LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI BANTEN MASA RESES II TAHUN SIDANG 2020 – 2021
TANGGAL 14-18 DESEMBER 2020
Sekretariat Komisi VIII DPR RI [email protected]
JAKARTA
TAHUN 2020
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
TIM KUNJUNGAN KERJA
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum
B. Dasar Kunjungan Kerja
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
2. Tujuan
BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Kerukunan Umat Bergama di Banten
B. Kegiatan Belajar dan Mengajar di Era Pandemi Covid-19
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
BAB IV PENUTUP
FOTO-FOTO KEGIATAN
DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI BANTEN
TANGGAL 14-18 DESEMBER 2020
NOMOR
N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URUT
ANGG
1. A-
509 H. YANDRI SUSANTO, S.Pt. KETUA PAN BANTEN II
2. A-
146 H.M. IHSAN YUNUS, ME. Con. Std. Wakil Ketua PDIP JAMBI
3. A-
225 M. HASBI ASYIDIKI JAYABAYA Anggota PDIP BANTEN I
4. A-
231 IGN. KESUMA KELAKAN, ST. M.Si. Anggota PDIP BALI
5. A-
257 Drs. H.SAMSU NIANG, M.Pd. Anggota PDIP SULSEL II
6. A-
260 H. ARWAN M. ARAS,T. S.Kom. Anggota PDIP SULBAR
7. A-
154 I KOMANG KOHERI, SE. Anggota PDIP LAMPUNG II
8. A-
346 Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, MH.
Anggota PG GORONTALO
9. A-
323 MUHAMMAD ALI RIDHA Anggota PG JATIM XI
10. A-
272 H. JOHN KENEDY AZIS, SH
Anggota PG SUMBAR II
11. A-62
M.HUSNI, SE, MM Anggota
GERINDRA SUMUT I
12. A-
124 H. IWAN KURNIAWAN, S.H., M.Si. Anggota GERINDRA KALTENG
13. A-
351 Dra. DELMERIA Anggota NASDEM SUMUT II
14. A-
353 H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.
Anggota NASDEM SUMUT III
15. A-
559 H. HASANI BIN ZUBER, S.IP
Anggota DEMOKRAT JATIM XI
16. A-
440 KH. BUKHORI, Lc,, M.A
Anggota PKS JATENG I
17. A-
413 H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA
Anggota PKS SUMUT II
18. A-
510 Dr. M. ALI TAHER, SH.M.Hum
Anggota PAN BANTEN III
19. A-
473 H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pd.I Anggota PPP BANTEN I
20. - AGUS WIDIJATMOKO, SH Sekretariat Komisi VIII DPR RI
21. - DICKY RACHMADI, S.A.P Sekretariat Komisi VIII DPR RI
22. - RENO BULAN Sekretariat Komisi VIII DPR RI
23. - MOHAMMAD HASYIM, S.S. M.Si. Tenaga Ahli
24. - SAMSUL FAJRI TV Parlemen
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan
Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan
Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 telah membentuk
3 Tim yakni ke Provinsi Banten, Provinsi Jawa Jawa Barat, dan Provinsi
Kepulauan Riau.
B. Dasar Kunjungan Kerja
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,
20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan
Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
c. Pasal 60 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja
Komisi DPR RI pada Masa Reses.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII
DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga-
lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang
agama.
b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah
maupun masyarakat.
2. Tujuan
a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual
tentang pelaksanaan program pembangunan di bidang agama.
b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data akurat mengenai
kinerja Kanwil Kemenag Provinsi Banten.
BAB II
HASIL KUNJUNGAN KERJA
Dalam pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,
Tim Kunker Komisi VIII DPR RI diterima oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
Banten DR. H. A. Bazari Syam, M.Si dan jajarannya serta para Kepala Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Kemenag menjelaskan bahwa jumlah
penduduk Banten mencapai 12.927.316 jiwa, terdiri dari Kota Tangerang Selatan
1.747.906 jiwa, Kota Serang 688.603 jiwa, Kota Cilegon 437.205 jiwa, Kota
Tangerang 2.229.901 jiwa, Kabupaten Serang 1.508.397 jiwa, Kabupaten
Pandeglang 1.211.909 jiwa, Kabupaten Lebak 1.302.608 jiwa dan Kabupaten
Tangerang 3.800.787 jiwa.
Sementara berdasarkan jumlah pemeluk agama, penduduk dengan pemeluk
agama Islam menjadi yang terbanyak dengan 11.598.048 orang, disusul pemeluk
agama Budha 417.764 orang, Kristen 187.542 orang, Katolik 149.905 orang, Hindu
91.952 orang dan Konghucu 2.949 orang.
1. Kerukunan Antar Umat Beragama
Kepala Kanwil Kemenag mengakui bahwa Provinsi Banten sangat
heterogen meliputi berbagai latar belakang suku dan agama. Karenanya
potensi konflik di Provinsi Banten cukup tinggi. Oleh sebab itu dalam konteks
menjaga kerukunan umat beragama, Kanwil Kemenag Banten telah
membentuk berbagai forum komunikasi baik antar-agama maupun intra-
agama Islam. Tujuannya untuk memastikan bahwa toleransi dan kebebasan
memeluk agama masing-masing dapat berkembang secara harmonis dalam
rangka menjaga kondusivitas kehidupan beragama di Banten.
Tentang pembangunan rumah ibadah, Kepala Kanwil menyerahkannya
kepada Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) untuk memberikan
rekomendasi. Sepanjang FKUB memberikan rekomendasi maka Kemenag
tidak akan menolak pembangunan rumah ibadah. Namun hal ini juga terkait
dengan kewenangan administratif Kepala Daerah untuk mengeluarkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).
Oleh sebab itu, Kepala Kanwil senantiasa mengingatkan bahwa
terpenting bukan pendirian rumah ibadah melainkan dapat melaksanakan
ibadah. Hal ini terkait dengan pelaksanaan ibadah. Tidak ada gunanya
memiliki rumah ibadah tetapi tidak dapat melaksanakan ibadah. Lebih baik
tidak memiliki rumah ibadah tetapi dapat melaksanakan ibadah.
Buktinya, Kepala Kanwil Kemenag mencontohkan, setiap peringatan
Natal di Banten, umat Islam merelakan Masjid Agung Banten ditutup dan
halamannya dijadikan tempat Misa Natal bagi umat Kristiani. Prinsipnya
semua kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik.
Ketua Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa
perbedaan suku atau agama merupakan sunatullah sehingga harus dijaga
dan dipelihara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh sebab itu dia meminta perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi
persamaan juga jangan dipecahbelah.
Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa peran Kementerian
Agama dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dapat berfungsi
secara optimal dalam menjaga dan memelihara kondusivitas kehidupan
beragama, berbangsa dan bernegara. Moderasi agama menjadi penting untuk
terus ditingkatkan dan dikembangkan.
2. Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di era
pandemi Covid-19, Kepala Kanwil Kemenag menyerahkan sepenuhnya
kepada otoritas Pemerintah Daerah dan wali murid/Komite Sekolah untuk
memutuskan apakah kegiatan belajar secara tatap muka sudah dapat
dilaksanakan atau belum.
Kanwil Kemenag, yang membawahi 3.971 madrasah negeri dan swasta
serta 4.583 pesantren se-Banten, menilai Pemerintah Daerah dan Komite
Sekolah/wali murid lebih mengetahui situasi dan kondisi penyebaran Covid-19
di wilayahnya. Dengan demikian keputusan untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka menjadi otoritas Pemda
dan Komite Sekolah untuk memutuskan. Pihak Kanwil Kemenag akan
mengikuti apa yang sudah direkomendasikan oleh Pemda dan Komite
Sekolah.
Meski demikian, Kanwil Kemenag juga tetap melakukan komunikasi,
koordinasi dan simulasi mengenai kemungkinan dilaksanakannya kegiatan
belajar dan mengajar secara tatap muka pada awal tahun 2021. Itu terkait
dengan kuatnya desakan dari orang tua murid/siswa/santri yang
mempertanyakan kenapa pasar dan mall sudah dibuka sementara kegiatan
sekolah belum juga dilaksanakan secara tatap muka.
Dalam kesempatan itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI DR.
Muhammad Zain, S.Ag., M.Ag. juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 ini
Kementerian Agama RI telah menyalurkan dana sebesar Rp 1,1 Triliun untuk
membayar guru honorer madrasah (non-PNS) di seluruh Indonesia. Untuk
Banten tercatat ada sekitar 24.000 orang guru honorer yang perorang rata-
rata mendapat Rp1,8juta tanpa potongan.
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Masalah kerukunan umat beragama di Provinsi Banten dibangun
melalui komunikasi dan koordinasi dengan forum lintas agama dan internal
agama. Tujuannya untuk memastikan toleransi dan kebebasan umat
beragama dapat berkembang secara harmonis dalam rangka membangun
kehidupaan beragama yang kondusif di Banten.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di era
pandemi Covid-19, Kanwil Kemenag Banten menyerahkan sepenuhnya pada
otoritas Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/orang tua murid untuk
memutuskan apakah kegiatan belajara secar tatap muka sudah dapat
dilaksanakan atau belum.
2. Rekomendasi
A. Kerukunan Antar Umat Beragama
1) Perbedaan adalah sunatullah sehingga harus diterima dan dijaga
sebagai khasanah kekayaan Indonesia.
2) Tingkatkan komunikasi dan koordinasi antara forum komunikasi baik
lintas agama maupun internal agama untuk meningkatkan kerukunan
antar dan intra umat beragama.
B. Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi
1) Kaji secara saksama dan mendalam sebelum Pemerintah Daerah dan
Komite Sekolah/wali murid mengambil keputusan untuk melaksanakan
kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka.
2) Tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan
Komite Sekolah/wali murid agar pelaksanaan kegiatan belajar dan
mengajar secara tatap muka tidak sampai menimbulkan cluster baru
dalam penyebaran Covid-19.
BAB V
PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Masa Reses Anggota Komisi VIII DPR
RI ini disusun dalam rangka menjalankan Fungsi Pengawasan Dewan ke Provinsi
Banten.
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,
H. Yandri Susanto, S.Pt
FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA
Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.
Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.
FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA
Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.
Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.
FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA
Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.
Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.