LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2011
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MARET 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Tahun 2011
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Maret 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2011 Hak Cipta © 2012, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gedung SME Tower Lantai 7, 8, 9 dan 17 Jalan Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan 12780 Telp. (021) 7991025 Fax. (021) 7996033 www.lkpp.go.id
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | i
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KATA PENGANTAR
yang dibebankan kepada LKPP dalam kurun waktu tahun 2011. Selain itu, laporan ini
disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean
government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pada tahun berikutnya.
LAKIP LKPP Tahun 2011 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi LKPP serta Rencana Strategis LKPP
Tahun 2010-2014. Pada LAKIP LKPP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan
keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan LKPP pada tahun
2011.
Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun
2011 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2011 akan
menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja LKPP di tahun 2012.
Jakarta, Maret 2012 Kepala LKPP
Agus Rahardjo
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2011 disusun dalam rangka
memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) LKPP Tahun 2011 merupakan wujud
akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-
2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2011 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
Tahun 2011. Penyusunan LAKIP LKPP Tahun 2011 ini pada hakekatnya merupakan
kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2011.
Dalam upaya merealisasikan good governance, LKPP telah melaksanakan berbagai
kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014. Visi
LKPP adalah “Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengadaan yang Kredibel”. Sesuai dengan
visi tersebut, maka misi LKPP adalah “Mewujudkan Aturan Pengadaan yang Jelas, Sistem
Monitoring dan Evaluasi yang Andal, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan
Kepastian Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di LKPP, maka dirumuskan tujuan
dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga
dapat meningkatkan kapasitas organisasi LKPP dan mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (tujuan)
tujuan strategis dan 18 (delapan belas) sasaran strategis sebagai berikut.
Tujuan 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah
di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
2. Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di
seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | iii
3. Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian
rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa
pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
4. Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa
pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
5. Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha
negara di bidang pengadaan barang/jasa.
Tujuan 2: Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang
dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai
berikut:
1. Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan
e-procurement;
2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa
dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat;
3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan
pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa;
4. Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu
pasar nasional.
Tujuan 3: Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional
dan Bermartabat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa
pemerintah;
2. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan
sertifikasi profesi yang independen dan kredibel.
Tujuan 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,
Kondusif dan Komprehensif. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten,
efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | iv
meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam
negeri;
2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.
Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP. Sasaran yang ingin dicapai
adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;
2. Terpenuhinya SDM yang kompeten;
3. Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif;
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP.
Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran LKPP pada tahun 2011 adalah
sebesar 75.92 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp156.021.306.407 (seratus
lima puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah).
Capaian kinerja input tertinggi adalah pada Sekretariat Utama yaitu sebesar 86.33 persen,
sedangkan capaian kinerja input terendah pada Deputi Bidang Pengembangan Strategi
dan Kebijakan sebesar 37.19 persen.
Belum optimalnya capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan oleh
beberapa hal sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik
sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL,
DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
Revisi anggaran DIPA LKPP tahun 2011 terdiri atas revisi SP-RKAKL sebanyak 5
kali, revisi DIPA sebanyak 6 kali dan revisi POK sebanyak 13 kali.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) LKPP pada tahun
2011 baru sebanyak 137 orang atau 59 persen dari kebutuhan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum
sepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi bersama internal LKPP
belum tersedia, jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dan
gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | v
Capaian kinerja sasaran (outcome) rata-rata sebesar 129.33 persen. Capaian
kinerja tertinggi terdapat pada sasaran jumlah pengaduan dan sanggah banding
pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan, sedangkan capaian terendah
terdapat pada sasaran jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi strategi, kebijakan dan
regulasi di bidang pengadaan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan
revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus
diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan
kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
Melalui LAKIP LKPP Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan
kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis
Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................ 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................... 2
1.3 KELEMBAGAAN ................................................................................. 2
1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI .......................................................... 2
1.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA ......................................................... 6
1.3.3 SARANA DAN PRASARANA ....................................................... 7
1.3.4 KEUANGAN ............................................................................. 7
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ..................................... 9
2.1 VISI ................................................................................................ 9
2.2 MISI ............................................................................................... 9
2.3 TUJUAN .......................................................................................... 10
2.4 SASARAN STRATEGIS ....................................................................... 14
2.5 PENETAPAN KINERJA ....................................................................... 16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 20
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2011 ................... 20
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 ................................... 22
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................ 23
3.4 WHISTLEBLOWER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .. 50
3.5 ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN ........................................................ 53
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | vii
BAB IV. PENUTUP ........................................................................................ 55
4.1 KESIMPULAN ................................................................................... 55
4.2 REKOMENDASI ................................................................................ 56
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 57
LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi LKPP Tahun 2011 ................................................ 57
LAMPIRAN 2. Rencana Kinerja LKPP Tahun 2011 .................................................... 58
LAMPIRAN 3. Penetapan Kinerja Tahunan LKPP Tahun 2011 .................................... 59
LAMPIRAN 4. Pengukuran Kinerja Sasaran LKPP Tahun 2011 ................................... 61
LAMPIRAN 5. Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2010-2011 ..................... 64
LAMPIRAN 6. Instansi Pemerintah yang Difasilitasi e-Procurement melalui LPSE
Pada Tahun 2011 ............................................................................. 67
LAMPIRAN 7. LPSE yang Sudah Teragregasi Pada Tahun 2011 ................................. 80
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | viii
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2009-2011 per Unit Kerja Eselon I LKPP .............. 8
Gambar 2. Realisasi Keuangan LKPP Tahun 2008-2011 ............................................ 8
Gambar 3. Pemetaan Sebaran LPSE Nasional .......................................................... 33
Gambar 4. Mekanisme Penetapan dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...................................................... 34
Gambar 5. Peta Persebaran Instruktur .................................................................... 36
Gambar 6. Desain Komunikasi Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower System dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...................................................... 52
Gambar 7. Tampilan Awal Sistem Elektronik Whistleblower System dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ....................................................................... 52
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | ix
Tabel 1. Rekapitulasi PNS dan CPNS LKPP Tahun 2011 Berdasarkan Pendidikan dan
Unit Kerja ................................................................................................ 6
Tabel 2. Alokasi Anggaran LKPP Tahun 2009 – Tahun 2011 ..................................... 8
Tabel 3. Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja LKPP Tahun 2011 ............. 17
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2011 .................................... 20
Tabel 5. Pelayanan Kesaksian Ahli LKPP Tahun 2011 ............................................... 28
Tabel 6. Progres Implementasi LPSE Tahun 2009-2011 ........................................... 29
Tabel 7. Sosialisasi Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2011 ............................................................................................. 30
Tabel 8. LPSE yang Telah Dibentuk Sampai Dengan Tahun 2011 .............................. 32
Tabel 9. Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2008-2011 ......... 32
Tabel 10. LPP yang Memperoleh Pemeringkatan Tahun 2011 ................................... 36
Tabel 11. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Tahun 2005-2011 ................................................................ 38
Tabel 12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai LKPP Tahun 2011 ................................ 47
Tabel 13. SOP yang Telah Disusun oleh LKPP ......................................................... 49
Tabel 14. Realisasi Anggaran LKPP Tahun 2009 – Tahun 2011 ................................. 53
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 1
1.1 LATAR BELAKANG
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dengan tugas melaksanakan
pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Mengacu
pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, LKPP sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara
diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah
dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP LKPP
tahun 2011 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat,
visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun
2011, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja LKPP pada tahun mendatang.
Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam satu
tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Target kinerja yang harus dicapai LKPP tahun 2011, yang merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011. Pengukuran pencapaian
kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi
masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka
meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP
didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan
kerja yang ada di lingkungan LKPP.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LAKIP LKPP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam
rangka mencapai visi dan misi LKPP.
Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
kinerja kegiatan dan sasaran LKPP. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian
dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP
ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang
akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja LKPP.
1.3 KELEMBAGAAN
Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja LKPP.
Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana.
1.3.1 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan
barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar
prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan
badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan
sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 3
d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik
(electronic procurement);
e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum;
f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan,
penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah
tangga.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LKPP dibantu oleh 1 (satu)
Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.
A. Sekretariat Utama
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan
LKPP.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LKPP;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LKPP;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga
terkait;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP.
B. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan
pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha
dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 4
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadan barang/jasa
Pemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah
dengan badan usaha, termasuk kerjasama internasional yang terkait dengn
pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b. Penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan
barang/jasa Pemerintah.
C. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan
memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tahun
sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta
pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah
secara elektronik (electronic procurement).
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan dan perumusan kebijakan sistem pemantauan, penilaian dan
evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses
pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui permintaan data hasil pengadaan
barang/jasa yang telah dan sedang berjalan kepada instansi Pemerintah di
Pusat dan di Daerah;
c. Penyiapan masukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan dan
pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 5
Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;
d. Melakukan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengembangan sistem
pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
D. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakaan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan
pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di
bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b. Penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraan pembinaan nasional di
bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c. Penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
E. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan
saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum
lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
menyelenggarakan fungsi:
a. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh stakeholders terkait
dengan aturan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b. Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola
pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 6
c. Pemberian bantuan, nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan
yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu;
d. Pemberian pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan
barang/jasa Pemerintah.
Bagan Struktur Organisasi LKPP sampai dengan Unit Kerja Eselon 2 dapat dilihat
pada Lampiran 1.
1.3.2 Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai akhir tahun 2011 didukung oleh Sumber Daya
Manusia sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta 107 orang pegawai kontrak (data per 31
Desember 2010). Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai Diploma (D3)
hingga Strata Tiga (S3). Rekapitulasi pegawai (PNS dan CPNS) berdasarkan pendidikan
pada masing-masing Unit Kerja Eselon I LKPP disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi PNS dan CPNS LKPP Tahun 2011 Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja
Sumber: Biro Kepegawaian, Hukum dan Humas, Tahun 2011
No Pendidikan
Unit Kerja Eselon 1 Total LKPP
Settama Deputi I Deputi II Deputi III Deputi IV
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
PNS
1 S3 1 1 1 - - 1 3 3 - - 5 5
2 S2 / Profesi 11 12 9 9 10 7 8 7 9 11 47 44
3 S1 8 9 2 2 - - 2 5 2 2 14 17
4 D4/SMP 1 1 - - 2 - 1 - - - 4 1
Jumlah PNS 21 23 12 11 12 8 14 15 11 13 70 70
CPNS
1 S1 - 15 - 11 - 13 - 9 - 12 0 60
2 D3 - 3 - 0 - 0 - 4 - 0 0 7
Jumlah CPNS 0 18 0 11 0 13 0 13 0 12 0 67
Total 21 41 12 22 12 21 14 28 11 25 70 137
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 7
Berdasarkan Tabel 1, jumlah PNS dan CPNS sampai tahun 2011 tidak mengalami
peningkatan dikarenakan adanya Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
02/SPB/M.PAN–Rb/2011, Nomor 800-632/Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011
tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlaku
mulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.
Jumlah PNS/CPNS yang dimiliki LKPP saat ini baru mencapai 59 persen dari total
kebutuhan. Kebutuhan tenaga struktural dan staf pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan struktur organisasi saat ini adalah 230 orang PNS
dengan perincian 1 orang Kepala LKPP, 1 orang Sekretaris Utama, 4 orang Deputi, 3
orang Kepala Biro, 12 orang Direktur, 33 orang Eselon III, 66 orang Eselon IV dan 132
orang staf/pelaksana.
1.3.3 Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pelaksanaan tugas, LKPP memerlukan sarana dan prasarana
pendukung. Sampai saat ini LKPP belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih
menyewa di Gedung SME Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta 12780,
Lantai 7, 8, 9 dan 17.
1.3.4 Keuangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2011 LKPP
didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2011 sebesar Rp205.510.602.000,- (dua ratus lima miliar lima ratus sepuluh juta
enam ratus dua ribu rupiah). Alokasi anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat
dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1. Realisasi keuangan LKPP Tahun 2011 sebesar
Rp156.021.306.407 atau sebesar 75.92 persen seperti terlihat pada Gambar 2.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 8
Tabel 2. Alokasi Anggaran LKPP Tahun 2009 - Tahun 2011
No Unit Kerja Eselon I Pagu (Rp)
2009 2010 2011 1 Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan 8.471.338.000 8.596.000.000 16.776.300.000
2 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi
23.947.432.000 19.942.800.000 31.972.173.000
3 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
10.470.945.000 15.337.000.000 18.161.100.000
4 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
8.874.919.000 14.365.000.000 9.613.000.000
5 Sekretariat Utama 62.754.289.000 51.974.490.000 128.988.029.000
Jumlah Total 114.518.923.000 110.215.290.000 205.510.602.000
Sumber : Biro Umum dan Keuangan LKPP, Tahun 2011
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2009-2011 per Unit Kerja Eselon 1 LKPP
Gambar 2. Realisasi Keuangan LKPP Tahun 2008–2011
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 9
2.1 VISI
Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan
peranan LKPP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin
diwujudkan oleh LKPP, maka perlu dirumuskan visi LKPP yang mencerminkan keadaan
yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk
menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap
unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan
fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan
tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang
ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 –
2014.
Dalam visi ini terkandung maksud bahwa LKPP berkeinginan untuk menjadi lembaga
kebijakan pengadaan yang andal dalam arti lembaga yang memiliki kualitas, kapabilitas
atau kemampuan, serta otoritas untuk mengembangkan dan menghasilkan berbagai
kebijakan yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya di
Indonesia.
2.2 MISI
Sejalan dengan visi LKPP maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat
dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu,
beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan
atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi LKPP. Selanjutnya misi diharapkan dapat
menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh LKPP.
VISI LKPP : “ANDAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PENGADAAN YANG KREDIBEL”
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 10
2.3 TUJUAN
Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh LKPP pada lima tahun
mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan
menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh LKPP. Dengan
berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis
LKPP dirumuskan sebagai berikut:
Pertama Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan baran
Kedua Mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara
dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa;
Ketiga Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan baran
pemerintah yang profesional dan bermartabat;
Keempat Mewujudkan kebijakan nasional pengadaan barang/jasa yang
kondusif dan komprehensif; dan
Kelima Meningkatkan kapasitas organisasi LKPP.
Tujuan pertama dan kedua merupakan tujuan utama (ultimate goals) organisasi
yang menggambarkan alasan keberadaan LKPP. Salah satu alasan mengapa LKPP perlu
didirikan karena adanya kebocoran anggaran yang cukup signifikan berasal dari
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menyimpang/tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Selain itu, LKPP juga diharapkan mampu mendorong peningkatan efisiensi
dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Agar mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan pada tujuan pertama dan
kedua, maka tujuan ketiga, keempat dan kelima perlu dirumuskan. Ketiga tujuan
MISI LKPP : “MEWUJUDKAN ATURAN PENGADAAN YANG JELAS, SISTEM MONITORING DAN
EVALUASI YANG ANDAL, SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, DAN KEPASTIAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 11
tersebut merupakan prasyarat agar tujuan utama (ultimate goals) dapat dicapai.
Pengurangan kebocoran dan peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa hanya
dapat terwujud jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan oleh personil yang
secara teknis mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Selain pemenuhan terhadap kebutuhan SDM yang
kompeten dan profesional untuk menangani pengadaan barang/jasa, juga diperlukan
seperangkat regulasi, kebijakan dan prosedur pengadaan yang jelas, mudah dipelajari
dan dilaksanakan sehingga dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintah
menjadi semakin baik. Selanjutnya agar keempat tujuan tersebut dapat terwujud,
tentunya dibutuhkan organisasi LKPP yang memiliki kapasitas untuk berkinerja secara baik
di setiap tingkatan organisasi.
Kelima tujuan strategis LKPP tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai
berikut:
A. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa.
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah masih banyaknya kasus-kasus korupsi terkait proses pengadaan yang ditemukan
dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah
diperkirakan mencakup sekitar 44 persen dari seluruh kasus yang ditangani kedua
lembaga tersebut. Selain itu, hasil audit yang dilakukan oleh berbagai lembaga
pengawasan seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal maupun Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa temuan yang terkait dengan proses
pengadaan barang/jasa masih cukup signifikan. Temuan-temuan tersebut umumnya
terkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan dan proses pengadaan. Disisi
lain, masyarakat juga menemukan dugaan adanya indikasi tindak korupsi, kolusi dan
nepotisme pada proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah.
Mengacu pada berbagai permasalahan tersebut serta berdasarkan kewenangan
dan peran yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 12
berlaku, maka tujuan pertama dirumuskan. Tujuan ini menggambarkan secara nyata
peran yang diharapkan dilakukan oleh LKPP, dan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian tujuan maka indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan
pencapaian tujuan untuk lima tahun mendatang adalah persentase penurunan kejadian
penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa. Semakin tinggi persentase
penurunan kejadian penyimpangan berarti kinerja LKPP semakin baik.
Tujuan untuk mengurangi kejadian penyimpangan dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah dimaksudkan agar LKPP secara bertahap mengurangi berbagai
kejadian penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan sesuai dengan hasil audit
yang dilakukan oleh berbagai lembaga pengawasan yang ada. Hal ini juga berarti bahwa
LKPP akan berupaya mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin akan terjadi di
berbagai instansi pemerintah. LKPP akan berupaya membantu berbagai instansi
pemerintah melalui pemberian supervisi, bimbingan teknis bahkan pendampingan jika
dijumpai adanya permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa.
B. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang
Dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa.
Selain tingginya angka penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa,
masalah lain yang juga mengemuka adalah masih tingginya inefisiensi belanja
barang/jasa pemerintah. Besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10
sampai dengan 40 persen. Selanjutnya, rendahnya penyerapan anggaran atau adanya
keterlambatan proses pengadaan juga masih merupakan masalah yang harus segera
diatasi, mengingat rendahnya penyerapan anggaran dapat mengurangi aktivitas ekonomi,
disamping juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada
masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa,
LKPP perlu melakukan beberapa upaya seperti mendorong penyusunan rencana
pengadaan barang/jasa melalui aplikasi yang terintegrasi dengan pengusulan anggaran,
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 13
pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan rencana,
serta mendorong pelaksanaan e-procurement di seluruh instansi pemerintah. Jika ketiga
hal ini dilakukan, maka diharapkan dapat terwujud efektivitas kinerja dan efisiensi
anggaran negara dalam pengadaan barang/jasa.
C. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Yang Profesional Dan Bermartabat.
Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah ke depan
diarahkan untuk mewujudkan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional,
yaitu SDM yang memiliki kompetensi, bermartabat dan memiliki jalur serta jenjang karir
yang jelas dan terarah. Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan
dengan baik sesuai dengan standar dan persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itu
pengembangan SDM pengadaan berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai
pengembangan SDM yang orientasi serta acuan programnya berbasis pada standar
kompetensi kerja. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi (PSBK) bertumpu pada:
- Standar Kompetensi Kerja sebagai acuan.
- Materi pembelajaran (learning material) sebagai bahan ajar atau bahan latih.
- Penilaian atau asesmen untuk evaluasi atau pengukuran pencapaian
kompetensi.
- Sertifikasi untuk pengakuan atau rekognisi kompetensi.
D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,
Kondusif dan Komprehensif.
Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang efisien,
transparan, kredibel serta tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, maka
dibutuhkan seperangkat kebijakan maupun peraturan yang mampu mengatur secara jelas
proses pengadaan barang/jasa secara nasional. Kebijakan maupun peraturan ini
diharapkan juga harus selaras dengan berbagai kebijakan lain yang terkait.
Agar tercipta peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang harmonis
dengan berbagai peraturan lainnya serta selaras dengan berbagai prioritas pembangunan,
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 14
maka LKPP akan menetapkan dan mengusulkan berbagai peraturan yang selaras dengan
penanganan berbagai isu aktual, seperti persaingan usaha, penggunaan produk dalam
negeri, penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah serta
berbagai isu terkini yang ada dengan tetap memperhatikan berbagai kaidah pengadaan
barang/jasa.
E. Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP.
Sebagai organisasi yang baru berdiri serta dihadapkan pada tingginya
pengharapan masyarakat dan stakeholder agar terwujud suatu proses pengadaan
barang/jasa di instansi pemerintah yang transparan, kredibel dan efisien, maka LKPP
dituntut untuk selalu berkinerja tinggi dalam berbagai tugas dan peran yang diemban.
Untuk mewujudkan kinerja tinggi tersebut tentunya dibutuhkan suatu organisasi yang
sesuai dengan tuntutan dan pengharapan masyarakat.
LKPP saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan seperti sarana dan prasarana,
prosedur kerja yang masih harus disusun dan dirumuskan, keterbatasan dalam jumlah
SDM serta berbagai keterbatasan dalam penyediaan manajemen dukungan kantor yang
memadai. LKPP bertekad untuk memenuhi keterbatasan tersebut secara bertahap sejalan
dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran.
2.4 SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan perumusan tujuan strategis LKPP, maka dirumuskan sasaran strategis
searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai
berikut:
A. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:
1. Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah
di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 15
2. Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di
seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
3. Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian
rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa
pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
4. Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa
pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
5. Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha
negara di bidang pengadaan barang/jasa.
B. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang
dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa
Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua, maka sasaran strategisnya adalah:
1. Terfasilitasinya kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan
e-procurement;
2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa
dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat;
3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan
pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa;
4. Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu
pasar nasional.
C. Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional
dan Bermartabat
Dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga, maka sasaran strategisnya adalah:
1. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa
pemerintah;
2. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan
sertifikasi profesi yang independen dan kredibel.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 16
D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas,
Kondusif dan Komprehensif
Dalam rangka mewujudkan tujuan keempat, maka sasaran strategisnya adalah:
1. Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten,
efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat
meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam
negeri;
2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.
E. Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP
Dalam rangka mewujudkan tujuan kelima, maka sasaran strategisnya adalah:
1. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;
2. Terpenuhinya SDM yang kompeten;
3. Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif;
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP.
2.5 PENETAPAN KINERJA
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian
reward atau penghargaan dan sanksi.
LKPP telah membuat penetapan kinerja tahun 2011 secara berjenjang sesuai
dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penetapan Kinerja LKPP tahun
2011 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telah
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 17
ditetapkan.Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan
target LKPP tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja LKPP Tahun 2011
Tujuan Strategis 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
No Sasaran Strategis Indikator Target 1 Terwujudnya pelaksanaan bimbingan
teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah K/L/D/I yang diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa
80 Pihak
2 Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah pihak yang diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa
8 Pihak
3 Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan
60 Rekomendasi
4 Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan
75 Rekomendasi
5 Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa
Jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan /persaingan usaha
90 Kesaksian
Ahli
Tujuan Strategis II : Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran
Negara yang Dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa
No Sasaran Strategis Indikator Target 1 Terfasilitasinya Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement
Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi e-procurement
50 Persen
Jumlah layanan e-procurement yang memenuhi standar
-
2 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja KL dan RKA-KL
Jumlah instansi Pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
21 Instansi
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 18
No Sasaran Strategis Indikator Target yang akurat
3 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa
Laporan kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah secara nasional
1 Dokumen
4 Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional
Jumlah layanan pengadaan secara elektronik
300 LPSE
Jumlah LPSE yang diagregasi - Tujuan Strategis 3: Mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang Profesional dan Bermartabat No Sasaran Strategis Indikator Target 1 Terciptanya sistem karir dan
pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah
Peraturan MenPAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya
1 Dokumen
2 Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Persentase pelatihan pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional Tenaga Pengadaan Barang/Jasa
20 Persen
3 Terciptanya jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel
Persentase pelayanan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah
100 Persen
Tujuan Strategis 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa
yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif No Sasaran Strategis Indikator Target 1 Terciptanya kebijakan pengadaan
barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri
Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah • UU • PP • Perpres • SE / Peraturan Kepala LKPP
- - -
4 Dokumen
2 Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan
Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi
5 Pihak
Tujuan Strategis 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP No Sasaran Strategis Indikator Target 1 Terlaksananya penyempurnaan
fungsi dan struktur organisasi LKPP Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP
1 Dokumen
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 19
No Sasaran Strategis Indikator Target 2 Terpenuhinya SDM yang kompeten Persentase pemenuhan
kebutuhan pegawai 80 Persen
Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan
100 Persen
3 Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif
Opini BPK atas LKPP 1 Dokumen Persentase implementasi pelaksaanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP
50 Persen
4 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
70 Persen
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 20
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2011
LKPP pada tahun 2011 mempunyai 6 (enam) indikator kinerja utama dan setiap
indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran
pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi
dibandingkan dengan target. Pada Tabel 4 disajikan capaian kinerja LKPP beserta
persentase pencapaiannya.
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2011
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Persentase Pencapaian
(persen) 1 Tercapainya target kinerja LKPP Persen ≥ 80 92,34 115.43 2 Jumlah paket pengadaan barang/jasa
pemerintah yang dilelang melalui e-procurement
Paket 20.000 24.475 122.38
3 Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement
Persen 10 12 120
4 Pemenuhan SDM pengelola pengadaan yang bersertifikasi
Orang 75.000 177.480
236.64
5 Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang/jasa
Orang 300 350 116.67
6 Jumlah K/L/D/I yang sudah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan pedoman *)
Unit 60 t.a.d -
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama LKPP 142.22 *) Pengukuran akan dilakukan jika Peraturan Kepala tentang ULP telah ditetapkan Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat-Direktorat LKPP Tahun 2011
Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama LKPP adalah
sebesar 142.22 persen. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja
utama LKPP adalah sebagai berikut:
1. Indikator: Tercapainya target kinerja LKPP. Target kinerja LKPP tahun
2011 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja
LKPP sebesar 92.34 persen atau persentase capaian sebesar 115.43 persen.
Namun demikian terdapat target kinerja yang tidak dapat direalisasikan seperti
desain konsultan gedung karena terlambatnya pengadaan tanah kantor LKPP,
pengadaan server Pusdatin dan desain portal LKPP karena lelang gagal.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 21
2. Indikator: Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dilelang melalui e-procurement. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 24.475
paket pekerjaan yang dilelang melalui e-procurement dengan total pagu sebesar
Rp53 Triliun. Jumlah penyedia yang terdaftar dalam sistem e-procurement
hingga tahun 2011 sebanyak 189.226 pelaku usaha dari seluruh Indonesia.
Realisasi pencapaian paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelang
melalui e-procurement pada tahun 2011 sebesar 122.38 persen.
3. Indikator: Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement.
E-procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah
terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dampak
penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa adalah terjadinya
efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah. Rata-rata penghematan
anggaran pemerintah (APBN/APBD) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah
pada tahun 2011 terealisasi sebesar 12 persen atau sebesar Rp4.47 Triliun
dengan persentase pencapaian adalah sebesar 120 persen.
4. Indikator: Pemenuhan SDM pengelola pengadaan yang bersertifikat.
Terkait dengan indikator ini, jumlah sumber daya manusia pengelola
pengadaan yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak
177.480 orang atau sebesar 236.63 persen dari yang ditargetkan sebesar
75.000 orang. Tingginya realisasi tersebut dikarenakan banyaknya instansi
pemerintah baik di Pusat maupun Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan
ujian sertifikasi. Hal ini terkait dengan pengelola pengadaan barang/jasa wajib
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan amanat
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 12 dan pasal 137.
5. Indikator: Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang/jasa.
Kegiatan pelatihan dan penataran instruktur bertujuan untuk menghasilkan
instruktur yang kompeten dalam pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa
pemerintah. Pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 300 orang peserta
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 22
mengikuti pelatihan instruktur. Persentase pencapaian target pemenuhan SDM
instruktur pengadaan barang/jasa adalah sebesar 100 persen. Terdapat
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain: (1) belum meratanya
persebaran alumi persebaran alumni instruktur yang terlatih (TOT) seperti di
Papua, Gorontalo dan Kalimantan Tengah hanya terdapat 1 orang sedangkan di
Jakarta 111 orang; dan (2) masih terdapat provinsi yang belum memiliki
narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki sertifikasi TOT
dari LKPP yaitu provinsi Riau dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan peserta tidak
lulus dan tidak ada pendaftar.
6. Indikator: Jumlah K/L/D/I yang sudah membentuk Unit Layanan
Pengadaan (ULP) sesuai dengan pedoman. ULP sebagai organisasi
pelaksana pengadaan sudah harus dibentuk pada tahun 2014. Peraturan Kepala
LKPP terkait pembentukan ULP saat ini masih dalam proses penetapan oleh
Kepala LKPP.
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.Tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran pada Lampiran 4.
Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian
masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan.
Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan
dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja
dijelaskan sebagai berikut.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 23
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah berupaya
melaksanakan amanat pembangunan di bidang pengadaan barang/jasa. Capaian sasaran
strategis LKPP tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:
SASARAN 1
Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran
yaitu jumlah K/L/D/I yang diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa.
Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah K/L/D/I yang diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa
80 pihak 96 pihak 120
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan
sistem pengadaan barang/jasa, LKPP memberikan bimbingan teknis kepada semua
pemangku kepentingan pengadaan yang bertujuan memastikan proses pengadaan
dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Jumlah layanan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah yang
diberikan kepada K/L/D/I pada tahun 2011 sebanyak 96 pihak dengan pencapaian
sebesar 120 persen. Lokasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan LKPP pada
tahun 2010-2011 disajikan pada Lampiran 5.
SASARAN 2
Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran
yaitu jumlah pihak yang diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa. Indikator
kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah pihak yang diberikan advokasi di 8 pihak 8 pihak 100
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 24
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
bidang pengadaan barang/jasa
Pada tahun 2011, LKPP telah memberikan advokasi di bidang pengadaan
barang/jasa kepada 8 (delapan) pihak yaitu kementerian, lembaga, daerah, instansi,
penyedia/asosiasi, kelompok masyarakat/LSM, auditor dan penegak hukum. LKPP juga
memberikan layanan advokasi dalam bentuk telepon/sms, konsultasi tatap muka, email,
dan surat sebanyak 13.252 rekomendasi.
Selain melalui berbagai media konsultasi, LKPP telah memberikan layanan
advokasi pendampingan untuk paket pengadaan barang/jasa di beberapa instansi.
Layanan pendampingan ini diberikan untuk paket pekerjaan di atas Rp 100 milyar atau
pengadaan yang bersifat strategis. K/L/D/I penerima layanan pendampingan pada tahun
2011 diantaranya:
1. Pendampingan Pengadaan Penyelenggaraan Kegiatan Beasiswa Seni dan
Budaya serta Indonesia Channel 2010;
2. Penerapan KTP Elektronik- Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
3. Penugasan Tim Persiapan Penetapan Paket pengadaan Barang/Jasa untuk
Kebutuhan SEA GAMES Tahun 2011 dan Para SEA GAMES Tahun 2011;
4. Pengadaan Helikopter Search and Rescue – Badan SAR Nasional;
5. Tim Asistensi Satgas Penanganan WNI di Libya dan Mesir;
6. Pendampingan Proses Pengadaan B/J Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
RS. Otak Nasional;
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT ASDP Ferry;
8. Pelaksanaan Pengadaan Mass Rapid Transportation di PT.MRT Jakarta;
9. Panitia Pelaksana KTT ke-19 ASEAN Tahun 2011;
10. Penyusunan e-catalogue Obat Generik dan Alkes Habis Pakai di
Kementerian Kesehatan;
11. Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kelas III (multi years) RSUP Dokter
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 25
Kariadi di Semarang;
12. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
13. Pembelian Pesawat Kepresidenan – Sekretariat Negara;
14. Pengadaan Compoletion Centre untuk cabin interior Pesawat
Kepresidenan;
15. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Penyusunan Standar Bidding Document di Sekolah Tinggi Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Pengadaan Kendaraan Angkutan Umum Murah Pedesaan di Kementerian
Perindustrian;
18. Pelaksanaan Proyek Perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan
Pembangunan Jalan Tol Akses ke Bandara Internasional Ngurah Rai;
19. Penyusunan Aturan Wali Amanat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan; dan
20. Pengadaan Bangunan multi years Kantor Walikota Depok.
SASARAN 3
Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Indikator kinerja untuk sasaran strategis ini berikut target dan realisasinya
disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan
60 Rekomendasi
361 Rekomendasi
602
Pelayanan sanggah banding dan pengaduan diberikan oleh LKPP kepada semua
pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemberian
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 26
rekomendasi penyelesaian sanggah banding, penanganan pengaduan dan pemberian
konsultansi. Dalam mewujudkan pembinaan dalam penanganan pengaduan dan
pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa
Pemerintah di seluruh K/L/D/I, pada tahun 2011 LKPP telah memberikan 361
rekomendasi dengan pencapaian sebesar 602 persen. Rekomendasi yang diberikan terdiri
dari 291 rekomendasi terkait dengan pengaduan, dan sebanyak 70 rekomendasi terkait
dengan sanggah banding. Tingginya pengaduan dan sanggah banding disebabkan
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 belum sepenuhnya dipahami dan dapat diterapkan oleh
stakeholder, sehingga jumlah konsultansi dan permintaan rekomendasi lebih besar
daripada target yang ditetapkan.
Kegiatan konsultasi dalam hal pemberian rekomendasi terkait sanggah banding
dan pengaduan dilakukan melalui berbagai media, yaitu konsultasi secara langsung (tatap
muka) di kantor LKPP dan melalui media seperti email, aplikasi konsultasi pengadaan,
telepon, dan sms. Konsultasi terkait sanggah banding dan pengaduan yang diberikan oleh
LKPP selama tahun 2011 adalah sebanyak 878 konsultasi, yang terdiri dari 446 konsultasi
melalui email dan aplikasi konsultasi, serta sebanyak 432 konsultasi langsung (tatap
muka) di kantor LKPP.
SASARAN 4
Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran
yaitu jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang
terselesaikan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan
75 Rekomendasi
128 Rekomendasi
170.67
Dalam penanganan permasalahan pelaksanaan kontrak dan sengketa pelaksanaan
kontrak, dari target sebanyak 75 rekomendasi maka yang dapat direalisasikan adalah
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 27
sebanyak 128 rekomendasi atau sebesar 170.67 persen. Tingginya realisasi dibandingkan
target dikarenakan masih banyaknya permasalahan kontrak dan sengketa audit dalam
pengadaan barang/jasa. Dalam menangani sengketa audit, LKPP mengalami kesulitan
untuk mendatangkan pejabat yang melakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) guna mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung mengenai laporan hasil audit
pada rapat pembahasan kasus-kasus yang menjadi sengketa audit. Pada tahun 2011
LKPP telah melakukan kajian awal mengenai arbritase dan alternatif penyelesaian
sengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diharapkan kedepan permasalahan kontrak
pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme arbritase dan
alternatif penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah.
SASARAN 5
Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa
Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran strategis ini berikut target dan
realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha
90 Kesaksian
Ahli
148 Kesaksian
Ahli
164.44
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering menimbulkan permasalahan
hukum terutama pada tahap pelaksanaan kontrak dan pasca pelaksanaan kontrak.
Permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa dapat berupa tindak
pidana (pidana khusus atau pidana biasa), persaingan usaha, perdata dan tata usaha
negara. Permasalahan hukum ini terjadi baik di instansi pemerintah pusat, instansi
pemerintah provinsi/kabupaten/kota,dan penyedia barang/jasa. Pemberian pendapat
hukum dan kesaksian ahli sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan hukum terkait
pengadaan barang/jasa Pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Dalam tindak pidana (pidana khusus atau pidana biasa), perkara persaingan
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 28
usaha, pendapat hukum dan keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyelidikan,
penyidikan serta persidangan.
Pada tahun 2011, LKPP telah memberikan pelayanan kesaksian ahli sebanyak 148
kasus dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5. Pelayanan Kesaksian Ahli LKPP Tahun 2011
No Instansi Jumlah 1 KPK 22 2 Kejaksaan / Pengadilan Umum 59 3 Pengadilan TUN 4 4 KPPU 29 5 Kepolisian 34
Total Jumlah Kesaksian Ahli 148
Untuk meningkatkan jumlah tenaga saksi ahli di bidang pengadaan barang/jasa
Pemerintah, sampai tahun 2011 LKPP telah melakukan seleksi terhadap calon saksi ahli
sebanyak 136 orang. Dalam seleksi psikologi yang berhasil lulus sebagai calon saksi ahli
adalah sebanyak 18 orang.
Selain pemberian pelayanan kesaksian ahli, pada tahun 2011 telah dilakukan
kegiatan penyamaan persepsi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah bagi aparat
penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel baik dari
segi pelaksanaan maupun penerapannya bagi aparat penegak hukum. Pelaksanaan
kegiatan ini berupa workshop yang membahas pemahaman teori-teori hukum maupun
pengetahuan praktis dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang melibatkan
Kementerian Keuangan, BPK dan LKPP. Peserta dalam kegiatan penyamaan persepsi ini
berasal dari kejaksaan, kepolisian dan kehakiman sebanyak 88 orang.
SASARAN 6
Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
sasaran yaitu: (1) jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement dan (2)
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 29
jumlah layanan e-procurement yang memenuhi standar. Indikator kinerja, target dan
realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement
50 Persen 52.5 Persen 105
Jumlah layanan e-procurement yang memenuhi standar *)
-- -- --
*) Pengukuran akan dilakukan pada tahun 2012
Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement melalui LPSE pada
tahun 2011 sebanyak 613 instansi (lihat Lampiran 6) atau pencapaian sebesar 105 persen
dari target yang ditetapkan. Jumlah LPSE, provinsi dan instansi yang terlayani LPSE
sampai tahun 2011 disajikan pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Progres Implementasi LPSE Tahun 2009-2011
No Uraian 2009 2010 2011 1 LPSE 33 137 315 - LPSE System Provider 30 98 273 - LPSE Service Provider 3 39 42 2 Provinsi Terlayani 18 28 31 3 Instansi Terlayani 41 254 613
Sumber: Direktorat e-Procurement LKPP, Tahun 2011
SASARAN 7
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja KL dan RKA-KL yang akurat
Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinya
adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah instansi Pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
21 Instansi 17 Instansi 80.95
Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa merupakan salah satu
tahapan penting dalam proses pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif. Pada
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 30
tahun 2011 terdapat 17 instansi pemerintah yang telah menyusun perencanaan
pengadaan barang/jasa yaitu: LKPP, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian,
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Balai
Taman Nasional Sebangau, Balai Taman Nasional Komodo, Balai Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Solo, RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dan Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.
Pada tahun 2011 LKPP melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman perencanaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Wilayah Indonesia
Bagian Tengah dan Wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7. Sosialisasi Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun
2011 No Sosialisasi Tempat Waktu Jumlah
K/L/D/I 1 Wilayah Indonesia Bagian
Barat Medan 26-28 September 2011 Pemprov : 4
Pemkab : 5 Pemkot : 11
2 Wilayah Indonesia Bagian Tengah
Makassar 10-12 Oktober 2011 Pemprov : 6 Pemkab : 6 Pemkot : 8
3 Wilayah Indonesia Bagian Timur
Denpasar 28-30 November 2011 Pemprov : 8 Pemkab : 12 Pemkot : 10
Sumber: Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN LKPP, Tahun 2011
Dalam rangka sistem penunjukan langsung kendaraan pemerintah, LKPP
menyusun dasar hukum melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan
K/L/D/I. Selain itu telah dibangun sistem aplikasi yang berbasis web dan melibatkan 13
ATPM/main dealer/dealer yang mewakili 9 (sembilan) merk mobil. Telah dilakukan
transaksi terhadap sekitar 1.732 unit kendaraan roda empat dengan nilai transaksi
sebesar Rp373 Miliar. Untuk selanjutnya akan dikembangkan sistem aplikasi yang
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 31
terintegrasi dan berbasis web, yang diharapkan dapat menunjang proses penunjukan
langsung dan monitoring evaluasi pengadaan kendaraan Pemerintah.
SASARAN 8
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa
Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinya
adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Laporan kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah secara nasional
1 Dokumen 1 Dokumen 100
Pada sasaran strategis ini telah dihasilkan 1 (satu) dokumen laporan kinerja
pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pencapaian sebesar 100 persen. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan melibatkan BPKP dan instruktur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Indikator Kinerja Kunci disusun dengan merumuskan Kamus Indikator dan Bobot
Indikator. Sosialisasi dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Regional Barat) dan
Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim (Regional Tengah dan Timur), selain itu dilaksanakan
pula konsultasi publik di Provinsi Jawa Tengah, LPSE Kota Yogyakarta dan LPSE Provinsi
Kalimantan Selatan.
SASARAN
9 Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator
kinerja sasaran yaitu: (1) jumlah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan (2)
jumlah LPSE yang teragregasi. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah layanan pengadaan secara elektronik 300 LPSE 315 LPSE 105 Jumlah LPSE yang teragregasi -- 251 LPSE --
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 32
Pada tahun 2011 LKPP menargetkan membentuk 300 LPSE dan terealisasi
sebanyak 315 LPSE. Hal ini menggambarkan tingginya keinginan K/L/D/I untuk
membangun sistem e-procurement dan adanya peran aktif dari LKPP dalam memberikan
asistensi pembentukan LPSE bagi seluruh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan
diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131, bahwa
K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk
sebagian/seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. Jumlah LPSE yang sudah
terbentuk sampai dengan tahun 2011 disajikan pada Tabel 8 berikut.
Tabel 8. LPSE yang Telah Dibentuk Sampai Dengan Tahun 2011
No Instansi Jumlah 1 Instansi Pemerintah Pusat 29 2 Pemerintah Provinsi 31 3 Pemerintah Kabupaten/Kota 225 4 Lain-lain (Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit, BUMN) 30
Total Jumlah LPSE 315 Sumber: Direktorat e-Procurement LKPP, Tahun 2011
Dampak penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa salah satunya
adanya efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Rata-rata penghematan anggaran
pemerintah (APBN/APBD) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan
melalui e-procurement pada tahun 2011 adalah sebesar 12 persen atau sebesar Rp4.4
triliun. Perkembangan pengadaan yang dilakukan secara elektronik melalui fasilitas LPSE
telah menghasilkan efisiensi dan penghematan anggaran sebagaimana disajikan pada
Tabel 9.
Tabel 9.
Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2008-2011
No Uraian Capaian
2008 2009 2010 2011 1. Jumlah Paket Pengadaan 33 1.724 6.397 24.475 2. Nilai Pagu (juta rupiah) 52.500 3.372.032 134.424.756 53.286.540 3. Paket Selesai 33 1.724 6.370 24.076 4. Nilai Pagu Selesai
(juta rupiah) 42.898 3.138.629 13.047.361 38.163.399
5. Nilai Hasil Lelang (juta rupiah)
36.286 2.619.526 11.652.549 33.688.761
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 33
No Uraian Capaian
2008 2009 2010 2011 6. Selisih Pagu dan Hasil
Lelang (juta rupiah) 6.612 518.427 1.394.812 4.474.608
7. Selisih Pagu dan Hasil Lelang (%)
15 17 11 12
Sumber : SMART Report LPSE LKPP, Tahun 2011
Sampai dengan tahun 2011, LPSE yang sudah teragregasi adalah sebanyak 251
LPSE (lihat Lampiran 7), dimana implementasi agregasi data tersebut memungkinkan
penyedia yang terdaftar di 1 (satu) LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa
melakukan verifikasi dan registrasi ulang. Agregasi ini akan dilakukan secara bertahap ke
seluruh LPSE. Peta sebaran LPSE Nasional dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pemetaan Sebaran LPSE Nasional
SASARAN
10 Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah
Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinya
disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa
1 Dokumen 1 Dokumen 100
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 34
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Pemerintah dan Angka Kreditnya
LKPP telah membentuk Tim Penyusunan Model Pengembangan Profesi Jabatan
Fungsional untuk tenaga pengadaan barang/jasa Pemerintah. Tim ini telah
merekomendasikan suatu rencana peta jenjang karier dan pembentukan jabatan
fungsional di bidang pengadaan. Pada tahun 2011, LKPP, Kementerian PAN dan RB, BKN
telah menyelesaikan persyaratan dan proses yang diperlukan dalam pembentukan jabatan
fungsional pengadaan barang/jasa Pemerintah, diantaranya Ekspose Naskah Akademis,
Penyusunan dan Pembahasan Matrik Jabatan Fungsional, Studi Beban Kerja Pejabat
Fungsional, Uji Petik Analisa Beban Kerja Pejabat Fungsional Pengadaan dan Penyusunan
Draft Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Pengadaan. Mekanisme
penetapan dan penyempurnaan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa Pemerintah
selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Mekanisme Penetapan dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah salah satunya
dilakukan melalui fasilitasi atas pengembangan lembaga profesi Ikatan Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Indonesia atau IAPI. Dewan Pengurus IAPI terdiri dari 2 (dua)
Pelaksanaan Studi Beban kerja (BK) di
lapangan
Penyusunan dan Pembahasan Matrik
Ekspose Naskah Akademis (NA)
Usulan Naskah Akademis (NA)
Penetapan Peraturan Bersama (Instansi Pembina dan BKN)
Peraturan Presiden tentang Tunjangan
Jabfung PBJP Pengolahan Hasil Studi BK
dan penetapan
Angka Kredit
Pertimbangan Teknis Kepala
BKN dan Penetapan Kep.
MENPAN
Surat Edaran Dirjen Anggaran
Kemenkeu tentang Tunjangan Jabfung
PBJP
Penyusunan Juknis (Instansi Pembina)
Keterangan: : dilaksanakan tahun 2010 : dilaksanakan tahun 2011 : dilaksanakan tahun 2012
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 35
kepengurusan yaitu: Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di DKI Jakarta dan
Dewan Pengurus Daerah. Hingga tahun 2011 telah terbentuk 12 Dewan Pengurus Daerah
yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua,
Sumatera Barat dan Lampung. LKPP bersama dengan IAPI telah menghasilkan Kode Etik
Profesi bagi Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang disahkan pada tanggal 29 November 2011.
SASARAN 11
Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator
kinerja sasaran yaitu persentase pelatihan pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada
Standar Kompetensi Nasional Tenaga Pengadaan Barang/Jasa. Indikator kinerja, target
dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Persentase pelatihan pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional Tenaga Pengadaan Barang/Jasa
20 Persen 28,23 Persen
141,15
Pada tahun 2011 LKPP dapat memfasilitasi pelatihan di instansi/penyelenggara
sesuai standar LKPP sebesar 28,23 persen. Persentase tersebut dihitung dengan
membandingkan jumlah pelaksanaan ujian yang difasilitasi LKPP sebanyak 1.697
penyelenggaraan dengan jumlah pelatihan yang difasilitasi LKPP sebanyak 479
penyelenggaraan.
Pada tahun 2011 LKPP telah melaksanakan pelatihan instruktur pengadaan
barang/jasa (TOT) untuk 150 orang, sehingga sampai tahun 2011 telah tersedia 350
instruktur terlatih yang tersebar di 31 provinsi. Sebaran instruktur pengadaan barang/jasa
disajikan pada Gambar 5.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 36
Sumber: Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi LKPP, Tahun 2011
Gambar 5. Peta Persebaran Instruktur
Dalam rangka meningkatkan kompetensi ahli pengadaan, LKPP telah menyusun
materi khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi 4 (empat) modul
pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yaitu: (1) Modul Pelatihan Strategi
Pengadaan; (2) Modul Pelatihan Penyusunan Spesifikasi dan HPS; (3) Modul Pelatihan
Evaluasi Dokumen Penawaran; dan (4) Modul Pelatihan Penyusunan Kontrak.
Dalam rangka pembinaan dan kerjasama dengan Lembaga Pelaksana Pelatihan
(LPP) Pengadaan Barang/Jasa, pada tahun 2011 LKPP telah melakukan pemeringkatan
terhadap 16 (enam belas) LPP sebagai berikut:
Tabel 10. LPP yang Memperoleh Pemeringkatan Pada Tahun 2011
No Instansi Peringkat 1 Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia A 2 Pusdiklat Aparatur Perhubungan A 3 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian
Keuangan A
4 Badiklat Pekerjaan Umum Wilayah II Bandung B 5 Lembaga Manajemen Cerdas Karanganyar-Jawa Tengah B
Sulteng= 2 org
Jatim= 17 org
Kalbar = 2 org
Bali= 13
NTT = 9 org
NTB = 3 org
Sulsel = 18 org
Kalteng = 1org
Kalsel= 9org
Kaltim = 9org
Sulbar = 2org
Sultra = 4 org
Papua = 1 org
Papua Barat = 0
Maluku= 3 org
Gorontalo = 2 org
Sulut = 3 org
Malut = 2 org
NAD = 8 org
Sumut = 11org
Sumbar = 8 org
Kepri: 4 org
Riau = 0
Jambi = 4org
Bengkulu = 6 org
Babel = 5 org
Sumsel = 7 org
Lampung = 7 org
Jabar= 40 org
Banten= 7 org
Jakarta= 111 org Jateng=
28 org Yogya=
8 org
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 37
No Instansi Peringkat 6 Badan Kepegawaian, Diklat Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam B
7 Badiklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta B 8 Badiklat Provinsi Banten B 9 Badiklat Pekerjaan Umum Wilayah VII Palembang B 10 Badiklat Provinsi Kalimantan Barat B 11 Badiklat Provinsi Kalimantan Selatan B 12 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman B
13 Badiklat Daerah Provinsi Lampung C 14 Badan Kepegawaian, Diklat dan Litbang Provinsi Nusa
Tenggara Timur C
15 Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepulauan Riau C 16 Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang C
Sumber: Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi LKPP, Tahun 2011
SASARAN
12 Terciptanya jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel
Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinya
disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Persentase pelayanan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah
100 Persen 100 Persen 100
Dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi terutama pengelolaan SDM pengadaan
barang/jasa pemerintah yang kompeten sesuai dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun
2010 pasal 12 dan pasal 137 bahwa anggota kelompok kerja ULP, pejabat pengadaan dan
pejabat pembuat komitmen wajib bersertifikat. LKPP memfasilitasi sertifikasi pengadaan
barang/jasa pemerintah sesuai kompetensi ahli pengadaan. Pada tahun 2011 capaian
pelayanan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar
100 persen dari jumlah permintaan fasilitasi ujian yang diajukan oleh K/L/D/I.
Ujian sertifikasi berdasarkan permintaan instansi maupun program regular LKPP
telah diselenggarakan 1.697 ujian, yang meluluskan sebanyak 33.375 orang dari peserta
sejumlah 122.088 orang. Total ahli pengadaan dari kurun waktu 2005-2011 sejumlah
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 38
177.480 orang dari seluruh K/L/D/I dan swasta. Rincian penyelenggaraan ujian sertifikasi
pengadaan barang/jasa sejak tahun 2005-2011 disajikan dalam Tabel 11.
Tabel 11. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun 2005-2011*)
No Tahun Jumlah Penyelenggaraan
Total Peserta
Jumlah Peserta Lulus Total Peserta Lulus Lulus L2 L3 L4
1 2005 356 64.411 8.625 4.243 23 12.891 2 2006 887 120.314 8.375 1.775 17 10.167 3 2007 1.241 138.670 18.421 2.548 0 20.969 4 2008 1.080 108.708 22.183 5.215 0 27.398 5 2009 1.130 111.323 27.728 9.790 7 37.525 6 2010 1.187 99.127 25.089 10.034 32 35.155 7 2011 1.697 122.088 33.142 176 57 0 33.375 Total 7.578 764.641 33.142 110.597 33.662 79 177.480
Sumber: Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPP, Tahun 2011
Sejak tahun 2009 penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJP dilakukan dengan dua
cara yaitu sistem konvensional atau berbasis kertas di 33 provinsi dan ujian berbasis
komputer di kantor LKPP Jakarta. Pada tahun 2011 telah terselenggara ujian sertifikasi
keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis komputer di:
1. Bandiklat Pemerintah Provinsi Aceh di Banda Aceh-NAD 1 kali ujian;
2. Universitas Andalas di Padang-Sumatera Barat 2 kali ujian;
3. PDC Telkom di Bandung-Jawa Barat 1 kali ujian;
4. Universitas Diponegoro di Semarang-Jawa Tengah 1 kali ujian;
5. MMTC di Yogyakarta-DIY 1 kali ujian;
6. Universitas Airlangga di Surabaya-Jawa Timur 1 kali ujian;
7. Politeknik Banjarmasin di Banjarmasin-Kalimantan Selatan 1 kali ujian; dan
8. Politeknik Negeri Ujungpandang di Makassar-Sulawesi Selatan 2 kali ujian.
Dalam kegiatan tersebut didapatkan peserta lulus sejumlah 145 orang dari total
498 peserta atau sebesar 29.12 persen.
Dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan ujian sertifikasi berbasis
komputer di tahun berikutnya lokasi penyelenggaraan ujian diperbanyak lagi di beberapa
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 39
wilayah lainnya. Area pelayanan menjadi lebih luas dan sistem tersebut akan
dikembangkan di 32 provinsi sehingga dapat melayani peserta dari wilayah sekitarnya.
Metode ujian berbasis komputer mempunyai beberapa manfaat yaitu hasil lebih cepat
diketahui sehingga meningkatkan kualitas pelayanan.
Guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan ahli pengadaan bersertifikat
di kabupaten/kota, khususnya bagi daerah yang memiliki ahli pengadaan bersertifikat
yang masih sedikit maka LKPP memberikan bantuan khusus dengan menyelenggarakan
ujian dengan menanggung seluruh pembiayaan. Selain di kabupaten/kota, secara reguler
juga menyelenggarakan sertifikasi di 32 provinsi sebanyak 160 kali dalam satu tahun
anggaran.
Untuk mewujudkan pelayanan prima pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan
barang/jasa Pemerintah maka didukung melalui kegiatan: (1) Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen Sertifikasi, sehingga database ahli pengadaan lebih informatif yang
terintegrasi dengan system informasi pelatihan berbasis kompetensi; (2) Penyusunan
1.000 dokumen (butir) soal yang digunakan untuk sertifikasi sebagai bank soal; (3)
Penyediaan sarana pendukung (kertas, lembar jawab, sertifikat, dll) untuk pelaksanaan
ujian sertifikasi; (4) Penyusunan 1 (satu) dokumen Pedoman pengendalian mutu dan
evaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (5)
Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan strategi kebijakan, pedoman, dan standar
sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa pemerintah pada 300 (tiga ratus) pihak; dan (6)
Survaillance tempat uji kompetensi (asesmen SDM).
SASARAN 13
Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri
Sebagai lembaga kebijakan, LKPP melakukan perumusan kebijakan di bidang
pengadaan barang/jasa, yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan, mulai
dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Kepala LKPP.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 40
Regulasi tersebut kemudian menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia.
Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 13 disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah:
- Draft RUU - Draft RPP - Perpres - SE / Peraturan Kepala
1 Dokumen 1 Dokumen
- 4 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
- 2 Dokumen
100 100
- 50
Pada tahun 2011 LKPP menargetkan penyusunan sebanyak 6 (enam) dokumen
peraturan/regulasi pengadaan barang/jasa yaitu: 1 (satu) dokumen draft Rancangan
Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa (RUU PBJ), 1 (satu) dokumen draft Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, dan 4 (empat) Peraturan Kepala LKPP.
LKPP telah dapat menyusun 6 (enam) dokumen peraturan/regulasi yaitu: Draft RUU
Pengadaan Barang/Jasa; Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa;
dan 2 (dua) dokumen Peraturan Kepala LKPP yang terdiri dari: (1) Petunjuk Teknis
Operasional Daftar Hitam (blacklist), (2) Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam
Negeri dan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dua
dokumen Peraturan Kepala LKPP yang masih dalam proses penyelesaian yaitu: (1)
Pedoman Pemutusan Kontrak dan (2) Pedoman Penyesuaian Harga.
Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melalui berbagai
tahapan antara lain: melakukan pengumpulan dan pengkajian ketentuan pengadaan
untuk penyempurnaan naskah akademik. Pada tahun 2011 LKPP telah menyelesaikan
naskah akademisnya dan sudah tersusun 12 draft naskah melalui pembahasan ditingkat
Kementerian/Lembaga dan rapid assesment yang dilakukan oleh Tim ITB dan Universitas
Diponegoro. Beberapa kendala dalam pembahasan RUU Pengadaan Barang/Jasa dimana
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 41
ruang lingkup RUU yang masih belum final, yaitu pengaturan pengadaan di lingkungan
BUMN dan Kerjasama Pemerintah Swasta.
Pada tahun 2011, LKPP telah menyusun 1 (satu) dokumen draft Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyusunan RPP PBJP ini
bertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 dalam pengadaan, menyelaraskan aturan-aturan pengadaan yang
masih saling tumpang tindih, menjelaskan dan mempertegas aturan pengadaan yang
masih multi-tafsir, mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam pengadaan,
mewujudkan tertib penyelenggaraan pengadaan, meningkatkan kepercayaan terhadap
proses pengadaan, mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pengadaan, serta
meningkatkan manfaat pengadaan.
Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pada tahun
2011 LKPP telah menyusun sebanyak 8 (delapan) Peraturan Kepala LKPP, yaitu:
1. Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;
2. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar;
3. Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi
Lainnya;
4. Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
6. Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan
Pemerintah;
7. Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010
tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar
Bidding Document); dan
8. Tata Cara e-Tendering.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 42
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan melalui
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Perubahan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat)
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
1. Pengadaan Barang Pascakualifikasi;
2. Pengadaan Barang Prakualifikasi;
3. Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi;
4. Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi;
5. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul;
6. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul;
7. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Pascakualifikasi;
8. Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi;
9. Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi;
10. Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat;
11. Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat;
12. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non
Darurat;
13. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Penunjukan Langsung Non
Darurat;
14. Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat;
15. Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat;
16. Pengadaan Kosntruksi Penunjukan Langsung Darurat;
17. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat;
18. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Penunjukan Langsung Darurat;
19. Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat;
20. Pengadaan Barang Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat
Perintah Kerja (SPK);
21. Pengadaan Konstruksi Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat
Perintah Kerja (SPK);
22. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung yang
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 43
menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
23. Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Pengadaan Langsung yang
menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK); dan
24. Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat
Perintah Kerja (SPK).
Dalam rangka pelelangan secara elektronik, melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor
5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
Elektronik, yang terdiri atas 8 (delapan) dokumen yaitu:
1. Pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan
pascakualifikasi;
2. Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi;
3. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi;
4. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi;
5. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi satu
sampul;
6. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan prakualifikasi dua
sampul;
7. Pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi; dan
8. Pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi.
Dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diterima Indonesia dalam rangka
kerjasama pendanaan pembangunan, sebagian besar masih menggunakan tata cara
pengadaan barang/jasa berdasarkan guideline pemberi pinjaman atau hibah. Sesuai
kesepakatan Paris Declaration tahun 2005, perlu adanya kesepakatan antara aturan
negara/lembaga pemberi pinjaman atau hibah dengan negara penerima. Penggunaan
sistem pengadaan barang/jasa nasional perlu dilakukan agar pinjaman atau hibah dapat
lebih efektif dimanfaatkan Indonesia. Pada tahun 2011 LKPP telah menyusun 2 (dua)
dokumen harmonisasi sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu: (1) Kajian SOP
Negosiasi Pinjaman Luar Negeri dan (2) Dokumen Harmonisasi antara Perpres Nomor 54
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 44
Tahun 2010 dengan World Bank Guidelines yaitu 9 (sembilan) notifikasi penggunaan
National Competitive Bidding (NCB).
Untuk mengukur kinerja kepatuhan K/L/D/I terhadap regulasi pengadaan
barang/jasa, dilaksanakan pengukuran melalui Indikator Kinerja Kepatuhan atau
Compliance Performance Indicator (CPI). CPI merupakan alat ukur yang dikembangkan
oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menilai
bagaimana sistem pengadaan sesungguhnya beroperasi dan menggali permasalahan
nyata yang dihadapi oleh sistem dan praktek pengadaan. Indikator Kinerja Kepatuhan ini
mengukur tingkat kepatuhan kinerja pengadaan berdasarkan atas 4 pilar, yaitu: (1)
kerangka kerja legislasi dan regulasi; (2) kerangka kelembagaan dan kapasitas
manajemen; (3) pelaksanaan pengadaan danpraktek pasar; dan (4) integritas dan
transparansi sistem pengadaan pemerintah. Pilot survey Compliance Performance
Indicator (CPI) pada tahun 2011 untuk pengadaan barang/jasa tahun 2010 berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, menggunakan 10 sampel yaitu: (1) Kementerian: Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan; (2) Provinsi: Jawa
Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur; (3) Kota: Balikpapan dan Manado;
dan (4) Kabupaten: Belitung Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Kesimpulan dari pilot survey CPI antara lain yaitu: (1) Transparansi perlu
diperbaiki mencakup akses informasi pengadaan, aturan pengumuman, dan pemasukan
penerimaan dan pembukaan dokumen lelang; (2) Kompentensi staf pengadaan masih
rendah; (3) Pencatatan masih merupakan masalah utama dalam pemantauan dan
evaluasi kepatuhan kinerja pengadaan. Namun hasil pilot survey tersebut masih belum
menggambarkan kondisi pengadaan barang/jasa secara nasional.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 45
SASARAN 14
Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator
kinerja sasaran yaitu jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi. Indikator kinerja, target
dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Jumlah Pihak yang mendapatkan sosialisasi 5 Pihak 4 Pihak 80
Kegiatan sosialisasi strategi kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan, pada
tahun 2011 ditargetkan diberikan kepada 5 (lima) pihak yaitu pemerintah, perguruan
tinggi, kelompok masyarakat, asosiasi, dan negara/lembaga donor. Dalam
pelaksanaannya hanya 4 (empat) pihak yang telah mendapatkan sosialisasi atau
pencapaian sebesar 80 persen. Empat pihak tersebut yaitu pemerintah, perguruan tinggi,
kelompok masyarakat, dan asosiasi. Kegiatan sosialisasi mencakup stakeholder di 33 (tiga
puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di 5 (lima) kota di Indonesia
antara lain Bali, Makasar, Surabaya, Medan dan Jakarta. Sehingga diharapkan persamaan
persepsi menganai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di seluruh
provinsi/kabupaten/ kota.
SASARAN
15 Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator
kinerja sasaran yaitu reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan
LKPP Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP
1 Dokumen 1 Dokumen 100
Penyusunan struktur organisasi LKPP yang memadai untuk melaksanakan semua
tugas dan fungsi yang dimandatkan pada LKPP yaitu dengan target 1 dokumen
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 46
restrukturisasi organisasi LKPP. Selama tahun 2011 LKPP telah menyusun 3 dokumen
usulan struktur organisasi LKPP yang baru yang terdiri dari :
1. Bagan Struktur Organisasi yang Baru;
2. Naskah Akademis Usulan Restrukturisasi Organisasi LKPP;
3. Draft Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Struktur Organisasi yang Baru.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini
sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Lembaga Non-
Kementerian sebagai perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Penataan organisasi dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi di bidang kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas kelembagaan pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
(rightsizing). Berdasarkan Surat Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/383/D.II.PAN-
RB/2/2012 tanggal 1 Februari 2012, usulan penataan organisasi LKPP masih menunggu
proses penetapan dari Peraturan Presiden mengenai Lembaga Non-Kementerian sehingga
untuk saat ini usul penataan organisasi LKPP belum dapat dipertimbangkan.
SASARAN
16 Terpenuhinya SDM yang kompeten
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator
kinerja sasaran yaitu: (1) persentase pemenuhan kebutuhan pegawai dan (2) persentase
pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan. Indikator kinerja, target
dan realisasinya disajikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai 80 Persen 59 Persen 73.75 Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan
100 Persen 100 Persen 100
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 47
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia LKPP sesuai dengan formasi
dan peta jabatan yang telah dibuat, pemenuhan PNS LKPP dilakukan melalui rekrutmen
CPNS maupun PNS dari instasi lain. Pada tahun 2011 pemenuhan kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil LKPP ditargetkan dapat mencapai 80 persen dari jumlah formasi yang tersedia
dalam peta jabatan. Namun target tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya Peraturan
Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN–Rb/2011, Nomor
800-632/Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai tanggal 1 September 2011
sampai dengan 31 Desember 2012. Hingga akhir tahun 2011, LKPP baru dapat memenuhi
sebanyak 59 persen (137 PNS) dari total kebutuhan sebanyak 230 PNS.
Usaha menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan
peningkatan mutu melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap PNS memiliki kewajiban untuk
meningkatkan kemampuannya melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk mencapai
level kompetensi pegawai yang dipersyaratkan sesuai jabatannya. Pencapaian pegawai
LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan pada tahun 2011 adalah sebesar
100 persen. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada 175 orang pegawai LKPP
disajikan pada Tabel 12.
Tabel 12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai LKPP Tahun 2011
No Diklat Jumlah A. DIKLAT PIMPINAN DAN DIKLAT PRAJABATAN 1. Diklat Prajabatan Golongan II 7 Orang 2. Diklat Prajabatan Golongan III 59 Orang 3. Diklat Pimpinan II 6 Orang 4. Diklat Pimpinan III 9 Orang 5. Diklat Pimpinan IV 7 Orang
B. DIKLAT TEKNIS DALAM NEGERI 1. PKPA PERADI 16 Orang 2. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 1 Orang 3. Penilaian dan Pengembangan Organisasi - MDF 2 Orang 4. Diklat Bendahara 3 Orang 5. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat 1 Orang
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 48
No Diklat Jumlah Internasional
6. Supply Chain Management - PPM 3 Orang 7. Manajemen Berbasis Hasil - MDP 7 Orang 8. SAPK – Badan Kepegawaian Negara 2 Orang 9. SPIP - BPKP 15 Orang 10. Pelatihan Kehumasan Privat 3 Orang 11. Implementation of Electronic Filing with Integrated
Document Management System and Email Handling TDS
3 Orang
12. Manajemen Perubahan - PPM 1 Orang 13. Manajemen SDM - PPM 1 Orang 14. DISC HRD Forum 3 Orang 15. Regional Public Sector Conference II 3 Orang 16. Best Procurement Strategy 2 Orang 17. PPAKP – Kementerian Keuangan 2 Orang 18. Problem Solving - PPM 1 Orang 19. Carrer Development Program – Dago Consultant 3 Orang 20. KPI With BSC 11 Orang
C. DIKLAT TEKNIS LUAR NEGERI 1. Asia Public-Private Partnership Network (APN) 2011
- KDI 2 Orang
2. Asia Pasific Fraud Conference - AFCE 1 Orang 3. Procurement Strategy Development - UNDP 1 Orang
Sumber: Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP, Tahun 2011
SASARAN
17 Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
indikator kinerja sasaran yaitu: (1) persentase business process yang sesuai dengan SOP
dan (2) Opini BPK atas LKPP. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Persentase business process yang sesuai dengan SOP *)
50 Persen -- --
Opini BPK atas LKPP WTP WTP 100 *) Pengukuran dilakukan pada tahun 2012
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 49
Indikator persentase bisnis proses yang sesuai dengan SOP baru dapat diukur
pada tahun 2012 dengan tahapan-tahapan antara lain: (1) simulasi pelaksanaan
monitoring dan evaluasi (monev) business process yang sesuai dengan SOP; (2)
perbaikan proses monev berdasarkan hasil rekomendasi dari proses simulasi; (3)
pelaksanaan monev terhadap business process yang ada; dan (4) evaluasi hasil
pelaksanaan monev SOP. Pada tahun 2011 pencapaian yang ada yaitu 100 persen dalam
hal penyusunan dokumen 100 business process yang tersebar di setiap direktorat/biro di
LKPP dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 13. SOP yang Telah Disusun oleh LKPP
No UKE I Tahun Total per
UKE I 2008 2009 2010 2011 1. Sestama -- 90 50 76 216 2. Deputi I 17 24 -- -- 41 3. Deputi II 38 10 -- 7 55 4. Deputi III 47 34 -- 17 98 5. Deputi IV 18 5 -- -- 23
Jumlah SOP 120 163 50 100 433 Sumber: Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP, Tahun 2011
Opini WTP atas laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaksanakan
sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif yaitu dengan target pencapaian 1 dokumen.
Opini BPK atas laporan keuangan LKPP tahun 2011 belum keluar karena sampai saat ini
proses pemeriksaan BPK di LKPP masih berlangsung.
SASARAN
18 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP
Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinya
adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Capaian
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
70 Persen 86.14 Persen 123.06
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 50
Realisasi penyediaan sarana dan prasarana adalah sebesar 86.14 persen. Rincian
pengadaan sarana prasarana tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1. Tanah untuk bangunan gedung LKPP dari target 3200 m2 tercapai sebanyak
2900 m2 sehingga pencapaiannya yaitu sebesar 83,11 persen. Pembelian tanah
untuk gedung LKPP mengalami beberapa kali proses gagal lelang sehingga
pada bulan Desember 2011 baru dapat terealisasi. Pembelian tanah tidak bisa
terpenuhi target 100 persen karena harga tanah melebihi harga satuan di POK
sehingga luasnya tidak dapat maksimal. Kekurangan luas tanah akan dipenuhi
pada tahun berikutnya.
2. Working furniture, tahun ini mencapai realisasi 100 persen seperti target yang
telah ditetapkan di Penetapan Kinerja Tahun 2011, yang terdiri dari: 1 unit
meja kerja eselon 2, 2 meja kerja eselon 3, 6 meja kerja staf.
3. Living furniture, interior/partisi juga mencapai realisasi 100 persen terdiri dari:
pembangunan ruangan di lantai 9 yaitu ruang Pusdatin, ruang IAPI, Gudang,
serta kelengkapan furniture sesuai interior.
4. Dokumen desain konstruksi gedung tidak dapat dilaksanakan karena
pengadaan tanah baru dapat direalisasikan pada bulan Desember 2011.
5. Pembelian mobil operasional kantor juga tercapai 100 persen yaitu pembelian
sebanyak 2 unit mobil operasional;
6. Alat pengolah data hanya terealisasi sebanyak 45 persen karena pengadaan
server Pusdatin lelang gagal.
7. Alat komunikasi internal (ICT) terealisasi 85 persen terdiri dari: pengadaan alat
olah raga, infocus, voice recorder, laser pointer, mesin fotocopy, dan white
board electric.
3.4 WHISTLEBLOWER DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1) LATAR BELAKANG
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencegah tindak pidana korupsi. Tujuan utamanya agar pihak-pihak terkait dapat
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 51
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
LKPP mendapatkan mandat untuk melaksanakan agenda program P32-
penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk memperkuat
mekanisme pengawasan yang bebas korupsi, rencana aksi A84 - mendorong
implementasi whistleblower system pada instansi pemerintah. Kriteria keberhasilannya
adalah perbaikan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada
whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan mandat ini,
LKPP bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian
Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Sasaran yang telah dicapai oleh LKPP terkait whistleblower system, yaitu:
1. Tersusunnya peraturan yang menjadi landasan dilaksanakannya whistleblower
system dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam
(Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP) Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) Pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; dan
3. Terbangunnya Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme sistem komunikasi aplikasi whistleblower
dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah disajikan pada Gambar 6, sedangkan
tampilan halaman depan aplikasi sistem elektronik whistleblower system dalam
pengadaan barang/jasa Pemerintah disajikan pada Gambar 7.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 52
Gambar 6. Desain Komunikasi Aplikasi Sistem Elektronik Whistleblower System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gambar 7. Tampilan Awal Sistem Elektronik Whistleblower System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Salah satu kekurangan yang masih dihadapi dalam mengaplikasikan whistleblower
system adalah belum berfungsi secara optimal karena terkendala kebutuhan SDM dan
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 53
organisasi yang bertugas sebagai verifikator dan penelaah, serta belum tersedianya
sarana dan prasarana penunjang fungsi sistem elektronik whistleblower system.
Tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan whistleblower
system adalah:
1. Penyesuaian organisasi dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan
whistleblower system dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan whistleblower
system dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Penyempurnaanwhistleblower system dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah guna memperbaiki sistem pengawasan yang memberikan
perlindungan kepada whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi.
3.5 ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN
Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
berdasarkan unit kerja eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 14. Realisasi Anggaran LKPP Tahun 2009 - Tahun 2011
No Unit Kerja Eselon I Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Capaian
1 Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
16.776.300.000 6.239.659.218 37.19
2 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
31.972.173.000 18.807.183.125 58.82
3 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
18.161.100.000 14.256.364.921 78.50
4 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
9.613.000.000 5.359.076.470 55.75
5 Sekretariat Utama 128.988.029.000 111.359.022.673 86.33
Jumlah Total 205.510.602.000 156.021.306.407 75.92
Sumber : Biro Umum dan Keuangan LKPP, Tahun 2011
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 54
Total anggaran yang dikelola LKPP pada tahun 2011 sebesar Rp205.510.602.000,-
(dua ratus lima miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua ribu rupiah). Jumlah
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp156.021.306.407 (seratus lima puluh enam miliar
dua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah) atau sebesar 75.92
persen. Berdasarkan tabel di atas, realisasi tertinggi berada di Sekretariat Utama dengan
pencapaian sebesar 86.33 persen dan realisasi terndah yaitu Deputi Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan dengan pencapaian sebesar 37.19 persen.
Rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran LKPP tahun 2011 disebabkan oleh
faktor-faktor berikut:
1. Terjadinya penghematan (efisiensi) anggaran LKPP berasal dari: (1) anggaran
barang dan belanja modal yang berasal dari sisa anggaran hasil lelang dan
belanja modal yang dilaksanakan oleh ULP LKPP; dan (2) belanja kebutuhan
pelayanan bimbingan teknis, advokasi, saksi ahli, konsultasi sanggah dan
sanggah banding yang tidak sepenuhnya digunakan karena pihak yang
membutuhkan pelayanan telah menyediakan anggarannya dan sebagian pihak
melakukan konsultasi langsung di kantor LKPP.
2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana LKPP yang tidak dapat dilaksanakan
seperti desain konstruksi gedung, gagal lelang server Pusdatin, gagal lelang
portal LKPP.
3. Dalam penyusunan beberapa peraturan atau kajian yang melibatkan instansi
terkait lainnya sering mengalami hambatan dalam menyesuaikan jadwal yang
tepat, berkaitan dengan kesibukan atau tugas-tugas mendadak dari instansi lain
(stakeholders) yang tergabung dalam tim.
4. Terdapat hibah luar negeri yang belum dapat dicatat realisasinya yaitu berupa
Technical Assistance dari ADB (executed by bank) karena menunggu proses
penyelesaian dokumen Surat Pengesahan Hibah Luar Negeri (SPHLN).
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 55
4.1 KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja LKPP Tahun 2011 merupakan pertanggungjawaban
atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis LKPP tahun 2010–2014 yang berisi uraian tentang capaian
indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh LKPP pada
tahun 2011.
Pengukuran indikator kinerja utama tingkat lembaga menunjukkan pencapaian
sebesar 142.22 persen. Sedangkan rata-rata persentase pencapaian pengukuran sasaran
strategis LKPP adalah sebesar 129.33 persen. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian
target indikator kinerja, LKPP mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran 2011
sebesar Rp205.510.602.000,- (dua ratus lima miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus
dua ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp156.021.306.407 (seratus lima
puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratu enam ribu empat ratus tujuh rupiah) atau
75.92 persen.
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun
kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2011
adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik
sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL,
DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2011
baru sebanyak 137 orang atau 59 persen dari kebutuhan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum
sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama
internal LKPP, terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja yang
masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum
memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 56
4.2 REKOMENDASI
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKPP Tahun 2011, untuk meningkatkan kinerja
pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi
anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan,
seperti pengadaan tanah tahun 2011-2012 dan pembangunan gedung tahun
2013.
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 57
Lampiran 1. Struktur Organisasi LKPP Tahun 2011
Kepala LKPP Sekretariat Utama
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata
Laksana
Biro Umum dan
Keuangan
Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas
Deputi Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi
Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah
Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum
Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus
dan Pertahanan Keamanan
Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama
Internasional
Direktorat Monitoring dan Evaluasi
Direktorat Perencanaan
Pengadaan RAPBN
Direktorat e-Procurement
Direktorat Pengembangan
Profesi
Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi
Direktorat Bina
Sertifikasi Profesi
Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi
Direktorat Penyelesaian
Sanggah
Direktorat Penanganan
Permasalahan Hukum
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 58
Lampiran 2. Rencana Kinerja LKPP Tahun 2011
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT LEMBAGA
Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun : 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)
1. Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Mewujudkan efektivitas
kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang./jasa
3. Mewujudkan kapasitas SDM
pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah yang profesional dan bermartabat
4. Mewujudkan kebijakan
nasional pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif, dan komprehensif
1 Tercapainya target kinerja utama LKPP
≥ 80 %
2 Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelang melalui e- procurement
20.000 Paket
3 Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement
10 %
4 Pemenuhan SDM pengelola pengadaan yang bersertifikasi
75.000 Orang
5 Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang/jasa
300 Orang
6 Jumlah K/L/D/I yang sudah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan pedoman
60 Unit
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 59
Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahunan LKPP Tahun 2011
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Agus Rahardjo Jabatan : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, Maret 2011
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Agus Rahardjo
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 60
Lampiran Penetapan Kinerja LKPP Tahun 2011
PENETAPAN KINERJA LEMBAGA
Kementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Tahun : 2011
Jumlah Anggaran Tahun 2011: Rp205.510.602.000,-
Jakarta, Maret 2011 Kepala LKPP
Agus Rahardjo
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Mengurangi dan
mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Mewujudkan
efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa
3. Mewujudkan
kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah yang profesional dan bermatabat
4. Mewujudkan
kebijakan nasional pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif, dan komperhensif
1 Tercapainya target kinerja utama LKPP
≥ 80% 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP
3. Program
Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
48.002.000.000
79.700.000.000
80.895.000.000
2 Jumlah paket pengadaaan barang/jasa pemerintah yang dilelang melalui e- procurement
20.000 paket
3 Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement
10%
4 Pemenuhan SDM pengelola pengadaan yang bersertifikasi
75.000 orang
5 Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang/jasa
300 orang
6 Jumlah K/L/D/I yang sudah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan pedoman
60 unit
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 61
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Sasaran LKPP Tahun 2011
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian (persen)
Tujuan Strategis 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa 1 Terwujudnya
pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah K/L/D/I yang diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa
80 Pihak 96 Pihak 120
2 Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah pihak yang diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa
8 Pihak 8 Pihak
100
3 Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan
60 Rekomendasi 361 Rekomendasi
602
4 Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I
Jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan
75 Rekomendasi 128
Rekomendasi
170.67
5 Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa
Jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan /persaingan usaha
90 Kesaksian Ahli 148
Kesaksian
Ahli
164.44
Tujuan Strategis II :Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa 6 Terfasilitasinya
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement
Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi e-procurement
50 Persen 52.5 Persen 105
Jumlah layanan e-procurement yang memenuhi standar *)
-- -- --
7 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja KL
Jumlah instansi Pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
21 Instansi 17 Instansi 80.95
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 62
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian (persen)
dan RKA-KL yang akurat 8 Terwujudnya koordinasi
dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa
Laporan kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah secara nasional
1 Dokumen 1 Dokumen 100
9 Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional
Jumlah layanan pengadaan secara elektronik
300 LPSE 315 LPSE 105
Jumlah LPSE yang diagregasi
-- 251 LPSE --
Tujuan Strategis 3:Mewujudkan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Profesional Dan Bermartabat 10 Terciptanya sistem karir
dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah
Peraturan MenPAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya
1 Dokumen 1 Dokumen 100
11 Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Persentase pelatihan pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional Tenaga Pengadaan Barang/Jasa
20 Persen 28.23 Persen
141.15
12 Terciptanya jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel
Persentase pelayanan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah
100 Persen 100 Persen 100
Tujuan Strategis 4:Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif 13 Terciptanya kebijakan
pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri
Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah • UU*) • PP**) • Perpres • SE / Peraturan Kepala LKPP
1 Dokumen 1 Dokumen
-- 4 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
-- 2 Dokumen
100 100 -- 50
14 Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan
Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi
5 Pihak
4 Pihak
80
Tujuan Strategis 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP 15 Terlaksananya Reorganisasi yang 1 Dokumen 1 Dokumen 100
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 63
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian (persen)
penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP
dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP *)
16 Terpenuhinya SDM yang kompeten
Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai
80 Persen 59 Persen 73.75
Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan
100 Persen 100 Persen 100
17 Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif
Persentase business process yang sesuai dengan SOP
50 Persen -- --
Opini BPK atas LKPP WTP WTP 100 18 Terpenuhinya kebutuhan
dan prasarana LKPP Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
70 Persen 86.14 Persen 123.06
Rata-rata Pencapaian Sasaran LKPP 129.33
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 64
Lampiran 5. Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2010-2011
No Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Tahun 2010
1 Pemkab Bangka Tengah 34 Pemkot Salatiga
2 Pemkab Bangka 35 Pemkab Purbalingga
3 Pemkot Yogyakarta 36 Lembaga Administrasi Negara
4 Pemkot Samarinda 37 Pemprov Bali
5 Pemprov Sumatera Utara 38 Pemkab Payakumbuh
6 Pemkab Kebumen 39 Pemkab Kendal
7 Pemkab Ngawi 40 Pemkab Klaten
8 Pemkab Maros 41 Pemprov Sulsel
9 Pemkab Sijunjung 42 Pemkot Palembang
10 Pemkab Gunung kidul 43 Pemkab Bantul
11 Badiklat Provinsi Bali 44 Dinas Bina Marga
12 Pemkab Luwu Utara 45 Pemkot Pangkal Pinang
13 Pemkot Balikpapan 46 Pemkab Solok
14 Pemprov Kepri 47 Pemkab Rokan Hulu
15 Pemkab Dharmasraya 48 Pemprov Jawa Tengah
16 Pemkab Pati 49 RS Ortopedi Surakarta
17 Pemkot Sukabumi 50 Pemkab Sukoharjo
18 Pemkot Palopo 51 RS Kusta DR. Rivai Abdullah Palembang
19 Universitas Negeri Semarang 52 Pemkab Hulu Sungai Utara 20 Pemkab Wonogiri 53 Pemkab Agam
21 Pemkab Muaro Jambi 54 Pemkab Bulungan
22 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
55 Pemkab Sumbawa
23 Politeknik Negeri Lampung 56 Badiklat NTT 24 DPU Pemkab Tegal 57 Politeknik Negeri Bandung
25 Pemkab Grobogan 58 RS Moewardi Surakarta
26 Pemkab Sumbawa Barat 59 Pemprov Gorontalo
27 Pemkab Ketapang 60 Pemkot Pontianak
28 Badiklat Pemprov Jambi 61 RSJ Jawa Barat
29 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian
62 Pemkab Lembata
30 BKD Semarang 63 Pemprov Bengkulu
31 Pemkab Balangan 64 Pemkot Cirebon
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 65
No Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis
32 Kementerian Kesehatan 65 Inspektorat Sumatera Utara
33 Badan Kepegawaian Negara 66 Pemkot Banjar Baru
Tahun 2011
1 RSKO Jakarta 49 Kabupaten Sidoarjo
2 PT Bangun Citra Kontraktor 50 Kabupaten Tarakan
3 Kabupaten Bangkalan 51 Universitas Jambi
4 Kabupaten Baru 52 Kabupaten Kuantan Sengingi
5 Kabupaten Prabumulih 53 Dirjen Holtikultura
6 Kabupaten Semarang 54 Kemenlu RI
7 Kabupaten Gresik 55 Kabupaten Purworejo
8 Sekretariat Presiden 56 Kabupaten Bengkulu Selatan
9 Depkominfo 57 Kabupaten Nias Barat
10 Universitas Bengkulu 58 Kabupaten Luwu Utara
11 Kota Banda Aceh 59 Kabupaten Gunung Kidul
12 Kota Palu 60 Kabupaten Limapuluh kota
13 Kabupaten Cirebon 61 Kabupaten Tuban
14 Provinsi Bangka Belitung 62 Universitas Brawijaya
15 Kabupaten Banyumas 63 Kabupaten Bima
16 Kota Padang Panjang 64 Provinsi Nusa Tenggara Barat
17 Kabupaten Singkawang 65 Provinsi Sulawesi Barat
18 BNN 66 Inspektorat DKI Jakarta
19 Kabupaten Karang Anyar 67 Inspektorat DKI Jakarta
20 Kabupaten Banjar 68 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
21 Kabupaten Pacitan 69 Kabupaten Deliserdang
22 RSUP Fatmawati 70 Aceh Tamiang
23 Kabupaten Minahasa 71 Kabupaten Pelelawan
24 RSU Persahabatan 72 Kemenkes Yogyakarta
25 Kabupaten Pasaman Barat 73 Pemkot Dumai
26 Provinsi DIY 74 Ditjen Pajak
27 Kabupaten Pati 75 Kemenlu RI
28 Sawahlunto 76 Kabupaten Purbalingga
29 BATAN 77 BPD Yogyakarta
30 Kabupaten Brebes 78 Kabupaten Kuantan Sengingi
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 66
No Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis
31 Kota Palopo 79 Kabupaten Klungkung
32 Kota Pontianak 80 Kemenlu RI
33 Kabupaten sleman 81 Kabupaten Bangka
34 Kabupaten Ende 82 Kabupaten Mandailing Natal
35 IAIN Sunan Ampel 83 Kabupaten Klaten
36 Kabupaten Payakumbuh 84 Pemprov Sulut
37 Kabupaten Dharmasraya 85 Bappeda Kabupaten Sidoarjo
38 Kabupaten Mukomuko 86 Kabupaten Cirebon
39 Kabupaten Jayapura 87 Pemkot Tanjung Pinang
40 Provinsi Sumatera Selatan 88 Kabupaten Sumba Timur
41 Bangka Tengah 89 Kabupaten Bone Bolango
42 Universitas Padjajaran 90 Kabupaten Garut
43 Tanah Bumbu 91 Kabupaten Kebumen
44 Kota Solok 92 Pemprov Kalsel
45 Kabupaten Minahasa Utara 93 Kabupaten Tasikmalaya
46 Kota Balikpapan 94 Kabupaten Bantul
47 Kabupaten Sidenreng Rappang 95 Kabupaten Grobogan
48 Dinas PU Jawa Timur 96 Kabupaten Tapanuli Selatan
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 67
Lampiran 6. Instansi Pemerintah yang Difasilitasi E-Procurement Melalui LPSE Pada Tahun 2011
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
1 Aceh LPSE Provinsi Aceh Provinsi Aceh LPSE Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat LPSE Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah LPSE Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara LPSE Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara LPSE Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh LPSE Kota Langsa Kota Langsa LPSE Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe LPSE Kota Sabang Kota Sabang
2 Bali LPSE Provinsi Bali Provinsi Bali Kementerian Perhubungan - Satker PLLAJ Bali
LPSE Kabupaten Badung Kabupaten Badung LPSE Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng LPSE Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar LPSE Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana LPSE Kota Denpasar Kota Denpasar
3 Bangka Belitung
LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung LPSE Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka LPSE Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat LPSE Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Selatan LPSE Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah LPSE Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung LPSE Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur LPSE Kota Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang
4 Banten LPSE Provinsi Banten Provinsi Banten LPSE Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak LPSE Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang LPSE Kabupaten Serang Kabupaten Serang LPSE Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang LPSE Kota Cilegon Kota Cilegon LPSE Kota Serang* Kota Serang LPSE Kota Tangerang Kota Tangerang
RSU Kabupaten Tangerang LPSE Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan
5 Bengkulu LPSE Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu LPSE Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan LPSE Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara LPSE Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang LPSE Kabupaten Lebong Kabupaten Lebong LPSE Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko LPSE Kota Bengkulu Kota Bengkulu LPSE Kota Bengkulu Kota Bengkulu LPSE Universitas Bengkulu Universitas Bengkulu
6 D. I. Yogyakarta
LPSE Provinsi D. I. Yogyakarta Provinsi D. I. Yogyakarta Balai Besar Veteriner Wates Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak
Progo Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional II BP2 Gaki Magelang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 68
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Yogyakarta
LPSE Kabupaten Bantul* Kabupaten Bantul LPSE Kabupaten Gunung Kidul* Kabupaten Gunung Kidul LPSE Kabupaten Kulon Progo* Kabupaten Kulon Progo LPSE Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman LPSE Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta Institut Seni Indonesia Yogyakarta Istana Kepresidenan Yogyakarta Kejaksaan Negeri Bantul Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Polresta Yogyakarta PPPPTK Yogyakarta PT APB Batan Yogyakarta Pusdiklat Kemendagri Reg. Yogyakarta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional RSUP DR. Sardjito Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Sunan Kalijaga
LPSE Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada 7 DKI Jakarta LPSE Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
LPSE Kementerian Agama Kementerian Agama LPSE Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri LPSE Kementerian ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral LPSE Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM LPSE Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan LPSE Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan LPSE Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pemeriksaan Keuangan Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Yudisial KPK Lembaga Sandi Negara PPATK Sekretariat Negara Republik Indonesia Sekretariat Negara Wakil Presiden
LPSE Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM LPSE Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri LPSE Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Riset dan Teknologi
LPSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
LPSE Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum LPSE Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
LPSE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LPSE Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 69
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan LPSE Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan LPSE Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian LPSE Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian LPSE Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat LPSE Kementerian Sosial Kementerian Sosial LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
LPSE BAKOSURTANAL Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional LPSE BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional LPSE BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal LPSE BNN Badan Narkotika Nasional LPSE BNP2TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia LPSE BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan LPSE BPPT Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
LAPAN-Pusteksat Pusat Penelitian Kimia - LIPI
LPSE BPN Badan Pertanahan Negara LPSE BPS Badan Pusat Statistik LPSE DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat RI LPSE LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LPSE LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LPSE Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI LPSE MPR RI Majelis Permusyawaratan Rakyat RI LPSE PT. Kawasan Berikat Nusantara PT. Kawasan Berikat Nusantara LPSE PT. Pelayaran Nasional Indonesia PT. Pelayaran Nasional Indonesia LPSE PT. Perusahaan Listrik Negara PT. Perusahaan Listrik Negara LPSE Polri Kepolisian RI LPSE Politeknik Negeri Jakarta Politeknik Negeri Jakarta LPSE TVRI Televisi Republik Indonesia
8 Gorontalo LPSE Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango
LPSE Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato 9 Jambi LPSE Provinsi Jambi Provinsi Jambi
LPSE Kabupaten Batanghari Kabupaten Batanghari LPSE Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci LPSE Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi LPSE Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur LPSE Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo
LPSE Kota Jambi Kota Jambi LPSE Universitas Jambi Universitas Jambi
10 Jawa Barat LPSE Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kota Banjar Kota Cirebon Kota Tasikmalaya Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 70
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta Badan Pusat StatistiK Kota Bandung Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi Badan Tenaga Nuklir Nasional Balai Besar Tekstil, BPPI - Perindustrian Bank Jabar Banten Syariah BMG Stasiun Geofisika Klas I Bandung Institut Teknologi Nasional Kejaksaan Negeri Cianjur Kejaksaan Tinggi Prov. Jabar Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wil IV P2-PNFI Regional I Bandung Pengadilan Agama Bekasi Pengadilan Agama Cibinong Pengadilan Agama Depok Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A. Pengadilan Negeri Bekasi Pengadilan Negeri Ciamis Politeknik Kesehatan Bandung Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya Politeknik Komputer Niaga LPKIA Politeknik Negeri Bandung PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri PPPPTK IPA PPPPTK Pertanian Pusat Lingkungan Geologi Pusat Penelitian & Pengembangan Teknologi Mineral dan
Batubara Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Pusat Sumber Daya Air Tanah & Geologi Lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi Pusat Survery Geologi Puslitbang Geologi Kelautan Purwakarta RRI RS. Mata Cicendo RS. Paru Dr. H. A. Rotinsulu RSUD Kota Bekasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung SPK-POLINDRA Indramayu Sekolah Tinggi Parawisata Bandung Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Universitas Padjajaran
LPSE Kabupaten Bandung Barat* Kabupaten Bandung Barat LPSE Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi LPSE Kabupaten Cirebon* Kabupaten Cirebon
IAIN Syekh Nurjati Cirebon LPSE Kabupaten Garut* Kabupaten Garut LPSE Kabupaten Indramayu* Kabupaten Indramayu LPSE Kabupaten Karawang* Kabupaten Karawang LPSE Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan LPSE Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 71
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kabupaten Sumedang* Kabupaten Sumedang LPSE Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya LPSE Kota Bandung Kota Bandung LPSE Kota Bekasi Kota Bekasi LPSE Kota Bogor Kota Bogor LPSE Kota Cimahi Kota Cimahi LPSE Kota Depok Kota Depok
PN Depok LPSE Kota Sukabumi* Kota Sukabumi LPSE ITB Institut Teknologi Bandung LPSE Universitas Indonesia Universitas Indonesia
11 Jawa Tengah LPSE Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal Kabupaten Pati Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Badan Narkotika Nasional Provinsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kls II Semarang Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Jepara Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Karimunjawa Kemenag IAIN Walisongo Semarang Kementerian Hukum & HAM Jawa Tengah Kemenag STAIN kudus Pengadilan Agama Bora RSJD. Dr. Amino Gondohutomo RSJD. DR. RM. SOEJARWARDI Klaten RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro RSJD. Surakarta RSUD. Brebes RSUD. Dr. Moewardi Surakarta RSUD. Kelet RSUD. Prof. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD RAA Soewondo RSUD. Tugurejo
LPSE Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara LPSE Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas LPSE Kabupaten Batang Kabupaten Batang LPSE Kabupaten Blora Kabupaten Blora
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu LPSE Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes LPSE Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali LPSE Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap LPSE Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan LPSE Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara LPSE Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar LPSE Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen LPSE Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten LPSE Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus LPSE Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang LPSE Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan LPSE Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang LPSE Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo LPSE Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang LPSE Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 72
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang LPSE Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen
LPSE Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo LPSE Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal LPSE Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung LPSE Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri LPSE Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo LPSE Kota Magelang Kota Magelang LPSE Kota Pekalongan Kota Pekalongan
RSUD Bendan LPSE Kota Salatiga Kota Salatiga LPSE Kota Semarang Kota Semarang
RSUD Kota Semarang LPSE Kota Surakarta Kota Surakarta LPSE Kota Tegal Kota Tegal
Badan Pusat Statistik LPSE Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro
Akademi Teknik Warga Surakarta Bapelkes Salaman Magelang B2P2TOOT (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Obat dan Obat Tradisional) BP2GAKI (Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan
Akibat Kekurangan Iodium) B2P2VRP Salatiga P2PNFI Regional II Semarang Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa Kejaksaan Tinggi Jawa tengah Pengadilan Agama Kelas I B Purwokerto Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Negeri Purworejo Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang PLN JAWA TENGAH DIY Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang PN Salatiga RS Ortopedi Prof. Dr. R.Soeharso RSUD Cilacap RSUD Kota Semarang RSUD Majenang RSUD Purbalingga RSUD Ungaran RSUP DR. Kariadi Semarang RS Paru dr. Ario Wirawan Universitas Stikubank
LPSE Universitas Jenderal Soedirman Universitas Jenderal Soedirman Pengadilan Negeri Banyumas
LPSE Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang 12 Jawa Timur LPSE Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Tulungagung RS. Jiwa Menur RS. Kusta Sumberglagah Mojokerto RS. Paru Batu RS. Paru Dungus Madiun RSU. Haji Surabaya RSU. Syaiful Anwar Malang
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 73
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
RSUD Dr. ISKAK RSUD. Dr. SOEDONO Madiun RSUD. Dr. Soetomo RSUD. Gambiran Kediri
LPSE Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Pengadilan Negeri Banyuwangi
LPSE Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar LPSE Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro LPSE Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik LPSE Kabupaten Jember Kabupaten Jember LPSE Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang LPSE Kabupaten Kediri Kabupatan Kediri LPSE Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan LPSE Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang LPSE Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun LPSE Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan LPSE Kabupaten Malang Kabupaten Malang LPSE Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto LPSE Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk LPSE Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi LPSE Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan LPSE Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan LPSE Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo LPSE Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo LPSE Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang LPSE Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo LPSE Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo LPSE Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep LPSE Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek
LPSE Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban LPSE Kota Batu Kota Batu LPSE Kota Blitar Kota Blitar
LPSE Kota Madiun Kota Madiun LPSE Kota Malang Kota Malang LPSE Kota Mojokerto Kota Mojokerto LPSE Kota Probolinggo Kota Probolinggo LPSE Kota Surabaya Kota Surabaya
LPSE Politeknik Negeri Malang Politeknik Negeri Malang LPSE Universitas Airlangga Universitas Airlangga LPSE Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya LPSE Universitas Jember Universitas Jember LPSE Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang LPSE Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TV SURABAYA STAIN Tulungagung UNIVERSITAS NAROTAMA
LPSE STAIN Jember Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember LPSE RSJ Lawang Rumah Sakit Jiwa Lawang
13 Kalimantan Barat
LPSE Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat LPSE Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang LPSE Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kayong Utara LPSE Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya LPSE Kabupaten Landak * Kabupaten Landak LPSE Kabupaten Pontianak Kabupaten Pontianak LPSE Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 74
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau LPSE Kabupaten Sekadau Kabupaten Sekadau LPSE Kota Pontianak Kota Pontianak LPSE Kota Singkawang Kota Singkawang LPSE Universitas Tanjung Pura Universitas Tanjung Pura
14 Kalimantan Selatan
LPSE Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan LPSE Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan LPSE Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar
Pengadilan Negeri Martapura RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kab. Kapuas RSUD Pulang Pisau RSUD Ratu Zalecha Sekretariat DPRD
LPSE Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara LPSE Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong LPSE Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu LPSE Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut LPSE Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin LPSE Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Kehutanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Perdagangan RI Kementerian Pertanian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LMPM) Museum lambung Mangkurat STMIK Banjarbaru
LPSE Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah RI Kementerian Lingkungan Hidup RI Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia RRI Banjarmasin Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Pengadilan Negeri Banjarmasin Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota
Banjarmasin Politeknik Kesehatan Banjarmasin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin 15 Kalimantan
Tengah LPSE Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Timur LPSE Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan LPSE Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur LPSE Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas LPSE Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 75
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur LPSE Kabupaten Lamandau* Kabupaten Lamandau LPSE Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan LPSE Kabupaten Sukamara Kabupaten Sukamara LPSE Kota Palangkaraya Kota Palangkaraya
16 Kalimantan Timur
LPSE Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur RS. Atma Husada Mahakam RSUD A. Wahab Sjahranie RSUD Kanujoso Djatiwibowo UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
LPSE Kabupaten Berau Kabupaten Berau LPSE Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan LPSE Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara LPSE Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur LPSE Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau LPSE Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan LPSE Kabupaten Paser Kabupaten Paser LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara LPSE Kota Balikpapan Kota Balikpapan LPSE Kota Bontang Kota Bontang LPSE Kota Samarinda* Kota Samarinda
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Politeknik Negeri Samarinda STAIN Samarinda UPTD SPP Negeri Samarinda Kejaksaan Negeri Samarinda
LPSE Kota Tarakan Kota Tarakan LPSE Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 17 Kepulauan
Riau LPSE Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau
RSUD. Tg. Uban LPSE Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan LPSE Kabupaten Karimun* Kabupaten Karimun LPSE Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas LPSE Kabupaten Lingga* Kabupaten Lingga LPSE Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna LPSE Kota Batam Kota Batam
Badan Pusat Statistik Kota Batam Kantor Pelabuhan Batam Pengadilan Negeri Kelas I A Batam Perwakilan BPK-RI Prov. Kepri RS. Umum Daerah
LPSE Kota Tanjungpinang* Kota Tanjungpinang 18 Lampung LPSE Provinsi Lampung Provinsi Lampung
LPSE Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat LPSE Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan LPSE Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur LPSE Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara LPSE Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran LPSE Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pringsewu LPSE Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang LPSE Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 76
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kota Metro Kota Metro LPSE Universitas Bandar Lampung Universitas Bandar Lampung LPSE Politeknik Negeri Lampung Politeknik Negeri Lampung
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran Bandar Udara Radin Inten II Lampung Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro
19 Maluku LPSE Provinsi Maluku Provinsi Maluku 20 Maluku Utara LPSE Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara
LPSE Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara LPSE Kota Ternate Kota Ternate
21 NTB LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Umum Provinsi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Universitas Mataram
LPSE Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat LPSE Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah LPSE Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur LPSE Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa LPSE Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat LPSE Kota Mataram Kota Mataram
22 NTT LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur LPSE Kabupaten Belu Kabupaten Belu LPSE Kabupaten Ende Kabupaten Ende
LPSE Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat 23 Papua LPSE Provinsi Papua Provinsi Papua
LPSE Kabupaten Merauke Kabupaten Merauke 24 Riau LPSE Provinsi Riau Provinsi Riau
Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau UIN Suska Riau
LPSE Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis LPSE Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir LPSE Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu LPSE Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar
2 LPSE Kabupaten Kuantan Singingi 5 Kabupaten Kuantan Singingi LPSE Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan LPSE Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu LPSE Kabupaten Siak Kabupaten Siak LPSE Kota Dumai Kota Dumai LPSE Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru
Badan Kepegawaian Negara Regional 12 Kota Pekanbaru Komisi Pemilihan Umum Pengadilan Tinggi Agama Sekwan DPRD Kota Pekanbaru
25 Sulawesi Barat LPSE Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat LPSE Kabupaten Majene Kabupaten Majene LPSE Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju LPSE Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar
26 Sulawesi Selatan
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Makassar Komite Pembangunan Prasarana Kawasan Gedung
Pemuda dan Olahraga Madrasah Aliyah Negeri Watampone Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 77
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
Pengadilan Agama Masamba Pengadilan Agama Watansoppeng Politekhnik Negeri Makassar Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Sekretariat DPRD Prov. Sul-Sel Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut RS. Ibu dan Anak Pertiwi Prov. Sulsel RS. Khusus Daerah Dadi Prov. Sulsel RS. Labuang Baji RS. Siti Fatimah RSU. Haji Makassar UPTD RSU Sayang Rakyat
LPSE Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang LPSE Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara LPSE Kabupaten Maros Kabupaten Maros LPSE Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang LPSE Kabupaten Sidenreng Rappang 5 Kabupaten Sidenreng Rappang LPSE Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai LPSE Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo LPSE Kota Makassar Kota Makassar LPSE Kota Palopo Kota Palopo LPSE Kota Parepare Kota Parepare LPSE Universitas Hasanudin Universitas Hasanudin LPSE UIN Alauddin Makassar
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
LPSE Universitas Negeri Makassar Universitas Negeri Makassar Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
Regional V Makassar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kantor Wilayah Direktorat Jendral Beacukai Sulawesi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Pare Pare Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata AKPAR
Makassar Kementerian Pendidikan Nasional Universitas
Hasanuddin Kementerian Pertanian Prov. Sulsel Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sulsel Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Makassar Madrasah Tsanawiyah Negeri Lappariaja Kab. Bone Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar Pengadilan Agama Takalar Pengadilan Militer III-16 Makassar Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar Rumah Sakit Khusus Daerah Prop. Sulawesi Selatan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Makassar Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar
LPSE Politeknik Negeri Ujung Pandang Politeknik Negeri Ujung Pandang LPSE RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
27 Sulawesi LPSE Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 78
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
Tengah LPSE Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala LPSE Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali LPSE Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong LPSE Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una LPSE Kota Palu Kota Palu LPSE Universitas Tadulako Universitas Tadulako
28 Sulawesi Tenggara
LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara LPSE Kota Baubau Kota Baubau
LPSE Universitas Haluoleo Universitas Haluoleo 29 Sulawesi
Utara LPSE Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara LPSE Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
LPSE Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa
LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Tenggara LPSE Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara LPSE Kota Bitung Kota Bitung LPSE Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu LPSE Kota Manado Kota Manado LPSE Kota Tomohon* Kota Tomohon LPSE Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado
30 Sumatera Barat
LPSE Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Akademi Teknologi Industri Padang Badan SAR Nasional Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Balai Diklat Keagamaan Padang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Balai Pengelolaan DAS Agam ISI Padang Panjang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pengadilan Tinggi Agama Padang Pengadilan Tinggi Padang Politeknik Negeri Padang RSUP Dr. M. Jamil Sekolah Menengah Analis Kimia Padang Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pariaman
LPSE Kabupaten Agam* Kabupaten Agam LPSE Kabupaten Dhamasraya* Kabupaten Dhamasraya LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota* Kabupaten Lima Puluh Kota LPSE Kabupaten Padang Pariaman* Kabupaten Padang Pariaman LPSE Kabupaten Pasaman* Kabupaten Pasaman LPSE Kabupaten Pasaman Barat* Kabupaten Pasaman Barat LPSE Kabupaten Pesisir Selatan* Kabupaten Pesisir Selatan LPSE Kabupaten Sijunjung* Kabupaten Sijunjung LPSE Kabupaten Solok* Kabupaten Solok LPSE Kabupaten Solok Selatan* Kabupaten Solok Selatan LPSE Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar LPSE Kota Bukit Tinggi* Kota Bukit Tinggi LPSE Kota Padang* Kota Padang LPSE Kota Padang Panjang* Kota Padang Panjang LPSE Kota Pariaman* Kota Pariaman LPSE Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh LPSE Kota Sawahlunto* Kota Sawahlunto
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 79
No Provinsi LPSE Instansi Pemerintah
LPSE Kota Solok* Kota Solok LPSE Universitas Andalas Universitas Andalas LPSE Universitas Negeri Padang Universitas Negeri Padang
31 Sumatera Selatan
LPSE Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan LPSE Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin LPSE Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim LPSE Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin LPSE Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan LPSE Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau LPSE Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam LPSE Kota Palembang Kota Palembang LPSE Kota Prabumulih Kota Prabumulih LPSE Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya LPSE Politeknik Sriwijaya Politeknik Sriwijaya
32 Sumatera Utara
LPSE Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal
LPSE Kabupaten Labuhan Batu* Kabupaten Labuhan Batu LPSE Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat LPSE Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal LPSE Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir LPSE Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai LPSE Kabupaten Tapanuli Utara* Kabupaten Tapanuli Utara LPSE Kota Tanjung Balai* Kota Tanjung Balai LPSE Kota Medan Kota Medan LPSE Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Medan
Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan BMKG Balai Besar Wilayah I Medan BPPNFI Regional I Sumatera Utara Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Pelabuhan Kelas III Pulau Tello Pendidikan Teknologi Kimia Industri Pengadilan Negeri Medan Pengadilan Tinggi Agama Medan SMKN 2 Medan Universitas HKBP Nommensen Universitas Pembangunan Panca Budi
LPSE Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara Keterangan: Warna merah merupakan instansi yang belum mengimplementasikan e-Procurement dalam proses lelang
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 80
Lampiran 7. LPSE yang Sudah Teragregasi Pada Tahun 2011
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
1 LPSE LKPP http://lpse.lkpp.go.id/eproc 18-Sep-10 2 LPSE Kementrian Kesehatan http://lpse.depkes.go.id/eproc 22-Sep-10 3 LPSE Kementrian Pendidikan
Nasional http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc 28-Sep-10
4 LPSE kota Yogyakarta http://lpse.jogjakota.go.id/eproc 11-Okt-10 5 LPSE Kementerian Luar Negeri http://203.217.188.123/eproc 20-Des-10 6 LPSE Provinsi DKI Jakarta http://lpse.jakarta.go.id/eproc 01-Feb-11 7 LPSE PT. Kawasan Berikat
Nusantara http://lpse.kbn.co.id/eproc 27-Apr-11
8 LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
http://eproc.jogjakarta.go.id/eproc 27-Apr-11
9 LPSE Kementrian Perumahan Rakyat
http://lpse.kemenpera.go.id/eproc 27-Apr-11
10 LPSE Kementerian Perindustrian
http://lpse.kemenperin.go.id/eproc 27-Apr-11
11 LPSE DPR RI http://lpse.dpr.go.id/eproc 04-Mei-11 12 LPSE Kota Pontianak http://lpse.pontianakkota.go.id/eproc 04-Mei-11 13 LPSE Kabupaten Bangka http://lpse.bangka.go.id/eproc 04-Mei-11 14 LPSE Kabupaten Karimun http://110.137.64.251/eproc 04-Mei-11 15 LPSE Kabupaten Kotawaringin
Timur http://lpse.kotimkab.go.id/eproc 04-Mei-11
16 LPSE Provinsi Aceh http://lpse.acehprov.go.id/eproc 01-Jul-11 17 LPSE Kabupaten Parigi
Moutong http://lpse.parigimoutongkab.go.id/eproc 04-Jul-11
18 LPSE Kabupaten Musi Banyuasin
http://118.97.151.218/eproc 04-Jul-11
19 LPSE Kabupaten Sumbawa http://lpse.sumbawakab.go.id/eproc 04-Jul-11 20 LPSE Kabupaten Sarolangun http://lpse.sarolangunkab.go.id/eproc 04-Jul-11 21 LPSE Provinsi Nusa Tenggara
Timur http://lpse.nttprov.go.id/eproc 04-Jul-11
22 LPSE Kabupaten Bengkalis http://lpse.bengkalis.go.id/eproc 04-Jul-11 23 LPSE Kabupaten Pelalawan http://lpse.pelalawankab.go.id/eproc 04-Jul-11 24 LPSE Kota Surakarta http://121.100.22.13/eproc 04-Jul-11 25 LPSE Kabupaten Gresik http://lpse.gresik.go.id/eproc 04-Jul-11 26 LPSE Kota Lubuklinggau http://lpse.lubuklinggau.go.id/eproc 04-Jul-11 27 LPSE Provinsi Sulawesi Barat http://125.167.121.151/eproc 04-Jul-11 28 LPSE Kabupaten Sumenep http://lpse.sumenep.go.id/eproc 04-Jul-11 29 LPSE Kota Batu http://lpse.batukota.go.id/eproc 04-Jul-11 30 LPSE Kabupaten Lamongan http://lpse.lamongankab.go.id/eproc/ 04-Jul-11 31 LPSE Kota Palembang http://lpse.palembang.go.id/eproc 04-Jul-11 32 LPSE Kabupaten Magetan http://lpse.magetankab.go.id/eproc 04-Jul-11 33 LPSE Kabupaten Kuburaya http://lpse.kuburayakab.go.id/eproc 04-Jul-11 34 LPSE Kabupaten Jember http://180.247.250.208/eproc 04-Jul-11 35 LPSE Kabupaten Jembrana http://lpse.jembranakab.go.id/eproc 04-Jul-11 36 LPSE Kabupaten Batanghari http://lpse.batangharikab.go.id/eproc 04-Jul-11
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 81
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
37 LPSE Kabupaten Kerinci http://lpse.kerincikab.go.id/eproc 04-Jul-11 38 LPSE Kota Jambi http://lpse.jambikota.go.id/eproc 04-Jul-11 39 LPSE Universitas Tanjung
Pura http://lpse.untan.ac.id/eproc 04-Jul-11
40 LPSE Kota Singkawang http://e-proc.singkawangkota.go.id/eproc 04-Jul-11 41 LPSE Pemkab Sinjai http://lpse.sinjai.go.id/eproc/ 04-Jul-11 42 LPSE Kabupaten Lampung
Timur http://222.124.142.123/eproc 04-Jul-11
43 LPSE Kabupaten Bengkulu Utara
http://202.95.135.66/eproc 04-Jul-11
44 LPSE Universitas Bengkulu http://lpse.unib.ac.id/eproc 04-Jul-11 45 LPSE Bandar Lampung http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc 04-Jul-11 46 LPSE Kota Pare-pare http://118.97.32.30/eproc 04-Jul-11 47 LPSE Kabupaten Donggala http://lpse.donggala.go.id/eproc 04-Jul-11 48 LPSE Kota Malang http://lpse.malangkota.go.id/eproc 04-Jul-11 49 LPSE Kota Madiun http://lpse.madiunkota.go.id/eproc 04-Jul-11 50 LPSE Universitas Airlangga http://lpse.unair.ac.id/eproc 04-Jul-11 51 LPSE RSJ Dr. Radjiman
Wediodiningrat http://27.131.7.252/eproc 04-Jul-11
52 LPSE Kabupaten Ngawi http://lpse.ngawikab.go.id/eproc 04-Jul-11 53 LPSE Kabupaten Bojonegoro http://lpse.bojonegorokab.net/eproc 04-Jul-11 54 LPSE Kabupaten Kediri http://222.124.155.244/eproc 04-Jul-11 55 LPSE Kabupaten Nganjuk http://lpse.nganjukkab.go.id/eproc 04-Jul-11 56 LPSE Kabupaten Blora http://lpse.blorakab.go.id/eproc 05-Jul-11 57 LPSE Kabupaten Batang http://lpse.batangkab.go.id/eproc 05-Jul-11 58 LPSE Kabupaten Grobogan http://lpse.grobogan.go.id/eproc 05-Jul-11 59 LPSE Kabupaten Sukoharjo http://lpse.sukoharjokab.go.id/eproc 05-Jul-11 60 LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/eproc 05-Jul-11 61 LPSE Kabupaten Sragen http://lpse.sragenkab.go.id/eproc 05-Jul-11 62 LPSE Kementerian Pertanian http://lpse.deptan.go.id/eproc 05-Jul-11 63 LPSE Provinsi Banten http://lpse.bantenprov.go.id/eproc 05-Jul-11 64 LPSE MPR RI http://lpse.mpr.go.id/eproc 05-Jul-11 65 LPSE Kota Tangerang Selatan http://lpse.tangerangselatankota.go.id/eproc 05-Jul-11 66 LPSE Kota Palu http://lpse.palukota.go.id/eproc 06-Jul-11 67 LPSE Kabupaten Pontianak http://lpse.pontianakkab.go.id/eproc 08-Jul-11 68 LPSE Kota Blitar http://lpse.blitarkota.net/eproc 08-Jul-11 69 LPSE ESDM http://eproc.esdm.go.id/eproc/ 08-Jul-11 70 LPSE TVRI http://lpse.tvri.co.id/eproc 08-Jul-11 71 LPSE Kabupaten Lebong http://lpse.lebongkab.go.id/eproc 15-Jul-11 72 LPSE Ogan Komering Ilir http://lpse.kaboki.go.id/eproc 15-Jul-11 73 LPSE Universitas Sumatera
Utara http://lpse.usu.ac.id/eproc 19-Jul-11
74 LPSE Universitas Jember http://lpse.unej.ac.id/eproc 21-Jul-11 75 LPSE Kabupaten Magelang http://lpse.magelangkab.go.id/eproc 21-Jul-11 76 SPSE - Kementerian Hukum
dan HAM RI http://lpse.kemenkumham.go.id/eproc 21-Jul-11
77 LPSE Kabupaten Pinrang http://lpse.pinrangkab.go.id/eproc 21-Jul-11
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 82
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
78 LPSE Kabupaten Ketapang http://lpse.ketapangkab.go.id/eproc 21-Jul-11 79 LPSE Kementrian Negara
Ristek dan Teknologi http://lpse.ristek.go.id/eproc 21-Jul-11
80 LPSE Kota Banda Aceh http://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc 25-Jul-11 81 LPSE Kabupaten Tojo una-una http://lpse.tojounaunakab.go.id/eproc 25-Jul-11 82 LPSE Badan Pusat Statistik http://203.123.60.157/eproc 25-Jul-11 83 LPSE Kota Kotamobagu http://118.97.42.226/eproc 26-Jul-11 84 LPSE Kementerian Agama http://lpse.kemenag.go.id/eproc 26-Jul-11 85 LPSE Kota Pangkal Pinang http://lpse.pangkalpinangkota.go.id/eproc 26-Jul-11 86 LPSE Kabupaten Klaten http://lpse.klatenkab.go.id/eproc 26-Jul-11 87 LPSE Kabupaten Lombok
Tengah http://lpse.lomboktengahkab.go.id/eproc 26-Jul-11
88 LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara
http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id/eproc 29-Jul-11
89 LPSE Kabupaten Bangka Tengah
http://lpse.bangkatengahkab.go.id/eproc 01-Agust-11
90 LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
http://lpse.babelprov.go.id/eproc 01-Agust-11
91 LPSE Kota Banjarbaru http://lpse.banjarbarukota.go.id/eproc 01-Agust-11 92 LPSE Kota Sabang http://lpse.sabangkota.go.id/eproc 01-Agust-11 93 LPSE Provinsi Lampung http://lpse.lampungprov.go.id/eproc 02-Agust-11 94 LPSE Mahkamah Konstitusi http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id/eproc 04-Agust-11 95 LPSE Kabupaten Kebumen http://lpse.kebumenkab.go.id/eproc 05-Agust-11 96 LPSE Provinsi Sumatera Barat http://lpse.sumbarprov.go.id/eproc 05-Agust-11 97 LPSE Kota Banjarmasin http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc 08-Agust-11 98 LPSE Kabupaten Kudus http://lpse.kuduskab.go.id/eproc 08-Agust-11 99 LPSE Provinsi Kepulauan Riau http://www.kepriprov.net/eproc 08-Agust-11 100 LPSE Provinsi Jambi http://lpse.jambiprov.go.id/eproc 08-Agust-11 101 LPSE Badan Pertanahan
Nasional http://lpse.bpn.go.id/eproc 08-Agust-11
102 LPSE BKKBN http://lpse.bkkbn.go.id/eproc 08-Agust-11 103 LPSE Provinsi Jawa Timur http://lpse.jatimprov.go.id/eproc 08-Agust-11 104 LPSE Kabupaten Madiun http://lpse.madiunkab.go.id/eproc 08-Agust-11 105 LPSE Provinsi Papua http://lpse.papua.go.id/eproc 09-Agust-11 106 LPSE Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi http://lpse.depnakertrans.go.id/eproc 09-Agust-11
107 LPSE Kabupaten Jepara http://lpse.jeparakab.go.id/eproc 09-Agust-11 108 LPSE Kabupaten Karanganyar http://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc 09-Agust-11 109 LPSE Kabupaten Purworejo http://lpse.purworejokab.go.id/eproc 09-Agust-11 110 LPSE Kementerian Dalam
Negeri http://lpse.depdagri.go.id/eproc 09-Agust-11
111 LPSE Provinsi Sulawesi Utara http://lpse.sulutprov.go.id/eproc 09-Agust-11 112 LPSE Provinsi Jawa Tengah http://lpse.jatengprov.go.id/eproc 09-Agust-11 113 LPSE Kota Magelang http://202.169.224.90/eproc 09-Agust-11 114 LPSE Kabupaten Sidoarjo http://lpse.sidoarjokab.net/eproc 09-Agust-11 115 LPSE POM http://lpse.pom.go.id/eproc 09-Agust-11 116 LPSE Kalimantan Selatan http://lpse.kalselprov.go.id/eproc 10-Agust-11
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 83
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
117 LPSE Kota Depok http://lpse.depok.go.id/eproc 10-Agust-11 118 LPSE Kabupaten Balangan http://lpse.balangankab.go.id/eproc 10-Agust-11 119 LPSE Provinsi Kalimantan
Timur http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc 10-Agust-11
120 LPSE Provinsi Maluku http://lpse.malukuprov.go.id/eproc 10-Agust-11 121 LPSE Provinsi Kalimantan
Tengah http://lpse.kalteng.go.id/eproc 10-Agust-11
122 LPSE Kabupaten Temanggung http://110.76.147.187/eproc 10-Agust-11 123 LPSE Kabupaten Paser http://lpse.paserkab.go.id/eproc 10-Agust-11 124 LPSE Provinsi Riau http://lpse.riau.go.id/eproc 10-Agust-11 125 LPSE Kabupaten Minahasa
Utara http://110.139.227.241/eproc 11-Agust-11
126 LPSE Provinsi Sulawesi Selatan
http://118.97.47.25/eproc 11-Agust-11
127 LPSE Kabupaten Sekadau http://lpse.sekadaukab.go.id/eproc 11-Agust-11 128 LPSE Provinsi Gorontalo http://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc 11-Agust-11 129 LPSE Kabupaten Aceh Utara http://lpse.acehutara.go.id/eproc 11-Agust-11 130 LPSE Kabupaten Cilacap http://lpse.cilacapkab.go.id/eproc 12-Agust-11 131 LPSE PELNI http://lpse.pelni.co.id/eproc 12-Agust-11 132 LPSE Kabupaten Brebes http://lpse.brebeskab.go.id/eproc 12-Agust-11 133 LPSE Kota Payakumbuh http://lpse.payakumbuhkota.go.id/eproc 15-Agust-11 134 LPSE Kabupaten Lampung
Selatan http://180.242.49.182/eproc 15-Agust-11
135 LPSE Provinsi Sulawesi Tengah
http://lpse.sulteng.go.id/eproc 15-Agust-11
136 LPSE Kabupaten Badung http://lpse.badungkab.go.id/eproc 15-Agust-11 137 LPSE Kabupaten Kotawaringin
Barat http://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id/eproc 15-Agust-11
138 LPSE Kota Batam http://27.50.24.36/eproc 15-Agust-11 139 LPSE Kabupaten Tabalong http://lpse.tabalongkab.go.id/eproc 16-Agust-11 140 LPSE Universitas Negeri
Makassar http://lpse.unm.ac.id/eproc 16-Agust-11
141 LPSE Kabupaten Pemalang http://lpse.pemalangkab.go.id/eproc 16-Agust-11 142 LPSE Kabupaten Banjar http://lpse.banjarkab.go.id/eproc 16-Agust-11 143 LPSE Kabupaten Banyuasin http://lpse.banyuasinkab.go.id/eproc 16-Agust-11 144 LPSE Provinsi Sulawesi
Tenggara http://lpse.sultraprov.go.id/eproc 16-Agust-11
145 LPSE Provinsi Kalimantan Barat
http://lpse.kalbarprov.go.id/eproc 16-Agust-11
146 LPSE Kabupaten Kuantan Singingi
http://lpse.kuansing.go.id/eproc 16-Agust-11
147 LPSE Kabupaten Tapin http://lpse.tapinkab.go.id/eproc 16-Agust-11 148 LPSE Provinsi Sumatera
Selatan http://lpse.sumselprov.go.id/eproc 16-Agust-11
149 LPSE Kabupaten Merauke http://lpse.merauke.go.id/eproc 18-Agust-11 150 LPSE Kota Denpasar http://eproc.denpasarkota.go.id/eproc 18-Agust-11 151 LPSE Kabupaten Tegal http://lpse.tegalkab.go.id/eproc 18-Agust-11
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 84
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
152 LPSE Kabupaten Pacitan http://www.lpse.pacitankab.go.id/eproc 18-Agust-11 153 LPSE Universitas Sriwijaya http://lpse.unsri.ac.id/eproc 18-Agust-11 154 LPSE Kabupaten Banyumas http://lpse.banyumaskab.go.id/eproc 18-Agust-11 155 LPSE Kota Salatiga http://lpse.pemkot-salatiga.go.id/eproc 18-Agust-11 156 LPSE Kabupaten Sumbawa
Barat http://lpse.sumbawabaratkab.go.id/eproc 18-Agust-11
157 LPSE Kota Tangerang http://lpse.tangerangkota.go.id/eproc 18-Agust-11 158 LPSE Universitas Mulawarman http://lpse.unmul.ac.id/eproc 18-Agust-11 159 LPSE Kabupaten Penajam
Paser Utara http://lpse.penajamkab.go.id/eproc 18-Agust-11
160 LPSE Kota Tarakan http://lpse.tarakankota.go.id/eproc 18-Agust-11 161 LPSE Kabupaten Belitung http://lpse.belitungkab.go.id/eproc 18-Agust-11 162 LPSE Kota Pekalongan http://lpse.pekalongankota.go.id/eproc 18-Agust-11 163 LPSE Kabupaten Luwu Utara http://lpse.luwuutara.go.id/eproc 19-Agust-11 164 LPSE Kota Pekanbaru http://lpse.pekanbaru.go.id/eproc 19-Agust-11 165 LPSE Universitas Jenderal
Soedirman http://lpse.unsoed.ac.id/eproc 19-Agust-11
166 LPSE ITB http://lpse.itb.ac.id/eproc 22-Agust-11 167 LPSE Kabupaten Indragiri Hilir http://180.235.150.235/eproc 22-Agust-11 168 LPSE Politeknik Negeri
Lampung http://lpse.polteklampung.ac.id/eproc 22-Agust-11
169 LPSE Kementerian Kehutanan http://lpse.dephut.go.id/eproc 24-Agust-11 170 LPSE Kota Prabumulih http://202.146.178.107/eproc 24-Agust-11 171 LPSE Provinsi Bali http://lpse.baliprov.go.id/eproc 24-Agust-11 172 LPSE Kabupaten Banyuwangi http://lpse.banyuwangikab.go.id/eproc 24-Agust-11 173 LPSE Kabupaten Hulu Sungai
Utara http://lpse.hulusungaiutara.go.id/eproc 25-Agust-11
174 LPSE Kota Bogor http://eproc.kotabogor.go.id/eproc 25-Agust-11 175 LPSE POLRI http://lpse.polri.go.id/eproc 25-Agust-11 176 LPSE Kota Tegal http://lpse.tegalkota.go.id/eproc 26-Agust-11 177 LPSE Kabupaten Ende http://www.lpse.endekab.go.id/eproc 26-Agust-11 178 LPSE Universitas Negeri
Medan http://lpse.unimed.ac.id/eproc 26-Agust-11
179 LPSE Kota Metro http://118.97.129.114/eproc 26-Agust-11 180 LPSE ITS http://lpse.its.ac.id/eproc 05-Sep-11 181 LPSE Kabupaten Kampar http://lpse.kamparkab.go.id/eproc 06-Sep-11 182 LPSE Kabupaten Pasaman http://lpse.pasamankab.go.id/eproc 06-Sep-11 183 LPSE Universitas Bandar
Lampung http://lpse.ubl.ac.id/eproc 06-Sep-11
184 LPSE Kabupaten Sleman http://lpse.slemankab.go.id/eproc 06-Sep-11 185 LPSE Universitas Brawijaya http://lpse.ub.ac.id/eproc 06-Sep-11 186 LPSE Kabupaten Blitar http://lpse.blitarkab.go.id/eproc 07-Sep-11 187 LPSE Kabupaten Berau http://lpse.beraukab.go.id/eproc 07-Sep-11 188 LPSE Kabupaten Banjarnegara http://lpse.banjarnegarakab.go.id/eproc 07-Sep-11 189 LPSE Kabupaten Halmahera
Utara http://202.43.175.107/eproc 09-Sep-11
190 LPSE Universitas Negeri http://lpse.unnes.ac.id/eproc 09-Sep-11
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 85
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
Semarang 191 LPSE Provinsi Sumatera Utara http://lpse.sumutprov.go.id/eproc 15-Sep-11 192 LPSE Kabupaten Boyolali http://lpse.boyolalikab.go.id/eproc 16-Sep-11 193 LPSE Universitas Indonesia http://lpse.ui.ac.id/eproc 16-Sep-11 194 LPSE Universitas Tadulako http://lpse.untad.ac.id/eproc 20-Sep-11 195 LPSE Kota Semarang http://lpse.semarangkota.go.id/eproc 20-Sep-11 196 LPSE Kabupaten Bulukumba http://118.97.33.125/eproc 20-Sep-11 197 LPSE Universitas Negeri
Padang http://222.124.193.143/eproc 20-Sep-11
198 LPSE Kabupaten Malang http://lpse.malangkab.go.id/eproc 21-Sep-11 199 LPSE Kabupaten Jombang http://lpse.jombangkab.go.id/eproc 21-Sep-11 200 LPSE Kabupaten Sitaro http://lpse.sitarokab.go.id/eproc 21-Sep-11 201 LPSE Kabupaten Bulungan http://203.99.96.205/eproc 26-Sep-11 202 LPSE Kota Lhokseumawe http://lpse.lhokseumawekota.go.id/eproc 27-Sep-11 203 LPSE Kementerian Kelautan
dan Perikanan http://lpse.kkp.go.id/eproc 27-Sep-11
204 LPSE Kabupaten Pesawaran http://222.124.2.222/eproc 27-Sep-11 205 LPSE Kabupaten Tanjung
Jabung Barat http://118.97.150.50/eproc 28-Sep-11
206 LPSE Kabupaten Barito Kuala http://222.124.183.58/eproc 28-Sep-11 207 LPSE Kabupaten Polewali
Mandar http://125.167.186.30/eproc 28-Sep-11
208 LPSE Kementrian Perhubungan
http://lpse.dephub.go.id/eproc 28-Sep-11
209 LPSE Kabupaten Lebak http://lpse.lebakkab.go.id/eproc 28-Sep-11 210 LPSE Kabupaten Muaro Jambi http://111.221.43.152/eproc 04-Okt-11 211 LPSE Kota Bukittinggi http://www.lpse.bukittinggikota.go.id/eproc 04-Okt-11 212 LPSE Kabupaten Tanah Datar http://lpse.tanahdatar.go.id/eproc 05-Okt-11 213 LPSE Kabupaten Mojokerto http://118.97.238.34/eproc 17-Okt-11 214 LPSE Kabupaten Pasaman
Barat http://lpse.pasamanbaratkab.go.id/eproc 19-Okt-11
215 LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan
http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc 20-Okt-11
216 LPSE Universitas Andalas http://222.124.193.40/eproc 24-Okt-11 217 LPSE Universitas Gajah Mada https://lpse.ugm.ac.id/eproc 27-Okt-11 218 LPSE Kabupaten Tanah Laut http://lpse.tanahlautkab.go.id/eproc 27-Okt-11 219 LPSE Kabupaten Lampung
Barat http://222.124.7.74/eproc 28-Okt-11
220 LPSE Kabupaten Langkat http://180.241.90.127/eproc 28-Okt-11 221 LPSE Kota Medan http://124.81.86.114/eproc 28-Okt-11 222 LPSE Kabupaten Siak http://lpse.siak.go.id/eproc 28-Okt-11 223 LPSE Kota Bengkulu http://110.137.129.157/eproc 31-Okt-11 224 LPSE Kota Makassar http://119.252.172.212/eproc 31-Okt-11 225 LPSE Kabupaten Mamuju http://110.139.206.82/eproc 31-Okt-11 226 LPSE Politeknik Negeri Ujung
Pandang http://222.124.189.94/eproc 31-Okt-11
227 LPSE Kabupaten Purbalingga http://lpse.purbalinggakab.go.id/eproc 31-Okt-11
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 86
No Nama LPSE Alamat Website Tanggal Implementasi
228 LPSE Kabupaten Pekalongan http://lpse.pekalongankab.go.id/eproc 31-Okt-11 229 LPSE Kabupaten Aceh Tengah http://lpse.acehtengahkab.go.id/eproc 31-Okt-11 230 LPSE Kabupaten Sanggau http://lpse.sanggau.go.id/eproc 31-Okt-11 231 LPSE Kabupaten Musi Rawas http://118.97.147.179/eproc 02 November
2011 232 LPSE Kabupaten Enrekang http://120.136.18.66/eproc 03 November
2011 233 LPSE RS. Wahidin
Sudirohusodo http://110.136.249.13/eproc 04 November
2011 234 LPSE BPPT http://lpse.bppt.go.id/eproc 04 November
2011 235 LPSE Kabupaten Wonogiri http://121.100.17.17/eproc 07 November
2011 236 LPSE Kota Balik Papan http://203.130.240.45/eproc 07 November
2011 237 LPSE Hulu Sungai Tengah http://124.195.9.69/eproc 07 November
2011 238 LPSE Kabupaten Tanah
Bumbu http://118.97.212.42/eproc 08 November
2011 239 LPSE Kabupaten Serang http://lpse.serangkab.go.id/eproc 10 November
2011 240 LPSE Kabupaten Bengkulu
Selatan http://lpse.bengkuluselatankab.go.id/eproc 14 November
2011 241 LPSE Kementerian
Perdagangan RI http://lpse.kemendag.go.id/eproc 29 November
2011 242 LPSE Universitas Syahkuala
Banda Aceh http://222.124.186.230/eproc 08-Des-11
243 LPSE Kota Bitung http://118.97.255.218/eproc 08-Des-11 244 LPSE Kementrian Sosial http://lpse.depsos.go.id/eproc 08-Des-11 245 LPSE Kabupaten Malinau http://118.97.212.11/eproc 08-Des-11 246 LPSE Kabupaten Seruyan http://222.124.33.154/eproc 19-Des-11 247 LPSE Kabupaten Samosir http://180.241.17.62/eproc 21-Des-11 248 LPSE Kota Ternate http://118.97.31.178/eproc 22-Des-11 249 LPSE Kabupaten Tanjung
Jabung Timur http://222.124.194.125/eproc 22-Des-11
250 LPSE Kabupaten Bolmong Utara
http://118.97.33.29/eproc 22-Des-11
251 LPSE Kabupaten Pohuwato http://lpse.pohuwatokab.go.id/eproc 28-Des-11 252 LPSE Provinsi Jawa Barat http://lpse.jabarprov.go.id/eproc 01-Jan-12
LAKIP LKPP TAHUN 2011 | 87