LAPORAN HASIL PENELITIAN
Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh (Studi kasus di BMT
Tumang Cabang Tumang)
Disusun Oleh:
RATNA DWIASTUTI
214-13-012
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
2017
NOTA PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga
Di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan
dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:
Nama : Ratna Dwiastuti
NIM : 21413012
Judul : PELAKSANAAN AKAD IJARAH UNTUK DANA
TALANGAN UMROH (Studi Kasus di BMT Tumang
Cabang Tumang)
dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 28 Agustus 2017
Pembimbing
Drs. Machfudz, M.Ag
NIP. 19610210 198703 1 006
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
Jl. Tentara Pelajar No. 02 Telp (0298) 323706, 323433 Salatiga
Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail: [email protected]
PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
PELAKSANAAN AKAD IJARAH UNTUK DANA TALANGAN UMROH
(Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Tumang)
Oleh:
Ratna Dwiastuti
NIM: 21413012
telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Senin tanggal 25
September 2017 dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam (SH).
Dewan Sidang Munaqasyah
Ketua Sidang : Dr. Siti Zumrotun, M.Ag
Sekertaris Sidang : Drs. Machfudz, M.Ag
Penguji I : H. M. Yusuf Khummaini, M.H
Penguji II : Farkhani, S.H., S.H.I., M.H
Salatiga, 25 September 2017
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Siti Zumrotun. M.Ag. NIP. 19670115 199803 2 002
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ratna Dwiastuti
NIM : 21413012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas : Syari’ah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD IJARAH UNTUK DANA
TALANGAN UMROH (Studi Kasus di BMT Tumang
Cabang Tumang)
Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,
bukan jiplakan dari karya tulis orang. Pendapat atau temuan orang lain yang
terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Salatiga, 28 Agustus 2017
Yang menyatakan
Ratna Dwiastuti
NIM: 21413012
MOTTO
“ Do not put off doing a job because nobody knows whether we
can meet tomorrow or not”
Jangan menunda-nunda untuk melakukan sesuatu pekerjaan karena tidak ada
yang tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak
Kerjakanlah
Wujudkanlah
Raihlah cita-citamu
Dengan memulainya
Dari bekerja
Bukan hanya
Menjadi beban
Didalam impianmu
Dan...
Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain walaupun dia terlihat lebih baik
dari kita
PERSEMBAHAN
Skripsi ini dipersembahkan untuk:
1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Yusuf Budianto), Ibu (Ani Widihastuti).
Sebagai motivator terbesar dalam hidupku yang tak mengenal lelah dan
mendoakan aku serta menyayangiku, terima kasih atas semua pengorbanan,
keringat dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.
2. Almamaterku
3. Keluarga besar, Mbah Kakung (Nur Amin) dan Mbah Uti (Sudarti) yang tiada
pernah berhenti berdoa setiap saat untuk kelancaran pembuatan skripsiku dan
ujianku.
4. Bapak Mahfudz,M.Ag yang senantiasa membimbingku dalam pembuatan
skripsi ini.
5. Para sahabat terbaikku yang selalu mendukung dan memotivasiku tiada henti,
Anida Kumalasari, Nurul Azizah, Diana Wulansari, Ilham Indrawan, Feri
Firdaus.
6. Muhammad Chairuddin Anhar, satu-satunya saudara kandung yang ku punya,
walaupun tidak ada ucapan yang keluar tetapi aku yakin pasti didalam
batinmu selalu mendoakanku selalu.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena
atas rahmat dan karuninnya-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai strata satu Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari tanpa bantuan
dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai dalam
penyusunannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih
kepada :
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.
2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syar’iah IAIN Salatiga.
3. Ibu Evi Ariyani, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah
IAIN Salatiga.
4. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
selalu memberikan bimbingan dan pengarahan untuk selalu melakukan yang
terbaik.
5. Ibu Lutfiana Zahriani, S. H., M.H. selaku Kepala Lab. Fakultas Syari’ah IAIN
Salatiga.
6. Bapak Drs. Mahfudz, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan
saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak BMT Tumang Cabang Tumang yang telah membantu, kepada Ibu
Diyah Sayekti Widi Mastuti,S.E yang telah berkenan menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang saya ajukan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta Ibuk ,bapak, saudara yang tak henti-hentinya selalu
mendoakan dan memberikan semangat.
9. Kepada semua Narasumber yang berkenan memberikan informasi.
10. Terimakasih kepada teman-teman tercinta Diana, Anida, Nurul, Ilham, Feri,
Umi, Avi, Yuliana serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu
persatu, terimakasih banyak untuk pertemanannya selama ini dan sukses selalu
untuk kalian semua.
11. Seluruh jajaran Akademi Institut Agama Islam Negeri Salatiga Fakultas
Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan semuannya terimakasih banyak telah
banyak membantu penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah
memberikan Konstribusi dan dukungan yang cukup besar sehingga penulis
dapat menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir di Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Salatiga.
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan
balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan
maghfiroh, dilingkupi rahmat dan cita-Nya. Amin.
Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas
segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penlis menyadari bahwa
dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari
segi materi ataupun skripsi. Sehingga saran, dan kritik serta perbaikan yang
membangun dari pembaca akan penulis terima dengan kerendahan hati. Semoga
skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.
ABSTRAK
Dwiastuti,Ratna (2017). Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan
Umroh (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Tumang). Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Drs. Mahfudz, M. Ag
Kata Kunci : Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Islam yang ditandai dengan hadirnya
bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah dan kegiatan-kegiatan
ekonomi Islam lainnya telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang
artinya membawa angin segar bagi kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia.
Seperti halnya dengan kegiatan umroh sudah tidak asing lagi jika kita mendengar
dana talangan umroh. BMT Tumang merupakan salah satu lembaga yang
menggunakan Akad Ijarah untuk melakukan kegiatan dana talangan Umroh.
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menggunakan Fee Based Service
(Service atau Ujrah). Fasilitas ini merupakan bentuk pembiayaan multijasa yang
berlandaskan pada imbalan atau jasa/fee (ujrah) dengan menggunakan akad Ijarah
atau akad Kafalah, atau gabungan dari keduanya.
Penelitian ini mengacu pada pokok permasalahan Bagaimana Pelaksanaan
Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh yang dilakukan BMT Tumang Cabang
Tumang. Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad
Ijarah pada dana talangan Umroh di BMT Tumang Cabang Tumang
Penelitian ini menggunakan metode library research dan field research.
Penelitian melalui penelitian pustaka (library research) adalah penelitian yang
dilakukan dengan menelaah berbagai macam literature, referensi-referensi, serta
buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sedangkan penelitian
lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun
langsung kelapangan untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan dana talangan
umroh di BMT Tumang sudah diketahui pelaksanaannya, namun masih dalam
prosentase sedikit. Adapun pelaksanaannya dengan cara nasabah datang ke BMT
Tumang mengisi formulir pengajukan dana talangan umroh dan melakukan
kesepakatan mengenai ujroh antra BMT Tumang dengan nasabah. Jika nasabah
tersebut sepakat kemudian nasabah memberikan uang muka sebesar Rp
5.000.000,-. Setelah itu pihak BMT memproses keperluan umroh. Pelaksanaan
umroh sendiri akan dilakukan ketika nasabah sudah melunasi pembiayaan uang
muka tersebut. Jika ditinjau dalam hukum Islam, akad yang digunakan dalam
produk ini kurang sesuai karena seharusnya produk dana talangan umroh ini
menggunakan akad al Qardl. Sedangkan dari prinsip muamalat yang digunakan
dalam pelaksanaan produk ini antara pihak BMT Tumang dengan nasabah
terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya
kesepakatan dalam menentukan jumlah besaran ujroh yang terdapat dalam akad
ijarah. Kemudian jika nasabah tersebut menyepakati (sukarela) dengan biaya yang
ditawarkan oleh pihak BMT Tumang berarti sudah sesuai prinsip muamalat, yang
didalamnya terdapat unsur sukarela. Unsur tersebut sudah mencakup prinsip
muamalat lainnya antara lain pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari madharat serta memelihara nilai keadilan.
DAFTAR ISI
COVER .................................................................................................... i
NOTA PEMBIMBING ........................................................................... ii
PENGESAHAN ....................................................................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. iv
MOTTO ................................................................................................... v
PERSEMBAHAN .................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ............................................................................. vii
ABSTRAK ............................................................................................... ix
DAFTAR ISI ............................................................................................ x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 5
D. Penegasan Istilah ........................................................................... 6
E. Telaah Pustaka .............................................................................. 7
F. Metode Penelitian .......................................................................... 9
G. Tekhnik Pengumpulan Data ........................................................... 11
H. Sistematika Penulisan .................................................................... 13
BAB II KERANGKA TEORITIK
A. Pengertian Akad Ijarah
1. Pengertian Akad ...................................................................... 15
2. Rukun dan Syarat Akad........................................................... 15
3. Tujuan Akad ............................................................................ 18
4. Macam-macam Akad .............................................................. 19
B. Akad Ijarah
1. Pengertian Akad Ijarah ............................................................ 20
2. Dasar Hukum Akad Ijarah....................................................... 23
a. Landasan Al Qur’an ......................................................... 23
b. Landasan Sunnah ............................................................. 26
c. Ijma’ ................................................................................. 27
d. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 .................. 28
3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah
a. Rukun Akad Ijarah ........................................................... 28
b. Syarat sahnya Akad Ijarah ............................................... 31
C. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah..................................................... 36
D. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah...................................... 38
BAB III GAMBARAN UMUM BMT TUMANG CABANG TUMANG
A. Latar Belakang Pendirian BMT Tumang ....................................... 39
B. Identitas Lembaga .......................................................................... 42
C. Kelengkapan Lembaga ................................................................... 43
D. Visi dan Misi .................................................................................. 44
E. Struktur Organisasi......................................................................... 46
F. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................ 47
G. Produk-produk BMT Tumang........................................................ 53
H. Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah ............................................ 55
I. Pelaksanaan Akad Ijarah ................................................................ 58
BAB IV PELAKSANAAN AKAD IJARAH UNTUK DANA TALANGAN
UMROH DI BMT TUMANG CABANG TUMANG
A. Analisis Pelaksanaan Akad Ijarah untuk Dana Talangan Umroh
di BMT Tumang Cabang Tumang ................................................. 60
B. Analisis Pelaksanaan Akad Ijarah untuk Dana Talangan Umroh
Berdasarkan Hukum Islam ............................................................. 63
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................... 74
B. Saran ............................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab tidak
mungkin lepas dari kehidupan masyarakat. Aristoteles menyebut sebagai
“zoon politikon” ialah makhluk yang selalu ingin berhubungan dengan
manusia lain. Manusia sebagai makhluk Allah adalah makhluk sosial yang
memerlukan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial mengharuskan
manusia untuk selalu berhubungan dan saling membantu antar manusia
yang satu dengan yang lain guna memenuhi hajad hidupnya, tanpa itu
semua mustahil manusia dapat memenuhi dan bertahan hidup. Wujud dari
hubungan dan saling membantu, biasanya terlaksana dalam beragam
aktifitas yang dilakukan sehari-hari.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi islam yang ditandai dengan
hadirnya asuransi syariah, lembaga keuangan syariah dan kegiatan-
kegiatan ekonomi Islam lainnya telah menunjukkan perkembangan yang
cukup baik, yang artinya membawa angin segar bagi kebangkitan ekonomi
Islam di Indonesia.
Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Baitul Mal wat Tamwil
(BMT). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil.
Baitul Mal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dana dan penyaluran
dana non profit, seperti ZIS (zakat, infak dan sadaqah). Adapun baitul
tamwil adalah sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana
komersial. Dengan demikian BMT merupakan lembaga pendukung
ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada syariah. (Heri
Sudarsono,2003:84)
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat,
BMT sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari’ah Islam,
hendaknya benar-benar dioperasikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh
syari’ah sehingga semua produk yang ditawarkan dan dihasilkan BMT
dapat membawa kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.
BMT Tumang didirikan karena banyak permasalahan masyarakat
tingkat bawah disekitarnya yang tidak terakses oleh bank, disamping itu
sebagian masyarakat menantikan suatu sistem lembaga keuangan yang
sehat dan terpercaya melalui sistem lembaga keuangan syari’ah yang
berdasar pada Al Qur’an dan Hadis. Selain itu juga, hadirnya BMT
sebagai alternatif bagi yang menginginkan hartanya tidak ingin tercampuri
riba.
Dalam kegiatan lembaga keuangan syari’ah, khususnya tentang
konsep penyaluran dana (funding) dan konsep jasa (fee based income),
penyalur-penyalur dana dari lembaga keuangan dilakukan melalui konsep
yang berbeda dengan perbankan konvensional. Berbagai jenis jaminan dan
alternatif jaminan dana yang terdapat pada lembaga keuangan syari’ah
dapat disalurkan kembali oleh lembaga keuangan ke masyarakat dengan
menggunakan 4 (empat) prinsip pokok yaitu, Prinsip jual beli yang
meliputi Murabahah, Istishna’, dan Salam, Prinsip bagi hasil yang
meliputi Mudharabah dan Musyarakah, Prinsip sewa (Ijarah) yang
meliputi ijarah murni dan ijarah wal iqtina, dan yang terakhir Qardh
(pinjam meminjam tanpa imbalan). (Irma Devita Purnamasari,2014:23)
Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad Ijarah disebut
juga dengan akad Kafalah yang bisa juga diartikan sebagai jaminan atau
garansi yang diberikan oleh bank syari’ah kepada debiturnya agar dia
dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman.
(Irma Devita Purnamasari,2014:26)
Salah satu Lembaga Keuangan Syari’ah yang menggunakan akad
ijarah untuk transaksi pembiayaan adalah BMT (Baitul Mal wat Tamwil)
di Tumang. BMT ini menggunakan Akad Ijarah untuk melakukan kegiatan
dana talangan Umroh. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang
menggunakan Fee Based Service (Service atau Ujrah). Fasilitas ini
merupakan bentuk pembiayaan multijasa yang berlandaskan pada imbalan
atau jasa/fee (ujrah) dengan menggunakan akad Ijarah atau akad Kafalah,
atau gabungan dari keduanya.
Bentuk pembiayaan multijasa tersebut antara lain:
1. Hawalah, merupakan konsep yang digunakan untuk pelaksanaan
take over pembiayaan (factoring).
2. Rahn (gadai), penguasaan barang milik peminjam sebagai jaminan
oleh pemberi pinjaman.
3. Letter of credit (L/C) impor syariah, merupakan surat pernyataan
yang diterbitkan oleh bank syariah, yang menyatakan kesanggupan
importir untuk membayar barang yang diimpornya dari eksportir.
4. Bank garansi syariah dengan prinsip kafalah, yaitu jaminan atau
garansi yang diberikan oleh bank syariah kepada debiturnya agar dia
dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sebagai pemberi
pinjaman. (Irma Devita Purnamasari,2014:26)
Disamping pengertian ijarah dalam konteks sewa-menyewa, ijarah
ini sendiri juga mengandung pengertian “ujrah” atau uang jasa atau
kadang disebut juga fee. Ijarah dalam pengertian ini diberikan juga kepada
seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Contohnya begini, Arif
adalah seorang biro perjalanan haji, dalam musim haji yang akan datang
ini Arif harus membayar uang muka hotel, catering, pesawat yang akan
digunakan oleh calon jamaah haji. Berhubung tidak semua jamaah
membayar ONH secara penuh dimuka, sedangkan biaya-biaya perjalanan
haji sudah harus dibayarkan, maka Arif membutuhkan “dana talangan”
untuk menutupi kekurangan pembayaran dimaksud. Suatu lembaga
keuangan syari’ah yang bersedia memberikan dana talangan kepada Arif
menggunakan skema modal kerja Ijarah. Jadi lembaga keuangan syari’ah
akan menalangi terlebih dahulu kekurangan uang muka untuk hotel, tiket
pesawat dan catering untuk calon para jamaah haji. Atas pemberian dana
talangan tersebut lembaga keuangan syari’ah berhak atas Ujrah
(keuntungan) tertentu.
Pada BMT Tumang Cabang Tumang ini juga melaksanakan kegiatan
seperti uraian diatas, tetapi pada BMT ini menggunakan jenis kegiatan
untuk dana talangan umrah yang bekerja sama dengan PBMT Travel di
Jakarta.
Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik guna melakukan
penelitian secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan Akad Ijarah
untuk dana talangan Umroh di BMT Tumang Cabang Tumang. Apakah
pelaksanaan akad Ijarah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya?. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Pelaksanaan Akad Ijarah
untuk Dana Talangan Umroh Studi Kasus di BMT Tumang Cabang
Tumang”.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Akad Ijarah untuk dana talangan Umroh di
BMT Tumang Cabang Tumang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Ijarah
pada dana talangan Umroh di BMT Tumang Cabang Tumang?
C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendiskripsikan mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah
terhadap dana talangan Umroh di BMT Tumang Cabang Tumang.
b. Untuk mendiskripsikan pandangan Hukum Islam mengenai
masalah ini.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian antara lain:
a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah, khusunya akad yang
berhubungan dengan pemberian dana talangan Umroh.
b. Untuk memperluas penyusun sendiri dalam masalah hukum
terutama mengenai hukum ekonomi syariah dan jenis akad dalam
pelaksanaannya.
c. Sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana
melaksanakan akad mengenai dana talangan Umroh.
D. Penegasan Istilah
Agar lebih memperjelas maksud dari judul tersebut dan untuk
menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis
mengemukakan Penegasan Istilah sebagai berikut:
1. Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama islam. Hampir
mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan melakukan
beberapa ritual ibadah di kota suci Makkah, khususnya di Masjidil
Haram. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf
di Ka’bah dan sa’i antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram
yang diambil dari miqat. Sering disebut juga haji kecil.
2. Baitul Mal adalah Institusi khusus yang menangani harta yang
diterima negara dan dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang
berhak menerimanya. (Heri Sudarsono,2003:17)
3. Baitul Mal Wattamwil adalah lembaga keuangan mikro yang
mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan
syariah. (Heri Sudarsono:17)
4. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Irma Devita
Purnamasari,2014:26)
5. Dana Talangan adalah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia
yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada
kreditur bank dan akan menjadi hutang atau utang bank tersebut
kepada Bank Indonesia. (www.kamusbesar.com/dana-talangan
diakses pada tanggal 27 September 2017)
E. Telaah Pustaka
Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik pembiayaan (akad)
dalam hukum Islam sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan
membahas, baik dalam bentuk buki-buku maupun skripsi. Akan tetapi,
setiap peneliti memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan
mengenai pelaksanaan akad Ijarah yang berupa buku hanya bersifat
Umum saja.
Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yakni, skripsi yang ditulis
oleh Adi Molyono dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Akad Murabahah ( studi kasus pada PT.BPRS Barokah dana
Sejahtera kota Yogyakarta) tahun 2016. Pembahasan dalam skripsi ini
mengenasi permasalahan tentang implementasi dalam pelaksanaan akad
Murabahah. Dalam hal ini pihak bank harus memberi tahu kepada nasabah
mengenai modal yang telah dikeluarkan oleh bank serta besarnya
keuntungan yang diinginkan.(Adi Molyono,2016:40)
Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Amalia dengan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Murabahah (studi kasus
di KJKS BMT Binamas Purworejo) tahun 2008. Pembahasan dalam
sskripsi ini mengenai Mudharabah yang dilakukan oleh KJKS BMT
Binamas dengan cara pesanan dan analisis terhadap akadnya jika tidak
diterimanya suatu barang yang telah dipesan pada akad
Murabahah.(Amalia,2008:60)
Dari pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap
karya yang sudah terdahulu adalah belum ada yang membahas tentang
pelaksanaan Akad Ijarah pada dana Talangan Umroh. Pada awal
kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah, dari pihak BMT akan
menalangi kekurangan dana Umroh terlebih dahulu kemudian akan dicicil
oleh nasabah dengan sistem angsuran. Tetapi pada setiap angsuran
terdapat penambahan biaya yang sebelumnya belum dijelaskan pada saat
perjanjian. Bagaimana hukum islam mengatur tentang pelaksanaan Akad
Ijarah dalam masalah ini.
F. Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang mekanisme
pelaksanaan Akad Ijarah pada dana talangan Umroh sehingga data yang
akan diperoleh melalui studi kasus yang terjadi di BMT Tumang Cabang
Tumang. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian
lapangan (kualitatif) yaitu melakukan penelitian secara langsung
dengan melakukan pendekatan narasumber pada kasus Pelaksanaan
Akad Ijarah pada dana talangan Umroh di BMT Tumang Cabang
Tumang.
2. Sifat Penelitian
Sebagaimana tergambar dalam judul penelitian ini, maka sifat
penelitian adalah eksploratif, yaitu penelitian ini mencoba untuk
menjelaskan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.
Bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu terhadap
permasalahan yang disampaikan (Arikunto Suharsini,1990:310) yaitu
mengeksplorasikan permasalahan yang ada serta data yang ada
kemudian menganalisis menurut pandangan hukum Islam.
3. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan
instrumen atau alat penelitian yang aktif dalam mengumpulkan data-
data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain
selain peneliti adalah dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan
hasil peneliti serta alat-alat bantu lain yang dapat mendukung
terlaksananya penelitian, seperti kamera dan alat perekam. Oleh
karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat menunjang
keberhasilan suatu penelitian, alat bantu memahami masalah yang ada,
serta dengan informan menjadi lebih dekat sehingga informasi yang
didapat menjadi lebih jelas. Maka kehadiran peneliti menjadi sumber
data yang mutlak.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat penelitian tersebut akan dilakukan.
Penelitian mengenai pelaksanaan akad Ijarah ini tepatnya dilakukan di
BMT Tumang Cabang Tumang. Peneliti lebih melakukan penelitian di
BMT Tumang Cabang Tumang untuk mendapatkan informasi secara
jelas tentang tahap-tahap/mekanisme pelaksanaan Akad Ijarah yang
dilakukan.
5. Sumber Data
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
didapatkan dari lapangan atau tempat penelitian. Seperti hasil
wawancara dengan narasumber, dan atau langsung ikut berperan
dalam masalah yang diteliti. Jadi sumber data primer yang didapat
dari penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pimpinan
BMT Tumang Cabang Tumang dan wawancara dengan marketing
BMT Tumang Cabang Tumang serta wawancara dengan pihak
nasabah yang melakukan akad ijarah tersebut.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh
dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang
bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung
penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku,
jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal
serupa.
6. Prosedur Pengumpulan Data
a. Wawancara
Dengan metode ini dapat diperoleh data tentang pelaksaan Akad
Ijarah, teknik ini ditujukan kepada pimpinan BMT Tumang
Cabang Tumang dan ulama yang dalam bidangnya.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang
bersumber pada dokumen. Metode ini digunakan untuk
mendapatkan data berupa foto atau dokumen yang terkait tentang
bagaimana Akad Ijarah berlangsung.
c. Observasi
Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara
mengamati langsung obyek yang diteliti.
7. Analisis Data
Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam
metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi
arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
(Nazir,1988:405)
Karena banyaknya jenis data yang diperoleh maka penulis perlu
mengelompokkan data-data yang diperoleh. Mulai dari catatan
lapangan, foto-foto serta hasil pengamatan.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menggali
data yang dianalisis secara kualitatif. Setelah semua data terkumpul
maka peneliti akan menganalisa semua data dengan menggunakan
metode deskripsi analisis, yaitu teknik menggambarkan seluruh aspek
penelitian yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran antara
yang seharusnya dan senyatanya yang terjadi di masyarakat.
8. Tahap-tahap Penelitian
a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum
melakukan penelitian seperti pembuatan proposal penelitian,
mengajukan surat ijin penelitian, menetapkan fokus penelitian dan
sebagainya yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui
pengamatan pada nasabah, melakukan wawancara dengan
nasabah.
c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul maka
tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut dan
menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada
obyek yang diteliti.
d. Tahap penulisan laporan, yaitu apabila semua data telah
terkumpul dan telah dianalisis serta dikonsultasikan kepada dosen
pembimbing maka yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah
menulis hasil penelitian tersebut sesuai dengan pedoman
penulisan yang telah ditentukan.
G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih
lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah
sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan; Bab ini berisi Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah
Pustaka, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Kehadiran
Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data,
Analisis Data, Tahap-tahap Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
Bab II Gambaran Umum tentang Akad Ijarah; bab ini berisi
Pengertian Akad Ijarah, Dasar hukum Akad Ijarah, Rukun dan Syarat
Akad Ijarah, Pembiayaan Modal Kerja Ijarah dan Pembatalan dan
Berakhirnya Akad Ijarah.
Bab III Gambaran Umum BMT Tumang Cabang Tumang; bab ini
berisi Latar Belakang Pendirian, Struktur Organisasi BMT Tumang
Cabang Tumang, Produk-produk BMT Tumang Cabang Tumang,
Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah untuk Dana Talangan Umroh dan
Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh.
Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah
Pada Dana Talangan Umroh di BMT Tumang Cabang Tumang; bab ini
berisi Analisis Penentuan Pembayaran pada Akad Ijarah yang Berlangsung
di BMT Tumang pada Pelaksanaan Dana Talangan Umroh Menurut
Pandangan Hukum Islam.
Bab V Penutup; bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.
BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH
A. Pengertian Akad Ijarah
1. Pengertian Akad
Akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian. Sedangkan
secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang
ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. (Burhanuddin
Susanto,2008:223)
Akad merupakan perjanjian diantara dua pihak yang sudah
teridentifikasikan secara detail dan jelas, dimana masing-masing pihak
berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar
maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah
ditentukan dalam akad. Sedangkan menurut Musthafa Az-arka akad
merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau
beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya.
(Fetria Eka Yudiana,2014:9)
2. Rukun dan Syarat Akad
Perbuatan akad merupakan suatu perikatan yang ditetapkan
melalui ijab dan qabul berdasarkan prinsip syariat yang menimbulkan
akibat hukum terhadap obyeknya. Dalam menjalankan suatu perikatan
(akad), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena itu
sebelum para aqid menjalankan suatu perikatan, pemahaman tentang
rukun dan syarat merupakan hal yang penting.
a. Rukun akad
Keberadaan rukun merupakan suatu unsur yang
menentukan terjadinya perbuatan (akad). Dari kalangan fuqaha
terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan rukun akad.
Namun menurut pendapat jumhur, rukun-rukun akad terbagi
menjadi:
1) Al Aqid
Merupakan subyek hukum yang menjalankan akad.
Pengertian subyek hukum berarti perbuatan manusia yang
dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara’.
Subyek hukum adalah sesuatu perbuatan yang menurut
hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.
2) Sighat Al-Aqd
Pernyataan Ijab dan Qabul (sighat) bertujuan untuk
menunjukkan terjadinya akad. Ijab ialah pernyataan pertama
yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan
kesungguhan untuk mengadakan perikatan. Sedangkan Qabul
adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang
mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.
(Burhanuddin Susanto,2008:228)
3) Mahallul ‘aqd
Mahallul ‘aqd merupakan obyek suatu perikatan. Sesuatu
yang dapat dijadikan obyek dalam akad ialah dapat berupa
benda dan atau manfaat.
b. Syarat Akad
1) Terjadinya Akad (In’iqad)
Berupa ketentuan umum berupa persyaratan yang terdapat
dalam rukun-rukun akad.
2) Keabsahan Akad (Shahih)
Merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara untuk
menentukan ada tidaknya akibah hukum yang ditimbulkan
akad.
3) Pelaksanaan Akad (Nafadz)
Untuk menjalankan akad ada beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi, diantaranya kepemilikan sempurna dan
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian
kepemilikan dalam konteks ini adalah kepemilikan sempurna
dari seseorang terhadap barang atau manfaat yang dijadikan
obyek akad. Sedangkan kecakapan adalah kemampuan
seseorang untuk melaksanakan akad, baik secara langsung
maupun perwakilan.
4) Kepastian Hukum (Luzum)
Akad lazim adalah akad yang telah mempunyai kepastian
hukum, sehingga tidak ada hak memilih (khiyar) untuk
meneruskan atau membatalkan (fasakh). (Syamsul
Anwar,2010:95)
3. Tujuan Akad
Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap
orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas
menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu
yang mendorong melakukan perbuatan. Oleh karena itu, tujuan akad
memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad
dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.
Yang dimaksud tujuan akad adalah maksud utama disyariatkan
akad. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara’.
Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum
diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:
a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan
hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya
pelaksanaan akad.
c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara’.
Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di
atas hal itu sudah jelas dan diakui oleh syara’ akan tetapi suatu tujuan
erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktifitas yang dilakukan
contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak
milik penjual kepada pembeli.
Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari
akad. Misalnya:
a. Tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang
dengan imbalan.
b. Tujuan akad sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas
manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan.
c. Tujuan akad hibah adalah memindahkan milik atas barang tanpa
imbalan (secara Cuma-Cuma).
d. Tujuan akad pinjam pakai adalah memindahkan milik atas
manfaat benda yang dipinjam kepada peminjam tanpa imbalan.
e. Tujuan akad gadai adalah menjamin dan memperkuat
pembayaran utang melalui penahanan barang.
f. Tujuan akad nikah adalah menghalalkan hubungan seksual antara
lelaki dengan wanita dan membentuk rumah tangga guna hidup
bersama sebagai suami istri. (Syamsul Anwar,2010:218)
4. Macam-macam Akad
1) Akad Tabarru’ merupakan akad yang diniatkan untuk beramal
kebaikan guna mengharapkan pahala dari Allah semata.
2) Akad Tijarah merupakan akad yang bertujuan mendapatkan
keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan
oleh hukum syara’.
B. Akad Ijarah
1. Pengertian Ijarah
Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru ( ) yang
berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” ( ) dan “pahala”
( ). Asal katanya adalah: dan jamaknya adalah . Wahbah
al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: yang berarti
jual beli manfaat. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan
muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa
menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi
buruh kuli dan lain sebagainya.
Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah:
Artinya: ”Ijarah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka
dari itu pahala juga dinamakan upah”.
Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan :
Artinya : “Ijarah secara bahasa disebut upah”
Secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:
a. Menurut Ulama Syafiiyah:
Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui
kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui
manfaat kebolehannya”.
Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi ijarah adalah
imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.
b. Menurut Ulama Hanafiyah:
Artinya: ”Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.
c. Menurut Ulama Malikiyyah:
Artinya: ”Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan
yang mubah dalam waktu tertentu”.
d. Menurut Sayyid Sabiq
Artinya: ”Ijarah secara Syara’ ialah akad terhadap suatu
manfaat dengan adanya ganti”.
Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan
perbedaan yang mendasar tentang defenisi ijarah, tetapi dapat dipahami
ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat
terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan
adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.
Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan
oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur
yang terdapat dalam ijarah antara lain:
a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai
dengan adanya ijab dan kabul
b. Adanya imbalan tertentu
c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk
bekerja.
Al Ijarah atau sewa menyewa menurut pengertian hukum Islam
diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.(Sayid Sabiq,13,1988:15)
Pembiayaan dalam bentuk Ijarah yaitu pemindahan hak guna atas
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. (Ahmad Dahlan,2012:180)
Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa
menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini
bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan
terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari
benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang
seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan juga
dapat berupa karya pribadi seperti kendaraan.
Dalam istilah hukum islam orang-orang yang menyewakan disebut
dengan “Mu’ajjir”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan
“Musta’jir”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “Ma’jur” dan uang
sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan
“Ajaran atau Ujrah”.
Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian yang lainnya, adalah
merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yang berarti menyangkut
persetujuan seluruh anggota yang terlibat, perjanjian ini mempunyai
kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila
akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu’ajjir)
berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ma’jur) kepada pihak penyewa
(Musta’jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak
penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (Ujrah).
2. Dasar Hukum Akad Ijarah
Para ulama fiqh mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad
ijarah adalah al Qur’an, sunnah, dan Ijma’.
a. Landasan Al Qur’an
Surat Al-Thalaq ayat 6
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan
jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua
menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka,maka
sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak
itu.
Kemudian dalam surat Al Baqarah ayat 233:
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak
ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan”.
Menurut Ibnu Katsir maksud dari ayat tersebut adalah jika
kedua orang tua tersebut sepakat untuk menyusukan anaknya
kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka
mau unutk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut.
Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui
anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembayaran upahnya
secara layak. Penafsiran tersebut jelas memeperbolehkan kita
menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita
tunaikan), dan harus mmembayarnya dengan upah yang layak.
Dari penafsiran tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan,
dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas
jasa yang diterima. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 155).
Kemudian Q.S Al-Qashshash (28) ayat 26-27:
Artinya: “Seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bappakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
Berkata dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan)
dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu
insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.
Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas
disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau
mempekerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.
Kemudian Surat Az-Zukhruf ayat 32:
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian
dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan
kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia
itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya,
salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-
mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat
mempergunakan sebagian yang lain.
b. Landasan Sunah
Artinya: telah menceritkan kepada kami Ahmad bin Muhammad
Al Malikiy telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Yahya dari
kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: ” tidaklah
Allah mengutus seorang nabi melainkan dia mengembalakan
kambing”. Para sahabat bertanya: “ termasuk engkau juga?”
maka beliau menjawab: “ya, akupun mengembalakannya dengan
upah beberapa qirath (keping dinar) milik penduduk Makkah”.
(HR Bukhari No. 1061, Ringkasan Shahih Bukhari. 2012: 136).
Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia
berkata:
Artinya: ”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas
r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang
tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)
Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh
untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan.
Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk
melakukan transaksi upah mengupah.
( )
Artinya : ”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata
Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum
keringatnya kering” ( H.R.Ibnu Majah )
Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran
upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat
menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya
sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai
dilakukan.
c. Ijma’
Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini,
sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi
hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah
mensyari’atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan
ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.
d. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000
Landasan hukum akad ijarah lainnya terdapat pada Fatwa DSN-
MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad Ijarah.
3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah
a. Rukun Akad Ijarah
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah
akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun
sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam
bukunya ”al-Wajizu fi Ushul Fiqh” sebagi berikut:
Artinya: ”Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya”.
Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad ijarah.
Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah
apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah
rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan
menggunakan upah atau sewa (al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira` dan
al-ikra`). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang
berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-
syarat ijarah, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama
rukun ijarah ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan,
manfaat, dan adanya sighat (ijab dan kabul). (Wahbah al-
Zuhaily,1989:731)
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci
sebagai berikut:
1) Orang yang berakad
Mu’jir dan Musta’jir. Mu’jir adalah orang yang
menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan
suatu pekerjaan tertentu. Musta’jir adalah orang yang
menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga
kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari
pekerjaannya itu.
2) Objek transaksi (manfaat)
Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus
memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan
proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum
melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan
menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar
terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat
barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan
dilakukan.(Rozalinda,2005:106)
3) Imbalan atau upah (Ujrah)
Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan
sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang
sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi upah
merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa
benda. Dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah
sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa
yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang berlaku.
Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan
ketentuan awal yang telah disepakati.
4) Sighat yaitu ijab dan kabul
Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali
karena dari sighatlah terjadinya ijarah. Karena sighat
merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak
untuk melakukan ijarah. Dalam sighat ada ijab dan kabul.
Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu’jir) untuk
menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan
jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan
barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu’jir. Misalnya,
anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan
dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya
yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya
bersedia.(Amir Syarifuddin,2003:218-219)
b. Syarat sahnya akad ijarah
Untuk sahnya sewa menyewa, pertama sekali harus dilihat
terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa
tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat
untuk melakukan perjanjian pada umumnya.
Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua
belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya
kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk
(berakal). Imam Asy-Syafi’i dan Hambali menambahkan satu
syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa menyewa yang
dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut merekan
adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk
membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).
Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus
terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian
sewa-menyewa, maksudnya kalau dia dalam perjanjian
sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-
menyewa itu tidak sah.
Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat An-Nisa ayat 29
yang artinya:
“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan;
Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa-menyewa,
yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri,
termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa
berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3) Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai
peruntukannya;
Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas,
dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan
peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang
itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan
maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.
4) Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan;
Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-
menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang
diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada
(baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak
dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa,
sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan
kegunaan bagi pihak penyewa.
5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang
dibolehkan dalam agama;
Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya
tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak
sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian
sewa-menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan
untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta
tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada
tukang ramal.
Selain itu juga tidak sah perjanjian pemberian uang (Ijarah)
puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk
kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang
terkena kewajiban. (H.Chairuman Pasaribu, 1994:54)
Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan) disyaratkan:
a) Objek yang diijarahkan dapat di serah-terimakan dengan
baik manfaat maupun bendanya.
b) Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan
agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat seperti
mempekerjakan sesorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau
mengupah orang untuk membunuh orang lain.
c) Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah
pihak sehingga tdak muncul pertikaian dan perselisihan
dikemudian hari.
d) Manfaat dari objek yang akan di ijarahkan sesuatu yang
dapat dipenuhi secara hakiki.
e) Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari
persengketaan atau perbantahan.
f) Perbuatan yang diijarahkan bukan perbuatan yang
diwajibkan oleh mu’ajir seperi sholat, puasa dan lain-lain.
g) Pekerjaan yang diijarahkan menurut kebiasaan dapat
diijarahkan seperti menyewakan toko, computer, maka tidak
boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena
hal itu diluar kebiasaan.(Rozalinda,2005:106)
Untuk sahnya ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah
atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:
a) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan
memanfaatkannya (mal mutaqqwwim).
b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang
sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
c) Upah /imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan
misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.
(Rozalinda,2005:107)
Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal
menerima atau memberikan:
a) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan
pembayarannya.
b) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga
kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan di kemudian hari.
c) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan
kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan
seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung
kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada
yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
d) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik
berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang
disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling
merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama
lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang
telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti
ditunaikan.
e) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang
diperbolehkan memanfaatkanya.
f) Sighat (ijab dan kabul) disyaratkan berkesesuaian dan
menyatunya majelis akad seperti yang disyaratkan dalam
akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah jika antara ijab
dan kabul tidak bersesuaian, seperti antara objek akad dan
batas waktu.
C. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah
Ijarah merupakan salah satu pembiayaan di Perbankan Syariah.
Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas
barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Ijarah
atau sewa terdiri dari dua macam yaitu ijarah (sewa-menyewa) dan ijarah
al-muntahia bit tamlik (sewa dengan hak opsi atau sewa beli). Ijarah tanpa
kepemilikan adalah pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah al-
muntahia bit tamlik atau ijarah waiqtina adalah perpaduan antara kontrak
jual beli dan sewa menyewa atau dengan kata lain akad sewa menyewa
yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa.
Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip
sewa beli atau ijarah al-muntahia bit tamlik, karena sifat pembiayaan
adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan
bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini
kedudukan nasabah sebagai lessee yang memperoleh hak untuk
menggunakan modal selama jangka waktu tertentu, sedangkan bank
syariah adalah sebagai lessor yaitu pemilik barang modal. (Fetria Eka
Yudiana,2014:56)
Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian campuran antara sewa
menyewa dan jual beli yang mempunyai karakteristik berbeda dengan
sewa menyewa. Didalam sewa beli di masa akhir penyewaan, nasabah
memperoleh kesempatan untuk memiliki barang modal yang bersangkutan.
Hal hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian
pembiayaan antara lain:
1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usahan
berbeda-beda.
2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat
tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar usaha
yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang
harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
a. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli atau terdidik
atau terlatih atau dengan menggunakan peralatan yang canggih?
b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang
dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang
tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal
ini yang harus ditelaah adalah:
a. Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
b. Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?
D. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah
Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan
adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad
pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah
akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:
1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan
penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan
sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah
ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti
yang menyewa toko untuk dagang kemudian dagangannya ada yang
mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. (Hendi
Suhendi,2014:122)
BAB III
GAMBARAN UMUM BMT TUMANG CABANG TUMANG
A. Latar Belakang Pendirian BMT Tumang
Berangkat dari keprihatinan akan nasib masyarakat Desa Tumang yang
sulit dalam mengakses permodalan dari perbankan,serta banyak warga
masyarakat yang terjerat rentenir, pada bulan Februari 1997 beberapa warga
Tumang yang telah bekerja / berdomisi di Jakarta berinisitif untuk mendirian
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Desa Tumang.
Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dan sosialisasi pendirian,
maka pada tanggal 1 oktober 1998 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
TUMANG mulai beroperasi dengan modal awal 7.050.000 rupiah, dengan
menggunakan kantor (pinjam) salah satu ruangan tidak terpakai di Komplek
Balai DesaTumang, Cepogo, Boyolali.
Setelah beberapa saat operasional pada tanggal 10 April 1999, BMT
TUMANG baru mendapatkan badan hukum dari Koperasi dengan
NomorBadan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 dengan nama KSU
BMT TUMANG. Kemudian pada bulan Januari 2011 dilaksanakan
Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi
Wilayah Jawa Tengah Nomor : 02/PAD/XIV/I/2011, dengan Nama :
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT TUMANG, dengan wilayah
operasional Propinsi Jawa Tengah. (Bab_2 Renstra BMT__Profil BMT)
Keberlangsungan KJKS BMT TUMANG dalam jangka panjang dan
berkembang secara terus menerus serta dapat memberikan manfaat positif
bagi masyarakat merupakan cita-cita mulia para pendiri BMT. Untuk
menjaga cita-cita luhur tersebut maka BMT harus dikelola dengan baik yang
berprinsip pada tata kelola lembaga yang baik dengan bercirikan syariah.
Tata kelola BMT yang baik harus didukung adanya sistem yang
memadai menyangkut aspek perencanaan, aspek pelaksanaan (adanya SOP
yang handal), dan aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas). Perencanaan
yang baik hendaknya didukung adanya sub sistem perencanaan meliputi
perencanaan jangka pendek; perencanaan jangka menengah, dan perencanaan
jangka panjang. Aspek pelaksanaan yang baik hendaknya didukung adanya
SOP yang handal; sistem pengendalian intern yang baik, ketersediaan sarana
prasarana yang memadai, serta ketersediaan SDM yang kompeten. Sedangkan
aspek akuntabilitas yang baik adalah setiap kegiatan BMT mendasarkan pada
SOP dan berdasarkan tata kelola yang baik serta wajib melaporkan
kegiatanya (mandatory) secara berkala.
Dalam rangka memenuhi aspek perencanaan yang baik perlu adanya
perencanaan jangka menengah yang lazim disebut RENCANA STRATEGIS.
Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada pendekatan manajemen
strategis yang berkembang pada saat ini, yaitu keberhasilan pencapain tujuan
institusi/lembaga/organisasi hendaknya tidak semata-mata diukur dari
pencapaian hasil financial (pencapaian laba), namun ditujukan juga pada
kepuasan pengguna (masyarakat/nasabah); adanya proses ketatalaksanaan
yang baik, serta adanya peningkatan kapasitas kelembagaan secara terus
menerus. Hal ini sejalan dengan konsep pendirian BMT bahwa keberhasilan
BMT diukur dari 2 (dua) aspek strategis , yaitu aspek jasadiyah dan aspek
ruhiyah. Aspek Jasadiyah menekankan keberhasilan dari perspektif : kinerja
keuangan, kelembagaan dan manajemen, sedangkan aspek ruhiyah
menekankan keberhasilan dari aspek : visi dan misi; kepekaan sosial; rasa
memiliki; dan syariah. Untuk menjabarkan dan menindaklanjuti hal-hal
tersebut maka perlu disusun sebuah perencanaan sebagai pedoman
pelaksanaan operasional BMT.
Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijaksanaan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan.
Rencana Strategis (RENSTRA) BMT TUMANG Tahun 2016-2020
dimaksudkan untuk :
1. Menggali, mengelola dan mengerahkan semua potensi yang ada dengan
memperhatikan lingkungan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan.
3. Dan sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan kinerja atau
pencapaian tujuan dalam waktu lima tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah untuk membuat pedoman
dan arah strategis yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran BMT
TUMANG yang didasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola lembaga keuangan
syariah yang baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran Strategis BMT TUMANG. (Bab_1 Renstra
BMT_Pendahuluan)
B. Identitas Lembaga
1. Nama Lembaga : KJKS BMT TUMANG
2. Diresmikan pada tanggal : 30 September 1998
3. Alamat Kantor Pusat : Jl.Boyolali–Semarang Km.01, Penggung,
Boyolali, Jawa Tengah 57362 Telp. (0276) 323 034 Faks. (0276) 323 336
4. Alamat Kantor Cabang :
a. TUMANG – Jl. Melati 12 Tumang, Cepogo, Boyolali Telp. 0276
323 335
b. CEPOGO – Jl. Boyolali – Magelang Km.10 Cepogo, Boyolali Telp.
0276 323 454
c. BOYOLALI - Jl. Pandanaran No. 299, Boyolali Telp. 0276 323 034
d. AMPEL – Jl. Raya Ampel (Depan Pasar Ampel), Ampel, Boyolali
Telp. 0276 330 626
e. ANDONG – Jl. Raya Kacangan Andong Boyolali Telp. 0271
7893025
f. KARTASURA – Jl. Ahmad Yani No.83 Telp. 0271 784385
g. SALATIGA – Jl. Sukowati No.9 Salatiga Telp. 0298 312729
h. DELANGGU – Jl. Raya Solo – jogja KM 21(selatan pasar
delanggu) Delanggu, klaten Telp. 0272554358
i. SELO – Jl. Boyolali- Magelang KM.18,Selo Boyolali Telp. 0276
3295240
j. SIMO – Jl. Singoprono Raya KM 01 Pelem, Simo, Boyolali
k. SURUH – Jl. Raya Suruh-Salatiga, Kab. Semarang (Timur Pasar
Suruh) Tlp (0298) 317434
l. SOLO – Jl. Brigjend Sudiarto 5/2, Joyosuran, Pasar Kliwon,
Surakarta Telp (0271) 642257
m. GRABAG – Jl.KH Siraj, Desa Krajan I, Grabag, Magelang
n. KARANGPANDAN – Jl Lawun No 85, Kangpandan, Karanganyar
o. JATINOM – Jl. Raya Pasar Gabus, Jatinom, Klaten
C. Kelengkapan Lembaga
1. Badan Hukum : 242/BH.KDK.11.25/IV/1999
2. Perubahan Anggaran Dasar : 02/PAD/XIV/I/2011
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.014.0381.4-526.000
4. SIUP : 063/11.32/PK/X/2012
5. TDP : 113324600215
6. Jangkauan pelayanan : Provinsi
7. Waktu Operasional : Hari Senin – Jum’at, jam 07.30 – 16.30
WIB
D. Visi dan Misi BMT Tumang
1. Visi
“ Menjadi lembaga Keuangan Syariah yang mandiri, terdepan dan
sejahtera ”
Makna Visi :
Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk membangun
ekonomi masyarakat (umat) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
para anggota BMT melalui tata kelola yang baik, tangguh, dan terdepan
menuju kemandirian BMT dengan bercirikan syariah yang diridhoi
Allah SWT.
2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut telah dirumuskan 3 (tiga) Misi
sebagai berikut :
a. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, terdepan,
amanah, dan sejahtera
Penjelasan :
BMT Tumang berupaya mewujudkan sebuah lembaga keuangan
syariah yang terdepan (modern) dari segi pelayaan dan daya dukung
operasional. Mutu pelayanan dan daya dukung operasial hendaknya
sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan syariah/non
syariah terkemuka.BMT Tumang akan berupaya secara terus
menerus meningkatkan lembaga BMT Tumangtanpa tergantung
pada pihak-pihak tertentu, namun mengandalkan pada kekuatan yang
dimiliki (mandiri) serta mampu memanfaatkan peluang yang ada
dengan bekerja cerdas dan keras. Dalam melaksanakan jasa layanan
keuangan syariah kepada masyarakat BMT mengutamakan norma-
norma kebaikan (amanah), memiliki kepekaan sosial yang tinggi
sehingga keberadaan BMT dapat memberikan nilai tambah bagi
pengguna jasa keuangan syariah serta dapat meningkatkan
kesejahteraan bagi anggota BMT serta masyarakat luas.
b. Membangun kualitas SDM yang tangguh, profesional dan berdaya
saing tinggi
Penjelasan :
Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, BMT berupaya
membangun kapasitas SDM yang profesional yang memiliki tingkat
keahlian tinggi pada masing-masing bidang dan memiliki integritas
yang baik (tangguh, jujur, pekerja keras, bekerja dengan ikhlas dan
berjiwa amanah), sehingga memiliki daya saing tinggi dan mampu
menghadapi tantangan masa kini dan masa yang akan datang.
c. Mewujudkan pelayanan keuangan syariah yang unggul dengan
dukungan sistem informasi terkini dan sarana prasarana yang
memadai.
Penjelasan :
Untuk mendukung layanan keuangan syariah yang unggul, BMT
berupaya meningkatkan sarana prasarana yang memadai. Selain
tersedia sarana prasarana yang memadai layanan BMT perlu
didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terkini
( modern) sesuai perkembangan zaman.
E. Struktur Organisasi BMT Tumang Cabang Tumang
F. Tugas dan Tanggungjawab
1. Manager Cabang
Manager selaku penanggungjawab seluruh kegiatan operasional
diperusahaan memegang peranan strategis dalam mengembangkan
layanan serta kinerja perusahaan. Tugas dan tanggungjawab Manager
Cabang antara lain:
a. Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka
panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial)
b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
c. Menjaga kantor agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi
dan misinya
d. Menjaga keamanan dana anggota dan calon anggota yang dihimpun
dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset KJKS.
e. Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga
telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga
aset bank.
f. Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk
devisa dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan
pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan
guna menghindari resiko yang mungkin timbul.
g. Memastikan bahwa semua keluhan anggota atas pelayanan yang
diberikan sudah ditindak lanjuti dengan benar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan anggota
dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
h. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan
dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap,
akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode
yang dibutuhkan. (Ahmad Sumiyanto,2008:221)
2. Marketing Finance
CMO (Credit Marketing Officer) adalah sebuah jabatan yang
umumnya ada di sebuah perusahaan pembiayaan (finance). Adapun
tugas-tugas dan tanggung jawab CMO (Credit Marketing Officer) antara
lain adalah:
a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses.
b. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan
lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat
komite.
c. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya
pengembangan pasar.
d. Mengevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang
berkaitan dengan angsuran pembayaran.
e. Menyelenggarakan administrasi pembiayaan dari pencairan hingga
pelunasan.
f. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana
yang disetorkan
g. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang meliputi, melakukan
analisis bersama manager atas pembiayaan-pembiayaan yang
bermasalah.
h. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen-
dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh calon Debitor
dengan memberikan stempel “COPY SESUAI ASLI” pada semua
dokumen persyaratan kredit yang diperoleh,
i. Melengkapi dokumen persyaratan kredit yang masih belum
diserahkan oleh Debitor (Memo Pending) dalam waktu yang telah
ditentukan oleh perusahaan,
j. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan aplikasi kredit dari
calon Debitor setelah melakukan survey. (Ahmad Sumiyanto:233)
3. Marketing Funding
Marketing funding merupakan salah satu bagian dari fungsi
pekerjaan di dalam dunia perbankan. Marketing merupakan proses atau
kegiatan untuk mempromosikan barang atau jasa atau produk dalam segi
perbankan, dan Funding adalah kegiatan menghimpun dana atau bisa
didefinisikan sebagai suatu kegiatan membeli dana dari masyarakat.
Tugas dan tanggung jawab marketing funding antara lain:
a. Marketing Funding sendiri bertanggung jawab memastikan target
funding tercapai sesuai dengan rencana.
b. Membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding.
c. Tersosialisasinya produk-produk funding pada anggota dan calon
anggota.
d. Memberi usulan untuk pengembangan produk funding manager.
e. Mensosialisasikan produk-produk untuk keperluan penghimpunan
dana.
f. Melakukan funding sesuai dengan tugas yang diberikan. (Ahmad
Sumiyanto:232)
4. Kasir/Teller
Kasir sebagai pemegang dan pengontrol uang kas masuk dan keluar
dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
a. Memberikan form kepada anggota yang akan mengajukan kredit
kepada perusahaan.
b. Meminta nasabah untuk menunjukkan kartu identitas asli beserta
copy dan melakukan pengecekan kebenaran identitas tersebut.
c. Membantu anggota dalam menghitung besarnya biaya yang harus
dikeluarkan terhadap kredit yang akan dicairkan.
d. Mencetak dan memberikan bukti pembayaran yang akan dilakukan
anggota.
e. Menghitung uang yang akan diterima dari anggota dicocokkan
dengan bukti pembayaran yang telah dicetak sebelumnya. ( Ilmiana
Sofia,2016:68)
5. Back Office
Di posisi Back Office ada petugas devisa yang memiliki tugas
dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan transaksi anggota.
Untuk back office ini dalam pengerjaan pembuatan produk bank seperti
cek/giro membutuhkan waktu serta dokumen ekstra, sehingga jenis
pekerjaan ini bukan pekerjaan yang tugasnya bisa selesai dalam satu
hari.
6. Customer Servise / CS
Adapun tugas dan wewenang Customer Servise antara lain:
a. Menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan (service excellent)
kepada anggota BMT.
b. Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen simpanan, dokumen
lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting lainnya.
c. Mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat
d. Menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi
hasil penilaian seluruh karyawan.
e. Melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening
simpanan serta mutasinya.
f. Mengarsipkan dokumen simpanan.
g. Melakukan pekerjaan kehumasan dalam internal maupun eksternal
baik organisasi, publik maupun instansi pemerintah untuk
membangun image dan keredibilitas. (Ahmad Sumiyanto:224)
7. Administrasi
Kegiatan di fungsi Administrasi ini meliputi penetaan tujuan serta
cara-cara penyelenggaraan pembiayaan dan kegiatan yang berkaitan
dengan ketatausahaan seperti mencatat dan menyimpan file atau
dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pembiayaan.
Menurut juklak Support Pembiayaan tugas dari fungsi Administrasi
mencakup :
a. Mempersiapkan proses pencairan pembiayaan
b. Mempersiapkan proses pelepasan jaminan
c. Melakukan penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi
d. Membuat laporan SID (eksternal), Laporan jatuh tempo pembiayaan,
TBO, jth tempo asuransi dan jaminan, laporan realisasi pencairan,
laporan back to back, laporan FPN, laporan monitoring KJPP,
laporan BMPK dan rekap hasil komite.
e. Membuat surat keterangan lunas/perpanjangan STNK atas BPKB
yang dijaminkan
f. Melayani permintaan BI Checking
g. Melakukan penyimpanan dokumen dan data
h. Mengupdate FPN kolektibilitas dan dilaporkan kepada divisi terkait
(http://www.kompasiana.com/andireza8/fungsi-administrasi-
pembiayaan_552838386ea8344e5b8b4649 diakses pada tanggal 11
Juli 2017)
G. Produk - Produk BMT Tumang Cabang Tumang
Seperti yang kita ketahui bahwa akad dalam ekonomi Syari’ah
sangatlah banyak, tetapi pada suatu instansi keuangan syari’ah tidak semua
akad mereka laksanakan dalam program kerjanya. Seperti pada BMT Tumang
ini hanya melakukan beberapa akad yang termasuk dalam program kerjanya,
yaitu diantaranya:
1. Akad Mudharabah
Yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik
modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola
(mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan
kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal
dan keahlian dari pengelola.
Transaksi ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam
managemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus
bertindak hati-hati dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi
akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal.
Sedangkan shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan
cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.
2. Akad Musyarakah
Yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,
sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
3. Akad Murabahah
Yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai keuntungan yang disepakati.
4. Akad Ijarah
Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
5. Akad Qardh
Yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa
nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang
telah disepakati.
Diantara kelima produk BMT Tumang tersebut Akad Mudharabah
lah yang paling banyak dilakukan oleh pihak BMT Tumang cabang
Tumang, karena di daerah sekitar desa Tumang sendiri kegiatan ekonomi
masyarakatnya mayoritas adalah pengusaha kuningan yang
membutuhkan banyak modal tambahan untuk usahanya. Maka dari itu
masyarakat desa sekitar Tumang banyak melakukan Akad Mudharabah
untuk mendapatkan modal tambahan usahanya melalui BMT Tumang
cabang Tumang ini.
Akad Ijarah untuk dana talangan umroh termasuk produk baru dari
BMT Tumang, dan untuk saat ini baru ada 5 (lima) orang yang ikut Akad
Ijarah untuk talangan umroh ini.
H. Mekanisme Pelaksanaan Akad Ijarah untuk Dana Talangan Umroh
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Diyah
Sayekti WM, S.E selaku Manager Cabang di BMT Tumang Cabang Tumang.
Akad Ijarah adalah akad yang digunakan untuk jenis pembiayaan untuk dana
talangan Umroh pada BMT Tumang ini. Tahap-tahap yang dilakukan untuk
melakukan pembiayaan Ijarah untuk dana talangan Umroh ini sebagai
berikut:
1. Sebelum anggota ingin ikut dalam pelaksanaan Umroh di BMT Tumang
ini, anggota wajib melakukan survey ke BMT untuk menanyakan
mekanisme pelaksanaan Akad Ijarah tersebut.
2. Anggota wajib melampirkan identitas dan syarat-syarat yang harus
dilampirkan seperti fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah,
fotocopy KTP.
3. Akad ijarah ini merupakan akad yang mengandalkan Upah dari anggota
dalam pelaksanaannya, karena pihak BMT Tumang telah memfasilitasi
anggota untuk melaksanakan Umroh tersebut. Disini anggota dan pihak
BMT akan melakukan tawar menawar dari Upah(Ujrah) yang akan
diterima oleh pihak BMT, ketika anggota dan pihak BMT telah sepakat
dengan Ujrah yang ditetapkan antara kedua pihak maka proses dapat
dilanjutkan.
4. Setelah anggota paham dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak
BMT, anggota wajib memberikan DP atau uang muka sebesar Rp
5.000.000,-/orang.
5. Setelah urusan administrasi selesai pihak BMT akan mengantarkan
anggota yang ikut Umroh untuk membuat Paspor ke badan Imigrasi dan
melakukan cek kesehatan serta suntik miningitis sebelum
pemberangkatan Umroh tersebut.
6. Setelah semua urusan anggota terselesaikan, pihak BMT melakukan
pembayaran pelunasan biaya Umroh kepada PBMT Travel di Pusat
seminggu setelah kelengkapan surat menyurat dari anggota terselesaikan.
7. Anggota akan mendapatkan perlengkapan umroh seperti koper, pakaian
ihrom, air zam-zam dll dari pihak BMT Tumang.
8. Setelah itu, anggota tinggal menunggu keberangkatan Umroh.
Dibawah ini peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian
Upah(Ujrah) sesuai yang pernah terjadi di BMT Tumang cabang Tumang:
Seorang kepala keluarga Bapak Santoso, mempunyai seorang istri bernama
Ibu Nyartini, dengan seorang Ibu dari Bapak Santoso dan 2 rekan kerja Bapak
Santoso. Mereka bertempat tinggal di desa Kupo RT 02 RW 03 Cepogo.
Mereka ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad Ijarah di
BMT Tumang cabang Tumang ini. Setelah melakukan registrasi dengan
memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh BMT Tumang,
Bapak Santoso ini memberikan uang muka yang telah ditentukan oleh BMT
Tumang sebesar Rp 5.000.000,-/orang, karena 5 orang maka Uang muka yang
harus dibayarkan oleh Bapak Santoso adalah sebesar Rp 25.000.000,- . Bapak
Santoso berniat melakukan ibadah Umroh pada bulan Ramadhan, biaya
Umroh di bulan ramadhan berbeda dengan bulan-bulan biasanya yaitu
mengalami kenaikan biaya umroh yang telah ditetapkan dari PBMT Travel
sebesar Rp 32.160.000,-/orang.
Mekanismenya:
Biaya umroh dibulan Ramadhan Rp 32.160.000,-/orang x 5 orang maka
totalnya Rp 160.800.000,-
Uang muka total Bapak Santoso adalah Rp 25.000.000,-
Jadi kekurangan biaya Umroh
Rp 160.800.000 – Rp 25.000.000 = Rp 135.800.000,-
Kekurangan tersebut dibagi 5 orang maka Rp 135.000.000,- : 5 = Rp
27.160.000,- /orang.
Pihak BMT dan nasabah telah melakukan tawar menawar mengenai berapa
persen upah (Ujroh) yang akan diterima oleh pihak BMT terhadap
pelaksanaan Akad Ijarah tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk
memberikan Ujroh kepada pihak BMT + 1,49% dari kekurangan biaya umroh
tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan
biaya umroh tersebut selama 2 tahun.
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 27.160.000,- : 24 bulan karena 2
tahun = Rp 1.131.700,-/bulan
Jadi ujroh per orang : Rp 27.160.000 x 1,49% = Rp 404.684,-
Cicilan yang harus dibayar anggota adalah Rp 1.131.700,- +
Rp 404.684,- = Rp 1.536.384,-/orang
Karena 5 orang maka total cicilan tiap bulan Rp 1.536.384,- x 5 =
Rp 7.681.920,-
I. Pelaksanaan Akad Ijarah untuk Dana Talangan Umroh
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak
Santoso di Desa Kupo Rt 02 Rw 03 Cepogo pada tanggal 26 Juli 2017, selaku
anggota BMT Tumang yang melakukan Akad Ijarah untuk dana talangan
Umroh. Pelaksanaan Akad Ijarah adalah sebagai berikut:
1. Bapak santoso melihat brosur yang isinya tentang dana talangan umroh
dengan menggunakan Akad Ijarah pada awal bulan Mei.
2. Kemudian bapak Santoso mendatangi kantor BMT Tumang dan
menanyakan bagaimana cara untuk ikut talangan umroh tersebut.
3. Pihak BMT Tumang menjelaskan kepada Bapak Santoso dan
memberitahukan apa saja syarat dan ketentuannya.
4. Setelah syarat dan ketentuan terpenuhi, bapak Santoso melakukan
pembayaran uang muka kepada pihak BMT Tumang. Bapak Santoso
berangkat umroh dengan seorang istrinya yaitu Ibu Nyartini dan ibu dari
bapak Santoso sendiri, serta 2 (dua) orang rekan kerjanya. Maka uang
muka yang dibayarkan bapak Santoso sebesar Rp 25.000.000,-.
5. Setelah itu, pihak BMT Tumang yang menentukan, menghitung dan
menjelaskan kekurangan biaya umroh yang harus dibayar oleh Bapak
Santoso selama 2 (dua) tahun, karena Bapak Santoso ingin melakukan
sisa pembayaran selama 2 (dua) tahun.
6. Setelah Bapak Santoso dan 4 (empat) orang lainnya menyetujui
perhitungan pembayaran kekurangan biaya umroh maka dilanjutkan
membuat paspor ke kantor imigrasi dan ditemani oleh pihak BMT, dan
biaya pembuatan paspor ditanggung oleh Bapak Santoso sendiri
kemudian dilanjutkan dengan cek kesehatan serta suntik miningitis
sebelum pemberangkatan umroh.
7. Sebelum pemberangkatan Bapak Santoso dan 4 (empat) orang lainnya
mendapatkan fasilitas seperti, bimbingan manasik di tanah air dan tanah
suci, pembimbing atau tour leader, perlengkapan (koper, tas kecil,
seragam, kain ihram/mukena dan bergo, syal, buku do’a dan buku
panduan, ID Card/kartu pengenal), visa umroh, tiket pesawat pulang
pergi, bis AC selama di tanah suci, Hotel sesuai paket/program, makan
3x sehari. City tour di Madinah Makkah dan Jeddah, Air zam-zam 5 liter,
dan tiket lokal dan handling.
8. Setelah semuanya urusan terselesaikan, Bapak Santoso dan 4 (empat)
orang lainnya tinggal menunggu keberangkatan umroh tersebut.
9. Dan akhirnya pemberangkatan Umroh tersebut pada tanggal 25 Mei 2017.
BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
IJARAH UNTUK DANA TALANGAN UMROH DI BMT TUMANG
CABANG TUMANG
A. Analisis Pelaksanaan Akad Ijarah untuk Dana Talangan Umroh di BMT
Tumang Cabang Tumang
Islam memahami bahwa perkembangan perekonomian berjalan begitu
cepat dan dinamis. Islam memberikan jalan dan kebebasan bagi manusia
untuk melakukan berbagai kegiatan bermuamalat antara sesama manusia. Dan
Islam juga memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan berbagai
improvisasi dan inovasi melalui berbagai macam kegiatan dalam bidang
perekonomian. Salah satu improvisasi dan inovasi dalam produk Lembaga
Keuangan Syariah Non Bank.
Dewasa ini kebutuhan akan adanya berbagai produk dalam Lembaga
Keuangan Syariah Non Bank semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup
manusia, mendorong inovasi akan adanya suatu produk dari Lembaga
Keuangan Syariah Non Bank yang dapat membantu masyarakat untuk
mencapai suatu keridhaan kepada Allah SWT. Salah satunya produk
pembiayaan talangan umroh yang dikeluarkan oleh BMT Tumang.
Pembiayaan talangan umroh di BMT Tumang merupakan pinjaman dana
talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana
untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Makkah.
Dalam perspektif fiqh untuk pelaksanaan ibadah umroh berbeda dengan
pelaksanaan ibadah haji. Jika ibadah haji salah satu syaratnya adalah mampu.
Mampu disini mempunyai arti yang luas, dan ulama mazhab juga berbeda
pendapat dalam mengkategorikan “mampu”. Yang dapat diambil kesimpulan
bahwa mampu disini berarti mampu mengeluarkan biaya untuk melakukan
perjalanan, mempunyai cukup bekal selama melaksanakan ibadah haji, tidak
menelantarkan keluarga yang ditinggal melaksanakan perjalanan haji, serta
setelah kembalinya kerumah masih bisa melangsungkan kehidupan.
Ibadah haji boleh dilaksanakan ketika sudah tidak ada tanggungan yang
harus diselesaikan dalam urusan apapun. Dan haram dilaksanakan ketika
terdapat suatu tanggungan yang belum terselesaikan, misalnya berhutang.
Tetapi berbeda dengan ibadah umroh, umroh boleh dilaksanakan walaupun
meninggalkan tanggungan yang belum terselesaikan.
Dan pada produk BMT Tumang untuk pelaksanaan talangan umroh ini
dilakukan untuk menalangi para nasabah yang ingin melaksanakan ibadah
umroh tetapi belum cukup dalam hal biaya. Sehingga kekurangan biaya
umroh dapat dilunasi terlebih dahulu oleh pihak BMT Tumang dengan
menggunakan pembiayaan akad ijarah dalam pelaksanaannya. Sehingga
setelah melaksanakan umroh para nasabah akan melakukan pembayaran
kekurangan biaya umroh tersebut secara mengangsur selama jangka waktu
yang diinginkan oleh nasabah dan berdasarkan kesepakatan dengan pihak
BMT Tumang.
Produk baru BMT Tumang yaitu Akad Ijarah untuk dana talangan
umroh dengan uang muka Rp 5.000.000,/orang. BMT Tumang melakukan
kerjasama dengan biro travel yaitu PBMT Travel yang ada di Jakarta. Ketika
ada calon anggota yang ingin mengikuti pelaksanaan akad Ijarah tersebut,
pihak BMT Tumang akan menjelaskan bagaimana syarat dan ketentuan yang
harus dipenuhi oleh calon anggota.
Setelah anggota mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh BMT Tumang, anggota harus menyerahkan syarat-syarat yang harus
dilengkapi untuk mengikuti akad ijarah tersebut. Setelah semua syarat dan
ketentuan telah dipenuhi oleh calon anggota Umroh, maka anggota wajib
membayar uang muka sebesar Rp 5.000.000,-/orang.
Setelah membayar uang muka, pihak BMT Tumang akan menanyakan
kepada anggota berapa jangka waktu yang diinginkan anggota untuk
melunasi biaya umroh tersebut dan menjelaskan bagaimana cara membayar
biaya kekurangan umroh tersebut.
Karena menggunakan akad ijarah maka pihak BMT Tumang berhak
untuk mendapatkan Ujroh atau imbalan dari fasilitas-fasilitas yang akan BMT
Tumang berikan kepada anggota keterkaitannya dengan pelaksanaan umroh.
Ujroh yang ditetapkan BMT Tumang sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang
telah BMT Tumang berikan kepada anggota.
Setelah anggota menyetujui tentang biaya yang harus dibayarkan, maka
akan diproses pelaksanaan umroh tersebut. Anggota umroh akan diantarkan
oleh pihak BMT Tumang ke balai imigrasi untuk melakukan pembuatan
paspor, dan untuk biaya pembuatan paspor ditanggung oleh anggota umroh.
Setelah urusan tersebut selesai akan dilanjutkan untuk melakukan cek
kesehatan dan suntik miningitis sebelum pemberangkatan umroh.
Dan setelah semua urusan selesai, pihak BMT Tumang akan
memberikan fasilitas-fasilitas seperti, bimbingan manasik di tanah air dan
tanah suci, pembimbing atau tour leader, perlengkapan (koper, tas kecil,
seragam, kain ihram/mukena dan bergo, syal, buku do’a dan buku panduan,
ID Card/kartu pengenal), visa umroh, tiket pesawat pulang pergi, bis AC
selama di tanah suci, hotel sesuai paket/program, makan 3x sehari, City tour
di Madinah, Makkah dan Jeddah, Air zam-zam 5 liter, dan tiket lokal dan
handling.
Setelah semua syarat dan ketentuan terselesaikan, anggota umroh
tinggal menunggu tanggal keberangkatan dan akan diberitahukan oleh pihak
BMT Tumang.
B. Analisis Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh
Berdasarkan Hukum Islam
Dari data yang diperoleh dari prosedur pelaksanaan akad ijarah untuk
dana talangan umroh, akad ijarah yang dilaksanakan disebut Ijarat Al-
Zimmah atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian, karena yang
menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga kerja seseorang.
(Amir Syarifuddin,2003:216)
Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah
mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam.
Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada
ayat-ayat al-Qur’an dan hadist Nabi.
Adapun dasar hukumnya dalam al-Qur’an terdapat dalam beberapa ayat
diantaranya firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 26 dan 27:
Artinya: “Salah seorang diantara kedua anak perempuan itu berkata: “Hai
bapakku upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat
dan terpercaya”. Si bapak ber-kata: “Saya bermaksud menikahkan engkau
dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi
orang upahan saya selama delapan musim haji”. (QS al-Qashash ayat 26-27)
Salah satu syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud,
nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas
wujudnya seperti hujan akan turun; atau tidak jelas nilainya seperti sekarung
rambutan yang tidak tentu harganya; atau tidak jelas ukurannya, atau tidak
jelas waktu pembayarannya, maka transaksi sewa menyewa atau upah
mengupah tersebut tidak sah. (Amir Syarifuddin:218)
Keterkaitannya dengan Ujroh atau upah tentang pelaksanaan akad
ijarah di BMT Tumang, tidak ada tawar menawar antara nasabah dengan
pihak BMT Tumang. Upah atau biaya yang harus dibayarkan nasabah
terhadap kekurangan biaya umroh yang dilaksanakan telah ditetapkan oleh
BMT Tumang saja. BMT Tumang menghitungkan biaya perbulan yang harus
dibayarkan sesuai dengan berapa lama nasabah sanggup untuk membayarnya.
Padahal dalam ekonomi syari’ah setiap Lembaga Keuangan Syari’ah harus
mengetahui berapa besar batas Margin dan Ujroh yang ditetapkan dalam
perhitungan ujroh yang sesuai dengan prinsip syari’ah.
Disini pihak BMT Tumang melakukan kerjasama dengan PBMT Travel
di Jakarta. Bapak Adib Zuhairi, S.Sos, Msi adalah Direktur dari PBMT
Travel di Jakarta. Beliau juga merupakan manager pertama kali pada saat
BMT Tumang pertama kali didirikan. Dan sekarang menjadi Direktur Utama
BMT Tumang. Karena terjadi persamaan pengurus antara PBMT Travel
dengan BMT Tumang maka kerjasama diantara keduanya tidak ada kontrak
atau dokumen tertulis. Tetapi pihak PBMT Travel telah memberikan jasanya
kepada BMT Tumang sebelum akad ijarah tersebut dilaksanakan kepada
anggota umroh.
Untuk melakukan akad Ijarah ini BMT Tumang bekerjasama dengan
PBMT Travel yang akan memberikan fasilitas-fasilitas Umroh untuk para
anggotanya. Para anggota Umroh akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti
bimbingan manasik di tanah air dan tanah suci, pembimbing atau tour leader,
perlengkapan (koper, tas kecil, seragam, kain ihram/mukena dan bergo, syal,
buku do’a dan buku panduan, ID Card/kartu pengenal), visa umroh, tiket
pesawat pulang pergi, bis AC selama di tanah suci, hotel sesuai
paket/program, makan 3x sehari, City tour di Madinah, Makkah dan Jeddah,
Air zam-zam 5 liter, dan tiket lokal dan handling. Karena pemberian fasilitas-
fasilitas tersebut maka pihak BMT Tumang berhak mendapatkan ujroh atas
fasilitas yang telah diberikan kepada anggotanya.
Ust. Ahmad Djalaludin, LC, MA berpendapat bahwa menggunakan
dana talangan untuk keperluan haji atau umrah adalah boleh tetapi harus
dengan syarat. Menurut beliau, ketika mencermati Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan
Haji dan Umroh Lembaga Keuangan Syari’ah, memang memiliki dua jenis
akad yakni al-qardh dan al-ijarah, tapi untuk dua jenis obyek yang berbeda,
yakni: uang dan jasa.
Pertama, akad al-qardh (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah
hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Kedua, akad ijarah
al’amal (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji/umroh. Sebagaimana yang
telah diketahui bahwa al-ijarah ada dua jenis: ijarah al-maal (sewa barang)
dan ijarah al`amal (sewa jasa). Sementara yang dimaksud dalam Fatwa MUI
di atas adalah ijarah al `amal. Oleh sebab itulah dalil-dalil ijarah yang
diketengahkan dalam Fatwa DSN itu adalah berkaitan langsung
dengan ijarah al `amal, bukan ijarah al maal.
Ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam pengurusan
haji/umroh bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syari’ah dapat memperoleh
imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Nama fatwanya
saja adalah “pembiayaan pengurusan”, dan bukan “pinjaman dana
haji/umroh”. Oleh sebab itu, ada penegasan ketentuan yang berbunyi: Jasa
pengurusan umroh yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari’ah tidak boleh
dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Maka dari itu, antara
akad ijarah al `amal (sewa jasa pengurusan haji) dengan al-
qardh (pinjaman/talangan) sebetulnya adalah terpisah.
Dengan demikian, menurut beliau, jika praktik pembiayaan pengurusan
haji/umroh di lembaga keuangan syari’ah sesuai dengan Fatwa DSN No.
29/DSN-MUI/VI/2002, maka diperbolehkan dan beliau mempersilahkan
menggunakan jasa tersebut. ( http://www.ydsf-malang.or.id diakses pada
tanggal 2 Agustus 2017)
Sementara itu, senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ust. Ahmad
Djalaludin, Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH.
Ma’ruf Amien menjelaskan bahwa, praktik dana talangan haji maupun umroh
yang kini marak bisa diperbolehkan. Asalkan pemberian dana talangannya
hanya kepada masyarakat yang mampu membayar cicilannya.
“Sebelum lembaga keuangan syari’ah memberikan dana talangan harus
dilihat dulu kemampuan nasabah dalam membayar cicilannya. Dana talangan
harus diberikan kepada Muslimin yang mampu karena haji dan umrah khusus
kepada orang-orang mampu, istitho’ah,” kata KH. Ma’ruf, dalam ijtima
‘alim ulama di Pontren Cipasung, Tasikmalaya.
Beliau juga menjelaskan, pemberian dana talangan tak bisa semuanya
karena harus terbebas dari bunga atau riba. “Berangkat haji atau umrah harus
dari harta yang bersih sehingga diharapkan kalau memakai dana talangan juga
harus dari bank-bank syari’ah,bukan bank konvensional,” kata Kiai Ma’ruf.
( http://www.pikiran-rakyat.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2017)
Dalam media online republika.co.id membolehkan tapi juga dengan
syarat, karena:
1. Kalau didudukan perkaranya, maka talangan haji/umroh adalah upaya
untuk membuat seseorang memiliki kemampuan untuk berhaji/berumroh.
2. Persoalan yang muncul sebenarnya: apakah talangan umroh masuk
kategori berhutang? Jelas masuk kategori berhutang. Jika demikian maka
berlaku hukum untuk meminta ijin dari si peminjam kepada pihak yang
memberikan hutang kalau ia mau berangkat umroh. Namun, faktanya
justru pihak lembaga keuangan syari’ahlah yang memberikan fasilitas,
berarti pihak pemberi hutang sudah mengijinkan.
3. Jika demikian dalam kasus talangan umroh ini: pertama, jika seseorang
secara finanasial memiliki kepastian untuk membayar talangan di masa
yang akan datang, misalnya karena gaji yang cukup, atau pengahasilan lain
yang stabil, dan sudah tentu masuk dalam perhitungan bank pemberi
talangan, maka baginya dapat dikategorikan sebagai mampu untuk
berhaji/umroh. Kedua, jika seseorang tidak memiliki kepastian
melunasinya dan tentu bank tidak akan memberikan talangan pada
nasabah, maka seseorang itu belum dikategorikan sebagai mampu
berhaji/umroh.
4. Sementara persoalan lain yang mungkin muncul adalah: apakah seseorang
disarankan untuk mencari talangan agar dapat segera berhaji/umroh?
Tentu secara hukum tidak disarankan, karena saat itu ia belum
dikategorikan sebagai mampu. Akan tetapi secara adab dan ketaqwaan
bisa saja, dengan catatan ia memiliki kecukupan untuk melunasinya dari
gaji. (https://media.ihram.asia/2014/07/05/haji-dan-umrah-menggunakan-
dana-talangan-bolehkah-2/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2017)
Bisa kita simpulkan bahwa pada awalnya lembaga keuangan syari’ah
memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk melunasi biaya
pelaksanaan umroh maka seharusnya akad yang digunakan adalah akad
Qardh (pinjaman). Ketika lembaga keuangan syari’ah memberikan Qardh
kepada nasabah, maka nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan
sejumlah Qardh yang disepakati sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No.09
tahun 2001 bahwa Ketentuan Umum al-Qardh:
1. Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh)
yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syari’ah dapat meminta jaminan kepada nasabah
bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada Lembaga Keuangan Syari’ah selama tidak diperjanjikan
dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan
Syari’ah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan
Syari’ah dapat:
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Dalam ketentuan Qardh nasabah berkewajiban membayar biaya
administrasi yang dikeluarkan untuk melakukan akad Qardh. Biaya
administrasi ini berupa, biaya materai, notaris, kertas dan biaya lainnya yang
melingkupi akad tersebut.
Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan secara sukarela dimana
tidak diperjanjikan dalam akad antara Lembaga Keuangan Syari’ah dengan
nasabah. Jika Lembaga Keuangan Syari’ah menetapkan Ujroh (Fee) maka
masuk pada Riba. Ketika masuk pada riba maka masuk kategori haram dalam
hukum Islam tentang Dana Talangan Umroh yang dikeluarkan oleh Lembaga
Keuangan Syari’ah tersebut.
Prinsip hukum muamalat dapat dirumuskan:
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh Al Qur’an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-
unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.
Secara singkat keempat prinsip itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
Prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum islam memberi
kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak
bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak
itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya,
seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin
memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan
kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan paksaan dipandang tidak sah.
Prinsip ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari
madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk
muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya,
berdagang narkotika dan ganja, perjudian, dan prostitusi.
Prinsip keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang
mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang
piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil
daripada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka
waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur,
menjadi milik yang berpiutang. ( KH.Ahmad Azhar Basyir,2000:15)
Semua prinsip di atas bersumber dari Al Qur’an, sunah Rasul dan
ijtihad. Al Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang
sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu, jumlahnya pun
amat sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al Baqarah:188 terdapat larangan makan
harta dengan cara yang tidak sah, antara lain suap menyuap. Dalam Q.S An
Nisa’:29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar sukrela merupakan
salah satu bentuk muamalah yang halal.
Sunah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat lebih
terperinci daripada Al Qur’an. Apabila Al Qur’an menentukan bahwa
berdagang merupakan cara memperoleh rezeki yang halal, hadis-hadis nabi
memberikan keterangan perinciannya, seperti larangan menjual barang yang
bukan milik penjual (tanpa memperoleh kuasa dari pemiliknya), dilarang
berjual beli buah-buahan sebelum masak (pantas dipetik) dan sebagainya.
Dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perincian hukum
muamalat itu, sunah Rasul tidak mencakup seluruh aspek-aspeknya sampai
kepada yang sekecil-kecilnya. Dalam sunah Rasul pun banyak kita jumpai
ungkapan-ungkapan yang seharusnya masih merupakan kaidah-kaidah umum
pula. Misalnya, melarang berjual beli yang mengandung unsur-unsur
kesamaran atau ketidakjelasan. Misalnya, jual beli barang yang tidak dapat
diketahui sifat-sifatnya dengan jelas, seperti membeli buah-buahan sebelum
pantas dipetik, yang oleh pembelinya dibiarkan di atas pohon untuk pada
beberapa waktu lagi baru dipetik.
Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat
dalam Al Qur’an dan sunah Rasul, demikian pula untuk memperoleh
ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru
yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperanan besar dalam
mengembangkan fikih Islam, terutama dalam bidang muamalat. Tidak
berlebih-lebihan jika kita mengatakan bahwa sumber ijtihadlah yang paling
banyak diperlukan dalam hukum muamalat. (KH.Ahmad Azhar Basyir:15)
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan Landasan Teori yang didukung oleh hasil penelitian serta
mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan akad ijarah untuk dana talangan umroh di BMT Tumang
Cabang Tumang
Pelaksanaan dana talangan umroh di BMT Tumang sudah
diketahui pelaksanaannya, namun masih dalam prosentase sedikit.
Adapun pelaksanaannya dengan cara nasabah datang ke BMT Tumang
mengisi formulir pengajukan dana talangan umroh dan melakukan
kesepakatan mengenai ujroh antra BMT Tumang dengan nasabah. Jika
nasabah tersebut sepakat kemudian nasabah memberikan uang muka
sebesar Rp 5.000.000,-. Setelah itu pihak BMT memproses keperluan
umroh. Pelaksanaan umroh sendiri akan dilakukan ketika nasabah sudah
melunasi pembiayaan uang muka tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Ijarah pada dana
talangan umroh di BMT Tumang Cabang Tumang
Pelaksanaan produk dana talangan umroh di BMT Tumang Cabang
Tumang menggunakan akad ijarah. Jika ditinjau dalam hukum Islam,
akad yang digunakan dalam produk ini kurang sesuai karena seharusnya
produk dana talangan umroh ini menggunakan akad al Qardl.
Sedangkan dari prinsip muamalat yang digunakan dalam
pelaksanaan produk ini antara pihak BMT Tumang dengan nasabah
terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan
adanya kesepakatan dalam menentukan jumlah besaran ujroh yang
terdapat dalam akad ijarah. Kemudian jika nasabah tersebut
menyepakati(sukarela) dengan biaya yang ditawarkan oleh pihak BMT
Tumang berarti sudah sesuai prinsip muamalat, yang didalamnya terdapat
unsur sukarela. Unsur tersebut sudah mencakup prinsip muamalat lainnya
antara lain pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari
madharat serta memelihara nilai keadilan.
B. Saran
1. BMT perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk
dana talangan umroh, apakah produk tersebut menggunakan akad ijarah
atau al Qardl.
2. Melakukan sosialisasi mengenai produk dana talangan sebagai alternatif
jalan untuk melakukan ibadah umroh.
3. Kepada insan akademik sedianya penelitian ini dapat memberikan
rujukan awal atau sementara, yang kemudian dikembangkan penelitian
yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi
pengembang ilmu ekonomi syari’ah.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. 2007. Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih
al-Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam
Amalia. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Murabahah (studi
kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo). Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
Azhar Basyir, Ahmad. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam). Yogyakarta:UII press
Devita Purnamasari, Irma. 2014. Kiat-Kiat Cerdas , Mudah, dan Bijak Memahami
Masalah Hukum Jaminan Perbankan. Bandung: Kaifa
Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta:
Sukses Offset
Eka Yudiana, Fetria. 2014. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Salatiga:
STAIN Salatiga Press.
Molyono, Adi. 2016. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad
Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Barokah Sejahtera Kota Yogyakarta).
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 2007. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar-al-kutub
al-Ilmiyah
Pasaribu, H.Chairuman. 1994. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: PT Karya
Unipress
Rozalinda. 2005. Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah.
Padang:Hayfa Press
Sofia, Ilmiana. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang
Barang Jaminan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Semarang). Salatiga:
IAIN Salatiga
Sudarsono, Heri. 2004. Istilah Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah.
Jakarta:Djambatan
Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers
Sumiyanto,Ahmad.2008. BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta:PT ISES
Consulting Indonesia
Susanto, Burhanuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
Syafe’i , Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia
Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media
(http://www.kompasiana.com/andireza8/fungsi-administrasi-
pembiayaan_552838386ea8344e5b8b4649 diakses pada tanggal 11 Juli
2017)
https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/ diakses
pada tanggal 25 Mei 2017
https://media.ihram.asia/2014/07/05/haji-dan-umrah-menggunakan-dana-
talangan-bolehkah-2/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2017
http://www.pikiran-rakyat.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2017
http://www.ydsf-malang.or.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2017
Curriculum Vitae
A. Biodata Pribadi
1. Nama : Ratna Dwiastuti
2. Tempat, Tgl. Lahir : Boyolali, 10 Juni 1995
3. Agama : Islam
4. Domisili : Tanduk 03/02, kecamatan Ampel,
Kabupaten Boyolali
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi, Berat Badan : 158cm, 42 Kg
8. No Hp : 085725326146
9. E-mail : [email protected]
B. Riwayat Pendidikan
1. Lulusan MIN Tanduk (2002)
2. Lulusan SMP NEGERI 1 AMPEL (2010)
3. Lulusan SMK NEGERI 1 BOYOLALI (2013)
Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana gambaran umum tentang BMT Tumang?
2. Bagaimana latar belakang pendiriannya?
3. Bagaimana struktur organisasi BMT Tumang cabang Tumang?
4. Produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT Tumang?
5. Bagaimana Pengertian akad ijarah sendiri menurut BMT Tumang?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad ijarah untuk talangan
umroh?
7. Apa hubungan BMT Tumang dengan PBMT Travel di Jakarta?
Apakah kerjasama? Atau jual beli?
8. Jika kerjasama/jual beli, apakah ada kontraknya?
9. Dari akad ijarah tersebut yang dijual jasa dari BMT Tumang atau
dari PBMT Travel mengenai fasilitas umroh tersebut?
10. Fasilitas umroh yang diberikan kepada nasabah dari BMT Tumang
atau dari PBMT Travel?
11. Setelah selesai umroh, fasilitas yang diberikan kepada nasabah itu
diambil lagi atau diberikan kepada nasabah?
12. Apakah akad ijarah dalam pelaksanaan umroh tersebut sudah sesuai
dengan prinsip syari’ah?
DAFTAR NILAI SKK
NAMA : RATNA DWIASTUTI PROGDI : HES
NIM : 214-13-012
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN
JABATAN NILAI
1 OPAK STAIN SALATIGA
2013 “Rekonstruksi
Paradigma Mahasiswa yang
Cerdas, Peka, dan Peduli”
26-27 Agustus
2013
Peserta 3
2 OPAK SYARIAH 2013
“Revitalisasi Intelektualitas &
Spiritualitas Mahasiswa
Menuju Kemajuan Indonesia”
29 Agustus 2013 Peserta 3
3 Training Motivasi dan Lomba
Rangking 1 oleh Lembaga
Dakwah Kampus (LDK)
Darul Amal STAIN Salatiga
26 September
2013
Peserta 2
4 SEMINAR NASIONAL
BAHASA ARAB “Upaya
Menjaga Eksistensi dan Masa
Depan Pembelajaran Bahasa
Arab”
09 Oktober 2013 Peserta 6
5 PUBLIC HEARING III
dengan tema “Optimalisasi
Kinerja Lembaga untuk
Mewujudkan Kampus yang
Amanah”
23 Oktober 2013 Peserta 2
6 MAPABA dengan tema
“Rekonstruksi Mental
Mahasiswa dalam Kerangka
Pergerakan”
17-19 Oktober
2014
Panitia 3
7 SEMINAR NASIONAL
TEMILNAS XIV FoSSEI
dengan tema “Revitalisasi
gaya hidup islami untuk
meningkatkan pangsa pasar
industri halal dalam
menghadapi MEA”
19 Maret 2015 Peserta 8
8 SEMINAR NASIONAL 06 Mei 2015 Peserta 6
dengan tema “Mencegah
Generasi Pemuda Islam dari
Pengaruh Radikalisme ISIS”
9 Surat Keputusan Kajur
tentang “Pengangkatan
Pengurus Himpunan
Mahasiswa Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah IAIN Salatiga”
01 Juni 2015 Pengurus 4
10 SEMINAR NASIONAL
dengan tema “Perbankan
Syariah di Indonesia : Antara
Teori dan Praktik”
04 November
2015
Panitia 8
11 WORKSHOP CONTRACT
DRAFTING dengan tema
“Metode Penyusunan Kontrak
Bisnis di Indonesia”
23 Desember
2015
Panitia 2
12 SEMINAR NASIONAL
dengan tema “Memperkuat
Peran Pemuda dalam
Meningkatkan Ekonomi
Nasional Melalui
Kewirausahaan”
26 April 2016 Peserta 8
13 SEMINAR NASIONAL
dengan tema “Penguatan
Wawasan Kebangsaan dan
Nasionalisme”
28 April 2016 Peserta 6
14 SEMINAR NASIONAL
dengan tema “Analisis
Metode Imsakiyah yang
Berkembang di Indonesia”
02 Juni 2016 Panitia 6
15 Kuliah Umum Fakultas
Syariah IAIN Salatiga tentang
“Gerakan Revitalis Islam
Modern dan Perkembangan
Hukum di Indonesia”
02 Juni 2016 Peserta 2
16 OPAK Fakultas Syariah IAIN
Salatiga dengan tema
“Membangun Integritas
Mahasiswa Fakultas Syariah
sebagai Bekal Menjadi
Ilmuwan dan Praktisi Hukum
yang Religius dan
Profesional”
22-23 Agustus
2016
Panitia 3
17 Kuliah Umum dengan tema
“Peran Partai Politik Islam
dalam Pentas Politik Nasional
untuk Mewujudkan Indonesia
Emas”
19 September
2016
Peserta 2
18 SEMINAR NASIONAL
dengan tema “TAX
AMNESTI, Faktor-faktor
yang Melatarbelakangi
Lahirnya Amnesty Pajak dan
Dampaknya Terhadap
Perekonomian di Indonesia”
12 Oktober 2016 Peserta 8
19 SEMINAR NASIONAL
dengan tema “Peran Partai
Politik Pendukung dan
Oposisi dalam mewujudkan
Pemerintah yang Berdaulat
Menuju Kesejahteraan
Rakyat”
19 Oktober 2016 Undangan
Seminar
6
20 WORKSHOP ANTI
KORUPSI, oleh DEMA
Fakultas Syari’ah
11 November
2016
Panitia 6
21 SEMINAR dengan tema
“QUOVADIS FAKULTAS
SYARIAH” Menindaklanjuti
keputusan PMA No.33 tahun
2016
03 Desember
2016
Peserta 2
22 Kuliah Umum dengan tema
“Kontribusi Fatwa-fatwa DSN
MUI terhadap Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah di
Indonesia”
08 Mei 2017 Peserta 2
23 MAJELIS
PERMUSYAWARATAN
RAKYAT RI dalam kegiatan
Penyerapan Aspirasi
Masyarakat dengan tema
“Memperkuat Peran Pemuda
Dalam Bingkai
Kebhinnekaan”
05 Agustus 2017 Peserta 6
24 SEMINAR NASIONAL Pasar
Modal Syariah dengan tema
Menumbuhkan Semangat
Berinvestasi kaum Santri,
Menuju Kemandirian
Ekonomi.
04 September
2017
Peserta 8
Jumlah
112
Salatiga, 12 September 2017
Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama
Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si
NIP. 19790930 200312 1002