1. Administrasi Personal Pendidikan
2. Administrasi Kurikulum
3. Administrasi Sarana dan Prasarana
4. Administrasi Kesiswaan
5. Administrasi Peran Serta Masyarakat
a.
Kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur,pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan danpemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakantugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah.
b. Tujuan
Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan
kepastian hukum bagi tenaga kependidikan sekolah
dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Komponen Administrasi Kepegawaian
1. Penyusunan formasi
2. Pengadaan pegawai
3. Kenaikan pangkat
4. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai
5. Ketatalaksanaan tenaga kependidikan
d. Pemberhentian PegawaiPemberhentian pegawai PNS dapat dibedakan seperti berikut :
• Pemberhentian atas permintaan sendiri
• Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
• Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
• Pemberhentian karena melakukan pelanggaran
• Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani
• Pemberhentian karena meninggalkan tugas
• Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang
Kepala Sekolah
Guru ( kelas, mata pelajaran, agama, penjaskes, muatan lokal )
Tenaga Administrasi / TU
Penjaga Sekolah / kebersihan sekolah
Tenaga Fungsional lainnya ( Guru BP, Pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar )
Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
guru tidak tetap
guru bantu
tenaga sukarela
Kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program
pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan
kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah.
b. Tujuan Administrasi Kurikulum
• perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolah
• pelaksanaan pembelajaran di sekolah
• pengendalian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan
perencanaan
• pengukuran tingkat keberhasilan aktivitas pembelajaran di
sekolah
3. Administrasi Sarana dan Prasarana
Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untukmencapai tujuan dalam pendidikan . misalnya : lokasi/tempat, bangunansekolah, lapangan olahraga, uang dsb.
Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuanpendidikan . misalnya ; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dsb.
Kesimpulan :Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yangsacara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikanuntuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.
1. Bangunan dan perabot sekolah
2. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan , alat-alat peraga dan laboratorium.
3. Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunaakan alat penampil.
c. Komponen-komponen Administrasi sapras pendidikan
1. LAHAN
2. RUANG
Secara umum jenis ruang di tinjau dari fungsinya dapat di kelompokkan dalam beberapa bagian diantaranya :
• Ruang pendidikan
• Ruang administrasi
• Ruang penunjang
• Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan
yang di perlukan dalam proses belajar mengajar.
• Memelihara agar tugas-tugas murid yang di berikan oleh guru
dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.
e. Tujuan Adiministrasi sarana dan prasarana
• 1. mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan
belajar maupun sebagai kelompok belajar ,yang memungkinkan peserta didik
untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
• 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya
interaksi dalam pembelajaran.
• 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung
dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional,
dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran
• 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial,
ekonomi , budaya serta sifat-sifat individunya.
4. Administrasi Kesiswaan
a. Pengertian
Administrasi kesiswaan merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa.
• 1. Penerimaan Siswa Baru
• 2. Mutasi Siswa
• 3. Penatalaksanaan Kesiswaan
• 4. Pembinaan Kesiswaan
• 5. Pelayanan Khusus Siswa
5. Administrasi Peran Serta Masyarakat
a. Pengertian
Pengaturan yang berkaitan dengan keikutsertaan / kontribusi
dan tanggung jawab secara fisik, mental dan emosional baik yang
dilakukan perorangan maupun kelompok masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.
• 1. memajukan kualitas belajar
• 2. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak
• 3. meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat
• 4. memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah
• 5. mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan
c. Hasil peran serta masyarakat
• 1. kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan
• 2. keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah
• 3. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah
• 4. keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah
• 5. keterlibatan masyarakat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan program sekolah
d. Teknik peran serta masyarakat
• secara individual, yaitu dilakukan oleh masyarakat secara
sukarela dalam menyampaikan saran atau sumbangan
lainnya untuk kepentingan sekolah
• secara organisasi, yaitu melalui organisasi masyarakat yang
ada di sekolah
• melalui media cetak dan elektronik
e. langkah-langkah peran serta masyarakat
1. mengidentifikasi potensi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program pendidikan
2. membentuk organisasi peran serta masyarakat
3. menyusun program peran serta masyarakat
4. melaksanakan program peran serta masyarakat
5. mengevaluasi peran serta masyarakat
f. Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan
• Kerjasama dilandasi dengan itikad baik oleh kedua belah pihak
• Dalam partisipasinya, masyarakat tetap menghormati segala peraturan yang berlaku di sekolah
• Dalam hal teknis edukatif, masyarakat tidak diperkenankan untuk campur tangan. Ini merupakan otoritas guru dan sekolah yang bersangkutan
• Peran serta masyarakat dapat dibina secara terus menerus yang diorientasikan pada tujuan peningkatan kualitas pendidikan
ATURAN, MEKANISME DAN TATA
KERJA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendididkan Nasional
disebutkan pada BAB I Pasal 1 ayat 3
UU Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1
Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal
2 dan pasal 3
UU No. 8 Tahun 1974 pasal 15 tentang jumlah dan susunan pangkat PNS