LAKIP 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
MALUKU UTARA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara Tahun 2017 Halaman i
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Berkat dan Rahmat-Nya
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara telah menyelesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun Anggaran 2017. Laporan ini merupakan
pertanggungjawaban Kepala LPMP Maluku Utara atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
menyelenggarakan Program Pendidikan dasar dan Menengah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),yang selanjutnya diatur dalam
Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Maluku Utara, dari bulan
Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, yang meliputi kinerja atas
kegiatan terkait program-program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan
mutu pendidikan : 1) Pemetaan mutu satuan pendidikan dasar, 2) Pemetaan mutu
satuan pendidikan menengah, 3) Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan
dasar sesuai 8 standar, 4) Fasilitasi peningkatan sumber daya pendidikan menengah
sesuai 8 standar, dan 5) Peningkatan kualitas tata kelola yang handal dalam
menjamin terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi PTK dan penjaminan
mutu pendidikan di tingkat provinsi.
Sejalan dengan itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik juga telah
menunjukkan kinerja yang cukup signifikan melalui implementasi penguatan sistem
manajemen mutu (ISO) dan prosedur perencanaan, koordinasi, pengelolaan
anggaran, pengelolaan barang milik negara (BMN), kepegawaian, kerumahtanggaan
serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya percepatan
pencapaian target beberapa program telah menempuh berbagai langkah terobosan
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara Tahun 2017 Halaman ii
Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan
Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang
terbukti cukup efektif dalam mendorong kinerja seluruh jajaran LPMP Maluku Utara
berperan secara aktif.
Di pihak lain, LPMP Maluku Utara menyadari bahwa tantangan pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi masih cukup banyak dan
memerlukan kerja keras pada tahun – tahun mendatang. Oleh karena itu semua
pihak yang berkepentingan di Provinsi Maluku Utara terhadap penjaminan mutu
pendidikan harus menyatukan persepsi untuk kemajuan dan peningkatan mutu
pendidikan. Dengan demikian akan tercapai hasil yang maksimal dari program-
program yang telah dijalankan pada tahun 2017.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP
Maluku Utara pada tahun 2017. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi
acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan
Penjaminan Mutu Pendidikan serta peningkatan mutu PTK pada tahun mendatang.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan
ini, disampaikan terima kasih.
Tidore, 31 Desember 2017
Kepala,
H. Achli A. Jasim, SP,.MH. NIP. 19631204 199303 1 004
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017
LAKIP LPMP Maluku Utara Tahun 2017 Hal iii
KATA PENGANTAR ..... ............................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................ iv
BAB IPENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. GAMBARAN UMUM ............................................................................ 1
B. DASAR HUKUM.................................................................................. 3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .............. 4
D. MEKANISME KERJA LPMP .................................................................. 5
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................................... 9
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN . ........................................................... 9
B. PERJANJIAN KINERJA ...... .................................................................. 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA........................................................ 19
A. ANALISIS CAPAIAN SASARA..... .......................................................... 19
B. REALISASI ANGGARAN...................................................................... 31
BAB IV. PENUTUP ... ……..………………..........……………………….……….............. 38
Lampiran – Lampiran :
1. Laporan Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program (Format B.19)
2. Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Maluku Utara Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahunan LPMP Maluku Utara Tahun 2017
4. PengukuranPencapaianSasaran LPMP Maluku UtaraTahun 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara Tahun 2017 Hal iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Provinsi Maluku
Utara sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan
berbagai kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi
kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat Provinsi.
LPMP Maluku Utara melaporkan capaian kinerja hasil (outcome) dan keluaran
(output) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang
dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan
capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis
dari rencana strategis LPMP Maluku Utara.
LPMP Maluku Utara, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan
penjaminan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan
pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi sumberdaya
pendidikan satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan kompetensi dan
profesionalisme PTK di tingkat provinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan
kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Maluku Utara.
Keuangan yang dialokasikan Pemerintah dari APBN LPMP Maluku Utara pada pagu
awal menerima alokasi dana sebesar Rp 51.380.821.000,- ( Lima puluh satu
milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu
rupiah). Pada Revisi Pertama tanggal 27 Maret 2017, Revisi Kedua tanggal 25 April
2017 dan Revisi Ketiga tanggal 10 Juli 2017 tidak ada pengurangan maupun
penambahan dana. Pada Semester II bulan Agustus terjadi Efisiensi Anggaran dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara Tahun 2017 Hal v
dilakukan Revisi Keempat dimana terjadi pengurangan Pagu sebesar Rp.
3.237.237.000 ,- (tiga milyar dua ratrus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah (6.30 %) dari pagu awal, sehingga pada bulan Juli
(Semester II) Pagu LPMP Maluku Utara di kurangi menjadi Rp. 48.143.584.000 ,. (
empat puluh delapan milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratrus
delapan puluh empat ribu rupiah ).
Pada akhir tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap
kinerja lembaga pemerintah. LPMP Maluku Utara berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Permeneg PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya LAKIP juga disusun sebagai media pertanggunggjawaban yang berisi
informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain :
a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
Pemerintah (good governance) yang didasarkan atas perundang-undangan
yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya.
b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.
d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih
lanjut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara Tahun 2017 Hal vi
Selanjutnya, selama kurung waktu satu tahun yaitu pada bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan, LPMP
Maluku Utara menghadapi beberapa kendala dan permasalahan yang menunggu
petunjuk dan arahan dari pusat. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi
capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
1. Anggaran LPMP Provinsi Maluku Utara beberapa kali mengalami revisi pada
beberapa kegiatan.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang menunggu petunjuk teknis dan finalisasi
instrumen dari unit utama.
Tidore, 31 Desember 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal1
A. GAMBARAN UMUM
embukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut sekaligus
menjadi tujuan pendidikan yang dikembangkan di Republik Indonesia. Selain itu,
Pasal 31memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang.Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang
dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.
Sistem pendidikan yang dianut di Indonesia mengandung asas demokrasi yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dengan tetap mengedepankan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmenyelenggarakan pendidikan, meliputi
ketersediaan layanan pendidikanyang bermutu, terjangkau dan dapat dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakattanpa diskriminasi. Pada tahun 2015 ini Kemdikbud
mengalami perubahan struktur organisasi di mana salah satu eselon yang menangani
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yaitu Badan PSDMPK-PMP
dihapus. Untuk melanjutkan tugas peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan Kemdikbud membentuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Ditjen GTK).
Sebagai akibat dari perubahan tersebut Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud juga mengalami
perubahan struktur. LPMP yang sebelumnya menginduk ke Badan PSDMPK-PMP
P
BAB 1
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal2
sejak bulan Agustus 2015 telah menjalankan program/kegiatan dikoordinasikan
dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini juga
berpengaruh pada capaian pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.
Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan
LPMP Maluku Utara harus melaporkan seluruh aktivitasnya agar terjadi
transparansi dalam penggunaan anggaran. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
LPMPMaluku Utara sebagai lembaga pemerintah di bawah koordinasi Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaanwajib menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satubagian penting
dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagaimekanisme untuk
mengukur keberhasilan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan
akuntabilitas kinerja LPMP Maluku Utara disusun sesuaidengan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.Instruksi
Presiden ini diterbitkan untukmeningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam
mencapai tujuan dan targetpembangunan secara efektif dan efisien. Dengan
diberlakukannyapembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi
salah satuinstrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan
yangdijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat
maupundaerah.
Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan
Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja danPelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri inimemberikan
landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan sertamengevaluasi
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, disusun bertujuan untuk
memberikan penjelasan tentang :
1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP
Maluku Utaratahun 2017;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-
upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan MenPan RB Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan;
3. Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;
4. Peraturan MenPan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permendikbud Nomor14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
6. Permendikbud Nomor9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemdikbud;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Maluku UtaraNomor : DIPA 023-03.2.419566/2017 tanggal
7Desember 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal4
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan
Permendikbud Nomor14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
LPMP, dinyatakan: memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu
pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsiberdasarkan
kebijakan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan
tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam
pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan
dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.
Susunan organisasi LPMP terdiri dari:
a) Kepala;
b) Subbagian Umum;
c) Seksi Sistem Informasi;
d) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
e) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
f) Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal5
Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMPProvinsiMaluku Utara
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMPMaluku Utara dibantu
oleh Sub Bagian Umum, tiga Seksi, dan Tenaga Fungsional yang masing-
masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan dan
kerumahtanggaan LPMP.
b) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan
menengah
c) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan
mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
dalam pencapaian standar nasional pendidikan.
KEPALA LPMP
SUBAG UMUM
SEKSI PEMETAAN
MUTU DAN
SUPERVISI
SEKSI FASILITASI
PENINGKATAN
MUTU
PENDIDIKAN
SEKSI SISTEM
INFORMASI
TENAGA
FUNGSIONAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal6
d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan
fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan
menengah dalam pencapaian standar NasionalPendidikan.
Menurut Permendikbud tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP), dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah dan menyampaikan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar,
pendidikan menengah dengan tembusan kepada unit organisasi yang secara
fungsional berhubungan kerja dengan LPMP. Disamping itu LPMP wajib
menyampaikan hasil pemetaan mutu tersebut kepada pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, maupun lembaga/yayasan yang
mengelola pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sebagai bahan
peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya.
1) Mekanisme Kerja Internal
Bagan 1.2 Mekanisme Kerja Internal LPMP Provinsi Maluku Utara
KEPALA LPMP
SUBAG UMUM
SEKSI PEMETAAN
MUTU DAN
SUPERVISI
SEKSI FASILITASI
PENINGKATAN
MUTU
PENDIDIKAN
SEKSI SISTEM
INFORMASI
TENAGA
FUNGSIONAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal7
Berdasarkan bagan tentang mekanisme kerja internal LPMP di atas dapat
dikemukakan bahwa sesuai dengan siklus penjaminan mutu pendidkan maka
tiga seksi yakni Sistem Informasi (SI), Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS)
dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidkan (FPMP) mempunyai keterkaitan
dalam pelaksaan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu
dalam menjalankan program/kegiatan penjaminan mutu pendidikan selalu ada
keterkaitan satu dengan yang lainnya, sedangkan Sub Bagian umum itu sendiri
berperan mendukung kegiatan ke tiga seksi tersebut.
2) Mekanisme Kerja Eksternal
Bagan 1.3 Mekanisme Kerja Eksternal LPMP
Ditjen
Dikdasmen
Pemprop/
Disdik prov.
LPMP Set
Ditjen
Direktorat
SMA/SMK
Direktorat
SMP
Direktorat
SD
Subag
Umum
Tenaga
Fungsion
aal
F
Fungsio
nal
Seksi
FPMP
FPMP
Seksi
PMS
PMS
Seksi
Sistem
Informasi
Sekolah
UPTD
Pemkab-
Kota/Disdik
Kab/Kota
Direktorat Direktorat Direktorat Bidang Direktorat
Direktorat Direktorat
Direktorat Direktorat Direktorat Bagian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal8
Berdasarkan mekanisme kerja eksternal LPMP Maluku Utara bertanggung jawab
secara langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
khususnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen Dikdasmen) dan
beberapa Direktorat yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi
LPMP yaitu Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Menengah, dan
Direktorat Pemberdayaan Pendidik.Sedangkan pada tingkat provinsi,
kabupaten/kota sampai dengan kecamatan LPMP Maluku Utara berkewajiban
menjalin kemitraan dengan dinas terkait dengan masalah penjaminan mutu
pendidikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal9
A. Rencana Kinerja Tahunan LPMP Maluku Utara
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit kerja perlu
disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan ketentuan
tersebut LPMP Maluku Utaramenyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Oleh karena LPMP Maluku Utara mengalami perubahan unit eselon I di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka pada kesempatan ini kami
memuat rencana kinerja di Direktorat jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan LPMP Maluku Utara Tahun 2017
dengan Direktur Jenderal Dikdasmen
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017
Target
1 Meningkatnya
Penjaminan Mutu
pendidikan diseluruh
jenjang pendidikan
1. Persentase SD yang
telah disupervisi dan
difasilitasi dalam
pencapaian SNP
1.836 Orang
2. Persentase SMP yang
telah disupervisi dan
difasilitasi dalam
pencapaian SNP
1.826Orang
a. Satuan pendidikan pada
jenis, jenjang dan jalur
pendidikan yang telah
disupervisi mutu
12 Sekolah
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal10
pendidikannya
b. Satuan pendidikan pada
jenis, jenjang dan jalur
pendidikan yang telah
difasilitasi berdasarkan
8 SNP
200 Sekolah
3. Persentase SMA yang
telah disupervisi dan
difasilitasi dalam
pencapaian SNP
704Orang
4. Persentase SMK yang
telah disupervisi dan
difasilitasi dalam
pencapaian SNP
440Orang
Satuan pendidikan pada
jenis, jenjang dan jalur
pendidikan yang terpetakan
mutu pendidikannya
2.108Sekolah
2 30% SDM LPMP
Provinsi Maluku Utara
lulus diklat teknis dan
fungsional, serta di nilai
kinerjanya
Jumlah staf LPMP Provinsi
Maluku Utara yang
mengikuti pelatihan
peningkatan kompetensi
pegawai
55 orang
3 Dukungan manajemen
dan tata kelola
pelaksanaan tugas
penjaminan mutu
pendidikan
Jumlah bulan yang terlayani
pada pembayaran gaji dan
operasional perkantoran
lainnya
12 bulan
Jumlah dokumen
perencanaan, keuangan,
evaluasi, pelaporan dan
ketatausahaan
12Layanan
Jumlah perangkat dan
peralatan pengolah data
yang diadakan guna untuk
kelancaran tugas
penjaminan mutu
pendidikan
0
Jumlah paket pengadaan
peralatan dan fasilitas
perkantoran
10 Paket
Luas bangunan yang
dibangun
2.365
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal11
B. Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Maluku Utara
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, pasal 3 menyatakan Dokumen
Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Dengan demikian LPMP Maluku Utara wajib menyusun perjanjian kinerja
dalambentuk Penetapan Kinerja tingkat eselon III yang ditandatangani oleh
Kepala LPMP sebagai PerjanjianKinerja. Penetapan kinerja berisi sasaran
strategis, indikator kinerja, target kinerjaLPMP Maluku Utara yang akan dicapai
dalam kurun waktu satu tahun(2017) sesuai rencana strategis LPMP Maluku
Utara. Berikut adalah Penetapan Kinerja LPMP Maluku Utara Tahun 2017 :
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja LPMP Maluku Utara Tahun 2017
dengan Direktur Jenderal Dikdasmen
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET Anggaran
(Rp)
95% satuan pendidikan telah terpetakan mutunya sesuai standar nasional pendidikan di Maluku Utara
Jumlah Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu
223 Orang 1.008.225.000
50 % satuan pendidikan telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP di Maluku Utara
Jumlah Workshop pembinaan dalam pengembangan SPMI
160 Sekolah 2.353.600.000
Jumlah SD yang telah di fasilitasi Kurikulum 2013
1.840 Orang 4.040.160.000
Jumlah SMP yang telah di fasilitasi Kurikulum 2013
1.826 Orang 5.304.510.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal12
Jumlah SMA yang telah di fasilitasi Kurikulum 2013
704 Orang 2.851.559.000
Jumlah SMK yang telah di fasilitasi Kurikulum 2013
440 Orang 2.579.299.000
Jumlah Sekolah Model yang telah dikembangkan Mutu Pendidikannya
200 Sekolah 3.374.581.000
84,9% guru yang
memenuhi syarat
(sesuai Undang-
Undang Guru dan
Dosen)
bersertifikat
pendidik
Jumlah Layanan Kemitraan di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan
12 Layanan 969.778.000
Jumlah Data dan Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
1 Layanan 51.008.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal13
Komposisi Rencana Penarikan Dana
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agu Sept Okt Nop Des
Penyerapan Komulatif 794,463
2,084,938
3,589,466 5,224,291
7,739,480
4,684,850
7,120,498
5,149,006
6,560,822
4,940,750
1,370,714
2,121,543
Penyerapan perbulan 794,463
2,879,401
6,468,867
11,693,158
19,432,638
24,117,488
31,237,986
36,386,992
42,947,814
47,888,564
49,259,278
51,380,821
Presentase 1.55 5.60
12.59
22.76
37.82
46.94
60.80
70.82
83.59
93.20
95.87
100.00
794.463 2.084.938 3.589.466
5.224.291 7.739.480
4.684.850 7.120.498
5.149.006 6.560.822
4.940.750
1.370.714 2.121.543 794.463 2.879.401
6.468.867
11.693.158
19.432.638
24.117.488
31.237.986
36.386.992
42.947.814
47.888.564 49.259.278
51.380.821
1,555,60
12,59
22,76
37,82
46,94
60,80
70,82
83,59
93,20 95,87 100,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agu Sept Okt Nop Des
Rencana Penarikan Dana
Grafik Rencana Penyerapan Anggaran tahun 2017
KODE KODE KODE
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN LPMP MALUKU UTARA
TAHUN 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal14
Dari tabel dan grafik penetapan kinerja kepala LPMP Maluku Utara dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di atas dapat dijelaskan
bahwa jumlah output yang di masukkan dalam penetapan kinerja hanya yang
mendukung secara langsung terhadap pencapaian kinerja LPMP Maluku Utara.
Hal lain yang menjadi penunjang agar lembaga bisa berkinerja lebih baik seperti
layanan perkantoran, pengadaan dan pembangunan fisik lainnya tidak
dimasukan dalam penetapan kinerja karena hal tersebut sebagai investasi untuk
kelancarankegiatan utama LPMP Maluku Utara.
Grafik
Rencana Penyerapan Anggaran setelah Revisi Efisiensi Tahun 2017
0,51%1,86%4,53%7,81%
18,06%
31,92%
43,37%
53,75%
64,22%
75,65%80,46%
100,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENCANA PENARIKAN
penyerapan perbulan penyerapan kumulatif presentase
Komposisi Rencana Penarikan Dana
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
penyerapan perbulan
245,128 651,061 1,285,979 1,578,196 4,933,501 6,671,794 5,513,500 4,996,281 5,040,891 5,504,070 2,318,284 9,404,893,444
penyerapan kumulatif
245,128 896,190 2,182,169 3,760,365 8,693,867 15,365,661 20,879,162 25,875,443,790 30,916,335 36,420,405 38,738,690 48,143,584,000
presentase 0.51% 1.86% 4.53% 7.81% 18.06% 31.92% 43.37% 53.75% 64.22% 75.65% 80.46% 100.00%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal15
esuai dengan Penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017,
LPMP Maluku Utara berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi atau lembaga. Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi atau lembaga dalam
upaya pencapaian sasaran strategisnya dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut.
Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMPMaluku Utara sebagai
implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
menuju akuntabilitas kegiatan dan keuangan lembaga.
A. Analisis Capaian Sasaran
Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan LPMP
Maluku Utara maka dibutuhkan analisis pencapaian dari masing-masing
sasaran yang telah diimplementasikan melalui program-program prioritas.
Sebagaimana tersebut di atas karena LPMP mengalami perubahan unit eselon I
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka pada pembahasan ini juga
akan dikemukakan analisis pencapaian sasaran periode Januari sampai dengan
Desember 2017pada Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah yang
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
S
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal16
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian sasaran LPMP Maluku Utara Tahun 2017
Periode Juli – Desember
TARGET ANGGARAN
(RP)
REALISASI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
% ANGGARAN
(RP) %
95% satuan pendidikan telah terpetakan mutunya sesuai standar nasional pendidikan di Provinsi Maluku Utara
Jumlah Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu
214 Org 655.643.000 191 org 89.25 655.255.000 99.94
50 % satuan pendidikan telah berhasil meningkatkan mutu sesuai hasil pendampingan di Provinsi Maluku Utara
Jumlah Workshop pembinaan dalam pengembangan SPMI
160 Sek 1.546.400.000 156 Sek 97.50 1.522.400.018 98.45
Jumlah SD yang melaksanakan Kurikulum 2013
1.840 Org 5.739.040.000 1.585 Org 86.14 5.682.642.005 99.02
Jumlah SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013
1.826 Org 5.546.955.000 1.236 Org 67.69 5.489.446.011 98.96
Jumlah SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013
704 Org 2.928.017.000 520 Org 73.86 2.916.077.002 99.59
Jumlah SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013
440 Org 1.718.551.000 421 Org 73.22 1.713.058.000 99.68
Jumlah Sekolah Model yang telah dikembangkan Mutu
160 Sek 2.041.150.000 157 Sek 98.13 2.016.560.018 98.80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal17
Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 LPMP
Maluku Utaradi bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah ( Dirjen Dikdasmen ) menjalankan empat sasaran strategis yaitu:
1. 95% satuan pendidikan telah terpetakan mutunya sesuai standar nasional
pendidikan di Provinsi Maluku Utara
2. 50 % satuan pendidikan telah berhasil meningkatkan mutu sesuai hasil
pendampingan di Provinsi Maluku Utara 3. 84,9% guru yang memenuhi syarat (sesuai Undang-Undang Guru dan
Dosen) bersertifikat pendidik 4. 50% SDM LPMP Maluku Utara lulus diklat teknis dan fungsional, serta
di nilai kinerjanya. Secara keseluruhan capaian dari empat sasaran strategis tersebut adalah 69,84
persen capaian fisik. Beberapa indikator keberhasilan dari pencapaian sasaran
tersebut adalah untuk kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
Pendidikannya
84,9% guru yang memenuhi syarat (sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen) bersertifikat pendidik
Jumlah Layanan Kemitraan di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan
2 Layanan
371.880.000 2 Layanan
100 371.515.000 99.90
Jumlah Data dan Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
1 Layanan
48.200.000 1 Layanan
100 47.985.000 99.55
30% SDM LPMP Provinsi Maluku Utara lulus diklat teknis dan fungsional, serta di nilai kinerjanya
Jumlah staf LPMP Maluku Utara yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pegawai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal18
Tabel 3.2
Rekapitulasi perbandingan capaian implementasi kurikulum 2013 pada tahun anggaran 2017, 2016, 2015, 2014 dan tahun 2013 di
Provinsi Maluku Utara
NO URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2017
TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN ANGGARAN 2015
TAHUN ANGGARAN 2014
TAHUN ANGGARAN 2013
SASA REAL % SASA REAL % SASA REAlI % SASA REAL % SASA REAL %
1
DIKLAT INSTRUKTUR NASIONAL (IK) (GURU)
0 0 0.00 102 102 100 358 358 100 0 0 0
2
DIKLAT INSTRUKTUR NASIONAL (IN) (KEPALA SEKOLAH)
0 0 0.00 0 0 0 72 72 100 0 0
3
DIKLAT INSTRUKTUR NASIONAL (IN) (PENGAWAS SEKOLAH)
0 0 0.00 0 0 0 16 16 100 0 0
4 DIKLAT GURU SASARAN
0 0 0.00 2667 2239 83.95 485 82 16.91 5.265 5.265 100 566 566 100
5
DIKLAT KEPALA SEKOLAH SASARAN
0 0 0.00 246 0 0 914 914 100 0 0 0
6
DIKLAT PENGAWAS SEKOLAH SASARAN
214 191 89.25 246 0 0 143 143 100 0 0
7
DIKLAT INSTRUKTUR KABUPATEN (IK) (GURU) TINGKAT SD
60 60 100 160 149 93.13
8
DIKLAT INSTRUKTUR KABUPATEN (IK) (GURU) TINGKAT SMP
130 113 86.92 345 324 93.91
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal19
9
DIKLAT INSTRUKTUR KABUPATEN (IK) (GURU) TINGKAT SMA
130 125 96.15 219 160 73.06
10
DIKLAT INSTRUKTUR KABUPATEN (IK) (GURU) TINGKAT SMK
134 92 68.15 84 75 89.29
11
DIKLAT GURU SASARAN TINGKAT SD
1840 1585 86.14 1.196 1.093 91.39
12
DIKLAT GURU SASARAN TINGKAT SMP
1826 1236 67.69 715 553 77.34
13
DIKLAT GURU SASARAN TINGKAT SMA
704 520 73.86 606 500 82.51
14
DIKLAT GURU SASARAN TINGKAT SMK
440 329 74.77 150 91 60.67
TOTAL 5479 4251 77.59 6142 5184 84.75 3262 1,079 184 17.05 6.768 6.768 100 566 566
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian dari pelaksanaan kegiatan
impelementasi kurikulum 2013 di provinsi Maluku Utara sejak 2013 sampai
dengan 2017 (semerter kedua ) mengalami penurunan, di mana pada tahun
2013 dari 566 peserta yang ditargetkan yang hadir adalah 571 orang atau 99.12
persen, pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari 5.265 target peserta
capaiannya 100 persen dari5.265 peserta yang ikut kegiatan. Pada tahun 2015
capaian implementasi kurikulum hanya 79.41 persen dari jumlah peserta yang
ditargetkan 5.356 terdapat 4.253 yang berpartisipasi dalam kegiatan
implementasi kurikulum sedangkan pada tahun pada 2016 yang direncanakan
sebanyak 2.667 orang yang hadir hanya 2.235 orang atau sekitar 83.95 % dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal20
pada tahun 2017 yang direncanakan sebanyak 5.479 orang atau sekitar 77.59
%.
Selain implementasi kurikulum 2013, pada periode Januari - Desember
2017LPMP Maluku Utaratidak menyelenggarakan program sertifikasi guru
untuk tahun 2017, Dengan demikian jumlah keseluruhan guru yang
bersertifikat pendidik di Provinsi Maluku Utara sampai pada tahun 2016 adalah
6.332 guru atau 32,09persen dari 19.188 guru di Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan jumlah dan persentase tersebut maka sasaran strategis 67,91
persen guru bersertifikat pendidik di Provinsi Maluku Utara belum tercapai.
Pada tabel di bawah ini akan digambarkan jumlah dan persentase guru yang
telah bersertifikat pendidik.
Tabel 3.3 Rekapitulasi Capaian Guru Bersertifikat Pendidik sampai Tahun 2017 di
Provinsi Maluku Utara
No. Kabupaten
status sertifikasi sampai 2014 Total
Guru %
sertifikasi sampai 2015 Total
Guru Sertifikasi
% belum
sertifikasi sudah
sertifikasi Sasaran Realisasi
1
Kota Ternate 1.664 1.537 3.201 16.29
2
Kota Tidore Kepulauan 1.569 943 2.512 12.79
3
Kabupaten Halmahera Utara
1.838 550 2.388 12.15
4
Kabupaten Halmahera Timur
1.315 223 1.538 7.83
5
Kabupaten Halmahera Barat
1.570 578 2.148 10.93 656
6
Kabupaten Halmahera Tengah
1.009 205 1.214 6.18
7
Kabupaten Halmahera Selatan
2.315 640 2.955 15.04
8
Kabupaten Kepulauan Sula
2.063 563 2.626 13.37
9
Kabupaten Pulau Morotai
966 99 1.065 5.42
10
Kabupaten Pulau Taliabu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal21
Untuk kegiatan uji Kompetensi Guru (UKG) Online belum ada pelaksaaan
dikarenakan kegiatan tersebut diambil alih oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Secara umum pelaksanaan UKG Online
di Provinsi Maluku Utara dapat dikatakan berhasil sejak tahun 2012 sampai
dengan tahun 2017di mana sejumlah 15.819 orang guru yang telah mengikuti
UKG Online dengan daya serap sebesar 82,44%, seperti yang nampak pada
tabel di bawah ini. Ketidakhadiran peserta ujian disebabkan beberapa faktor
seperti sakit, alih tugas ke instansi lain, tidak sesuai dengan bidang studi,
menjelang pensiun ataupun tanpa keterangan beberapa factor penyebab
munculnya permasalahan yang terjadi pada saat ujian sebagian besar di
sebabkan karena adanya pemadaman listrik oleh PLN, koneksi internet yang
putus maupun tidak stabil, serta data peserta yang tidak valid. Namun masalah-
masalah yang terjadi apat di selesaikan dengan baik dengan koordinasi antara
semua instansi yang terlibat.
Tabel 3.4 Data capaian peserta pada pelaksanaan UKG Online Tahun 2012 sampai tahun
2016 di Provinsi Maluku Utara
No Tahun Jumlah Peserta
Peserta Hadir
Peserta Tidak Ujian
% Kehadiran
1 2012 2.876 2.795 530 97.18
3 2013 6.752 5.694 391 93.57
4 2014 3.137 2.951 541 82.23
5 2015 3.054
6 2016
Jumlah 15.819 13.989 1.851 75.84
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal22
Tabel 3.5. Pengukuran Pencapaian sasaran LPMP Maluku Utaratahun 2017Periode
Januari – DesemberpadaDirekur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
TARGET Anggaran (Rp)
Realisasi
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target Kinerja
% Anggaran (Rp) %
Meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
1. Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu Pendidikannya
2.108 Sek 1.187.928.000 1.396 Sek 66.22 1.186.829.500 99.91
2. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
160 Sek 2.041.150.000 157 sek 98.13 2.016.560.018 98.80
3. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah dkembangkan mutu pendidikannya
730 Sek 15.932.563.000 712 sek 97.53 15.801.223.018
99.18
Memperhatikan tabel di atas bahwa LPMP Maluku Utaradengan sasaran strategis
meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dengan
target kinerja pada tahun 2017 sebesar 35persen. Selanjutnya pada sasaran strategis
ini terdapat empat indikator kinerja pelaksanaan program/kegiatan yaitu:
1. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah
disupervisi mutu pendidikannya
2. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah
disupervisi mutu pendidikannya
3. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah
difasilitasi berdasarkan 8 SNP
4. Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi pengembangan
profesi, kompetensi, dan kualifikasinya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal23
Secara keseluruhan pencapaaian dari masing-masing indikator kinerja LPMP
Maluku Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Satuan pendidikan yang telah disupervisi mutu pendidikannya di Provinsi
Maluku Utara
Indikator kinerjaSatuan Pendidikan telah disupervisi mutu pendidikannya di
Provinsi Maluku Utara, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) kegiatan.Kedua
kegiatan tersebutadalah :
a. Workshop Sekolah Model
b. Penyaluran Bantuan
c. Monitoring dan Evaluasi
d. Desiminasi Hasil
Keempat program/kegiatantersebutbelum terlaksana pada kurung waktu Juli sampai
dengan Desember 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian
fisik dari Satuan Pendidikan telah disupervisi mutunya sesuai standar nasional
pendidikan di Provinsi Maluku Utarabelum mencapai 100persen.
Indikator kinerja Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP pada pelaksanaannya di tunjang dengan
beberapa kegiatan yaitu :
1. Rekomendasi Peningkatan Mutu Kepada Dinas Kab/Kota/Provinsi/Pusat
2. Workshop Pembinaan Dalam Pengembangan SPMI
3. Bimtek ke Sekolah yang Telah Difasilitasi
4. SD yang difasilitasi
5. SMP yang difasilitasi
2. Satuan Pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal24
6. SMA yang difasilitasi
7. SMK yang difasilitasi
Ketujuhprogram/kegiatan tersebut sudah sepenuhnya terlaksana pada kurun waktu
Juli sampai dengan Desember 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi
capaian fisik dari Satuan Pendidikan telah disupervisi mutunya sesuai standar
nasional pendidikan di Provinsi Maluku Utarasudahmencapai 100.00 persen.
Indikator kinerja Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi
pengembangan profesi, kompetensi dan kualifikasinya dengan program
pengembangan SDM pegawai LPMP Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 ini
dengan target kinerja 62 pegawai yang ditingkatkan kompetensinya
telahdirealisasikan dengan capaian fisik 100 persen.
Indikator kinerja Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
terpetakan mutu pendidikannya adalah penjabaran dari pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Seksi Sistem Informasi dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelatihan Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu
2. Bimtek ke Sekolah yang akan Dipetakan
3. Pendidik dan Tenaga kependidikan yang telah difasilitasi pengembangan
profesi, kompetensi dan kualifikasinya
4. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
terpetakan mutu pendidikannya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal25
Keduaprogram/kegiatan tersebut sudah sepenuhnya terlaksana pada kurun waktu
Januari sampai dengan Desember 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan
realisasi capaian fisik dari Satuan Pendidikan telah disupervisi mutunya sesuai
standar nasional pendidikan di Provinsi Maluku Utara belummencapai 100
persen.
Selain empat indikator kinerja yang telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja
Kepala LPMP Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah terdapat juga tugas pokok berupa dukungan manajemen dan tata
kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dengan beberapa outpun
sebagai berikut:
1. Layanan Perkantoran
2. Dokumen Perencanaan, keuangan, Evaluasi, Pelaporan dan Ketatausahaan
3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4. Gedung/bangunan
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kunci kegiatan LPMP
Maluku Utara terdapat SDM pegawai yang hadir melaksanakan tugas (termasuk
tugas luar) dihitung berdasarkan absensi kehadiran setiap bulannya yaitu: jumlah
kehadiran pegawai setiap bulannya (Januari – Desember2017). Persentase
kehadiran pegawai adalah merupakan hasil bagi jumlah kehadiran pegawai dibagi
dengan jumlah kehadiran wajib pegawai (jumlah pegawai kali jumlah hari wajib
hadir setelah dikurangi hak cutinya).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal26
Tabel 3.6 RekapitulasiKehadiran Pegawai LPMP Maluku Utara
Tahun 2017
No. BULAN JUMLAH PEGAWA
I
JUMLAH JUMLAH PEGAWAI X
JUMLAH WAJIB HADIR
JUMLAH KEHADIRAN
KINERJA (%)
HARI KERJA
1 Januari 62 18 990 1020 92.9
2 Februari 62 22 1220 1235 90.03
3 Maret 62 22 1158 1193 90.38
4 April 62 21 1116 1182 93.81
5 Mei 62 22 1170 1198 90.76
6 Juni 62 22 1176 1201 90.98
7 Juli 62 20 1220 1237 81.97
8 Agustus 62 22 1342 1387 75.52
9 September 62 20 1220 1237 81.97
10 Oktober 62 22 1342 1387 76.81
11 November 62 22 1342 1387 80.76
12 Desember 62 19 1159 1174 86.28
JUMLAH 744 252 14455 14838 83.94
Dari tabel tersebutmenunjukkan tingkat kehadiran pegawai LPMP Maluku Utara
sampai dengan bulan Desembertahun 2017 telah melaksanakan tugas dengan
capaian kinerja 83,94 persen atau belum mencapai target sasaran yaitu 98
persen.Hal ini disebabkan adanya pegawai yang tidak hadir karena sakit, izin
dantanpa keterangan. Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh
pegawai Kementerian pendidikan dan kebudayaan maka LPMP Maluku Utara telah
memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 107 tahun
2013 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat beberapa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal27
dampak pemberian tunjangan tersebut terhadap kehadiran staf LPMP Maluku Utara.
Dalam pasal 6 peraturan tersebut mengatur bahwa jumlah hari kerja bagi staf adalah
lima hari dengan jam kedatangan dan kepulangan dan tata cara pergantian jam
keterlambatan.
Kegiatan rutin layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan operasional
perkantoran lainnya realisasi capaiannya sampai dengan bulan Desemberadalah
98.25 persen.Sedangkan untuk peralatan dan fasilitas perkantoran realisasi
capaiannya sudah mencapai96.51persen.
B. Realisasi Anggaran
Pada periode Juli sampai dengan Desemberalokasi anggaran untuk sasaran
strategis Satuan Pendidikan telah terpetakan mutunya sesuai standar nasional
pendidikan di Provinsi Maluku Utaraadalah sebesar Rp 2.041.150.000,- yang
tersebar ke 5 (lima) indikator kinerja pendukung yaitu (1) Workshop Sekolah
Model, (2) Penyaluran Bantuan, (3) Monitoring dan Evaluasi sekolah model, (4)
Potret Sekolah Model, (5) Rakortek Pelaksanaan Sekolah Model, Capaian realisasi
dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp. 2.016.560.000,- dengan persentase
capaian sebesar 98,80 persen. Adapun sisa anggaran dari kegiatan ini adalah
sebesar Rp.24,589,982-.atau ( 1.20 ) persen.
Sasaran Strategis pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi
pengembangan profesi, kompetensi dan kualifikasinya di Provinsi Maluku Utara
alokasi anggarannya adalah Rp. 15.932.563.000,-capaian realisasinya didukung
oleh tujuh indikator kinerja. Ketiga indikator kinerja tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Rekomendasi Peningkatan Mutu Kepada Dinas Kab/Kota/Provinsi/Pusat
2. Workshop Pembinaan Dalam Pengembangan SPMI
3. Bimtek ke Sekolah yang Telah Difasilitasi
4. SD yang difasilitasi
5. SMP yang difasilitasi
6. SMA yang difasilitasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal28
7. SMK yang difasilitasi
Ketujuh indikator kinerja di atas sampai dengan Desember 2017 telah terlaksana
dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian realisasi capaian
keuanganadalah Rp. 15.801.223.018,- atau mencapai 99,18 persen. Adapun sisa
anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.131,339,982,- atau0.82 persen, hal
ini disebabkan jumlah peserta pelatihan kurikulum tidak mencapai target yang telah
ditetapkan dengan berbagai penyebab sebagaimana tercantum pada pembahasan
akuntabilitas kinerja di atas. Capaian yang tidak optimal juga disebabkan oleh sisa
perjalanan yang tidak terpakai secara keseluruhan pada kegiatan ini.
Sasaran strategis dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas
penjaminan mutu pendidikan didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu (1) Layanan
perkantoran, (2),Layanan Internal (Overhead) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
27,815,838,000.00,- dengan realisasi capaian anggaransebesar Rp.
27,106,643,733.00,-atau 97,45 persen. Sisa dari 2 indikator tersebut sebesar Rp.
709.194.267.000 ,- atau 2.55 persen.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran sampai
dengan bulan Desembertahun 2017 adalah sebesar Rp. 47.275.973.669,-atau98,20
persen. Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya target anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja kepala LPMP Maluku Utara
sebagian besar disebabkan oleh revisi anggaran (Efisiensi),adanya sejumlah
kegiatan yang harus menunggu kebijakan pusat terkait dengan implementasi
kurikulum 2013 pada tahun 2017 dan sisa dari hasil lelang.
Selanjutnya alokasi anggaran unit kerja di lingkungan LPMP Maluku Utara di
manapagu anggaran LPMP Maluku Utara dalam DIPA tahun 2017 dibagi dalam 3
(tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan
(3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan
untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang
meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal29
pengeluaran belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang
merupakan aset tetap.
LPMP Maluku Utara pada tahun anggaran 2017 ini memperoleh alokasi paguAwal
Sebesar Rp. 51.380.821.000-,( lima puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh
juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah ),-Pada Revisi Efisiensi pada
bulan Juli atau semester dua terjadi pemotongan anggaran (efisiensi) sebesar
Rp.3.237.237.000 ,-(tiga milyardua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah) atau 6.30 persen.
Pada kegiatan Sub Bagian Umum dan 3 Seksi yaitu Seksi Sistem Informasi (SI),
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) dan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu
pendidikan (FPMP)Komposisi anggaran pada pagu tahun anggaran 2017, sebagai
berikut :
Tabel 3.7
Alokasi Anggaran LPMP Maluku UtaraPer Seksi dan Sub Bagian Umum
Seksi/Subbag Anggaran 2017 %
Sub Bagian Umum 28,559,598,000.00 59.32
Seksi Sistem Informasi 3,340,797,000.00 6.94
Seksi PMS 3,346,331,000.00 6.95
Seksi FPMP 12,896,858,000.00 26.79
Total 48,143,584,000.00 100.00
Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran terbesar terdapat pada
SeksiFasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan (FPMP) yaitu sebesar Rp.
12.896.858.000,-atau26.79persen. Kemudian anggaran untuk Seksi Sistem
Informasi(SI)Rp.3.340.797.000,-atau 6.94persen, anggaran untuk Seksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal30
Pemetaan Mutu dan Supervisi(PMS)sebesar Rp. 3.346.331.000,- atau 6.95
persen. Sedangkan anggaran untuk Sub Bagian UmumsebesarRp.
28.559.598.000,-. Atau 59,32persen. Adapun capaian realisasi keuangan dari
masing-masing seksi/subbag sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.8
Realisasi Anggaran per Seksi dan Subbag sampai DesemberTahun 2017
NO SUBBAG/SEKSI ALOKASI REALISASI
31 Desember 2017 % KEU % FISIK
1 SUBBAG. UMUM
28,559,598,000.00 27,849,673,733.00 97.51 100.00
2 KASI. S I 3,340,797,000.00 3,328,224,500.00 99.62 100.00
3 KASI. PMS 3,346,331,000.00 3.316,838,018.00 99.12 100.00
4 KASI. FPMP
12,896,859,000.00 12,781,237,418.00 99.10 100.00
JUMLAH 48,143,584,000.00 27,275,973,669.00 98.20
Dapat pula dikemukakan alokasi anggaran per jenis belanja LPMP Maluku Utara
di manasebagian besar digunakan untuk Belanja Barang yaitu sebesar
53.74persen, anggaran Belanja Pegawai sebesar 8,08persen dan Belanja Modal
sebesar 38.18persen dari pagu anggaran LPMP Maluku Utara.
Berikut penjelasan Realisasi Bulan Julisampai dengan Bulan Desember
2017menurut jenis Belanjaditunjukkandalam tabel berikut:
Tabel 3.9
RealisasiAnggaran LPMP Maluku Utaramenurut Jenis Belanja Bulan Januari sampaiDesember2017
Kode Jenis Belanja Alokasi BBT Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal31
31/12/2017 %
1 Belanja Pegawai
3,889,383,000.00 8.08 3,728,395,750.00 95.86
2 Belanja Barang
25,871,461,000.00
53.74 25,708,834,419.00 99.37
3 Belanja Modal
18,382,740,000.00
38.18 17,838,743,500.00 97.04
4 B. Bansos
-
-
Jumlah 48,143,584,000.00
100.00 47,275,973,669.00 98.20
Dalam hal akuntabilitas keuangan, terdapat beberapa catatan penting untuk
LPMP Maluku Utara sepanjang tahun anggaran 2017, yaitu:
a. Pagu awal LPMP Maluku Utara tahun anggaran 2017 yang terbit
padatanggal 7 Desember 2016sebesar Rp 51.380.821.000,- dengan DIPA
Nomor : 023-03.2.419566/2017 tanggal 7 Desember 2016.
b. Pagu Revisi IV (Efisiensi) pada bulan Agustus LPMP Maluku Utara tahun
anggaran 2017 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp.
48.143.584.000,- dengan DIPA Nomor : 023-03.2.419566/2017 tanggal 7
Desember 2016.
Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Maluku Utara, baik
penyerapan anggaran maupun fisik padatahun 2017 perkembangannya dapat
dilihat dari Format B19.Informasi Laporan B.19 secara konsisten telah
dilaporkan ke Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen
Dikdasmen melalui Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
Sesuai dengan PerjanjianKinerja yang ditandatangani Kepala LPMP Maluku
Utara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah maka capaian
realisasi pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dicapai oleh LPMP Maluku
Utara pada semester duatahun 2017 adalah 100.00 persen. Sesuai dengan
capaian kinerja sampai pada bulan Desemberyang hanyamencapai 98.20persen
serapan anggaran maka dapat dikemukakan bahwa hal itu belum memenuhi
target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Maluku Utara
tahun2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Maluku Utarakepada semua
elemen masyarakat yang menjadi stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan
mutu pendidikan di ProvinsiMaluku Utarapada tahun 2017.
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Maluku Utaratelah merealisasikan
program dan kegiatan tahun anggaran 2017untuk mencapai tahapan pembangunan
jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Maluku
Utaraberhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan
penjabaran darilimatujuan strategis LPMPMaluku Utara.
Terkait dengansasaran strategisLPMP Maluku Utaramemfokuskan pada
meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikanProvinsi
Maluku Utaradengan capaian 95,00persen,dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pokoknya LPMP Maluku Utarapadatahun 2017mendapatkan anggaran yang
diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar
Rp 51.380.821.000,- ( lima puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh juta
delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah )pada semester II ini terdapat revisi ke
empat terdapat Efisiensi Anggaran yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan
Agustus dimana anggaran DIPA awal berkurang menjadi sebesar Rp
48.143.584.000,- ( empat puluh delapan milyar seratus empat puluh tiga juta
lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah ).
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP LPMP Maluku Utara 2017 hal33
Dari total anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tersebut telah terealisasikan sebesar Rp. 47.275.973.669,- (98,20 persen) dengan
sisa anggaran adalah sebesar Rp.867.610.331,- ( delapan ratus enam puluh tujuh
juta enam ratus sepuluh lima ribu tiga ratus tigapuluh satu rupiah ) atau1.80
persen.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran
yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga di masa-masa
mendatang. Berdasarkan hasil analisis pencapaian target diatas dapat dirumuskan
beberapa langkah penting untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk
merumuskan Rencana Kinerja pada Tahun 2017. Adapun langkah-langkah penting
yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Tetap konsisten untuk selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik
dengan pemerintah pusat mapun daerah dan pihak-pihak terkait lainnya
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
sumber-sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran-sasaran strategis lembaga dengan sebaik-baiknya
3. Pada pengelolaan perencanaan anggaran agar dapat dilakukan dengan lebih baik
lagi untuk menghindari terjadinya kelebihan anggaran yang merupakan salah
satu penyebab yang mengakibatkan kurang optimalnya penyerapan anggaran
lembaga.
4. Pada pengelolaan keuangan lembaga agar dilaksanakan secara optimal yaitu
anggaran yang digunkan haruslah benar-benar dapat menghasilkan output dan
outcome secara langsung seseuai dengan indikator sasaran strategis yang dibuat.