MEMBANGUNBUDAYA ANTIKORUPSIDI PERGURUAN TINGGI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi danProgram Kerja LLDIKTI Wilayah IV Tahun 2021
18 s.d. 21 Februari 2021
Oleh:Aida Ratna ZulaihaDir. Jejaring Pendidikan KPK
KORUPSI ADALAH
KEJAHATAN LUAR BIASA
Sumber:https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/310-tafsir-nurchamidhttps://nasional.kontan.co.id/news/mantan-wakil-rektor-ui-dihukum-penjara-3-tahun
KASUS KORUPSIREKTORPERGURUAN TINGGI
§ Tafsir Nurachmid, Mantan Wakil Rektor UniversitasIndonesia.
§ Menerima pemberian 1 buah desktop merk appledan 1 buah ipad merk apple yang dibeli denganmenggunakan uang dari pembayaran proyektersebut.
§ Terbukti melakukan korupsi dalam pembangunanproyek instalasi IT dan perpustakaan tahunanggaran 2010-2011.
§ Di vonis penjara 3 tahun dan denda 200 jutasubsider 6 bulan penjara
KASUS KORUPSI MAHASISWA
DAMPAK KORUPSIUNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) / UU NO. 7 TAHUN 2006)
DAMPAKKORUPSI
MENYEBABKAN KEJAHATAN LAINBERKEMBANG
MERUNTUHKAN HUKUM
PELANGGARAN HAK ASASIMANUSIA
MERUSAK PASAR, HARGA, &PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT
MENURUNKAN KUALITAS HIDUP/ PEMBANGUNANBERKELANJUTAN
MERUSAK PROSES DEMOKRASI
5
DATA PENANGANAN TIPIKOR OLEH KPK 2004 -2020
Sumber: Data ACCH, Juni 2020
Profesi Modus
224
23
708
26
48
36
10
Pengadaan Barang/Jasa/KN
Perizinan
Penyuapan
Pungutan/Pemerasan
Penyalahgunaan Anggaran
TPPU
Merintangi Proses KPK
27428
47
21123
23222
102
12309
1576
Anggota DPR dan DPRDKepala Lembaga/Kementerian
Duta BesarKomisioner
GubernurWalikota/Bupati dan Wakil
Eselon I, II, III dan IVHakim
JaksaPolisi
PengacaraSwasta
Lain-lainKorporasi
Singapore: 85
Indonesia: 37Somalia: 12
US: 67
China: 42
Denmark: 88
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2020
Brazil: 38
§ 2020: skor: 37, Peringkat102 dari 179 negara
§ 2019: skor:40, peringkat85
30 32 32 34 36 37 37 38 4037
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPI INDONESIA DALAM SATU DEKADE
PencegahanTindakan-tindakanpencegahan sehingga tidakterjadi tindak pidana korupsi.
KoordinasiKoordinasi dengan instansiyang berwenang melaksanakanpemberantasan tindak pidanakorupsi dan instansi yangbertugas melaksanakanpelayanan publik.
MonitorMonitor terhadappenyelenggaraanpemerintah .
Supervisi terhadap instansi yangberwenang melaksanakanpemberantasan tindak pidanakorupsi.
Supervisi
PenindakanPenyelidikan, penyidikandan penuntutan terhadaptindak pidana korupsi.
EksekusiTindakan untukmelaksanakanpenetapan hakim danputusan pengadilan yangtelah memperolehkekuatan hukum tetap.
Pasal 6 UU No 19 Tahun 2019
TUGAS DAN WEWENANG KPK
Takut korupsi – Efek JeraPENINDAKAN
Tidak bisa korupsi – PerbaikanSistem
PENCEGAHAN
Tidak ingin korupsi – Membangun nilaiEDUKASI DAN KAMPANYE
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
+ Peran Serta Masyarakat
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN,PENUNTUTAN,
EKSEKUSI
PENCEGAHAN DANMONITORING
PENDIDIKAN DAN PERANSERTAMASYARAKAT
KENALI AGAR DAPAT MENGHINDARI
GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI
• Berhubungan dengan jabatan• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkankesepakatan
• Ada kesepakatan• Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
• Ada permintaan sepihakdari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa• Penyalahgunaan kuasa
Contoh:Pengusaha memberi hadiahvoucher belanja kepadaPNS karena merasaterbantu dalam pengurusanperizinan
Contoh:Pejabat memaksa calon peserta tenderuntuk memberikan sejumlah uang denganancaman akan menggugurkan calonpeserta tersebut
Contoh:Pengusaha menyuap pejabatpemerintah untuk mendapatkanproyek
Gratifikasi
Tolak
DianggapSuapDiberikanLangsung
Terima
Dalam keadaantertentu
Diterima tidaklangsung
Dalam keadaantidak dapatmenolak
Ragu dengankualifikasigratifikasi
1 Karena hubungan keluarga, tidakada konflik kepentingan
2 Terkait musibah /bencana maks 1 jt
3Pernikahan, kelahiran, aqiqah,baptis, khitan/ upacara adat lainmaks 1jt
4 Sesama pegawai pada pisah sambut,pension, promosi, ultah (bukan uangmaks nilai 300 rb dan total setahunmaks 1 jt dari pemberi yang sama
5 Hidangan/sajian yang berlaku umum
6Prestasi akademis/non akademis ygmenggunakan biaya sendiri (tidak terkaitkedinasan)
7 Keuntungan/bunga dari investasi/sahampribadi yang berlaku umum
8 Manfaat bagi semua pesertakoperasi/organisasi yang berlaku umum
9 Seminar kit/sertifikat dari kegiatan resmikedinasan yang berlaku umum
Hadiah/beasiswa/tunjangan dariPemerintahsesua peraturan yg berlaku
Dari kompensasi/profesi di luar kedinasan ygtidak terkait dengan tupoksi, tidak ada konflikkepentingan & tidak melanggar kode etik
Sesama rekan kerja (bukan uang maks nilai200 rb dan total setahun 1 jt dari pemberiyang sama
11
12
10
Milik Penerima
Tidak berhubungandengan jabatan
Tidakbertentangandengan tugasdan kewajiban
Tidak Wajib Lapor
Pasal12B UU 20/2001Pemberiandalamartiluas
GratifikasiOnline KPK
Wajib Lapor
Gratifikasidianggap suap
Berhubungandengan jabatan
Bertentangandengan tugas dankewajiban
Milik Negara
Apakah saya mendapatkan gaji/upah dari keuangannegara atau daerah?
Apakah saya termasuk Pegawai Negeri?
Apakah Instansi saya mendapatkan bantuan keuangannegara atau daerah?
Apakah saya menjalankan tusi pelayanan publik?
Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalahPegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa PegawaiNegeri meliputi:1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ambtenaar) yaitu:
a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum ataukekuasaan umum atau kekuasaan negara
b. Orang yang memangku jabatan umumc. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari
keuangan negara atau daerah; atau5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau
fasilitas dari negara atau masyarakat.
YANGTERMASUK
PnPasal 1 angka 2 UU No. 20/2001tentang Perubahan atas UU No.
31/1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
Menteri;
Gubernur;
Hakim;
• Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;• Pimpinan Bank Indonesia;• Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;• Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disama- kan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;• Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan;• Pemimpin dan Bendaharawan Proyek
Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
YANGTERMASUK
PNPasal 2 UU No. 28/1999
tentangPenyelenggaraan
Negara yang Bersih dariKKN
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku
INTEGRITAS /in·teg·ri·tas/
Keselarasan pikiran,perkataan, dan perbuatan
dengan standar norma/hukum/ nilai yang berlaku
Bagaimana melatih danmembangunnya ?
Upaya danPeran dalamMenurunkan
TingkatKorupsi?
Disiplin danTaat Kode
Etik
Kinerjadan
Loyalitas
PelayananPublik Tanpa
Korupsi
INTEGRITAS
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH KPK
Pendidikan Dasar /Menengah
Pendidikan Tinggi /Sekolah Kedinasan
Pendidikan Anak UsiaDini / Berbasis Keluarga
Masyarakat Umum(Private Sector, APH, K/L/O/P,Community Development, SektorPolitik, dll)
HARAPAN PERAN AKADEMISI DAN PERGURUAN TINGGI
POOL OF EXPERTKampus menjadi rumah
bagi para ahli untukberkontribusi seuai
dengan keilmuannyadalam penyelesaian
perkara tindak pidanakorupsi.
PUSAT PENGAJARANANTIKORUPSIKampus berperan aktifdalam upaya penyebarannilai-nilai antikorupsi.
Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
PUSAT INOVASI DANPENELITIAN
Kampus sebagai pusatriset, data, danberbagai kajian
antikorupsi.PUSAT PERGERAKANANTIKORUPSIPengembangan budayaakademik kampussebagai basis gerakanantikorupsi.
01 02 03 04
INISIATIF PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PengembanganMateri danKurikulum
Pendampingan danAsistensi
Advokasi danRegulasi
Monitoring danEvaluasi
Sosialisasi danCapacity Building
01
02
0304
05
RAPAT KOORDINASI NASIONALPENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsidilaksanakan pada 11 - 12 Desember 2018.
Menghasilkan komitmen dan rencana aksi“Implementasi Pendidikan Karakter dan BudayaAntikorupsi”, yang ditandatangani oleh:1) Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi;2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3) Kementerian Agama;4) Kementerian Dalam Negeri;5) Komisi Pemberantasan Korupsi.
REGULASI IMPLEMENTASI PAKPADA PERGURUAN TINGGI YANGTELAH TERBIT
BRSDM Kelautan dan Perikanan Nomor 73/Per-BRSDM/2019
Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan SDMIndustri Nomor 1251/BPSDMI/V/2019
Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan Nomor PK. 01/BPSDM-2019
Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korusi RIdengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 229 Tahun 2019
Permenristekdikti No 33 Tahun 2019
Kepdirjenpendis No 5783 Tahun 2019
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (PAK)PADA JENJANG PENDIDIKAN TINGGI 2020
IMPLEMENTASI PADA PERGURUAN TINGGI
139 Sudah 812 Sudah
PTN/PTKIN/PTKL PTS/PTKIS
RESPONDEN MONEV
PTS/PTKIS
PTN/PTKIN/PTKL 153 PT │ 3.232 Prodi
981 PT │ 5.070 Prodi
2.315 Sudah 3.982 Sudah
IMPLEMENTASI PADA PROGRAM STUDI
PTN/PTKIN/PTKL PTS/PTKIS
Jumlah PT Implementasi 951 Jumlah Prodi Implementasi 6.297
Total Responden:8.302 Prodi dari1.134 PerguruanTinggi
Waktu pelaksanaan:7 November – 11 Desember 2020
Cakupan:LLDikti Wilayah I s.d. XVKopertais Wilayah I s.d. XVPTKL
BENTUK IMPLEMENTASI PAK
KURIKULER
EKSTRA-KURIKULER
SISIPAN
MK TUNGGAL
WAJIB
PILIHAN
EVENT SEMINAR
WORKSHOPSOCIAL CAMPAGNE
KKN TEMATIK
MOVEMENT
- Pada Mata Kuliah WajibUmum (MKWU)
- Pada Mata Kuliah lainyang relevan
Contoh Kampus:Unpad, UAD, UnisbaSurakarta, UGM,Universitas Brawijaya,Unsoed, dsb.
Contoh Kampus:Universitas Paramadina, UniversitasNegeri Semarang (di beberapafakultas), dsb.
Contoh Kampus:ITB, Unika Soegija Pranata, dsb.
PUSAT KAJIAN Pusako Unand, Pukat UGM, Pusat Studi Hukum danKonstitusi Unpad, Universitas Lambung Mangkurat,Universitas Bung Hatta, Universitas MuhammadiyahSurabaya, dll.
WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN PAK
982Dosen pengampu/calonpengampu PAK.
3.622Dosen pengampu/calonpengampu PAK.
2019 2020
Materi Ajar Dasar dan Panduan Dosen
Materi LainnyaMateri Ekstrakurikuler
Materi Sisipan pada Mata Kuliah
KPK bekerjasama dengan mitra pendidikan antikorupsi menyusun berbagai materi maupun media pembelajaran antikorupsi.Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Materi dan media pembelajaranini dapat diakses dan digunakan oleh para pengajar pengampu PAK secara gratis.
MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
https://aclc.kpk.go.id/
IMPLEMENTASI PAK PER LLDIKTI
LLDIKTI Wilayah IV perlu terusmendorong partisipasi perguruantinggi dalam implementasiPendidikan Antikorupsi.Data kegiatan Monev PAK 2020,terdapat492 Prodi dari 89 PerguruanTinggi Swasta yang sudahmengimplementasikan PendidikanAntikorupsi.
No LembagaKoordinator
Jumlah PTSSubmitMonev
Jumlah ProdiDilaporkan
Jumlah PTSImplementasi
PAK
% PTSImplementasi
PAK
Jml ProdiImplementasi
PAK
% ProdiImplementasi
PAK
1 LLDIKTI Wilayah I 46 260 41 89.1% 186 71.5%2 LLDIKTI Wilayah II 73 323 55 75.3% 174 53.9%3 LLDIKTI Wilayah III 89 728 79 88.8% 648 89.0%4 LLDIKTI Wilayah IV 109 584 89 81.7% 492 84.2%5 LLDIKTI Wilayah V 68 380 62 91.2% 332 87.4%6 LLDIKTI Wilayah VI 63 357 58 92.1% 263 73.7%7 LLDIKTI Wilayah VII 99 834 91 91.9% 696 83.5%
8 LLDIKTI WilayahVIII 69 385 60 87.0% 317 82.3%
9 LLDIKTI Wilayah IX 33 134 27 81.8% 92 68.7%10 LLDIKTI Wilayah X 80 338 58 72.5% 219 64.8%11 LLDIKTI Wilayah XI 88 312 85 96.6% 282 90.4%12 LLDIKTI Wilayah XII 18 70 8 44.4% 37 52.9%
13 LLDIKTI WilayahXIII 44 104 25 56.8% 63 60.6%
14 LLDIKTI WilayahXIV 3 5 3 100.0% 5 100.0%
15 LLDIKTI Wilayah XV 2 3 2 100.0% 3 100.0%
16 LLDIKTI WilayahXVI 2 4 2 100.0% 4 100.0%
PERAN SERTA AKADEMISI DAN PT
Pasal 1 UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK:
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantasterjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan”
RisetAplikatif
MonitoringPemerintah
AplikasiKeilmuan
GerakanPemberan
tasan Korupsi
Whistleblowing
Taat Hukum
BEING HONEST IS #1
1.Jujur2. Disiplin3. Gaul (Good Interpersonal Skill)4. Dukungan dari Pasangan Hidup5. Bekerja lebih keras dari yang lain6. Mencintai apa yang dikerjakan7. Kepemimpinan yang baik dan kuat8. Semangat dan Kepribadian yang Kompetitif9. Pengelolaan Kehidupan yang baik10.Kemampuan menjual gagasan dan produk
Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan 12920Telp. (021) 2557 8300
Website : www.kpk.go.id
32
Terima KasihPelayanan Informasi PublikTelp: 198Email: [email protected]
Websites:www.kpk.go.idwww.acch.kpk.go.idwww.aclc.kpk.go.id
Social media@KPK_RI
@ official.kpk
KPK RI