LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
1. IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARAPADA 1(SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT 0 S.D. 12 MIL
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Permen ESDM No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara;
4. Permen ESDM No 22 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 1796K/30/MEM/2018tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman pelaksanaanPermohonan, Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia1798/30/MEM/2018 tanggal 20April 2018 tentang pedoman Pelaksanan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus Mineral dan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Administrasi Perseorangan:a. Surat Permohonan kepada Gubernur Sumut cq.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara;b. Foto copy KTP pemohon;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);d. Surat Keterangan Domisili dari instansi yang
berwenang;e. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;f. Data resmi Telp/Hp/Email;g. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital2. Persyaratan Administrasi Badan Usaha:
a. Surat Permohonan Direksi Kepada Gubernurc/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;
b. KTP Direksi dan NPWP Pemohon;c. Surat Keterangan Domisili Perusahan;d. Akte pendirian Badan Usaha yang bergerak di
bidang usaha Pertambangan yang telahdisahkan oleh Pejabat yang berwenang;
e. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;f. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;g. Data resmi Telp/Hp/Email;h. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.3. Persyaratan Administrasi Firma dan Perusahaan
Komenditier:a. Surat Permohonan Pengurus Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. Susunan pengurus yang dilengkapi dengan KTP
dan NPWP;
c. Surat Keterangan Domisili;d. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;e. Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.4. Persyaratan Administrasi Koperasi:
a. Surat Permohonan Ketua Koperasi KepadaGubernur c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;
b. Susunan pengurus yang dilengkapi dengan KTPdan NPWP;
c. Surat Keterangan Domisili Koperasi;d. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;e. Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital5. Persyaratan Teknis:
a. Daftar Riwayat Hidup dan Surat PernyataanTenaga Ahli;
b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan bataskoordinat geografis lintang dan bujur sesuaiSistem Informasi Geografis (SIG) nasional.
6. Persyaratan Lingkungan:a. Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup yang di ketahui Dinas terkait. (SPPL)
7. Persyaratan Finansiala. Bukti Penempatan Jaminan kesungguhan
Eksplorasi;b. Bukti Pembayaran biaya pencadangan wilayah
dan Pembayaran Pencetakan peta WIUP.8. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jika berkas
lengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuaia. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinasb. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan4. Jangka waktu
penyelesaian7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral danBatubara pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah
Laut 0 s.d 12 Mil
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
2. IZIN OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA PADA 1 (SATU)DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT 0 S.D 12 MIL
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Permen ESDM No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara;
4. Permen ESDM No 22 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor1796K/30/MEM/2018 tanggal 19 April 2018tentang Pedoman pelaksanaan Permohonan,
Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan di BidangPertambangan Mineral dan Batubara;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia1798/30/MEM/2018tanggal 20 April 2018 tentang pedoman PelaksananPenyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah IzinUsaha Pertambangan dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus Mineral dan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Administrasi Perseorangan:a.Surat Permohonan Kepada Gubernur c/q Kadis
DPMPPTSP SU berMaterai;b. KTP Pemohon;c.NPWP Pemohon;d. Surat Keterangan Domisili Pemohon;e.Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;f. Data resmi Telp/Hp/Email;g.Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
2. Persyaratan Administrasi Badan Usaha:a.Surat Permohonan Direksi Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. KTP Direksi dan NPWP Pemohon;c. Surat Keterangan Domisili Perusahan;d. Akte pendirian Badan Usaha yang bergerak di
bidang usaha Pertambangan yang telahdisahkan oleh Pejabat yang berwenang;
e.Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;f. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;g.Data resmi Telp/Hp/Email;h. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
3. Persyaratan Administrasi Firma dan PerusahaanKomenditier:a. Surat Permohonan Pengurus Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. Susunan pengurus yang dilengkapi dengan KTP
dan NPWP;c. Surat Keterangan Domisili;d. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;e. Data resmi Telp/Hp/Email;
f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital.
4. Persyaratan Administrasi Koperasi:a.Surat Permohonan Ketua Koperasi Kepada
Gubernur c/q Kadis DPMPPTSP SU berMaterai;
b. Susunan pengurus yang dilengkapi dengan KTPdan NPWP;
c.Surat Keterangan Domisili Koperasi;d. Surat Tidak Berkeberatan Masyarakat;e.Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
5. Persyaratan Teknis:a.Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas
koordinat geografis lintang dan bujur sesuaiSistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
b. Laporan akhir Eksplorasi;c. Laporan Studi Kelayakan yang telah di setujui.
6. Persyaratan Lingkungan:a.Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang di ketahui Dinas terkait(SPPL);
b. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannyayang diterbitkan oleh instansi yang berwenangsesuai ketentuan perundang undangan (UKL-UPL atau Amdal);
c. Izin Lingkungan kegiatan pertambangan yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang sesuaiketentuan perundang undangan;
d. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencanapasca Tambang.
7. Persyaratan Finansial:a. Laporan Keuangan tahun terkhir yg telah di
Audit oleh akuntan publik untuk pemegang IUPEksplorasi mineral Logam dan Batubara;
b. Bukti Penyampaian surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan danKaryawan selama 2 (dua) tahun terakhir;
c. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahunterkhir.
8. Rekomendasi dari Instansi Terkait jika melakukankegiatan di sungai ( Dinas SDA, CK, TTR Provsu)atau BWSS (Balai Wilayah Sungai Sumatera)
9. Rekomendasi Pinjam Pakai jika kegiatan dilakukandi Kawasan Hutan oleh KementerianLHK/Kehutanan
10. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;
b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tandatangani Kadis PMPPTSP;
9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudahsesuaia. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinasb. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan4. Jangka waktu
penyelesaian7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Operasi Produksi Mineral dan Batubara pada 1(satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut 0 s.d 12 mil
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);
4. Melalui komunikasi secara elektronik (suratelektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
3. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.2. Persyaratan
Pelayanan1. Persyaratan Perseorangan:
a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-ditujukan kepada Kepala DISPMPPTSP ProvinsiSumatera Utara;
b. Fotocopy KTP Pemohon;c. Fotocopy NPWP;d. Komoditas Tambang Yang dimohon;e. Surat Keterangan dari Kepala Desa atau
kelurahan.
2. Persyaratan Kelompok Masyarakat:a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
ditujukan kepada Kepala BPPT ProvinsiSumatera Utara;
b. Komoditas Tambang yang dimohon;c. Surat Keterangan dari Kepala Desa/lurah
setempat;d. Surat Pernyataan yang memuat sedikitnya :
Tidak Menggunakan Alat Berat dan Bahan
Peledak; Menggunakan Pompa Mekanik/Tenaga
Permesinan maksimal 25 HP (Horse Power)untuk 1 (satu ) IPR.
3. Koperasi Setempat:a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
ditujukan kepada Kepala DISPMPPTSP ProvinsiSumatera Utara;
b. Fotocopy KTP Pemohon;c. Fotocopy NPWP;d. Akte Pendirian Koperasi yang telah disyahkan
oleh pejabat berwenang;e. Laporan Keuangan Koperasi 1 (Satu)Tahun
Terakhir;f. Komoditas Tambang yang dimohon;g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah
Setempat.4. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital3. Sistem,
mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalam
aplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuaia. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinasb. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan4. Jangka waktu
penyelesaian7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);
4. Melalui komunikasi secara elektronik (suratelektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
4. IZIN SEMENTARA UNTUK MELAKUKAN PENGANGKUTAN DANPENJUALAN MINERBA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;3. PP No 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara;
4. PP No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan PascaTambangan;
5. Permen ESDM No 28 Tahun 2009 TentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan MineralDan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukankepada Kepala DISPMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Fotocopy KTP SIUP, HO, TDP perusahaan;3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);4. Surat keterangan domisili usaha;5. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang
usaha pengangkutan dan penjualan mineral danbatubara yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang;
6. Fotocopy IUP/IUPK yang masih berlaku dandilegalisir oleh pejabat pemberi ijin/notaris;
7. Perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP/IUPKdan dilegalisir oleh pejabat pemberi ijin/notaris;
8. Perjanjian kerjasama dengan pihak Pembelidilegalisir oleh pejabat pemberi ijin/notaris;
9. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhiketentuan peraturan perundang-undangan dibidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhiketentuan peraturan perundang-undangan dibidangLalu lintas dan angkutan jalan baik didarat, dilautmaupun disungai untuk pengangkutan.
11. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan Nomor tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya
8. di serahkan ke Staf Pengolah berkas untukmemasukkan data ke aplikasi perizinan- sampaimencetak draf izin dan di verifikasi kembali draf;
9. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di
tanda tangani Kadis PMPPTSP;10. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuaia.Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinasb. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen
izin yang sudah di tandatangani ke Pemohon11. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan4. Jangka waktu
penyelesaian7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan danPenjualan Minerba Dalam 1 (satu) daerah Provinsi
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
5. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI KHUSUS PENGANGKUTAN DANPENJUALAN MINERBA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Permen ESDM No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara;
4. Permen ESDM No 22 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 1796K/30/MEM/2018tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman pelaksanaanPermohonan, Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia1798/30/MEM/2018 tanggal 20April 2018 tentang pedoman Pelaksanan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus Mineral dan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Administrasi Perseorangana. Surat Permohonan Kepada Gubernur c/q Kadis
DPMPPTSP SU ber Materai;b. KTP Pemohon;c. NPWP Pemohon;d. Surat Keterangan Domisili Pemohon;e. Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
2. Persyaratan Administrasi Badan Usaha:a. Surat Permohonan Direksi Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. mencantumkan ruang lingkup pengangkutan
dan penjualan yang akan dimohonkan;c. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya
yang bergerak di bidang usaha Pertambanganyang telah disahkan oleh Pejabat yangberwenang;
d. KTP Direksi dan NPWP Perusahaan;e. Surat Keterangan Domisili Perusahan;f. SIUP dan TDP Perusahaan;g. Daftar Pemegang Saham s.d perseorangan
penerimaan manfaat akhir (BeneficialOwnership);
h. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital.
3. Persyaratan Administrasi Firma dan PerusahaanKomenditier:a. Surat Permohonan Pengurus Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. Susunan pengurus yang dilengkapi dengan KTP,
NPWP, SIUP, TDP dan NPWP oleh dinas terkaitdan masih berlaku;
c. Surat Keterangan Domisili;d. Data resmi Telp/Hp/Email;e. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
4. Persyaratan Administrasi Koperasi:a. Surat Permohonan Ketua Koperasi Kepada
Gubernur c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. Salinan Akta pendirian Koperasi dan
perubahannya yang bergerak di bidangpertambangan yang disahkan pihak yangberwenang;
c. Profil Koperasi yang dilengkapi dengan KTP,NPWP, SIUP oleh dinas terkait dan masihberlaku;
d. Surat Keterangan Domisili Koperasi;e. Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk data digital.
5. Persyaratan Teknis:a. Surat pernyataan di atas materai bahwa
pemohon sebelumnya tidak pernahmendapatkan saksi administratif berupapencabutan izin di bidang pertambangan mineralatau batubara;
b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja samadengan:
c. Pemasok Impor, pemegang iup OP, pemegangPerjanjian karya, pemegang kontrak kerja,pemegang IUPK, pemegang IPR, Pemegang IUPKhusus untuk pengangkutan dan penjualan.
6. Persyaratan Data/Informasi Pemohon:a. Data resmi Nomor Tlp/Hp/Email Pemohon atau
perusahaan.
7. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital.
3. Sistem,mekanisme, dan
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
prosedur 2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan Nomor tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya
8. di serahkan ke Staf Pengolah berkas untukmemasukkan data ke aplikasi perizinan- sampaimencetak draf izin dan di verifikasi kembali draf;
9. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di
tanda tangani Kadis PMPPTSP;10. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuaia.Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinasb. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen
izin yang sudah di tandatangani ke Pemohon11. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan4. Jangka waktu
penyelesaian5 (lima) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Usaha Pertambangan Operasi KhususPengangkutan dan Penjualan Minerba dalam 1 (satu)Daerah Provinsi
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
6. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUKPENJUALAN MINERBA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 22 tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan;3. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara4. PP No 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara;
5. PP No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan PascaTambangan;
6. Permen ESDM No 28 Tahun 2009 TentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan MineralDan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Administrasia. Surat Permohonan Direksi Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. Form Tabel data perusahaan di tandatangani
dan ber materai;c. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya
yang bergerak di bidang usaha Pertambanganyang telah disahkan oleh Pejabat yangberwenang;
d. SIUP dan TDP Perusahaan/dari BKPM jika PMA;e. KTP Direksi dan NPWP Perusahaan;f. Surat Keterangan Domisili Perusahan;g. Salinan Izin Usaha yang telah disahkan oleh
pejabat berwenang;h. Jumlah Tonase mineral dan/atau batubara yang
tergali akibat kegiatan yang dilakukan;i. Kualitas mineral atau batubara yang tergali
disertai dengan sertifikat contoh dan analisamineral atau batubara dari laboratorium yangtelah diakreditasi;
j. Perjanjian jual beli mineral yang tergali akandijual atau rencana pemanfaatan mineral bukanlogam atau batuan tergali untuk mendapatkankeuntungan secara komersial.
2. Persyaratan Administrasi Badan Usaha:a. Data resmi Nomor Tlp/Hp/Email Pemohon atau
perusahaan.3. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.3. Sistem,
mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan Nomor tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya
8. di serahkan ke Staf Pengolah berkas untukmemasukkan data ke aplikasi perizinan- sampaimencetak draf izin dan di verifikasi kembali draf;
9. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di
tanda tangani Kadis PMPPTSP;10. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuaia.Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinasb. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen
izin yang sudah di tandatangani ke Pemohon11. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan4. Jangka waktu
penyelesaian5 (lima) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KhususUntuk Penjualan Minerba dalam 1 (satu) DaerahProvinsi
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
7. IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI KHUSUS PENGOLAHAN DANPEMURNIAN MINERBA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Permen ESDM No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara;
4. Permen ESDM No 22 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 1796K/30/MEM/2018tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman pelaksanaanPermohonan, Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan diBidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia1798/30/MEM/2018 tanggal 20April 2018 tentang pedoman Pelaksanan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus Mineral dan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Administrasi Perseorangan:a. Surat Permohonan Kepada Gubernur c/q Kadis
DPMPPTSP SU ber Materai;b. KTP Pemohon;c. NPWP Pemohon;d. Surat Keterangan Domisili Pemohon;e. Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
2. Persyaratan Administrasi Badan Usaha:a. Surat Permohonan Direksi Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. KTP Direksi dan NPWP Perusahaan;c. Surat Keterangan Domisili Perusahan;d. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya
yang bergerak di bidang usaha Pertambanganyang telah disahkan oleh Pejabat yangberwenang;
e. SIUP dan TDP Perusahaan;f. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
s.d perseorangan penerimaan manfaat akhir(Beneficial Ownership);
g. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital.
3. Persyaratan Administrasi Firma dan PerusahaanKomenditier:a. Surat Permohonan Pengurus Kepada Gubernur
c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;b. Susunan pengurus yang dilengkapi dengan KTP,
NPWP, SIUP, TDP dan NPWP oleh dinas terkaitdan masih berlaku;
c. Surat Keterangan Domisili;d. Data resmi Telp/Hp/Email;e. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.4. Persyaratan Administrasi Koperasi:
a. Surat Permohonan Ketua Koperasi KepadaGubernur c/q Kadis DPMPPTSP SU ber Materai;
b. Salinan Akta pendirian Koperasi danperubahannya yang bergerak di bidangpertambangan yang disahkan pihak yangberwenang;
c. Profil Koperasi yang dilengkapi dengan KTP,NPWP, SIUP oleh dinas terkait dan masihberlaku;
d. Surat Keterangan Domisili Koperasi;e. Data resmi Telp/Hp/Email;f. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam
bentuk Data Digital.
5. Persyaratan Teknis:a. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian yang meliputi informasi,lokasi, teknologi yang digunakan, jenis produk,kapsitas input dan out put serta jadwalpembangunan;
b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja samadengan Pemasok Impor, pemegang iup OP,pemegang Perjanjian karya, pemegang kontrakkerja, pemegang IUPK, pemegang IPR, PemegangIUP Khusus untuk pengangkutan dan penjualandan pemegang IUP Pengolahan dan pemurnian.
6. Persyaratan Lingkungan:a. Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang di ketahui Dinas terkait;
b. Persetujuan UKL-UPL dan Salinan DokumenIzin Lingkungan hidup sesuai dengan ketentuanperaturan di bidang perlindungan danpengelolaan LH;
c. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencanapasca Tambang.
7. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Usaha PertambanganKhusus Pengolahan dan Pemurnian di BagianFront Office ;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasioleh Kasi SDM;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Draf izin di verifikasi oleh Kabid SDA dan di
paraf untuk di ajukan ke Kadis;9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;a. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;b. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahandan Pemurnian minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
8. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara;2. PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Permen ESDM No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara;
4. Permen ESDM No 22 Tahun 2018 TentangPerubnahan Atas peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 1796K/30/MEM/2018tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman pelaksanaanPermohonan, Evaluasi Serta Penerbitan Perizinan diBidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia1798/30/MEM/2018 tanggal 20April 2018 tentang pedoman Pelaksanan Penyiapan,Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus Mineral dan Batubara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Administrasi;a. Surat Permohonan Kepada Gubernur c/q Kadis
DPMPPTSP SU ber Materai di stempel capperusahaan basah;
b. Akte pendirian Badan Usaha dan perubahannyayang bergerak di bidang usaha Pertambanganyang telah disahkan oleh Pejabat yangberwenang;
c. KTP dan NPWP Pemohon;d. Daftar Pemegang Saham s.d perseorangan
penerimaan manfaat akhir (BeneficialOwnership);
e. Surat pernyataan tertulis diatas materai yangmenyatakan bahwa seluruh keterangan yangdilampirkan pada surat permohonan adalahbenar(di stempel cap perusahaan basah);
f. Surat Keterangan Domisili Perusahan danNomor Tlp/Hp/Email;
g. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dlmbentuk Data Digital.
2. Persyaratan Teknis:1. Daftar Tenaga Ahli Dalam Bentuk tabel yang
meliputi: Nama tenaga Teknis; Latar belakang tenaga ahli; Keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli; KTP/izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Dok. Dilampirkan); Ijazah dan Curriculum vitae (dokumen
dilampirkan); Surat pernyataan tenaga ahli.
2. Daftar peralatan Dalam Bentuk tabel yangmeliputi:
Jenis, Jumlah, Kondisi, status Kepemilikan,Lokasi keberadaan Ala (apabila belummempunyai peralatan milik sendiri harusmelampirkan perjanjian (MOU) denganperusahan yang memiliki perusahaan.
3. Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalambentuk Data Digital
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Usaha JasaPertambangan di Bagian Front Office ;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan No tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasioleh Kasi SDM
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Draf izin di verifikasi oleh Kabid SDA dan di
paraf untuk di ajukan ke Kadis;9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;
a. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umumuntuk penomoran dan stempel dinas;
a. Petugas Front Office menyerahkan Dokumenizin yang sudah di tandatangani ke Pemohon;
10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
5 (lima) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
9. IZIN PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral
dan batubara;2. UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;3. PP no 22 tahun 2010 tentang wilayah
pertambangan;4. PP no 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara;5. PP no 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 tentangpelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineraldan batubara;
6. Permen ESDM no 34 tahun 2017 tentang perizinandi bidang pertambangan mineral dan batubara;
7. Keputusan menteri pertambangan dan energypertambangan dan energy no 555.K/M.PE/1995tentang keselamatan dan kesehatan kerjapertambangan umum;
2. PersyaratanPelayanan
1. Persyaratan Adminsitratif:a. Surat permohonan perusahaan.b. Ssurat pernyataan pengguna akhir (SPPA) asli
dan bermaterai Rp.6000;c. Fotocopy kartu izin meledakkan (KIM) yang
masih berlaku.d. Fotocopy izin penyimpanan/penimbunan dan
penggunaan bahan peledak (P3) yang masihberlaku.
e. Fotocopy izin usaha pertambangan (IUP) yangmasih berlaku.
f. Fotocopy izin usaha jasa pertambangan (IUPJ)terkait bahan peledak yang masih berlaku.
2. Persyaratan Teknisa. Laporan triwulan realisasi pembelian dan
penggunaan bahan peledak yang telahditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang danKepala Gudang Bahan Peledak.
b. Laporan stock akhir penggunaan bahan peledakterbaru yang ditandatangani oleh KepalaTambang dan Kepala Gudang Bahan Peledak.
c. Data teknis terkait peralatan penambangan,peralatan pengolahan/pemurnian dan jumlahdan jenis bahan peledak yang digunakan olehKepala Teknik Tambang dan Kepala GudangBahan Peledak.
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran IUP Operasi produksi di Bagian FrontOffice ;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;a. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;b. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon.10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan.4. Jangka waktu
penyelesaian11 (Sebelas) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.9. Pengawasan
Internal1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).11. Jumlah
Pelaksana4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMA. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
10. IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK (BARU DAN PERPANJANGAN)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara;2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;3. PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No
555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan danKesehatan Kerja Pertambangan Umum;
2. PersyaratanPelayanan
Syarat untuk izin baru
1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi SumateraUtara;
2. Lampiran Surat Permohonan:a. Gambar Konstruksi Gudang Handak Skala 1 :
100;b. Gambar Situasi Gudang Handak Skala 1: 5000;c. Salinan Pengesahan KTT;d. Salinan Izin Pertambangan (IUP);e. Salinan Sertifikat CnC (Khusus IUP);f. Salinan Perusahaan berbadan hukum;g. Salinan IPPKH, Jika lokasi pembangunan tangki
BBC termasuk dalam kawasan hutan;h. Berita acara penentuan lokasi yang diketahui
oleh KTT dan aparat desa setempat;i. Laporan hasil kajian daya dukung tanah dan
kestabilan lokasi gudang handak yang akandibangun;
j. Rencana jenis/type pondasi konstruksibangunan gudang yang direncanakan;
k. Dasar pertimbangan dan penetuan kapasitasgudang handak;
l. Foto situasi permukaan lahan (yang mewakilikeadaan lapangan) dari minimal 4 sudut yangberbeda;
m. Salinan persetujuan Amdal dan Studi Kelayakan.3. Surat Pernyataan Manajemen;4. Jika rencana pembangunan tangki BBC adalah
timbunan, melampirkan:a. Kontur asli lahan yang akan ditimbunb. Cross Section kontur dan Cross Section Rencana
Timbunanc. Rencana Land Clearing lahan yang akan
ditimbund. Potensi Pembebanan Pada Lahane. Jenis Material Asli (Original) dan Material yang
akan ditimbunf. Sistem Kendali Aliran Air Permukaan
5. NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur dan NPWPKomisaris.
Syarat Untuk Izin Perpanjangan
1. Surat Permohonan;2. Lampiran Surat Permohonan:
a. Salinan gambar konstruksi gudang handak skala1 : 100 yang bertandatangan KAIT;
b. Gambar situasi gudang handak skala 1 : 5000yang bertandatangan KAIT;
c. Salinan pengesahan KTT;d. Salinan Izin gudang Handak yang akan
diperpanjang;e. Foto kondisi gudang handak yang akan
diperpanjang.3. Surat Pernyataan;
a. NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur danNPWP Komisaris
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Gudang BahanPeledak (Baru dan Perpanjangan) di Bagian FrontOffice;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akan diproses di Tim Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10.Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11.Kasi PP SDM mendisposisi rekom tek Sungai UntukProses Administrsi Draf Perizinan kepada stafpengolah berkas Draf izin yang di cetak di serahkanke Kasi PP SDM untuk di verif dan di Paraf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan diParaf;a.Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di
tanda tangani Kadis PMPPTSP;
c.Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudahsesuai;
d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umumuntuk penomoran dan stempel dinas;
e.Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izinyang sudah di tandatangani ke Pemohon;
13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
9 (Sembilan) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Gudang Bahan Peledak (baru dan perpanjangan)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.9. Pengawasan
Internal1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMB. BIDANG ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
1. IZIN PERIZINAN ENERGI BARU TERBARUKAN / IZIN PEMANFAATANLANGSUNG PANAS BUMI LINTAS DAERAH KABPATEN/KOTA
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-undang No 30 tentang Energi;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Lidup danKehutanan Republik Indonesia nomor P.4/menlhk/setjen/kum.1/1/2019 tentang pemanfaatanjasa lingkungan panas bumi pada kawasan tamannasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 59Tahun 2007 tentang kegiatan usaha panas bumi;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia nomor 10 Tahun 2012 tentangpelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi barudan energi terbarukan.
2. PersyaratanPelayanan
1. Mengisi Formulir Permohonan kepada GubernurSumut c/q Kadis PMPPTSP SU bermaterai Rp.6.000,-;
2. Foto copy Akta Pendirian / Perubahan Perusahaanyang telah disahkan;
3. Foto copy KTP Penanggung Jawab / PengurusPerusahaan;
4. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;5. Foto copy Izin Prinsip;6. Foto copy Izin Pemanfaatan Ruang;7. Foto copy Keputusan Kelayakan Lingkungan / Izin
Lingkungan;8. Foto copy Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari
Kementrian yang membidangi kehutanan, apabilaberada dalam Kawasan Hutan;
9. Foto copy Keputusan Wilayah Kerja PertambanganPanas Bumi;
10. Foto copy SITU;11. Foto copy SIUP dan TDP;12. Foto copy Izin Gangguan, kecuali untuk kepentingan
industri;13. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan
bermaterai Rp.6.000,-;14. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan
Menanggulangi Dampak Lingkungan bermaterai Rp.6000,-;
15. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi KetentuanPeraturan Perundang-Undangan bermaterai Rp.6.000,-;
16. Jaminan Kemampuan Keuangan untuk mengelolapemanfaatan langsung Panas Bumi;
17. Pernyataan Kesanggupan melakukan ketentuanCorporate Social Responsibility (CSR) bermaterai Rp.6.000,-;
18. Pernyataan Kesanggupan memprioritaskanpenggunaan tenaga kerja local bermaterai Rp.6.000,-;
19. Pernyataan Kesediaan membuka Kantor Cabang /Perwakilan di Kabupaten Aceh Timur bermaterai Rp.6.000,-;
20. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabiladibutuhkan;
21. NPWP usaha.3. Sistem,
mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entry
data ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dengan Tim Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
8. Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;9. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;a. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;b. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;10. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan;4. Jangka waktu
penyelesaian7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Perizinan Energi Baru Terbarukan / IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR:TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
I. SEKTOR ESDMB. BIDANG ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
2. IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI BIOFUEL SEBAGAI BAHANBAKAR LAIN DENGAN PENYEDIAAN KAPASITAS SAMPAI
DENGAN 10.000 TON PER TAHUN
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-undang No 30 tentang Energi;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 051 tahun 2006 tentang persyaratan danpedoman lzin usaha niaga bahan bakar nabati(biofuell) sebagai bahan bakar lain ;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan,pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati(biofuel) sebagai bahan bakar lain.
2. PersyaratanPelayanan
1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepadaGubernur Sumut Cq. Kepala Dinas PMPPTSPProvinsi Sumut (Persyaratan Administratif);
2. Akte Pendirian Badan Usaha dengan lingkup usahaBidang Energi dan perubahannya yang telahmendapatkan pengesahan dari Instansi yangberwenang (Persyaratan Administratif);
3. Biodata Badan Usaha (Company Profile)(Persyaratan Administratif);
4. NPWP Lokasi (Persyaratan Administratif);
5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (PersyaratanAdministratif);
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (yang masihberlaku) (Persyaratan Administratif);
7. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenaikesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan (Persyaratan Administratif);
8. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenaikesediaan dilakukan inspeksi di lapangan(Persyaratan Administratif);
9. Sumber perolehan bahan baku/bahan bakarnabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yangdiusahakan (diwajibkan membuat MoU denganpemasuk jika bahan baku yang disuplai dari pihaklain) (Persyaratan Teknis);
10. Data Standard an Mutu (spesifikasi) Bahan BakarNabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lain yangakan diniagakan (Persyaratan Teknis);
11. Nama dan Merk Dagang Bahan Bakar Nabati(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk Retail(untuk merk dagang dibuktikan denganmenyertakan bukti pendaftaran paten merk dagangke Ditjen HAKI, Kemenkumham) (PersyaratanTeknis);
12. Informasi Kelayakan Usaha (harus secara detailmemberikan informasi terkait aspek proseduraldan teknologi, analisa keuangan, aspek pemasarandan distribusi) (Persyaratan Teknis);
13. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai mengenaikemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati(Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (PersyaratanTeknis);
14. Surat Pernyataan secara tertulis diatas materaimengenai kesanggupan untuk memenuhi aspekkeselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaandi lingkungan hidup (Persyaratan Teknis);
15. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,00 untukpengurusan permohonan yang tidak dilakukansecara langsung oleh Direksi Perusahaan(Persyaratan Teknis).
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan IUP Operasi produksi diBagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan No tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian subbag umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh tim teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke subbag umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
7. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Teknis;
8. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
9. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Teknis;
10.Kasi SDM memverifikasi dengan Teknis danselanjutnya di serahkan ke Staf Pengolah berkasuntuk memasukkan data ke aplikasi perizinan-sampai mencetak draf izin dan di verifikasi kembalidraf;
11.Pengelola Berkas memasukkan data ke dalamaplikasi untuk proses pencetakan draf izin;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Memparaf draf Izin yang akan di
tanda tangani Kadis PMPPTSP;12. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;a. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;b. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13.Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagaibahan bakar lain dengan penyediaan Kapasitas sampaidengan 10.000 Ton per Tahun
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.