KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh:
Zamhir Islamie, S.Sos, MPA
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IIIDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jakarta, 16 Maret 2017
KONSEP DASAR PERENCANAAN KESEHATAN DAERAH
TATA KELOLA PEMERINTAHANGOVERNMENT
• Origin - Greek • Steering (a ship)
• Motion• Direction• Safety
FOR WHAT?
Kauzya, J.M. (2003). (Eds.). Reinventing Government for the Twenty-FirstCentury: State Capacity in a Globalizing Society. Kumarian Press Inc, USA.Pp. 181-192.
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PRESIDEN
Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRI
Kementerian/LPNK
KoordinasiKoordinasiSebagian
Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18
(5) UUD ‘45
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
PERATURAN PERUNDANGAN
PELAKSANAAN
Koordinator binwas dlm
penyeleng. urusan pem.
di daerah
Psl 8 ayat 3 UU 23/2014
6
KEB I JAKAN PENYELENGGARAAN PEMER INTAHAN DAERAH
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Hak Warga NegaraPs. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atasPenghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasidgn Presiden Memegang Kekuasaan
Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945NKRI dibagi atas prov, Kab, dan KotaAsas Ootonomi dan Tugas PembantuanDipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui PemiluMenjalankan Urusan PemerintahanHub. Wewenang antar Tingkatan PemerintahanHub. Keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil & diatur dengan UUNegara mengakui & menghormati satuan2 pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn UU
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakatsetempat dalam sistem NKRI
TujuanDemokrasiMemposisikan Pemda sebagai instrumenpendidikan politik di tingkat lokal, yg akanmenyumbang terhadap pendidikan politik nasionaldemi terwujudnya civil societyKesejahteraanPemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal
Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta
masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dg memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem NKRI
7
Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada di tangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di
tangan Presiden.
Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan
Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis.
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
8
KLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN3. KEAMANAN4. YUSTISI5. AGAMA6. MONETER &
FISKALNASIONAL
PILIHAN (8)WAJIB
PELAYANAN DASAR (6)
NON PELAYANAN DASAR (18)
S P M
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN PERSATUAN
KESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNAN
ANTAR SARA
4. PKS;
5. KOORDINSASI TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA DI
DAERAH;
6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI;
7. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YG BUKAN
MRP KEWENANGAN DAERAH/
TDK DILAKSANAKAN INSTANSI
VERTIKAL
APBN
FORKOPIMDA
URUSAN PEMERINTAHAN
9
NSPK
1. Urusan Pemerintahan Absolut: urusan pemerintahan yang mutlak
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat .
2. Urusan Pemerintahan Konkuren: urusan pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum: urusan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
di wilayahnya masing-masing.
URUSAN PEMERINTAHAN
KLASIF IKASI URUSAN PEMERINTAHAN
10
WAJIB
PELAYANAN
DASARNON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
PILIHAN
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU & Penataan
Ruang
4. Perumahan Rakyat
& Kawasan
Permukiman
5. Tramtibum &
Linmas
6. Sosial
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak, Pangan,
Pertanahan, LH, Adminduk &
Capil, PMD, pengendalian
pddk &KB, perhubungan,
Kominfo, Koperasi, Usaha
Kecil & Menengah,
Penanaman Modal,
Kepemudaan & Olahraga,
Statistik, Persandian,
Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi dan Kriteria tertentu
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
11
PROVINSIPUSAT KAB/KOTA
o Laksanakan sendirio Pelimpahan
(Dekonsentrasi)o Tugas Pembantuan
o Laksanakan sendirio Tugas Pembantuan Kab/Kotao Penugasan kepada Desa
o Laksanakan sendirio Penugasan kepada Desa
PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN
URUSAN WAJIB DASAR
URUSAN WAJIB NON DASAR
URUSAN PILIHAN
o Jenis Layanano Mutu Layanano Penerima Layanan
Pemetaan :o Kelembagaano Perencanaano Penganggaran
NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA)
SPM
PRESIDEN
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nas.
DIKOORDINASIKAN
MENDAGRI Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas
umum & teknis
(PP 19/2010 & PP 23/2011)
Kab/Kota
Pemegang
kekuasaan
pemerintahan –
Psl 4 (1) UUD
1945
Psl 17
UUD 1945
Koordinator Binwas
dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di
daerah UU 23/2014
Psl 8 (3)
Koordinasi
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Tanggung jawab
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
13
Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Penyelenggaraan jaminan Kesehatan;
Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatanminimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji (amanat Pasal 171 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017);
Pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD.
URUSAN KESEHATAN
DASAR HUKUM
Amanat Pasal 18 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menyatakanbahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskanpelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar .
Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bhw Belanja Daerahdiprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yangterkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayananminimal
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasarmeliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; sosial.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenisdan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal. (Pasal 1)
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhikebutuhan dasar warga negara. (Pasal 1)
Kebutuhan dasar warga negara barang dan/atau jasa dengankualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh olehsetiap individu agar dapat hidup secara layak.
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangkapenyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yangberhak diperoleh oleh setiap warga negara.
Mutu pelayanan dasar adalah kualitas barang dan/atau jasakebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warganegara agar hidup secara layak.
PERUBAHAN KONSEP
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
PRINSIP
a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuaidengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurutpembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar;
b. ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangkamenjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yangberhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
c. keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangkamenjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleholeh warga negara Indonesia;
d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barangdan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus;
e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negaraIndonesia harus terukur; dan
f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhandasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harusditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.
MUATAN SPM
Standar Pelayanan Minimal memuat JENIS, MUTU, dan PENERIMA Pelayanan Dasar.
Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.
1. Para Stake holder relatif belum mengertimengenai Konsep SPM seusai UU 23/2014.
2. Kelengkapan data3. Sinkronisasi regulasi penganggaran SPM dengan
pengelolaan keuangan daerah4. Kesulitan dalam meng-konversi SPM kedalam
dokumen perencanaan5. Kesadaran Daerah untuk menempatkan SPM sbg
prioritas pembangunan (dlm perencanaan danpenganggaran)
TANTANGAN DALAM PENERAPAN SPM:
1. Sosialisasi Konsep SPM seusai UU 23/2014.2. Memfasilitasi daerah untuk memperkuat data2
pemb3. Penataan regulasi terkait SPM (dimuali dari
perencanaan, penganggaran, penerapan, s/dMonev)
4. Internalisasi SPM kedalam dok perencanaan s/ddok anggaran
5. Memastikan SPM sbg bagian prioritas dlmperencanaan dan penganggaran daerah
6. Pembinaan SDM daerah7. Koordinasi dng KL dalam melakukan Binwas
atas penerapan SPM di daerah
STRATEGI KEMDAGRI DLM PENERAPAN
SPM:
NO
JENIS
PELAYANAN
DASAR
MUTU PELAYANAN DASARPENERIMA
PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan
menengah
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitassarana dan prasarana;
c. standar jumlah dan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
warga negara usia
16 s.d. 18 tahun.
2. Pendidikan
khusus
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitassarana dan prasarana;
c. standar jumlah dan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
warga negara usia 4
s.d. 18 tahun yang
berkebutuhan
khusus.
SPM Bidang Pendidikan:
Provinsi
SPM Bidang Pendidikan:
Kabupaten/Kota
NO
JENIS
PELAYANAN
DASAR
MUTU PELAYANAN DASARPENERIMA
PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan
dasar
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas saranadan prasarana;
c. standar jumlah dan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
warga negara usia 7
s.d. 15 tahun.
2. Pendidikan
kesetaraan
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas saranadan prasarana;
c. standar jumlah dan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
warga negara usia 7
s.d. 18 tahun yang
tidak mendapatkan
pendidikan formal.
NOJENIS PELAYANAN
DASARMUTU PELAYANAN DASAR
PENERIMA PELAYANAN
DASAR3. pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
1. standar jumlah dan kualitas barangdan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sarana danprasarana;
3. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhanstandar.
bayi baru lahir.
4. pelayanan kesehatanbalita
1. standar jumlah dan kualitas barangdan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sarana danprasarana;
3. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhanstandar.
balita.
5. pelayanan kesehatanpada usia pendidikandasar
1. standar jumlah dan kualitas barangdan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sarana danprasarana;
3. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhanstandar.
anak usiapendidikan dasar.
…..Lanjutan
NOJENIS PELAYANAN
DASARMUTU PELAYANAN DASAR
PENERIMA
PELAYANAN
DASAR
6. pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;2. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;3. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia; dan4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
setiap warga
negara pada
usia produktif
7. pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;2. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;3. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia; dan4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
setiap warga
negara pada
usia lanjut
8. pelayanan
kesehatan penderita
hipertensi
1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;2. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;3. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia; dan4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
penderita
hipertensi.
9. pelayanan
kesehatan penderita
diabetes melitus
1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;2. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana;3. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia; dan4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
penderita
diabetes
melitus.
...
lanjutan
NOJENIS PELAYANAN
DASARMUTU PELAYANAN DASAR
PENERIMA
PELAYANAN DASAR
10. pelayanan kesehatan
orang dengan
gangguan jiwa berat
1. standar jumlah dan kualitas barangdan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sarana danprasarana;
3. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhanstandar.
orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ) berat.
11 . pelayanan kesehatan
orang terduga
tuberkulosis
1. standar jumlah dan kualitas barangdan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sarana danprasarana;
3. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhanstandar.
orang terduga
tuberkulosis
12. pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi Human
Immundeficiency Virus
(HIV)
1. standar jumlah dan kualitas barangdan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sarana danprasarana;
3. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan
4. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhanstandar.
orang dengan risiko
terinfeksi Human
Immundeficiency
Virus
... lanjutan
28
PERENCANAAN :
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008
5. PERMENDAGRI 18/2016 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2017
PENGANGGARAN :
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 23 Tahun 2014
4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Permendagri 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI13/2006
7. Permendagri 31/ 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017 .
DASAR HUKUM PERENCANAAN& PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAHDALAM PERSPEKTIF UU 23/2014 ( Pasal 258)
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
• Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, • kesempatan kerja, • lapangan berusaha, • meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik • daya saing Daerah.
PEMBANGUNAN DAERAH
sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi
teknis Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB
APA YANG AKAN MENJADI ACUAN
RPJMD
RPJMN
2015 -2019
SPMTARGET
K/L
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
30
NAWA CITA
SINKRONISASI
32
PEMBANGUNAN DAERAH Merupakan perwujudan dari pelaksanaan UrusanPemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagianintegral dari pembangunan Nasional ( Pasal 258, UU 23/2014)
(dalam prakteknya: adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (daerah)untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspekpendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadappengambilan kebijakan, peningkatan daya saing, maupun peningkatan indekspembangunan manusia (IPM).
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yangmelibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangkameningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerahdalam jangka waktu tertentu.
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatandan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatankerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik dan daya saing Daerah.
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan daripelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan keDaerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
K/L berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahanmelakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerahuntuk mencapai target pembangunan nasional.
Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukankoordinasi teknis pembangunan antara K/L dan Daerah sertaantar Daerah.
Kepala Daerah wajib mengendalikan anggaran di setiap PerangkatDaerah yang dipimpinnya. Tidak hanya diserahkan kepada Bappeda.
Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk masyarakat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (Tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
HAL PENTING DAERAH PERHATIKAN
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi,dengan mengamanakan sumberdaya maritime, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dandemokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif danmemperkuat jati diri sebagai negara maritime
4. Muwujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indoensia menjadi negara maritim yangmandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri danberkepribadian berlandaskan gotong royong
MISI
VISI
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif, demokratis dan terpercaya
Membangun Indonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangkanegara kesatuan
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukanreformasi sistem dan penegakan hukum yang bebaskorupsi, bermartabat dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakatIndonesia
Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi denganmenggerakkan sector-sktor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisocial Indonesia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRIORITAS (NAWA CITA)
I
35
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN DAN
KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
NAWA CITA JOKOWI-JK “MONEY FOLLOW PROGRAM”
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
RKPD 2017
SINKRONISASI
PEMBANGUNAN
NASIONAL PUSAT
HINGGA DAERAH
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidakmenyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan
NORMA POKOK KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
1. REVOLUSI MENTAL2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PERUMAHAN
Nawa cita5
Nawa Cita8 & 9
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
1. Kedaulatan pangan2. Kedaulatan energy dan
ketenagalistrikan3. Kemaritiman dan kelautan4. Pariwisata dan Industri
Nawa Cita6 & 7
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
1. Antar kelompok pendapatan2. Antar wilayah: a. Desa, b. perbatasan, c.
tertinggal, d. perkotaanNawa Cita 3
KONDISI PERLU
Kepastian danPenegakan hukum
Keamanan danketertiban
Politik dan DemokrasiTata kelola dan reformasi
birokrasi
Nawa Cita 4 Nawa Cita 1 Nawa Cita 9 Nawa Cita 2
37
Prioritas Nasional Kesehatan 2018
KESEHATAN
PeningkatanKesehatan Ibu
dan Anak
Pencegahandan
PengendalianPenyakit
Preventif danPromotif(Gerakan
MasyarakatHidup Sehat)
Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Perbaikan Kualitas Gizi Ibu danAnak
Peningkatan Akses PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Pencegahan dan PengendalianPenyakit Menular
Pencegahan dan PengendalianPenyakit Tidak Menular
Surveilans, Imunisasi, Sistem Informasi Penyakit dan Karantina Kesehatan
Lingkungan Sehat
Konsumsi Pangan Sehat
Peningkatan PemahamanHidup Sehat
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019
39
No
IndikatorBaseline (2014)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakata. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)*, diukur
dengan proksi:346(SP,
2010)
305(SUPAS, 2015)
n.a. n.a. n.a. 306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013)
75 77 81,0 87 85
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013)
72 74 85,0 86 80
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)*, diukur dengan proksi:
32 (2012)
n.a. n.a. n.a. n.a. 24
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013)
75 78 81 85 90
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013)
31,3 30,5 29,6 28,8 28
d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012)
2,37 2,36 2,33 2,31 2,28
e. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) 61,9% (2012)
65,2 65,4 65,6 65,8 66,0
2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menulara. Prevalensi HIV (persen) 0,46
(2014)<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013)
280 271 262 254 245
c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013)
6,9 6,4 5,9 5,6 5,4
d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013)
25,0 24,6 24,2 23,8 23,4
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019
40
No IndikatorBaseli
ne (2014)
2015 2016 2017 2018201
9
3 Meningkatnya Perlindungan Finansiala. Penduduk yang menjadi peserta
BPJS-Kesehatan (persen)51,8(Okt,
2014)60 68 77 85
Min. 95
4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatana. Jumlah Kab/Kota yang memiliki
minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
10 (2014)
94 190 287 294 481
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013)
75 80 85 92,5 95
c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015 (2013)
1.200 2.000 3.0004.20
05.60
0d. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
75,5* 77* 80* 85 90 95
5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
PRIORITAS NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN
41
Prioritas Nasional Program Prioritas
2. Kesehatan •Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
•Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
•Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat)
3. Perumahan dan
Pemukiman
•Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata
•Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
7. Penanggulangan
Kemiskinan
• Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar
• Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
9. Pembangunan
wilayah
• Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah
Tertinggal
• Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l
Kebakaran Hutan)
• Percepatan Pembangunan Papua
Pokok-pokok Penyusunan RKPD 2017, meliputi:
Menyelaraskan 3 Dimensi Prioritas dan Sasaran PembangunanNasional 2017:
o Dimensi Pembangunan Manusia
o Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
o Dimensi Pemerataan dan Kewilayah
Standar Pelayanan Minimal
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
Pelaksanaan Otonomi Khusus
Pembinaan perencanaan pembangunan daerah
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah selain SPM
PERMENDAGRI 18/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RKPD 2017
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dandiharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan:• teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas.
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerahsebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.