LAKIP Dit. P2MKJN Page 1
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Tahun 2018)
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JAKARTA
LAKIP Dit. P2MKJN Page 2
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Allah SWT, puji syukur kami panjatkan karena atas perkenan- nya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalia Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza salah satu entitas akuntansi dibawah lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kementerian kesehatan RI yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas keberhasilan Direktorat Penegahan dan Pengendalia Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya ditahun 2018. Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil dari realisasi dari laporan rencana strategis tahun 2018 yang memberikan gambaran tentang rencana strategis, penetapan kinerja tahunan, kegiatan dan anggaran . LAKIP Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tidak terlepas dari kekurangan mengingat masih perlu penyempurnaan terus menerus semaksimal mungkin melalui koordinasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor . Mudah-mudahan Lakip ini dapat menjadi cermin untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, sehingga pelaksanaan kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efesien baik dari aspek perencanaan, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan.
Jakarta, 31 Januari 2019
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Dr.dr. Fidiansjah,SpKJ,MPH
NIP 196306271988121002
LAKIP Dit. P2MKJN Page 3
Daftar Isi
Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan
A. Latar belakang B. Isu Strategis C. Tujuan Penulisan D. Sistematika E. Visi dan Misi F. Tugas Pokok dan Fungsi G. Struktur Organisasi H. Sumber Daya Manusia
Bab II. Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.
Bab IV. Penutup Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran
LAKIP Dit. P2MKJN Page 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, presentase populasi anak dan remaja adalah sebanyak 46 % dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 237 juta. Sehubungan dengan hal tersebut maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa ini. Dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas baik tersebut perlu meningkatkan kesehatan tidak hanya fisik saja tapi juga kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Upaya kesehatan jiwa dilakukan untuk mempertahankan kesehatan individu sepanjang hayat sejak masa konsepsi sampai lansia, dilakukan sesuai tingkat tumbuh kembang dari bayi sampai lansia. Perkembangan individu dimulai sejak dalam kandungan kemudian dilanjutkan ke 8 tahap mulai bayi (0-18 bulan), toddler (1,5–3 tahun), anak - anak awal atau pra sekolah (3-6 tahun), sekolah (6-12 tahun), remaja (12-18 tahun), dewasa muda ( 18 –35 tahun), dewasa tengah (35-65) tahun, dan tahap terakhir yaitu dewasa akhir (>65 tahun). Dalam tahapan perkembangan tersebut terdapat periode penting yaitu periode pra sekolah, masa pra sekolah disebut masa keemasan (Golden period), jendela kesempatan (window of opportunity), dan masa kritis ( critical period) Pada rentang usia remaja, rentan terjadi beberapa masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pemicu masalah kesehatan jiwa dan napza Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2014, menunjukkan hasil penelitian di 128 kecamatan diperoleh angka kejadian bunuh diri di Indonesia sebesar 1,77 per 100.000 penduduk. Disisi lain, GSHS (2015) menemukan proporsi pada siswa/i SMP dan SMA yang mengalami masalah kesepian 39,9% remaja laki-laki dan 52,9% remaja perempuan, 37,7% remaja laki-laki dan 46,8% remaja perempuan mengalami kecemasan dan 4,5% remaja laki-laki dan 6,5% remaja perempuan ingin bunuh diri.Fakta kekerasan sering kita dengar di media sosial, di lingkungan pendidikan sendiri dari data ICRW (2015) dinyatakan bahwa sekitar 75-84% siswa/i mengalami kekerasan di sekolah, 50% mengalami perundungan. Data dari Unicef tahun 2014,
LAKIP Dit. P2MKJN Page 5
siswa usia 13-15 th melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya.Riskesdas (2007), prevalensi remaja yang mengalami masalahpsikososial sebanyak 8,7%, prevalensi merokok usia 15 – 19 tahun, minumanberalkohol dan satu di antara 11 remaja Indonesia berusia 15 – 24 tahun mengalami ketidakstabilan emosi yang juga ditemukan satu dari 7 siswa pada studi GSHS pada pelajar SMP usia 13 – 15 tahun di Depok.Penelitian di 3 sekolah menengah atas dan kejuruan (2015) didapatkan ada keterkaitan antara problem emosional – problem perilaku – tekanan teman sebaya.Faktor risiko utama yang menjadi masalah emosional adalah perempuan yang lebih berisiko.Tidak semua yang terjaring di skrining adalah pelajar yang bermasalah. Maka kondisi kondisi tersebut perlu segera diatasi dan dilakukan intervensi intervensi yang baik agar Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara yang dilandasi oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang merata di Indonesia. Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25 % dari seluruh penduduk pada suatu masa dari hidupnya .WHO ( report 2001) menemukan bahwa 24% pasien yang berobat ke pelayanan primer memiliki diagnosa gangguan jiwa antara lain depersi dan cemas, baik diagnosis tersendiri maupun komorbid dengan diagnosis fisik Tidak sedikit masalah kesehatan jiwa tersebut dialami oleh usia produktif, bahkan sejak usia remaja. Berdasarkan data riskesdas 2013 di temukan bahwa semakin lanjut usia semakin tinggi gangguan mental emosional yang di deteksi, selain itu pada masa kehamilan dan pasca kehamilan sering terjadi masalah kejiwaaan seperti depresi. Beban yang di timbulkan akibat masalah kesehatan jiwa cukup besar. Selaian masalah kesehatan jiwa, gangguan penggunaan napza merupakan penyakit dari organ otak dan bersifat kronis kambuhan. Sebagaimana sifatnya, kekambuhan bukanlah semata-mata kurangnya niat untuk sembuh, melainkan karena interaksi berbagai faktor dalam diri seseorang yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosialnya. Secara biologis, terjadi perubahan fungsi dan struktur otak dari seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat mempersulit proses perubahan perilaku itu sendiri. Tidak jarang diperlukan beberapa
LAKIP Dit. P2MKJN Page 6
kali terapi rehabilitasi bagi penderita untuk dapat pulih atau mempertahankan kepulihannya. Prevalensi penyalahgunaan Narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta - 4,1 juta orang atau sekitar 2,1% - 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun -2014 (Laporan survey BNN bersama Puslitkes Ul tahun 2014) Undang-undang nomor 35 tahun 20019 tentang narkotika, khususnya pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara lebih rinci pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Sesuai dengan pasal 2 dari PP Nomor 25 tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk :
1. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
2. Mengikutisertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Kementerian kesehatan RI, khususnya subdit P2 Masalah Penyalahgunaan Napza telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan rehabilitasi medis yang merupakan acuan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam menyelenggarakan proses wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna Napza termasuk mereka yang dalam proses hukum. Selain hal diatas, juknis ini juga mengatur persyaratan pengusulan penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), besaran pembiayaan rehabilitasi medis yang disediakan oleh Kemenkes, mekanisme pembiayaan rehabilitasi melalui klaim, utilisasi dana klaim, serta sistem pelaporan wajib lapor dan rehabilitasi medis. Berdasarkan Undang Undang Kesehatan Jiwa No 18 tahun 2014 upaya kesehatan jiwa di mulai dari upaya promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai siklus kehidupan mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa dan usia lanjut. Tidak saja melakukan penangan masalah gangguan jiwa tetapi juga akses pelayanan kesehatan jiwa.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 7
B. Isu Strategis Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis pada program pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza adalah :
1. masih kurangnya mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa dan napza
2. masih adanya stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa 3. Tingginya kasus penyalahgunaan napza 4. Belum optimalnya komitmen daerah bidang pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dilakukan Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza adalah untuk:
1. Memberikan informasi kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza selama tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza dalam mencapai sasaran/tujuan strategis instansi.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah
D. Sistematika Penulisan
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bab I. Pendahuluan berisikan tentang Visi dan Misi, Latar
Belakang , Tugas Pokok dan Fungsi ,Struktur Organisasi ,Sumber
Daya, Maksud dan Tujuan ,Sistematika Penulisan.
4. Bab II. Perencanaan Kinerja , berisikan tentang perencanaan
kinerja selama 5 tahun sesuai dengan dokumern renstra kemekes
2015-2019 dan perjanjian kinerja berisikan tentang perjanjian
LAKIP Dit. P2MKJN Page 8
antara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal P2P untuk
tahuan 2018.
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisikan tentang Capaian Kinerja
Organisasi yang disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Realisasi Anggaran
yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi
penggunaan sumber daya.
6. Bab IV. Penutup , Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas
capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
7. Lampiran
E. Visi dan Misi
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan pada semua siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Derajat kesehatan masyarakat adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kesejahteraan karena menyangkut hak-hak dasar warga negara yang mutlak dipenuhi. Oleh karena itu usaha untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan melalui perbaikan cakupan, mutu, dan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, perbaikan sarana prasarana kesehatan, pemberdayaan tenaga kesehatan, mendorong partisipasi masyarakat untuk hidup sehat, Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya Visi dan Misi, VIsi dan Misi semua lembaga/kementerian/unit es1/unit es2 mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
LAKIP Dit. P2MKJN Page 9
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Visi dan Misi tersebut din tuangkan dalam NAWA CITA yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Untuk mencapai Misi mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta visi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, ditetapkan tujuan Direktorat P2 Masalah kesehatan jiwa dan Napza meningkatkan kesehatan jiwa dengan sasarannya meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, yang telah sejalan dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Revisi Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Ditjen P2P, dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2017-2019
LAKIP Dit. P2MKJN Page 10
F. Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terdapat tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA sebagai berikut : Tugas pokok Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA adalah: penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa
G. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terdapat SOTK Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA terdiri atas :
LAKIP Dit. P2MKJN Page 11
a. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja; b. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia; c. Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA; d. Subbagian Tata Usaha;
Struktur Organisasi
Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
H. Sumber Daya
A. Sumber Daya Manusia
Jumlah SDM pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza per 31 Desember 2018 sebanyak 50 orang dengan kategori sebagai berikut :
LAKIP Dit. P2MKJN Page 12
Grafik 1.1
SDM berdasarkan status kepegawaian
Pada grafik 1 terlihat status kepegawaian dari 50 orang, sebanyak 42 orang adalah PNS dan 8 orang adalah Non PNS (Honorer).
Grafik 1.2 SDM berdasarkan jenis kelamin
Pada Grafik 2 terlihat dari 50 orang, dengan jenis kelamin sebanyak 15 orang atau 30 % adalah laki-laki dan sebanyak 35 orang atau 70% adalah perempuan.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 13
Grafik 1.3 SDM berdasarkan pendidikan
Pada grafik 3 terlihat dari 50 orang, yang memiliki tingkat pendidikan spesialis sebanyak 3 orang, pendidikan S3 sebanyak 2 orang, pendidikan S2 sebanyak 19 orang, pendidikan S1 sebanyak 11 orang, pendidikan diploma sebanyak 6 orang, pendidikan akademi sebanyak 1 orang dan pendidikan SMA/SLTA sebanyak 8 orang.
B. Sarana dan Prasarana Berdasarkan laporan posisi barang milik negara di neraca per 31
Desember 2018 pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan
Napza sebesar Rp. 530.448.022 yang terdiri dari :
a. Barang konsumsi sebesar Rp. 143.561.700,-
b. Peralatan dan mesin sebesar Rp.274.636.322,-
c. Sofware sebesar Rp. 112.250.000,-
C. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN murni tahun 2018
pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza sebesar Rp.
43.737.901.000,- yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp.
sebesar Rp. 43.581.341.000,- dan belanja modal sebesar Rp.
156.560.000,- .
LAKIP Dit. P2MKJN Page 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tertuang dalam Renstra kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Pada tabel ini di bawah ini terlihat perencanaan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza selama 5 (lima) tahun.
Tabel 2.1
Perencanaan Kineja 2015-2019
N
o
Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya
pelayanan
kesehatan jiwa
di puskesmas
Jumlah
Kabupaten/Kota yang
memiliki Puskesmas
yang
menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
80
Kab/kota
130
kab/kota
180
Kab/kota
230
Kab/kota
280
Kab/kota
2 Meningkatnya
layanan wajib
lapor bagi
pecandu
narkotika
IPWL
Jumlah
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
upaya pencegahan
dan pengendalian
masalah
penyalahgunaan
Napza di Institusi
Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
40
Kab/kota
50
Kab/kota
100
Kab/kota
150
Kab/kota
200
Kab/kota
3 Meningkatnya
upaya
pencegahan
dan
pengendalian
masalah
kesehatan
jiwa di
sekolah
Jumlah Provinsi yang
menyelenggarakan
upaya pencegahan
dan pengendalian
masalah kesehatan
jiwa di 30% SMA dan
yang sederajat
0 0 5
povinsi
19
provinsi
34
provinsi
Sumber data renstra 2015-2019
LAKIP Dit. P2MKJN Page 15
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Direktur P2M Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza pada akhir Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa
dan Napza
No Sasaran Indikator Target 2018
1
Meningkatkan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
230 Kab/kota
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
150 Kab/kota
3 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
19 provinsi
Sumber data perjanjian kinerja 2018
Dengan alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 43.737.901.000,-
LAKIP Dit. P2MKJN Page 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Berdasarkan pada Renstra 2015-2019, Rencana Aksi Program P2P dan Rencana Aksi Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka target dan capaian kinerja pada Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2018 dapat di lihat pada tebel 3.1 bawah ini :
Tabel 3.1 Target dan Capain Kinerja
Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
NO INDIKATOR TARGET
CAPAIAN
KINERJA
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
230 kab/kota
247 kab/kota
107,39%
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
150 kab/kota
160 kab/kota
106,66%
3 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
19 provinsi
19 provinsi
100%
Sumber data perjanjian kinerja 2018 Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat 2 (dua ) indikator Kinerja telah melebihi dari yang di targetkan, dan 1(satu) indikator kinerja sama dengan yang di targetkan. Untuk rata rata nilai kinerja dari 3 indikator adalah 107,39% + 106,66% +100% = 314,06 / 3 = 104,68%
LAKIP Dit. P2MKJN Page 17
Untuk lebih jelas nya target dan capaian indikator kinerja tahun 2018, dapat dilihat dari uraian di bawah ini : 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) a. Penjelasan indikator
Masalah penyalahgunaan Napza merupakan penyakit otak yang
bersifat chronic relapsing disease. Terdapat berbagai aspek yang
terkait pecandu napza, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosial.
Secara bioligis terjadi perubahan fungsi dan struktur otak pada
seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat
mempersulit proses perubahan perilaku. Dalam proses pemulihan
setiap penyalahguna harus menjalani program rehabilitasi sesuai
dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Stigma yang
berkembang di masyarakat dan petugas kesehatan terhadap
penyalahguna Napza membuat aksesibilitas dalam rehabilitasi
belum optimal. Pemerintah melalui Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah lainnya menyediakan layanan rehabilitasi bagi
penyalahguna Napza melalui fasilitas pelayanan kesehatan
Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan melalui Kepmenkes. Setiap penyalahguna wajib
melaporkan diri ke IPWL dan dilanjutkan dengan rehabilitasi
medis. IPWL yang aktif dapat memberikan layanan pencegahan
dan rahabilitasi penyalahgunaan Napza sehingga dapat
menurunkan tingkat ketergantungan Napza dan mencegah
penyalahgunaan yang baru.
b. Definisi Operasional
Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS /
RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang
menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis
napza dan atau yang menjalankan upaya promotif dan preventif.
c. Cara perhitungan
menjumlahkan Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas /
RS / RSJ sebagai IPWL aktif
LAKIP Dit. P2MKJN Page 18
d. Capaian indikator Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti terlihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.2
Target dan Capaian Tahun 2018
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
150 kab/kota
160 kab/kota
106,66%
Sumber data subdit P2 Napza
Dari tabel tersebut di atas terlihat capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tahun 2018 telah melebihi dari yang ditargetkan. Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2017 dan 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.3 Perbanding target dan capaian 2017 dan 2018
No Indikator 2017 2018
target Capaian Kinerja Target
Capaian
Kinerja
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
100 Kab/kota
118 Kab/kota
118% 150 kab/kota
160 kab/kota
106,66%
Sumber data subdit P2 Napza
LAKIP Dit. P2MKJN Page 19
Dari tabel tersebut di atas bahwa target dan capaian tahun 2017 dan tahun 2018 melebihi dari yang di targetkan. Target dan capaian merupakan jumlah komulatif. Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015 sd 2019 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Sumber data subdit P2 Napza
Berdasarkan grafik 3.1 target dan capaian Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL, baik target dan capaiannya merupakan jumlah komulatif setiap tahunnya. Sedanga capaian tahun 2018 belum mencapai dari target tahun 2019.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 20
Dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika pada pasal 4 ayat 2 dan 3 di nyatakan ada 2 kementerian yang memiliki IPWL yaitu kementerian kesehatan dan kementerian sosial Tahun 2018, Jumlah IPWL kemenkes di bandingkan dengan jumlah IPWL yang terdapat pada kemensos, lebih banyak jumlah IPWL yang terdapat kemeskes yaitu sebanyak 754 sedangkan IPWL kemensos ada sebanyak 164 IPWl. ( Kepmensos no 43 tahun 2018 tentang penunujukan lembaga rehab sosial sebagai IPWL rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza ) Indikator Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL merupakan indikator yang terdapat dalam renstra kementerian kesehatan 2015 – 2019 dan rencana aksi kegiatan 2015-2019 pada direktorat pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza dan tidak terdapat pada rencana aksi program ditjen p2p.
e. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan
Indikator Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL, capain target sebenyak 160 kab/kota, keberhasilan ini dikarenakan a) Gencarnya advokasi dan sosialisasi pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan napza yang melalui pertemuan koordinasi dan supervisi ke daerah yang sudah sudah dilakukan
b) Beberapa daerah sudah mengeluarkan peraturan daerah dan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza.
f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator a) Melakukan kegiatan supervisi program terapi dan rehabilitasi
Napza di 15 provinsi. b) Melakukan sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan
Napza di masyarakat Prov. Jambi (3 kabupaten) dan Prov. Jawa Timur (2 kabupaten)
c) Melakukan Pertemuan Koordinasi Program Rehabilitasi Medis dengan lintas sector dan lintas program.
d) Melakukan Peningakatan Ketrampilan Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika bagi petugas kesehatan.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 21
e) Melakukan revisi petunjuk teknis wajib lapor dan rehabilitasi Medis Pecandu , Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
f) Penyusunan Media KIE Lembar Balik Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
g) Peningkatan Ketrampilan Interpersonal dalam Pencegahan Napza Pada Remaja Bagi Tenaga Penjangkau dan Konselor
h) Piloting Audit Atas Klaim Wajib Lapor dan Rehabilisasi Medis Gangguan Penggunaan Napza Oleh BPKP
i) Menyediakan pembiayaan klaim bagi layanan rehabilitasi Napza yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan
j) Daerah melaksanakan pelatihan pemberdayaan ortu dalam pencegahan penyalahgunaan Napza dengan dana dekonsentrasi.
k) Daerah melakukan kunjungan ke pusat untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
l) Daerah melakukan kunjungan studi banding ke daerah untuk melihat keberhasilan kinerja di daerah tersebut
m) Daerah melakukan pertemuan koordinasi di interanal daerah tersebut seperti melakukan koordinasi LS/LP.
g. Kendala/masalah yang di hadapi
1. Regulasi a) Peraturan di Juknis PMK No. 50 Tahun 2015 perlu
penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi terkini b) Beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
2. Sumber Daya Manusia Kurangnya tenaga kesehatan terlatih akibat rotasi dan mutase pegawai di daerah tinggi
3. Anggaran a) Anggaran APBN terbatas untuk pencegahanan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza b) Tidak semua daerah menyediakan APBD untuk
pencegahanan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
4. Koordinasi Kurangnya koordinasi LS/LP dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza
5. Komitmen Kurangnya komitmen antara pemegang program dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza
LAKIP Dit. P2MKJN Page 22
h. Pemecahan masalah
1. Regulasi:
a) Sudah dilakukan revisi Juknis PMK No. 50 Tahun 2015 dan
sekarang masih proses di Biro Hukum dan Organisasi
Kemenkes
b) Perlu dibuat peraturan daerah terkait pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan napza
2. Sumber Daya Manusia
a) Perlu pemetaan ulang SDM di bidang pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
b) Pengadaaan kegiatan pelatihan bagi petugas kesehatan di
bidang pencegahan dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza baik pengajuan ke negara melalui
APBN maupun dari APBD.
3. Anggaran
a) Perlu perencanaan yang optimal untuk upaya pencegahan
dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
b) Perlu penganggaran dari daerah untuk pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
4. Koordinasi
Melakukan koordinasi dengan LS/LP yang lebih sinergi lagi
dalam pencegahan dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza
5. Komitmen
Perlu dibuat komitmen antara pemegang program dengan
LS/LP dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza sehingga tujuan indicator
meningkatkan kab/kota menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan
Napza tercapai.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 23
Foto foto kegiatan Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza 2018
Revisi Petunjuk Teknis
Wajib Lapor dan
Rehabilitasi Medis
Pecandu, Penyalahguna
dan Korban
Penyalahgunaan
Narkotika
Peningkatan Keterampilan Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika
Pelatihan Skrining Napza Dengan Menggunakan ASSIST Bagi Petugas Kesehatan di KKP dan BTKL
Peningkatan Keterampilan Interpersonal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza pada Remaja bagi tenaga penjangkau dan konselor
Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada masyarakat di Prov. Jambi, 3 kab
Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada masyarakat di Prov. Jawa Timur, 2 kab
Piloting Audit Atas Klaim
Wajib Lapor dan
Rehabilisasi Medis
Gangguan Penggunaan
Napza Oleh BPKP)
Pertemuan Koordinasi Program Rehabilitasi Medis
Supervisi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
LAKIP Dit. P2MKJN Page 24
2. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa a. Penjelasan indikator
Prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 cukup besar. Gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas) usia ≥ 15 tahun sebesar 6% atau lebih dari 10 juta jiwa; sedangkan gangguan jiwa berat (psikosis) sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Dengan jumlah penduduk sebesar 422 juta jiwa pada tahun 2013, maka diperkirakan lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis). Sementara itu menurut WHO kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Negara-negara dengan penghasilan rendah-menengah termasuk Indonesia masih tinggi, yaitu >85%. Hal ini berarti kurang dari 15% penderita gangguan jiwa mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan. Melalui estimasi sederhana tentang utilisasi layanan baik di tingkat primer maupun sekunder-tersier menunjukkan bahwa ternyata memang cakupan layanan kesehatan jiwa di Indonesia masih rendah yaitu <10% (tahun 2013), dan tingkat kekambuhan pasien masih cukup tinggi pasca perawatan di Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan jiwa di Puskesmas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa, baik upaya-upaya pencegahan maupun deteksi dan tata laksana secara dini. Agar mutu layanan terjaga, maka dalam kriteria indikator tercantum bahwa tenaga kesehatan puskesmas terlatih.
b. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 puskesmas di wilayahnya dengan kriteria: 1. Memiliki minimal 2 (dua) tenaga kesehatan terlatih kesehatan
jiwa(dokter dan perawat), minimal 30 jam pelatihan 2. Melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif
terkait kesehatan jiwa secara berkala dan teritegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya
3. Melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal dan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 25
c. Cara perhitungan
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang memiliki puskesmas dengan upaya kesehatan jiwa sesuai dengan kriteria.
d. Capaian indikator Capaian indikator untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa tahun 2018 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4
Target dan capaian tahun 2018
NO INDIKATOR
TARGET CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
230 kab/kota
247 kab/kota
107,39%
Sumber data subdit P2 masalah keswa dewasa dan usia lanjut
Berdasar tabel di atas capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 247 kab/kota melebihi dari yang ditargetkan 230 kab/kota atau sebesar 107,39%. Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2017 dan 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.5 Perbanding target dan capaian 2017 dan 2018
No Indikator 2017 2018
target Capaian Kinerja Target
Capaian
Kinerja
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
130 Kab/kota
187 Kab/kota
103,8% 230 kab/kota
247 kab/kota
107,39%
Sumber data subdit P2 masalah keswa dewasa dan usia lanjut
LAKIP Dit. P2MKJN Page 26
Dar tabel tersebut di atas capaian tahun 2017 dan tahun 2018 telah melebihi dari yang di targetkan, untuk target dan capaian merupakan jumlah komulatif. Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.2
Target dan capaian 2015 sd 2019
Sumber data subdit P2 masalah keswa dewasa dan usia lanjut
Pada grafik 3.2 terlihat bahwa target dan capaian untuk indikator
capaian jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa mulai tahun 2015
sampai dengan 2018 telah melebihi dari yang ditargetkan, dan
capaian tahun 2018 belum melebihi dari target tahun 2019.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 27
Indikator jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa di kaitkan dengan
Indikator keluarga sehat adalah sebagai berikut :
Nama Provinsi
Penderita gangguan jiwa mendapatkan
pengobatan dan tidak ditelantarkan (%)
jumlah kab kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
1 ACEH 52.95 23
2 SUMATERA UTARA 30.15 10
3 RIAU 35.9 4
4 KEPULAUAN RIAU 40.45 7
5 JAMBI 42.75 11
6 SUMATERA BARAT 45.79 0
7 SUMATERA SELATAN 35.7 17
8 LAMPUNG 29.98 15
9 BENGKULU 57.96 0
10 BANGKA BELITUNG 41.32 7
11 BANTEN 31.28 8
12 JAWA BARAT 36.78 12
13 DKI JAKARTA 43.55 0
14 JAWA TENGAH 36.43 15
15 DI YOGYAKARTA 42.98 0
16 JAWA TIMUR 38.99 37
17 BALI 48.37 9
18 NUSA TENGGARA BARAT
33.89 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR
20 7
20 KALIMANTAN BARAT 38.17 0
LAKIP Dit. P2MKJN Page 28
21 KALIMANTAN TENGAH 37.61 0
22 KALIMANTAN SELATAN 41.82 13
23 KALIMANTAN TIMUR 36.28 3
24 KALIMANTAN UTARA 44.44 5
25 SULAWESI UTARA 40.07 11
26 GORONTALO 37.97 6
27 SULAWESI BARAT 35.83 0
28 SULAWESI SELATAN 35.14 0
29 SULAWESI TENGAH 35.3 0
30 SULAWESI TENGGARA 26.89 7
31 MALUKU 29.75 11
32 MALUKU UTARA 25.57 6
33 PAPUA 24.05 3
34 PAPUA BARAT 18.8 0
LAKIP Dit. P2MKJN Page 29
Dari tabel dan grafik di atas terlihat pada indikator keluarga sehat
terdapat prosentase Penderita gangguan jiwa mendapatkan
pengobatan dan tidak ditelantarkan di setiap provinsi. Jumlah
yang tertinggi ada di provinsi Bengkulu yaitu 57,96 sedangkan
yang terendah adalah 18,8 % trdapat di papua barat. Sedangkan
untuk jumlah puskesmas di kab kota yang terbanyak di provinsi
aceh yaitu 23 kab/kota dan beberapa provinsi masih bukan tidak
ada tetapi belum mengirimkan data.
Indikator jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa, merupakan indikator
yang terdapat pada renstra kementerian kesehatan 2015-2019,
rencana aksi program 2015-2019 ditjen p2p, dan rencana aksi
kegiatan direktororat pencegahan dan pengendalian masalah
kesehatan jiwa dan napza 2015-2019.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 30
e. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang
memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa sebanyak 247 kab/kota, disebabkan oleh beberapa upaya
dan strategi, antara lain :
1. Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan
Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa kepada Pemda
2. Melakukan Evaluasi Program P2 Masalah kesehatan Jiwa.
3. Melakukan pelatihan melalui dana dekonsentrasi dan Dana
Pusat.
4. Melakukan supervisi program dan Pelayanan Kesehatan Jiwa
di Puskesmas.
5. Adanya kesepakatan upaya tidak lanjut dengan Pemda
tentang program keswa
f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya Subdit Dewasa dan Lansia sehingga indikator tersebut
dapat di capai :
1. Melakukan kegiatan evaluasi program Pencegahan dan
pengendalian Masalah kesehatan Jiwa dengan melibatkan
Lintas program, Sektor dan Pemda.
2. Mengalokasikan anggaran dekosentrasi pelatihan tenaga
kesehatan dalam Deteksi Dini dan penatalaksanaan gangguan
Jiwa di FKTP.
3. Supervisi Program dan pelayanan Kesehatan Jiwa di
Puskesmas dilaksanakan di 13 Provinsi.
4. Penyusunan Media KIE Lembar Balik dan Leaflet P2 Masalah
Keswa
5. Pelatihan TOT untuk relawan keswa dan TOT Deteksi Dini dan
Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat.
6. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemasungan ODGJ
7. Sosialisai Kesehatan Jiwa Lansia Terintegrasi dan Sosialisasi
Pedoman Demensia.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 31
Sedangkan upaya yang dilakukan daerah adalah :
1. Melakukan advokasi dan sosialisasi LS/LP melalui pertemuan-
pertemuan didaerah dan melibatkan pusat sebagai pembicara.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang P2 masalah
kesehatan jiwa.
3. Melakukan pelatihan terakreditasi modul deteksi dini dan
penatalaksanaan gangguan jiwa di puskesmas baik
menggunakan dana dekosentrasi ataupun dari APBD
g. Kendala / masalah yang di hadapi
1. Tebatasnya jumlah tenaga kesehatan terlatih bidang keswa
2. Belum optimalnya koordinasi dengan intas program dan lintas
sektor terkait bidang keswa
3. Belum semuanya pemegang program terpapar tentang upaya
pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiw
4. Belum Optimal nya komitmen daerah terhadap masalah
kesehatan jiwa
5. Masih kurangnya ketersediaan obat-obat keswa di
Puskesmas.
h. Pemecahan masalah
1. Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk bidang
kesehatan jiwa baik melalui dana dekonsentrasi atau dana
pusat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan LP/LS terkait bidang keswa
3. Melakukan advoasi dan sosialiasasi tentang masalah
kesehatan jiwa pada LP/LS
4. Melakukan kerja sama dengan Ditjen Farmalkes untuk
penyediaan obat obat kesehatan jiwa
LAKIP Dit. P2MKJN Page 32
Foto foto kegiatan p2 masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut 2018
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Deteksi Dini dan Tata Laksana Masalah Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Pengelolaan Masalah Kesehatan Jiwa di Masyarakat bagi Relawan Keswa
Evaluasi pelaksanaan SPM, keluarga sehat program pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa
Sosialisasi Bebas Pasung di Masyarakat
Supervisi program dan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas
Lokakarya hari alzhaemer sedunia
Workshop keswa khusus calon jamaah haji lansia
Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demensia
Sosialisasi kesehatan jiwa usia lanjut terintegrasi
Penyusunan materi KIE keswa bagi konseling Pra-Nikah
LAKIP Dit. P2MKJN Page 33
3. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan
dan pengendalian Masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
a. Penjelasan indikator
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, populasi anak dan remaja 37,65% (89.483.997 juta jiwa) dari total 237.641.326 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia, maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa.
Anak dan remaja termasuk usia kelompok berisiko yang rentan memiliki berbagai masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pencetus masalah kesehatan jiwa dan Napza.
Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh baik fisik dan mental, maka perlu adanya program-program dan kegiatan yang mendukung upaya tersebut.
b. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA adalah memiliki kriteria minimal satu (1) dari empat (4) kriteria, yaitu : Melakukan upaya promotif dan preventif (mis: penyuluhan melalui media KIE , keswa) di sekolah, Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan NAPZA melalui guru Bimbingan Konseling (BK) dan Puskesmas di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Memiliki buku rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer. Guru Bimbingan Konseling (BK) terlatih keswa.
c. Cara perhitungan
Akumulasi jumlah provinsi yang 30% x Jumlah seluruh sekolah
SMA sederajat menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA
LAKIP Dit. P2MKJN Page 34
d. Capaian indikator
Capaian indikator untuk Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat tahun 2018 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.6
Target dan capaian tahun 2018
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
19 provinsi
19 provinsi
100%
Sumber data subdit p2 masalah keswa anak dan remaja
Berdasar tabel di atas terlihat capaian Indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat sesuai dengan yang di targetkan yaitu 19 provinsi atau 100 %
Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2017 dan 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.7 Perbandingan target dan capaian 2017 dan 2018
No Indikator 2017 2018
target Capaian Kinerja Target
Capaian
Kinerja
1 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
5 provinsi
5 provinsi
100% 19 provinsi
19 provinsi
100%
Sumber data subdit p2 masalah keswa anak dan remaja
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian tahun 2017 dan tahun 2018 sama dengan yang di targetkan. Untuk target dan capaian merupakan jumlah komulatif.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 35
Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.3 Target dan Capaian 2015 sd 2019
Sumber data subdit p2 masalah keswa anak dan remaja
Pada grafik tersebut terlihat bahwa indikator ini di mulai tahun 2017, untuk tahun 2018 capaian sesuai dengan yang di targetkan, dan capaian 2018 beum mencapai target tahun 2019.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 36
Indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat merupakan indikator yang terdapat dalam renstra kementerian kesehatan 2015-2019, rencana aksi kegiatan 2015-2019 direktorat pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza, dan tidak terdapat pada rencana aksi program 2015-2019 ditjen p2p.
e. Analisa Penyeban keberhasilan/kegagalan
Disebabkan oleh adanya dukungan regulasi antara lain: Surat
Keputusan Bersama 4 Kementerian ( Kemenkes, Kemendiknas,
Kemendag dan Kemendagri) Nomor 73/2014 tentang Upaya
Kesehatan Sekolah sehingga mempermudah koordinasi dengan
lintas sektor terkait. Selain itu ketersediaan sumber daya
manusia, anggaran dan sarana prasarana untuk melaksanakan
program baik tingkat pusat maupun daerah juga mendukung
keberhasilan pencapaian indikator.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan koordinasi lintas program/lintas sektor melalui pertemuan advokasi dan koordinasi LP/LS kesehatan jiwa anak dan remaja
2. Melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja
3. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan sosial bagi guru
4. Melakukan deteksi dini keswa melalui layanan kesehatan jiwa bergerak
5. Menyediakan dan mendistribusikan media KIE tentang kesehatan jiwa anak dan remaja
f. Kendala / masalah yang di hadapi
1. Regulasi yang tersedia untuk pelaksanaan program kesehatan
jiwa anak dan remaja di daerah masih terbatas belum dapat
mengakomodir semua yang dibutuhkan oleh daerah
2. Minimnya sumberdaya manusia baik pengelola program di
pusat, dinas kesehatan maupun pelaksana di tingkat sekolah.
Adanya rotasi/mutasi petugas yang telah mengikuti pelatihan
3. Kurangnya anggaran sehingga cakupan pelaksanaan program
kesehatan jiwa anak dan remaja belum optimal
LAKIP Dit. P2MKJN Page 37
4. Kurangnya komitmen dari daerah untuk melaksanakan
program kesehatan jiwa anak dan remaja
g. Pemecahan masalah
1. Melakukan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja ke
sekolah – sekolah yang menjadi target indikator dengan
berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenag, Dinas
Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi.
2. Mengirimkan langsung Paket Media KIE ke berbagai sekolah
yang sudah ditetepkan dalam indikator sebagai upaya capaian
dengan salah satu kriteria.
3. Memperbanyak kegiatan peningkatan keterampilan kesehatan
jiwa dan napza bagi tenaga pendidik di provinsi yang menjadi
target indikator baik dengan anggaran pusat maupun melalui
anggaran dekonsentrasi ke provinsi.
4. Menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang terkait dalam
pencapaian indikator di tahun berikutnya
FOTO FOTO
KEGIATAN P2 MASALAH KESEHATAN JIWA
ANAK DAN REMAJA Pelatihan Keterampilan Sosial Bagi Guru di 19 propinsi
Pertemuan Advokasi dan Koordinasi LP/LS Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja i 19 provinsi
Deteksi Dini Keswa Dan Napza Melalui Layanan Kesehatan Jiwa Bergerak (MMHS)
Media KIE Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja
LAKIP Dit. P2MKJN Page 38
B. REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi Anggaran
Pagu awal anggaran pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2018 sebesar Rp
33.756.050.000,- dan pada akhir tahun anggaran menjadi sebesar
Rp. 43.737.901.000,- Kenaikan ini di sebabkan karena adanya
penambahan anggaran untuk pembayaran klaim wajib lapor pecandu
narkotika. Realisasi anggaran tahun 2018 pada Direktorat
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
dapat dilihat dari tabel bawah ini.
Tabel 3.8
Alokasi dan realiasasi tahun 2018
No
Uraian Alokasi Realiasasi %
1
Alokasi
Anggaran
43.737.901.000,- 43.225.947.000 98,83
Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi atau penyerapan pada
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa
dan Napza tahun 2018 sebesar 43.225.947.000 atau 98,83%
Tabel 3.9
Alokasi anggaran per jenis belanja tahun 2018
No Uraian Alokasi Realiasasi %
Belanja
Barang
43.581.341.000 43.074.872.910 98,84
2 Belanja Modal 156.560.000 151.075.000 96,50
Total 43.737.901.000,- 43.225.947.910 98,34
Berdasarkan tabel di atas maka realisasi belanja barang sebesar Rp.
43.074.872.910 atau 98,84% dan realisasi belanja modal sebesar
Rp. 151.075.000 atau 96,50% .Belanja barang meliputi belanja atk,
belanja honor narasumber, paker meeting transport, uang harian dan
LAKIP Dit. P2MKJN Page 39
tiket, sedangkan belanja modal terdiri dari belanja alat pengolah data
seperti PC, Laptop dan Printer
Tabel 3.10
Alokasi anggaran per output kegiatan tahun 2018 No Jenis Output Alokasi Realisasi %
1 Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan
(NSPK) Pencegahan Dan
Pengendalian Masalah Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
221.850.000,- 207.476.800
93,52
2 Sumber Daya Manusia yang
berkualitas bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Masalah Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
4.377.148.000 4.277.223.509 97,72
3 Layanan pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan
jiwa pada anak dan remaja
2.971.384.000,- 2.862.443.900 96,33
4 Layanan pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan
jiwa dewasa dan usia lanjut
2.418.767.000 2.377.905.889 98,31
5 Layanan pencegahan
penyalahgunaan napza
31.189.766.000 31.043.354.185 99,53
6 Layanan Internal (Overhead) 2.558.986.000 2.457.543.627 96,04
Pada tabel 4.6 terlihat penyerapan tertinggi ada pada output layanan
pencegahan penyalahgunaan napza sebesar 99,53% dan terendah
pada output NSPK bidang kesehatan jiwa dan napza sebesar
93,52%.
Distribusi pagu dan realisasi anggaran tahun 2018 dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
LAKIP Dit. P2MKJN Page 40
Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Subdit Tahun 2018
No Uraian
Pagu Realisasi %
1 subdit P2 masalah kesehatan jiwa anak dan remaja
5.388.904.000,- 5.273.593.500,- 97,86%
2 subdit P2 masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut
3.386.275.000,- 3.342.297.349,- 98,70%
3 subdit pencegahan penyalahgunaan napza
32.403.736.000,- 32.193.529.729,- 99,35%
4 sub bag tata usaha 2.558.986.000,- 2.461.443.627 96,19
Jumlah 43.737.901.000,- 43.225.947.910 98,83
Dari tabel di atas terlihat penyerapan tertinggi berada di Subdit P2
Napza sebesar 99,35% dan penyerapan terendah terdapat pada Sub
Bag tata Usaha dengan realisasi sebesar 96,19% %.
Tabel 3.12
Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator 2018
No Uraian
Pagu Realisasi %
1 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
5.388.904.000,- 5.273.593.500,- 97,86%
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
3.386.275.000,- 3.342.297.349,- 98,70%
3 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
32.403.736.000,- 32.193.529.729,- 99,35%
LAKIP Dit. P2MKJN Page 41
2. Efisiensi Sumber Daya
Dengan keterbatasasn sumber daya manusia, anggaran, maka upaya yang dilakukan oleh Dit P2MKJN untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Menggabung kan beberapa pertemuan menjadi satu pertemuan. 2. Mengurangi tahapan kegiatan tetapi tetap mempertahankan
materi dan esensi kegiatan. 3. Mengurangi kegiatan dukungan yang kurang fokus pada
pencapaian target indikator. 4. Untuk indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat dengan realisasi 97,86 % dengan capaian indikator sebesar 100%
5. Untuk Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan realisasi sebesar 98,70% dapat mencapai target sebanyak 107,39%
6. Untuk Inikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dengan realisasi sebesar RP 99,35 % dapat mencapai target 106,6 %
LAKIP Dit. P2MKJN Page 42
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza terdapat 3 indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, serta Perjanjian Kinerja antara Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Tahun 2018 target Indikator yang telah di tetapkan telah dapat dicapai sesuai dan melebihi dari yang di targetkan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan target 230 kab/kota dan capaian 247 kab/kota atau 107,39%, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan target 150 kab/kota dan capaian 160 kab/kota atau 106,66%, dan Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat dengan target 19 provinsi dan capaian 19 provinsi atau 100%.
Keberhasilan pencapaian tersebut dilakukan dengan berbagai upaya atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat P2 Masalah Kesehatan dan Napza, serta koordinasi dan kerja sama dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait. Untuk alokasi anggaran dalam mencapai target indikator yang telah di tetapkan maka alokasi DIPA tahun 2018 pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan dan Napza sebesar Rp. 43.737.901.000 dengan penyerapan atau realisasi sebesar Rp. 43.225.947.910 atau 98,83 %, melebihi dari realisasi yang di targetkan yaitu 97%.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 43
B. TINDAK LANJUT
Walaupun target indikator telah dapat di capai dan realisasi anggaran mencapai lebih dari 90 %, tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:
1. Pelaksanakan kegiatan agar lebih sesuai lagi dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah dibuat,
2. melakukan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,
3. meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan litas sektor di bidang P2 masalah kesehatan jiwa dan napza sehingga ada komitmen dari LP/LS bidang kesehatan Jiwa dan napza.
Demikian laporan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan dan Napza, tahun 2018 yang disusun sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 44
Lampiran
DATA KINERJA 2018
Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Tahun 2018
NO
PROVINSI JML KAB KOTA
NO
NAMA KAB KOTA
1 ACEH 23 1 Kab. Simeulue
2 Kab. Aceh Singkil
3 Kab. Aceh Selatan
4 Kab. Aceh Tenggara
5 Kab. Aceh Timur
6 Kab. Aceh Tengah
7 Kab. Aceh Barat
8 Kab. Aceh Besar
9 Kab. Pidie
10 Kab. Bireuen
11 Kab. Aceh Utara
12 Kab. Aceh Barat Daya
13 Kab. GayoLues
14 Kab. Aceh Tamiang
15 Kab. Nagan Raya
16 Kab. Aceh Jaya
17 Kab. BenerMeriah
18 Kab. Pidie Jaya
19 Kota Banda Aceh
20 Kota Sabang
21 Kota Langsa
22 Kota Lhokseumawe
23 Kota Subulussalam
2 SUMUT 10 1 kab humbahas
2 kab labuan batu
3 kab padang lawas
4 kab samosir
5 kab toba samosir
LAKIP Dit. P2MKJN Page 45
6 kota binjai
7 KOTA MEDAN
8 kota padang sidimpuan
9 kota sibolga
10 kota tebing tinggi
3 SUMBAR 0 0
4 RIAU 4 1 kota dumai
2 kab kepulauan meranti
3 kab pelalawan
4 kota pekanbaru
5 KEPUALAUAN RIAU 7 1 Kota Tanjung Pinang
2 Kota Batam
3 Kab. Bintan
4 karimun
5 lingga
6 natuna
7 anambag
6 JAMBI 11 1 kota jambi
2 Kab. Muaro Jambi
3 Kab. BatangHari
4 Kab. TanjabTimur
5 kab tanjab barat
6 kab sarolangun
7 kab tebo
8 kab bunga
9 Kab. Merangin
10 kab kerinci
11 Kota Sungai Penuh
7 SUMSEL 17 1 ogan ilir / oi
2 palembang / plg
3 musi banyuasin / muba
4 lahat
5 oku
6 muratara
7 musi rawa / mura
8 okut
9 okus
LAKIP Dit. P2MKJN Page 46
10 ogan komeringilir / oki
11 prabu
12 banyuasin
13 lubuk linggau / llg
14 pagar alam / pga
15 pali
16 empat lawang / 4 lwg
17 muara enin / me
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 7 1 Kab. Bangka
2 Kab. Bangka Barat
3 Kab. Bangka Selatan
4 Kab. Bangka Tengah
5 Kab. Belitung
6 kab belitung timur
7 kota pangkal pinang
9 LAMPUNG 15 1 kota bandar lampung
2 kab lampung selatan
3 Kab. Lampung Barat
4 kab lampung timur
5 kab lampung tengah
6 kab lampung utara
7 kab tanggamus
8 KabPringsewu
9 Kab. Pesawaran
10 Kota Metro
11 KabPesisir Barat
12 Kab. Waykanan
13 Kab. Mesuji
14 Kab. TulangBawang
15 Kab. TulangBawangBarat
10 DKI JAKARTA 0 0
11 BANTEN 8 1 kab serang
2 kab pandeglang
3 kab lebak
4 kab tangerang
5 kota tangerang
6 kota cilegon
7 kota tangerang selatan
LAKIP Dit. P2MKJN Page 47
8 kota serang
12 JABAR 12 1 kota sukabumi
2 kab ciamis
3 kab purwakarta
4 kab subang
5 kab bandung barat
6 kab pengandaran
7 kab karawang
8 kota cirebon
9 kota tasik malaya
10 kab sukabumi
11 kota banjar
12 kab kuningan
13 DIY 0 0
14 JATENG 15 1 kab banjarnegara
2 kab banyumas
3 kab batang
4 kab blora
5 kab boyolali
6 kab karang anyar
7 kota magelang
8 kab pati
9 kab pemalang
10 kab sukoharjo
11 kab tegal
12 kab wonogiri
13 kota salatiga
14 kota surakarta
15 kota tegal
15 JATIM 37 1 kab pacitan
2 KabPonorogo
3 KabTrenggalek
4 KabTulungagung
5 KabBlitar
6 Kota Kediri
7 kab malang
8 KabLumajang
9 KabJember
LAKIP Dit. P2MKJN Page 48
10 KabBanyuwangi
11 KabBondowoso
12 KabSitubondo
13 KabProbolinggo
14 KabPasuruan
15 KabSidoarjo
16 Kab. Mojokerto
17 KabJombang
18 KabNganjuk
19 KabMadiun
20 Kab. Magetan
21 KabNgawi
22 KabBojonegoro
23 KabTuban
24 KabLamongan
25 Kab. Gresik
26 Kab. Bangkalan
27 KabSampang
28 KabPamekasan
29 KabSumenep
30 Kab Kediri
31 Kota Blitar
32 kota malang
33 Kota Pasuruan
34 Kota Mojokerto
35 Kota Madiun
36 Kota Surabaya
37 Kota Batu
16 KALTIM 3 1 kota samarinda
2 kab kutai barat
3 kab kutai timur
17 KALBAR 0 0
18 KAL-TENGAH 0 0
19 KALSEL 13 1 banjarmasin
2 banjarbaru
3 banjar
4 tapin
5 hulu sungai selatan
6 hulu sungai tengah
LAKIP Dit. P2MKJN Page 49
7 hulu sungai utara
8 Balangan
9 tabalong
10 Tanah Laut
11 Barito Kuala
12 Tanah Bumbu
13 Kota Baru
20 BALI 9 1 KabBuleleng
2 kab bangli
3 Kota Denpasar
4 kab tabanan
5 KabKarangasem
6 kab giayar
7 KabJembrana
8 kab klungkung
9 kab badung
21 NTB 0 0
22 NTT 7 1 KabNagekeo
2 kab ende
3 kab flores timur
4 KabSikka
5 Kab TTS
6 kab TTU
7 kab manggarai
23 MALUKU UTARA 6 1 Kota Ternate
2 Kota TidoreKepulauan
3 Kab Halmahera Utara
4 Kab Halmahera Barat
5 Kab Halmahera Tengah
6 kab pulaua morotai
24 SUL-UTARA 11 1 Kepulauan Talaud
2 Tomohon
3 mitra
4 Kab. Bolmong Utara
5 Minahasa Utara
6 bolmomg
7 Kep. Sitaro
LAKIP Dit. P2MKJN Page 50
8 Kab Bolmong Selatan
9 Kotamobagu
10 Sangihe
11 manado
25 GORONTALO 6 1 kota gorontalo
2 kab gorontalo
3 kab bona bolango
4 kab boalemo
5 kab gorontalo utara
6 Kab. Pohuwato
26 SULAWESI TENGGARA 7 1 kab kolaka
2 kab konawe
3 kab konsel
4 kab muna
5 kota bau bau
6 kota kendari
7 kab konawe selatan
27 PAPUA 3 1 KabJayapura
2 Kab. Keerom
3 Kota Jayapura
28 KAL-UTARA 5 1 Kota Tarakan
2 KabBulungan
3 nunukan
4 Kab. Malinau
5 Kab. Tana Tidung
29 DKI JAKARTA 0 0
30 BENGKULU 0 0
31 SULAWESI SELATAN 0 0
32 SULAWESI BARAT 0 0
33 MALUKU 11 1 kota ambon
2 Maluku Tenggara Barat
3 kep aru
4 seram bagian barat
5 SeramBagianTimur
6 maluku tengah
7 Buru
8 Maluku Tenggara
LAKIP Dit. P2MKJN Page 51
9 kota tual
10 buru selatan
11 dobo
34 PAPUA BARAT 0 0
TOTAL KAB KOTA 247
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Dr.dr. Fidiansjah,SpKJ,MPH
NIP 196306271988121002
LAKIP Dit. P2MKJN Page 52
Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL
Tahun 2018
No Propinsi No Kab Kota
1 Sumatera Barat 1 Kab. Agam
2 Kota Payakumbuh
3 Kota Bukittinggi
4 Kota Padang
5 Kota Solok
6 Kab. Tanah Datar
2 Sumatera Utara 7 Kota Medan
8 Kab. Langkat
9 Kota Pematang Siantar
10 Kab. Serdang Begadai
11 Kab. Karo
12 Kab. Deli Serdang
3 Riau 13 Kota Pekanbaru
14 Kab.Indragiri Hilir
4 Maluku 15 Kota Ambon
5 Maluku Utara 16 Kota Ternate
6 Sumatera Selatan 17 Kota Palembang
18 Kota Prabumulih
19 Kab. Banyuasin
20 Kota Pagar Alam
21 Kab. Lahat
22 Kab. Ogan Ulu
23 Kab. Ogan Ilir
24 Kab. Pali
7 Kep. Riau 25 Kota Batam
8 Jambi 26 Kota Jambi
27 Kab Batanghari
28 Kab Bungo
29 Kab Tebo
30 Kab Tanjung Jabung Barat
31 Kab Muaro Bungo
32 Kab Merangin
33 Kota Sungai Penuh
9 Lampung 34 Kota Bandar Lampung
LAKIP Dit. P2MKJN Page 53
10 Banten 35 Kota Tangerang
36 Kota Tangerang Selatan
37 Kab. Tangerang
38 Kota Serang
11 DKI Jakarta 39 Kota Jakarta Timur
40 Kota Jakarta Selatan
41 Kota Jakarta Utara
42 Kota Jakarta Barat
43 Kota Jakarta Pusat
44 Kepulauan Seribu
12 Jawa Barat 45 Kota Bandung
46 Kota Bekasi
47 Kota Sukabumi
48 Kota Tasikmalaya
49 Kota Bogor
50 Kab Bogor
51 Kab. Subang
52 Kota Depok
53 Kota Cirebon
54 Kab. Garut
13 Jawa Tengah 55 Kota Semarang
56 Kota Solo - Surakarta
57 Kab. Banyumas
58 Kabupaten Kendal
59 Kab. Temanggung
60 Kota Magelang
61 Kab. Klaten
62 Kab. Semarang Utara
63 Kota Salatiga
64 Kota Jepara
65 Kab Wonogiri
66 Kota Pekalongan
67 Kab. Pekalongan
68 Kab. Sukoharjo
14 DIY 69 Kota Yogyakarta
70 Kab. Sleman
71 Kab. Bantul
15 Jawa Timur 72 Kota Surabaya
73 Kota Malang
74 Kab. Malang
LAKIP Dit. P2MKJN Page 54
75 Kota Madiun
76 Kab. Pasuruan
77 Kab. Jember
78 Kota Madiun
79 Kab. Banyuwangi
80 Kota Kediri
81 Kota Sidoarjo
82 Kab. Ngawi
83 Kota Probollinggo
16 Bali 84 Kota Denpasar
85 Kab. Badung
86 Kab. Gianyar
87 Kab. Abiansemal
88 Kab. Tabanan
89 Kab. Bangli
17 Kalimantan Barat 90 Kota Pontianak
91 Kab. Sanggau
92 Kab. Sintang
93 Kab. Bengkayang
94 Kab. Sekadau
95 Kota Singkawang
18 Kalimantan Timur 96 Kota Samarinda
97 Kota Balikpapan
98 Kab. Kutai Barat
99 Kab. Penajem Paser Utara
100 Kab. Tanah Grogot
101 Kab. Berau
102 Kab. Kutai Kartanegara
103 Kota Bontang
19 Kalimantan Selatan 104 Kab Hulu Sungai Utara
105 Kota Banjarmasin
106 Kota Banjar Baru
107 Kab Banjar
108 Kab Tabalong
109 Kab Tanah Laut
20 Sulawesi Selatan 110 Kota Makassar
111 Kab. Bantaeng
112 Kota Pare-Pare
113 Kab Maros
114 Kab. Bulukumba
LAKIP Dit. P2MKJN Page 55
21 Sulawesi Utara 115 Kab. Minahasa
116 Kota Bitung
117 Kota Manado
22 Sulawesi Tenggara 118 Kota Kendari
23 Bengkulu 119 Kota Bengkulu
120 Kab Curup
121 Kab. Bengkulu Utara
122 Kota Mukomuko
123 Kab. Bengkulu Selatan
124 Kab. Rejang Lebong
24 NTB 125 Kota Mataram
126 Kab. Lombok Timur
127 Kab. Sumbawa
128 Kab. Sumbawa Barat
25 NTT 129 Kab. Belu
130 Kab. Sikka
131 Kab. Ende
132 Kab.Sumba Timur
133 Kab. Manggarai
134 Kota Kupang
26 Gorontalo 135 Kota Gorontalo
136 Kab. Gorontalo
137 Kab Bone Bolango
27 Aceh 138 Kota Banda Aceh
139 Kab Aceh Besar
140 Kab Aceh Barat
141 Kab Pidie
142 Kota Langsa
143 Kab. Aceh Tamiang
144 Kota Lhokseumawe
145 Kab. Bireun
146 Kab Aceh Timur
147 Kab Aceh Utara
148 Kab Aceh Singkil
149 Kab Aceh Barat Daya
150 Kab Aceh Tengah
151 Kab Aceh Jaya
28 Bangka Belitung 152 Kab. Bangka
153 Kab.Bangka Selatan
154 Kab. Bangka Tengah
LAKIP Dit. P2MKJN Page 56
155 Kab. Bangka Barat
156 Kab. Belitung Timur
157 Kab. Belitung
29 Sulawesi Tengah 158 Kota Palu
30 Kalimantan Tengah 159 Kab. Pulang Pisau
31 Kalimantan Utara 160 Kota Tarakan
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Dr.dr. Fidiansjah,SpKJ,MPH
NIP 196306271988121002
LAKIP Dit. P2MKJN Page 57
Indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA
di 30% SMA dan yang sederajat
No Provinsi
1 DKI Jakarta
2 Jawa Barat
3 Jawa Tengah
4 Daerah Istimewa Yogyakarta
5 Jawa Timur
6 Banten
7 Aceh
8 Sumatera Utara
9 Sumatera Barat
10 Riau
11 Jambi
12 Sumatera Selatan
13 Lampung
14 Bengkulu
15 Bangka Belitung
16 Kepulauan Riau
17 Bali
18 NTB
19 NTT
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Dr.dr. Fidiansjah,SpKJ,MPH
NIP 196306271988121002