2018
Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
LAPORAN KINERJA (LAKIN) Direktorat Perlindungan Perkebunan
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018 disusun dalam rangka
pelaksanaan pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi yang disajikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018 ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) Direktorat Perlindungan Perkebunan secara
garis besar.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan
kerjasamanya, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan dapat diselesaikan dengan baik seperti tertuang pada Laporan Kinerja
Direktorat Perlindungan Perkebunan.
Kiranya laporan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan untuk kelanjutan kegiatan di masa yang akan datang.
Jakarta, Januari 2019
Direktur Perlindungan Perkebunan,
Drs. Dudi Gunadi, B.Sc., M.Si.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta
memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi
Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Menjadikan Direktorat Perlindungan
Perkebunan sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang
perlindungan terhadap pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak
perubahan iklim serta Gangguan Usaha Perkebunan”.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015 – 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka
Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan sebagai berikut:
1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT), dampak perubahan iklim dan gangguan usaha
2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT,
pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha
3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat dan pengamatan kelembagaan kelompok
tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Organik)
Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran pembangungan perkebunan tahun 2015-2019 adalah : Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan Dampak Perubahan Iklim
(DPI) terhadap luas tanaman perkebunan.
Pengukuran kinerja tahun 2018 untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan diperoleh capaian realisasi keuangan 95,11 % dan fisik 98,41 %. Pengukuran kinerja
lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (Pusat) tahun 2018, realisasi keuangan sebesar 91,54% dengan capaian fisik 100%, sedangkan untuk kegiatan daerah yang
tersebar di 33 Provinsi diperoleh capaian fisik sebesar 98,10% dengan realisasi keuangan sebesar 95,74 %. Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Banten dan Kalimantan Barat dikarenakan
terbatasnya SDM. Oleh karena itu kedepan perlu adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana atau ROPAK yang telah dibuat sehingga kegiatan dapat terlaksana
dengan baik.
Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan diperoleh nilai efisiensi 61,88 %. Mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan No. 214 tahun 2017 maka kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan termasuk kategori efisien.
Pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah- langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi
pembangunan perkebunan.
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Organisasi 1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 4
2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-
2019 4
2.1.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4
2.1.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4
2.1.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 5
2.1.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 6
2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-
2019 6
2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-
2019 8
2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-
2019 8
2.1.8. Target Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tahun 2015-2019 8
2.1.9. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
2.2 Perjanjian Kinerja 10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 12
3.1. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan 12
3.1.1. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tahun 2018 12
3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Kinerja Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Sebelumnya 14
3.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra
Direktorat Perlindungan Perkebunan 16
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 18
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 20
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 21
iv
3.2. Realisasi Anggaran 24
3.2.1
.
Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan
Perkebunan 24
3.2.2
.
Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan
Perkebunan 24
BAB IV. PENUTUP 26
4.1. Kesimpulan 26
4.2. Upaya Tindak Lanjut 27
LAMPIRAN 28
v
DAFTAR TABEL
No. Teks Halaman
1 Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 sesuai output/komponen 8
2 Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 sesuai Indikator Kinerja Kegiatan 9
3 PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018 11
4 Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan 12
5 Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap Tahun Sebelumnya 15
6 Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Berdasarkan Target Renstra 2015-2019 16
7 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan
Perkebunan tahun 2018 20
8 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas
Kelapa 21
9 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Karet 22
10 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas
Kakao 22
11 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas
Jambu Mete 22
12 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kopi 22
13 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Tebu 23
14 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Lada 23
15 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas
Cengkeh 23
16 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas
Pala 23
17 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa Sawit 23
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Form e-PK Tahun 2018
Lampiran 2 : Pengukuran Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2017
Lampiran 3 : Realisasi Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pusat dan Daerah Tahun 2018
Lampiran 4. : Realisasi Keuangan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan di Pusat Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah,
maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra) dan
Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden RI No.77
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya
mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara (LAN) RI No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MENPAN & RB) No.29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Peraturan Menteri
Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB)
No.53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Tugas Direktorat Perlindungan
Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.
Sebagai acuan dalam pelaksananaan tugas direktorat dan arahan dalam
pengembangan perlindungan perkebunan adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat
Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 Revisi III yang disusun berdasarkan analisis
dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan
terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama kurun waktu
2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan memberikan dukungan dan
memfasilitasi kegiatan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Perkebunan, Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan, Pemberdayaan Petugas
Pengamat OPT, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Kesiapsiagaan Pencegahan
Kebakaran Lahan dan Kebun, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan,
Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbas is Komoditas Perkebunan,
Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan
Perkebunan.
1.2. Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.
43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat
2
Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkebunan, Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan
Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan
serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam 4 (empat) Sub
Direktorat dan delapan Seksi, Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional
yaitu :
1) Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT), membawahi Seksi Data dan Informasi OPT serta Seksi
Kelembagaan Pengendalian OPT;
2) Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah, membawahi
Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan Rempah
serta Seksi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah;
3) Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar, membawahi
Seksi Teknologi PHT Tanaman Tahunan dan Penyegar serta Seksi Sarana
Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar;
4) Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran, membawahi Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran dan
Seksi Dampak Perubahan Iklim;
5) Sub Bagian Tata Usaha;
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, tugas
Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan
perkebunan”.
Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1) Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta
penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan
kebakaran;
4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan
gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan
3
penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim da n
pencegahan kebakaran;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan
penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran;
7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan
penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran; dan
8) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.
4
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Revisi III disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi,
kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan
perlindungan selama kurun waktu 2010-2014. Pada Renstra Direktorat Perlindungan
Perkebunan, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan Perkebunan
adalah kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan subkegiatan yaitu
Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan, Pemberdayaan
Perangkat Perlindungan Perkebunan, Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT, Antisipasi
Dampak Perubahan Iklim (DPI), Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun,
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan, Pembinaan dan Sertifikasi
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, Penanganan Gangguan Usaha
Perkebunan, dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.
2.1.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta
memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan
Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015- 2019 Revisi III maka dirumuskan visi
Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Menjadikan Direktorat Perlindungan
Perkebunan sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang
perlindungan terhadap pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak
perubahan iklim serta Gangguan Usaha Perkebunan”.
2.1.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Mengacu pada misi Direktorat Jenderal Perkebunan, maka misi Direktorat
Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :
1) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan
iklim serta gangguan usaha yang terpadu terintegrasi dan berkelanjutan;
2) Mendorong upaya pemberdayaan perangkat perlindungan dalam perendalian OPT dan
penanganan OPT:
3) Memfasilitasi penyediaan teknologi spesifik lokasi dalam pengendalian OPT dan
penanganan DPI;
4) Mewujudkan sumber daya manusia perlindungan yang handal;
5
5) Mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan SL-PHT dan
desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;
6) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.
2.1.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan
pertanian 2015-2019 pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat
Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam
pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan
visi, misi serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :
1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi,
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi yang didukung oleh penyediaan benih
unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/
pengolahan/pascapanen, perlindungan perkebunan, pemberdayaan petani, penguatan
kelembagaan serta pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
2) Memberikan pelayanan perencanaaan, program, anggaran, kerjasama teknis,
administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum,
humas, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi
teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
3) Melakukan pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem
pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung
pengembangan sistem pertanian bio- industry melalui pendekatan zero waste
management.
4) Melakukan pengembangan pemasaran produk unggulan perkebunan yang berdaya
saing dan bernilai tambah tinggi yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan
stabilitas harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan
pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama
komoditas.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015-2019
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Revisi III,
maka Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan yaitu:
1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan
gangguan usaha perkebunan.
2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam
menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT,
pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha
perkebunan.
6
3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan, dan kelembagaan kelompok
tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa
Pertanian Organik).
2.1.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran pembangungan perkebunan tahun 2015-2019 adalah
Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas
tanaman perkebunan.
2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Arah kebijakan Umum Perlindungan Perkebunan tahun 2015-2019 meliputi :
1) Budidaya tanaman sehat.
2) Perlindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan
Pengendalian OPT.
3) Pengendalian OPT didasarkan pada prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu
memadukan semua cara dan teknis pengendalian OPT secara kompatibel dengan
mempergunakan bahan dan cara pengendalian yang aman dan ramah lingkungan.
4) Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT dilakukan dengan cara peningkatan
sarana dan prasarana perlindungan, (LL/UPTD Perlindungan , Sub LAB, LUPH, LAP,
UPPT, Brigade Proteksi, Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun UPT
Perlindungan Pusat) peningkatan SDM Perlindungan (POPT/Pengamat Hama
Penyakit dan Petani Pengamat Hama dan penyakit Perkebunan).
5) Peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menurunkan resiko
kegagalan produksi akibat dari faktor- faktor iklim.
6) Peningkatan kemampuan Brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan dalam
melakukan pengendalian kebakaran perkebunan.
7) Peningkatan kemampuan dan peran serta Pemerintah Daerah dalam menangani
gangguan usaha perkebunan.
8) Peningkatan kemampuan UPT Pusat sebagai Balai rujukan regional dalam identifikasi
OPT, penelusuran residu pestisida, pengembangan pengendali hayati dan penghasil
rakitan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi.
9) Mendukung pelaksanaan pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis
komoditas perkebunan.
Arah Kebijakan Khusus Perlindungan Perkebunan adalah:
1) Pemantauan dan pengamatan diprioritaskan pada OPT utama komoditas tanaman
perkebunan unggulan nasional.
7
2) Pengendalian OPT dilakukan pada tanaman dengan intesitas serangan ringan/atau
secara ekonomis masih menguntungkan jika dikendalikan.
3) Pengendalian pada OPT yang bersifat eksplosif atau pada sumber-sumber serangan
sesuai dengan kemampuan, menjadi tanggung jawab pemerintah bersama-sama
dengan masyarakat.
4) Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida kimia merupakan pilihan terakhir
dan berdasarkan pada hasil pengamatan dan analisa ekosistem.
5) Penggunaan Musuh Alami dan APH menjadi pilihan utama dalam mengendalikan
OPT.
6) APH yang digunakan harus yang telah berizin dan terdaftar di komisi pestisida;
penggunaan APH yang belum terdaftar dapat dipergunakan dalam skala terbatas
seperti Percobaan, Demplot dan Demfarm.
7) Mendorong pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi oleh UPTP
perlindungan dan UPTD Perlindungan.
8) Mendorong UPT Pusat untuk mampu memiliki APH yang terdaftar.
9) Pembinaan perangkat perlindungan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan
dalam menyediakan standar pelayanan minimum dalam bidang perlindungan
(teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, pengembangan dan penyediaan MA dan
APH, pengendalian OPT yang bersifat eksposif, pengembangan dan penerapan
mitigasi dan adaptasi iklim serta penanganan kebakaran lahan dan kebun).
10) Pembinaan SDM petani perkebunan dilakukan melalui kegiatan SL-PHT dengan
memperhatikan keterlibatan gender minimum sebesar 25 persen dan Pembentukan
Kelompok Tani Perduli Api (KTPA).
11) Pemantauan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan perkebunan pada
provinsi/kabupaten rawan kebakaran. Pemantauan sistem sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran lahan perkebunan di perusahaan perkebunan.
12) Fasilitasi Perlindungan.
13) Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dilaksanakan pada provinsi/
kabupaten/kota sentra perkebunan rawan kekeringan semaksimal mungkin
memanfaatkan APBD.
14) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
15) Penyediaan standar pelayanan minimum pengendalian OPT dan penanganan
kebakaran lahan dan kebun.
16) Pelaksanaan penugasan baru untuk mengembangkan 150 desa pertanian organik
berbasis tanaman perkebunan.
8
2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perlindungan
Perkebunan mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu “Dukungan
Perlindungan Perkebunan”.
2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Fokus kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah :
1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan;
2) Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;
3) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT;
4) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim;
5) Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun;
6) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan;
7) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;
8) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan;
9) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.
2.1.8. Target Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 –
2019
Target Direktorat Perlindungan Perkebunan pada renstra tahun 2015 – 2019 Revisi
III disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 Sesuai
Output/Komponen
Output/Komponen Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 Penanganan organisme pengganggu tanaman
perkebunan (Ha) 33.366 11.459 11.245 11.245 11.245
2 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan
(Unit) 135 77 75 75 75
3 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (Orang) 994 995 1.050 1.050 1.050
4 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (KT) 77 94 9 9 9
5 Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan
Kebun (Dok) 18 26 39 39 39
6 SLPHT Tanaman Perkebunan (KT) 224 93 84 84 84
7 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
(Kasus) 42 42 42 42 42
8 Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik
berbasis komoditas perkebunan (Desa) - 150 150 150 150
9 Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan
(Dok/Bulan) 12 12 12 12 12
9
Tabel 2. Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 Sesuai Indikator Kinerja Kegiatan
Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan
Produksi komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Dukungan Perlindungan
Perkebunan
Terkendalinya OPT dan
Tertangananinya gangguan
usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan
Rasio Luas Serangan OPT yang dapat
dikendalikan dibanding Luas Lahan Serangan OPT yang dilaporkan
0,1 1,2 1,2
Luas pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar
600
5.900
5.888
Luas pengendalian OPT Tanaman
Semusim dan Rempah 200 2.425 2.400
Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa
binaan
20 83 100
Rasio jumlah desa binaan yang siap
disertifikasi organik terhadap total desa binaan
20 83 100
Rasio data dan informasi yang
disampaikan tepat waktu (sesuai petunjuk
teknis) terhadap data dan informasi yang
dihasilkan
13 19 35 52
Rasio kelembagaan pengendalian OPT dan
terfasilitasi terhadap total kelembagaan
yang dibina
77 82 82
Rasio Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan
adaptasi) dibanding luas lahan yang
berpotensi terkena DPI
2 2 2
Ju mlah kelompok tani yang dapat
difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi)
12 8 9 9
Ju mlah fasilitasi pencegahan kebakaran
dan penanganan pasca bencana 65 65 43 43
Jumlah kasus gangguan usaha yang
ditangani 9 21 21
Ju mlah kasus gangguan usaha yang
ditangani 2 9 21 21
Rasio permintaan dan keluhan (tertulis)
yang ditindaklanjuti terhadap layanan
ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan
100 100 100
Rasio laporan yang selesai tepat waktu
terhadap total laporan wajib disajikan di
lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan
100 100 100
2.1.9. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019
Memperhatikan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 maka
strategi yang akan ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah :
1) Fasilitasi Peningkatan kemampuan teknis petugas dan petani melalui magang petugas
dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).
10
2) Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, pemantauan, dan pengendalian OPT
melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.
3) Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan
kebun melalui fasilitasi kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun,
mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dan operasional brigade pencegahan
kebakaran lahan dan kebun.
4) Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit,
Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait
lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan.
5) Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan melalui fasilitasi,
inventarisasi serta penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dan
pertemuan koordinasi/rapat fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan.
6) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan melalui
Pembinaan dan sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.
7) Penguatan sistem perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan
Dukungan Perlindungan Perkebunan.
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian
kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator
kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil (outcome) dan
keluaran (output).
Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018
disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2018
dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan
Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan
Perkebunan dibuat melalui e-PK (Tabel 3.).
Pada tahun 2018, Direktorat Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi dana
sebesar Rp. 95.025.218.000,- sesuai dengan yang telah diupload di e-PK (Lampiran 1).
Namun pada akhir Bulan Oktober mendapat tambahan dana sebesar Rp. 1.236.280.000,-
dari Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan untuk kegiatan
Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan di Provinsi Jawa
Barat dan BBPPTP Ambon, sehingga jumlah anggaran di Direktorat Perlindungan
perkebunan menjadi Rp. 96.261.498.000,-.
11
Tabel 3. PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Terkendalinya
OPT dan
tertanganinya
gangguan usaha
dan DPI terhadap
luas tanaman
perkebunan
4-1-Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan
dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan 1.20 %
4-2-Rasio Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mit igasi
dan adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI 2 %
4-3-Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 21 kasus
4-4-Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap
total desa binaan 83 %
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan
3.1.1. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tahun 2018
Capaian kinerja kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap
Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 disajikan pada Tabel
4.
Tabel 4. Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap
Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Kriteria
Keberhasilan
Terkendalinya
OPT dan
tertanganinya
gangguan usaha
dan DPI
terhadap luas
tanaman
perkebunan
4-1-Rasio luas serangan OPT yang dapat
dikendalikan dibanding luas lahan
serangan OPT yang dilaporkan
1.20 % 1,2 % 100 Sangat
berhasil
4-2-Rasio luas area terkena DPI yang
dapat ditanggulangi (mitigasi dan
adaptasi) dibanding luas lahan yang
berpotensi terkena DPI
2 % 2 % 100 Sangat
berhasil
4-3-Jumlah kasus gangguan usaha yang
ditangani 21 kasus 19 kasus 90,48 Berhasil
4-4-Rasio jumlah desa binaan yang siap
disertifikasi organik terhadap total desa
binaan
83 % 83% 100 Sangat
berhasil
Rincian capaian kinerja terhadap target kinerja diuraikan sebagai berikut:
1) Rasio luas serangan serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan
serangan OPT yang dilaporkan dengan target 1,2% tercapai 1,2% atau tercapai 100%
dengan kriteria sangat berhasil. Rasio didapatkan dari luas pengendalian yang
dilakukan pada tahun 2018 yaitu seluas 8.325 Ha dibandingkan dengan laporan luas
serangan OPT yaitu 694.606 Ha. Kegiatan pendukung untuk mencapai target kinerja
tersebut yaitu dengan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 5.900
Ha serta Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 2.425 Ha.
Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar dilaksanakan pada 5 komoditas
yaitu:
a. Kelapa: Gerakan Pengendalian OPT Kelapa (Hama Oryctes) seluas 500 Ha
terealisasi 500 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Sulawesi
Tengah (200 Ha) dan Sulawesi Utara (300 Ha).
b. Karet: Gerakan Pengendalian OPT Karet (penyakit jamur akar putih) seluas 400 Ha
terealisasi 400 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Jambi (200
Ha) dan Sumatera Selatan (200 Ha).
13
c. Kakao:
- Gerakan Pengendalian OPT Kakao seluas 2.525 Ha terealisasi 2.525 Ha
(100%). Kegiatan dilaksanakan di 7 provinsi yaitu Aceh (250 Ha), Sulawesi
Selatan (300 Ha), Sulawesi Tengah (800 Ha), Sulawesi Barat (150 Ha),
Sulawesi Tenggara (600 Ha), Kalimantan Utara (150 Ha), dan Nusa Tenggara
Barat (275 Ha).
- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Kakao seluas 550 Ha
terealisasi 550 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu DI.
Yogyakarta (50 Ha), Sulawesi Tengah (200 Ha), Sulawesi Selatan (100 Ha),
Gorontalo (50 Ha), dan Sulawesi Tenggara (150 Ha).
d. Kopi:
- Gerakan Pengendalian OPT Kopi (Hama PBKo) seluas 1.325 Ha terealisasi
1.325 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Jawa Barat (300
Ha), Sulawesi Selatan (400 Ha), Bali (225 Ha), Sulawesi utara (200 Ha), dan
Bengkulu (200 Ha).
- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Kopi seluas 500 Ha
terealisasi 500 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Jawa
Barat (100 Ha), Jawa Tengah (100 Ha), Aceh (100 ha), Sulawesi Selatan (100
Ha), dan NTT (100 Ha).
e. Jambu Mete: Gerakan Pengendalian OPT Jambu Mete seluas 100 Ha terealisasi
100 Ha (100%) dilaksanakan di satu provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur.
Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah dilaksanakan pada 4 komoditas
yaitu:
a. Tebu: Gerakan Pengendalian OPT Tebu (Hama Uret) seluas 475 Ha terealisasi 475
Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Jawa Tengah (100 Ha), DI.
Yogyakarta (75 Ha), dan Jawa Timur (300 Ha).
b. Lada: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Lada seluas 450 Ha
terealisasi 450 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Kep. Bangka
Belitung (250 Ha), Lampung (100 Ha), dan Kalimantan Barat (100 Ha).
c. Cengkeh: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Cengkeh seluas 900
Ha terealisasi 900 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 7 provinsi yaitu Jawa
Timur (150 Ha), Sulawesi Utara (100 Ha), Sulawesi Tengah (150 Ha), Sulawesi
Tenggara (150 Ha), Bali (150 Ha), Jawa Tengah (100 Ha) dan Maluku (100 Ha).
d. Pala: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Pala seluas 600 Ha
terealisasi 600 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Aceh (500
Ha) dan Maluku Utara (100 Ha).
2) Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi)
dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI dengan target 2% tercapai 2% atau
tercapai 100% dan masuk kriteria sangat berhasil. Rasio didapatkan dari 200 Ha areal
14
yang dapat ditanggulangi terhadap luas lahan yang berpotensi terkena DPI seluas
10.000 Ha.
3) Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani sejumlah 21 kasus terealisasi 19 kasus
(90,48%) atau masuk kriteria berhasil. Kegiatan dilaksanakan masing – masing di
Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Jawa Barat,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Provinsi Banten
dan Kalimantan Barat tidak melaksanakan kegiatan karena keterbatasan SDM.
4) Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan
dari target 83% tercapai 83% (100%) atau masuk kategori sangat berhasil. Rasio
didapatkan dari 124 desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap 150 desa
binaan.
3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa
Tahun Sebelumnya
Capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap tahun
sebelumnya disajikan pada Tabel 5. Capaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan
tahun 2018 terhadap capaian 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Capaian kinerja rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan
serangan OPT yang dilaporkan tahun 2018 jika dibandingkan dengan kinerja tahun
2017 sama yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja kegiatan pendukung berupa luas
pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar serta luas pengendalian OPT
tanaman semusim dan rempah tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 juga sama
yaitu 100%.
2) Capaian kinerja rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total
desa binaan tahun 2018 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 turun menjadi
96,38%. Hal tersebut karena pada tahun 2018 terdapat penambahan anggaran sehingga
desa binaan yang mulanya 150 desa binaan menjadi 155 desa binaan, namun jumlah
desa organik yang siap disertifikasi pada tahun 2018 tetap yaitu 124 desa. Tambahan 5
desa binaan tersebut tidak masuk ke dalam e-PK.
3) Capaian kinerja rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan
adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI tahun 2018 jika
dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 177,78% yaitu
sebesar 277,78 %. Capaian kinerja kegiatan pendukung yaitu jumlah kelompok tani
yang dapat difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) tahun 2018
jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 adalah 277,78% atau meningkat
177,78%, sementara capaian kinerja jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan
penanganan pasca bencana tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 adalah
177,68% atau meningkat 77,68%. Peningkatan yang signifikan tersebut terjadi karena
pada saat tahun berjalan (2018) terdapat penambahan alokasi anggaran sehingga
15
volume kegiatan (KT) bertambah. Penambahan volume kegiatan tersebut
menyebabkan penambahan volume di luar target yang telah ditetapkan, namun
tambahan KT tersebut tidak masuk ke dalam e-PK.. Jumlah realisasi fasilitasi
pencegahan kebakaran dan penanganan pasca bencana tahun 2018 terdiri dari 60 unit
operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta 7 unit/paket
pascabencana sedangkan tahun 2017 terdiri dari 50 unit operasional brigade
pengendalian kebakaran lahan dan kebun dan 7 unit/paket pascabencana.
Tabel 5. Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap Tahun
Sebelumnya
Indikator Kinerja
Kinerja Tahun Capaian
Kinerja 2018
terhadap 2017
(%)
2017 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
Rasio luas serangan OPT yang dapat
dikendalikan dibanding luas lahan serangan
Opt yang dilaporkan
0,1 0,1 100 1,2 1,2 100 100
1 Luas pengendalian OPT tanaman tahunan dan
penyegar 600 600 100 5.900 5.900 100 100
2 Luas pengendalian OPT tanaman semusim dan
rempah 200 200 100 2.425 2.425 100 100
Rasio jumlah desa binaan yang siap
disertifikasi organik terhadap total desa binaan 20 20 100 83 83 100 100
1 Rasio jumlah desa binaan yang siap
disertifikasi organik terhadap total desa binaan 20 20 100 83 80 96,38 96,38
Rasio luas area terkena DPI yang dapat
ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding
luas lahan yang berpotensi terkena DPI
2 2 100 2,25 6,25 277,78 277,78
1 Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi
dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan
mitigasi)
8 8 100 9 25 277,78 277,78
2 Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan
penanganan pasca bencana 65 57 87,69 43 67 155,81 177,68
Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 9 8 88,89 21 19 90,48 101,79
1 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 9 8 88,89 21 19 90,48 101,79
Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang
ditindaklanjuti terhadap layanan
ketatausahaan di lingkup Direktorat
Perlindungan Perkebunan
100 100 100 100 100 100 100
Rasio laporan yang selesai tepat waktu
terhadap total laporan wajib disajikan di
lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan
100 100 100 100 100 100 100
4) Capaian kinerja jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani tahun 2018 jika
dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 sebesar 101,79% atau mengalami
peningkatan 1,79%.
5) Capaian kinerja rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap
layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 jika
dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 adalah sama yaitu 100%.
16
6) Capaian kinerja rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib
disajikan di lingkup Direktorat Perlindungan perkebunan tahun 2018 jika dibandingkan
dengan kinerja tahun 2017 adalah sama yaitu 100%.
3.1.3. Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra Direktorat
Perlindungan Perkebunan
Pencapaian kinerja tahun 2018 jika dibandingkan terhadap sasaran Renstra
Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 – 2019 Revisi III ditunjukkan pada
Tabel 6.
Tabel 6. Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Berdasarkan
Target Renstra 2015-2019
Indikator Kinerja Kegiatan Akumulasi
2017-2019
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
A. Target Renstra
1 Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan (%)
2,5 - - 0,1 1,2 1,2
- Luas pengendalian OPT tanaman tahunan dan
penyegar (ha) 12.388
- - 600 5900 5888
- Luas pengendalian OPT tanaman semusim dan
rempah (ha) 5.025
- - 200 2.425 2.400
2 Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan (%)
100 -
- 20 83 100
- Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi
organik terhadap total desa binaan (%) 100 - - 20 83 100
3 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas
lahan yang berpotensi terkena DPI (%)
6 - - 2 2 2
- Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam
penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) (KT) 26 - - 8 9 9
- Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan
penanganan pasca bencana tahun 151 - - 65 43 43
4 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus)
51 - - 9 21 21
- Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus) 51 - - 9 21 21
5 Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)
300 - - 100 100 100
6 Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat
Perlindungan perkebunan (%)
300 - - 100 100 100
B. Realisasi s.d. 2018
1 Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan (%)
1,3 - - 0,1 1,2 -
- Luas pengendalian OPT tanaman tahunan dan
penyegar (ha) 6.500 - - 600 5.900 -
- Luas pengendalian OPT tanaman semusim dan
rempah (ha) 2.625 - - 200 2.425 -
2 Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan (%)
83 - - 20 83 -
- Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi
organik terhadap total desa binaan (%) 83 - - 20 83 -
3 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas
lahan yang berpotensi terkena DPI (%)
8,25 - - 2 6,25 -
17
Indikator Kinerja Kegiatan Akumulasi
2017-2019
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
- Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam
penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) (KT) 33 - - 8 25 -
- Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan
penanganan pasca bencana tahun 124 - - 57 67 -
4 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani
(kasus) 27 8 19
- Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus) 27 - - 8 19
5 Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di
lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)
200 - - 100 100 -
6 Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat Perlindungan perkebunan (%)
200 - - 100 100 -
C. Persentase Realisasi terhadap Target Renstra (%)
1 Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan (%)
52,00 - - 100 100 -
- Luas pengendalian OPT tanaman tahunan dan
penyegar (ha) 52,47 - - 100 100 -
- Luas pengendalian OPT tanaman semusim dan
rempah (ha) 52,23 - - 100 100 -
2
Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi
organik terhadap total desa binaan (%) 83 - - 100 100 -
- Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi
organik terhadap total desa binaan (%) 83 - - 100 100 -
3 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI (%)
137,50 - - 100 312,5 -
- Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam
penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) (KT) 126,92 - - 100 277,78 -
- Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan
penanganan pasca bencana tahun 82,12 - - 87,69 155,81 -
4 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus)
52,94 88,89 90,48 -
- Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus) 52,94 88,89 90,48 -
5 Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)
66,67 - - 100 100 -
6 Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat
Perlindungan perkebunan (%)
66,67 - - 100 100 -
Berdasarkan Tabel 6. capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan
terhadap sasaran Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT
yang dilaporkan sampai dengan tahun 2018 mencapai 1,3% atau 52% dari target yang
direncanakan sampai dengan tahun 2019 yaitu 1,3%. Kegiatan dukungannya yaitu luas
pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar serta luas pengendalian OPT
tanaman semusim dan rempah masing – masing tercapai sebesar 52,47% dan 52,23%
dari total target tahun 2019, yang berturut – turut yaitu 6.500 Ha dan 2.625 Ha.
2) Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan
sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 83% dari target 100% pada tahun 2019.
18
3) Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi)
dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI dari target 6% pada tahun 2019,
telah tercapai 8,25% atau telah melampui target sebesar 37,50%. Indikator kinerja
dukungannya yaitu jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam
penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) dan jumlah fasilitasi pencegahan
kebakaran dan penanganan pasca bencana tahun. jumlah kelompok tani yang dapat
difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) telah mencapai 126,92%
dari target tahun 2019 yaitu sebanyak 33 KT, sedangkan jumlah fasilitasi pencegahan
kebakaran dan penanganan pasca bencana tidak dapat diakumulasikan karena
merupakan bantuan operasional untuk Brigade Pencegahan Kebakaran Laha n dan
Kebun yang berada di daerah serta bantuan yang disesuaikan dengan bencana terkait
perkebunan di daerah.
4) Jumlah kasus gangguan usaha yang telah ditangani sebanyak 27 kasus atau sebesar
52,94% dari target Renstra 2015-2019.
5) Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan
ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Rasio laporan yang
selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat
Perlindungan perkebunan hingga tahun 2018 telah diselesaikan masing – masing
sebesar 66,67% dari target Renstra 2015-2019.
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.
Sebagian besar kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan telah terealisasi,
dengan realisasi keuangan mencapai 95,11 % dan fisik 98,41%. Pada tahun 2018, terdapat
lima indikator kegiatan yang terealisasi 100% atau lebih yaitu luas pengendalian OPT
tanaman tahunan dan penyegar, pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah, jumlah
desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan, kelompok tani yang
dapat difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi), fasilitasi pencegahan
kebakaran dan penanganan pasca bencana, rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang
ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan
Perkebunan, dan rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporan wajib
disajikan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan. Beberapa hal yang mendukung
keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan – kegiatan tersebut antara lain:
1. Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur.
2. Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi
ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
3. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat.
4. Pembinaan yang terus dilakukan ke daerah baik melalui kunjungan ataupun melalui
media elektronik seperti telpon atau email.
19
5. SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas
teknis yang memadai.
Penanganan gangguan usaha yang ditargetkan sebanyak 21 kasus hanya 19 yang
tertangani. Provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Banten dan
Kalimantan Barat karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Ke depan, diperlukan
perencanaan jadwal sejak awal dengan menyusun ROPAK. Pelaksanaan kegiatan
sebaiknya mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten sehingga kegagalan
pelaksanaan kegiatan karena padatnya kegiatan dapat dihindari. Selain itu, diperlukan
pengawalan sejak awal dan selalu memantau serta mengingatkan daerah agar cepat
melaksanakan kegiatannya. Diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya pelaksanaan
kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan sesuai dengan yang direncanakan.
Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :
1) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan
teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Namun penyusunannya seringkali terlambat
atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak/juknis
oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat
menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan
dengan Pedoman Teknis Pusat.
2) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga
pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir.
3) Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat
ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan.
4) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak
tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan
barang dan jasa di ULP.
5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai
dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK
dan dilaksanakan secara konsisten.
6) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi
menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang
sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya
penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah
kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
7) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang,
Petugas Pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan
perlindungan perkebunan tidak optimal.
8) Jumlah lembaga sertifikasi organik (ISO) nasional masih terbatas.
20
Solusi terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:
1. Untuk kegiatan tahun 2019 akan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan
ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta
disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten.
3. Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan
penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan
pelaksanaan lebih awal.
4. Terus melakukan monitoring dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan lapang
langsung maupun melalui pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan
Perkebunan.
5. Menegur penanggung jawab kegiatan tingkat provinsi yang dinilai lalai dalam
melakukan pengawalan kegiatan di lapangan.
6. Menyarankan kepada penanggung jawab desa organik tingkat provinsi untuk lebih
memberdayakan peran petugas pendamping desa organik.
7. Terus melakukan sosialisasi tentang konsep desa pertanian organik berbasis komoditas
perkebunan kepada seluruh pihak terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota/kelompok
tani
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun
2018 dengan mengacu pada 214 tahun 2017 disajikan pada Tabel. 7.
Tabel 7. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018
No Kegiatan
Target Realisasi Nilai Efisiensi
(%) Keuangan
Rp.(000)
Fisik Keuangan
Rp.(000) (%)
Fisik
Vol Sat Vol Sat %
1 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman
Perkebunan
23.270.228 8.325 Ha 21.934.644 94,26 8.325 Ha 100 64,35
2
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun
5.905.875 25 KT 5.591.465 94,68 25 KT 100 63,31
3 Pengembangan Desa
Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
28.671.420 155 Desa 27.997.156 97,65 155 Desa 100 55,88
4 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
36.702.475 12 Bulan 34.555.843 94,15 12 Bulan 100 64,62
5 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
1.711.500 21 Kasus/
prov 1.478.925 86,41 21
Kasus/prov
90,48 61,23
TO TAL/RATA-RATA 96.261.498 91.558.033 95,11
61,88
21
Dari Tabel 7. diketahui nilai efisiensi kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
secara keseluruhan yaitu sebesar 61,88%. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun
2017 menyebutkan bahwa suatu kegiatan dinyatakan efisien apabila memiliki nilai
efisiensi ≥ 50%. Oleh karena itu, kegiatan di Direktorat Perlindungan Perkebunan
termasuk kategori efisien. Formula untuk mengukur nilai efisiensi berdasarkan PMK
nomor 214 tahun 2017 seperti pada Lampiran 2.
Nilai efisiensi untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan yang terkait
komoditas (kelapa, karet, kakao, kopi, jambu mete, tebu, lada, cengkeh, pala, dan kelapa
sawit) disajikan pada Tabel 8 hingga Tabel 17.
Tabel 8. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan
Rp.(000)
Fisik Keuangan
Rp.(000) (%)
Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Gerakan Pengendalian OPT Kelapa
643.700 500 Ha 643.110 99,91 500 Ha 100,00 50,23
Demplot Pembukaan Lahan
Perkebunan Tanpa Membakar (Prov. Kalimantan Selatan)
622.025 2 KT 586.929 94,36 2 KT 100,00 64,11
TO TAL/RATA-RATA 1.265.725
1.230.039 97,18
57,17
Tabel 9. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Karet
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Gerakan Pengendalian OPT Karet
1.171.000 400 Ha 1.014.601 86,64 400 Ha 100,00 83,39
Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Prov. Jambi &
Sumsel)
1.201.350 4 KT 1.053.306 87,68 4 KT 100,00 80,81
TO TAL/RATA-RATA 2.372.350
2.067.908 87,17
82,10
Tabel 10. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kakao
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Gerakan Pengendalian OPT Kakao
5.960.838 2.525 Ha 5.772.544 96,84 2.525 Ha 100,00 57,90
Penerapan PHT OPT Tanaman Kakao
2.277.802 550 Ha 2.223.044 97,60 550 Ha 100,00 56,01
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
(Prov. DI. Yogyakarta & Banten)
526.950 2 KT 503.658 95,58 2 KT 100,00 61,05
TO TAL/RATA-RATA 8.765.590
8.499.246 96,96
58,32
22
Tabel 11. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Jambu Mete
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan
Rp.(000)
Fisik Keuangan
Rp.(000) (%)
Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Gerakan Pengendalian OPT Jambu Mete
344.500 100 Ha 344.422 99,98 100 Ha 100,00 50,06
Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim (Prov.NTB)
266.375 1 KT 263.510 98,92 1 KT 100,00 52,69
TO TAL/RATA-RATA 610.875
607.932 99,52
51,37
Tabel 12. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kopi
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan
Rp.(000)
Fisik Keuangan
Rp.(000) (%)
Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Gerakan Pengendalian OPT Kopi
4.076.850 1.325 Ha
3.587.546 88,00 1.325 Ha 100,00 80,01
Penerapan PHT OPT
Tanaman Kopi 2.389.900 500 Ha
2.171.142 90,85 500 Ha 100,00 72,88
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
(Prov. Jabar, Jateng, Bali, NTT)
1.059.600 4 KT
1.021.927 96,44 4 KT 100,00 58,89
Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perkebunan Rakyat
375.000 6 KT
373.444 99,59 6 KT 100,00 51,04
TO TAL/RATA-RATA 7.901.350
7.154.060 90,54
65,70
Tabel 13. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Tebu
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Gerakan Pengendalian OPT Tebu
1.017.350 475 Ha 936.808 92,08 475 Ha 100,00 69,79
Tabel 14. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Lada
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Penerapan PHT OPT Lada 1.231.500 450 Ha 1.192.331 96,82 450 Ha 100,00 57,95
Tabel 15. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Cengkeh
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Penerapan PHT OPT Cengkeh
2.398.200 900 Ha 2.349.815 97,98 900 Ha 100,00 55,04
23
Tabel 16. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Pala
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat %
Penerapan PHT OPT Pala 1.758.588 600 Ha 1.699.280 96,63 600 Ha 100,00 58,43
Tabel 17. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa
Sawit
Kegiatan
Target Realisasi Nilai
Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)
Fisik Keuangan Rp.(000)
(%) Fisik
Vol Sat Vol Sat % Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Prov. Riau, Kalteng & Kaltim)
1.854.575 6 KT 1.788.690 96,45 6 KT 100,00 58,88
Dari Tabel 8. hingga Tabel 17 .terlihat bahwa semua kegiatan tersebut memiliki
nilai efisiensi di atas 50% yang menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun
2017 termasuk ke dalam kategori efisien.
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Secara keseluruhan Kegiatan berhasil menunjang keberhasilan pencapaian kinerja,
walaupun terdapat salah satu kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara fisik 100%,
yaitu Penanganan gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dengan realisasi fisik hanya
90,48%. Namun begitu, nilai efisiensi sumber daya masih diatas 50% (efisien). Hal yang
menyebabkan realisasi fisik tidak dapat 100% adalah terkait kurangnya SDM dan padatnya
kegiatan APBN dan APBD. Solusi kedepan perlu adanya komitmen terhadap jadwal atau
ROPAK yang telah dibuat sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
Adapun kegiatan lainnya yaitu Kegiatan Penanganan Organisme Penganggu
Tanaman Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
Lahan/Kebun dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan memiliki
beberapa kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung untuk penanganan organisme
pengganggu tanaman perkebunan yaitu Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan
Penyegar dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah. Pengendalian OPT
Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri dari (a) Gerakan Pengendalian OPT Tanaman
Tahunan dan Penyegar serta (b) Penerapan PHT OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar.
Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah terdiri dari (a) Gerakan Pengendalian
OPT Tanaman Semusim dan Rempah serta (b) Penerapan PHT OPT Tanaman Semusim
dan Rempah. Nilai efisiensi disajikan pada Tabel 18. Dari tabel tersebut terlihat bahwa
kegiatan Penanganan OPT Perkebunan termasuk kategori efisien.
24
Tabel 18. Nilai Efisiensi Penanganan OPT Perkebunan
Tabel 19. Nilai Efisiensi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun
Tabel 20. Nilai Efisiensi Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
Kegiatan pendukung untuk Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran Lahan/Kebun yaitu (a) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim melalui Mitigasi
dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, (b) Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca pada Perkebunan Rakyat, dan (c) Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa
Membakar (PLTB). Nilai efisiensi disajikan pada Tabel 19. Dari tabel tersebut terlihat
bahwa kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
Lahan/Kebun termasuk kategori efisien.
Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan terdiri dari (a) fasilitasi
teknis perlindungan perkebunan di pusat serta (b) operasional laboratorium lapang (LL),
laboratorium utama pengendali hayati (LUPH), (c) brigade proteksi tanaman (BPT), serta
(d) brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Nilai efisiensi disajikan pada Tabel
VOLUME SAT VOLUME SAT %
Penanganan OPT Perkebunan 23.270.228 8.325 Ha 21.934.644 94,26 8.325 Ha 100,00 64,35
Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 16.864.590 5.900 Ha 15.756.409 93,43 5.900 Ha 100,00 66,43
Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 6.405.638 2.425 Ha 6.178.235 96,45 2.425 Ha 100,00 58,88
TOTAL/RATA-RATA 23.270.228 21.934.644 94,26
NO KEGIATAN
TARGET REALISASI NILAI
EFISIENSI
(%)
KET.KEUANGAN
Rp.(000)
FISIK KEUANGAN
Rp.(000) (%)
FISIK
VOLUME SAT VOLUME SAT %
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun
5.905.875 25 KT 5.591.465 94,68 25 KT 100,00 63,31
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 1.852.925 7 KT 1.789.096 96,56 7 KT 100,00 58,61
Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada
Perkebunan Rakyat
375.000 6 KT 373.444 6 KT 100,00 51,04
Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa
Membakar
3.677.950 12 KT 3.428.925 93,23 12 KT 100,00 66,93
TOTAL/RATA-RATA 5.905.875 5.591.465 94,68
NILAI
EFISIENSI
(%)
KET.KEUANGAN
Rp.(000)
FISIK KEUANGAN
Rp.(000) (%)
FISIKNO KEGIATAN
TARGET REALISASI
VOLUME SAT VOLUME SAT %
Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
Pusat
14.399.730 12 Bulan 13.181.222 91,54 12 Bulan 100,00 71,16
Operasional Laboratorium Lapangan (LL) 3.864.025 28 Unit 3.773.200 97,65 28 Unit 100,00 55,88
Laboratorium Utama Pengendali Hayati (LUPH) 119.200 4 Unit 119.200 100,00 4 Unit 100,00 50,00
Operasional Brigade Proteksi Tanaman 9.631.105 31 Unit 9.369.503 97,28 31 Unit 100,00 56,79
Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan
dan Kebun
4.758.350 60 Unit 4.314.827 90,68 60 Unit 100,00 73,30
Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 3.930.065 1.054 Org 3.797.890 96,64 1.054 Org 100,00 58,41
TOTAL/RATA-RATA 36.702.475 34.555.843 94,15
NILAI
EFISIENSI
(%)
KET.KEUANGAN
Rp.(000)
FISIK KEUANGAN
Rp.(000) (%)
FISIKNO KEGIATAN
TARGET REALISASI
25
20. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan
Perkebunan termasuk kategori efisien.
3.2. Realisasi Anggaran
3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Direktorat Perlindungan Perkebunan pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran
untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar Rp. 96.261.498.000 dan
terserap sebesar Rp. 91.558.032.791 atau 95,11%. Realisasi anggaran kegiatan pusat
maupun daerah untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tidak mencapai 100%,
hal tersebut disebabkan karena pada kegiatan Pusat terjadi efisiensi serta optimalisasi
dalam pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan di daerah terdapat dua provinsi yang tidak
melaksanakan kegiatan penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan yaitu
Provinsi Kalimantan Barat dan Banten karena keterbatasan SDM.
3.2.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan Perkebunan
Rincian capaian serapan keuangan dan fisik untuk output kegiatan utama Dukungan
Perlindungan Perkebunan dilihat pada Tabel 21.
Tabel 21. Capaian Serapan Keuangan dan Fisik Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
No Kegiatan
Anggaran
Pagu Realisasi Fisik
Output
Rp. Rp. % %
1799 Dukungan Perlindungan
Perkebunan 96.261.498.000 91.558.032.791 95,11 98,41
DAERAH 81.861.768.000 78.376.810.301 95,74 98,10
1 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan
23.270.228.000 21.934.643.759 94,26 100
2
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun
5.905.875.000 5.591.464.976 94,68 100
3 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
28.671.420.000 27.997.155.637 97,65 100
4 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
22.302.745.000 21.374.620.682 95,84 100
5 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
1.711.500.000 1.478.925.247 86,41 90,48
PUSAT 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 100
1 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 100
26
Akuntabilitas terhadap capaian fisik kegiatan 2018 diuraikan sebagai berikut :
1) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan dari pagu anggaran Rp.
23.270.228.500 terealisasi Rp. 21.934.643.759 (94,26%) dengan capaian fisik 100%.
Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan
adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dari pagu
anggaran Rp. 5.905.875.000 terealiasi Rp. 5.591.464.976 (94,68%) dengan capaian fisik
100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100%
disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
3) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
dari pagu anggaran Rp. 28.671.420.000 terealisasi Rp. 27.997.155.637 (97,65%) dengan
capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai
100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
4) Fasilitasi teknis daerah terdiri atas kegiatan operasional LL, LUPH, BPT, dan Brigade
Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu anggaran Rp. 22.302.745.000
terealisasi Rp. 21.374.620.682 (95,84%) dengan dengan capaian fisik 100%. Realisasi
keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya
efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
5) Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dari pagu anggaran Rp.
1.711.500.000 terealisasi Rp. 1.478.925.247 (86,41%) dengan dengan capaian fisik
90,48%. Realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai 100% karena Provinsi Banten
dan Kalimantan Barat tidak melaksanakan kegiatan ini.
6) Untuk kegiatan pusat yaitu Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan dari
pagu Rp. 14.399.730.000 terealisasi Rp. 13.181.222.490 (91,54%) dengan capaian fisik
100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100%
disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
7) Secara keseluruhan, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 dari
pagu Rp. 96.261.498.500 terealisasi Rp. 91.558.032.791 (95,11%) dengan capaian fisik
98,41%. Rincian realisasi kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan 2018 (pusat
dan daerah) seperti pada Lampiran 3 dan 4.
27
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama
periode tahun 2018. Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program
kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Pembangunan Perkebunan Revisi III dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan
Revisi III Tahun 2015-2019.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015-2019
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka
Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan yaitu: (1) Menurunkan risiko
kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha; (2)
Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan
teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan
kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha; (3) Fasilitasi kegiatan
pemberdayaan perangkat dan pengamatan kelembagaan kelompok tani perlindungan
perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Organik). Tujuan tersebut
dicapai melalui kegiatan (1) Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan, (2)
Penangannan Dampak perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran lahan/Kebun, (3)
Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, (4) Fasilitasi
Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan, dan (5) Penanganan Gangguan Usaha dan
Konflik Perkebunan.
Berdasarkan penilaian kinerja yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 29
Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi
pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun 2017 maka keluaran
(outputs) capaian kinerja keuangan mencapai 95,11% dari pagu dan realisasi fisik
mencapai 98,41%, dengan nilai efisiensi 61,88% yang termasuk kategori efisien.
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan
secara keseluruhan adalah : (1) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) namun penyusunannya
seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan; (2)
Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga
pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir; (3)
Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat
ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan; (4)
28
Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat
waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang
dan jasa di ULP; (5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum
sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus
mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten; (6) Kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun
anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi
laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan
dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu
akhir tahun; (7) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu
lapang, Petugas Pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan
perlindungan perkebunan tidak optimal; dan (8) Jumlah lembaga sertifikasi organik (ISO)
nasional masih terbatas.
4.2. Upaya Tindak Lanjut
Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :
1) Untuk kegiatan tahun 2019 akan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan
ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta
disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2) Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai
sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak
bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat.
3) Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya POK dan
Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun.
4) Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai
penetapan DIPA.
5) Perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP.
6) Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
7) Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua
minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.
http://biroren.net/epk/home/inp/50#
Lampiran 1. Form e-PK Tahun 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Dudi Gunadi
Jabatan : Direktur Perlindungan Perkebunan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Bambang
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Bambang
Jakarta, 21 Juni 2018
Pihak Pertama
Dudi Gunadi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1
Terkendalinya OPT dan
tertanganinya gangguan
usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan
4-1-Rasio luas serangan OPTÂ yang dapat
dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan
1.20
%
1
Terkendalinya OPT dan
tertanganinya gangguan
usaha dan DPI terhadap luas
tanaman perkebunan
4-2-Rasio Luas area terkena DPI yang
dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi)
dibanding luas lahan yang berpotensi
terkena DPI
2.00
%
1
Terkendalinya OPT dan
tertanganinya gangguan
usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan
4-3-Jumlah kasus gangguan usaha yang
ditangani
21.00
kasus
1
Terkendalinya OPT dan
tertanganinya gangguan
usaha dan DPI terhadap luas
tanaman perkebunan
4-4-Rasio jumlah desa binaan yang siap
disertifikasi organik terhadap total desa binaan
83.00
%
KEGIATAN
ANGGARAN
1 Dukungan Perlindungan Perkebunan Rp. 95,025,218,000
Direktur Jenderal Perkebunan
Bambang
Jakarta, 21 Juni 2018
Direktur Perlindungan Perkebunan
Dudi Gunadi
Lampiran 2. Pengukuran Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK 214 Tahun 2017
Untuk mengukur efisiensi (E) digunakan formula berdasarkan PMK 214 Tahun 2017,
sebagai berikut:
Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut :
Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan di katakan efisien jika memiliki nilai efisiensi
lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu
penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.
Lampiran 3. Realisasi Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pusat dan Daerah Tahun 2018
NO KODE PAGU ANGGARANREALISASI
KEUANGAN%
(1) (2) (7) (8) (9)
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 96.261.498.000 91.558.032.790 95,11
1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan 8.325 Ha 23.270.228.000 21.934.643.759 94,26
1 Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 4.850 Ha 12.196.888.000 11.362.223.100 93,16
1 Gerakan Pengendalian OPT Kelapa (Hama Oryctes) 500 Ha 643.700.000 643.110.000 99,91
1 SULAWESI TENGAH 1 Kab. Donggala 200 Ha 257.800.000 257.210.000 99,77
2 SULAWESI UTARA 2 Kab. Minahasa Utara 300 Ha 385.900.000 385.900.000 100,00
2 Gerakan Pengendalian OPT Karet (Penyakit Jamur Akar Putih) 400 Ha 1.171.000.000 1.014.601.300 86,64
1 JAMBI 1 Kab. Tebo 200 Ha 585.500.000 518.475.000 88,55
2 SUMATERA SELATAN 2 Kab. Musi Rawas 200 Ha 585.500.000 496.126.300 84,74
3 Gerakan Pengendalian OPT Kakao 2.525 Ha 5.960.838.000 5.772.544.150 96,84
1 ACEH 1 Kab. Pidie 250 Ha 555.725.000 544.055.000 97,90
2 SULAWESI SELATAN 2 Kab. Bone 300 Ha 699.950.000 618.042.500 88,30
3 SULAWESI TENGAH 3 Kab. Poso 600 Ha 1.288.850.000 1.257.254.000 97,55
4 Kab. Toli-Toli 200 Ha 472.863.000 446.400.000 94,40
4 SULAWESI BARAT 5 Kab. Mamuju 150 Ha 353.475.000 347.901.750 98,42
5 SULTRA 6 Kab. Konawe 300 Ha 690.350.000 690.350.000 100,00
7 Kab. Bombana 300 Ha 690.350.000 690.350.000 100,00
6 KALIMANTAN UTARA 8 Kab. Nunukan 150 Ha 567.375.000 541.183.900 95,38
7 NTB 9 Kab. Lombok Utara 275 Ha 641.900.000 637.007.000 99,24
4 Gerakan Pengendalian OPT Kopi (Hama PBKo) 1.325 Ha 4.076.850.000 3.587.546.150 88,00
1 JAWA BARAT 1 Kab. Bandung 300 Ha 903.500.000 757.150.000 83,80
2 SULAWESI SELATAN 2 Kab. Enrekang 400 Ha 1.271.400.000 1.013.512.300 79,72
3 BALI 3 Kab. Buleleng 225 Ha 678.350.000 643.363.850 94,84
4 SULAWESI UTARA 4 Kab. Kota Mobagu 200 Ha 619.000.000 617.250.000 99,72
5 BENGKULU 5 Kab. Kepahiang 200 Ha 604.600.000 556.270.000 92,01
5 Gerakan Pengendalian OPT Jambu mete (Penyakit Jamur Akar Putih) 100 Ha 344.500.000 344.421.500 99,98
NTT 2 Sumba Barat Daya 100 Ha 344.500.000 344.421.500 99,98
2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman
Tahunan dan Penyegar
1.050 Ha 4.667.702.000 4.394.186.150 94,14
1 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman Kakao 550 Ha 2.277.802.000 2.223.043.850 97,60
1 D I YOGYAKARTA 1 Kab.Gunung Kidul 50 Ha 214.795.000 213.473.950 99,38
2 SULAWESI TENGAH 2 Kab. Sigi 200 Ha 807.957.000 787.671.000 97,49
3 SULAWESI SELATAN 3 Kab. Luwu Utara 100 Ha 427.500.000 394.398.900 92,26
4 GORONTALO 4 Kab. Boalemo 50 Ha 217.285.000 217.235.000 99,98
5 SULAWESI TENGGARA 5 Kab. Kolaka Timur 150 Ha 610.265.000 610.265.000 100,00
2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman Kopi 500 Ha 2.389.900.000 2.171.142.300 90,85
1 JAWA BARAT 1 Kab. Garut 100 Ha 453.980.000 425.105.000 93,64
2 JAWA TENGAH 2 Kab. Temanggung 100 Ha 458.880.000 382.632.100 83,38
3 ACEH 3 Kab. Bener Meriah 100 Ha 498.080.000 487.130.000 97,80
4 SULAWESI SELATAN 4 Kab. Toraja Utara 100 Ha 480.880.000 400.341.200 83,25
5 NUSA TENGGARA TIMUR 5 Kab. Manggarai Timur 100 Ha 498.080.000 475.934.000 95,55
3 Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 475 Ha 1.017.350.000 936.808.225 92,08
1 Gerakan Pengendalian OPT Tebu (Hama Uret) 475 Ha 1.017.350.000 936.808.225 92,08
1 JAWA TENGAH 1 Kab. Purworejo 100 Ha 226.450.000 223.771.500 98,82
2 DI YOGYAKARTA 2 Kab. Sleman 75 Ha 148.150.000 146.620.525 98,97
3 JAWA TIMUR 3 Kab. Tulungagung 100 Ha 214.250.000 175.940.400 82,12
4 Kab. Kediri 100 Ha 214.250.000 189.880.400 88,63
5 Kab. Situbondo 100 Ha 214.250.000 200.595.400 93,63
REKAPITULASI KEGIATAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN - DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2018
(3) (4) (5) (6)
KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME
NO KODE PAGU ANGGARANREALISASI
KEUANGAN%
(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)
KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME
7 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman
Semusim dan Rempah
1.950 Ha 5.388.288.000 5.241.426.284 97,27
1 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada 450 Ha 1.231.500.000 1.192.330.984 96,82
1 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 Kab. Bangka Barat 150 Ha 412.800.000 411.966.758 99,80
2 Kab. Belitung 100 Ha 283.900.000 278.846.226 98,22
2 LAMPUNG 3 Kab. Lampung timur 100 Ha 271.900.000 271.890.000 100,00
3 KALIMANTAN BARAT 4 BPTP Pontianak 100 Ha 262.900.000 229.628.000 87,34
2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Cengkeh 900 Ha 2.398.200.000 2.349.815.300 97,98
1 JAWA TIMUR 1 BBPPTP Surabaya 150 Ha 374.400.000 359.007.000 95,89
2 SULUT 2 Kab. Minahasa 100 Ha 292.900.000 292.900.000 100,00
3 SULTENG 3 Kab. Toli-toli 150 Ha 394.000.000 384.531.000 97,60
4 SULTRA 4 Kab. Kolaka Utara 150 Ha 413.800.000 413.800.000 100,00
5 BALI 5 Kab. Buleleng 150 Ha 390.300.000 384.111.000 98,41
6 JAWA TENGAH 6 Kab. Karanganyar 100 Ha 256.700.000 244.366.300 95,20
7 BBPPTP Ambon 7 Kab. Maluku Tengah 100 Ha 276.100.000 271.100.000 98,19
2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Pala 600 Ha 1.758.588.000 1.699.280.000 96,63
1 ACEH 1 Kab. Aceh Selatan 500 Ha 1.472.688.000 1.413.380.000 95,97
2 MALUT 2 Kab. Halmahera Selatan 100 Ha 285.900.000 285.900.000 100,00
1779.002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran Lahan/Kebun25 KT 5.905.875.000 5.591.464.975 94,68
2 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 25 KT 5.905.875.000 5.591.464.975 94,68
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 7 KT 1.852.925.000 1.789.095.600 96,56
1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 KT 261.625.000 247.778.000 94,71
2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 1 KT 264.975.000 256.015.000 96,62
3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 KT 263.475.000 261.618.400 99,30
4 BALI 4 Provinsi 1 KT 266.375.000 257.324.200 96,60
5 NUSA TENGGARA BARAT 5 Provinsi 1 KT 266.375.000 263.510.000 98,92
6 NUSA TENGGARA TIMUR 6 Provinsi 1 KT 266.625.000 260.810.000 97,82
7 BANTEN 7 Provinsi 1 KT 263.475.000 242.040.000 91,86
Penghitungan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Pada Perkebunan
Rakyat
6 KT 375.000.000 373.444.275 99,59
1 JAWA TENGAH 1 Provinsi 1 KT 48.000.000 48.000.000 100,00
2 SULAWESI UTARA 2 Provinsi 1 KT 63.700.000 63.700.000 100,00
3 SULAWESI SELATAN 3 Provinsi 1 KT 63.700.000 62.963.375 98,84
4 BALI 4 Provinsi 1 KT 64.200.000 64.199.800 100,00
5 NUSATENGGARA BARAT 5 Provinsi 1 KT 64.200.000 64.200.000 100,00
6 NUSA TENGGARA TIMUR 6 Provinsi 1 KT 71.200.000 70.381.100 98,85
Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar 12 KT 3.677.950.000 3.428.925.100 93,23
1 RIAU 1 Provinsi 2 KT 614.425.000 600.736.000 97,77
2 JAMBI 2 Provinsi 2 KT 596.875.000 466.752.700 78,20
3 SUMATERA SELATAN 3 Provinsi 2 KT 604.475.000 586.553.600 97,04
4 KALIMANTAN TENGAH 4 Provinsi 2 KT 617.575.000 608.977.500 98,61
5 KALIMANTAN SELATAN 5 Provinsi 2 KT 622.025.000 586.928.600 94,36
6 KALIMANTAN TIMUR 6 Provinsi 2 KT 622.575.000 578.976.700 93,00
1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas
Perkebunan155 Desa 28.671.420.000 27.997.155.637 97,65
1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas
Perkebunan
155 Desa 28.671.420.000 27.997.155.637 97,65
1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas
Perkebunan
155 Desa 28.182.920.000 27.512.025.137 97,62
1 JAWA BARAT 1 Provinsi 14 Desa 2.680.450.000 2.652.753.000 98,97
2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 9 Desa 1.640.700.000 1.607.693.000 97,99
3 JAWA TIMUR 3 BPP2TP Surabaya 17 Desa 4.878.825.000 4.630.492.808 94,91
4 ACEH 4 Provinsi 2 Desa 357.800.000 356.620.000 99,67
5 SUMATERA UTARA 5 BPP2TP Medan 8 Desa 1.744.600.000 1.730.723.109 99,20
6 SUMATERA BARAT 6 Provinsi 2 Desa 357.800.000 357.800.000 100,00
7 JAMBI 7 Provinsi 3 Desa 588.800.000 580.497.900 98,59
8 SUMATERA SELATAN 8 Provinsi 3 Desa 518.800.000 512.725.000 98,83
9 LAMPUNG 9 Provinsi 5 Desa 1.254.400.000 1.237.387.580 98,64
10 KALIMANTAN BARAT 10 BPTP Pontianak 6 Desa 1.235.600.000 1.073.300.500 86,86
11 SULAWESI UTARA 11 Provinsi 6 Desa 848.800.000 848.800.000 100,00
NO KODE PAGU ANGGARANREALISASI
KEUANGAN%
(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)
KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME
12 SULAWESI TENGAH 12 Provinsi 5 Desa 1.121.225.000 1.102.440.000 98,32
13 SULAWESI SELATAN 13 Provinsi 5 Desa 731.300.000 721.225.000 98,62
14 SULAWESI TENGGARA 14 Provinsi 5 Desa 797.800.000 782.200.000 98,04
15 MALUKU 15 BPP2TP Ambon 6 Desa 2.005.600.000 2.002.281.941 99,83
16 BALI 16 Provinsi 14 Desa 1.054.300.000 1.040.688.299 98,71
17 NUSA TENGGARA BARAT 17 Provinsi 5 Desa 730.800.000 723.200.000 98,96
18 NUSA TENGGARA TIMUR 18 Provinsi 13 Desa 1.831.350.000 1.811.900.000 98,94
19 BENGKULU 19 Provinsi 5 Desa 651.500.000 647.660.000 99,41
20 MALUKU UTARA 20 Provinsi 13 Desa 1.315.800.000 1.311.800.000 99,70
21 BANTEN 21 Provinsi 2 Desa 368.300.000 350.900.000 95,28
22 PAPUA BARAT 22 Provinsi 5 Desa 950.800.000 943.000.000 99,18
23 SULAWESI BARAT 23 Provinsi 2 Desa 517.570.000 485.937.000 93,89
3 Penumbuhan Kawasan Organik Perkebunan dan siaga OPT 1 Keg 488.500.000 485.130.500 99,31
1779.006 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 36.702.475.000 34.555.843.172 94,15
1 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54
1 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54
1 DKI JAKARTA 12 Bulan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54
2 Operasional Laboratorium Lapangan (LL) 28 Unit 3.864.025.000 3.773.200.110 97,65
1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Unit 347.855.000 346.409.000 99,58
2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 1 Unit 150.050.000 150.050.000 100,00
3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 Unit 120.070.000 120.029.400 99,97
4 ACEH 4 Provinsi 1 Unit 167.300.000 162.260.000 96,99
5 SUMATERA BARAT 5 Provinsi 1 Unit 132.500.000 129.677.500 97,87
6 RIAU 6 Provinsi 1 Unit 119.500.000 119.452.000 99,96
7 JAMBI 7 Provinsi 1 Unit 120.100.000 120.100.000 100,00
8 SUMATERA SELATAN 8 Provinsi 1 Unit 134.900.000 89.098.020 66,05
9 LAMPUNG 9 Provinsi 1 Unit 133.700.000 133.700.000 100,00
10 KALIMANTAN TENGAH 10 Provinsi 1 Unit 40.700.000 40.700.000 100,00
11 KALIMANTAN SELATAN 11 Provinsi 1 Unit 125.550.000 122.748.139 97,77
12 KALIMANTAN TIMUR 12 Provinsi 1 Unit 119.500.000 118.112.900 98,84
13 SULAWESI UTARA 13 Provinsi 1 Unit 171.700.000 171.700.000 100,00
14 SULAWESI TENGAH 14 Provinsi 1 Unit 166.800.000 152.499.500 91,43
15 SULAWESI SELATAN 15 Provinsi 1 Unit 166.700.000 161.393.000 96,82
16 SULAWESI TENGGARA 16 Provinsi 1 Unit 166.700.000 166.700.000 100,00
17 BALI 17 Provinsi 1 Unit 124.100.000 123.259.951 99,32
18 NUSA TENGGARA BARAT 18 Provinsi 1 Unit 138.700.000 138.700.000 100,00
19 NUSA TENGGARA TIMUR 19 Kab. Kupang 1 Unit 136.900.000 136.887.000 99,99
20 Kab. Sikka 1 Unit 25.900.000 25.900.000 100,00
20 PAPUA 21 Kab. Jayapura 1 Unit 167.900.000 167.900.000 100,00
22 Kab. Merauke 1 Unit 27.100.000 26.496.700 97,77
21 BENGKULU 23 Provinsi 1 Unit 151.700.000 151.380.000 99,79
22 BANTEN 24 Provinsi 1 Unit 118.500.000 117.920.000 99,51
23 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 25 Provinsi 1 Unit 151.700.000 151.667.000 99,98
24 GORONTALO 26 Provinsi 1 Unit 151.700.000 151.700.000 100,00
25 PAPUA BARAT 27 Provinsi 1 Unit 166.700.000 166.700.000 100,00
26 SULAWESI BARAT 28 Provinsi 1 Unit 119.500.000 110.060.000 92,10
3 Laboratorium Utama Pengendali Hayati (LUPH) 4 Unit 119.200.000 119.200.000 100,00
1 LAMPUNG Provinsi 1 Unit 29.400.000 29.400.000 100,00
2 SULUT Provinsi 1 Unit 29.400.000 29.400.000 100,00
3 BALI Provinsi 1 Unit 26.200.000 26.200.000 100,00
4 MALUT Provinsi 1 Unit 34.200.000 34.200.000 100,00
4 Operasional Brigade Proteksi Tanaman 31 Unit 9.631.105.000 9.369.503.445 97,28
1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Unit 325.630.000 317.070.000 97,37
2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 1 Unit 308.850.000 302.447.000 97,93
3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 Unit 296.600.000 296.219.300 99,87
4 JAWA TIMUR 4 Provinsi 1 Unit 309.850.000 273.517.250 88,27
5 ACEH 5 Provinsi 1 Unit 326.650.000 320.950.000 98,26
6 SUMATERA UTARA 6 Provinsi 1 Unit 309.150.000 305.900.450 98,95
7 SUMATERA BARAT 7 Provinsi 1 Unit 309.150.000 303.779.600 98,26
8 RIAU 8 Provinsi 1 Unit 305.550.000 304.050.000 99,51
NO KODE PAGU ANGGARANREALISASI
KEUANGAN%
(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)
KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME
9 JAMBI 9 Provinsi 1 Unit 308.150.000 304.765.000 98,90
10 SUMATERA SELATAN 10 Provinsi 1 Unit 308.150.000 302.531.200 98,18
11 LAMPUNG 11 Provinsi 1 Unit 306.950.000 306.430.600 99,83
12 KALIMANTAN TENGAH 12 Provinsi 1 Unit 308.150.000 302.547.000 98,18
13 KALIMANTAN SELATAN 13 Provinsi 1 Unit 320.100.000 299.967.000 93,71
14 KALIMANTAN TIMUR 14 Provinsi 1 Unit 309.150.000 296.875.600 96,03
15 SULAWESI UTARA 15 Provinsi 1 Unit 310.850.000 310.791.000 99,98
16 SULAWESI TENGAH 16 Provinsi 1 Unit 309.150.000 299.926.000 97,02
17 SULAWESI SELATAN 17 Provinsi 1 Unit 308.650.000 289.417.000 93,77
18 SULAWESI TENGGARA 18 Provinsi 1 Unit 309.150.000 309.150.000 100,00
19 MALUKU 19 Provinsi 1 Unit 309.650.000 273.781.505 88,42
20 BALI 20 Provinsi 1 Unit 308.650.000 307.960.000 99,78
21 NUSA TENGGARA BARAT 21 Provinsi 1 Unit 312.850.000 311.261.500 99,49
22 NUSA TENGGARA TIMUR 22 Provinsi 1 Unit 324.650.000 313.410.115 96,54
23 PAPUA 23 Provinsi 1 Unit 331.650.000 331.650.000 100,00
24 BENGKULU 24 Provinsi 1 Unit 308.150.000 294.829.000 95,68
25 MALUKU UTARA 25 Provinsi 1 Unit 325.850.000 325.850.000 100,00
26 BANTEN 26 Provinsi 1 Unit 305.650.000 302.825.000 99,08
27 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 27 Provinsi 1 Unit 308.650.000 306.982.575 99,46
28 GORONTALO 28 Provinsi 1 Unit 309.650.000 309.350.000 99,90
29 KEPULAUAN RIAU 29 Provinsi 1 Unit 253.325.000 205.654.600 81,18
30 PAPUA BARAT 30 Provinsi 1 Unit 332.850.000 332.100.000 99,77
31 SULAWESI BARAT 31 Provinsi 1 Unit 309.650.000 307.515.150 99,31
5 Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 60 Unit 4.758.350.000 4.314.827.32790,68
1 RIAU 1 Provinsi 10 Unit 787.750.000 717.750.000 91,11
2 JAMBI 2 Provinsi 10 Unit 787.750.000 689.627.800 87,54
3 SUMATERA SELATAN 3 Provinsi 15 Unit 1.181.625.000 1.046.586.957 88,57
4 KALIMANTAN TENGAH 5 Provinsi 15 Unit 1.181.625.000 1.177.885.000 99,68
5 KALIMANTAN SELATAN 6 Provinsi 5 Unit 409.800.000 314.360.020 76,71
6 KALIMANTAN TIMUR 7 Provinsi 5 Unit 409.800.000 368.617.550 89,95
6 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 1.054 Org 3.930.065.000 3.797.889.800 96,64
Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 1.054 Org 3.930.065.000 3.797.889.800 96,64
1 JAWA BARAT 1 Provinsi 66 Org 243.405.000 225.600.000 92,69
2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 52 Org 192.200.000 190.116.200 98,92
3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 20 Org 74.960.000 73.459.800 98,00
4 ACEH 4 Provinsi 34 Org 126.300.000 125.500.000 99,37
5 SUMATERA BARAT 5 Provinsi 56 Org 202.100.000 201.950.000 99,93
6 RIAU 6 Provinsi 66 Org 240.100.000 240.100.000 100,00
7 JAMBI 7 Provinsi 46 Org 168.100.000 168.100.000 100,00
8 SUMATERA SELATAN 8 Provinsi 75 Org 275.700.000 243.123.200 88,18
9 LAMPUNG 9 Provinsi 64 Org 237.400.000 236.932.600 99,80
10 KALIMANTAN TENGAH 10 Provinsi 28 Org 102.900.000 102.900.000 100,00
11 KALIMANTAN SELATAN 11 Provinsi 28 Org 104.400.000 103.775.000 99,40
12 KALIMANTAN TIMUR 12 Provinsi 21 Org 78.600.000 78.100.000 99,36
13 SULAWESI UTARA 13 Provinsi 52 Org 187.000.000 187.000.000 100,00
14 SULAWESI TENGAH 14 Provinsi 48 Org 173.400.000 169.800.000 97,92
15 SULAWESI SELATAN 15 Provinsi 79 Org 289.300.000 269.100.000 93,02
16 SULAWESI TENGGARA 16 Provinsi 24 Org 89.800.000 89.800.000 100,00
17 BALI 17 Provinsi 57 Org 205.000.000 193.310.000 94,30
18 NUSA TENGGARA BARAT 18 Provinsi 32 Org 119.400.000 119.394.000 99,99
19 NUSA TENGGARA TIMUR 19 Provinsi 42 Org 172.300.000 171.700.000 99,65
20 PAPUA 20 Provinsi 29 Org 142.600.000 142.600.000 100,00
21 BENGKULU 21 Provinsi 24 Org 87.800.000 87.800.000 100,00
22 MALUKU UTARA 22 Provinsi 23 Org 35.800.000 35.800.000 100,00
23 BANTEN 23 Provinsi 9 Org 38.800.000 32.450.000 83,63
24 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 24 Provinsi 16 Org 60.600.000 60.600.000 100,00
25 GORONTALO 25 Provinsi 15 Org 59.200.000 59.200.000 100,00
26 KEPULAUAN RIAU 26 Provinsi 8 Org 42.700.000 38.279.000 89,65
27 PAPUA BARAT 27 Provinsi 13 Org 68.000.000 68.000.000 100,00
28 SULAWESI BARAT 28 Provinsi 12 Org 46.000.000 41.200.000 89,57
29 KALIMANTAN UTARA 29 Provinsi 15 Org 66.200.000 42.200.000 63,75
NO KODE PAGU ANGGARANREALISASI
KEUANGAN%
(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)
KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME
1779.005 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan21 Prov 1.711.500.000 1.478.925.247 86,41
1 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan 21 Prov 1.711.500.000 1.478.925.247 86,41
2 Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, serta Penanganan Kasus
Gangguan Usaha Perkebunan21 Prov 1.711.500.000 1.478.925.247 86,41
1 KALIMANTAN UTARA 1 Provinsi 1 Prov 81.500.000 48.167.338 59,10
2 SUMATERA UTARA 2 Provinsi 1 Prov 81.500.000 80.852.655 99,21
3 SUMATERA BARAT 3 Provinsi 1 Prov 81.500.000 72.399.900 88,83
4 RIAU 4 Provinsi 1 Prov 81.500.000 79.967.000 98,12
5 JAMBI 5 Provinsi 1 Prov 81.500.000 69.483.100 85,26
6 KALIMANTAN TENGAH 6 Provinsi 1 Prov 81.500.000 76.132.200 93,41
7 KALIMANTAN SELATAN 7 Provinsi 1 Prov 81.500.000 68.412.197 83,94
8 KALIMANTAN TIMUR 8 Provinsi 1 Prov 81.500.000 69.139.400 84,83
9 SULAWESI TENGAH 9 Provinsi 1 Prov 81.500.000 77.728.500 95,37
10 BANTEN 10 Provinsi 1 Prov 81.500.000 61.350.000 75,28
11 ACEH 11 Provinsi 1 Prov 81.500.000 64.528.000 79,18
12 JAWA BARAT 12 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.500.000 100,00
13 SUMATERA SELATAN 13 Provinsi 1 Prov 81.500.000 78.028.179 95,74
14 BENGKULU 14 Provinsi 1 Prov 81.500.000 60.542.000 74,28
15 KEP. BANGKA BELITUNG 15 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.124.178 99,54
16 NTB 16 Provinsi 1 Prov 81.500.000 70.575.000 86,60
17 KALIMANTAN BARAT 17 Provinsi 1 Prov 81.500.000 20.333.600 24,95
18 NTT 18 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.499.000 100,00
19 SULAWESI TENGGARA 19 Provinsi 1 Prov 81.500.000 78.400.000 96,20
20 MALUKU 20 Provinsi 1 Prov 81.500.000 77.570.000 95,18
21 SULAWESI BARAT 21 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.193.000 99,62
Lampiran 4. Realisasi Keuangan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan di Pusat Tahun 2018
POSISI : Desember 2018
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA
018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 1.218.507.510 8,46
1779.004 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bln 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 1.218.507.510 8,46
-
057 Dukungan Teknis Perlindungan Perkebunan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 1.218.507.510 8,46
A PEMBUATAN BUKU 163.850.000 146.300.000 89,29 17.550.000 10,71
521211 Belanja Bahan 78.300.000 68.865.000 87,95 9.435.000 12,05
- Pencetakan Buku Pedoman 500 Eks 65.000 32.500.000 31.225.000 96,08 1.275.000 3,92
- Pencetakan Buku Saku 1.000 Eks 35.000 35.000.000 32.440.000 92,69 2.560.000 7,31
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Buku 100 OH 90.000 9.000.000 4.160.000 46,22 4.840.000 53,78
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.450.000 82,86 300.000 17,14
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 300.000 50,00 300.000 50,00
-
522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 10.800.000 100,00 - -
- Honor Narasumber (Pakar) 12 OJ 900.000 10.800.000 10.800.000 100,00 - -
-
524111 Belanja perjalanan biasa 4.800.000 2.060.000 42,92 2.740.000 57,08
- Dalam Rangka Persiapan dan Penyelesaian Administrasi 4 OT 1.200.000 4.800.000 2.060.000 42,92 2.740.000 57,08
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.200.000 63.125.000 92,56 5.075.000 7,44
- Pertemuan 44 OH 550.000 24.200.000 24.200.000 100,00 - -
- Perjalanan Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Buku 4 OT 2.000.000 8.000.000 7.520.000 94,00 480.000 6,00
- Perjalanan Peserta Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Buku 36 OH 900.000 32.400.000 28.800.000 88,89 3.600.000 11,11
- Perjalanan narasumber 1 OT 3.600.000 3.600.000 2.605.000 72,36 995.000 27,64
-
B Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 153.800.000 148.780.598 96,74 5.019.402 3,26
-
521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 152.000.000 148.780.598 97,88 3.219.402 2,12
- Dalam Rangka Pengawalan dan Pembinaan Pengendalian serta Monev Daerah Endemis OPT
Tanaman Semusim dan Rempah 15 OT 8.000.000 120.000.000 117.782.548 98,15 2.217.452 1,85
- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 4 OT 8.000.000 32.000.000 30.998.050 96,87 1.001.950 3,13
-
C Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 377.800.000 371.068.418 98,22 6.731.582 1,78
-
521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 376.000.000 371.068.418 98,69 4.931.582 1,31
- Dalam Rangka Pengawalan dan Pembinaan Pengendalian serta Monev Daerah Endemis OPT
Tanaman tahunan & penyegar 43 OT 8.000.000 344.000.000 339.241.018 98,62 4.758.982 1,38
- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 4 OT 8.000.000 32.000.000 31.827.400 99,46 172.600 0,54
-
DPengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan
Rempah 265.800.000 262.119.132 98,62 3.680.868 1,38
-
521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 264.000.000 262.119.132 99,29 1.880.868 0,71
- Dalam Rangka Pengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman
Semusim dan Rempah 31 OT 8.000.000 248.000.000 247.139.500 99,65 860.500 0,35
- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 2 OT 8.000.000 16.000.000 14.979.632 93,62 1.020.368 6,38
-
EPengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Tahunan dan
Penyegar 201.800.000 197.733.370 97,98 4.066.630 2,02
-
521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 200.000.000 197.733.370 98,87 2.266.630 1,13
- Dalam Rangka Pengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman
Tahunan dan Penyegar 23 OT 8.000.000 184.000.000 183.913.370 99,95 86.630 0,05
- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 2 OT 8.000.000 16.000.000 13.820.000 86,38 2.180.000 13,63
-
F Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan 463.800.000 456.205.394 98,36 7.594.606 1,64
-
521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 462.000.000 456.205.394 98,75 5.794.606 1,25
- Dalam Rangka Pembinaan perangkat perlindungan (LL, LUPH,Brigade Proteksi) 31 OT 8.000.000 248.000.000 247.401.672 99,76 598.328 0,24
- Dalam rangka pelatihan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 26 OT 7.000.000 182.000.000 177.294.322 97,41 4.705.678 2,59
- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 4 OT 8.000.000 32.000.000 31.509.400 98,47 490.600 1,53
-
G Pengawalan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 257.800.000 208.546.965 80,89 49.253.035 19,11
-
521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 256.000.000 208.546.965 81,46 47.453.035 18,54
- Dalam Rangka Penanganan gangguan usaha perkebunan 28 OT 8.000.000 224.000.000 205.154.165 91,59 18.845.835 8,41
- Konsultasi dengan puslit/balit/perti/instansi terkait 4 OP 8.000.000 32.000.000 3.392.800 10,60 28.607.200 89,40
-
VOLUME
REALISASI KEUANGAN PUSAT DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA VOLUME
H Pengawalan Penanganan Kebakaran Lahan Perkebunan 425.800.000 303.470.863 71,27 122.329.137 28,73
-
521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 424.000.000 303.470.863 71,57 120.529.137 28,43
- Dalam Rangka Pengawalan, pembinaan dan monev demplot pembukaan lahan tanpa bakar 36 OT 8.000.000 288.000.000 238.114.401 82,68 49.885.599 17,32
- Dalam rangka pengawalan pemantauan kebakaran dan operasional brigade kebakaran
perkebunan 14 OT 8.000.000 112.000.000 55.010.662 49,12 56.989.338 50,88
- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 3 OT 8.000.000 24.000.000 10.345.800 43,11 13.654.200 56,89
-
IPengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Serta Perhitungan
Perkebunan Rendah Emisi 427.400.000 370.834.208 86,77 56.565.792 13,23
-
521211 Belanja bahan 9.000.000 - - 9.000.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat-rapat teknis 80 OH 90.000 7.200.000 - - 7.200.000 100,00
-
522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 - - 14.400.000 100,00
- Honor Narasumber 16 OJ 900.000 14.400.000 - - 14.400.000 100,00
-
524111 Belanja perjalanan biasa 404.000.000 370.834.208 91,79 33.165.792 8,21
- Dalam rangka Pengawalan kegiatan penanganan dampak Perubahan Iklim 13 OT 8.000.000 104.000.000 100.232.278 96,38 3.767.722 3,62
- Pemantauan kegiatan perhitungan rendah emisi dan muka air tanah di lahan gambut tanaman
perkebunan 32 OT 8.000.000 256.000.000 239.094.455 93,40 16.905.545 6,60
- Perjalanan narasumber 4 OT 5.000.000 20.000.000 8.370.475 41,85 11.629.525 58,15
- Konsultasi dengan Puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 3 OP 8.000.000 24.000.000 23.137.000 96,40 863.000 3,60
-
JPengawalan dalam rangka Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis
Komoditas Perkebunan 1.419.630.000 1.338.290.211 94,27 81.339.789 5,73
-
521211 Belanja bahan 24.600.000 18.300.000 74,39 6.300.000 25,61
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 70 OH 90.000 6.300.000 - - 6.300.000 100,00
- Perlengkapan peserta pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik 58 SET 300.000 17.400.000 17.400.000 100,00 - -
- Spanduk 2 UNIT 450.000 900.000 900.000 100,00 - -
-
521213 Honor Output Kegiatan 111.200.000 110.300.000 99,19 900.000 0,81
Honor Tim Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Komoditas Perkebunan 96.900.000 96.400.000 99,48 500.000 0,52
- Ketua 6 OK 650.000 3.900.000 3.900.000 100,00 - -
- Sekretaris 6 OK 500.000 3.000.000 3.000.000 100,00 - -
- Anggota (30 org) 180 OK 500.000 90.000.000 89.500.000 99,44 500.000 0,56
-
Honor Pelaksana Kegiatan Launching Ekspor/penjualan produk perkebunan organik
(Jatim, Jateng, Banten) 14.300.000 13.900.000 97,20 400.000 2,80
- Penanggung Jawab Kegiatan 2 OK 450.000 900.000 900.000 100,00 - -
- Ketua (3 Lokasi) 2 OK 400.000 800.000 700.000 87,50 100.000 12,50
- Sekretaris (3 Lokasi) 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
- Anggota (3 Lokasi) 40 OK 300.000 12.000.000 11.700.000 97,50 300.000 2,50
522141 Belanja Sewa 9.000.000 8.000.000 88,89 1.000.000 11,11
- Sewa Truk 2 UNIT 4.500.000 9.000.000 8.000.000 88,89 1.000.000 11,11
522151 Belanja Jasa Profesi 42.800.000 36.000.000 84,11 6.800.000 15,89
- Honor Narasumber launching ekspor/penjualan produk perkebunan 8 OJ 1.400.000 11.200.000 11.000.000 98,21 200.000 1,79
- Honor Moderator launching ekspor/penjualan produk perkebunan 2 OK 700.000 1.400.000 700.000 50,00 700.000 50,00
- Honor Narasumber pelatihan digital marketing 12 OJ 1.000.000 12.000.000 11.600.000 96,67 400.000 3,33
- Honor Moderator pelatihan digital marketing 1 OK 700.000 700.000 700.000 100,00 - -
- Honor Narasumber pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik
berbasis komoditas perkebunan 12 OJ 1.400.000 16.800.000 11.300.000 67,26 5.500.000 32,74
- Honor moderator pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik
berbasis komoditas perkebunan 1 OJ 700.000 700.000 700.000 100,00 - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 432.400.000 423.223.500 97,88 9.176.500 2,12 > Pelaksanaan Launching ekspor/penjualan produk perkebunan dari kelompok tani
pertanian organik berbasis komoditas perkebunan
- Jawa Tengah 1 PKT 200.000.000 200.000.000 199.000.000 99,50 1.000.000 0,50
- Jawa Timur 1 PKT 200.000.000 200.000.000 199.540.000 99,77 460.000 0,23
- Uji Laboratorium sampel produk organik 27 Sampel 1.200.000 32.400.000 24.683.500 76,18 7.716.500 23,82
524111 Belanja Perjalanan Biasa 557.910.000 502.326.711 90,04 55.583.289 9,96
- Konsultasi dengan Puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait Lainnya 2 OT 8.000.000 16.000.000 7.146.000 44,66 8.854.000 55,34
- Dalam rangka pengawalan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi serta persiapan dan
pelaksanaan launching ekspor/penjual 44 OT 8.000.000 352.000.000 350.851.355 99,67 1.148.645 0,33
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi 2 OP 1.030.000 2.060.000 2.060.000 100,00 - - - Perjalanan tim pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas
perkebunan 29 OP 1.250.000 36.250.000 29.380.456 81,05 6.869.544 18,95
- Perjalanan panitia pertemuan monev kegiatan pengembangan pertanian organik 3 OP 2.000.000 6.000.000 5.250.000 87,50 750.000 12,50
- Perjalanan penanggungjawab kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis
komoditas perkebunan 28 OP 5.200.000 145.600.000 107.638.900 73,93 37.961.100 26,07
-
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 241.720.000 240.140.000 99,35 1.580.000 0,65
- Akomodasi dan konsumsi petani dalam rangka menghadiri launching ekspor/penjualan produk
perkebunan 400 OH 150.000 60.000.000 60.000.000 100,00 - -
- Bantuan transport panitia lokal 29 OH 200.000 5.800.000 5.800.000 100,00 - - - Transport dan uang saku petani dalam rangka menghadiri ekspor/penjualan produk
perkebunan 400 OH 200.000 80.000.000 80.000.000 100,00 - -
- Bantuan transport petani dan pendamping dalam rangka pelatihan digital marketing 32 OH 120.000 3.840.000 3.840.000 100,00 - -
- Bantuan uang saku pendamping dalam rangka pelatihan digital marketing 32 OH 140.000 4.480.000 4.480.000 100,00 - -
- Akomodasi dan konsumsi petani dalam rangka pelatihan digital marketing 60 OH 300.000 18.000.000 17.000.000 94,44 1.000.000 5,56
- Pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas
perkebunan 116 OH 600.000 69.600.000 69.020.000 99,17 580.000 0,83
-
K Surveilens Penerapan ISO 9001:2015 60.800.000 54.768.000 90,08 6.032.000 9,92
-
521211 Belanja Bahan 10.800.000 5.268.000 48,78 5.532.000 51,22
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan 20 OH 90.000 1.800.000 1.160.000 64,44 640.000 35,56
- Rapat penyusunan dokumen sistem mutu dalam rangka peningkatan ruang lingkup sistem
mutu 100 OH 90.000 9.000.000 4.108.000 45,64 4.892.000 54,36
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 50.000.000 49.500.000 99,00 500.000 1,00
- Pendampingan dan surveilens 1 PKT 50.000.000 50.000.000 49.500.000 99,00 500.000 1,00
-
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA VOLUME
L Bimbingan Teknis Pengoperasian Drone 206.750.000 201.036.600 97,24 5.713.400 2,76
-
521211 Belanja Bahan 19.800.000 19.106.000 96,49 694.000 3,51
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.706.000 94,78 94.000 5,22
- Perlengkapan bimbingan teknis 58 SET 300.000 17.400.000 17.400.000 100,00 - -
- Spanduk 2 UNIT 300.000 600.000 - - 600.000 100,00
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522151 Belanja Jasa Profesi 44.000.000 41.400.000 94,09 2.600.000 5,91
- Honor Narasumber (2 angkatan) 32 OJ 1.000.000 32.000.000 29.400.000 91,88 2.600.000 8,13
- Honor fasilitator/asisten (2 angkatan) 48 OJ 250.000 12.000.000 12.000.000 100,00 - -
-
524111 Belanja perjalanan biasa 6.000.000 5.190.000 86,50 810.000 13,50
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminsitrasi 4 OT 1.500.000 6.000.000 5.190.000 86,50 810.000 13,50
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 135.200.000 133.590.600 98,81 1.609.400 1,19
- Pertemuan bimbingan teknis (angkatan I) 72 OH 550.000 39.600.000 39.600.000 100,00 - -
- Pertemuan bimbingan teknis (angkatan II) 72 OH 550.000 39.600.000 39.600.000 100,00 - -
- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 10 OH 1.500.000 15.000.000 14.963.600 99,76 36.400 0,24
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka bimbingan teknis 9 OH 1.050.000 9.450.000 9.450.000 100,00 - -
- Perjalanan peserta UPT pusat dalam rangka bimbingan teknis 4 OT 5.000.000 20.000.000 19.477.000 97,39 523.000 2,62
- Perjalanan narasumber, fasilitator/asisten 11 OH 1.050.000 11.550.000 10.500.000 90,91 1.050.000 9,09
-
MPenyusunan dan Pembahasan Draft Permentan Pedoman Penanggulangan Gangguan
Usaha Perkebunan 183.950.000 167.278.000 90,94 16.672.000 9,06
-
521211 Belanja Bahan 26.000.000 24.048.000 92,49 1.952.000 7,51
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.660.000 92,22 140.000 7,78
- Perlengkapan Pertemuan 94 SET 200.000 18.800.000 18.800.000 100,00 - -
- Rapat Persiapan dan Penyusunan Draft Permentan 60 OH 90.000 5.400.000 3.588.000 66,44 1.812.000 33,56
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522151 Belanja Jasa Profesi 28.200.000 27.000.000 95,74 1.200.000 4,26
- Honor narasumber 24 OJ 1.000.000 24.000.000 22.800.000 95,00 1.200.000 5,00
- Honor Honor moderator 6 OK 700.000 4.200.000 4.200.000 100,00 - -
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 8.300.000 6.800.000 81,93 1.500.000 18,07
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 8 OP 1.037.500 8.300.000 6.800.000 81,93 1.500.000 18,07
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 119.700.000 107.680.000 89,96 12.020.000 10,04
- Pertemuan pembahasan draft I Permentan 47 OH 650.000 30.550.000 30.550.000 100,00 - -
- Pertemuan pembahasan draft II Permentan 47 OH 650.000 30.550.000 30.550.000 100,00 - -
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan pembahasan draft I Permentan 17 OT 900.000 15.300.000 12.600.000 82,35 2.700.000 17,65
- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan pembahasan draft I Permentan 5 OT 1.900.000 9.500.000 8.520.000 89,68 980.000 10,32
- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft I Permentan 5 OT 900.000 4.500.000 - - 4.500.000 100,00
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 17 OT 900.000 15.300.000 13.500.000 88,24 1.800.000 11,76
- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 5 OT 1.900.000 9.500.000 8.360.000 88,00 1.140.000 12,00
- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 5 OT 900.000 4.500.000 3.600.000 80,00 900.000 20,00
-
NPembangunan Database Aplikasi sistem Informasi Pengendalian OPT dan Pertanian
Organik Berbasis Komoditas Pertanian 71.800.000 69.000.000 96,10 2.800.000 3,90
-
521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan kegiatan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
522151 Belanja Jasa Profesi 70.000.000 69.000.000 98,57 1.000.000 1,43
- Tenaga informasi dan teknologi 1 PKT 70.000.000 70.000.000 69.000.000 98,57 1.000.000 1,43
-
O Bimbingan Teknis Instruktur Brigade Proteksi Tanaman 428.350.000 405.073.630 94,57 23.276.370 5,43
-
521211 Belanja Bahan 18.600.000 16.738.000 89,99 1.862.000 10,01
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 238.000 13,22 1.562.000 86,78
- Perlengkapan bimbingan teknis 55 SET 300.000 16.500.000 16.500.000 100,00 - -
- Spanduk 1 UNIT 300.000 300.000 - - 300.000 100,00
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522141 Belanja Sewa 11.000.000 7.550.000 68,64 3.450.000 31,36
- Sewa kendaraan untuk fieldtrip/praktek lapangan 2 UNIT 2.500.000 5.000.000 3.800.000 76,00 1.200.000 24,00
- Sewa peralatan praktek 2 SET 3.000.000 6.000.000 3.750.000 62,50 2.250.000 37,50
-
522151 Belanja Jasa Profesi 40.000.000 36.550.000 91,38 3.450.000 8,63
- Honor narasumber 32 OJ 1.000.000 32.000.000 28.800.000 90,00 3.200.000 10,00
- Fasilitator 32 OJ 250.000 8.000.000 7.750.000 96,88 250.000 3,13
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminsitrasi 3 OT 1.200.000 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 353.400.000 339.395.630 96,04 14.004.370 3,96
- Pertemuan bimbingan teknis 228 OH 550.000 125.400.000 125.400.000 100,00 - -
- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 5 OT 2.500.000 12.500.000 11.650.000 93,20 850.000 6,80
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka bimbingan teknis 10 OT 1.650.000 16.500.000 14.850.000 90,00 1.650.000 10,00
- Perjalanan peserta UPT dalam rangka bimbingan teknis 7 OT 5.500.000 38.500.000 35.550.000 92,34 2.950.000 7,66
- Perjalanan peserta dari daerah dalam rangka bimbingan teknis 27 OT 5.500.000 148.500.000 142.490.800 95,95 6.009.200 4,05
- Perjalanan narasumber 6 OT 2.000.000 12.000.000 9.454.830 78,79 2.545.170 21,21
-
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA VOLUME
P Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas Perlindungan Perkebunan 97.800.000 89.368.000 91,38 8.432.000 8,62
-
521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 66.000.000 61.050.000 92,50 4.950.000 7,50
- Pengembangan kemampuan teknis petugas perlindungan perkebunan 12 ORG 5.500.000 66.000.000 61.050.000 92,50 4.950.000 7,50
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 30.000.000 28.318.000 94,39 1.682.000 5,61
- Dalam rangka pengembangan kemampuan teknis petugas perlindungan perkebunan 10 OT 3.000.000 30.000.000 28.318.000 94,39 1.682.000 5,61
Q Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan 399.050.000 366.376.400 91,81 32.673.600 8,19
-
521211 Belanja Bahan 38.100.000 37.040.000 97,22 1.060.000 2,78
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22
- Perlengkapan Pertemuan 120 SET 300.000 36.000.000 36.000.000 100,00 - -
- Spanduk 1 BH 300.000 300.000 - - 300.000 100,00
-
521213 Honor Output Kegiatan 3.850.000 3.850.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 9 OK 300.000 2.700.000 2.700.000 100,00 - -
-
522151 Belanja Jasa Profesi 20.100.000 20.000.000 99,50 100.000 0,50
- Honor Moderator 3 ORG 700.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - -
- Honor Narasumber 20 OJ 900.000 18.000.000 17.900.000 99,44 100.000 0,56
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 10.000.000 9.868.500 98,69 131.500 1,32
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan 2 OT 5.000.000 10.000.000 9.868.500 98,69 131.500 1,32
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 327.000.000 295.617.900 90,40 31.382.100 9,60
- Pertemuan 240 OH 700.000 168.000.000 164.400.000 97,86 3.600.000 2,14
- Perjalanan peserta pusat dan narasumber Dalam rangka pelaksanaan pertemuan 30 OT 3.500.000 105.000.000 87.407.900 83,25 17.592.100 16,75
- Perjalanan panitia dalam rangka pelaksanaan pertemuan 12 OT 4.500.000 54.000.000 43.810.000 81,13 10.190.000 18,87
R Pembahasan dan Finalisasi Draft Permentan Tentang Perlindungan Tanaman Perkebunan 142.210.000 135.317.800 95,15 6.892.200 4,85
-
521211 Belanja Bahan 12.800.000 10.821.000 84,54 1.979.000 15,46
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.768.000 98,22 32.000 1,78
- Perlengkapan Pertemuan 74 SET 100.000 7.400.000 7.400.000 100,00 - -
- Rapat Persiapan dan Penyusunan Draft Permentan 40 OH 90.000 3.600.000 1.653.000 45,92 1.947.000 54,08
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.450.000 82,86 300.000 17,14
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 300.000 50,00 300.000 50,00
-
522151 Belanja Jasa Profesi 25.800.000 23.000.000 89,15 2.800.000 10,85
- Honor narasumber 24 OJ 900.000 21.600.000 21.600.000 100,00 - -
- Honor moderator 6 OK 700.000 4.200.000 1.400.000 33,33 2.800.000 66,67
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.060.000 2.060.000 100,00 - -
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 2 OP 1.030.000 2.060.000 2.060.000 100,00 - -
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 99.800.000 97.986.800 98,18 1.813.200 1,82
- Pertemuan pembahasan draft Permentan 37 OH 550.000 20.350.000 20.350.000 100,00 - -
- Pertemuan Finalisasi draft Permentan 37 OH 550.000 20.350.000 20.350.000 100,00 - -
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan pembahasan draft Permentan 22 OT 900.000 19.800.000 19.800.000 100,00 - -
- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan pembahasan draft Permentan 5 OT 1.500.000 7.500.000 6.720.000 89,60 780.000 10,40
- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft Permentan 3 OT 1.200.000 3.600.000 3.000.000 83,33 600.000 16,67
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan Finalisasi draft Permentan 22 OT 900.000 19.800.000 19.535.000 98,66 265.000 1,34
- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan Finalisasi draft Permentan 5 OT 1.500.000 7.500.000 7.331.800 97,76 168.200 2,24
- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 1 OT 900.000 900.000 900.000 100,00 - -
-
S Pembahasan Program dan Anggaran 247.900.000 237.106.900 95,65 10.793.100 4,35
-
521211 Belanja Bahan 39.900.000 32.378.000 81,15 7.522.000 18,85
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan TOR, RAB dan Pedumtek 90 OH 90.000 8.100.000 3.403.000 42,01 4.697.000 57,99
- Fotocopy dan penggandaan pedumtek 1 PKT 30.000.000 30.000.000 28.975.000 96,58 1.025.000 3,42
-
524111 Belanja perjalanan biasa 208.000.000 204.728.900 98,43 3.271.100 1,57
- Dalam rangka pelaksanaan pembahasan program dan anggaran 26 OT 8.000.000 208.000.000 204.728.900 98,43 3.271.100 1,57
T Bimbingan Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Membakar 439.100.000 425.929.622 97,00 13.170.378 3,00
-
521211 Belanja Bahan 55.300.000 54.488.000 98,53 812.000 1,47
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22
- Perlengkapan bimbingan teknis 44 SET 300.000 13.200.000 13.200.000 100,00 - -
- Perlengkapan praktek 4 SET 10.000.000 40.000.000 39.948.000 99,87 52.000 0,13
- Spanduk 1 SET 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522141 Belanja Sewa 10.000.000 9.600.000 96,00 400.000 4,00
- Sewa kendaraan 1 UNIT 7.000.000 7.000.000 6.600.000 94,29 400.000 5,71
- Sewa peralatan praktek 1 UNIT 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 - -
-
522151 Belanja Jasa Profesi 41.500.000 41.500.000 100,00 - -
- Honor narasumber 40 OJ 900.000 36.000.000 36.000.000 100,00 - -
- Fasilitator 22 OJ 250.000 5.500.000 5.500.000 100,00 - -
-
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA VOLUME
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13.000.000 8.367.422 64,36 4.632.578 35,64
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 2 OT 6.500.000 13.000.000 8.367.422 64,36 4.632.578 35,64
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 317.550.000 310.224.200 97,69 7.325.800 2,31
- Pertemuan bimbingan teknis 220 OH 550.000 121.000.000 121.000.000 100,00 - -
- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 5 OT 6.500.000 32.500.000 28.227.000 86,85 4.273.000 13,15
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka bimbingan teknis 10 OT 5.500.000 55.000.000 53.671.200 97,58 1.328.800 2,42
- Perjalanan narasumber 8 OT 3.000.000 24.000.000 23.205.700 96,69 794.300 3,31
- Perjalanan peserta dari daerah dalam rangka bimbingan teknis 21 OT 4.050.000 85.050.000 84.120.300 98,91 929.700 1,09
U Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana 1.656.800.000 1.578.478.219 95,27 78.321.781 4,73
-
521211 Belanja Bahan 52.800.000 20.028.000 37,93 32.772.000 62,07
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Sosiliasasi kegiatan di wilayah bencana 7 PKT 6.000.000 42.000.000 16.700.000 39,76 25.300.000 60,24
- Rapat-rapat 100 OH 90.000 9.000.000 3.328.000 36,98 5.672.000 63,02
-
524111 Belanja perjalanan biasa 204.000.000 171.341.239 83,99 32.658.761 16,01
- Dalam rangka persiapan, pengawalan monev di wilayah pasca bencana pusat 17 OT 8.000.000 136.000.000 116.664.239 85,78 19.335.761 14,22
- Dalam rangka persiapan, pengawalan monev di wilayah pasca bencana provinsi ke lokasi 17 OT 2.500.000 42.500.000 37.182.600 87,49 5.317.400 12,51
- Dalam rangka persiapan, pengawalan monev di wilayah pasca bencana kabupaten ke lokasi 17 OT 1.500.000 25.500.000 17.494.400 68,61 8.005.600 31,39
-
526112 Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 200.000.000 198.960.000 99,48 1.040.000 0,52
- Pemberdayaan masyakarat perkebunan pada wilayah pasca bencana 1 PKT 200.000.000 200.000.000 198.960.000 99,48 1.040.000 0,52
-
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 1.200.000.000 1.188.148.980 99,01 11.851.020 0,99
- Pemberdayaan masyakarat perkebunan pada wilayah pasca bencana 6 PKT 200.000.000 1.200.000.000 1.188.148.980 99,01 11.851.020 0,99
V Bimbingan Teknis Mediasi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan 238.290.000 220.920.000 92,71 17.370.000 7,29
-
521211 Belanja Bahan 25.600.000 12.240.000 47,81 13.360.000 52,19
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22
- Perlengkapan bimbingan teknis 28 SET 300.000 8.400.000 - - 8.400.000 100,00
- Buku modul 28 PKT 400.000 11.200.000 11.200.000 100,00 - -
- Bahan praktek 28 PKT 150.000 4.200.000 - - 4.200.000 100,00
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522151 Belanja Jasa Profesi 59.000.000 56.050.000 95,00 2.950.000 5,00
- Honor Narasumber 46 OJ 1.000.000 46.000.000 44.300.000 96,30 1.700.000 3,70
- Honor fasilitator 20 OJ 250.000 5.000.000 4.750.000 95,00 250.000 5,00
- Honor penguji 8 OJ 1.000.000 8.000.000 7.000.000 87,50 1.000.000 12,50
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.060.000 2.060.000 100,00 - -
- Perjalanan panitia dalam rangka persiapan dan penyelesaian admnistrasi 2 OT 1.030.000 2.060.000 2.060.000 100,00 - -
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 149.880.000 148.820.000 99,29 1.060.000 0,71
- Dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis 204 OH 550.000 112.200.000 112.200.000 100,00 - -
- Perjalanan peserta dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis 3 OT 600.000 1.800.000 1.650.000 91,67 150.000 8,33
- Perjalanan panitia dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis 5 OT 2.080.000 10.400.000 10.400.000 100,00 - -
- Uang harian peserta (28 orang, 7 hari) 196 OH 130.000 25.480.000 24.570.000 96,43 910.000 3,57
W Pendampingan, Pemantauan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait 1.225.800.000 1.176.385.212 95,97 49.414.788 4,03
-
521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
524111 Belanja perjalanan biasa 1.224.000.000 1.176.385.212 96,11 47.614.788 3,89
- Perjalanan dlm rangka pemantauan dan pengendalian SPI pelaksanaan kegiatan perlindungan 18 OP 8.000.000 144.000.000 96.590.500 67,08 47.409.500 32,92
- Perjalanan koordinasi dengan instansi terkait (koordinasi, seminar, pertemuan,
lokakarya,rapat dan penugasan lainnya 135 OT 8.000.000 1.080.000.000 1.079.794.712 99,98 205.288 0,02
X Pertemuan Konsolidasi Antisipasi Mitigasi Gangguan Usaha Perkebunan 180.600.000 170.315.800 94,31 10.284.200 5,69
-
521211 Belanja Bahan 26.700.000 24.896.000 93,24 1.804.000 6,76
- Rapat persiapan pertemuan 20 OH 90.000 1.800.000 676.000 37,56 1.124.000 62,44
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.120.000 62,22 680.000 37,78
- Perlengkapan pertemuan 75 SET 300.000 22.500.000 22.500.000 100,00 - -
- spanduk 2 SET 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522151 Belanja Jasa Profesi 19.400.000 16.400.000 84,54 3.000.000 15,46
- Honor Narasumber 20 OJ 900.000 18.000.000 15.000.000 83,33 3.000.000 16,67
- Honor Moderator 2 OK 700.000 1.400.000 1.400.000 100,00 - -
-
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000 3.990.000 55,42 3.210.000 44,58
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan 6 OP 1.200.000 7.200.000 3.990.000 55,42 3.210.000 44,58
-
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 125.550.000 123.279.800 98,19 2.270.200 1,81
- Pertemuan konsolidasi 150 OH 650.000 97.500.000 97.500.000 100,00 - -
- Pertemuan peserta pusat dalam rangka pertemuan 16 OT 1.050.000 16.800.000 16.305.000 97,05 495.000 2,95
- Pertemuan panitia dalam rangka pertemuan 5 OT 1.650.000 8.250.000 8.064.800 97,76 185.200 2,24
- Pertemuan narasumber dalam rangka pertemuan 5 OT 600.000 3.000.000 1.410.000 47,00 1.590.000 53,00
Y Bimbingan Teknis Petugas Pengamat OPT/POPT 331.050.000 322.317.157 97,36 8.732.843 2,64
-
521211 Belanja Bahan 72.100.000 69.100.000 95,84 3.000.000 4,16
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Perlengkapan bimbingan teknis 50 SET 400.000 20.000.000 20.000.000 100,00 - -
- Perlengkapan praktek 5 SET 10.000.000 50.000.000 49.100.000 98,20 900.000 1,80
- Spanduk 1 SET 300.000 300.000 - - 300.000 100,00
-
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA VOLUME
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -
- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -
- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -
-
522141 Belanja Sewa 6.900.000 6.600.000 95,65 300.000 4,35
- Sewa kendaraan 3 UNIT 2.300.000 6.900.000 6.600.000 95,65 300.000 4,35
-
522151 Belanja Jasa Profesi 55.200.000 54.600.000 98,91 600.000 1,09
- Honor narasumber 48 OJ 900.000 43.200.000 42.600.000 98,61 600.000 1,39
- Honor Fasilitator 48 OJ 250.000 12.000.000 12.000.000 100,00 - -
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 3 OT 1.200.000 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 191.500.000 187.177.157 97,74 4.322.843 2,26
- Pertemuan bimbingan teknis 250 OH 550.000 137.500.000 137.500.000 100,00 - -
- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 5 OT 2.500.000 12.500.000 10.635.800 85,09 1.864.200 14,91
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka bimbingan teknis 9 OT 1.500.000 13.500.000 12.000.000 88,89 1.500.000 11,11
- Perjalanan narasumber 8 OT 3.500.000 28.000.000 27.041.357 96,58 958.643 3,42
Z Pengawalan dan Pembinaan Kedinasan Perlindungan Perkebunan 2.185.250.000 1.804.262.692 82,57 380.987.308 17,43
-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 59.000.000 44.880.500 76,07 14.119.500 23,93
- Pembelian minimum (kopi,teh,gula, dan air mineral) untuk pegawai dan tamu 12 BLN 2.000.000 24.000.000 22.818.500 95,08 1.181.500 4,92
- Langganan surat kabar/berita/majalah 1 THN 15.000.000 15.000.000 2.187.000 14,58 12.813.000 85,42
- Pencetakan kop surat, amplop, lembar disposisi, dll 1 THN 20.000.000 20.000.000 19.875.000 99,38 125.000 0,63
-
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 153.970.000 140.402.500 91,19 13.567.500 8,81
- Pengiriman surat dinas 1 THN 153.970.000 153.970.000 140.402.500 91,19 13.567.500 8,81
-
521211 Belanja Bahan 426.570.000 271.614.021 63,67 154.955.979 36,33
- Pertemuan/rapat-rapat 1.057 OH 90.000 95.130.000 31.380.500 32,99 63.749.500 67,01
- Administrasi, fotocopy, dokumen, penggandaan laporan 1 THN 248.390.000 248.390.000 160.483.521 64,61 87.906.479 35,39
- Rapat penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OHPKT 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Perlengkapan PPNS dan petugas perkebunan 100 SET 700.000 70.000.000 68.500.000 97,86 1.500.000 2,14
- Perlengkapan pertemuan FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 45 SET 250.000 11.250.000 11.250.000 100,00 - 0,00
-
521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - 0,00
- Honor penanggungjawab kegiatan FGD penanganan organisme pengendalian tanaman
perkebunan 1 ORG 450.000 450.000 450.000 100,00 - 0,00
- Honor ketua FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 1 ORG 400.000 400.000 400.000 100,00 - 0,00
- Honor sekretaris FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 1 ORG 300.000 300.000 300.000 100,00 - 0,00
- Honor anggota FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 2 ORG 300.000 600.000 600.000 100,00 - 0,00
-
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 307.200.000 303.412.020 98,77 3.787.980 1,23
- ATK dan bahan komputer 12 BLN 25.600.000 307.200.000 303.412.020 98,77 3.787.980 1,23
-
522151 Belanja Jasa Profesi 16.600.000 8.400.000 50,60 8.200.000 49,40
- Honor narasumber pertemuan PPNS 8 OJ 900.000 7.200.000 0 - 7.200.000 100,00
- Honor narasumber FGD 8 OJ 1.000.000 8.000.000 7.700.000 96,25 300.000 3,75
- Honor moderator pertemuan PPNS 1 OK 700.000 700.000 700.000 100,00 - 0,00
- Honor moderator FGD 1 ORG 700.000 700.000 - - 700.000 100,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 985.960.000 879.218.951 89,17 106.741.049 10,83
- Pembinaan dan pengawalan kedinasan perlindungan perkebunan 73 OT 8.000.000 584.000.000 562.625.694 96,34 21.374.306 3,66
- Dalam rangka monitoring dan inventarisasi adminsitrasi umum pada UPT Pusat 8 OT 8.000.000 64.000.000 58.342.900 91,16 5.657.100 8,84
- Perjalanan PPNS Perkebunan 42 OT 8.000.000 336.000.000 257.220.357 76,55 78.779.643 23,45
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan FGD 2 OT 980.000 1.960.000 1.030.000 52,55 930.000 47,45
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.750.000 17.400.000 24,95 52.350.000 75,05
- Bantuan transport untuk koordinasi dari dan ke instansi terkait 465 OK 150.000 69.750.000 17.400.000 24,95 52.350.000 75,05
-
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 164.450.000 137.184.700 83,42 27.265.300 16,58
- Perjalanan peserta pusat dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman
perkebunan 25 OP 655.000 16.375.000 12.690.000 77,50 3.685.000 22,50
- Perjalanan peserta UPT pusat dan daerah dalam rangka FGD penanganan organisme
pengendalian tanaman perkebunan 10 OP 8.000.000 80.000.000 74.100.700 92,63 5.899.300 7,37
- Perjalanan panitia dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman
perkebunan 5 OP 2.655.000 13.275.000 11.245.000 84,71 2.030.000 15,29
- Pertemuan dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 45 OH 440.000 19.800.000 19.350.000 97,73 450.000 2,27
- Perjalanan narasumber dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman
perkebunan 5 OP 7.000.000 35.000.000 19.799.000 56,57 15.201.000 43,43
AA Pelatihan PPNS Perkebunan 1.190.620.000 1.167.283.200 98,04 23.336.800 1,96
-
521211 Belanja Bahan 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22
- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 809.100.000 809.100.000 100,00 - 0,00
- Biaya Pelatihan PPNS (400 JP) 29 ORG 27.900.000 809.100.000 809.100.000 100,00 - 0,00
-
524111 Belanja perjalanan biasa 379.720.000 357.143.200 94,05 22.576.800 5,95
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi 10 OT 1.030.000 10.300.000 2.060.000 20,00 8.240.000 80,00
- Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan 24 OT 1.030.000 24.720.000 23.139.400 93,61 1.580.600 6,39
- Dalam rangka perjalanan peserta pelatihan (50 hari + biaya perjalanan) 29 OT 4.700.000 136.300.000 129.421.000 94,95 6.879.000 5,05
- Dalam rangka menghadiri pembukaan dan penutupan pelatihan PPNS 12 OT 1.030.000 12.360.000 6.482.800 52,45 5.877.200 47,55
- Uang harian peserta (30 org, 52 hari) 1.508 OH 130.000 196.040.000 196.040.000 100,00 - 0,00
ABPertemuan Fasilitasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut di
Perkebunan Kelapa Sawit 744.850.000 613.119.499 82,31 131.730.501 17,69
-
521211 Belanja Bahan 108.900.000 98.252.000 90,22 10.648.000 9,78
- Rapat penyusunan dan pembahasan laporan 30 OH 90.000 2.700.000 676.000 25,04 2.024.000 74,96
- ATK dan bahan komputer 1 THN 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 100,00
- Perlengkapan pertemuan (2 kali) 620 SET 150.000 93.000.000 93.000.000 100,00 - -
- Rapat-rapat internal 80 OH 90.000 7.200.000 3.576.000 49,67 3.624.000 50,33
- Spanduk 4 BUAH 500.000 2.000.000 1.000.000 50,00 1.000.000 50,00
-
NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
REALISASI
KEUANGAN
%
REALISASI
KEUANGAN
SISA ANGGARAN % SISA VOLUME
521213 Honor Output Kegiatan 7.750.000 - - 7.750.000 100,00
- Penanggung jawab 1 ORG 450.000 450.000 - - 450.000 100,00
- Ketua 1 ORG 400.000 400.000 - - 400.000 100,00
- sekretaris 1 ORG 300.000 300.000 - - 300.000 100,00
- Anggota 22 ORG 300.000 6.600.000 - - 6.600.000 100,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 - - 4.000.000 100,00
- Adm. Pengiriman surat, dokumentasi, penggandaan laporan dll 1 THN 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 100,00
-
522151 Belanja Jasa Profesi 25.200.000 20.100.000 79,76 5.100.000 20,24
- Honor narasumber (2 kali, 8 oj) 16 OJ 1.400.000 22.400.000 18.000.000 80,36 4.400.000 19,64
- Honor moderator (2 kali, 2 orang) 4 OK 700.000 2.800.000 2.100.000 75,00 700.000 25,00
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 39.000.000 35.668.920 91,46 3.331.080 8,54
- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 6 OP 6.500.000 39.000.000 35.668.920 91,46 3.331.080 8,54
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 560.000.000 459.098.579 81,98 100.901.421 18,02
- Dalam rangka pertemuan (2 kali) 620 OH 400.000 248.000.000 237.150.000 95,63 10.850.000 4,38
- Perjalanan tim pusat (2 kali) 15 OT 6.500.000 97.500.000 52.779.670 54,13 44.720.330 45,87
- Perjalanan panitia (2 kali) 25 OT 6.500.000 162.500.000 149.759.609 92,16 12.740.391 7,84
- Perjalanan narasumber (2 kali) 8 OT 6.500.000 52.000.000 19.409.300 37,33 32.590.700 62,67
AC Pertemuan Koordinasi PPNS Perkebunan dan Petugas Perkebunan 211.280.000 173.536.600 82,14 37.743.400 17,86
-
521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
- Rapat penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00
-
522151 Belanja Jasa Profesi 17.200.000 17.200.000 100,00 - -
- Honor narasumber 16 OJ 900.000 14.400.000 14.400.000 100,00 - -
- Honor moderator 4 OK 700.000 2.800.000 2.800.000 100,00 - -
521213 Belanja Output Kegiatan 3.300.000 3.250.000 98,48 50.000 1,52
- Honor penanggungjawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -
- Honor ketua 1 OK 450.000 450.000 400.000 88,89 50.000 11,11
- Honor sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -
- Honor anggota 7 OK 300.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - -
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.180.000 4.910.000 79,45 1.270.000 20,55
- persiapan dan penyelesaian SPJ pertemuan 6 OT 1.030.000 6.180.000 4.910.000 79,45 1.270.000 20,55
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 182.800.000 148.176.600 81,06 34.623.400 18,94
- Perjalanan panitia pusat dalam rangka pertemuan koordinasi 10 OP 1.480.000 14.800.000 13.766.600 93,02 1.033.400 6,98
- Pertemuan koordinasi PPNS 220 OH 600.000 132.000.000 130.900.000 99,17 1.100.000 0,83
- Perjalanan narasumber 8 OP 4.500.000 36.000.000 3.510.000 9,75 32.490.000 90,25