LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KANTOR
KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL
2013
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LAKIP
( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dan ini sebagai
tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015.
Penyusunan LAKIP ini sebagai implementasi dari Inpres nomer 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan PEnetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara
periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk
mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan
pembangunan secara baik dan benar.
Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2012 merupakan evaluasi
terhadap berbagai program kerja pada tahun 2012, sebagai perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan
visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun
2012, dengan harapan dapat menjadi sumber/informasi pengambilan keputusan
diwaktu – waktu mendatang.
Bantul, Februari 2012
Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul
Ir. Ag. Sumasriyana, M.S.i
Pembina TK I/IVb
NIP. 196012241986031011
Daftar Isi
Kata Pengantar ………………………………………....……………………………………………………….. i
Daftar Isi ……………………………………………….....………………………………………………………. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………….....………………………………….. 1
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………....…….…………………………. 8
A. GAMBARAN UMUM …..…………..…………………………....……………………………….. 8
B. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………...…………………………………. 9
C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………...........…………………………..10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …….…………..............……….…………….... 15
A. RENCANA STRATEGIS …….…………………………………...………………………………. 15
1. Visi ..……………………………………………………………………….…………………. 15
2. Misi ……………………………………………………………………………………………. 16
3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………......……………….. 16
4. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………........…………… 17
5. Sasaran dan Program …………………………………………………….......…………….. 19
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ……………………………………………........…………….. 24
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012……………………………………….........…………… 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..…..........………..………. 28
A. PENGUKURAN KINERJA …………………..…………………………...........……….……...…. 28
1. Metode Pengukuran Kinerja ……………………………….............…….……………….…. 28
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran ……....................……………………..… 30
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ……………………………………………….........…...... 31
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………...…..........…. 36
1. Realisasi Per Kegiatan ……………………….......................…………………...............… 38
2. Realisasi Per Sasaran ………......................………………………............….…...………. 39
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 40
A. EVALUASI ………………………..………………………………………………………..……. 40
B. TINDAK LANJUT …………………………………………………………………………....….. 43
IKHTISAR EKSEKUTIF
Kantor Kesatuian Bangsa Politik dan Perliondungan Masyarakat Kabupaten
Bantul sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun
2011-2015 dengan Visi yang hendak dicapai adalah :
" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang demokratis, partisipatif,
harmonis, berkeadilan dan beradab yang berwawasan kebangsaan ”.
Kemudian Misinya adalah :
1. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat yang demokratis, harmonis, kreatif
dan kemandirian masyarakat dengan moral dan hukum.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka
penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta.
3. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan strategis daerah di bidang
Kesatuan Bangsa dan interaksi masyarakat dalam rangka terwujudnya
stabilitas dengan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian
dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, fasilitasi pelaksanaan demokrasi .
Dari 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategis, maka pada tahun 2012 telah
direncanakan dan dilaksanakan pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2012 untuk pencapaian 8 (delapan) sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya Jumlah Pelajar yang disiplin
2. Meningkatnya animo masyakat akan pentingnya Kesadaran Bela Negara .
3. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di setiap Kecamatan
4. Terpantuanya validasi data dan Kegiantan Orang Asing.
5. Meningkatnya fasilitasi dan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.
6. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
7. Meningkatnya Koordinasi dan eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama
8. Meningkatnya Koordinasi , Mediasi dan komunikasi Forum Kerukunan Umat
Beragama
Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2012
dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai
walaupun belum optimal. Kegiatan- kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan
politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini
menyebabkan pencapaian sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masih kurang.
Beberapa sasaran kegiatan juga tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa didukung
pendanaan kegiatan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesbangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian
sasaran di tahun 2012, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan
dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya
kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya
sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada
prioritas pencapaian sasaran. untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan
kinerja Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul
dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :
1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi
dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan
masyarakat;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama
gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat
berjalan dengan baik;
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian
sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa,
politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan
Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan
bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang
pelaksanaan kerja
B A B I
PENDAHULUAN
Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah
/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis
(Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih
lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana
umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan
agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah
tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.
Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat
mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa
sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu
semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor :
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 ini Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2012. LAKIP ini merupakan
konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan
sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan
eksekutif, selain itu LAKIP dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari
penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan
aturan-aturan yang ada.
Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial
politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan
sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa
dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik serta bencana alam.
Maksud dan tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan
dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang
telah dicapai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bantul selama tahun 2012, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah
disusun sesuai dengan pelaksanaannya.
A. Struktur Organisasi
Stuktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya
adalah sebagai berikut :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
d. Seksi Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudkan di bawah
dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor kemudian masing-masing Seksi
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor.
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur
pendukung Penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang
kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Kantor
Seksi Wawasan
Kebangsaan dan Politik
Dalam Negeri
Seksi Kewaspadaan
dan Ketahanan
Nasional
Kelompok Jabatan
Funsional
Sub Bagian
Tata Usaha
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Kepala Kantor mempunyai tugas :
a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan
perundangundangan yang berlaku
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian,
perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan
protokol,kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring dan
pelaporan
c. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-
undangan
d. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai
e. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan
dinas
f. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah
tangga
g. Mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang
sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan aset
i. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah memelihara kendaraan dinas
j. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf
k. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas
l. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
m. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan
bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau
n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
o. Mengkoordinasikan penyusunan Rentra SKPD dan Renja SKPD
p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA
q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif,
c. Merencanakan program pengembangan hubungan dengan organisasi Non
Pemerintah yang meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan
lembaga swadaya masyarakat serta partai politik
d. Melaksanakan pendataan dan identifikasi keberadaan, jumlah dan kegiatan
organisasi Non Pemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi
profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta partai politik
e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi Non
Pemerintah dan Partai Politik serta lembaga infrastruktur politik dalam rangka
fasilitasi pengembangan sistem politik dan penyelenggaraan pemilu
f. Melaksanakan perencanaan program dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan
pemilu
g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu
h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan
penyelenggaraan pemilu berkoordinasi dengan lembaga penyelenggaraan
pemilu
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya
j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik, Demokratisasi, dan Hak Asasi Manusia
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan di bidang wawasan
kebangsaan, pemberdayaan politik dan pembauran bangsa serta kajian strategis
dalam upaya pemantapan ketahanan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan
dan budaya;
c. Memfasilitasi peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, politik dan pembauran
bangsa serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik,
ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya
d. Menyiapkan bahan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar golongan,
etnis, suku serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas proses pewarganegaraan (naturalisasi)
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
Wawasan Kebangsaan Politik Pembauran Bangsa serta kajian strategis dalam
upaya pemantapan ketahan Politik Ekonomi Sosial Kemasyarakatan dan
Budaya;
g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengamalan dan
pengamanan pancasila;
h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan kegiatan
peningkatan kualitas demokratisasi dan perlindungan, pengembangan,
penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan demokratisasi dan
perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia bagi segenap lapisan masyarakat
j. Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan
perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia
k. Menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi penyusunan kegiatan demokrasi
dan perlindungan, pengembangan, penegakan, penghormatan Hak Asasi
Manusia
l. Mengkoordinasikan program dan kegiatan demokrasi dan perlindungan,
pengembangan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi terkait
m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas serta program
demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan
Hak Asasi Manusia
n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya
o. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan
q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Menyiapkan bahan kerja
c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota linmas
d. Melaksanakan pembinaan dan pengendaliaan perlindungan masyarakat
e. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang perlindungan Masyarakat
f. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam pendidikan dan pelatihan
di bidang perlindungan masyarakat
g. Melaksaskan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan segala
ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat
h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya
i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
dan
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk yang menduduki jabatan fungsional pada tahun anggaran 2012 tidak ada.
B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,diantaranya
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional , global dan tetap
berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya Perencanaan Strategis, maka hasil yang ingin dicapai dan
diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yakni
tahun 2011 – 2015 dapat focus dan terarah. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi
dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
1. VISI
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis,
Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.
2. MISI
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misinya adalah :
a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis,
harmonis, berkeadilan dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka deteksi dini
penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta.
c. Mewujudkan stabilitas masyarakat di seluruh aspek kehidupan
(epoleksosbudhankam) melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di
bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah :
Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun
mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisa strategis. Tujuan
akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran adalah :
Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik
dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
1) Tujuan Misi I
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya
partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Dengan sasaran :
a. Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa;
b. Meningkatnya kerukunan dan solidaritas antar umat beragama;
c. Meningkatnya partisipasi aktif LSM/ormas dalam proses pembangunan di
Kabupaten Bantul;
d. Meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam penegakan
moral dan HAM di Kabupaten Bantul.
2) Tujuan Misi II
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini
penanggulangan bencana.
Dengan sasaran:
a. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini
penanggulangan bencana, bencana sosial.
b. Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat.
c. Meningkatnya kualitas pelayanan anggota linmas dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat;
d. Meningkatnya profesionalisme anggota linmas.
3) Tujuan Misi III
Meningkatnya kapasitas antar stake holder dalam mewujudkan
stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif untuk mendukung proses
pembangunan di Kabupaten Bantul.
Dengan sasaran:
a. Tersedianya rumusan kebijakan teknis pelaksanaaan pengendalian di
bidang kesatuan bangsa, pembauran bangsa dan masalaha-masalah
strategis lainnya;
b. Terwujudnya stabilitas masyarakat yang kondusif di berbagai aspek
kehidupan.
4. Strategi dan Kebijakan
1) Strategi
Srategi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna
mencapai sasaran tertentu. Program yang akan dilaksanakan oleh Kantor
Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat untuk mencapai sasaran
adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa;
b. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan;
c. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ideologi negara;
d. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ketahanan bangsa;
e. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan
antar lembaga legislatif dan ekskutif;
f. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan
organisasi kemayarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya
masyarakat;
g. Meningkatkan mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara
pemilu;
h. Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing
i. Meningkatkan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan
partai politik;
j. Peningkatan mediasi dan fasilitasi hubungan pelaksanaan
pengembangan demokrasi;
k. Peningkatan mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azasi manusia;
l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengkajian, fasilitasi dan
penanganan masalah aktual;
m. Peningkatan perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana
tindak lanjutnya;
n. Peningakatan evaluasi palaporan penanganan maslah aktual dan
penyampaian saran tindak lanjut penyelesaiannya;
o. Peningkatan pelaksanaan pemberian rekomendasi
ijin/riset/penelitian/PKL/KKN;
p. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi intelijen;Peningkatan
pengorganisasian rakyat dan pembentukan satu satuan Linmas/Hansip;
q. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan rakyat terhadap
kemungkinan munculnya ATHG;
r. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit
masyarakat;
s. Peningkatan fasilitasi pendidikan bela negara;
t. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan
Perindungan Masyarakat.
2) Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketantuan yang
telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang
unutk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan
dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan
yang diambil oleh Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan
Masyarakat untuk melaksanakan sasaran adalah sebagai berikut:
a. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama,
b. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat
ketahanan bangsa,
c. Memantau keberadaan orang asing,
d. Melakukan pembauran bangsa;
e. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi;
f. Mengkoordinir dinas instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan
masyarakat;
g. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat;
h. Meningkatkan pemasyarakatan mengenai Bela Negara melalui jalur
formal dan informal dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran
bela negara sejak dini;
i. Mendorong seluruh komponen masyarakat agar selalu waspada dalam
menghadapi bencana sosial;
j. Pembinaan LSM/ormas di Kabupaten Bantul
k. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota linmas
5. Sasaran dan Program
Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan
Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul, maka ditetapkan
program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk
mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu :
Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bansa Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2012
Sasaran Program Kegiatan
1 2 3
1 Terwujudnya data yang
akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan
1 Peningkatan
Kemanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
18 Kegiatan validasi data Linmas
19 Kegiatan Pemberda yaan Linmas
2 Terwujudnya rasa
solidaritas dan
Nasionalisme yang tinggi
1 Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
20 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
21 Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP)
22 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
23 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat
24 Pemantauan Orang Asing
3 Terwujudnya keamanan
lingkungan dimasyarakat
1 Pemberdayaan
Masyarakat untuk
menjaga
Lingkungan
25 Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
4 Terwujudnya kedisiplinan
pelajar
1 Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
26 Penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin
Masyarakat
5 Terwujudnya hubungan
antar lembaga legislatif,
eksekutif, organisasi
kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat,
partai politik, lembaga
penyelenggaran pemilu
serta masyarakat dan
pelaksanaan
pengembangan demokrasi
1 Pendidikan Politik di
Masyarakat
27 Penyusunan dan pemutakhiran data base parpol
28 Forum diskusi politik
29 Pendapingan pengurus parpol
30 Verifikasi bantuan parpol
31 Koordinasi forum diskusi Politik
32 Sosialisasi Sosialisasi pemilih pemula melalui Pemilos
B. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian yang
diharapkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan. Rencana kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul pada
tahun 2012 dapat dilihat dari penetapan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan
dan target keluarannya.
Penerapan rencana starategis tahun 2011-2015 mencakup pelaksanaan 8
program dalam 32 kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan di tahun Anggaran 2012
dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. 521.358.950,- dan Belanja tidak langsung
sebesar Rp 1.302.364.000,-
C. Perjanjian Kinerja
Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul
selaku kepala daerah dengan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten
Bantul ntuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja
Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kantor
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015. Perjanjian kinerja tersebut
tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Bantul Tahun 2012.
Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk
kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang
menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan
suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah
kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian
kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.1 Penetapan
Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya
(Performance Agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja
Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah
proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi
Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja
PENETAPAN KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Tahun : 2012
No.
Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Target %
No Program/ Kegiatan Anggaran Rp
1 Terwujudnya kedisiplinan pelajar
Peningkatan kedisiplinan Pelajar
90 1 Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Kegiatan:Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak disiplin
22.540.000,-
2 Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam
90 2 3 4
Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Peningkatan Kesadaran Bela Negara . Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. 2.Pemantauan Orang Asing. 3.Forum Pembauran Kebangsaan. Program:Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan : 1. Pembinaan Satuan
Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
18.204.500,- 8.025.000,- 10.035.000,- 12.247.500,- 28.859.000,-
3 Meningkatnya kerukunan hidup Umat beragama
Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
90 5 Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Pemberdayaan FKUB. 2.Musda FKUB
61.042.000,-
6.785.000,-
4 Meningkatnya kesadaran Politik Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Polotik dan kesadaran demokrasi bagi masyarakat
90 6 Program : Pendidikan Politik di Masyarakat 1.Koordinasi Forum diskusi
Politik 2.Penyusunan dan
Pemuthakiran Data Base Parpol
3.Verifikasi Bantuan Parpol 4.Pendapingan Pengurus
Parpol 5.Sosialisasi Pemilih
melalui PEMILOS
28.445.000,- 8.925.000,-
2.942.500,- 5.640.000,-
72.274.950,-
Jumlah Anggaran : Rp. 617.117.000 Bantul, Februari 2012 Bupati Bantul Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul
Sri Surya Widati Ir. Ag.Sumasriyana, M.Si
NIP.19601224 198403 1011
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Ir. Ag. Sumasriyana, M.Si Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut Pihak |Pertama Nama : Hj. Sri Suryawidati Jabatan : Bupati Bantul Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan . Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuintabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangksi.
Bantul. 20 Februari 2013
Pihak Kedua Pihak Pertama
Bupati Bantul Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bantul
Hj. Sri Surya Widati Ir. Ag. Sumasriyana, M.Si NIP : 196012241986031011
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan
antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata
lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes
atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Realisasi Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau:
(2 x Rencana) – Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan
evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang
lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian
kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja,
pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang
telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian
sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Urutan Rencana capaian Kategori Capaian
I >85 Sangat Berhasil
II 70 < X ≤ 85 Berhasil
III 55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil
IV ≤ 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran
tersebut dijelaskan berikut ini.
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak
berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala
ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok
sasaran tersebut.
Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean
setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil : 27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala
pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,
dan tidak berhasil.
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang
dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi
agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di
masa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan
cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun
realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan
outputs.
Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran
terhadap capaian Indikator Kine (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja
yang ada dalam Sasaran Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul.
I. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran organisasi . Selanjutnya realisasi terhadap capaian Indikator
Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun
2012 dapat di uraikan :
1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar’
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak kal;8 kali kegiatan terealisir
sebanyak 8 kali kegiatan maka nilai indicator ini sebesar 100 % dengan katagori
sangat berhasil.
Adapun yang menyebabkan factor keberhasilannya adalah koordinasi yang
baik dari masing-masing instasi yang membidangi antara lain Satpol PP, Kantor
Kementrian Agama, Kantor Dikpora, Kantor Kesbangpol, Kepolisian dll dan
Keterbukaan pada masing-masing sekolah untuk menagatasi masalah kedisiplinan
pelajar terutama sasarannya pada Pelajar : bolos, membawa senjata tajam,
membawa rokok , alat kontrasepsi serta hand phone yang didalamnya menyimpan
video/photo porno di sekolah.
a. Realisasi 8 kali tersebut dilakukan kegitan yaitu 3 kali sidak diruang sekolah
saat jam pelajaran dan 3 kali Tim lasung mendatangi tempat-tempat keramaian,
wisata dan Warnet maupun game house yang sering dikunjungi pelajar.
b. Untuk koordinasi dilaksanakan lansung sebelum kegiatan dilaksanakan atau
menempel untuk menjaga kegiatan ini sukses karena sifatnya sidak.
2. Terciptanya kedamaian dan Ketrentraman di masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut dengan target
pendataan potensi kerawanan dimasyarakat pada 75 desa dan 17 Kecamatan
namun untuk penerimaan data yang diterima pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik hanya 35 Desa dan data dari Kecamatan 10 kecamatan yang mengirim,
maka nilai indicatornya hanya 49 % dengan katagori tidak berhasil.
Adapun penyebab ke tidak ber hasilan dalan kegiatan tersebut disebabkan
oleh yaitu :
a. Kurangnya Sosialisasi mengenai arti pentingnya Kewaspadaan dini
Masyarakat terhada kerawanan bencana alam , kerawanan social
maupun kerawanan konflik sara terhadap unsur-unsur / tokoh-tokoh
masyarakat ;
b. Kurangnya Koordinasi baik di tingkat Tingkat Kecamatan maupun
Desa untuk menggali potensi kerawanan bencana alam , kerawanan
social maupun kerawanan konflik sara;
c. Kurang tertibnya administrasi Kecamatan maupun Desa tentang hal
tersebut;
d. Tidak dilibatkannya SKPD lainnya yang menangani masalah
kerawanan tersebut;
e. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara
Akuntabel
3. Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pada tahun 2012 kegiatan ini mentargetkan 13 Forum Kerukunan Umat
Beragama dan terbentuk 6 Forum maka indicator penilannya 46% dengan katagori
Cukup berhasil.
Keberhasilan Pembentukan Forum ini adalah dikarenakan yaitu ;
a. Efektivitas sosialisasi ketokoh lintas agama;
b. Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentinganlintas agama.
II. Evaluasi capaian Penetapan Kinerja.
Capaian penetapan kinerja adalah suatu pengukuran kinerja sesuai dengan
indicator-indikator sasasran yang tertuang dalam Sasaran-Sasaran Strategis dalam
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun
2011-2015 khususnya pada rtealisasi sesuai perencanaan di tahun 2012.
Adapun Evaluasi per Sasaran-Sasaran Strategis sebagai berikut :
Sasaran
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Partisipasif,
Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.
No INDIKATOR KINERJA REALISASI
2011
TARGET
2012
REALISASI
2012
NILAI
CAPAIAN
%
KATEGORI
1 Peningkatan kedisiplinan Pelajar sekolah
8 Kali 8 Kali 8 Kali 100 Sangat
berhasil
2 Pemantauan situasi dan kondisi Ek poleksosbud hankam
75 Desa 75 Desa
17 Kec.
35 Desa
10 Kec
49 Tidak
berhasil
3 Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
4 Forum 13 Forum 6 Forum 88 Cukup
berhasil
Capaian Sasaran Katagori = Sangat berhasil = (1 X 92,5) / 3 = 30,83
Capaian Sasaran Katagori = Cukup berhasil = (1 X 62,5) / 3 = 20,83
Capaian Sasaran Katagori = Tidak berhasil = (1 X 27,5) / 3 = 9,17
Total Capaian Sasaran untuk sasaran Strategis sebesar = 60,83
Pada Sasaran terdiri dari 3 Indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran
kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60,83 dengan kategaori
Cukup berhasil, Nilai capaian indicator sasaran ini sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1. Peningkatan kedisiplinan pelajar.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak kal;8 kali kegiatan terealisir
sebanyak 8 kali kegiatan maka nilai indicator ini sebesar 100 % dengan
katagori sangat berhasil jika disbanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah
2. Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam.
Pada tahun 2012 tersebut dengan target pendataan potensi kerawanan
dimasyarakat pada 75 desa dan 17 Kecamatan namun untuk penerimaan
data yang diterima pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 35 Desa
dan data dari Kecamatan 10 kecamatan yang mengirim, maka nilai
indicatornya hanya 49 % dengan katagori tidak berhasil.
3. Peningkatan Kerukunan hidup beragama.
Pada tahun 2012 kegiatan ini mentargetkan 17 Forum Kerukunan Umat
Beragama dan terbentuk 15 Forum maka indicator penilannya 88 % dengan
katagori berhasil
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beseerta
simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka
hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat
dijelaskan sasaran sebagi berikut ‘
No
Sasaran Capaian
Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat
Berhasil
85 s.d.
100
Berhasil
70 s.d.
85
Cukup
Berha
sil
55
s.d.70
Kurang
Berhasil
< 55
1 Terwujudnya kedisiplinan Pelajar sekolah
100 V
2 Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam
49
V
3 Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
88 V
Rata-rata capaian sasaran :
Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus
capaian sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan
pada tabel sebagai berikut :
Tabel. Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bansa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat 2012
No Capaian Kinerja
Sasaran Predikat
Jumlah
Sasaran
1 Diatas 85 Sangat Berhasil 0
2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 3
3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 0
4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 0
Jumlah 3
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Kantor
Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul Tahun 2012 berkisar dalam range 70 s/d
kurang dari 85, sehingga secara rata-rata sasarannya berpredikat Berhasil.
Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan yaitu sebanyak 3
sasaran dengan 8 program yang mencakup 32 kegiatan, dengan menggunakan
rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata
sebesar 83,6 % (berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian
kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran
akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.
Berikut uraian sasarannya :
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Meningkatkan
disiplin Pelajar”
Sasaran 1: Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah :
Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Penertiban dan konseling Pelajar Tidak disiplin
8 Sekolahan 8 100 Berhasil
Total pencapaian kinerja sasaran 1 80
Berhasil
Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1,
dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Berhasil dengan nilai
bobot 84,5.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan:
“Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin”
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Menciptakan
situasi kedamaian ketentraman di masyarakat”.
Sasaran 2: Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke 2 adalah:
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Jumlah kelompok Masyarakat yang terlah mendeapat sosialisasi ttg Kesadaran Bela Negara.
27 ormas 26 96,29 Berhasil
Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang telah terbentuk
1 Forum 4 100 Berhasil
Jumlah Orang Asing yang ada di Bantul
75 desa 45 60
Cukup Berhasil
Juml;ah Forum Pembauran Kebangsaan yang terbentuk
50 orang 50
100
Berhasil
Total pencapaian kinerja sasaran 2 98,14
Berhasil
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program yaitu :
1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
3. Pemantauan Orang Asing;
4. Forum Pembauran Kebangsaan
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai Misi 3 yaitu: “Mengupayakan
terciptanya situasi yang rukun dan damai dilingkungan masyarakat ‘. Target
dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 adalah:
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang terbentuk
17 Kecamatan 10 59 Berhasil
Jumlah Musda Forum Kerukunan Umat Beragama
2 Kegiatan 14 70 Berhasil
Total pencapaian kinerja sasaran 3 93,08
Berhasil
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , dengan kegiatan:
1. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
2. Musda Forum Kerukunan Umat Beragama
Sasaran 3: Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama
PENGUKURAN KINERJA
SKPD : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul
Tahun : 2012
No.
Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Target Realisasi Prosentase
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar
1. Jumlah Sekolahan yang diadakan penertiban dan konseling pelajar
8 sekolahan
8 sekolahan 100 %
2. Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
2. Jumlah Kelompok masyarakat dan Forum yang telah mendapatkan sosialisasi
75 desa 17 Kec.
35 desa 10 Kec
49 %
3. Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama
3. Jumlah terbentuknya Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama
13 Forum 6 Forum 88 %
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi
selama tahun anggaran 2012, untuk melaksanakan 8 program 32 kegiatan pada
berdasasarkan DPA nomor : 914/26/DPPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp 521.358.950,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut
sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp 459.745.465,-
(88.1%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak
mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi
penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dsb.
Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
REALISASI KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012
NO KEGIATAN ANGGARAN
%
Alokasi (RP) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 999.000 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon
5.000.000 3.014.142
60
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Perizinan Kendaraan
1.003.000
863.000 86
4 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan 12.540.000
12.260.000 90
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.000.000
1.000.000 100
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4.500.000 4.088.600 100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.517.200 70
10.000.000
8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
6.750.000 6.099.925
70
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
511.500 511.500
100
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.382.000 17.188.000 66
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.252.000 2.249.000 92
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.875.000 2.562.500
53
13 Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah
4.650.000 2.800.000
60
14 Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Luar Daerah
51.600.000 48.078.600 86
15 Penyediaan Jasa Tenaga Tehnis Pendukung/Tenaga Perkantoran
11.448.000 11.448.000 92
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
45.100.000
38.386.023 80
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
10.000.000
9.830.000 98%
18 Validasi Data Anggota Linmas
19.462.000 18.225.275 78
19 Pemberdayaan Anggota Linmas 25.950.000
25.868.900 100
20 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 18.204.500
18.114.500 100
21 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
61.042.000
56.758.800 90
22 Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
6.785.000 5.070.000 48
23 Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)
8.025.000 6.372.000 45
24 Pemantauan Orang Asing 10.035.000 9.835.000 93
25 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
12.247.500 9.395.000 77
26 Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
28.859.000 28.021.525 96
27 Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin
22.540.000 21.424.225 83
28 Koordinasi Forum Diskusi Politik 28.445.000 27.485.000 97
29 Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol
8.925.000
4.550.000 32
30 Verifikasi Bantuan Parpol 2.492.500 2.492.500 43
31 Pendampingan Pengurus Parpol 5.460.000 3.445.000 27
32 Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)
72.274.950 53.792.250 68
521.358.950
459.745.465 88
1. Realisasi Per Kegiatan
Kantor Kesbangpollinmas pada tahun 2012 telah melaksanakan kegitan
yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai berikut :
REALISASI KEUANGAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
TAHUN 2012
NO KEGIATAN ANGGARAN
%
Alokasi (RP) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
A Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
1 Validasi data Linmas 19.462.000 18.225.275 78
3 Pemberdayaan Anggota Linmas 25.950.000
25.868.900 100
B Pengembangangan Wawasan Kebangsaan
1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 18.204.500
18.114.500 100
C Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
61.042.000
56.758.800 90
2 Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
6.785.000 5.070.000 48
3 Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)
8.025.000 6.372.000 45
4 Pemantauan Orang Asing
10.035.000 9.835.000 93
5 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
12.247.500 9.395.000 77
D Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
28.859.000 28.021.525 96
E Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1 Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin
22.540.000 21.424.225 83
F Pendidikan Politik dimasyarakat
1 Koordinasi Forum Diskusi Politik
28.445.000 27.485.000 97
2 Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol
8.925.000 4.550.000 32
3 Verifikasi Bantuan Parpol
2.492.500 2.492.500 43
4 Pendampingan Pengurus Parpol
5.460.000 3.445.000 27
5 Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)
72.274.950 53.792.250 68
88
2. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul telah merencanakan dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Kantor baik
yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:
Realisasi Anggaran Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran
No. Sasaran Anggaran
Target Realisasi %
1. Menigkatnya kedisiplinan pelajar .
22.540.000,- 489.595.500 100
2. Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
77.407.000 90.500.000 100
3. Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama .
67.827.000 2.805.252.180 99,98
GRAND TOTAL 617.117.000 99,86
Aspek Keuangan.
Pada aspek keuangan ini akan diuraikan mengenai dana yang
dipergunakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas tugas
lainnya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang
dilaksanakan pada tahun 2012 yang dibiayai APBD Kabupaten Bantul.
Anggaran yang dibiayai APBD tersebut dipergunakan Untuk Belanja
Daerah antara lain : Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Adapun Total Anggaran untuk Belanja Daerah dari Target sebesar
Rp. 1.823.722.950,- terealisir Rp. 1.762109.465
Sisa Anggaran sebesar Rp 61.613.485,- atau terserap 88 %
Selanjutnya rincian belanja belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung dari keseluruhanm anggaran target Rp.
1.302.364.000,-Terealisir Rp. 1.302.364.000,- Atau terserap 100
% .Adapun kegunaan Belanja tidak Langsung tersebut untuk belanja
Pegawai. Sisa Anggaran sebesar Rp 0,- .
2. Belanja Langsung dari keseluruhan anggaran target Rp.
521.358.950 terealisir Rp. 459.745.465 Atau terserap. 88 % . Sisa
anggaran sebesar Rp. 61.613.485,-
BAB. IV
P E N U T U P
Kesimpulan
Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan
dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan
program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan
suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi
pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis organisasi kepada para pemangku peran, yang dituangkan
melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini
juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat
pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih
luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada
publik.
Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul
Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 sasaran yang ditetapkan
dapat dicapai walaupun belum optimal. Kegiatan-kegiatan inti dalam urusan
kesatuan bangsa dan politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam
pelaksanaan kegiatan.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten
Bantul tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya
dengan baik. Secara umum, dari pencapaian sasaran di tahun 2012, dapat
diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan dalam Rencana Strategis
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya
kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum
berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Upaya untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan
pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Tindak lanjut
Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua
bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:
1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi
dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan
masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum
sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi
terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama
gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat
berjalan dengan baik.
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian
sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa,
politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan
Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan
bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang
pelaksanaan kerja.
Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan
visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam
negeri dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Demikian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)ini disusun dengan harapan dapat menjadi
informasi yang berguna semua pihak.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor
Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun 2012. Walupun masih sangat sederhana,
kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul selama tahun 2012.
Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan
LAKIP di masa yang akan datang.
Bantul, Pebruari 2012
Kepala Kantor
Kesbangpolinmas Kab. Bantul
Ir. Ag. SUMASRIYANA, M.S.i Pembina TK I/IVb
NIP. 196012241986031011