LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
EDISI NOVEMBER 2016
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 1
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas
utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:
Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;
Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;
Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;
Pengelolaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan
Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan November 2016.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman berupa:
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan
Daerah.
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Luar Negeri bersumber dari:
- Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan
beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
- Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk
pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
- Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan
nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan
usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada
Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin
Kredit Ekspor (LPKE).
- LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi,
pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor
negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk
membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan
kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 2
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non
keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan
kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.
Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non
keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha
di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja
Selama bulan November 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi
penandatanganan 16 perjanjian pinjaman dan 1 perjanjian hibah, dengan rincian 10 perjanjian PDN,
4 perjanjian Pinjaman Multilateral, 2 perjanjian Pinjaman Bilateral serta 1 perjanjian Hibah
Multilateral.
Selain penandatangan perjanjian baru, pada November 2016 juga dilakukan amandemen terhadap 3 perjanjian pinjaman, dan 3 perjanjian hibah serta pengakhiran 5 perjanjian pinjaman.
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru
Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditandatangani pada November 2016 terdiri dari 10 perjanjian realisasi PDN, 4 perjanjian Pinjaman Multilateral, 2 perjanjian Pinjaman Bilateral dan satu perjanjian Hibah Multilateral.
Perjanjian PDN yang ditandatangani pada 25 November 2016 berupa penandatanganan
sepuluh perjanjian realisasi PDN. Pinjaman yang berasal dari PT.BNI (Persero) digunakan untuk
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 3
membiayai 1 pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan 9 pengadaan almatsus di
Kepolisian RI.
Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (USRI) Kab. Jombang
Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani pada bulan November 2016 terdiri dari 3 perjanjian
dengan ADB dan 1 perjanjian dengan Bank Dunia. Pinjaman pertama dari ADB digunakan untuk
membiayai kegiatan Flood Management in Selected River Basins Sector Project. Perjanjian yang
ditandatangani pada 2 November 2016 dengan nilai pinjaman sebesar USD108,7 juta, bertujuan
untuk meningkatkan kesiapan pengelolaan dan mitigasi dampak banjir serta mengubah paradigma
pengendalian banjir dari semula kegiatan berorientasi proyek menjadi kegiatan terintegrasi yang
memadukan intervensi non-struktural (peningkatan kapasitas dan kelembagaan) dan kegiatan
konstruksi. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
Pinjaman kedua dari ADB digunakan untuk membiayai Accelerating Infrastructure Delivery
through Berrer Engineering Services Project. Perjanjian pinjaman senilai USD148,2 juta
ditandatangani pada tanggal 28 November 2016 dengan Executing Agency adalah Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
ketepatan waktu penyusunan studi kelayakan, Detailed Engineering Design (DED), pembebasan
lahan dan pemukiman kembali, analisis dampak lingkungan maupun dokumen lelang.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 4
Pinjaman Multilateral ketiga dari ADB berupa Pinjaman Program, yaitu Fiscal and Public
Expenditure Management Program-Subprogram 1 senilai USD500 juta. Pinjaman ditandatangani
pada 17 November 2016 dan bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Keuangan.
Pinjaman Program ini bertujuan untuk meningkat kualitas pelayanan publik melalui belanja sektor
sosial dan infrastruktur publik yaitu i) Belanja Jangka Menengah, RPJM dan Target SDGs (Sustainable
Development Goals) yang selaras; ii) sistem belanja publik nasional yang semakin baik; serta iii)
kualitas transfer fiskal dan belanja Pemerintah Daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
Pinjaman selanjutnya adalah Pinjaman Multilateral dari Bank Dunia, yakni Pinjaman Program
First Indonesia Logistic Reform Development Policy Loan. Pinjaman senilai USD400 juta
ditandatangani pada 17 November 2016 dengan Executing Agency Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Tujuan pinjaman adalah untuk memperbaiki sektor logistik kelautan secara
berkelanjutan melalui (i) peningkatan proses pengambilan keputusan dan koordinasi kebijakan, (ii)
peningkatan iklim bisnis untuk penyediaan jasa logistik dan (iii) peningkatan efisiensi operasional
pelabuhan.
Terdapat dua perjanjian Pinjaman Bilateral yang ditandatangani pada bulan November 2016.
Perjanjian pertama bersumber dari KfW Jerman berupa Pinjaman Program Fiscal and Public
Expenditure Management Program. Pinjaman senilai USD220 juta ditandatangani pada 25
November 2016 dengan Executing Agency Kementerian Keuangan. Pinjaman bertujuan untuk
mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja negara bagi program pro
pertumbuhan dan pro kemiskinan untuk periode jangka menengah dan jangka panjang.
Perjanjian Bilateral yang kedua bersumber dari AFD berupa pinjaman program, Fiscal Reform
Development Policy Loan senilai EUR100 juta. Pinjaman ditandatangani 8 November 2016 dan
bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Keuangan. Pinjaman bertujuan
meningkatkan potensi penerimaan pajak Indonesia dengan memperluas basis pajak, mengurangi
kompleksitas administrasi, mengurangi distorsi ekonomi dan menyederhanakan struktur pajak.
Selain penandatanganan perjanjian pinjaman, pada bulan November 2016 juga terdapat
penandatanganan perjanjian Hibah Multilateral. Hibah the Pilot Carbon Capture Activity in the
Natural Gas Processing Sector Project senilai USD500 ribu bersumber dari ADB. Hibah
ditandatangani pada 9 November 2016 dengan Executing Agency Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral. Tujuan hibah adalah membantu penyelesaian due diligence aspek teknis dan
safeguard dalam persiapan proyek Pilot Carbon Capture and Storage Activity in the Natural Gas
Processing Sector serta memberikan bantuan terkait procurement kepada executing agency.
2. Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Perjanjian pinjaman dan hibah yang diamandemen pada bulan November 2016 terdiri dari
dua perjanjian Pinjaman Multilateral, satu perjanjian Pinjaman KSA/LPKE, dua perjanjian Hibah
Bilateral dan satu perjanjian Hibah Multilateral.
Dua perjanjian Pinjaman Multilateral yang di-amandemen bersumber dari Bank Dunia.
Pinjaman pertama untuk kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF) senilai USD100 juta
bertujuan untuk membiayai kegiatan pembiayaan infrastruktur. Amandemen disetujui Bank Dunia
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 5
pada 24 November 2016 berupa perpanjangan closing date dari semula 30 November 2016 menjadi
31 Maret 2017. Bertindak sebagai Executing Agency adalah PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)
Pinjaman Multilateral yang kedua untuk kegiatan National Community Empowerment
Program in Urban Areas for 2012-2015 senilai USD266 juta. Amandemen disetujui Bank Dunia pada
25 November 2016 berupa perpanjangan closing date dari 31 Desember 2016 menjadi 30
September 2017. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
Perjanjian Pinjaman KSA/LPKE yang di-amandemen berupa perjanjian untuk pengadaan
alutsista di Kementerian Pertahanan sebesar USD344,23 juta bersumber dari PT. Bank Mandiri
cabang Cayman Island. Amandemen berupa perpanjangan availability period dari semula 24
Oktober 2016 menjadi 31 Desember 2016.
Selain amandeman perjanjian pinjaman, pada November 2016 terdapat 3 amandemen
perjanjian Hibah yang terdiri dari 2 perjanjian Hibah Bilateral dari Australia dan 1 perjanjian Hibah
Multilateral dari Bank Dunia. Amademen Perjanjian Hibah yang pertama adalah Subsidiary
Arrangement (SA) Australia-Indonesia Infrastructure Grants (AIIG) senilai AUD250 juta yang
digunakan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur baik tingkat nasional maupun daerah.
Bertindak selaku Executing Agency adalah Bappenas. Amandemen disetujui 21 November 2016
berupa perpanjangan closing date dari semula 31 Januari 2017 menjadi 30 Juni 2017.
Perjanjian Hibah Bilateral yang kedua adalah Subsidiary Arrangement (SA) IndII Phase II
(Technical Assistance) senilai AUD90 juta yang digunakan untuk mengurangi kendala dalam
pembangunan infrastruktur baik dalam kebijakan, peraturan, kapasitas maupun pendanaan.
Bertindak selaku Executing Agency adalah Bappenas. Amandemen berupa perpanjangan closing
date dari semula 30 Juli 2017 menjadi 30 Juni 2022.
Amandemen Perjanjian Hibah yang ketiga bersumber dari Bank Dunia untuk kegiatan
Readiness Fund for the Forest Carbon Partnership Facility senilai USD3,60 juta. Amandemen
disetujui Bank Dunia pada 23 November 2016 berupa penambahan dana sebesar USD5 juta,
perubahan nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam perjanjian hibah serta perpanjangan
closing date dari semula 30 November 2016 menjadi 30 November 2019. Hibah bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merancang strategi nasional untuk mengurangi emisi
dengan deforestasi (penggundulan) dan degradasi (penurunan fungsi) hutan/REDD dengan
Executing Agency adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Penutupan Perjanjian Pinjaman
Perjanjian Pinjaman yang sudah selesai masa kegiatannya terdiri dari 5 perjanjian yaitu 4
perjanjian Pinjaman Multilateral dan 1 perjanjian Pinjaman KSA/LPKE. Perjanjian Pinjaman
Multilateral yang pertama digunakan untuk membiayai kegiatan Urban Sanitation and Rural
Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project yang bersumber dari ADB. Perjanjian sebesar
USD100 juta ditandatangani pada 30 September 2011 dengan Executing Agency Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. IRM ADB melalui surat tanggal 24 November 2016
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi November 2016– hal 6
menyampaikan bahwa pinjaman telah ditutup per 23 November 2016 dan membatalkan sisa dana
yang belum ditarik sehingga jumlah akhir pinjaman adalah USD95,55 juta.
Perjanjian yang kedua adalah Third National Program for Community Empowerment in Rural
Areas yang bersumber dari Bank Dunia. Pinjaman senilai USD785 juta ditandatangani pada 9 April
2010 dengan Executing Agency Kementerian Dalam Negeri. Bank Dunia melalui surat tanggal 17
November 2016 menyampaikan closure of account loan kepada Pemerintah Indonesia.
Perjanjian yang ketiga adalah Indonesia Managing Higher Education for Relevance and
Efficiency Project yang bersumber dari Bank Dunia. Pinjaman senilai USD50 juta ditandatangani pada
2 Agustus 2005 dengan Executing Agency Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bank
Dunia melalui surat tanggal 16 November 2016 menyampaikan penutupan loan account per tanggal
16 November 2016.
Perjanjian yang keempat adalah Early Chilhood and Development Project yang bersumber dari
Bank Dunia. Pinjaman senilai SDR46,2 juta ditandatangani pada 13 September 2006 dengan
Executing Agency Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bank Dunia melalui surat tanggal 16
November 2016 menyampaikan penutupan pinjaman per 16 November 2016.
Selain Pinjaman Multilateral, terdapat 1 Pinjaman KSA/LPKE yang berakhir pada bulan
November 2016. Pinjaman dari PT. BNI Tbk. Cabang Hongkong senilai USD9,49 juta ditandatangani
4 Agustus 2010 dengan Executing Agency Kementerian Pertahanan. PT. BNI Tbk Cabang Hongkong
melalui surat tanggal 11 November 2016 menyatakan bahwa masa berlaku pinjaman telah berakhir
dan membatalkan seluruh sisa dana pinjaman sebesar USD9,49 juta serta Pemerintah Indonesia
tidak terdapat kewajiban pengembalian dana pinjaman