648.275.000,-
2,82%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 509.975.000,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 648.275.000,-
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
121
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Leaflet; 2. Pos Pengaduan; 3.Papan pengumuman; 4. Website; 5. Radio.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey tentang Perijinan Bagi Usaha Eksplorasi Ada
122
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pariwisata
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1.
Ada 0 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 1
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
Tidak Ada
123
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,06
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
100%
124
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.388.085.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,21%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 24.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.388.085.000,-
1,77%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.240.570.000,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.388.085.000,-
0.00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
125
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di media massa; 5. Websites.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey tentang Rekomendasi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.
Ada
126
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Industri
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1.
Ada 0 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 0
0 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
Tidak Ada
127
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,06
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3
100%
128
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.069.075.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,17%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 21.500.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.069.075.000,-
2,01%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 905.190.000,-
0,00%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.069.075.000,-
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis :
129
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; 3. Website; 4. Pos Pengaduan; 5. Radio.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey Tentang pembinaan Pabrik Ada
130
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Perdagangan
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, terdiri dari: 1.
Ada 5 SOP
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak 2 - PERDA yang sehatusnya,
sebanyak 2
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 1
- Jabatan yang harus ada, sebanyak 1
100 %
5
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
Tidak Ada
131
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil
0,14
7
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.
100%
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA-SKPD 2. RENJA-SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4
100%
132
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 398.535.877,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 646.967.530.034,-
0,06%
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 9.000.000,-
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 398.535.877,-
2,26%
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 289.960.877
0%
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 398.535.877,-
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
Ada
Ada sebanyak 3
jenis
133
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 0,-
0,00 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass
Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jenisnya 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; 3. Website; 4. Pos Pengaduan; 5. Radio.
Jumlah sebanyak 5 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Pelayanan pelayanan Pendirian Parpol
Apabila Ada, Survey tentang Tentang Pameran dagang Ada
1
LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : PROBOLINGGO
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
81.65%
8.903 x 100 10.904
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas
98,45%
160.189 x 100 162.718
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
100,64% 22.832x 100 22.687
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
86,56% 9.873x 100 11.406
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
96.17% 10.120x 100 10.523
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya
0,07%
17 x 100 24.857
2
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs 0,13%
17 x 100 12.856
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya
1,55%
205 x 100 13.259
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
99,57%
3.918 x 100 3.935
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
99.93%
4.027 x 100 4.030
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
99,18%
3.630 x 100 3.660
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
101.10%
3.961 x 100 3.918
3
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
115,45%
4.649x 100 4.027
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
74,95%
2,406x 100 3.210
2
Kesehatan
15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama
73.19%
606 x 100 828
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah
Kerja dalam kurn waktu yg sama
98,26%
3.734x 100 3.800
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 89.66%
26 x 100 29
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama
100%
303x 100 303
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama
98.12%
209 x 100 213
4
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn
------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama
100%
23 x 100 23
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota
82,36%
36.546x 100 44.376
22 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama
89,18%
3,355x 100 3.762
3
Lingkungan Hidup
23 Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) ------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)
19,65 m3 12.515.063 x 100 63.673.812
24 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional
90,91% 10 x 100 11
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk
4,41 m3 967 x 1000 219.139
26 Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada
100% 17 x 100 17
4
Pekerjaan Umum
27 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik
Panjang jalan Kota dalam kondisi baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut
33,35%
42.805 x 100 128.351
5
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
28 Rumah Tangga Per Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 %
Jumla total rumah tangga
70.67%
43.595 x 100 61.687
29 Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah
0,04% 0,02 x 100 56,667
5
Tata Ruang 30 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB
29,82%
4.225 x 100 14.166
6
Perencanaan Pembangunan 31 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA Ada, PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2006-2025. Ada
32 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada, PERDA Nomor 16 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010-2014. Ada
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada, PERWALI Nomor 20 Tahun 2010 tentang RPKD Tahun 2011. Ada
34 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
100%
172 x 100 172
7
Perumahan
35 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga
28,62%
17.042x 100 59.538
36 Lingkungan pemukiman kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh ---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah
0,03% 0,02 x 100 56,667
6
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
37 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni ---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.
97,86% 60.366x 100 61.687
8
Kepemudaan & Olahraga
38 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
0,02 5 x 1000 219.139
39 Lapangan olahraga .
Jumlah lapangan olahraga di Kota --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = 15 lap 2. lap basket, = 20 lap 3. lap volley, , = 127 lap 4. lap. bulu tangkis, lap. tenis = 3 lap 5. kolam renang. Panjat tebing , = 2 lap 6. Lap Tenis = 8 Lap 7. Panjat tebing = 2 Lap 8. Atletik = ... Lap
Jumlah = 177 lap
0,81
177 x 1000 219.139
9
Penanaman Modal
40 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2011 – Realisasi PMDN 2012
-------------------------------------------------------- x 100 %
Realisasi PMDN 20102
51,60%
275-807 x 100 532
10
Koperasi & UKM 41 Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi
52,22%
141 x 100 270
42 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM
100% 5.273 x 100 5.273
7
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11
Kependudukan & Catatan Sipil
43 Kepemilikan KTP
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)
92,89%
156.556 x 100 168.547
44 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ----------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk
99,78
2.756 x 1000 2.762
45 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum Sudah Sudah
12 Ketenagakerjaan
46 Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah penduduk angkatan kerja ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)
76,12% 113.966 x 100 149.710
47 Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh
Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja/buruh
34,60%
9.047 x 100 26.146
13
Ketahanan Pangan 48 Regulasi ketahanan pangan
Ada, PERWALI Nomor 34 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Probolinggo.
Ada Ada
49 Ketersediaan pangan utama Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) -------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
62.984 kg
13.802 x 1000 219.139
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan
19,08%
2.410 x 100 12.632
51 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun
89.33%
360 x 100 403
8
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
52 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan
40.00%
18.235 x 100 45.586
15
KB & KS
53 Prevalensi peserta KB aktif
Jumlah peserta program KB aktif
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur
74,96%
36.745 x 100 49.018
54 Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan
Jumlah kelurahan
------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PLKB/PKB
65,52%
19 x 100 29
16
Perhubungan
55 Angkutan darat
Jumlah kelurahan
------------------------------------------------ PLKB/PKB
41,51
90.960 x 100 219.139
17
Komunikasi & Informatika
56 Web site milik pemerintah daerah Ada, dengan nama : http://www.probolinggokota.go.id/ Ada
57 Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun 2 kali
18
Pertanahan 58 Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah
60,00%
3,400 x 100 56,667
59 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah kasus yang terdaftar
88,68%
94 x 100 106
60 Penyelesian Ijin Lokasi Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 %
Permohonan Ijin Lokasi
100%
1 x 100 1
9
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
19
Kesbang & Politik
61 Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 4 Keg.
62 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 4 Keg.
20
Otonomi Daerah
63 Sistim Informasi Manajemen Pemda Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs 9 buah
64 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada
21
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
65 PKK aktif Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK
100%
35 x 100 35
66 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu
100%
216 x 100 216
22
Sosial
67 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
14 buah
68 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yang tertangani
---------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yang ada
12,99%
1.097x 100 8.447
69 Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun
62.21%
1.042 x 100 1.675
10
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
23
Budaya
70 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ( 13 kali ) 15 71 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (5 buah) 29
72 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
100%
558 x 100 558
24 Statistik 73 Buku ”Kota dalam angka” Ada atau tidak Ada
74 Buku ”PDRB Kota” Ada atau tidak Ada
25
Kearsipan 75 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD
83.33%
35 x 100 42
76 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan 40
26
Perpustakaan 77 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------- Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah
50,00
22.993 45.985
78 Pengunjung perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------------------- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani
19,52 28.756 147.328
URUSAN PILIHAN.
1 Kelautan dan Perikanan
1 Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (ton) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton)
94,50%
10.395 x 100 11.000
11
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg)
99,44%
26,85 x 100 27.00
2
Pertanian
3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) --------------------------------------------- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)
7,19 ton
48.172 6.699
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian (Juta Rp.) --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
7,09%
376.900 x 100 5.312.879
3
Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi --------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis
84,51% 113 x 100 134
6 Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan
16,48% 22 x 100 134
4
Energi dan SDM
7 Pertambangan tanpa ijin
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar
0%
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
0,001 %
53,32 x 100 5.312.870
5
Pariwisata 9 Kunjungan wisata
Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
552.716 orang
12
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
0,07%
3.886 x 100 5.312.870
6
Industri 11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun
2012**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
13,65%
725.355 x 100 5.312.870
12 Pertumbuhan Industri Jumlah Industri tahun 2012- Jumlah Industri tahun 2011 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2011
10,72%
630-569 x 100 630
7
Perdagangan 13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2010**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
40,80%
2.167.502 x 100 5.312.870
14 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor (Ribu US$) US$ 98.747,44 107.867- 9.120
8 Transmigrasi 15 Transmigran swakarsa
Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran
0% 0 x 100 0
Keterangan *) Pilih salah satu **) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2011.