-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
1/83
LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN DAN
PEMBELAJARAN
MAKALAH
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
Landasan Pendidikan Dan Pembelajaran
Yang dibina oleh Bapak Dr.Wasis D. Dwiyogo, M.Pd.
olehIbnu Maulana
140341806997
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN
BIOLOGI
September 2014
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
2/83
iiii
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
3/83
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah
SWT yang telah melim-pahkan segala rahmat dan
hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah yang berjudul Landasan Yuridis Pendidikan
dan Pembelajaran.
Penulis sampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian
makalah ini, baik yang berupa sumbangan pikiran,
bimbingan, ide dan motivasi yang sangat berarti,
terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Wasis D.
Dwiyogo, M.Pd. sebagai dosen pembina matakuliah
Landasan Yuridis Pendidikan dan Pembelajaran.
Segala bantuan yang diberikan kepada penulis
semoga menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT.
Penulis menyadari dalam makalah ini masih
terdapat kekurangan yang luput dari koreksi, sekalipun
telah berusaha semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan makalah ini. Untuk itu penulis
iii
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
4/83
iviv
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
5/83
v
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Terakhir
penulis menyampaikan harapan semoga makalah ini
bermanfaat bagi pembaca.
Malang, September 2014
Penulis
v
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
6/83
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
7/83
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ................................ i
KATA PENGANTAR .................................. iii
DAFTAR ISI ................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ............................. 1
A. Latar Belakang ........................................... 1
B. Rumusan Masalah ...................................... 7C. Tujuan ........................................................ 9
BAB II PEMBAHASAN .............................. 11
A.
Orientasi Umum Landasan Yuridis SPNI .. 11B.
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan
di Berbagai Tingkatan di Indonesia ........... 27C.
UUD 1945 Sebagai Landasan Yuridis
SPNI ......................................................... 41
D.
Ketetapan MPR Sebagai LandasanYuridis SPNI .............................................. 47
E.Undang -undang Sebagai LandasanYuridis SPNI. ............................................. 55
F.
Peraturan Pemerintah Sebagai
Landasan Yuridis SPNI ............................. 61
G.Keputusan Presiden, Keputusan dan
Instruksi Mentri Sebagai LandasanYuridis Pelaksanaan SPNI ......................... 63
BAB III PENUTUP ...................................... 69
A. Kesimpulan ................................................ 69
B. Saran .......................................................... 73
DAFTAR RUJUKAN
vii
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
8/83
viiiviii
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
9/83
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pendidikan memiliki arti penting bagi setiap
bangsa, karena pendidikan merupakan suatu bentuk
upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai mana Tujuan Pendidikan Nasional bahwa
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkankemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peseta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat Jasmani dan Rohani, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara
yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20
Tahun 2003 Pasal 3).Pembangunan hanya dapat
1
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
10/83
22
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
11/83
3
dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan secara
matang yakni melalui pendidikan. Keberhasilan
pendidikan suatu bangsa dapat mempercepat gerak
pembangunan dan selanjutnya akan tercipta kondisi
bangsa yang lebih maju.
Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah
seperangkat konsep peraturan perundang-undangan
yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia,
yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi,
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan
MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah
pengganti undang-undang, peraturan pemerintah,Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya,
seperti peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-
lain.
Negara Indonesia adalah negara hukum
demikian bunyi pasal 1 ayat (3) hasil amandemen
ketiga. Ini berarti bahwa segala tatanan kebudayaan
berbangsa dan bernegara harus selalu berdasarkan
hukum. Dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 juga
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang
3
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
12/83
44
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
13/83
5
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Praktik pendidikan nasional diselenggarakan
dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu
yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang
maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan.
Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu
memahami berbagai landasan yuridis sistem
pendidikan nasional tersebut dan menjadikannyasebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang
diembannya. Dengan demikian diharapkan akan
tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat
tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Dalam makalah ini akan dibahas mengenai
berbagai hal yang berkaitan dengan landasan yuridis
yang ada di Indonesia. Seperti orientasi umum,
5
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
14/83
66
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
15/83
7
pelaksanaan dan berbagai ketetapan yang ada dalam
peraturan pendidikan di Indonesia
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dikemukakan, maka rumusan masalah dalam makalah
ini yaitu.
1.
Apakah Orientasi Umum Landasan Yuridis
SPNI itu ?
2.
Bagaimana Landasan Yuridis Pelaksanaan
Pendidikan di Berbagai Tingkatan di
Indonesia?
3.
Bagaimana UUD 1945 Sebagai Landasan
Yuridis SPNI ?
4. Bagaimana Ketetapan MPR Sebagai Landasan
Yuridis SPNI ?
5.
Bagaimana UndangUndang Sebagai
Landasan Yuridis SPNI ?
6.
Bagaimana Peraturan Pemerintah Sebagai
Landasan Yuridis SPNI ?
7
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
16/83
88
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
17/83
9
7. Bagaimana Keputusan Presiden, Keputusan
dan Instruksi Mentri Sebagai Landasan
Yuridis Pelaksanaan SPNI ?
C.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu.
1. Untuk Mengetahui Orientasi Umum Landasan
Yuridis SPNI itu ?
2. Untuk Mengetahui Landasan Yuridis
Pelaksanaan Pendidikan di Berbagai Tingkatan
di Indonesia?
3. Untuk Mengetahui UUD 1945 Sebagai
Landasan Yuridis SPNI ?
4. Untuk Mengetahui Ketetapan MPR Sebagai
Landasan Yuridis SPNI ?
5. Untuk Mengetahui UndangUndang Sebagai
Landasan Yuridis SPNI ?
6. Untuk Mengetahui Peraturan Pemerintah
Sebagai Landasan Yuridis SPNI?
7. Untuk Mengetahui Keputusan Presiden,
Keputusan dan Instruksi Mentri Sebagai
Landasan Yuridis Pelaksanaan SPNI ?
9
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
18/83
1010
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
19/83
11
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Orientasi Umum Landasan Yuridis
Bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden
pada tanggal 8 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-
undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri
dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakanjawaban dari salah satu tuntutan reformasi yang marak
sejak tahun 1998. Dalam upaya meningkatkan mutu
sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di
segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan
perubahan global serta perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi,
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam
Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara
lain adalah demokratisasi dan desentralisasi
11
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
20/83
1212
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
21/83
13
pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan
globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur
pendidikan, dan peserta didik.
Tiap-tiap Negara memiliki peraturan perundang-
undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di
Negara itu didasarkan pada perundang-undangan
tersebut. Negara Republik Indonesia mempunyai
berbagai peraturan perundang-undangan yang
bertingkat, mulai dari UUD 1945, UU, Peraturan
Pemerintah, Ketetapan dan Surat Keputusan.
Semuanya mengandung hukum yang harus ditaati,
dimana UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi.Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai
tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksakan
kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan.
Landasan yuridis pendidikan Indonesia dalam hal
ini merupakam seperangkat konsep peraturan
perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem
pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang
Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang
13
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
22/83
1414
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
23/83
15
Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang,
peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan
pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri,
Instruksi Menteri, dan lain-lain.
Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional
yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan
undang-undang. Hal ini sangat penting karena
hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan
dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang
Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31:
1.
Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan.2.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar pemerintah wajib membiyayainya.
3.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-
undang.
15
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
24/83
1616
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
25/83
17
4.Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendid ikan
nasional.
5.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan
bangunan pendidikan nasional di samping untuk
menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting
sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa
Indonesia, juga dapat dipedomani bagi
penyelenggaran pendidikan secara utuh yang berlaku
untuk seluruh tanah air. Landasan yuridis bukan
semata-mata landasan bagi penyelenggaraan
pendidikan namun sekaligus dijadikan alat untuk
mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang
menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut
17
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
26/83
1818
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
27/83
19
dikenakan sanksi. Dalam praktek penyelenggraan
pendidikan tidak sedikit ditemukan penyimpangan.
Memang penyimpangan tersebut tidak begitu langsung
tetapi dalam jangka panjang bahkan dalam skala
nasional dapat menimbulkan kerugian bukan hanya
secara material tapi juga spiritual. Penyelenggaraan
pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat
merusak pendidikan sebagai proses pembentukan
watak dan kepribadian bangsa sehingga dalam jangka
panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana
rekonstruksi sosial tetapi dekonstruksi sosial. Itulah
sebabnya di samping dasar regulasi sangat pentingjuga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk
sanksi.
a.
Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar 1945
Undang undang dasar 1945 merupakan hukum
tertinggi di Indonesia. Semua peraturan harus
tunduk kepada undang undang termasuk
pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan
pendidikan dalam UUD 1945 hanya 2 pasal yaitu
19
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
28/83
2020
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
29/83
21
pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang
pendidikan dan kebudayaan.
Pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut :
Ayat 1: Setiap waerga negara berhak
mendapatkan pendidikan.
Ayat 2 Setiap warga negara wajib mengikuti
pendid ikan dasar pemerintah wajib
membiyayainya.
Ayat 3 Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak yang mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.
Ayat4: Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendid ikan nasional.
21
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
30/83
2222
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
31/83
23
Ayat5:Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia.
Pasal 32 UUD 1945 sebagai berikut :
Ayat1: Memajukan kebudayaan nasional serta
memberi kebebasan kepada masyarakat
untuk mengembangkannya.
Ayat2: Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai bagian dari budaya
nasional.
b. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan
pendidikan antara lain:
Pasal 1 ayat 2 dan ayat5tentang pendidikan yang
berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama
yang berdasarkan pancasila dan undang-undang
dasar 1945
23
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
32/83
2424
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
33/83
25
Pasal 5 tentang hak untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu
Pasal 6 tentang kewajiban mengikuti pendidikan
dasar dan kerja sama antara komponen
masyarakat dalam uapaya pengembangan
pendidikan.
Pasal 13 tentang perbedaan pendidikan jalur
formal, nonformal dan informal.
Pasal 15 tentang pembagian jalur pendidikan
formal
Pasal 29 tentang jalur kedinasan
Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini
Pasal 20 tentang pendidikan akademik dan
pendidikan profesional
Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik dan otonomi keilmuan
Pasal 12 tentang hak peserta didik untuk
memperoleh pendidikan agama
Pasal 39 tentang tenaga kependidikan
Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum
25
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
34/83
2626
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
35/83
27
Pasal 45 tentang pengadaan dan pemberdayaan
sumber daya pendidikan
Pasal 58 tentang evaluasi hasil belajar peserta
didik.
B.
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan di
Berbagai Tingkatan di Indonesia
1.
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan
Global
Dalam menghadapi tantangan globalisasi
yang sedang melanda dunia, maka harus ada
minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi
satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik
oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah
yag sesuai pada pasal 50 ayat 3. Dengan adanya
badan hukum pendidikan itu, maka dana dari
masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan
dikelola secara profesional, transparan dan
akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan
demikian badan hukum pendidikan akan
memberikan landasan hukum yang kuat kepada
27
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
36/83
2828
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
37/83
29
penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan
pendidikan nasional yang bertaraf internasional
dalam menghadapi persaingan global.
Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi
dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk
menentukan kelayakan program dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non
formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
(pasal 60 ayat 1). Dalam menghadapi globalisasi,
maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh
kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat
kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggarasatuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga
sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat
yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji
kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3).
2.Landasan Yuridis Pelaksanaan PendidikanNasional
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945 yang telah diamandemen, Pasal 31
tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan: (1)
29
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
38/83
3030
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
39/83
31
setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan; (2) setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang; (4) negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN
dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional; (5)pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada Pasal 1 (ayat 1) menjelaskan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses
31
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
40/83
3232
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
41/83
33
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Pada (ayat 2) pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3.
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan
Daerah
Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah
demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan
pemerintah daerah (otda). Hal ini berarti peranan
pemerintah akan dikurangi dan memperbesar
partisipasi masyarakat. Pemerintah (pusat) dan
pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
33
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
42/83
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
43/83
35
pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa
diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya
pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib
menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia
7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya
pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal
pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut
biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh pemerintah
(pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal34 ayat 2).
Dengan adanya desentralisai penyelenggaraan
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka
pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab
bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah
daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan,
pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah
bertanggungjawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat
35
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
44/83
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
45/83
37
(4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945
(Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional)
(pasal 46 ayat 2).
Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
sektor pendidikan, dan minimal 20% dari AnggaranPendapatan dan Belanja daerah (APBD) (pasal 49
ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat
oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN
(pasal 49 ayat 2).
Sumber pendanaan pendidikan ditentukan
berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam memenuhi
tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat),
pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan
37
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
46/83
3838
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
47/83
39
sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat
2). Oleh karena itu maka pengelolaan dan
pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
4.
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Lokal
Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan
lokal, merupakan paradigma baru pendidikan,
untuk mendorong percepatan pembangunan di
daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh
masyarakat lokal. Dalam hal ini pewilayahankomoditas harus dibarengi dengan lokalisasi
pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hak ini
bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang
memperhatikan juga muatan lokal (pasal 37 ayat 1
huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi
peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di
lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi
ahli dalam bidang tersebut.
39
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
48/83
4040
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
49/83
41
Selain itu pemerintah (pusat) dan pemerintah
daerah wajib menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi
satuan pendidikanm yang bertaraf internasional
(pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain
mengembangkan keunggulan lokal melalui
penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyikapi
perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat
menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia.
C.
UUD 1945 Sebagai Landasan Yuridis Sistem
Pendidikan Nasional Indonesia
1.Pancasila sebagai Landasan Idiil
Pancasila sebagai dasar Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dank arena itu
sebagai ideology Negara atau seperangkat
kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang
mengatur tingkah laku bersama dalam bernegara-
kebangsaan, yang terwujud dalam pemerintah
Negara. Bangsa Indonesia yang sudah mempunyai
bekal tersebut beritikad untuk mewujudkannya.
41
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
50/83
4242
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
51/83
43
Karena itu, sebagai bangsa yang merdeka
membentuk sebuah wadah yang disebut Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Cita cita bangsa
Indonesia pun kemudian menjadi cita cita negara
karena Pancasila merupakan landasan idealisme
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila sila
dalam Pancasila yang merupakan kebenaran yang
hakiki perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia.
2.
Pasal-pasal UUD 1945 sebagai Landasan Yuridis
Pendidikan Nasional
Undang Undang Dasar 1945 merupakan
hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan
harus tunduk kepada undang undang termasuk
pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan
pendidikan dalam UUD 1945 yaitu pasal 31 dan 32
yang menceritakan tentang pendidikan dan
kebudayaan.
Pasal 31 UUD 1945 sebagai berikut:
Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan.
43
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
52/83
4444
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
53/83
45
Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiyayainya.
Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang.
Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negaraserta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
Ayat 5:Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.
45
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
54/83
4646
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
55/83
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
56/83
4848
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
57/83
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
58/83
5050
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
59/83
51
dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung
jawab atas pembangunan bangsa.
d.
TAP MPR No. II/MPR/1983
Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan
ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa,
kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi
pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal
semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar
dapat menumbuhkan manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya
sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas
pembangunan bangsa.e.
TAP MPR No. II/MPR/1988
Pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman
dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa,
berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin,
bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas,
dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
51
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
60/83
5252
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
61/83
53
f. Bab II Pasal 4 UU RI No. 2 tahun 1989
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
g. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional : Peraturan perundang-undangan ini disahkan tanggal 8 Juli 2003.
Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan nasional
adalah untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa.
53
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
62/83
5454
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
63/83
55
E.
Undang-undang Sebagai Landasan Yuridis
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
a.
Rujukan Yuridis
Rujukan Teknis Pasal 5, ayat (1), Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
Pasal 20 ayat (1) Tiap UU menghendaki
persetujuan DPR.
Rujukan Material Pasal 31, UUD 1945
b.Latarbelakang Perlunya UU No 2 Th 1989
UUD 1945 mengamanatkan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa
Pembangunan nasional di bidang pendidikan
adalah upaya mencerdaskan kehidpan bangsa
dan meningkatkan kualitas SDM.
UU lama perlu disesuaikan dengan kebutuhan
dan tuntutan perkembangan pendidikan
nasional sebagai satu system;
Dalam mewujudkan pembangunan nasional
dibidang pendidikan diperlukan peningkatan
55
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
64/83
5656
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
65/83
57
dan penyempurnaan penyelengggaraan
pendidikan nasional
Dalam memantapkan ketahanan nasional serta
mewujudkan masayarakat maju yang berakar
pada kebudayaan bangsa persatuan nasional
yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
c.Ketentuan Umum
Pendidikan adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbngan, pengajaran dan bagi peranannya di
masa yang akan datang
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang dasar 1945.
System pendidikan Nasional adalah satu
keseluruhan yang terpadu dari semua satuan
dan kegiatan pendidikan berkaitan satu dengan
lainnya untuk mengushakan tercapainya tujuan
pendidikan nasional Indonesia.
57
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
66/83
5858
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
67/83
59
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang
dikelompokkan seuai dengan sifat dan
kekhususan tujuannya.
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam
pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan pesert didik
serta keluasan dan kedalaman bahan
pengajaran.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan dirinya melalui
proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.
Tenaga Kependidikan adalah anggota
masyarakt yang mengabadikan diri dalam
penyelenggaraan pendidikan
Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat
yang bertugas membimbing, mengajar dan
melatih peserta didik
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran
59
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
68/83
6060
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
69/83
61
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan
penunjang pelaksanaan pendidikan yang
terwujud sebagai tenaga, dana,sarana, dan
prsarana yang tersedia atau diadakan dan
didayagunakan oleh keluarga masyarakat,
peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama.
F.
Peraturan Pemerintah Sebagai Landasan
Yuridis SPNI
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang tercermin dalam
rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional adalah
salah satu upaya untuk perbaikan mutu pendidikan.
Beberapa perturan Pemerintah tentang PendidikanSebagai dari perturan Pemerintahan (PP) yang
merupakan peraturan melaksanakan UU No 2 Th
1989 antara lain mencakup :
a.PP No 27 Th 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b.
PP No 28 Th 1990 tentang Pendidikan Dasar
61
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
70/83
6262
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
71/83
63
c.PP No 29 Th 1990 tentang Pendidikan Menengah
d.PP No 30 Th 1990 tentang Pendidikan Tinggi
e.
PP No 72 Th 1991 tentang Pendidikan Luar biasa
f.PP No 73 Th 1990 tentang Pendidikan Luar
sekolah
G.
Keputusan Presiden, Keputusan dan Instruksi
Menteri Sebagai Landasan Yuridis PelaksanaanSPNI
a.
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No 34 Th 1972 yang
dilengkapi dengan intruksi presiden No 15 Th
1974 tentang pokok-pokok pelaksanaan
pembinaan pendidikan dan latihan.
Keputusan Presisden No 45 Th 1975 tentang
susunan Organisasi Departemen.
b.
Keputusan Menteri Sebagai Landasan Yuridis
Pelaksanaan SPNI
Beberapa keputusan menteri mempunyai
hubungan erat dengan pelaksanaan UU No 2 Th
1989, di antaranya adalah :
63
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
72/83
6464
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
73/83
65
Kepmen No 0468/U/1992 tentang Taman
Kanak-Kanak.
Kepmen No 0487/U/1992 tentang Sekolah
Dasar.
Kepmen No 054/U/1992 tentang Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama.
Kepmen No 0489/U/1992 tentang Sekolah
Menengah Umum.
Kepmen No 0490/U/1992 tentang Sekolah
Menengah Kejuruan.
Kepmen No 0491/U/1992 tentang Pendidikan
Luar Biasa.
Kepmen No 060/U/1993 tentang Kurikulum
Pendidikan Dasar.
Kepmen No 061/U/1993 tentang Kurikulum
Sekolah Menengah Umum.
Kepmen No 081/U/1993 tentang Kurikulum
Sekolah Menengah Kejuruan.
c.Instruksi Menteri Sebagai Landasan Yuridis
Pelaksanaan SPNI
65
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
74/83
6666
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
75/83
67
Instruksi Menteri No 3/U 1987 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Atasa
Langsung diLingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Instruksi Menteri No 3/U 1990 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud
No 0668/U/1989 tentang Sistem dan
Mekanisme Pengelolaan Terpadu Sumber
Daya diLingkungan Depdibud.
67
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
76/83
6868
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
77/83
69
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Setelah menyusun makalah ini dengan membaca
berbagai literatur yangberkaitan dengan landasan
yuridis pendidikan dan pembelajaran maka
dapatdisimpulkan bahwa:
Landasan Yuridis Pendidikan Nasional Indonesiaadalah seperangkat konsep peraturan perundang-
undangan yang menjadi titik tolak system
pendidikan Indonesia, menurut UUD 1945.
Sedangkan system pendidikan nasional adalah
aturan yang menjadi acuan pokok pendidikan
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan di
Berbagai Tingkatan di Indonesia telah diatur pada
berbagai tingkatan pelaksanaan pendidikan global,
nasional, daerah dan lokal
69
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
78/83
70
70
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
79/83
71
UUD 1945 Sebagai Landasan Yuridis SPNI dalam
Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan
dalam UUD 1945 yaitu pasal 31 dan 32 yang
menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan.
Ketetapan MPR Sebagai Landasan Yuridis SPNI
dimana ketetapan MPR yang memuat garis-garis
besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan
UU dan garis besar pada bidang eksekutif
dilaksanakan dengan keputusan presiden
UndangUndang Sebagai Landasan Yuridis SPNI
tertuang dalam Rujukan Teknis Pasal 5, ayat 1
menurut Undang-undang Dasar Pasal 20 ayat (1)Rujukan Material Pasal 31, UUD 1945 serta
Latarbelakang Perlunya UU No 2 Th 1989.
KepPes No 34 Th 1972 dilengkapi intruksi presiden
No 15 Th 1974 tentang pokok pelaksanaan
pembinaan pendidikan dan latihan. Dan KepPres
No 45 Th 1975 tentang susunan Organisasi
Departemen, Keputusan Menteri Sebagai Landasan
Yuridis Pelaksanaan SPNI mempunyai hubungan
erat dengan pelaksanaan UU No 2 Th 1989.
71
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
80/83
7272
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
81/83
73
Sedangkan Instruksi Menteri No 3/U 1987 dan
Instruksi Menteri No 3/U 1990 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Atasa Langsung dan
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud No
0668/U/1989.
B.
Saran
Dengan segala kerendahan hati, penulis
menyadari sepenuh hati bahwasanya makalah ini jauh
dari sempurna dan masih memiliki banyak
keterbatasan baik dari segi penyajian materi ataupun
pembahasannya. Sehingga penulis menyarankan untuk
membacaberbagai literatur yang mengkaji mengenai
landasan yuridis pendidikan dan pembelajaran untuk
lebih memperkaya pengetahuan mengenai materi ini.
73
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
82/83
-
8/10/2019 Landasan YUridis Pendidikan & PembelajaranIbnu_Yuridis
83/83
DAFTAR RUJUKAN
Mudyahardjo Redja. 2008. Pengantar Pendidikan
Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar
Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di
Indonesia. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada
Muna. 2012. Landasan Yuridis Pendidikan dan Asas-
asas Sistem Pendidikan Nasional. (online)(http://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landas
an-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/). Diakses pada 28
September 2014 pukul 22.00 WIBRai, Sirai. 2011.Landasan Yuridis Penddikan
Indonesia. (online) (http://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/lan
dasan-yuridis-pendidikan-indonesia.html).
Diakses pada 28 September 2014 pukul 22.00WIB
Ruswandi, Uus & Hermawan Heris, A. 2008.Nurhamzah. Landasan Pendidikan. Bandung:
CV. Insan Mandiri.
Sukardjo, M. & Komarudin, Ukim. 2009. Landasan
Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.Sutikno Sobry. M. 2008. Landasan Pendidikan.
http://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landasan-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/http://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landasan-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/http://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landasan-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/http://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/landasan-yuridis-pendidikan-indonesia.htmlhttp://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/landasan-yuridis-pendidikan-indonesia.htmlhttp://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/landasan-yuridis-pendidikan-indonesia.htmlhttp://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/landasan-yuridis-pendidikan-indonesia.htmlhttp://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/landasan-yuridis-pendidikan-indonesia.htmlhttp://siraj-pendidikanuntuksemua.blogspot.com/2011/03/landasan-yuridis-pendidikan-indonesia.htmlhttp://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landasan-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/http://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landasan-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/http://muna88.wordpress.com/2012/01/29/landasan-yuridis-pendidikan-dan-asas-asas-sistem-pendidikan-nasional/